Transformasi PPN 12% Indonesia: Mengelola Risiko dan Peluang di 2025

Brevet Pajak – Pemerintah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) melalui kebijakan perpajakan 2025, yang mencakup beberapa perubahan signifikan, termasuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Langkah ini dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan dan memperkuat penerimaan negara.

Pelaku usaha harus memahami dan mematuhi peraturan perpajakan untuk mengelola risiko dan menjaga keberlangsungan bisnis dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Kebijakan-kebijakan lain juga dirancang untuk memastikan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Dalam brevet pajak Anda bisa mendapatkan pengetahuan tentang kebijakan baru seperti ini, bahkan juga cara melakukan penghitungan hingga pelaporannya.

Karena brevet pajak akan memberikan Anda begitu banyak materi seputar peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah tetap memberikan pengecualian untuk sejumlah barang kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, dan layanan pendidikan, meskipun tarif PPN akan naik pada 1 Januari 2025.

Aturan Pajak Setelah Kenaikan PPN

Pemerintah telah membuat paket kebijakan perpajakan untuk stimulus ekonomi yang dibagi menjadi tiga kelompok utama untuk menjaga kesejahteraan masyarakat meskipun ada kenaikan tarif PPN:

Bantuan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Kebutuhan Dasar Tambahan melalui PPN DTP

Fasilitas PPN DTP sebesar 1% diberikan oleh pemerintah untuk komoditas bahan pokok yang lebih strategis, seperti:

Minyak goreng yang digunakan oleh masyarakat (Minyakita)
Tepung terigu
Gula industri

Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat agar barang kebutuhan pokok tersedia dengan harga yang lebih terjangkau.

Insentif 0,5% untuk perluasan industri, pengusaha, dan UMKM Perpanjangan tarif pajak final 0,5% dari omset, yang berlaku hingga 2025, diatur dalam revisi undang-undang pemerintah yang mendorong kelangsungan usaha kecil dan menengah.

Pembebasan Pajak Penghasilan untuk UMKM Kecil

Bahkan saat ini, UMKM yang menghasilkan pendapatan kurang dari Rp500 juta per tahun tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan (PPh). Strategi ini bertujuan untuk mendukung ekspansi dan pertumbuhan UMKM kecil tanpa membebani mereka secara finansial.

Bantuan untuk Kelas Menengah dengan PPN DTP Properti

Jadwal berikut ini menguraikan diskon PPN yang akan diterapkan untuk pembelian rumah dengan harga jual hingga Rp5 miliar dalam rangka mendorong industri real estat:

Diskon 100% dari Januari hingga Juni 2025
Diskon 50% dari bulan Juli hingga Desember 2025
DTP PPN Otomotif
Bantuan fiskal juga diberikan kepada industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dalam bentuk: PPN DTP sebesar 10% untuk KBLBB CKD
15% PPnBM DTP untuk impor KBLBB (CBU dan CKD)
Bea masuk CHT KBLBB sebesar 0%.
Selain itu, PPnBM DTP sebesar 3% akan diberikan untuk kendaraan bermotor hybrid.
Insentif PPh Pasal 21 DTP untuk Pajak Penghasilan

Pemerintah menawarkan insentif berupa pembebasan sebagian PPh Pasal 21 kepada karyawan di industri padat karya yang berpenghasilan hingga Rp 10 juta per bulan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas di industri padat karya sekaligus menjaga daya beli pekerja.

Dampak Kebijakan Pajak Setelah Kenaikan PPN

Perekonomian Indonesia memiliki peluang dan tantangan sebagai hasil dari kebijakan pajak yang diberlakukan pada tahun 2025. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan penerimaan negara yang diperlukan untuk mendanai pertumbuhan. Di sisi lain, stabilitas bisnis dan daya beli masyarakat juga dapat terpengaruh oleh kenaikan tarif pajak, terutama di industri yang sensitif terhadap harga.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.