Pajak Restoran dan PPN: Apa Bedanya dan Bagaimana Pengaruhnya pada Konsumsi Anda?

Training Pajak – Perbedaan antara pajak restoran dan pajak pertambahan nilai (PPN) masih belum jelas bagi banyak orang. Meskipun keduanya memiliki hubungan dengan konsumsi produk dan jasa, masing-masing memiliki peran, gaya manajemen, dan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan negara. Perbedaan antara keduanya akan dijelaskan secara menyeluruh dalam artikel ini agar Anda dapat lebih memahami bagaimana pajak mempengaruhi aktivitas Anda sehari-hari. Namun, jika Anda ingin lebih menguasai sebagian besar kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia Maka, Anda bisa mengikuti training pajak.

Mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Setiap langkah dalam proses produksi, mulai dari produsen hingga pengguna akhir, dikenakan pajak pertambahan nilai, atau PPN. Peritel, restoran, dan produsen barang termasuk di antara pembayar pajak yang diwajibkan memungut PPN dari pelanggan dan melaporkannya kepada pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, yang telah mengalami beberapa kali amandemen, terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021, mengatur landasan hukum PPN. Pedagang eceran adalah pemilik usaha yang menggunakan teknik-teknik berikut untuk melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) sesuai dengan peraturan:

Transaksi yang tidak melibatkan lelang atau kontrak.
Konsumen membawa barang yang telah mereka beli, dan pembayaran dilakukan secara tunai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menggunakan PPN, pajak pusat yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk mendanai pembangunan negara.

Mengenai Pajak Restoran

Berbeda dengan PPN, pajak restoran adalah komponen pajak daerah yang diawasi oleh pemerintah kota atau kabupaten. Penjualan makanan dan minuman di kafe, restoran, hotel, dan tempat usaha lainnya dikenakan pajak ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menjadi dasar dari kerangka hukumnya.

Fakta bahwa makanan dan minuman yang disediakan di tempat usaha seperti restoran dan hotel dibebaskan dari PPN adalah perbedaan penting antara pajak restoran dan PPN. Pasal 4A UU PPN/PPnBM jo. UU HPP sudah sesuai dengan hal ini. Oleh karena itu, hanya pajak restoran-bukan PPN-yang dicantumkan pada struk pembelian yang dilakukan di restoran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, menerima pajak daerah seperti pajak restoran. Pajak daerah lainnya termasuk pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, dan pajak reklame.

Tarif Pajak Restoran dan PPN

Tarif PPN saat ini adalah 11%, dan pada 1 Januari 2025, tarif ini dijadwalkan naik menjadi 12%. Sementara itu, tarif pajak restoran biasanya sekitar 10% dari seluruh transaksi, meskipun bervariasi berdasarkan undang-undang masing-masing pemerintah daerah. Karena perbedaan administrasi dan fungsi ini, pajak restoran lebih membantu kebutuhan lokal, sedangkan PPN lebih berkonsentrasi untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan nasional.

Produk dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN

Meskipun hampir semua transaksi yang melibatkan produk dan jasa dikenakan PPN, beberapa kategori barang dan jasa yang dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dikecualikan. Di antara bahan pokok yang bebas PPN adalah beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, telur, susu, buah-buahan, dan sayuran. Selain itu, pemerintah menawarkan pembebasan PPN untuk layanan tertentu, seperti layanan kesehatan, jasa pendidikan, jasa asuransi dan jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Mengenali Fungsi Pajak Restoran dan PPN

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengelolaan dan penerapan pajak restoran dan PPN. Sebagai pajak pusat, PPN memiliki jangkauan yang lebih luas dan digunakan untuk mendorong pertumbuhan nasional. Sebaliknya, pajak restoran, yang merupakan komponen dari pajak daerah, secara eksplisit digunakan untuk mendanai kebutuhan masyarakat. Masyarakat seharusnya lebih mampu mengevaluasi dan menerima peran pajak dalam kehidupan sehari-hari jika mereka menyadari perbedaan ini. Pemahaman akan nilai pajak juga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat, yang akan membantu peningkatan pembangunan negara.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.