Pelatihan Pajak – Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan kerangka hukum yang mengatur peran, fungsi, dan pendanaan TNI dalam sistem pertahanan. Mengingat dinamika geopolitik dan tantangan pertahanan yang semakin kompleks, pemerintah telah mengusulkan perubahan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004. Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang tengah dibahas membuka diskursus baru mengenai peran TNI dalam kegiatan di luar tugas pokoknya, termasuk potensi pelibatan dalam sektor ekonomi.

Salah satu implikasi penting dari revisi ini adalah peluang bagi TNI untuk turut serta dalam mendukung peningkatan penerimaan negara, termasuk melalui kerja sama antar-lembaga yang mendukung kepatuhan dan pelatihan pajak. Dalam konteks ini, keterlibatan TNI secara taktis dan terukur dapat memperkuat sinergi nasional dalam menciptakan ekosistem kepatuhan fiskal, terutama di wilayah perbatasan atau daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh otoritas pajak.

Dampak UU TNI Terbaru terhadap Penerimaan Pajak

Peningkatan Persyaratan Anggaran Pertahanan

Perubahan UU TNI dapat meningkatkan alokasi anggaran guna:

• Modernisasi sistem persenjataan dasar (lucista),
• Kondisi para prajurit,
• Gunakan dan perkuat kemampuan militer.

Menurut tinjauan pertahanan Indonesia, pertumbuhan anggaran harus disertai dengan strategi fiskal yang cermat untuk menghindari membebani PDBN atau memberi tekanan pada sektor penting lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

Implikasi Fiskal:

• Kemungkinan penyesuaian pajak di masa depan,
• Realokasi anggaran antar sektor,

Insentif pajak untuk industri pertahanan

Pemerintah dapat memperluas insentif fiskal bagi industri pertahanan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor alutsista. Menurut Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2024, pengurangan beban pajak di sektor ini dapat merangsang pertumbuhan industri strategis, tetapi berpotensi mengurangi penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Namun, setelah beberapa saat:

• Pajak perusahaan dari industri pertahanan mungkin meningkat,
• Adanya perluasan pada industri pertahanan yang menciptakan adanya lapangan kerja serta peluang ekonomi.

Baca Juga: Kontribusi Nyata untuk Negeri: Training Pajak sebagai Wujud Kepedulian Generasi Muda

Dampak Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Prajurit

Jika reformasi tersebut mencakup peningkatan gaji dan tunjangan prajurit, maka:

• Ketika tentara menerima PPh yang lebih tinggi,
• Kontribusi fiskal TNI meningkat.

Di sisi lain, jika ada pengecualian pajak penghasilan bagi personel militer tugas aktif sebagai bentuk insentif, akan ada pengurangan pendapatan pemerintah dari sektor tersebut. Menurut Kementerian Keuangan, setiap kebijakan keringanan pajak bagi aparatur negara harus diimbangi dengan diversifikasi sumber penerimaan lain agar tidak mengganggu stabilitas keuangan dan integritas antara ASN dan TNI.

Selanjutnya, pelatihan pajak kepada personel TNI menjadi strategi yang dapat menunjang optimalisasi anggaran pertahanan. Dengan pemahaman perpajakan yang baik, prajurit dan jajaran logistik TNI mampu mengelola alokasi anggaran secara efisien, meminimalisir risiko penyimpangan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana negara. Selain itu, pelatihan pajak juga penting dalam meningkatkan kompetensi aparatur negara dalam perencanaan pengadaan, pemanfaatan fasilitas negara, hingga potensi kerja sama antara TNI dan instansi fiskal lainnya, seperti Direktorat Jenderal Pajak maupun Badan Pemeriksa Keuangan.

Reformasi ini pun memberi peluang strategis bagi pertahanan nasional untuk menjadi bagian dari penguatan fondasi fiskal negara. Dengan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap penerimaan pajak dan pengelolaan anggaran, TNI berperan dalam mendukung ketahanan ekonomi sebagai bagian dari sistem pertahanan negara secara menyeluruh. Namun, pelibatan tersebut harus tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas dan tidak menggeser fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Maka, integrasi pelatihan pajak dalam pembinaan personel TNI adalah langkah bijak untuk menciptakan prajurit yang tidak hanya tangguh secara militer, tetapi juga adaptif terhadap tantangan keuangan negara masa kini.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.