Training Pajak – Salah satu sumber utama pendanaan lokal untuk industri hiburan adalah pajak bioskop. Sebagai kontribusi dari bisnis film, pajak ini dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan dikenakan pada setiap tiket film yang terjual. Kebijakan pajak bioskop tidak hanya mengontrol biaya masuk, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat anggaran mereka, yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai infrastruktur dan layanan publik lainnya. Semua kebijakan pajak seperti ini sangat penting untuk diketahui oleh orang-orang yang ingin terjun di dunia perpajakan. Untuk itu, training pajak bisa membantu Anda untuk memahami dan menguasai seluruh kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia.
Pajak bioskop, yang bervariasi di setiap daerah, merupakan cerminan kebijakan fiskal lokal, yang bertujuan untuk mencapai kompromi antara kebutuhan akan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan hiburan yang dapat diakses dengan harga terjangkau.
Tarif Pajak Bioskop
Salah satu bentuk hiburan yang paling populer di masyarakat umum adalah pergi ke bioskop. Bioskop termasuk dalam kategori layanan seni dan hiburan yang tunduk pada peraturan pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Pasal 55, jasa hiburan seperti bioskop harus membayar pajak hiburan sebesar 10% dari harga tiket yang dipungut oleh pemerintah daerah.
Selain itu, untuk mencegah pajak berganda, tiket bioskop yang tadinya dikenakan pajak hiburan tidak lagi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, Pasal 4A, Ayat 3 Huruf H. Menurut peraturan tersebut, bioskop dan jasa kesenian dan hiburan lainnya dibebaskan dari PPN.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 menjelaskan peraturan tambahan yang berkaitan dengan jasa kesenian dan hiburan yang dibebaskan dari PPN. Menurut Pasal 5 Ayat (1a) peraturan ini, film atau pertunjukan audiovisual lainnya yang ditayangkan secara langsung di tempat tertentu, seperti bioskop, dibebaskan dari PPN. Akibatnya, penonton hanya membayar pajak hiburan pada tiket bioskop, sehingga tarif pajaknya lebih rendah.
Dampak Pajak Bioskop Terhadap Harga Tiket
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak berlaku saat menonton film di bioskop; meskipun demikian, pemerintah daerah dapat mengenakan pajak hiburan. Ada undang-undang dan tarif pajak hiburan yang berbeda di setiap daerah di Indonesia berdasarkan peraturan daerah. Untuk membantu pendapatan daerah, pajak hiburan ini diterapkan pada berbagai kegiatan hiburan, termasuk pajak bioskop.
Baca Juga: Global Minimum Tax: Strategi Baru Indonesia dalam Menghadapi Penghindaran Pajak
Pemerintah daerah memilih tarif pajak hiburan yang berlaku; variasi tarif ini memungkinkan daerah untuk memodifikasi pendapatan mereka sesuai dengan karakteristik ekonomi daerah dan persyaratan lokal. Misalnya, berdasarkan kebijakan fiskal yang diterapkan masing-masing daerah, tarif pajak di kota-kota besar mungkin berbeda dengan tarif di daerah yang lebih kecil.
Selain mendanai kas daerah, skema pajak hiburan ini juga mendanai sejumlah inisiatif dan layanan publik, sehingga keuntungan dari industri hiburan dapat kembali memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Pajak sudah termasuk dalam harga tiket yang kita bayar, oleh karena itu semakin besar pajaknya, semakin besar pula kemungkinan harga tiket akan naik. Alasannya adalah karena bioskop harus memastikan bahwa pendapatan setelah pajak mereka cukup untuk membayar biaya operasional dan menghasilkan keuntungan.
BPJT atau Bentuk Pajak Hiburan Lainnya
Tujuan dari pajak hiburan, juga dikenal sebagai BPJT (Biaya Perolehan Jasa Tertentu), yang dipungut atas berbagai layanan artistik dan hiburan, diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
