Kursus pajak dapat menjadi penolong Anda yang ingin menguasai berbagai kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia. Karena dari kurus pajak Anda akan mendapatkan berbagai materi tentang paraturan pajak. Mulai 1 Januari 2025, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia secara resmi akan ditetapkan sebesar 12% oleh pemerintah. Kebijakan yang diterapkan secara selektif terhadap produk dan jasa mewah ini merupakan salah satu komponen strategi fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kelompok masyarakat dengan pengeluaran tertinggi-desil 9 dan 10-menjadi target penerapan PPN 12% karena mereka dianggap mampu membeli barang yang lebih mahal. Menurut Sri Mulyani, barang-barang kebutuhan pokok seperti daging dan biji-bijian dengan harga terjangkau akan dibebaskan dari PPN atau dikurangi harganya.
Namun, biaya penuh 12% akan berlaku untuk barang dan jasa premium, seperti makanan impor dan layanan khusus. Makanan Premium Dikenakan PPN (12%) Daftar komoditas yang akan dikenakan tarif 12% sekarang mencakup beberapa barang makanan mewah yang sebelumnya dibebaskan dari PPN. Produk daging sapi premium seperti wagyu dan kobe adalah salah satu contohnya. Daging jenis ini biasanya dijual dengan harga antara Rp2,5 juta hingga Rp3 juta per kilogram. Pendekatan ini memastikan bahwa barang-barang mahal dikenakan pajak secara adil tanpa membebani masyarakat umum, yang membeli daging dengan harga antara Rp150.000 dan Rp200.000 per kilogram. Daftar barang yang dikenai PPN 12% juga mencakup sejumlah produk kuliner lain selain daging sapi premium.
Contohnya:
- Beras premium adalah jenis beras dengan kualitas unggul dan harganya jauh lebih mahal daripada beras biasa.
- Buah-buahan premium: Buah-buahan impor yang mahal, seperti alpukat impor, anggur premium, dan ceri.
- Ikan premium: Biasanya dikonsumsi oleh kelas menengah ke atas, kategori ini mencakup kepiting raja, salmon, dan tuna premium.
- Krustasea dan udang premium: Misalnya udang galah dan lobster.
Diharapkan bahwa pendekatan ini akan mengurangi ketidakadilan beban pajak sekaligus memberikan kontribusi yang substansial terhadap pendapatan pajak negara.
- PPN sebesar 12% juga diterapkan untuk layanan mewah: Biaya PPN 12% juga akan berlaku untuk beberapa layanan selain produk. Strategi ini menargetkan layanan yang dianggap eksklusif atau mewah. Berikut ini adalah beberapa contoh layanan yang akan dikenakan tarif PPN penuh:
- Pendidikan internasional: Umumnya sekolah-sekolah berstandar internasional yang mahal.
- Layanan kesehatan VIP: pusat kesehatan kelas atas yang menawarkan perawatan khusus untuk pasien dengan kualitas terbaik.
- Listrik premium: Kategori ini juga mencakup rumah tangga dengan daya energi 3.500-6.600 VA.
Baca Juga: Gaji 10 Juta untuk Sektor Padat Karya, Tapi Dapat Insentif di Tahun 2025?
Sri Mulyani menggarisbawahi bahwa untuk mencegah kebijakan ini membebani daerah-daerah berpendapatan rendah, layanan-layanan penting seperti rumah sakit umum dan pendidikan reguler harus tetap bebas PPN.
Mengapa PPN sebesar 12%?
Tindakan ini diambil pemerintah untuk menjamin penerimaan pajak yang lebih adil dan berimbang. Sri Mulyani menjelaskan bahwa hanya barang dan jasa yang digunakan oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial yang lebih besar yang akan dikenakan PPN 12%. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip-prinsip kebijakan pajak yaitu keadilan dan gotong royong.
Inisiatif pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak, mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari industri tertentu, dan memperluas basis pajak juga termasuk dalam strategi ini. Dengan rasio pajak saat ini sekitar 10,4% dari PDB, Indonesia masih jauh dari standar internasional. Program ini diantisipasi akan menghasilkan peningkatan rasio pajak yang cukup besar.
Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.
Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.