Pelatihan pajak adalah kelas perpajakan yang bisa diikuti oleh siapapun yang ingin mempunyai wawasan luas di dunia perpajakan. Dengan pelatihan pajak seperti ini nantinya anda akan mendapatkan berbagai materi seputar perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan, tergantung tingkat mana yang anda ikuti. Tentu sebagai seseorang yang ingin mempunyai wawasan di dunia perpajakan, tidak kalah penting mengetahui berbagai update berita pajak saat ini, seperti halnya tentang kebijakan rahasia data wajib pajak. Dalam era transparansi dan keamanan data, perlindungan informasi milik wajib pajak tentu saja termasuk sebagai prioritas utama yang harus dilindungi.
Pemerintah telah memberikan penetapan aturan yang ketat untuk melakukan penjagaan kerahasiaan data perpajakan melalui PP (Peraturan Pemerintah) nomor 50 Tahun 2022. Perlu diketahui bahwa kebijakan ini tujuannya adalah sebagai upaya memberikan perlindungan informasi pada wajib pajak dari berbagai penyalahgunaan, sekaligus memberikan kepastian pada kepercayaan publik atas sistem perpajakan nasional.
Bagaimana Prosedur dan Izin Tertulisnya?
Pasal 54 ayat 6 memberikan Penjelasan bahwa tata cara untuk pemberian izin tertulis pada tenaga ahli maupun pejabat telah diatur lebih mendalam pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tersebut. Hal ini meliputi prosedur dan persyaratan apa saja yang wajib dipenuhi untuk memperoleh izin secara tertulis, penting untuk memberikan kepastian pada setiap prosedurnya dengan cara yang transparan dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Prosedur untuk pemberian izin tertulis seperti ini tercantum dalam PMK 86/2013. Berikut ini adalah beberapa langkah penting tercantum dalam prosedur pemberian izin, antara lain:
- Mengajukan permohonan: Pihak yang memerlukan informasi tentu saja wajib untuk melakukan pengajuan permohonan pada Menteri Keuangan. Permohonan tersebut pastinya harus memberikan penjelasan mengenai tujuan dari penggunaan informasi dan bukti secara tertulis dari permohonan yang diminta.
- Evaluasi permohonan: Menteri Keuangan akan memberikan penilaian Apakah permohonan yang diajukan tersebut sesuai dengan kebijakan yang berlaku atau tidak, termasuk diantaranya adalah untuk kepentingan negara, kerjasama dengan lembaga lain, kepentingan penuntutan maupun penyidikan.
- Menerbitkan izin tertulis: Apabila permohonannya sudah disetujui, maka Menteri Keuangan akan melakukan penerbitan izin tertulis yang memberikan pernyataan dengan spesifik mengenai jenis informasi dan bukti tertulis yang bisa diberikan dan kepada siapa saja informasi ini nantinya bisa disampaikan.
- Kewajiban pihak yang diberikan izin: Pihak-pihak yang menerima berbagai informasi tersebut pastinya mempunyai kewajiban untuk melakukan penjagaan kerahasiaan dari data itu sendiri dan hanya boleh memanfaatkan informasi yang sesuai dengan tujuan yang telah tercantum dalam pengajuan izin.
Baca Juga: e-Bupot PPh 21/26 Resmi Update, Apa Saja Keunggulannya?
Pengecualian Tugas di Bidang Perpajakan
Pemberian data maupun informasi pajak oleh pejabat maupun tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP pada pihak yang berkaitan sebagai upaya pelaksanaan tugas di bidang perpajakan tidak membutuhkan izin secara tertulis dari Menteri Keuangan. Pelaksanaan tugas seperti ini meliputi pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, banding, gugatan, penagihan pajak, hingga Proses penuntutan tindak pidana perpajakan maupun apabila diperlukan hingga melakukan sidang pidana perpajakan di pengadilan.
Seperti Apa Peran Wajib Pajak dalam Menjaga Kerahasiaan?
Selain tenaga ahli maupun pejabat, wajib pajak tentunya juga berperan besar dalam melakukan penjagaan kerahasiaan data yang mereka miliki sendiri. Diharapkan bahwa wajib pajak bisa memberikan informasi yang akurat dan lengkap pada otoritas pajak, sekaligus mempunyai pemahaman bahwa hak dan kewajiban mereka berkaitan dengan kerahasiaan data. Edukasi pada wajib pajak tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan data pribadi dan bagaimana cara melaporkannya apabila memang terjadi kebocoran atau pelanggaran, termasuk sebagai upaya penting yang harus dilakukan dalam sistem perpajakan yang akuntabel dan transparan.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
