Brevet pajak akan membantu Anda untuk memperoleh pengetahuan seputar ketentuan perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Dengan brevet pajak nantinya Anda akan memperoleh sertifikat yang akan menunjukkan bahwa skill pajak Anda semakin berkembang. Sembari belajar mengenai berbagai ketentuan perpajakan yang berlaku, Anda juga penting mengetahui informasi seputar dunia perpajakan. Seperti halnya wacana yang pernah muncul sesudah tahun 2023, yakni mengenai wacana pemisahan badan pada kementerian keuangan kembali muncul usai pemilihan presiden di tahun 2024 ini.
Pada periode ini, Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran rakabuming Raka dalam salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat atau yang seringkali disebut dengan PHTC atau bisa dikatakan sebagai visi misi dan program menuliskan wacana pemisahan antara DJP atau Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC dari Kementerian Keuangan kemudian diubah menjadi Badan Penerimaan Negara atau BPN.
Dengan cara lebih detail, Drajad Wibowo selaku Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Capres Prabowo dan Cawapres Gibran, sekaligus ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Memberikan penjelasan langkah awal yang akan ditempuh yakni mempersiapkan ketentuan undang-undang sebagai dasar pembentukan dari Badan Penerimaan Negara atau BPN. Waktu yang diperlukan untuk implementasi tersebut perkiraan waktunya adalah memerlukan setidaknya 1 tahun. Pada kurun waktu tersebut, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai akan tetap berada pada satu lingkup yang sama dengan Kementerian Keuangan.
Selain itu, pemisahan tersebut dilakukan dengan upaya menciptakan badan yang memiliki fokus serius pada penerimaan negara dan berada langsung di bawah naungan presiden. Di sisi lain, pada dokumen visi dan misi Prabowo Gibran sebagai capres dan cawapres juga tertulis bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara ini Tujuannya adalah untuk memberikan perbaikan pada integritas dan koordinasi antar instansi, untuk memberikan kenaikan penerimaan negara, sekaligus memberikan target pada rasio penerimaan negara terhadap PDB yang meningkat sampai 23%.
Bhma Yudhistira selaku pihak ahli ekonomi, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memberikan tanggapan terhadap wacana tersebut yang mana memberikan respon kritis. Pada satu sisi pihak ahli ekonomi tersebut menyambut baik wacana ekonomi yang menyumbang potensi membantu negara mengejar rasio pajak atau tax ratio. Lalu, proses koordinasi pada saat pembentukan kebijakan antara Presiden, DPR, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal bea cukai, dipastikan akan lebih fleksibel dan lebih mudah karena berada langsung di bawah presiden.
Baca Juga: Pajak, Pembayaran Sukarela, dan Jenis Zakat yang Dapat Dikurangkan
Tetapi di samping itu, Bhima menanggapi secara kritis terhadap wacana penggabungan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Hal tersebut dikarenakan fungsi dan tugas dari Direktorat Jenderal Bea Cukai pada dasarnya bukan hanya fokus terhadap penerimaan negara, namun juga terhadap pengawasan barang. Periode waktu untuk proses saat penggabungan turut dikritik, yang mana Bhima memberikan perkiraan waktu ideal untuk penggabungan dua badan tersebut kurang lebih adalah selama 10 tahun, mengingat perhitungan periode perubahan nomenklatur ini juga termasuk sebagai reorganisasi.
Pada sisi internal Kementerian Keuangan, potensi ego sektoral penting untuk diperhatikan, sebab penggabungan akan memunculkan kekhawatiran Kementerian Keuangan untuk kehilangan fungsi dan tugasnya. Bahkan yang paling penting pastinya pemerintah harus mempertimbangkan potensi terhadap persoalan moral dari pihak pegawai, sampai pihak-pihak pelaku usaha maupun masyarakat yang akan terkena dampaknya secara langsung dari proses penggabungan tersebut.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
