Kursus Pajak – Salah satu perusahaan paling inventif dan signifikan di dunia adalah Apple, raksasa teknologi multinasional. Di balik kesuksesannya, perusahaan ini terkenal dengan teknik penghematan pajak yang cerdik. Apple rupanya telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan kebijakan pembebasan pajak selama 50 tahun dan menolak untuk membayar pajak di Indonesia, yang kemudian menjadi masalah besar. Mengingat implikasi ekonomi yang signifikan dari tindakan ini, tidak diragukan lagi ada keuntungan dan kerugian dari berita ini.
Bagi siapapun yang ingin terjun dalam dunia kerja perpajakan, pasti sangat penting untuk mengetahui informasi seperti ini. Atau juga bisa dengan mengikuti kursus pajak, sebab di dalam kursus pajak ini Anda bisa menguasai berbagai kebijakan perpajakan. Sejarah kebijakan pajak Apple, alasan mereka meminta keringanan pajak, dan dampaknya terhadap Indonesia akan dijelaskan di bawah ini.
Alasan Permintaan Penolakan Pajak Apple
Menurut Apple, tujuan utama dari permohonan perpanjangan tax holiday ini adalah untuk mempromosikan inovasi teknologi dan membantu pertumbuhan perusahaan mereka di Indonesia. Dengan populasi yang cukup besar dan jumlah pengguna internet yang terus meningkat, mereka melihat Indonesia sebagai pasar yang prospektif. Dengan adanya pembebasan pajak jangka panjang, Apple berniat untuk meningkatkan layanan pelanggan, mendiversifikasi lini produknya, dan membuat rencana bisnis yang lebih solid di Indonesia.
Selain itu, perusahaan ini juga mengklaim bahwa pembebasan pajak ini akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan investasi mereka dalam pengembangan produk, penelitian, dan pendidikan teknologi di Indonesia. Melalui program-program pelatihan teknologi dan digital, mereka berjanji untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja.
Tanggapan Pemerintah Indonesia
Tanggapan yang kuat, termasuk dukungan untuk melarang iPhone, dilayangkan terhadap proposal Apple untuk mendapatkan tax holiday selama 50 tahun di Indonesia, yang dinilai tidak sesuai. Meskipun Apple telah menghasilkan pendapatan yang signifikan di Indonesia untuk waktu yang lama, Apple tampaknya ragu-ragu untuk membayar pajak atau melakukan investasi lokal. Usulan ini tidak adil bagi bisnis lokal yang membayar pajak penuh dan mengabaikan potensi kontribusi ekonomi Apple kepada negara daripada mempromosikan pembangunan ekonomi.
Kekhawatiran bahwa Apple hanya berfokus untuk menghasilkan uang, tanpa menghiraukan dampak jangka panjangnya terhadap perekonomian Indonesia, tercermin dari dukungan terhadap pelarangan iPhone. Pembebasan pajak ini akan menjadi preseden negatif dan menghilangkan potensi pajak yang signifikan yang sangat penting untuk pembangunan jika disahkan. Permohonan Apple seharusnya ditolak demi menjaga kedaulatan ekonomi, memastikan bahwa, demi kepentingan masyarakat, semua bisnis memenuhi komitmen pajak mereka.
Baca Juga: Berbagai Negara yang Sudah Menerapkan Pajak Robot, Inovasi Ekonomi atau Hambatan Teknologi?
Alasan Pemerintah untuk Menolak Permohonan Apple
Pemerintah Indonesia seharusnya menolak permintaan keringanan pajak Apple karena alasan-alasan berikut:
Mengajukan Permintaan Serupa kepada Perusahaan Internasional Lainnya
Pemerintah Indonesia dapat mengizinkan perusahaan teknologi asing lainnya untuk meminta perlakuan yang sama jika memberikan pembebasan pajak selama 50 tahun kepada Apple. Selain menjadi preseden yang akan mengikis kebijakan fiskal nasional, mengabulkan permintaan ini dapat mengakibatkan penurunan penerimaan pajak bagi negara. Setiap penurunan persyaratan pajak perusahaan asing, terutama yang memiliki tingkat investasi rendah, akan mengurangi pendapatan negara, yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi.
Hukum Pajak Indonesia Tidak Dapat Menangani Permintaan Apple
Pemerintah Indonesia menganggap permintaan Apple untuk mendapatkan keringanan pajak selama setengah abad sebagai sesuatu yang terlalu memberatkan dan tidak praktis. Pembebasan pajak selama puluhan tahun mengakibatkan hilangnya sejumlah besar uang yang dapat digunakan untuk memajukan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Memenuhi persyaratan pajak yang adil bagi perusahaan-perusahaan besar dan internasional sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di negara berkembang seperti Indonesia.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.
