Posts in category: Uncategorized

Manfaat brevet pajak bukan cuma soal mendapatkan sertifikat. Yang lebih penting, kamu belajar memahami pajak secara terstruktur sehingga punya bekal yang lebih relevan untuk pekerjaan di bidang tax, finance, maupun accounting.

Bagi mahasiswa, fresh graduate, atau kamu yang ingin beralih ke bidang perpajakan, brevet bisa menjadi salah satu cara untuk memperkuat dasar sebelum menghadapi pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi, perhitungan, dan pelaporan pajak.

Apa Manfaat Brevet Pajak untuk Karier?

Brevet pajak membantu kamu mempelajari materi perpajakan secara lebih sistematis. Bukan sekadar menghafal istilah, tetapi memahami bagaimana aturan pajak berkaitan dengan transaksi dan pekerjaan sehari-hari.

Lebih Paham Dasar Perpajakan

Materi brevet umumnya membahas berbagai topik penting dalam perpajakan. Dengan belajar secara terstruktur, kamu punya fondasi yang lebih kuat saat membaca kasus, mengerjakan perhitungan, atau memahami dokumen perpajakan.

Lebih Siap Menghadapi Pekerjaan yang Berkaitan dengan Pajak

Posisi di bidang tax tidak berdiri sendiri. Pekerjaan finance dan accounting juga sering bersinggungan dengan aspek perpajakan. Karena itu, pemahaman pajak dapat menjadi kompetensi tambahan yang berguna saat kamu menangani transaksi bisnis dan laporan keuangan.

Punya Tambahan Bukti Belajar di CV

Sertifikat brevet pajak bisa menjadi tambahan pada CV untuk menunjukkan bahwa kamu pernah mengikuti pelatihan perpajakan. Namun, sertifikat bukan jaminan diterima kerja. Nilai terbesarnya tetap ada pada pengetahuan dan kemampuan yang bisa kamu tunjukkan saat tes maupun wawancara.

Membantu Menentukan Arah Karier

Brevet juga bisa menjadi cara untuk mengenal bidang perpajakan lebih dekat. Setelah mengikuti pembelajaran, kamu dapat menilai apakah ingin menekuni jalur tax staff, accounting, finance, atau melanjutkan pengembangan kompetensi ke tingkat yang lebih lanjut.

Sertifikat Penting, tetapi Kompetensinya Lebih Penting

Kalau tujuanmu hanya menambah satu baris sertifikat di CV, manfaatnya akan terasa terbatas. Brevet akan lebih berguna ketika kamu benar-benar memahami materi dan mampu menerapkannya pada soal, studi kasus, atau pekerjaan.

Karena itu, pilih program yang tidak hanya mengejar penyelesaian kelas. Perhatikan materi, kualitas pengajar, kesempatan berdiskusi, latihan soal, dan cara pembelajaran yang membuat kamu aktif memahami kasus perpajakan.

Siapa yang Cocok Mengikuti Brevet Pajak?

• Mahasiswa yang ingin menambah kompetensi sebelum masuk dunia kerja,
• Fresh graduate yang ingin membangun karier di bidang tax, finance, atau accounting,
• Karyawan yang pekerjaannya mulai bersinggungan dengan perpajakan,
• Career switcher yang ingin memahami dasar perpajakan secara lebih terarah,
• Pelaku usaha yang ingin lebih memahami aspek pajak dalam kegiatan bisnisnya.

Brevet tidak otomatis membuat seseorang menjadi ahli pajak. Namun, program yang tepat dapat membantu membangun fondasi yang lebih rapi dibanding belajar tanpa arah yang jelas.

Jangan Salah Paham soal Sertifikat Brevet Pajak

Sertifikat pelatihan brevet tidak sama dengan Sertifikat Konsultan Pajak atau izin praktik Konsultan Pajak. Jadi, kalau tujuanmu adalah berpraktik sebagai Konsultan Pajak, kamu tetap perlu mengikuti jalur sertifikasi dan perizinan profesi yang berlaku.

Ini penting supaya brevet dilihat sesuai fungsinya. Brevet dapat menjadi bekal belajar dan pengembangan kompetensi, bukan pengganti persyaratan resmi untuk profesi yang memiliki ketentuan khusus.

Mulai Belajar Brevet Pajak Secara Terstruktur

Kalau kamu ingin membangun fondasi perpajakan dengan pembelajaran yang lebih terarah, kamu bisa mempertimbangkan program Brevet Pajak dari Tax Academy Indonesia. Pilih format belajar yang paling sesuai dengan jadwalmu dan cek detail program terbaru sebelum mendaftar.

Pada akhirnya, alasan terbaik mengambil brevet bukan sekadar mengejar sertifikat. Fokus utamanya adalah membangun kompetensi perpajakan yang bisa kamu bawa ke dunia kerja dan terus dikembangkan seiring perjalanan karier.

FAQ tentang Brevet Pajak

Punya Izin Konsultan Pajak sebelum PMK 55 Tahun 2026 berlaku bukan berarti harus mengulang semuanya dari awal. Izin Praktik yang sebelumnya diterbitkan berdasarkan PMK 111/2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK 175/2022 dinyatakan tetap berlaku sebagai Izin Konsultan Pajak.

Jadi, kalau kamu sudah memiliki izin, PMK 55/2026 tidak otomatis membatalkan izin tersebut dan tidak menyatakan bahwa pemegang izin lama harus mengikuti ujian profesi lagi hanya agar izinnya tetap berlaku.

Meski begitu, ada beberapa ketentuan baru yang perlu dipahami. Terutama mengenai Surat Keterangan Kompetensi, PPL, jumlah SKP, keanggotaan asosiasi, sampai batas jasa yang boleh diberikan berdasarkan tingkat izin.

Izin Konsultan Pajak yang Lama Tetap Berlaku

Ketentuan peralihan dalam PMK 55 Tahun 2026 menegaskan bahwa Izin Praktik yang telah diterbitkan berdasarkan aturan sebelumnya tetap berlaku sebagai Izin Konsultan Pajak.

Artinya, konsultan pajak yang sudah memegang izin sebelum aturan baru berlaku tidak harus mengajukan izin dari awal hanya karena regulasinya berubah.

Hal yang perlu dibedakan adalah Izin Konsultan Pajak dengan Surat Keterangan Kompetensi atau SKK. Keduanya berhubungan, tetapi bukan dokumen yang sama.

Apa Bedanya Izin Konsultan Pajak dan SKK?

Izin Konsultan Pajak merupakan izin untuk menjalankan profesi sebagai konsultan pajak. Sementara itu, SKK merupakan dokumen yang menerangkan bahwa seseorang memiliki kompetensi di bidang perpajakan sesuai tingkat A, B, atau C.

Dalam skema PMK 55/2026, SKK diperoleh setelah seseorang mengikuti uji kompetensi di bidang perpajakan dan dinyatakan lulus.

SKK baru berlaku selama tiga tahun sejak tanggal penerbitannya. Perpanjangan dapat dilakukan paling cepat satu bulan sebelum masa berlaku berakhir dengan mengikuti ujian penyegaran dan dinyatakan lulus.

Namun ada aturan khusus untuk sertifikat konsultan pajak yang terbit berdasarkan ketentuan lama. Dalam masa transisi, sertifikat tersebut diakui sebagai SKK untuk jangka waktu paling lama dua tahun sejak sertifikat diterbitkan dan dapat digunakan untuk persyaratan permohonan izin sesuai ketentuan peralihan.

Jadi, jangan langsung menyimpulkan bahwa berakhirnya masa berlaku SKK sama dengan izin lama otomatis tidak berlaku. PMK 55/2026 secara terpisah menyatakan izin yang telah terbit sebelumnya tetap berlaku.

Pemegang Izin Konsultan Pajak Tetap Punya Kewajiban

Walaupun izin yang sudah dimiliki tetap diakui, konsultan pajak tetap harus menjalankan kewajiban profesinya sesuai aturan baru.

• Mengikuti PPL dan memenuhi SKP, Konsultan Pajak tingkat A minimal 20 SKP per tahun dengan minimal 16 SKP terstruktur, tingkat B minimal 30 SKP dengan minimal 24 SKP terstruktur, tingkat C minimal 45 SKP dengan minimal 36 SKP terstruktur
• Menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak, bagi izin yang baru diperoleh kewajiban ini harus dipenuhi paling lama 30 hari kerja setelah izin diperoleh
• Memberikan jasa sesuai klasifikasi izin, ruang lingkup pekerjaan tidak boleh melampaui tingkat izin yang dimiliki
• Mematuhi Kode Etik dan Standar Praktik, sekaligus menjaga independensi dan bebas dari benturan kepentingan
• Menjalankan kewajiban administratif, termasuk melaporkan perubahan alamat atau tempat bekerja dan menyampaikan laporan tahunan sesuai ketentuan

Kewajiban PPL mulai berlaku pada Januari tahun berikutnya setelah izin diterbitkan. Jadi, mendapatkan izin bukan akhir dari proses pengembangan kompetensi.

Ruang Lingkup Izin Tingkat A, B, dan C

PMK 55/2026 masih membagi Izin Konsultan Pajak menjadi tingkat A, B, dan C. Perbedaannya terutama terletak pada Wajib Pajak yang dapat dilayani.

Tingkat A digunakan untuk memberikan jasa perpajakan kepada orang pribadi, kecuali orang pribadi yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

Tingkat B mencakup orang pribadi dan badan, tetapi memiliki pengecualian untuk badan dengan penanaman modal asing, bentuk usaha tetap, serta orang pribadi atau badan yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

Tingkat C memiliki ruang lingkup untuk seluruh orang pribadi dan badan.

Karena itu, tingkat izin bukan hanya nama jenjang. Tingkat tersebut menentukan ruang lingkup jasa yang secara regulasi dapat diberikan kepada klien.

Syarat Izin Konsultan Pajak untuk Calon Baru

Bagi yang belum memiliki izin dan baru ingin masuk ke profesi ini, mekanismenya berbeda dengan pemegang izin lama.

PMK 55/2026 mensyaratkan calon Konsultan Pajak antara lain merupakan Warga Negara Indonesia, mempunyai kompetensi perpajakan, lulus ujian profesi Konsultan Pajak yang diselenggarakan Asosiasi Konsultan Pajak, berpendidikan paling rendah sarjana atau strata 1 atau setara, memiliki pengalaman kerja sesuai klasifikasi izin, memiliki NPWP, serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam regulasi.

Untuk izin tingkat B, dokumen pengalaman kerja pada dasarnya harus membuktikan pengalaman minimal satu tahun yang dihitung secara akumulasi dalam tiga tahun terakhir. Untuk tingkat C, pengalaman minimal dua tahun yang dihitung secara akumulasi dalam tiga tahun terakhir.

Persyaratan lengkap sebaiknya diperiksa langsung pada naskah PMK 55 Tahun 2026 di Direktorat Jenderal Pajak sebelum mengajukan izin.

Uji Kompetensi, Ujian Profesi, dan Ujian Penyegaran Itu Berbeda

Bagian ini cukup mudah tertukar karena PMK 55/2026 mengenal beberapa jenis ujian.

Uji kompetensi digunakan untuk memperoleh SKK. Uji ini diselenggarakan oleh Unit Pengelola yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ujian profesi Konsultan Pajak diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan menjadi salah satu persyaratan bagi seseorang yang akan mengajukan Izin Konsultan Pajak.

Sementara itu, ujian penyegaran berkaitan dengan perpanjangan masa berlaku SKK.

Karena fungsinya berbeda, istilah ujian ulang sebaiknya tidak digunakan untuk menyamakan ketiganya. Bagi pemegang izin lama, keberadaan ujian penyegaran SKK juga tidak berarti izin yang sudah dimiliki langsung menjadi tidak berlaku.

Mau Masuk Jalur Konsultan Pajak? Kuatkan Basic Pajaknya Juga

Kalau targetmu baru mulai berkarier di dunia pajak, jangan hanya melihat persyaratan administrasinya. Pemahaman dasar perpajakan tetap menjadi bekal untuk menghadapi materi yang semakin kompleks ketika masuk ke pekerjaan pajak dan proses pengujian kompetensi.

Tax Academy Indonesia menyediakan kelas Brevet Pajak AB untuk mempelajari materi perpajakan dasar sampai menengah serta Brevet Pajak C untuk materi lanjutan seperti pajak internasional, transfer pricing, tax planning, dan topik terkait.

Brevet Pajak perlu dipahami sebagai sarana belajar dan penguatan pengetahuan. Sertifikat Brevet bukan pengganti SKK, ujian profesi, maupun Izin Konsultan Pajak yang dipersyaratkan dalam PMK 55/2026.

Kalau masih mempertimbangkan apakah kelas Brevet cocok untuk kebutuhan kariermu, kamu juga bisa membaca manfaat Brevet Pajak untuk karier sebelum menentukan kelas.

Singkatnya, pemegang izin lama tidak perlu memulai proses perizinan dari nol hanya karena PMK 55/2026 berlaku. Yang lebih penting adalah memahami kewajiban profesi yang sekarang berlaku, menjaga kompetensi, memenuhi PPL dan SKP, serta menjalankan jasa sesuai klasifikasi izin.

FAQ Izin Konsultan Pajak

Training pajak adalah usaha yang bisa dilakukan oleh para wajib pajak untuk bisa mengetahui berbagai ketentuan maupun informasi seputar perpajakan. Bahkan kelas perpajakan seperti ini bisa diikuti oleh siapapun, tanpa perlu adanya latar belakang pendidikan khusus sekalipun. Karena memang sangat perlu untuk mengetahui ketentuan pajak yang ada untuk mengelola kewajiban perpajakan. Seperti misalnya mengenai PPh, Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang paling umum diberlakukan di Indonesia. Terdapat beberapa jenis PPh yakni salah satunya PPh pasal 4 ayat 2 atau yang lebih dikenal dengan pajak penghasilan yang bersifat final.

Pajak penghasilan jenis yang satu ini adalah jenis penghasilan atau suatu pajak yang didapatkan oleh wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan yang mana pemotongannya memiliki sifat final dan tidak bisa dikreditkan dengan PPh yang terutang. Misalnya seperti, penghasilan yang termasuk dalam objek pajak penghasilan final seperti halnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2 huruf d, yakni persewaan atas tanah dan/atau bangunan. Lantas, sebenarnya apa saja yang termasuk pajak Sewa atas tanah dan bangunan?

Pada dasarnya, PPh yang bersifat final terutang terhadap persewaan atas tanah dan bangunan, bisa berupa rumah, apartemen, tanah, gedung, perkantoran, toko, kondominium, rumah, kantor, gedung, industri, dan rumah toko. Tarif yang dibebankan terhadap penghasilan dari persewaan atas tanah dan bangunan sebesar 10% dari jumlah penduduk atau nilai persewaan, tarif tersebut berlaku baik untuk wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan. Perlu Anda ketahui bahwa yang dimaksud dengan nilai persewaan atau jumlah bruto adalah jumlah dari semua yang dibayar oleh penyewa, dengan bentuk apapun yang mempunyai hubungan dengan tanah dan bangunan yang didalamnya.

Juga ada biaya perawatan, keamanan, pemeliharaan, dan fasilitas lain, serta service charge yang mempunyai perjanjian dan dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Lantas bagaimana mekanisme pengenaan pajak penghasilan final terhadap persewaan tanah dan bangunan? Untuk pajak penghasilan sendiri yang bersifat final terhadap penghasilan yang didapatkan dari menyewakan bangunan maupun tanah, pengenaannya dilakukan melalui pemotongan oleh pihak penyewa. Tetapi perlu Anda ketahui dikecualikan jika pihak penyewa bukan termasuk subjek pajak orang pribadi yang tidak ditunjuk oleh Direktorat Jenderal padat seperti halnya yang diatur dalam KEP-50/PJ./1996.

Baca Juga: Apa Itu Bukti Penerimaan Elektronik? Seberapa Pentingnya Bagi Wajib Pajak?

Dalam lingkup ini, pajak penghasilan final terutang yang wajib dibayarkan sendiri secara langsung ke bank persepsi oleh pihak yang menyewakan tanah dan bangunan tersebut. Pastinya bagi orang awam tidak mengetahui siapakah sebenarnya orang pribadi yang dimaksud dan yang sudah ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan.

Untuk bisa mengetahui lebih lanjut mengenai berbagai ketentuan pajak dan bisa mengelola perpajakan dengan lebih efisien, maka Anda juga bisa mengikuti training pajak. Bahkan biasanya pelatihan perpajakan ini juga diikuti oleh calon ahli pajak. Sehingga Berikut ini adalah orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan, diantaranya:

• Arsitek
• Akuntan
• Dokter
• Notaris
• PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, tetapi terkecuali PPAT ini adalah seorang konsultan, pengacara, dan camat yang melakukan pekerjaan bebas.
• Orang pribadi yang melakukan sebuah bisnis dan menyelenggarakan pembukuan pastinya sudah terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri.

PPh atas persewaan tanah dan bangunan ini terutang pada saat pembayaran atau ketika terutangnya sewa tergantung dari peristiwa yang mana dulu yang terjadi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.