Brevet pajak akan sangat berguna bagi Anda yang ingin bekerja menjadi staf pajak pada suatu perusahaan atau PKP. Karena brevet pajak akan memberikan materi kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, ulasan ini juga akan sangat membantu Anda memahami apa itu PKP (Pengusaha Kena Pajak. Entitas perusahaan atau individu yang memenuhi persyaratan untuk diverifikasi sebagai wajib pajak yang memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenal sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Selain menunjukkan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan, status ini juga meningkatkan reputasi seseorang di sektor bisnis. Dengan menjadi PKP, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan klien dan mitra bisnis mereka, menerbitkan faktur pajak, dan mengumpulkan kredit pajak masukan. Untuk alasan ini, mengetahui fitur dan keuntungan dari PKP adalah langkah pertama yang penting bagi setiap pemilik bisnis yang ingin mengembangkan usaha mereka.

Apa itu Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

Badan atau individu yang menjalankan bisnis dan memenuhi persyaratan khusus untuk diwajibkan memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan/atau jasa yang dijual dikenal sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Karena berfungsi sebagai perantara dalam proses pengumpulan PPN dari pelanggan dan mengirimkannya ke pemerintah, PKP memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perpajakan.

Syarat untuk Memenuhi Kualifikasi sebagai PKP PPN

Tidak semua pemilik bisnis menjadi PKP. Berikut ini adalah beberapa syarat utama yang harus dipenuhi:

• Minimal Rp 4,8 miliar dalam omzet bisnis tahunan
• Status PKP bersifat opsional jika omzet pengusaha kurang dari jumlah tersebut.
• Mendaftarkan diri dan meminta DJP memverifikasinya.

Untuk mendapatkan Surat Pengukuhan PKP, pengusaha yang memenuhi syarat harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Cara Mendaftar Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dokumen yang Dibutuhkan untuk Keperluan PPN oleh Pengusaha Kena Pajak

Baik perorangan maupun organisasi perusahaan harus mengumpulkan berbagai dokumen yang diperlukan secara administratif untuk diverifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tergantung pada jenis bisnisnya, dokumen-dokumen berikut ini diperlukan:

Pemilik bisnis satu orang: Dokumen yang membuktikan identitas diri untuk warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI); Dokumen yang menunjukkan adanya pekerjaan bebas atau operasi bisnis di setiap area di mana bisnis tersebut dilakukan.

Baca Juga: Langkah Pemerintah dalam Mengatur Sistem Ulang Perpajakan

Kewirausahaan sebagai Entitas

• catatan yang membuktikan pembentukan atau pengembangan badan usaha, termasuk modifikasi yang dilakukan terhadapnya;
• dokumen yang membuktikan keberadaan perusahaan dan operasi yang dilakukan di setiap lokasi; dokumen yang mencantumkan nama-nama semua manajemen atau pihak yang bertanggung jawab di dalam perusahaan.

Persyaratan untuk Aplikasi Pengusaha Kena Pajak untuk Tujuan PPN

Pengusaha harus memenuhi persyaratan khusus selain menyerahkan dokumen yang diperlukan agar aplikasi PKP mereka diterima. Keadaan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Untuk Pemilik Usaha Perorangan

• harus telah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) untuk dua tahun pajak sebelumnya;
• tidak mempunyai utang pajak, kecuali terdapat keadaan tertentu dimana utang pajak tersebut telah disetujui untuk diangsur atau ditunda pembayarannya.

Untuk Pemilik Usaha yang berbentuk Badan

• telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT) untuk dua tahun pajak sebelumnya
• tidak mempunyai utang pajak, kecuali telah mendapat otorisasi resmi untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; seluruh pengurus atau pihak yang bertanggung jawab dalam badan perusahaan tunduk pada peraturan yang berkaitan dengan pelaporan SPT dan status utang pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.