Pelatihan Pajak – Bali sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk menjadi pusat keuangan baru Indonesia. Konsep ini merupakan kelanjutan dari strategi yang muncul pada akhir masa pemerintahan Joko Widodo. Ide serupa pernah diusulkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), dalam bentuk family office, yaitu organisasi yang mengelola aset pribadi investor besar atau keluarga kaya.
Saat ini, proposal tersebut kembali dieksplorasi secara lebih luas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berencana mengubah Bali menjadi pusat keuangan regional, menurut artikel Bloomberg. Berita pajak seperti ini sangat penting untuk diketahui ketika Anda ingin terjun ke dunia kerja perpajakan.
Namun, tidak kalah penting juga dengan mengikuti pelatihan pajak. Sebab, pelatihan pajak ini akan memberikan Anda begitu banyak materi tentang perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia. Pada Senin, 13 Oktober 2025, Juru Bicara DEN Jodi Mahardi menyatakan, “Pemerintah ingin menciptakan pusat keuangan modern dan transparan yang mendukung perkembangan ekonomi nasional.”
Model di India dan Dubai
Presiden Prabowo dilaporkan telah menyetujui rencana ini dan berencana untuk mencontoh Bali dari Dubai International Financial Centre (DIFC) di Uni Emirat Arab dan Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) di India, menurut sumber Bloomberg. Untuk mendorong investasi asing, wilayah ini akan menawarkan insentif pajak, kemudahan regulasi, dan birokrasi yang disederhanakan.
Selain itu, dilaporkan bahwa pemerintah sedang mengubah sistem hukum di sektor ini untuk meniru Singapura, yang terkenal karena efisiensi administratif dan ramah bisnis. Menurut laporan, lingkaran dalam Istana sedang mengerjakan langkah baru yang akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan diharapkan dimulai sebelum akhir tahun. Sumber yang sama mengklaim bahwa proposal ini masih bersifat konseptual dan dapat diubah sebelum diimplementasikan.
Langkah ini diambil saat kepercayaan konsumen dan tingkat investasi negara sedang menurun. Pemerintah telah menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 4,9% pada 2025 menjadi 8% pada 2029. Selama empat tahun ke depan, sekitar Rp13.000 triliun (atau US$784 miliar) investasi langsung diperlukan untuk mencapai target ini.
Bayang-Bayang Tax Haven
Kekhawatiran tentang potensi Bali menjadi tax haven baru di Asia menaungi ide ini. Di sisi lain, Singapura dan Hong Kong sudah dikenal karena pajak rendah dan statusnya sebagai pusat keuangan internasional utama. Berkat perlindungan hukum yang kuat dan stabilitas yang ditawarkan kedua negara, banyak investor merasa nyaman menyimpan uang mereka di sana.
Baca Juga: Kembali Gelar Lelang Barang Sitaan, DJP Tegaskan Prosedur dan Ketentuan Tahun 2025
Meskipun demikian, kedua negara sering disebut sebagai tax haven karena regulasi pajak yang ramah. Sebuah artikel di Straits Times yang mengungkap kasus pencucian uang senilai US$2,8 miliar yang terkait dengan sebuah keluarga yang menerima insentif dari Otoritas Moneter Singapura semakin memperkuat status ini.
Tersangka dari China terlibat dalam kasus ini, yang pertama kali terungkap pada 2023. Melalui serangkaian transaksi yang melibatkan properti, kendaraan mewah, aset kripto, dan saham, dana dari penipuan dan perjudian online disalurkan ke Singapura dengan memanfaatkan celah dalam sistem keuangan negara tersebut.
Banyak warga Indonesia juga memilih menyimpan aset mereka di Singapura. Beberapa di antaranya terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Diketahui pula bahwa sejumlah perusahaan Indonesia memiliki anak perusahaan di Singapura, di mana pendapatan mereka melebihi pendapatan perusahaan induk di Indonesia. Hal ini tampaknya menunjukkan adanya skema penghindaran pajak.
Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan bahwa prosedur pengawasan hukum dan keuangan diterapkan secara ketat jika Bali ingin benar-benar menjadi kota keuangan. Tanpa hal ini, proyek tersebut dapat menciptakan peluang bagi keuangan ilegal, termasuk yang diperoleh melalui penghindaran pajak atau korupsi.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
