Posts in category: Artikel

Training Pajak – Di era sekarang yang serba digital ini, transformasi teknologi sekarang juga merambah ke bidang perpajakan juga. Dan salah satu inovasi sekarang ini yang penting yaitu penggunaan aplikasi e-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik) dan berbagai layanan digitalisasi pajak yang memudahkan proses pelaporan dan pengelolaan pajak. Tentunya bagi Anda yang berkeinginan menjadi Ahli pajak, dengan mengikuti Training pajak khusus tentang e-SPT merupakan salah satu solusi yang dapat membantu Anda.

Dengan mengikuti Training pajak ini, akan memberikan Anda pemahaman terkait regulasi perpajakan terbaru serta kemampuan teknis dalam penggunaan aplikasi perpajakan berbasis digital. Dan dengan mengikuti Training ini, Anda akan dipandu untuk, memahami cara penyusunan, penghitungan, hingga pelaporan pajak dengan aplikasi e-SPT yang kini menjadi standar dalam administrasi perpajakan di Indonesia. Selain itu, training ini juga mengajarkan pengenalan sistem pajak digital terbaru seperti Coretax, yang mendukung otomasi layanan pajak dengan fitur keamanan canggih seperti pemindaian biometrik dan tanda tangan digital melalui Portal Wajib Pajak.

Manfaat Mengikuti Training Pajak e-SPT

Training pajak ini sangat penting karena semakin banyaknya kebutuhan tenaga profesional di bidang perpajakan dengan penguasaan aplikasi digital terus meningkat. Terdapat data yang tercatat di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yang tentunya akan menunjukan peluang karir yang signifikan bagi mereka yang menguasai brevet pajak AB dan aplikasi e-SPT, dengan peluang pekerjaan hingga 40% lebih besar dibandingkan yang belum menguasainya. Sehingga, sebagai calon konsultan pajak, pemahaman tentang teknologi  ini menjadi modal utama untuk memberikan layanan konsultasi pajak yang efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, dalam Training Pajak e-SPT ini, Anda akan mempelajari beberapa materi penting seperti pengenalan sistem perpajakan Indonesia, jenis-jenis pajak yang berlaku, peraturan terbaru, penyusunan dan pengisian SPT masa dan tahunan, hingga studi kasus perpajakan yang menerapkan e-SPT secara langsung. Dan tentunya dengan mengkombinasi metode pelatihan dan teori, diskusi interaktif, dan praktek langsung menggunakan aplikasi perpajakan, dapat membantu Anda tidak hanya akan menguasai konsep, tetapi juga akan mendapatkan keterampilan praktis yang siap diterapkan dalam dunia kerja.

Baca Juga: Kursus Pajak: Solusi Bagi Mahasiswa untuk Memahami Efektivitas Amnesti Pajak di Indonesia

Serta dengan mengikuti pelatihan ini, Anda juga akan dibekali oleh pemahaman tentang tantangan pengelolaan pajak di era digital, pengawasan pajak modern, dan manajemen akun wajib pajak. Sehingga dengan pengetahuan ini, Anda dapat membantu klien secara optimal, dan dapat memenuhi kepatuhan pajak sehingga dapat terhindar dari resiko kesalahan yang dapat menimbulkan denda maupun sanksi administrasi.

Dan terdapat satu hal yang sangat penting yaitu dengan mengikuti Training pajak Anda tidak hanya akan mendapatkan pengetahuan dan kemampuan teknis saja, tetapi juga dapat menambah jaringan profesional di bidang perpajakan. Tentu saja hal ini sangat berharga untuk membangun karir sebagai konsultan pajak yang handal dan terpercaya.

Karena menjadi seseorang yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Crypto atau aset digital akhir-akhir ini semakin populer di negara Indonesia sebagai salah satu instrumen investasi dan alat transaksi modern. Nilainya yang memiliki fluktuatif tinggi menjadikan crypto salah satu daya tarik bagi masyarakat terutama generasi muda. Namun, disisi lain juga menimbulkan beberapa tantangan dalam hal regulasi serta pengawasan. Pemerintah pun memberikan berbagai upaya untuk instrumen investasi ini. Penerapan pajak crypto pun menimbulkan berbagai pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat. Maka dari itu, bagi Anda yang sedang menggeluti dunia crypto tidak ada salahnya bagi anda untuk melakukan pelatihan brevet pajak agar Anda dapat lebih mengetahui regulasi serta tantangan yang akan anda hadapi kedepannya dalam dunia crypto.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan perpajakan terbaru dari pemerintah Anda dapat mengelola aset kripto anda lebih baik dalam perhitungan pajaknya. Kebijakan crypto pun sekarang sedang menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh ketua komisi XI DPR RI Misbakhun dalam acara CFX crypto conference di Bali, bahwa kebijakan perpajakan atas transaksi aset kripto di Indonesia Sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru. Beliau menilai bahwa instrumen aset digital seperti crypto masih berada di tahap awal perkembangan, sehingga akan membutuhkan waktu serta ruang untuk bertumbuh sebelum adanya berbagai regulasi fiskal yang berat dari pemerintah.

Beliau pun membandingkan pajak crypto dengan komoditas seperti bullion, yang hanya akan dikenakan pajak keuntungan bukan dari transaksi. Menurutnya, pendekatan tersebut akan lebih sesuai bagi crypto dengan pertimbangan karakteristik serta potensi pertumbuhannya. Negara memang membutuhkan penerimaan pajak, tetapi regulasi fiskal pun perlu mempertimbangkan berbagai potensi-potensi pertumbuhan ekonomi digital. Ekosistem kripto yang ada saat ini berpotensi akan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi digital Indonesia apabila dikelola dengan baik.

Terlebih lagi beliau menuturkan bahwa barang yang menjadi aset transaksi, PPN-nya tidak dikenakan secara langsung. Namun, pengenaan PPN tersebut akan dikenakan hanya PPh-nya saja. Substansi yang ada seperti kripto dan komoditas yang serupa dari itu, namun perlakuan pajaknya berbeda. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa perlakuan pajak terhadap aset kripto akan berbeda dengan barang atau komoditas lain yang umumnya dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Umumnya, barang-barang yang akan dijadikan objek transaksi akan otomatis dikenai PPN karena dianggap hanya sebagai konsumsi saja.

Baca Juga: PPh di Era Digital: Penetapan dan Kewajiban Marketplace sebagai Pemungut PPh 22

Namun hal ini berbeda dengan konteks aset kripto, pemerintah lebih menitikberatkan pada pengenaan pajak penghasilan atau PPh dari keuntungan transaksi yang telah diperoleh oleh wajib pajak bukan PPN secara langsung. Artinya, meskipun aset kripto telah dikategorikan sebagai aset layaknya komoditas, tetapi skema perpajakannya tidak akan disamakan sepenuhnya dengan komoditas-komoditas lainnya.

Perbedaan tersebutlah yang memunculkan berbagai pro dan kontra mengenai kejelasan regulasi serta keadilan dalam penerapannya. Beliau menambahkan jika regulasi ini tidak dimanfaatkan secara baik dan tidak membumi, maka pemerintah gagal dalam menciptakan kebijakan fiskal yang masuk akal. Bahkan industri ini dapat memberikan dampak yang berganda serta jauh lebih besar dari bayangan kita semua dan bukan hanya sekedar penerimaan pajak jangka pendek.

Hal tersebut menyoroti bahwa pentingnya merancang regulasi pajak crypto yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak dibuat secara tergesa-gesa tanpa memperhatikan ekosistem industri serta pelaku di dalamnya, maka potensi besar dari aset kripto ini justru dapat terhambat. Padahal di sisi lain aset ini dapat memberikan dampak berganda atau multiplier effect.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Amnesti pajak merupakan langkah strategi yang dibuat oleh pemerintah di Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Program ini dibuat untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan harta mereka yang belum dilaporkan tanpa perlu membayar denda maupun sanksi administrasi. Akan tetapi, efektivitas amnesti pajak dalam mencapai tujuan tersebut, tentunya juga memerlukan pemahaman yang mendalam, terutama di kalangan mahasiswa akuntansi dan profesional perpajakan. Oleh karena itu, Kursus pajak yang berfokus pada amnesti pajak hadir sebagai solusi edukasi dan peningkatan kompetensi.

Program ini pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2016  dengan tujuan utama menambah basis data wajib pajak dan mengurangi praktik penggelapan pajak. Dengan adanya program ini, pemerintah memberikan intensif berupa penghapusan sanksi pajak dan tarif tebusan yang bersifat progresif berdasarkan nilai harta yang dilaporkan. Dan dampak dari adanya program ini sangat signifikan, terbukti dengan meningkatnya penerimaan negara dan penambahan data wajib pajak yang sebelumnya belum terdeteksi. Namun, sebagaimana setiap kebijakan publik, efektivitas amnesti pajak juga menimbulkan dan menimbulkan tantangan. Untuk itu, sangat penting pemahaman yang mendalam tentang mekanisme, manfaat, dan tantangan amnesti pajak.

Keuntungan Mengikuti Kursus Pajak tentang Amnesti Pajak

Salah satu keuntungan dengan mengikuti Kursus pajak yang berfokus pada amnesti pajak yaitu dapat meningkatkan kapasitas analisis dan keterampilan profesional dalam bidang perpajakan. Karena mahasiswa yang mengikuti Kursus pajak ini akan dibekali dengan metode analisis kebijakan pajak, studi kasus nyata, dan simulasi pengisian laporan pajak terkait amnesti. Dan tentunya hal ini sangat penting untuk mempersiapkan mereka menjadi praktisi perpajakan yang kompeten dan beretika, serta mampu memberikan saran yang tepat kepada klien atau perusahaan terkait kewajiban perpajakan mereka.

Selain itu, Kursus pajak juga akan memberikan wawasan penting tentang potensi risiko dan kelemahan program amnesti pajak. Misalnya, adanya kecenderungan wajib pajak untuk “menunda” pelaporan aset karena menunggu program serupa di masa depan, atau risiko moral hazard yang dapat terjadi jika amnesti dipahami sebagai peluang penghindaran pajak. Dengan pemahaman ini, peserta kursus dapat berkontribusi dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan di kemudian hari.

Baca Juga: Dampak Pelatihan Brevet Pajak terhadap Kinerja Staf Keuangan Perusahaan

Dan tentunya, Kursus pajak yang berfokus pada amnesti pajak dapat membuka peluang karir yang luas di sektor perpajakan dan keuangan. Kompetensi ini sangat dihargai oleh berbagai instansi, mulai dari kantor pajak, konsultan pajak, kantor akuntan publik, hingga perusahaan swasta dan lembaga pemerintah. Mahasiswa akuntansi yang memahami aspek teknis dan substansi kebijakan perpajakan, termasuk amnesti, akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar kerja.

Sehingga, para mahasiswa akutansi yang ingin meningkatkan pengetahuan mereka tentang perpajakan dan menjadi bagian dari solusi peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia, dan dengan mengikuti Kursus pajak yang berfokus pada amnesti pajak merupakan salah satu langkah strategis. Karena kursus ini tidak hanya akan memberikan pengetahuan secara teoritis akan tetapi juga akan pratik langsung sehingga sangat berguna bagi karir Anda nanti.

Karena menjadi seseorang yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk Pasar Pajak PPh 22 sebagai platform digital untuk tujuan pemungutan pajak penghasilan atas transaksi jual beli yang difasilitasi. Upaya pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor ekonomi digital yang berkembang pesat sejalan dengan kategorisasi ini. Prosedur administrasi pajak menjadi lebih jelas, bermanfaat, dan nyaman bagi baik pembeli maupun penjual ketika pasar bertindak sebagai pemungut pajak.

Ketika Anda mengikuti pelatihan pajak maka Anda akan mampu menguasai pengetahuan pajak seperti ini dan berbagai kebijakan pajak lainnya yang berlaku di Indonesia. Bahkan pelatihan pajak seperti akan sangat penting bagi Anda yang ingin terjun ke dunia kerja perpajakan.

Pasal 22: Pedoman Baru untuk Pasar Digital yang Mengumpulkan Pajak Penghasilan

Pemerintah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15 Tahun 2025 (PER-15/PJ/2025) sebagai respons terhadap pertumbuhan pesat ekonomi digital dan kemudahan aktivitas perdagangan lintas batas. Persyaratan bagi Operator Platform Perdagangan Elektronik (ECPO) atau pasar daring untuk ditetapkan sebagai pemungut PPh Pasal 22 secara eksplisit diatur dalam peraturan ini. Landasan hukum pemungutan pajak di ruang digital adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK-37/2025), yang berlaku untuk ketentuan-ketentuan ini.

Persyaratan untuk Pasar Online yang Ditetapkan sebagai Agen Pemotong PPh 22

Pasar online yang ditetapkan sebagai agen pemotong PPh 22 adalah PPMSE yang menggunakan rekening escrow, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri, sesuai dengan Pasal 2(4) PER-15/PJ/2025. Namun, pasar daring harus memenuhi salah satu atau kedua persyaratan berikut agar klasifikasi ini berlaku:

Nilai Transaksi

Di Indonesia, total nilai transaksi yang melibatkan penggunaan layanan melebihi IDR 600 juta dalam periode 12 bulan, atau IDR 50 juta dalam satu bulan.

Jumlah Akses/Traffic

Lebih dari 12.000 akses dari Indonesia dalam periode 12 bulan, atau 1.000 atau lebih dalam satu bulan.

Persyaratan ini menunjukkan bahwa hanya pasar daring Indonesia dengan aktivitas yang signifikan yang akan ditunjuk sebagai pemungut pajak.

Baca Juga: Dapat Email Pajak DJP untuk Aktifkan Coretax? Jangan Panik, Simak Ulasan Berikut!

Prosedur Penetapan Pasar Digital

Pasar digital dapat mengajukan permohonan penetapan jika belum ditetapkan tetapi secara sukarela ingin mengumpulkan pajak PPh 22. Pemberitahuan dapat dikirim langsung ke Kantor Pajak (KPP) atau melalui Portal Wajib Pajak (Coretax) dan sistem PJAP terintegrasi dengan administrasi DJP sesuai dengan Pasal 5(1) PER-15/PJ/2025. Permohonan ini harus mengikuti format yang tercantum dalam Lampiran B PER-15/PJ/2025.

Ketentuan Pengumpulan Pajak

Penetapan dan implementasi PER-15/PJ/2025 telah mulai dilakukan sejak tanggal 5 Agustus 2025. Berdasarkan aturan ini, pasar daring yang ditunjuk wajib mengumpulkan, mengirimkan, dan melaporkan PPh Pasal 22 dalam waktu satu bulan setelah tanggal penunjukan. Berdasarkan dokumen faktur, tarif pajak adalah 0,5% dari pendapatan bruto pedagang. Pemungutan ini berlaku untuk semua pedagang domestik yang memperoleh penghasilan melalui penjualan di platform digital atau PMSE, dan tidak termasuk PPN dan PPnBM. Implementasi PER-15/PJ/2025 memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi pasar daring dalam kewajiban mereka untuk mengumpulkan PPh 22.

Melalui peraturan ini, pemerintah bertujuan untuk membangun ekosistem perdagangan digital yang lebih adil, transparan, dan memaksimalkan pendapatan negara. Penting bagi perusahaan yang menggunakan pasar daring untuk memahami ketentuan-ketentuan ini guna menghindari kesalahan administratif atau masalah kepatuhan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Salah satu investasi penting yang dapat meningkatkan kualitas dari staff keuangan di perusahaan Anda yaitu dengan mengikuti pelatihan Brevet pajak. Di era bisnis yang sangat rumit dan serba cepat ini, pemahaman perpajakan yang mendalam menjadi kebutuhan utama agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Brevet pajak sendiri merupakan program pelatihan pajak yang dirancang khusus untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan komprehensif tentang perpajakan Indonesia. Pelatihan ini terdiri dari beberaoa level, mulai dari brevet A, B, bahkan C, dengan memiliki fokus pembahasan yang mendalam sesuai dengan levelan masing-masing. Apabila staf keuangan mengikuti pelatihan ini tentunya mereka akan mendapatkan pemahaman tentang proses akuntansi, pelaporan, hingga perencanaan pajak yang efektif, secara menyeluruh.

Dampak Positif Mengikuti Brevet Pajak Bagi Staff Keuangan

Salah satu dampak paling signifikan yang dapat Anda rasakan dari Brevet pajak yaitu peningkatan akurasi dalam pengelolaan pajak. Karena jika terjadi kesalahan saat penghitungan pajak tentunya akan berakibat denda maupun sanksi administrasi, dan hal itu dapat menurunkan reputasi perusahaan. Dengan brevet ini, maka karyawan akan mendapatkan pemahaman yang mendalam, sehingga menjadi lebih cermat dan teliti dalam melaksanakannya. Dan hal ini tentunya tidak hanya akan membantu terhindar dari denda maupun sansi administrasi, tetapi juga akan membantu perusahaan dapat menghemat biaya yang mungkin timbul akibat kesalahan perpajakan.

Dan dengan mengikuti Brevet pajak ini akan membantu karyawan dapat memahami regulasi perpajakan terbaru dan perubahannya. Pajak merupakan bidang yang sangat dinamis, di mana peraturan dan kebijakan dapat berubah dengan cepat sesuai kebijakan pemerintah. Dan staff yang mengikuti pelatihan Brevet pajak ini tentunya akan mendapatkan update informasi terbaru yang sangat penting untuk menjaga kepatuhan pajak perusahaan. Sehingga pelatihan ini dapat membantu perusahaan terhindar dari masalah hukum atau sanksi yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan akan perubahan regulasi.

Baca Juga: Pelatihan Pajak Digital dan Dampaknya pada Kepatuhan Wajib Pajak Era Ekonomi Digital

Selain itu, pelatihan Brevet pajak ini juga akan memberikan kemampuan analisis yang lebih baik dalam perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang efektif merupakan strategi penting bagi perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak secara legal. Staff yang mengikuti Brevet pajak ini akan dapat membantu mengindentifikasi  peluang penghematan pajak, mengelola arus kas pajak dengan lebih baik, dan menyusun strategi pajak yang sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Dengan pengelolaan pajak yang optimal, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saingnya di pasar.

Dampak lain yang tidak kalah penting tentunya dengan mengikuti Brevet pajak akan meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan diri staff keuangan. Sertifikasi brevet pajak merupakan bukti kompetensi yang diakui dalam dunia akuntansi dan perpajakan. Staf yang memiliki sertifikasi ini biasanya lebih dihargai oleh perusahaan dan kolega karena menunjukkan dedikasi dan kemampuan yang telah teruji. Kepercayaan diri ini mendorong staf untuk bekerja lebih produktif dan berinovasi dalam menyelesaikan tugas-tugas perpajakan yang kompleks.

Karena menjadi seseorang yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Bagi wajib pajak yang ingin menggunakan layanan perpajakan digital terbaru yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mengaktifkan akun Coretax Anda adalah langkah pertama yang sangat penting. Namun, banyak individu yang penasaran mengapa mereka menerima email dari DJP dan mengapa mereka perlu mengaktifkan Coretax segera. Ini adalah penjelasan yang lengkap. Anda juga bisa mengikuti training pajak agar mampu mengelola kewajiban pajak pribadi ataupun perusahaan Anda dengan lebih efisien. Karena training pajak akan memberikan Anda begitu banyak materi tentang kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia.

Mengapa saya harus mengaktifkan Coretax?

DJP mengirimkan email berjudul “Aktifkan Akun Coretax DJP Anda Segera” untuk mengingatkan wajib pajak tentang dua langkah penting:

Aktifkan Akun Coretax Anda

Tanpa aktivasi, wajib pajak yang biasanya mengajukan laporan pajak melalui DJP Online (seperti Laporan Pajak Pribadi Tahunan) tidak dapat mengakses Coretax secara otomatis. Sistem baru tidak dapat diakses tanpa aktivasi. Mengaktifkan akun Anda lebih awal lebih disarankan daripada menunda hingga menit terakhir, saat biasanya ramai dan ada kemungkinan overload server.

Mendaftarkan Kode Otorisasi Sertifikat Digital

• Otoritas pajak memerlukan tanda tangan digital karena semua pelaporan di Coretax dilakukan secara elektronik yang dikenal dengan Kode Otorisasi DJP (KODJP).
• Anda tidak dapat menandatangani faktur atau laporan pajak di sistem Coretax tanpa kode ini.
• Email resmi dari DJP juga berisi tutorial pendaftaran.

Mengapa saya masih menerima email meskipun sudah login ke Coretax?

Email-email ini dikirim secara massal. Anda dapat mengabaikan email-email ini jika sudah berhasil login dan sudah memiliki kode otorisasi atau tanda tangan elektronik lainnya.

Apa yang terjadi jika NPWP suami dan istri digabungkan?

Data unit keluarga suami sudah mencantumkan nama istri: Pastikan nama istri muncul sebagai “Dependent.”

Baca Juga: Pajak Minuman Manis: Strategi Ganda untuk Kesehatan dan Peningkatan Pendapatan Daerah

Apakah Istri Bekerja di Posisi yang Membutuhkan Akses Coretax?

Jika ya, istri perlu mengaktifkan akunnya sendiri untuk menandatangani faktur atau laporan pajak. Jika tidak, pastikan namanya tercantum dalam Data Unit Keluarga. Email ini dapat diabaikan jika semua syarat terpenuhi.

Waspadai Penipuan yang Menggunakan Nama DJP

• Karena nama DJP sering digunakan dalam penipuan, pastikan email tersebut benar-benar berasal dari ditjen.pajak@pajak.go.id.
• Hindari memasukkan informasi sensitif atau mengklik tautan mencurigakan kecuali berasal dari sumber yang sah.
• DJP tidak pernah memungut biaya untuk layanannya; semuanya gratis.
• Jika ragu, hubungi Kring Pajak 1500200 atau Kantor Pajak langsung.

Setiap wajib pajak yang saat ini memiliki NPWP diwajibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengaktifkan akunnya dalam sistem administrasi pajak terbaru, Coretax DJP. Sebagai langkah awal untuk memenuhi hak dan kewajiban pajak, seperti pengajuan Formulir SPT dan pembayaran pajak, aktivasi ini sangat penting.

Manfaat Mengaktifkan Akun Coretax

Wajib Pajak tidak dapat menggunakan fungsi pelaporan dan pembayaran pajak Coretax tanpa mengaktifkan akun terlebih dahulu. Penggunaan fitur digital DJP terbaru, termasuk validasi data, formulir pajak yang sudah terisi, dan penggunaan sertifikat elektronik baru, juga memerlukan aktivasi ini.

Tips Tambahan

• Pastikan nomor telepon dan alamat email yang Anda berikan sesuai dengan yang terdaftar di sistem DJP.
• Kunjungi Kantor Pajak terdekat atau hubungi Kring Pajak di 1500200 jika aktivasi tidak berhasil.
• Untuk menghindari masalah, aktivasi ini harus diselesaikan sebelum periode pelaporan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Di era ekonomi yang serba digital ini, maka transformasi teknologi sangat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, salah satunya yaitu pengelolaan perpajakan. Salah satu stategi bagi para wajib pajak, terutama bagi para pelaku usaha dan profesi perpajakan yaitu dengan mengikuti Pelatihan pajak digital untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam sistem pajak modern. Adanya pelaihan ini tidak hanya memperkuat pemahaman tentang regulasi pajak, tetapi juga meningkatkan kemampuan mengelola kewajiban pajak secara digital yang kini menjadi keharusan.

Pelatihan pajak ini merupakan program yang dirancang khusus untuk membekali para peserta dengan pengetahuan dan keterampilan terkait penggunaan teknologi dalam administrasi dan pelaporan pajak. Dengan pesatnya perkembangan sistem e-filing, e-bupot, dan berbagai aplikasi perpajakan online lainnya, wajib pajak dituntut untuk lebih adaptif bekerja dengan platform digital. Untuk itu, pelatihan pajak ini akan membantu para wajib pajak cara memanfaatkan teknologi secara optimal untuk memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu, akurat, dan sesuai peraturan terbaru.

Dampak Positif Adanya Pelatihan Pajak Digital

Salah satu dampak postif dengan adanya Pelatihan pajak digital ini adalah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena dengan mengikuti Pelatihan pajak, para wajib pajak dapat mengetahui tata cara penggunaan sistem perpajakan digital, sehingga dapat meminimalisir resiko kesalahan pelaporan dan keterlambatan pembayaran pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak karena adanya Pelatihan ini membuat Pelatihan pajak secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak negara, yang pada akhirnya memperkuat pembangunan nasional. Selain itu, Pelatihan pajak tentunya juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak karena setiap transaksi terekam secara digital dan mudah diaudit.

Pelatihan pajak juga akan memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha, terutama pelaku UMKM yang pada umumnya belum terlalu familiar dengan sistem perpajakan digital. Dan dengan mengikuti Pelatihan pajak, para UMKM dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pajak mereka, serta dapat terhindar dari denda dan sanksi akibat kesalahan administrasi, dan tentunya akan lebih percaya diri dalam menjalankan usaha secara legal dan berkelanjutan.

Baca Juga: Training Pajak: Strategi Menghadapi Jurusita Pajak Daerah

Selain memberikan pemahaman secara teknis, pelatihan ini juga membahas tentang permasalahan yang sedang terjadi dan tren berpajakan digital di Indonesia dan dunia internasional. Sehingga para peserta tidak hanya bisa menerapkan ilmu yang didapat secara langsung, tetapi juga memiliki pengetahuan luas yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan perubahan kebijakan perpajakan di masa depan. Dengan begitu para peserta akan memiliki ketersidaan untuk menghadapi dinamika ini menjadi modal penting dalam dunia bisnis yang penuh intimidasi.

Dengan mengikuti Pelatihan pajak merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan banyak sekali keuntungan. Dengan memiliki manfaat yang tidak hanya bagi negara tetapi juga bagi pengembangan usaha dan peningkatan profesionalisme individu di bidang perpajakan.

Karena menjadi seseorang yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak dapat membantu Anda untuk memperdalam wawasan dalam dunia perpajakan. Bahkan kursus pajak seperti ini akan sangat cocok bagi para fresh graduate untuk meningkatkan skill untuk bersaing di antara pelamar kerja yang lain. Namun, mengetahui berita perpajakan juga dapat memberikan Anda wawasan pajak yang mungkin akan penting. Saat ini, mengonsumsi minuman manis dalam berbagai bentuknya semakin umum di kalangan berbagai kelompok masyarakat dan telah menjadi bagian dari gaya hidup. Dengan konsumsi rata-rata tahunan sebesar 20,23 liter per orang, Indonesia menempati peringkat ketiga tertinggi dalam konsumsi minuman manis di Asia Tenggara.

Anda harus membatasi jumlah gula yang dikonsumsi setiap hari untuk menjaga kesehatan. Sayangnya, banyak orang masih mengabaikan hal ini. Sebenarnya, 42,2% penduduk Indonesia yang berusia lima tahun ke atas mengonsumsi permen, sirup, dan gula setidaknya sekali sehari. Data ini didasarkan pada Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Menurut penelitian tambahan, 24,5% orang mengonsumsinya kurang dari tiga kali sebulan. Berbagai masalah kesehatan, termasuk obesitas, diabetes, kerusakan gigi, gangguan metabolik, dan masalah kardiovaskular, dapat timbul akibat konsumsi minuman manis berlebihan.

Pada tahun 2021, terdapat 19,5 juta penderita diabetes di Indonesia, menurut Federasi Diabetes Internasional (IDF). Dengan angka ini, Indonesia menempati peringkat ketujuh secara global dalam hal jumlah penderita diabetes. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 28,6 juta pada tahun 2045. Oleh karena itu, salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengurangi konsumsi gula adalah dengan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada minuman manis. Langkah ini juga bertujuan untuk menurunkan prevalensi diabetes dan kondisi lain yang disebabkan oleh konsumsi gula berlebihan.

Kemungkinan Peningkatan Pajak Minuman Manis

Langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD) mungkin dengan memperluas pajak atas minuman manis. Hal ini terutama berlaku untuk pendapatan pajak restoran, yang masih dapat dimanfaatkan secara signifikan. Kemandirian pajak daerah, yang saat ini rendah, akan diperkuat dengan meningkatkan PAD dan memperluas pajak atas minuman manis. Indeks Kemandirian Keuangan rata-rata untuk kabupaten dan kota pada tahun 2019 hanya 11%, menurut Laporan Audit Inspektorat Keuangan (2020). Hal ini menunjukkan bahwa hanya 11% dari pengeluaran lokal yang didanai oleh PAD untuk sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.

Baca Juga: Empat PMK Pajak 2025: Reformasi Besar untuk Aset Kripto, Emas, dan Transparansi PPN

Selain itu, kebijakan ini mendukung gagasan bahwa menurunkan tarif atas minuman manis kemasan untuk mencakup yang disajikan di restoran akan mengurangi konsumsi gula.  Langkah ini sejalan dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Sistem pajak merupakan cara lain di mana strategi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Penerapan pajak ini juga sejalan dengan tren global dalam mengenakan pajak konsumsi pada barang-barang yang berisiko bagi kesehatan.

Beberapa negara telah menerapkan tarif pada minuman manis, termasuk Thailand, Meksiko, dan Inggris. Negara-negara ini juga berhasil meningkatkan pendapatan pajak dan mengurangi konsumsi gula. Selain mempromosikan kesehatan masyarakat, program perluasan ini juga dimaksudkan untuk menjadi sarana mendatangkan lebih banyak pendapatan bagi wilayah tersebut.

Kenaikan Harga Minuman Manis

Menurut penelitian, 82% kenaikan harga yang disebabkan oleh pajak pada minuman manis akhirnya menjadi beban bagi konsumen. Jenis pajak yang dikenakan menentukan kenaikan harga. Dibandingkan dengan pajak ad valorem (tarif berdasarkan harga), pajak konsumsi dengan tarif spesifik berdasarkan volume, kandungan gula, atau kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan kenaikan harga yang lebih besar. Pajak ad valorem diterapkan pada harga sebelum markup, karena pajak pada minuman manis sering dikenakan pada tingkat distributor atau produsen. Akibatnya, harga akhir bagi konsumen hampir tidak terpengaruh.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Dalam dunia pajak, tentunya para wajib pajak akan menghadapi beberapa tantangan seperti halnya membayar pajak dengan tepat waktu serta bagaimana menghadapi proses administrasi dan pengumpulan pajak yang terkadang rumit, terutama dari pihak Jurusita Pajak Daerah. Jurusita pajak ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengumpulan  pajak dari wajib pajak yang menunggak, dan bagi banyak perusahaan dan individu, menghadapi Jurusita Pajak Daerah bisa menjadi momen yang penuh tekanan dan memerlukan strategi yang matang. Namun, sekarang Anda tidak perlu khawatir karena Training pajak hadir sebagai solusi yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku bisnis dan wajib pajak.

Training pajak akan membantu para wajib pajak untuk menjalankan kewajiban mereka. Training ini dirancang khusus untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana tata cara kerja Jurusita Pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, serta strategi-strategi efektif yang dapat diterapkan agar proses pengumpulan menjadi lebih terkelola dengan baik.

Mengapa Training Pajak Sangat Penting?

Pemahaman Proses Penagihan Pajak

Dengan mengikuti Training pajak ini, Anda akan mendapatkan pemahaman tentang prosedur pengumpulan pajak oleh Jurusita Pajak Daerah, mulai dari surat teguran, surat paksa, hingga penyertaan aset jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Pemahaman ini sangat penting karena proses ini sangat krusial agar wajib pajak tidak panik dan dapat mengambil langkah tepat saat mengumpulkan pajak.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Harus Dipahami

Para wajib pajak sering kali tidak memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka saat berhadapan dengan Jurusita Pajak. Dan Training pajak ini menekankan pentingnya mengetahui batasan-batasan hukum Jurusita, serta hak-hak wajib pajak saat proses pengumpulan berlangsung, sehingga tidak terjadi pemahaman kekuasaan.

Strategi Pengelolaan Administrasi Pajak

Masih banyak para pewajib pajak mengalami kesulitan dalam mengelola administrasi perpajakan, yang dapat memicu permasalahan dengan otoritas pajak dan Training pajak ini akan mengajarkan cara mengatur dokumen dan laporan pajak sehingga dapat mencegah potensi penyelesaian, dan jika terjadi pengumpulan, wajib pajak lebih siap menghadapi proses tersebut.

Baca Juga: Lonjakan PBB-P2 di Daerah: Dampak, Kritik, dan Solusi Keuangan Daerah yang Adil

Pendekatan Praktis dan Kasus Nyata

Training pajak ini juga menggunakan pendekatan praktis dengan studi kasus nyata yang sering terjadi di lapangan. Peserta akan mengajarkan cara merespons berbagai situasi yang dihadapi, sehingga lebih siap dan percaya diri.

Peningkatan Kepatuhan Pajak

Dengan memiliki pemahaman lebih baik dan strategi yang tepat, wajib pajak dapat meningkatkan pemenuhan mereka secara sadar dan terarah. Hal ini bukan hanya menghindari sanksi, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih baik dengan otoritas pajak dan Jurusita Pajak Daerah.

Untuk itu,Training pajak sangat relevan bagi pemilik bisnis, manajer keuangan, staf akuntansi dan pajak, konsultan pajak, hingga profesional lain yang berkecimpung dalam pengelolaan pajak dan administrasi perpajakan. Bahkan bagi individu yang ingin memahami bagaimana menghadapi proses pengumpulan pajak daerah dengan strategi yang tepat, training ini memberikan nilai tambah yang signifikan.

Karena menjadi seseorang yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru ini menandai pergeseran signifikan dalam peraturan perpajakan yang berkaitan dengan sektor emas, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan aset kripto. Peraturan ini akan diberlakukan secara resmi oleh pemerintah pada tanggal 1 Agustus 2025. Empat Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2025 telah diumumkan secara resmi. Untuk menyelaraskan aturan dengan pertumbuhan ekonomi digital, perdagangan komoditas, dan kebutuhan transparansi dalam administrasi pajak, peraturan ini menawarkan perubahan kebijakan.

Selain mendorong ekosistem perdagangan yang lebih kuat dan efektif, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi pajak ganda, menyederhanakan prosedur pemungutan pajak, dan memberikan kejelasan hukum. Pengetahuan pajak lainnya dapat Anda ketahui dengan mengikuti brevet pajak. Karena brevet pajak akan memberikan Anda materi perpajakan yang terbaru dan berlaku di Indonesia.

Empat PMK Baru Akan Diimplementasikan

PMK 50/2025: Pajak Transaksi atas Aset Kripto

Dengan mengklasifikasikan aset kripto sebagai aset keuangan digital yang setara dengan sekuritas, PMK 50/2025 memperbarui kode pajak untuk kepemilikan aset kripto. Sebagai alternatif, Pajak Penghasilan Final Pasal 22 diterapkan dengan tarif 1% untuk pembayaran sendiri atau transaksi melalui platform asing, dan 0,21% untuk transaksi menggunakan platform domestik (PPMSE domestik). Perubahan ini diharapkan dapat menyederhanakan administrasi pajak, memberikan kejelasan hukum bagi investor, dan memastikan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) hanya dikenakan pajak penghasilan tanpa PPN.

PMK 51/2025: Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Emas dan Impor

Pemerintah menegaskan dalam PMK 51/2025 bahwa transaksi impor, perdagangan batangan emas, dan industri tertentu masih dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Pihak yang ditunjuk, termasuk bank logam mulia, perusahaan milik negara (BUMN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan bank valuta asing, bertanggung jawab atas pemungutan. Tarif yang berlaku adalah 0,25% untuk pembelian batangan emas melalui bank logam mulia yang memiliki lisensi OJK. Dengan memperjelas fungsi pemungut pajak, kebijakan ini menyederhanakan prosedur administratif dan menjamin keadilan bagi semua organisasi korporasi.

Baca Juga: Kendala Potensial yang Dihadapi Wajib Pajak Dalam Penyusunan Laporan SPT Tahunan

PMK 52/2025: Pembebasan Pajak Penghasilan bagi Pengguna Akhir Emas Pasal 22

PMK 52/2025 memberikan pembebasan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 22 kepada UMKM dan pengguna akhir yang membeli emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun batangan emas. Pembebasan ini berlaku bagi individu atau rumah tangga, UMKM yang telah menggunakan rencana pajak penghasilan akhir, pemegang Sertifikat Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 (SKB), serta transaksi dengan Bank Indonesia atau pasar emas fisik digital. Tujuan strategi ini adalah memberikan kepastian bagi peserta pasar emas sambil menghilangkan pajak ganda.

Perubahan Dasar Penghitungan PPN (PMK 53/2025)

PMK 53/2025 mengubah persyaratan dalam PMK 11/2025 dengan mengganti harga jual aktual sebagai dasar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) daripada nilai indikatif “nilai lain-lain”. Perubahan ini menjamin perhitungan PPN yang lebih akurat dan transparan, serta melarang strategi manipulasi harga seperti menurunkan atau menaikkan nilai transaksi.

Dampak dan Persiapan Wajib Pajak

Investor aset kripto:

• Untuk mengubah skema pajak penghasilan akhir (0,21% atau 1%), perbarui sistem pencatatan platform.
• Pastikan bahwa pajak penghasilan, bukan PPN, berlaku untuk transaksi.

Pembeli dan penjual emas:

• Diketahui bahwa pengguna akhir dibebaskan dari pembayaran pajak saat membeli batangan emas.
• Pastikan LJK atau bank logam mulia mengumpulkan PPh 22 dengan benar.

Penambang dan produsen platform perdagangan kripto:

• Modifikasi tarif PPN untuk layanan platform dan verifikasi penambangan.
• Untuk pengumpulan yang akurat, integrasikan DJP dengan sistem administratif.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.