Pelatihan pajak dapat menjadi batu lompatan terbaik bagi Anda yang ingin menguasai pemahaman tentang kebijakan pajak. Sebab, dalam pelatihan pajak tersebut Anda akan mendapatkan begitu banyak materi tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.

Namun, juga tidak kalah penting bagi Anda untuk mengetahui berita perpajakan terbaru seperti yang akan dibahas dalam ulasan berikut ini. Pendapatan pajak baru mencapai IDR 1.295,3 triliun pada akhir September 2025, yang hampir mencapai 62% dari target IDR 2.076,9 triliun. Kondisi ini telah menimbulkan kekhawatiran akan defisit atau selisih yang signifikan antara target dan pendapatan pajak aktual.

Penundaan penerimaan pajak bukan hanya masalah administratif; hal ini dapat berdampak signifikan pada keberlanjutan keuangan negara dan stabilitas ekonomi. Menurut para ahli, kekhawatiran berikut dapat muncul jika target penerimaan pajak tidak tercapai, seperti dilaporkan oleh Tempo.co.

Ketergantungan yang Lebih Besar pada Utang

Utang menjadi solusi cepat untuk menutup defisit anggaran jika penerimaan pajak tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Akibatnya, ada kemungkinan ketergantungan pada utang akan meningkat. Mengingat masalah struktural yang dihadapi pemerintah, termasuk deindustrialisasi, meningkatnya ekonomi informal, dominasi sektor informal, dan menurunnya kepatuhan pajak, ketergantungan ini semakin mungkin terjadi.

Ketergantungan pada utang dapat membebani keuangan negara karena pembayaran bunga utang sudah mendekati 20% dari total pendapatan, menurut Wijayanto Samirin, ekonom senior di Universitas Paramadina. Seiring waktu, hal ini dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk mendanai inisiatif penting.

Fungsi Anggaran Negara sebagai Mesin Pertumbuhan yang Menurun

Selain itu, Wijayanto menyimpulkan bahwa kemampuan Anggaran Negara (APBN) untuk merangsang pertumbuhan ekonomi menurun ketika pendapatan pajak menurun. Ia memprediksi bahwa fungsi APBN sebagai katalisator untuk keadilan dan kemajuan akan berkurang. Akhirnya, APBN hanya membantu menutup defisit atau melunasi utang, padahal seharusnya menjadi alat untuk keadilan dan percepatan ekonomi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan yang merata secara regional.

Pemotongan Anggaran untuk Perlindungan Sosial

Alokasi anggaran untuk program kesejahteraan sosial dapat langsung terdampak oleh rendahnya penerimaan pajak. Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menyampaikan hal ini. Ia memperingatkan bahwa jika situasi ini berlanjut, program bantuan masyarakat dapat ditunda dan anggaran perlindungan sosial dapat dipotong. Akibatnya, perkembangan ekonomi akan menurun dan daya beli masyarakat akan berkurang. “Kesejahteraan masyarakat tidak terlayani oleh pajak yang dikumpulkan,” jelas Bhima.

Baca Juga: Panduan Lengkap Cara Mengajukan Pembayaran Pajak Secara Angsuran Tahun 2025

Tantangan dalam Penciptaan Lapangan Kerja

Bhima menambahkan bahwa pemotongan anggaran untuk perlindungan sosial berpotensi mempengaruhi penciptaan lapangan kerja. Dengan kata lain, keterbatasan keuangan dapat membatasi kemampuan pemerintah untuk menciptakan peluang kerja. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anggaran yang ketat dapat memungkinkan pemerintah untuk menghabiskan lebih sedikit pada infrastruktur atau bidang lain yang menguntungkan. Pada kenyataannya, inisiatif-inisiatif ini telah menjadi kunci dalam menarik pekerja dan meningkatkan ekonomi lokal.

Penurunan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah

Ketidakpercayaan publik terhadap administrasi pajak seringkali berkontribusi pada rendahnya penerimaan pajak. Menurut Bhima, beberapa orang beranggapan bahwa tidak semua pajak yang mereka bayar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan publik. Kepercayaan publik dapat terus menurun jika masalah ini tidak diselesaikan, yang dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dan memperburuk situasi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Reformasi Administrasi

Menteri Keuangan Purbaya fokus pada reformasi administrasi pajak selain langkah-langkah anggaran. Meningkatkan Coretax, sistem teknologi informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menghadapi beberapa tantangan sejak awal tahun, menjadi prioritas utamanya. Diharapkan sistem ini akan segera ditingkatkan dengan bantuan spesialis teknologi informasi dari luar Kementerian Keuangan. Purbaya memperkirakan proses pengumpulan pajak akan berjalan lebih cepat dan akurat dengan sistem yang lebih terintegrasi dan efisien.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.