Training Pajak – Usulan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan wakil presiden Indonesia 2024, untuk membentuk sebuah lembaga independen untuk mengelola keuangan negara telah memicu perdebatan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan akan dipecah di bawah ide ini. Pernyataan visi dan tujuan Prabowo-Gibran menyebut organisasi tersebut sebagai Badan Penerimaan Negara (BPN). Tujuannya adalah untuk meningkatkan manajemen pendapatan negara dengan mengkonsolidasikannya ke dalam satu entitas otonom yang lebih efektif dan terfokus. Sebagai seseorang yang ingin berkarir di bidang perpajakan, pastinya pengetahuan pajak sangat penting. Sehingga, mengikuti training pajak akan menjadi solusi yang paling mudah dilakukan.

Banyak yang meragukan efektivitas dan potensi risiko dari gagasan ini, terlepas dari fakta bahwa gagasan ini bertujuan untuk meningkatkan rasio perpajakan dan mengatasi sejumlah masalah dalam pengumpulan pajak. Tulisan ini akan membahas sejarah, tujuan, dan perbandingannya dengan negara-negara lain yang telah melakukan pemekaran, tanpa memperhitungkan kemungkinan kekurangan dan dampak dari kebijakan ini.

Kemunculan Rencana Pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan

Di Indonesia, gagasan untuk memisahkan DJP dari Kementerian Keuangan bukanlah hal yang baru. Ketika Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, pertama kali mengusulkan gagasan ini pada tahun 2005, gagasan ini ditolak karena dianggap berpotensi mengganggu koordinasi anggaran. Bahkan, Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), yang coba dihidupkan kembali oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, tidak pernah terwujud.

Rendahnya tingkat pajak di Indonesia, yang telah stabil di sekitar 10% dari PDB selama sepuluh tahun terakhir, adalah kekuatan pendorong utama di balik rencana Prabowo-Gibran. Untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, negara berkembang seperti Indonesia idealnya memiliki rasio perpajakan setidaknya lima belas persen. Diharapkan bahwa BPN akan memungkinkan pengelolaan pendapatan negara yang lebih efisien dan terpusat, sehingga rasio perpajakan dapat meningkat menjadi 23% dari PDB.

Rencana tersebut menghendaki BPN berfungsi sebagai organisasi yang menyatukan DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara dari sumber pajak dan non-pajak. Kementerian Keuangan akan tetap ada dalam organisasi ini, tetapi ruang lingkupnya akan dibatasi pada masalah fiskal non-pendapatan seperti pembiayaan, pengelolaan pengeluaran, dan interaksi keuangan antara pemerintah federal dan pemerintah kota.

Baca Juga: Sampai Akhir Tahun 2024, Bebas Pajak Beli Rumah Resmi Dilanjutkan

Pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan Sangat Mendesak

Strategi pemisahan ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan rasio pajak dan meningkatkan kinerja pengumpulan pajak. Referensi untuk pembentukan BPN terlihat pada pernyataan visi-misi Prabowo-Gibran untuk Pemilu 2024. Dokumen ini mencantumkan delapan program prioritas sebagai “8 Program Cepat”. Hal ini menggambarkan betapa mendesaknya reformasi pengelolaan penerimaan negara, terutama mengingat masalah ekonomi dunia dan tuntutan pembangunan yang terus meningkat. Pastinya informasi seperti ini sangat penting untuk diketahui, selain mengikuti training pajak untuk menguasai kebijakan pajak.

Pemisahan Direktorat Jenderal Pajak: Langkah Berisiko atau Perkembangan Baru?

Pembentukan BPN, yang secara efektif memisahkan otoritas pajak dari Kementerian Keuangan, merupakan langkah berani yang dapat mengubah struktur pajak Indonesia secara signifikan. Namun, dukungan politik dan dukungan rakyat yang efektif, serta bagaimana proses transisi dijalankan, akan sangat menentukan keberhasilan langkah ini. Kita dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain bahwa struktur organisasi bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan efektivitas dari pembagian ini; kejujuran, komitmen politik, dan penghematan anggaran juga penting.

Mengingat fakta-fakta ini, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa transisi ini direncanakan dengan cermat dan bahwa sistem perpajakan nasional benar-benar akan meningkat secara signifikan melalui transformasi ini. Pemisahan DJP harus dilihat sebagai bagian dari reformasi yang lebih besar untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, terbuka, dan efektif, dan bukan hanya sebagai cara untuk meningkatkan rasio perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.