Kelas perpajakan seperti training pajak merupakan solusi terbaik bagi Anda ketika ingin menguasai pemahaman kebijakan pajak. Sebab, dalam training pajak ini Anda akan memperoleh materi tentang berbagai perundang-undangan pajak. Namun, juga tidak kalah penting untuk mengikuti perkembangan berita pajak terbaru. Sebuah rangkaian inisiatif untuk meningkatkan pendapatan negara pada tahun fiskal 2026 telah disepakati oleh pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk memperkuat fondasi fiskal dan mendorong pertumbuhan nasional yang berkelanjutan, Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mencapai kesepakatan ini.
Pada tanggal 4 dan 7 Juli 2025, Komisi XI DPR bertemu dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Rapat Kerja (Raker) untuk membahas kebijakan strategis ini. Apa saja langkah strategis yang telah disetujui oleh DPR untuk meningkatkan pendapatan negara pada tahun 2026?
Arah Kebijakan Pendapatan Negara Secara Umum
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengembangkan arah kebijakan umum untuk pendapatan negara yang memprioritaskan modernisasi sistem, penggunaan teknologi, dan reformasi fiskal berkelanjutan guna membantu mencapai target pendapatan negara tahun 2026. Berikut beberapa tindakan strategis:
- Untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan nasional, reformasi perpajakan berkelanjutan perlu diperkuat.
- Meningkatkan layanan dan transparansi melalui penggunaan teknologi berbasis CEISA (Sistem Informasi dan Otomatisasi Bea Cukai dan Pajak) dan Coretax.
- Menyesuaikan kode pajak dengan norma internasional dan digitalisasi agar tetap kompetitif dan relevan.
- Mengoptimalkan aset milik negara dan mereformasi pengelolaan sumber daya alam.
- Meningkatkan insentif fiskal yang berarti dan terarah, terutama untuk hilirisasi industri dan investasi.
Rencana Pajak Secara Keseluruhan
Tujuan strategi pajak 2026 adalah meningkatkan kepatuhan, memperluas basis pajak, dan beradaptasi dengan kondisi global yang berubah. Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum sambil memperkuat kondisi keuangan negara. Langkah-langkah berikut telah diambil:
- Meningkatkan rasio pajak dengan memperluas basis pajak melalui intensifikasi (mendalamkan objek pajak) dan ekstensifikasi (memperluas cakupan).
- Mendorong kepatuhan pajak melalui pengawasan berbasis teknologi
- Kerja sama antarlembaga melalui inisiatif kolaboratif
- Untuk meningkatkan tata kelola administratif dan penegakan hukum
- Sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan, harmonisasi hukum pajak internasional.
Kebijakan Pajak Teknis
Kebijakan teknis bertujuan untuk memaksimalkan pengumpulan pajak melalui metode berbasis data, teknologi, dan penegakan hukum sebagai bagian dari pelaksanaan strategi pajak. Rincian kebijakan teknis yang dibuat adalah sebagai berikut:
- Sistem Coretax dan manajemen risiko kepatuhan (CRM) digunakan untuk mendukung perluasan basis pajak berbasis data dan risiko.
- Meningkatkan efisiensi inisiatif kolaboratif seperti:
- audit kolaboratif
- Analisis kolaboratif
- penyelidikan kolaboratif
- pengumpulan data bersama
- intelijen gabungan
- Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, rencana peningkatan kepatuhan harus dilaksanakan.
- Memberikan insentif keuangan yang ditargetkan dan proporsional untuk mendorong:
- investasi
- pengembangan ekonomi hijau
- infrastruktur penting
- peningkatan daya beli masyarakat
- Restrukturisasi undang-undang pajak untuk memaksimalkan penerapan Undang-Undang HPP, memberikan kepastian hukum, dan lebih adil.
- Menggunakan strategi dampak pencegahan untuk meningkatkan penagihan utang pajak dan penegakan hukum.
Kebijakan Bea Cukai dan Pajak Konsumsi
Pemerintah telah menerapkan langkah-langkah yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan publik, keberlanjutan industri, dan kesehatan fiskal guna meningkatkan pendapatan negara dari sektor bea cukai dan pajak konsumsi. Berikut ini adalah poin-poin utama yang menjadi fokus:
- Menguatkan ekonomi dengan membangun fasilitas bea cukai untuk mendorong ekspor, investasi, dan pengembangan industri hilir.
- Bantuan ekonomi dan keamanan publik melalui:
- Larangan penyelundupan
- Mencegah distribusi produk ilegal dan narkotika
- Untuk mendukung sistem adaptif, organisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur digital perlu diperkuat.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
