Kursus pajak biasa diikuti oleh mahasiswa, fresh graduate, maupun calon konsultan pajak untuk menguasai kebijakan pajak yang berlaku. Sebab, kursus pajak ini akan memberikan berbagai kebijakan mengenai peraturan perpajakan yang ada. Sementara itu, pastinya mengetahui berbagai berita perpajakan yang sedang diperbincangkan saat ini tidak kalah penting. Berbagai negara yang mengalami perkembangan ekonomi digital telah terdorong untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan, terlebih berkaitan dengan pelayanan digital yang sudah berkembang pesat. Penyesuaian tersebut salah satunya adalah pengenaan pajak terhadap layanan digital asing, seperti Google, Netflix, dan Spotify. Sejak Agustus 2020, pemerintah Indonesia mulai melakukan penerapan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai untuk pelayanan digital asing.

Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menyamakan kedudukan dengan layanan kota, yang sebelumnya dikenakan pajak langsung. Sistem PPN sebelumnya mengharuskan pelanggan untuk melaporkan sendiri dan membayar pajak, tetapi pendekatan ini tidak berhasil. Bisnis digital asing sekarang harus mengumpulkan dan mengirimkan pajak kepada pemerintah Indonesia secara langsung di bawah sistem yang baru. Inisiatif ini meningkatkan transparansi pajak dalam transaksi digital dan menyederhanakan prosedur bagi pelanggan.

Untuk memastikan bahwa semua penjual memenuhi persyaratan pajak mereka, pemerintah sekarang memperketat peraturan untuk situs-situs e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Selain meningkatkan pendapatan negara, pemerintah berharap undang-undang ini dapat mendorong persaingan yang sehat antara platform domestik dan internasional.

Menerapkan Pajak Digital Menghadirkan Tantangan

Terlepas dari pentingnya strategi ini, ada beberapa kendala dalam implementasinya:

• Kepatuhan Perusahaan Internasional: Beberapa perusahaan besar berusaha menghindari pajak dengan mengalihkan keuntungan mereka ke negara-negara dengan tarif pajak rendah atau dengan memanfaatkan celah legislatif. Pemantauan menjadi lebih sulit karena tidak semua platform internasional mematuhi pengungkapan data transaksi kepada petugas pajak Indonesia.
• Kerumitan Koordinasi Internasional: Koordinasi internasional diperlukan untuk mencegah pajak berganda karena transaksi digital sering kali melibatkan banyak yurisdiksi. Untuk mengatasi masalah ini, terutama terkait transparansi data keuangan, pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan organisasi-organisasi asing.
• Kepatuhan Wajib Pajak Daerah: Kurangnya pengetahuan di antara kontraktor independen dan pemilik usaha kecil tentang tanggung jawab pajak mereka menghadirkan kesulitan lain dalam penerapan undang-undang pajak digital. Banyak kontraktor independen yang menghasilkan uang dari situs-situs seperti Upwork atau Fiverr tidak menyadari bahwa mereka juga harus menyerahkan penghasilan luar negeri mereka sebagai pajak penghasilan dalam negeri. Otoritas pajak harus memberikan edukasi dan sosialisasi yang lebih menyeluruh sebagai akibat dari kesenjangan kepatuhan yang substansial ini.

Baca Juga: Dari Manual ke Elektronik: Transformasi Faktur Pajak dan Dampaknya bagi Perusahaan

• Modifikasi Perilaku Konsumen: Konsumen harus membayar lebih mahal untuk layanan digital seperti Netflix dan Spotify ketika PPN diterapkan. Tren konsumsi mungkin akan terpengaruh, dan beberapa konsumen mungkin akan terpengaruh untuk beralih ke opsi lokal yang lebih murah.
• Penolakan Perusahaan Teknologi Besar: Peraturan saat ini terlalu berat dan menantang untuk diterapkan secara konsisten di seluruh negara, menurut beberapa perusahaan IT besar yang menentang penerapan pajak digital ini. Untuk menghindari pembayaran pajak di negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi, beberapa bisnis bahkan telah merelokasi operasi keuangan atau kantor pusat mereka ke negara-negara dengan undang-undang pajak yang lebih liberal.

Peningkatan Efektivitas dan Kepatuhan

Dengan menunjuk lebih banyak gerai digital untuk memungut PPN, pemerintah berupaya meningkatkan cakupan pajak. Tercatat 176 bisnis asing terdaftar sebagai pemungut pajak di Indonesia per September 2024. Pemerintah terus berinteraksi dengan produsen konten dan usaha kecil untuk meningkatkan kesadaran mereka akan tanggung jawab pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pemungutan pajak, kemajuan teknologi juga diadopsi, seperti penerapan AI dalam pemantauan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.