Training Pajak – Pajak daerah dan pajak pusat merupakan dua jenis pengenaan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional dan regional. Meskipun keduanya sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang masih bingung tentang perbedaan di antara keduanya. Untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar, sangat penting untuk memahami perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah.
Definisi dan perbedaan utama antara pajak pusat dan pajak daerah akan dijelaskan secara lengkap dalam artikel ini. Training pajak juga tidak kalah penting untuk diikuti jika Anda sedang membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk pengetahuan tentang kebijakan perundang-undangan pajak. Sebab, training pajak akan memberikan Anda begitu banyak wawasan seputar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pajak Pusat
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bertugas mengawasi pajak pusat. Pajak ini merupakan sumber utama pendapatan negara dan dikenakan di seluruh Indonesia. Di antara berbagai bentuk pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPh), yang dikenakan pada penghasilan individu dan korporasi. Untuk beberapa industri, kepemilikan tanah dan bangunan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak materai adalah biaya yang dikenakan pada dokumen tertentu.
Undang-Undang HKPD dan Pajak Daerah
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang HKPD), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengelolaan pajak daerah, berbeda dengan pajak pusat. Pajak daerah merupakan sumber pendanaan yang penting untuk layanan publik dan pengembangan regional.
Jenis pajak daerah meliputi:
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengalihan Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Air Permukaan berada di tingkat provinsi.
- Di tingkat kabupaten/kota, terdapat pajak atas iklan, hiburan, hotel, restoran, dan pembelian hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- Wewenang untuk mengumpulkan pajak, menentukan tarif, dan mengalokasikan dana untuk kebutuhan masyarakat berada di tangan pemerintah daerah.
Perbedaan antara Pajak Daerah dan Pajak Pusat
Berikut adalah perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah untuk kemudahan Anda:
Pajak Pusat
- Pemerintah Pusat seperti DJP dan Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab secara administrasi terhadap pajak pusat yang satu ini.
- Cakupan: Nasional
- Contoh: PPnBM, PPN, dan Pajak Penghasilan
- Tujuan: Untuk membiayai kebutuhan negara secara umum
Pajak Daerah
- Pemerintah Daerah (Provinsi, Daerah, atau Kota) bertanggung jawab atas administrasi pajak daerah.
- Cakupan: Lokal dan Regional
- Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Tujuan: Untuk menyediakan dana bagi kebutuhan pengembangan regional
Mengapa Penting untuk Memahami Perbedaan ini?
Misalnya, laporan pajak penghasilan tahunan diajukan melalui DJP Online karena merupakan pajak pusat, tetapi pembayaran PKB dan BBNKB dilakukan di kantor Samsat karena merupakan pajak daerah. Klasifikasi pajak yang tidak akurat dapat menyebabkan denda, sanksi administratif, atau keterlambatan pembayaran. Selain itu, kesadaran pajak dapat meningkatkan kerja sama dan membangun hubungan saling percaya antara masyarakat dan pemerintah. Wajib pajak dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera dengan menyadari pentingnya peran mereka dalam pembangunan negara.
Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia, diperlukan pemahaman tentang peran DJP dalam mengelola pajak pusat, peran pemerintah daerah dalam mengelola pajak daerah, dampak pajak terhadap ekonomi, dan pentingnya kesadaran pajak dalam pembangunan nasional. Baik pajak pusat maupun pajak daerah sama-sama penting bagi pertumbuhan negara, kecuali dalam hal siapa yang mengawasinya dan bagaimana penggunaannya.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
