Pelatihan pajak merupakan cara terbaik untuk menguasai kebijakan pajak bagi Anda yang ingin bekerja di dunia perpajakan. Pelatihan pajak ini dapat meningkatkan pengetahuan pajak dan sebagai bekal di dunia kerja. Indonesia bersiap-siap untuk menerapkan kebijakan pajak minimum di seluruh dunia yang akan mulai berlaku pada awal tahun depan. Pajak ini, yang memiliki tarif efektif 15%, merupakan komponen dari kesepakatan global untuk memerangi penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Penerapan peraturan ini sesuai dengan Pilar Kedua dari program Global Anti Base Erosion (GloBE) yang bertujuan untuk memerangi penggerusan basis pajak oleh perusahaan multinasional melalui negara-negara dengan tingkat pajak yang rendah.
Modifikasi pada Program Tax Holiday
Salah satu modifikasi utama dalam pembaruan ini adalah, meskipun Indonesia akan terus menawarkan manfaat tax holiday, perusahaan yang memanfaatkan fasilitas ini masih harus membayar pajak minimum 15%. Hal ini menyiratkan bahwa, seperti pada beberapa program tax holiday sebelumnya, perusahaan tidak akan sepenuhnya bebas dari pajak meskipun ada keringanan. Saat ini, tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Indonesia adalah 22%. Pengurangan pajak maksimum yang diperbolehkan di bawah rencana baru ini adalah 7%, yang merupakan selisih antara pajak minimum global 15% dan tarif PPh badan. Dengan demikian, sesuai dengan undang-undang perpajakan global, perusahaan yang menerima tax holiday masih berkewajiban membayar pajak sebesar 15%.
Motif Utama untuk Merevisi Tax Holiday
Penyesuaian ini dilakukan untuk menjamin bahwa Indonesia mempertahankan kemampuannya untuk mengumpulkan pajak dari perusahaan multinasional, selain untuk mematuhi peraturan internasional. Sesuai dengan skema top-up tax yang diterapkan di bawah peraturan Global Anti Base Erosion, negara asal perusahaan multinasional dapat mengenakan pajak tambahan jika fasilitas tax holiday di Indonesia tetap memberikan keringanan hingga 0%. Dalam situasi ini, Indonesia akan kehilangan potensi pendapatan pajak dan akhirnya secara tidak langsung membebani negara lain.
Dampak Kebijakan Baru terhadap Iklim Investasi
Tidak hanya Indonesia yang akan terkena dampak dari kebijakan pajak minimum di seluruh dunia ini, tetapi juga negara-negara lain yang selama ini memikat investasi dengan keringanan pajak. Di masa lalu, program tax holiday di berbagai negara dengan pajak rendah atau tanpa pajak sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi beban pajak mereka secara keseluruhan. Sejak undang-undang pajak minimum diterapkan, negara asal perusahaan memiliki kemampuan untuk menerapkan pajak tambahan atas keuntungan yang tidak dikenakan pajak di negara lain, sehingga metode ini menjadi tidak efektif.
Baca Juga: Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion: Jangan Salah Mengartikan Metode Pengurangan Pajak
Menurut aturan pajak tambahan (income inclusion rule/IIR), negara asal perusahaan multinasional dapat memungut pajak tambahan jika tarif efektif di negara tempat mereka menjalankan bisnis kurang dari 15%. Hal ini berarti bahwa Indonesia perlu berhati-hati dalam memberikan insentif pajak, karena hal ini dapat menyebabkan negara lain menghapus kemampuan Indonesia untuk memungut pajak. Keputusan pemerintah untuk memodifikasi tax holiday menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelaraskan kebijakan fiskal dengan norma-norma internasional sekaligus menjaga daya saing investasi. Tanpa berdampak negatif pada pendapatan pajak negara, rencana baru ini diharapkan dapat menarik perusahaan-perusahaan internasional untuk terus berinvestasi di Indonesia.
Kebijakan Pajak Indonesia di Masa Depan
Dengan semakin rumitnya peraturan perpajakan internasional, termasuk pengenaan pajak minimum global, Indonesia harus menjadi yang terdepan dalam mengembangkan kebijakan fiskal yang fleksibel dan tahan lama. Salah satu tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan hak perpajakan Indonesia dengan tetap mematuhi norma-norma perpajakan internasional adalah penyesuaian tax holiday. Di masa depan, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan daya saing Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan stabilitas politik di samping keuntungan pajak.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
