Pelatihan pajak dapat menjadi satu-satunya solusi terbaik bagi Anda yang harus menguasai kebijakan pajak. Sebab, pelatihan pajak bisa memberikan Anda materi seputar perundang-undangan pajak sesuai dengan kebutuhan Anda. Tetapi, pastinya tidak kalah penting untuk memahami berbagai berita maupun informasi perpajakan yang ada saat ini. Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025-2045. Undang-undang ini merupakan pedoman utama untuk menyusun kebijakan pembangunan yang terfokus, dengan mengatur berbagai sektor vital untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan berkelanjutan.
Salah satu sektor terpenting dalam RPJP ini adalah perpajakan. Perpajakan dianggap sebagai dasar yang sangat penting untuk mendukung strategi pembangunan nasional secara keseluruhan. Modifikasi kebijakan perpajakan yang diusulkan dalam RUU ini diproyeksikan untuk meningkatkan penerimaan negara, memperluas basis pajak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berjangka panjang. Mari kita lihat isu-isu pajak apa saja yang dibahas dalam undang-undang ini.
Transformasi Kebijakan Pajak
Undang-undang yang baru ini memperkenalkan sejumlah modifikasi pada kebijakan pajak nasional. Beberapa di antaranya melibatkan pengenaan pungutan yang relatif baru, seperti pajak karbon dan pajak sin, yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan konsumsi produk yang berisiko terhadap kesehatan. Pajak karbon, yang merupakan bagian dari upaya dunia untuk memerangi perubahan iklim, akan dikenakan pada industri dengan emisi tinggi, seperti listrik dan manufaktur.
Fokus pada Kepatuhan Wajib Pajak
Pemerintah menyadari bahwa salah satu kelemahan utama dalam sistem perpajakan saat ini adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak. Pemerintah menegaskan bahwa sangat penting untuk melakukan penegakan hukum yang lebih tegas dan memberikan pengawasan yang semakin ketat atas pelanggaran pajak yang terjadi dalam UU No. 59 Tahun 2024. Undang-undang ini memberikan Direktorat Jenderal Pajak kemampuan untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi yang lebih mendalam terhadap wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Untuk mendorong kepatuhan, undang-undang ini juga menawarkan keuntungan bagi wajib pajak yang patuh, seperti keringanan pajak dan administrasi yang disederhanakan untuk sektor-sektor prioritas. Selain itu, pemerintah juga menawarkan bantuan kepada usaha kecil dan menengah (UMKM), yang sering kali kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
Baca Juga: Segudang Pertanyaan Umum Perpajakan yang Sering Ditanyakan
Meningkatkan Rasio Pajak
Meningkatkan rasio pajak adalah salah satu tujuan utama dari strategi pajak yang baru ini. Rasio pajak adalah salah satu faktor yang dapat mengukur persentase penerimaan pajak terhadap PDB atau produk domestik bruto, yang mana PDB Indonesia masih tergolong rendah daripada berbagai negara yang ada di Asia Tenggara lainnya. Menurut laporan Pemerintah Indonesia, salah satu tujuan dari reformasi ini adalah untuk meningkatkan rasio pajak ke tingkat yang lebih kompetitif.
Tujuan untuk meningkatkan rasio pajak ini didukung oleh upaya-upaya yang disengaja untuk meningkatkan basis pajak, seperti pungutan pada sektor-sektor informal yang sebelumnya tidak dimanfaatkan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak tanpa membebani wajib pajak yang sudah patuh.
Reformasi Administrasi Perpajakan
Reformasi administrasi pun termasuk sebagai penegasan utama berikutnya dari UU No. 59 Tahun 2024. Pemerintah bermaksud untuk memasukkan teknologi digital ke dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Penerapan sistem elektronik yang lebih canggih ini diharapkan dapat merampingkan prosedur pelaporan pajak bagi para wajib pajak sekaligus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Sistem pajak digital ini juga akan terhubung dengan data dari institusi lain, seperti bank dan lembaga keuangan, sehingga mengurangi kemungkinan kecurangan pajak. Hal ini akan meningkatkan efisiensi operasional otoritas pajak sekaligus menurunkan biaya kepatuhan wajib pajak.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
