Pelatihan Pajak – Ulasan berikut ini sangat penting untuk menambah informasi Anda perihal berita perpajakan. Namun, jika Anda ingin menguasai peraturan perpajakan secara lebih luas lagi, maka bisa dengan mengikuti pelatihan pajak. Sebab, pelatihan pajak akan mengajarkan berbagai materi tentang kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengukur kualitas pembangunan manusia, adalah indikator lain dari kemajuan suatu bangsa selain pertumbuhan ekonomi. Metrik penting untuk mengevaluasi kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pertama kali disajikan oleh UNDP pada tahun 1990. IPM terdiri dari tiga bagian dasar: standar hidup layak, tingkat pengetahuan, serta umur dan kesehatan.

Tingkat kelahiran dan harapan hidup digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat. Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan untuk belajar dan jumlah tahun yang diharapkan dihabiskan di sekolah digunakan untuk mengukur komponen pendidikan. Sementara itu, pengeluaran riil per kapita yang ditentukan oleh survei sosio-ekonomi dan data harga komoditas digunakan untuk mengevaluasi tingkat kehidupan.

Pajak Sebagai Dasar Pembangunan Sumber Daya Manusia

Sumber utama pendanaan negara untuk pembangunan fisik dan non-fisik adalah pajak. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing dalam skala global, pemerintah memberikan prioritas pada sektor kesehatan dan pendidikan. Menurut laporan BPS tahun 2024, terdapat kecenderungan peningkatan pembangunan institusi pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2023, 13.571 fasilitas kesehatan dibangun oleh sektor publik dan swasta, meningkat 0,9% dari tahun 2022. Jumlah lembaga pendidikan formal di sektor pendidikan meningkat 0,13% dari tahun 2021 menjadi 1.749.073 unit pada tahun 2022. Selain itu, jumlah tenaga medis dan guru juga meningkat 3% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, Rp96,621 miliar dialokasikan untuk sektor kesehatan, dan Rp234,089 miliar dialokasikan untuk pendidikan. Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah terus membelanjakan lebih banyak uang untuk meningkatkan standar hidup masyarakat melalui pajak.

Peran Pajak dalam Meningkatkan IPM

Ada tiga tujuan utama pajak, yaitu anggaran, redistribusi pendapatan, dan pengaturan, menurut sebuah tulisan yang ditulis oleh fiskus Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dedik Herry Susetyo di situs resmi DJP. Penyaluran dana untuk sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan fungsi penganggaran dan redistribusi. Sementara itu, fungsi regulerend digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak terkait dengan uang melalui kebijakan perpajakan.

Baca Juga: Dilema Perpanjangan Tarif PPh UMKM, Menanti Keputusan Perpanjangan Tarif 0,5%

Salah satu undang-undang penting yang mendukung fungsi regulerend pajak adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada tahun 2021. UU HPP memuat klausul-klausul terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan keringanan pajak yang menguntungkan sektor pendidikan dan kesehatan.

Bantuan Pajak untuk Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Pembebasan penghasilan tenaga medis dari PPh selama epidemi COVID-19 didukung oleh pajak di sektor kesehatan. Selain itu, pemerintah membebaskan layanan kesehatan komunal dan individu dari PPN. Akses ke layanan kesehatan berkualitas tinggi ditingkatkan dengan strategi ini. Sementara itu, keringanan pajak atas bantuan, hibah, dan donasi yang diterima oleh lembaga pendidikan ditawarkan sebagai insentif pajak di industri pendidikan. Selain itu, pemerintah membebaskan layanan penyediaan pendidikan formal dan informal dari PPN, yang menurunkan biaya bagi masyarakat umum.

Demografi dan Kesenjangan Ekonomi di Indonesia

Kesenjangan ekonomi masih menjadi masalah bagi Indonesia meskipun telah mengalami banyak kemajuan. Pertumbuhan yang tidak merata di seluruh nusantara merupakan penghalang yang signifikan untuk meningkatkan standar hidup warganya. Di lokasi-lokasi yang terisolasi, kesenjangan ini dapat mempersulit penduduk untuk mendapatkan sumber daya kesehatan dan pendidikan. Meskipun demikian, Indonesia mendapatkan keuntungan besar dari dividen demografis yang menghasilkan populasi usia kerja yang besar. Pemerintah dapat mengatasi hambatan ini dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan pajak sebaik-baiknya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.