Training pajak akan sangat dibutuhkan jika Anda ingin memasuki dunia kerja. Sebab, kelas perpajakan seperti training pajak ini akan meningkatkan skill perpajakan Anda yang akan dibutuhkan di dunia kerja. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, perbankan digital telah muncul sebagai pilihan perbankan pengganti yang semakin populer di Indonesia.

Bank digital merupakan jawaban kontemporer dalam industri keuangan karena efektivitas biaya, aksesibilitas, dan layanan yang sepenuhnya digital. Namun, terkadang memang kesulitan tersendiri dalam hal perpajakan bank digital. Perpajakan di industri ini memerlukan perhatian khusus karena strategi bisnisnya yang berbasis teknologi, volume transaksi yang besar, dan keterlibatan lintas yurisdiksi.

Struktur Peraturan untuk Perpajakan Bank Digital

Klasifikasi dan fungsi bank digital, termasuk persyaratan modal, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen, diatur dalam POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Landasan pemungutan PPN atas produk dan layanan digital, termasuk layanan keuangan digital, adalah PMK No. 48/PMK.03/2020.

Kebijakan PPN digital yang mulai berlaku pada tahun 2020 secara signifikan meningkatkan penerimaan negara dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk aktivitas digital lintas batas, menurut penelitian Hutabarat & Siregar (2022).

Jenis Pajak yang Dibebankan ke Bank Online

Pajak Penghasilan (PPh)

Bank digital harus membayar pajak penghasilan badan atas keuntungan mereka sebagai entitas bisnis. Selain itu, perusahaan asing yang memiliki basis pengguna aktif tetapi tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan di bawah prinsip Significant Economic Presence (SEP).

PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Layanan tertentu yang ditawarkan oleh bank digital dapat dikenakan PPN. Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa sektor digital berpotensi menghasilkan pendapatan PPN sebesar Rp 10 triliun per tahun, menjadikannya sektor yang signifikan bagi basis pajak nasional.

Kesulitan dengan Perpajakan Bank Digital

Kompleksitas Peraturan

Peraturan perpajakan yang berkaitan dengan sektor digital masih belum jelas. Untuk menghindari kesenjangan pajak, pengertian bentuk usaha tetap dan kehadiran ekonomi signifikan (BUT) harus diselaraskan dengan norma-norma global.

Kesenjangan dalam Infrastruktur Teknologi

Sejumlah besar tekfin kecil dan UMKM digital masih belum memiliki mekanisme pelaporan digital. Menurut Affardi (2024), hanya 30% peserta UMKM yang menggunakan sistem pencatatan keuangan digital, yang membuat pengawasan menjadi sulit.

Baca Juga: Tak Perlu Panik Kalau Laporan Belum Siap: Formulir 1770Y-1771$Y Penyelamat Pajak Anda

Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak

Pebriana Arimbhi melaporkan bahwa 65% pelaku ekonomi digital tidak sepenuhnya menyadari tanggung jawab perpajakan mereka, terutama terkait PPN atas transaksi digital lintas platform.

Kemungkinan yang Dihadirkan oleh Pajak Bank Digital

Pertumbuhan Pendapatan Negara

Sebagai salah satu pilar utama pembiayaan pembangunan, sektor digital diperkirakan akan menghasilkan pendapatan negara sebesar Rp33 triliun pada tahun 2025.

Mendorong Transformasi Digital

Perpajakan yang adil dan kontemporer dapat mendorong integrasi sistem pelaporan berbasis teknologi dan mendorong transformasi digital di sektor perbankan.

Mencapai Perpajakan yang Adil

Pemerintah menyamakan kedudukan perusahaan lokal yang sebelumnya dirugikan oleh ketidakadilan kebijakan dengan mengenakan pajak kepada pelaku ekonomi digital multinasional.

Saran untuk Memperbaiki Undang-Undang Pajak Digital

Mereformasi Kerangka Hukum

• Menambahkan definisi operasional bank digital, aset digital, dan transaksi turunannya ke dalam UU PPh dan UU PPN.
• Menyesuaikan definisi operasional bank digital dan aset digital, serta transaksi turunannya dengan persyaratan Pilar Satu dan Dua OECD.

Pengembangan Infrastruktur Digital

• Integrasi data transaksi dengan menggunakan sistem DJP online
• Penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk pemantauan otomatis atas data transaksi yang masif dan analisis risiko.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.