Pelatihan Pajak – Sektor digital telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan inovasi, dan merombak ekonomi global. Namun, pertumbuhan sektor ini juga menimbulkan tantangan dalam perpajakan. Model bisnis digital sering kali melibatkan transaksi lintas batas yang rumit dan penggunaan aset digital yang tidak berwujud, seperti perangkat lunak, layanan cloud, atau konten digital. Kondisi ini membuat pemerintah di seluruh dunia mencari cara untuk menerapkan perpajakan yang adil dan efektif di sektor digital. Berikut adalah beberapa strategi penanganan pajak yang relevan untuk mengatasi tantangan di sektor digital.
Penerapan Pajak Penghasilan Berdasarkan Aktivitas Ekonomi
Salah satu tantangan dalam perpajakan sektor digital adalah bagaimana mengenakan pajak pada perusahaan yang beroperasi secara global tanpa kehadiran fisik yang signifikan di suatu negara. Untuk mengatasi hal ini, banyak negara mempertimbangkan model perpajakan berbasis aktivitas ekonomi atau “nexus ekonomi”. Artinya, perusahaan akan dikenakan pajak berdasarkan aktivitas bisnis yang mereka lakukan di suatu negara, seperti jumlah pengguna, pendapatan iklan, atau transaksi digital lainnya. Dengan demikian, perusahaan digital yang memperoleh pendapatan dari negara tersebut tetap akan dikenakan pajak meskipun mereka tidak memiliki kantor fisik.
Menerapkan Pajak Digital Langsung atau Digital Services Tax (DST)
Beberapa negara, seperti Prancis dan Inggris, telah mengadopsi pajak layanan digital (DST) sebagai cara untuk mengenakan pajak pada perusahaan teknologi besar yang memperoleh pendapatan dari pengguna di negara tersebut. DST diterapkan pada pendapatan yang diperoleh dari layanan digital tertentu, seperti iklan online, platform media sosial, atau pasar e-commerce. Dengan penerapan DST, negara dapat memperoleh pendapatan dari perusahaan digital yang sebelumnya sulit dikenakan pajak di yurisdiksi lokal.
Kolaborasi Internasional melalui OECD dan Pilar Pajak Digital
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah mengembangkan kerangka kerja untuk perpajakan digital yang dikenal sebagai Pilar Satu dan Pilar Dua. Pilar Satu bertujuan untuk mengalokasikan hak pajak secara adil kepada negara-negara tempat aktivitas ekonomi perusahaan digital terjadi. Pilar Dua, di sisi lain, bertujuan untuk menerapkan tarif pajak minimum global, sehingga mencegah perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi dengan pajak rendah. Kolaborasi internasional melalui OECD memungkinkan negara-negara untuk menyepakati prinsip perpajakan digital yang adil dan menghindari konflik pajak antar negara.
Baca Juga: Perpajakan Alih Usaha ke Ahli Waris: Panduan dan Hal yang Perlu Diperhatikan
Perluasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Layanan Digital
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah diterapkan oleh beberapa negara pada produk dan layanan digital yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, layanan digital, seperti langganan video, musik, aplikasi, atau perangkat lunak, dikenakan PPN meskipun penyedianya berasal dari luar negeri. Beberapa negara ASEAN, seperti Indonesia, juga telah menerapkan PPN pada layanan digital sebagai upaya untuk menyeimbangkan pasar dan memastikan pendapatan pajak yang lebih adil. Strategi ini efektif karena PPN dapat langsung dikenakan pada pengguna akhir, sehingga memudahkan administrasi pajak.
Meningkatkan Transparansi dan Laporan Pajak Digital
Perusahaan digital sering kali memanfaatkan struktur yang kompleks dan operasi lintas batas untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan kewajiban pelaporan adalah langkah penting dalam penanganan pajak di sektor digital. Salah satu pendekatannya adalah dengan mewajibkan perusahaan multinasional untuk melaporkan pendapatan mereka di setiap negara tempat mereka beroperasi. Laporan ini membantu otoritas pajak dalam mengawasi aktivitas bisnis dan mengurangi risiko penghindaran pajak.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
