Training pajak merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Dalam konteks perpajakan Indonesia, pemerintah terus berupaya menerapkan prinsip level playing field agar tidak ada pihak yang mendapat perlakuan istimewa atau sebaliknya mengalami kerugian akibat ketimpangan kebijakan pajak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Salah satu langkah nyata dalam mewujudkan level playing field dalam perpajakan adalah dengan menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor digital melalui skema Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Penerapan pajak ini merupakan jawaban atas ketimpangan antara bisnis digital dan bisnis konvensional yang sebelumnya mengalami perbedaan beban pajak. Hingga awal 2025, pemerintah telah menunjuk ratusan perusahaan digital, termasuk penyedia layanan streaming, marketplace, dan aplikasi digital lainnya, sebagai pemungut PPN. Langkah ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan kesetaraan bagi semua pelaku usaha.
Selain di sektor digital, pemerintah juga mulai memperketat regulasi perpajakan di industri aset kripto. Dengan berkembangnya aset digital sebagai instrumen investasi, pemerintah melihat perlunya pengenaan pajak untuk menyetarakan kewajiban perpajakan dengan instrumen keuangan lainnya. Pajak atas transaksi aset kripto, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), telah diterapkan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan pajak di sektor ini. Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah penghindaran pajak serta memastikan bahwa seluruh pelaku industri aset digital berkontribusi terhadap penerimaan negara.
Di sektor keuangan digital, pemerintah telah memberlakukan pajak bagi layanan fintech, khususnya dalam model bisnis peer-to-peer (P2P) lending. Pajak atas bunga yang diterima dari pinjaman online merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menyeimbangkan perlakuan pajak antara fintech dan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Dengan kebijakan ini, industri fintech dapat berkembang secara sehat dan tetap berada dalam koridor perpajakan yang adil.
Pemerintah juga telah mengambil langkah strategis dalam mencegah penghindaran pajak lintas negara dengan menandatangani Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR). Perjanjian ini memberikan kewenangan bagi Indonesia untuk mengenakan pajak tambahan atas penghasilan yang dikirim ke negara dengan tarif pajak rendah. Dengan adanya regulasi ini, perusahaan multinasional tidak lagi bisa dengan mudah mengalihkan keuntungannya ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah.
Baca Juga: Rekor Restitusi Pajak di Februari 2025: Benarkah Ini Sinyal Ekonomi Membaik?
Sebagai bagian dari upaya global, Indonesia juga telah menetapkan pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di negara ini. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari praktik penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan dengan skala besar. Dengan adanya pajak minimum ini, perusahaan lokal dan internasional berada dalam kondisi yang lebih setara dalam hal kewajiban pajak, sehingga kompetisi bisnis dapat berjalan lebih adil.
Dalam sektor komoditas, terutama logam mulia, pemerintah tengah mengkaji regulasi perpajakan bagi bullion bank. Harmonisasi pajak dalam sektor ini bertujuan untuk menghilangkan ketimpangan antara pelaku usaha yang berbeda, sehingga industri emas dan logam mulia dapat tumbuh tanpa hambatan pajak yang tidak perlu.
Training pajak memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan ini. Dengan edukasi perpajakan yang lebih luas, wajib pajak dapat memahami kewajiban mereka dengan lebih baik, sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat. Kebijakan perpajakan yang adil dan transparan akan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
