Training pajak adalah metode terbaik yang bisa Anda ikuti untuk menguasai kebijakan perpajakan. Karena dalam training pajak tersebut Anda akan mendapatkan materi paling lengkap tentang perundang-undangan perpajakan. Masyarakat Indonesia belakangan ini semakin terbiasa dengan jargon hukum yang sebelumnya hanya digunakan oleh para akademisi atau praktisi, seperti “dissenting opinion”. Istilah ini diciptakan sebagai tanggapan atas perbedaan pendapat di antara para hakim konstitusi atas putusan-putusan penting. Fungsi pendapat yang berlawanan sangat penting dalam bidang pengadilan pajak, meskipun mereka lebih populer dalam masalah konstitusional dan yang berhubungan dengan pemilihan umum.

Faktanya, pandangan minoritas ini sering kali menjadi dasar yang signifikan untuk revisi peraturan di masa depan dan pendekatan baru terhadap interpretasi undang-undang perpajakan.

Perbedaan Pendapat: Apa itu?

Ketika satu atau beberapa anggota majelis hakim tidak setuju dengan keputusan mayoritas, hal ini dikenal dengan istilah dissenting opinion. UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa pendapat yang berbeda harus dicantumkan dalam salinan putusan jika tidak ada konsensus yang sama, memastikan adanya dissenting opinion dalam sistem hukum Indonesia.

Perbedaan pendapat merupakan bentuk kontrol, kritik, dan cerminan dari independensi hakim, bahkan ketika mereka tidak memiliki otoritas yang mengikat secara hukum. Seiring berjalannya waktu, dissenting opinion dapat menjadi dasar bagi reformasi hukum, memberikan panduan bagi penafsiran-penafsiran yang akan datang, dan bahkan membuka peluang untuk mengubah arah putusan di tingkat pengadilan yang lebih tinggi.

Fungsi Strategis di Pengadilan Pajak

Perbedaan pendapat menjadi sangat penting dalam isu-isu perpajakan, terutama dalam hal pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari luar negeri. Tiga keputusan penting Mahkamah Agung di bawah ini menunjukkan bagaimana perbedaan pendapat dapat menjadi sangat penting dalam mempengaruhi putusan pengadilan:

Putusan No. 10/PK/Pajak/2019 dari Mahkamah Agung

Menurut pandangan minoritas, penghasilan perusahaan internasional dari jasa konstruksi tetap dikenakan pajak penghasilan di Indonesia. Pada akhirnya, sudut pandang ini diterima dalam putusan tersebut.

Putusan No. 10/PK/Pajak/2018 dari Mahkamah Agung

Topik mengenai jasa konsultan luar negeri dibahas. Putusan Mahkamah Agung mendukung salah satu argumen hakim bahwa pendapatan semacam itu harus dikenakan pajak di Indonesia.

Baca Juga: Kursus Pajak: Investasi Terbaik yang Jarang Dilirik Anak Muda

Putusan No. 10/PK/Pajak/2017 dari Mahkamah Agung

Situasi yang sama muncul sehubungan dengan layanan TI asing. Argumen yang berlaku, yang berfungsi sebagai panduan untuk kesimpulan akhir, adalah sudut pandang minoritas.

Ketiga contoh ini menunjukkan bagaimana perbedaan pendapat dapat memainkan peran penting dalam membentuk interpretasi hukum pajak yang baru, terutama dalam situasi lintas yurisdiksi yang rumit dan rumit.

Kontribusi Perbedaan Pendapat terhadap Cita-Cita Hukum

Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum adalah tiga fondasi utama teori hukum. Sudut pandang pembangkang memiliki fungsi khusus sebagai penengah dan penyeimbang di antara ketiganya. Mereka memberikan kesempatan kepada para hakim untuk menyuarakan pendapat yang mungkin secara etis atau intelektual berbeda dari mayoritas.

Dalam sistem pajak penilaian sendiri, perbedaan pendapat dapat memacu perubahan peraturan, membantu orang-orang yang melakukan tindakan hukum, dan bahkan memajukan perdebatan kebijakan publik tentang cara menafsirkan standar hukum pajak dengan cara yang mempertimbangkan perubahan sosial ekonomi.

Prospek dan Kesulitan

Beberapa orang percaya bahwa perbedaan pendapat berpotensi melemahkan konsensus para hakim. Namun, jika perbedaan pendapat dilakukan secara kritis, independen, dan bertanggung jawab, perbedaan pendapat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan. Publik dapat belajar lebih banyak tentang hukum, menjadi lebih melek terhadap operasi peradilan, dan menjadi lebih sadar akan nilai kejujuran dan kecerdasan dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim dengan adanya dissenting opinion.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.