Posts in category: Artikel

Pelatihan Pajak – Ketika anda adalah salah satu orang yang ingin berkarir di dunia perpajakan, maka mengikuti pelatihan pajak adalah solusi yang sangat tepat untuk wawasan seputar peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dikarenakan pelatihan pajak membantu anda untuk memahami berbagai materi seputar kebijakan pajak. Nanti saja ketika ingin memiliki karir di bidang perpajakan, tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai kebijakan pajak penghasilan atas berbagai profesi. Seperti halnya pada era digital yang semakin canggih pada saat ini, tentu saja hampir semua orang sangat bergantung terhadap perangkat lunak yang mana bisa memfasilitasi sebagian besar aspek kehidupan kita.

Dari platform media sosial yang digunakan hampir semua orang untuk berkomunikasi dengan orang lain, sampai aplikasi keuangan atau perbankan, yang memungkinkan semua orang semakin Mudah mengelola finansial, semua hal ini tentu saja didukung oleh software developer yang ada di balik layar. Di balik berbagai Inovasi dan pekerjaan yang diciptakan, lantas Bagaimana pajak yang diterapkan untuk penghasilan yang didapatkan oleh software Developer?

Siapa itu Software Developer?

Sumber developer merupakan pekerjaan individu atau perseorangan yang mana mereka bertanggung jawab dan memahami peran dalam dunia teknologi informasi sekaligus perangkat lunak. Software developer ini merupakan salah satu profesi yang sangat penting untuk merancang, menciptakan, hingga mengembangkan sebuah aplikasi perangkat lunak yang pada umumnya digunakan oleh banyak orang pada berbagai aspek kehidupan.

• Merancang dan memprogram. Suhu di Pelopor salah satu tugasnya adalah untuk merancang struktur dari perangkat lunak, menuliskan kode komputer yang dibutuhkan untuk menerapkan desain tersebut, sekaligus menentukan Bagaimana aplikasi akan berfungsi.
• Pengembang perangkat lunak sebagai pembuat aplikasi. Seorang software developer merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan penciptaan aplikasi perangkat lunak. Hal ini meliputi berbagai hal mulai dari perangkat lunak desktop sampai aplikasi seluler, serta dari perangkat lunak bisnis sampai berbagai permainan mobile. Profesi seperti ini akan melakukan perancangan dan pengembangan kode perangkat lunak yang bisa membuat aplikasi tersebut berfungsi sesuai dengan keperluan para penggunanya.
• Penyesuaian dan pemeliharaan. Sesudah aplikasi perangkat lunak diciptakan, seorang software developer juga mempunyai tanggung jawab untuk menyesuaikan, memelihara, dan memperbaharui yang dibutuhkan supaya aplikasi akan selalu berjalan dengan baik.

Selain berbagai tugas dan tanggung jawab yang telah disebutkan, software developer juga bisa berkolaborasi secara tim, berfokus pada pengguna, serta mereka juga berkewajiban untuk memperbarui pengetahuan serta mempelajari berbagai teknologi baru.

Baca Juga: Bebas Pajak Penghasilan Hingga 2035, Pemberian Insentif Pajak untuk Karyawan di IKN

Berapa Gaji Software Developer?

Pendapatan yang didapatkan oleh perseorangan software engineer di Indonesia diantaranya berkisar Rp7,9 juta sampai Rp10,5 juta perbulannya. Besaran gaji tersebut,nya akan disesuaikan dengan setiap posisi maupun peran dari software engineer yang terdapat pada Setiap perusahaan di mana software engineer tersebut bekerja.

Bagaimana Kewajiban Pajak Software Developer?

Perusahaan yang mempekerjakan individu software Developer, baik sebagai karyawan tetap maupun pekerja lepas, harus melakukan kewajiban perpajakan penyetoran PPh individu, yakni pajak penghasilan pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 26 untuk wajib pajak lembaga (WPLN). Tarif pajak tersebut telah tercantum dalam UU PPh pasal 17 ayat 1 huruf a yang memberikan penetapan bahwa Tari PPh pasal 21 merupakan tarif pajak progresif yang diterapkan pada PKP atau penghasilan kena pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak adalah kelas pelatihan yang akan memberikan materi tentang perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Bahkan biasanya training pajak seperti ini diikuti oleh orang-orang yang ingin menjadi ahli pajak seperti halnya konsultan pajak. Tentu saja bagi orang-orang yang ingin menguasai ilmu perpajakan, selain mengetahui materi tentang kebijakan perundang-undangan perpajakan, tidak kalah penting untuk mengetahui berita perpajakan terkini. Salah satunya adalah sehubungan dengan IKN, bahwa pemberian insentif pajak bagi pegawai yang bekerja di IKN (Ibu Kota Nusantara) sudah diumumkan oleh pemerintah. Pengumuman insentif ini adalah berupa pembebasan PPh 21 atau Pajak Penghasilan 21.

Peraturan tersebut telah tertulis pada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan No. 28 Tahun 2024 mengenai fasilitas perpajakan dan kepabeanan di IKN atau Ibu Kota Nusantara, yang mana telah dirilis sejak 16 Mei 2024 yang lalu. Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diimplementasikan sampai tahun 2035 ini dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 28 tahun 2024 pasal 123 dan pasal 124. Selama periode tersebut gaji para karyawan atau pegawai yang berada di Ibu Kota Nusantara akan dibebaskan dari pengenaan pajak. Kebijakan ini menetapkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah dan memiliki sifat yang final.

Bagaimana Ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21?

Pada Peraturan Menteri Keuangan No. 28 Tahun 2024 pasal 123 ayat 1 mengenai fasilitas PPh untuk karyawan tertentu menjelaskan bahwa penghasilan yang diperoleh atau didapatkan karyawan harus dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja seperti halnya yang sesuai dengan kebijakan pada UU PPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan) pasal 21. Tetapi, penghasilan yang didapatkan oleh karyawan tertentu akan diberikan fasilitas yang berupa Pajak Penghasilan ditanggung oleh pemerintah dan sifatnya adalah final. Karyawan tertentu yang dimaksud dalam kebijakan tersebut adalah meliputi semua pekerja yang memperoleh maupun menerima penghasilan dari pemberi kerja tertentu.

Dalam konteks ini adalah pegawai yang tinggal di wilayah ibukota nusantara dan telah mempunyai NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) di wilayah Ibu Kota Nusantara. Baik itu karyawan tetap ataupun karyawan tidak tetap yang tergolong dalam kategori ini. Selain karyawan biasa, PNS atau pegawai negeri sipil, pejabat negara, serta Polri dan TNI yang sedang bertugas di Ibu Kota Nusantara juga mendapatkan hak untuk menerima pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sedangkan, dalam PMK No. 28 Tahun 2024 pasal 124, dijelaskan bahwa penghasilan yang selain berasal dari penghasilan tetap dan teratur, yang mana Berasal dari APBN maupun APBD yang diterima oleh PNS, anggota Polri, TNI, dan pejabat negara sudah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sifatnya final.

Baca Juga: Apa itu CbCR dan Seperti Apa Kewajiban Notifikasinya?

Pembebasan pajak tersebut diberikan pada saat mereka masih mempunyai tanggung jawab tugas bekerja di Ibu Kota Nusantara, serta gaji yang mereka dapatkan adalah dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara maupun APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Fasilitas tersebut tujuannya adalah sebagai pemberian insentif tambahan untuk orang-orang yang bekerja di Ibu Kota Nusantara. Perlu diketahui bahwa insentif pajak yang satu ini diharapkan mampu menarik minat para tenaga kerja agar mau bekerja dan pindah di Ibu Kota Nusantara. Sehingga, hal ini akan mendorong percepatan pembangunan Ibukota yang baru, serta memberikan dorongan secara finansial untuk para pekerja maupun pejabat negara yang memiliki kontribusi dalam mengembangkan wilayah IKN.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak adalah upaya terbaik untuk orang-orang yang ingin menguasai wawasan pada kebijakan perundang-undangan perpajakan. Karena kursus pajak seperti ini akan memberikan berbagai pemahaman seputar perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan, yang mana bisa dijadikan sebagai bekal ketika ingin masuk dalam dunia kerja dan saat nantinya menjadi wajib pajak. Sehingga, tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai berita atau informasi seputar perpajakan, seperti halnya mengenai CbCR. Apakah anda sudah tahu apa itu yang namanya CbCR? Maka dari itu, ulasan Berikut ini akan membahas tentang apa itu CbCR dan berbagai hal yang berkaitan dengannya.

Mengenal CbCR

Perlu diketahui bahwa CbCR merupakan dokumen transfer pricing yang didalamnya mencakup informasi tentang alokasi pendapatan, pajak, laba, dan aktivitas bisnis dari suatu badan usaha anggota grup usaha Global atau multinasional pada banyak negara. Laporan ini dirancang supaya bisa mendorong transparansi dan melakukan pencegahan pada praktik penyederhanaan pajak yang terjadi antar negara. Laporan seperti ini disusun sesuai dengan kebijakan atau standar global, yang mana secara internasional juga dipertukarkan antara tiap otoritas pajak setiap negara yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian yang sudah ditandatangani.

Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang memiliki komitmen untuk mengimplementasikan standar tersebut, yang mana sudah ditandatangani pada 26 Januari 2019 dalam Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) on the Exchange of Country-by-Country Reports. Maka dari itu, wajib pajak yang termasuk sebagai entitas induk dari grup bisnis Global atau bisnis multinasional, wajib untuk melaporkan bpjr Pada Direktorat Jenderal Pajak, lalu akan dipertukarkan secara otomatis dengan otoritas pajak negara yang lain, yang mana mempunyai perjanjian otoritas yang telah memenuhi syarat dengan Indonesia.

Sebaliknya, nanti Indonesia juga akan mendapatkan CbCR dari negara yang lain, yang mana berkaitan dengan wajib pajak Indonesia yang entitas induknya terdapat dalam lingkup luar negeri. Indonesia telah mengimplementasikan cpcr supaya bisa mengambil tindakan penanganan pengharusan beasiswa pajak dan pengalihan laba atau yang seringkali dikenal dengan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) yang pastinya bisa menyumbang kerugian untuk negara. Di samping itu, CbCR tujuannya juga adalah untuk menunjang transparansi wajib pajak dalam konteks transaksi dengan berbagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Kewajiban Notifikasi Pelaporan CbCR

Wajib pajak badan yang mempunyai transaksi afiliasi atau yang bergabung menjadi anggota grup usaha, maka wajib untuk melakukan penyampaian notifikasi. Bahkan juga untuk wajib pajak badan yang tidak mempunyai transaksi afiliasi, namun tetap termasuk menjadi menjadi anggota grub usaha, maka tetap diwajibkan untuk melakukan penyampaian notifikasi.

Baca Juga: Penerapan Coretax Mundur Hingga Akhir 2024, Apa Penyebabnya?

Indonesia sudah mengeluarkan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan No. 213 Tahun 2016 yang mengatur tentang kewajiban tersebut. Menurut kebijakan ini, wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu harus mempersiapkan maupun mengirimkan tiga jenis dokumen transfer pricing, yang mana merupakan CbCR, dokumen induk atau Master File, dan dokumen lokal atau local file.

Bagaimana Cara Menyampaikan CbCR?

Berikut ini adalah berbagai prosedur atau langkah-langkah untuk melakukan penyampaian notifikasi di CbCR secara daring.

• Masuk website djb online dengan akun yang telah dimiliki
• Melakukan pengaktifan pada fitur “e-CbC Reporting” di bagian menu pengaturan akun
• Setelah aktif fiturnya, maka pilih layanan “e-CbC Reporting” pada bagian menu utama
• Memilih tahun pajak yang sesuai, seperti halnya untuk menyampaikan CbCR Desember 2023, maka pilih tahun pajak 2022
• Menjawab semua pertanyaan yang muncul sesuai dengan Bagaimana kondisi perusahaan, lalu mengunggah berbagai berkas maupun file yang diperlukan
• Sesudah menjawab pertanyaan, maka akan tampak status dari wajib pajak, lalu masukkan kode verifikasi dan kirimkan
• Apabila pengirimannya berhasil, maka anda akan memperoleh tanda terima penyampaian laporan setiap negara.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pajak penghasilan (PPh) merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan suatu negara. Dalam bidang profesi, khususnya bagi mereka yang berperan sebagai juru bicara publik, perpajakan merupakan bidang yang memerlukan pemahaman mendalam.

Artikel ini akan membahas pajak penghasilan profesi public speaking secara mendalam, menjelaskan dasar hukum, tarif pajak, serta implikasi perpajakan dan strategi yang dapat diterapkan. Ayo pelajari lebih lanjut di sini.

Profesi Juru Bicara Publik

Profesi juru bicara publik memainkan peran yang sangat penting dalam dunia yang selalu berubah dan terhubung secara global saat ini. Seorang juru bicara publik bukan hanya bertanggung jawab dalam menyampaikan pesan, akan tetapi juga menjadi wajah atau suara dalam organisasi, bisnis, atau bahkan entitas tertentu. Pembahasan ini  secara mendalam peran dan tantangan yang dihadapi oleh pembicara publik, serta keterampilan dan strategi yang diperlukan agar berhasil mempraktikkan profesi ini.

Dasar Hukum Pajak Profesi

Pajak Profesi di Indoneisa diatur oleh Undang-undang nomor 36 pada tahun 2008 dimana dikatakan bahwa terkait dengan Pajak Penghasilan (Pph). Menurut undang-undang tersebut, setiap individu yang memperoleh penghasilannya dari pajak profesi diwajibkan untuk melaporkan serta membayar pajak atas penghasilan tersebut. Penghasilan dari profesi tersebut termasuk dalam kategori penghasilan kena pajak sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, segala bentuk penghasilan yang diperoleh juru bicara publik merupakan objek pajak yang wajib dilaporkan dan dibayar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlu dipahami bahwa pengertian juru bicara publik mencakup berbagai kegiatan, mulai dari menjadi pembicara utama di acara-acara publik, melalui pelatihan atau konsultasi, hingga menulis buku atau artikel. Hal ini menciptakan kerangka yang luas di mana berbagai aspek kegiatan juru bicara publik dapat dikenakan PPh.

Perhitungan Pajak Profesional

Penghitungan pajak penghasilan bagi profesi liberal, termasuk juru bahasa umum, didasarkan pada penghasilan bruto yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya yang diperbolehkan. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan antara lain biaya operasional, penyusutan aset dan biaya-biaya lain yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan profesi.

Tarif Pajak Penghasilan untuk Juru Bicara Publik

Tarif pajak yang berlaku terhadap pendapatan penutur mengikuti skala progresif. Artinya dimana tarifnya akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pendapatan yang akan diterima. Misalnya, tarif pajak penghasilan yang lebih rendah diterapkan pada penghasilan hingga jumlah tertentu, sedangkan tarif yang lebih tinggi akan diterapkan pada penghasilan di atas batas tersebut.

Baca Juga: Penilaian Pekerja Akan Kebijakan Perpajakan Tapera Terhadap Pekerja

Pemerintah secara berkala meninjau dan menyesuaikan jadwal tarif ini sebagai respons terhadap kondisi perekonomian dan kebutuhan anggaran negara. Oleh karena itu, para pembicara publik hendaknya memahami kisaran tarif yang berlaku pada tahun pajak tertentu dan merencanakan keuangannya dengan bijak untuk memaksimalkan pengurangan pajak yang tersedia.

Kewajiban Administratif

Setiap juru bahasa umum yang memperoleh penghasilan dari profesinya wajib mendaftar sebagai wajib pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mereka juga diwajibkan untuk menyimpan catatan atau pembukuan yang cermat mengenai semua pendapatan dan pengeluaran yang terjadi dalam menjalankan profesinya. Setiap tahun, wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan orang pribadi yang menunjukkan seluruh penghasilan dan pajak yang dibayarkan.

Sanksi atas Ketidakpatuhan

Pemerintah menerapkan sanksi kepada tokoh masyarakat yang gagal memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi dapat berupa denda, bunga, atau bahkan sanksi pidana jika ditemukan adanya penipuan perpajakan atau pernyataan yang tidak benar. Sanksi administratif berupa denda dan bunga akan dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat bertambah apabila ketidakpatuhan masih terjadi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya pekerja, untuk memiliki rumah. Namun kebijakan ini juga mencakup aspek perpajakan yang menjadi bahan perbincangan di kalangan pekerja.

Berpartisipasi dalam pelatihan perpajakan menjadi semakin penting dalam konteks semakin kompleksnya dan evolusi peraturan perpajakan. Berikut beberapa keterkaitan antara mengikuti pelatihan perpajakan dengan penerapannya dalam konteks peraturan dan jenis pajak baru yang ada saat ini:

Pemahaman yang lebih baik tentang aturan baru

Peraturan perpajakan seringkali berkembang berdasarkan dinamika perekonomian dan kebijakan pemerintah. Pelatihan perpajakan membantu para profesional perpajakan, akuntan, dan pelaku bisnis memahami perubahan ini secara mendalam. Dengan menyelesaikan pelatihan, mereka dapat mempelajari peraturan baru, interpretasi peraturan tersebut, dan implikasi praktisnya terhadap kewajiban bisnis dan perpajakan.

Penyesuaian terhadap jenis pajak baru

Selain aturan yang diperbarui, pemerintah kerap memperkenalkan jenis pajak baru yang memerlukan pemahaman dan penyesuaian khusus. Training perpajakan memberikan wadah bagi peserta untuk mempelajari jenis pajak baru ini secara komprehensif, termasuk perhitungan, pelaporan dan mekanisme pembayarannya.

Kesesuaian peraturan

Mengikuti training perpajakan membantu dunia usaha dan profesional perpajakan memastikan kepatuhan terhadap peraturan terbaru. Kepatuhan ini tidak hanya menghindari sanksi dan denda, namun juga memperkuat reputasi perusahaan di mata otoritas pajak dan masyarakat.

Optimalisasi pajak

Training perpajakan juga menawarkan strategi optimalisasi pajak, yang memungkinkan dunia usaha dan individu memanfaatkan insentif dan pengurangan pajak yang tersedia. Hal ini sangat relevan ketika peraturan baru memperkenalkan insentif atau kredit pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak secara hukum.

Memperbarui pengetahuan dan keterampilan

Dalam dunia perpajakan yang dinamis, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan sebelumnya bisa menjadi usang. Oleh karena itu, mengikuti training pelatihan perpajakan secara rutin akan memastikan bahwa para profesional perpajakan selalu memiliki pengetahuan terkini dan keterampilan yang relevan untuk mengelola kewajiban perpajakan secara efektif.

Jaringan dan Diskusi

Training perpajakan juga memberikan kesempatan untuk berjejaring dan berdiskusi dengan sesama profesional, pakar, dan praktisi perpajakan. Hal ini membuka peluang untuk berbagi pengalaman, memperoleh pengetahuan baru dan mendiskusikan tantangan praktis terkait penerapan aturan perpajakan terkini.

Baca Juga: Pengenaan Potongan Pajak Bersyarat dalam Transaksi Komersial: Definisi, Implikasi dan Strategi

Penilaian pekerja terhadap kebijakan terakhir ini beragam, mencerminkan beragam perspektif dan kekhawatiran yang ada.

Meningkatnya beban keuangan

Banyak pekerja yang berpendapat bahwa kebijakan pajak Tapera menambah beban keuangan mereka. Dalam situasi perekonomian yang tidak menentu, pemotongan tambahan gaji berdasarkan pajak Tapera tampaknya cukup sulit. Beberapa pekerja mengatakan mereka sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga pemotongan tambahan ini dianggap sebagai beban.

Harapan untuk keuntungan jangka panjang

Di sisi lain, sebagian pekerja melihat potensi manfaat jangka panjang dalam kebijakan ini. Mereka yang kesulitan menabung untuk membeli rumah meyakini Tapera bisa menjadi solusi memiliki rumah di masa depan. Bagi mereka, pemotongan gaji yang dikelola secara profesional untuk tabungan rumah merupakan investasi yang menguntungkan.

Transparansi dan pengelolaan dana

Salah satu kekhawatiran utama buruh terkait kebijakan perpajakan Tapera adalah persoalan transparansi dan pengelolaan dana. Para pekerja berharap dana yang mereka setorkan benar-benar dikelola dengan baik dan digunakan sesuai peruntukannya, yakni membantu mereka menjadi pemilik rumah. Ada kekhawatiran mengenai kemungkinan penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan pengelolaan dana, yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap program tersebut.

Sosialisasi dan edukasi

Sebagian besar pekerja berpendapat bahwa informasi mengenai kebijakan Tapera belum disebarluaskan dengan baik. Mereka memerlukan penjelasan lebih detail mengenai cara kerja mekanisme pajak Tapera, manfaatnya, dan tata cara yang harus diikuti. Kurangnya informasi yang jelas dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan pekerja.

Keterjangkauan rumah

Para pekerja juga berpendapat bahwa kebijakan Tapera harus dibarengi dengan upaya memastikan perumahan yang disediakan dalam program ini benar-benar terjangkau. Mereka berharap pemerintah juga memantau harga properti dan memberikan subsidi atau insentif agar harga properti tidak meroket, sehingga tujuan Tapera bisa tercapai lebih efektif.

Respon perusahaan

Perusahaan tempat para pekerja bekerja juga berperan penting dalam penerapan kebijakan Tapera. Para pekerja berharap perusahaan mendukung program ini dengan memberikan informasi yang memadai dan membantu mereka dalam proses administrasi. Peran aktif perusahaan dalam mendukung Tapera dapat meningkatkan penerimaan program ini di kalangan pekerja.

Penilaian pekerja terhadap kebijakan pajak Tapera sangat beragam. Di satu sisi, terdapat kekhawatiran terhadap peningkatan beban keuangan dan transparansi pengelolaan dana. Di sisi lain, program ini diharapkan dapat membantu mereka menjadi pemilik dan memberikan manfaat jangka panjang. Agar kebijakan ini berhasil dan diterima dengan baik, penting bagi pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan jangkauan mereka, memastikan transparansi dan mengelola dana dengan baik. Dengan begitu, tujuan mulia Tapera membantu masyarakat menjadi pemilik rumah dapat tercapai dengan lebih efektif.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak adalah kelas perpajakan yang bisa diikuti oleh siapapun yang membutuhkan wawasan yang mendalam tentang kebijakan perundang-undangan perpajakan. Karena Brevet pajak seperti ini akan memberikan materi tentang perpajakan dasar bahkan hingga perpajakan lanjutan. Tidak jarang kelas perpajakan ini diikuti karena seseorang ingin menjadi calon ahli pajak profesional. Ketika ingin mengetahui wawasan dalam tentang kebijakan pajak, Tentu saja tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai berita perpajakan yang pada saat ini sedang diperbincangkan. Seperti salah satunya adalah mengenai ungkapan pemerintah tentang implementasi Coretax yang mundur sampai akhir tahun 2024.

DJP atau Direktorat Jenderal Pajak akan menggelar deployment pembaruan sistem inti administrasi pajak atau yang bisa disebut dengan PSIAP maupun CTAS (coretax administration system) di akhir tahun 2024. Nufransa Wira Sakti selaku Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak memberikan ungkapan bahwa Direktorat Jenderal Pajak pada saat ini sedang menguji melalui SIT atau system integration testing dan FVT atau functional verification testing. Sudah melalui tahap pengujian tersebut selesai, maka Direktorat Jenderal Pajak akan lanjut pada kegiatan selanjutnya, yakni UAT atau user acceptance test.

Nufransa memberikan penjelasan bahwa setelah dilakukan user acceptance test, maka deployment coretax rencanakan bisa mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2024. Yang mana hal tersebut telah disampaikan melalui rapat bersama komisi XI DPR pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun 2024. Direktorat pun sedang melakukan pengadaan pelatihan internal untuk pegawainya sembari melaksanakan pengujian dan persiapan deployment. Di samping itu, proses migrasi data dari sistem lama menuju coretax pun sedang dilangsungkan.

Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak akan lebih fokus pada pos implementation support di tahun 2025, yang meliputi pemeliharaan sistem dan perbaikan Apabila ada bug maupun error. Pengembang aplikasi akan mengambil tanggung jawab terhadap perbaikan tersebut. Di tahun 2024 ini, anggaran yang dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan berbagai pengujian, migrasi data, dan Initial deployment coretax telah mencapai Rp311,46 miliar. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak memberikan usulan anggaran sebesar rp201,74 miliar di tahun depan, hal ini adalah untuk penyelenggaraan coretax.

Rencana anggaran tersebut telah termasuk pada aktivitas utamanya, yakni post implementation support yang Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian atas sistem yang berjalan lancar dan melakukan pemeliharaan pada sistem apabila dibutuhkan. Diketahui bahwa coretaxs merupakan sistem teknologi informasi baru yang telah dirancang untuk bisa mengelola dan memperbarui banyak aspek administrasi perpajakan. Sistem tersebut dirancang sesuai dengan kebijakan yang telah tercantum pada peraturan presiden (PP) No. 40 Tahun 2018, yang mengatur tentang pembaruan sistem administrasi pajak di Indonesia.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Terancam Turun Karena Tingginya Pengangguran Kalangan Gen Z?

Penerapan dari sistem tersebut, setidaknya akan mengubah 21 Proses bisnis pada administrasi perpajakan. Berbagai proses yang akan mendapatkan perubahan, diantaranya adalah pengelolaan surat pemberitahuan, registrasi pajak, pembayaran atau penyetoran, dan taypayer account management atau TAM. Di samping itu, pemrosesan data pihak ketiga, pelayanan wajib pajak, pertukaran informasi, Sistem Manajemen dokumen, manajemen kualitas data, dan business intelegence juga akan ikut terkena pengaruhnya.

Berbagai Proses bisnis selain yang akan mendapat perubahan adalah CRM atau compliance risk management, pengawasan, penilaian, pemeriksaan penagihan, ekstensifikasi, non keberatan, keberatan Dan banding, sekaligus sistem manajemen pengetahuan. Diharapkan bahwa Coretax bisa memberikan peningkatan pada Efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan Indonesia.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Dalam transaksi bisnis, pengenaan potongan pajak bersyarat merupakan aspek yang harus diperhatikan secara serius oleh para pelaku usaha dan peraturan pajak daerah. Pada artikel ini akan dijelaskan pengertian rabat bersyarat, cara pengenaan pajak, serta implikasi dan strategi yang dapat digunakan untuk menghadapinya. Adanya banyak aturan baru seperti inilah yang membuat semakin bingungnya masyarakat dalam memahami pajak, kursus pajak dapat membantu para generasi terbaru untuk lebih mendalami terkait dengan perpajakan.

Aturan Pajak Diskon Bersyarat

Dalam transaksi jual beli yang melibatkan diskon bersyarat, terdapat aturan perpajakan yang mengatur secara khusus. Aturan tersebut merupakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-24/PJ/2018 tentang perlakuan perpajakan atas pengembalian yang diterima pembeli dengan syarat tertentu dalam transaksi jual beli. Peraturan ini mengatur bagaimana imbalan yang diterima pembeli atas dasar syarat-syarat tertentu dalam transaksi jual beli harus diperlakukan dari segi perpajakan.

Memahami Diskon Bersyarat

Diskon bersyarat adalah insentif atau pengembalian sebagian pembayaran yang dilakukan kepada pembeli untuk pembelian produk atau layanan tertentu, tetapi hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Kondisi tersebut dapat berupa pencapaian target penjualan, periode tertentu atau tujuan bisnis lainnya.

Pengenaan pajak atas pengembalian bersyarat

Perpajakan atas diskon bersyarat dapat bervariasi tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu. Namun, secara umum, ada dua pendekatan yang umum digunakan:

Pajak dibebankan setelah diskon dibayarkan: Dalam pendekatan ini, pajak dibebankan pada nilai transaksi sebelum diskon dibayarkan kepada pelanggan. Artinya perusahaan tetap membayar pajak atas seluruh nilai transaksi sebelum diskon diberikan kepada pelanggan. Misalnya, jika nilai produk adalah $100 dan ada diskon $20, pajak akan dihitung sebesar $100, bukan $80.

Pajak dibebankan setelah diskon diterima oleh pelanggan: Dalam pendekatan ini, pajak dibebankan setelah diskon diterima oleh pelanggan. Artinya pajak hanya dibebankan pada nilai sebenarnya yang dibayarkan pelanggan setelah diskon atau rabat diberikan. Misalnya, jika nilai produk adalah $100 dan ada diskon $20, pajak akan dihitung atas $80.

Baca Juga: Bagaimana Bisa Melahirkan Kena Pajak? Real atau Hoax?

Implikasi dan strategi

Penerapan pengampunan pajak bersyarat dapat menimbulkan beberapa implikasi dan memerlukan strategi perencanaan pajak bisnis khusus:

• Peningkatan beban pajak: Pendekatan pertama (pajak dibebankan sebelum rabat) dapat mengakibatkan peningkatan beban pajak bagi bisnis karena pajak dikenakan atas nilai penuh transaksi sebelum diskon. Oleh karena itu, penting bagi dunia usaha untuk memperhitungkan dampak pajak ini dalam perencanaan keuangan mereka.
• Pengoptimalan struktur kesepakatan: Bisnis dapat mengoptimalkan struktur kesepakatan untuk meminimalkan dampak pajak dari diskon bersyarat. Hal ini dapat melibatkan strategi seperti pembagian pajak dan rabat dalam transaksi, atau menggunakan skema pajak resmi untuk mengurangi beban pajak.
• Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan: Pelaku usaha harus memastikan bahwa transaksi bisnisnya yang melibatkan diskon bersyarat tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini mencakup pemenuhan kewajiban pelaporan pajak secara akurat dan tepat waktu.
• Pendekatan terbaik untuk bisnis: Memilih pendekatan terbaik untuk potongan pajak bersyarat bergantung pada kondisi bisnis dan peraturan pajak setempat. Penting untuk melakukan pertimbangan yang cermat dan berkonsultasi dengan profesional pajak untuk menentukan pendekatan terbaik untuk kebutuhan bisnis.

Pemberlakuan diskon bersyarat dalam transaksi bisnis merupakan aspek penting yang harus dipahami dan dikelola dengan baik oleh para pebisnis. Dengan memahami makna, implikasi perpajakan, dan strategi terkait rabat bersyarat, pelaku usaha dapat memaksimalkan manfaat dari insentif tersebut dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak adalah salah satu cara yang tepat untuk mengetahui dan memahami kebijakan perundang-undangan perpajakan yang ada di Indonesia. Bahkan ada begitu banyak calon konsultan pajak yang mengikuti pelatihan pajak untuk menambah wawasan mereka di bidang perpajakan. Tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai berita yang sedang hangat diperbincangkan pada saat ini. Seperti halnya tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan Gen Z dikabarkan akan mengancam penerimaan pajak. Apakah hal tersebut adalah fakta atau hanyalah ungkapan saja? Apakah kamu termasuk sebagai Gen Z? Sehingga, mengetahui apakah hal tersebut benar, simak terus ulasan berikut ini.

Dapat salah satu kendala yang pada saat ini menjadi perhatian utama publik dan pemerintah, yakni tentang tingginya angka pengangguran pada kalangan generasi Z, yakni individu yang berumur 15 hingga 24 tahun. Suahasil Nahara selaku Wakil Menteri Keuangan, memberikan tanggapan bahwa tingginya angka pengangguran tersebut bisa memberikan dampak pada penurunan penerimaan PPh atau pajak penghasilan. Maka dari itu, pemerintah harus mengusahakan untuk mendorong lapangan kerja, investasi, hingga pemanfaatan teknologi untuk mengambil langkah mengatasi permasalahan ini.

Diketahui dari data BPS atau Badan Pusat Statistik, dilaporkan bahwa terdapat 9,9 juta dari 44,47 juta anak muda dengan usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia atau setara dengan 22,25% tidak beraktivitas secara produktif. Kelompok yang satu ini termasuk pada kategori not in employment, Education, and training atau yang dapat disebut dengan NEET. Not in employment, Education, and training  merupakan individu yang sedang tidak berada pada lingkup sistem pendidikan, tidak bekerja, dan tidak memiliki partisipasi pada pelatihan. Alasan mengapa anak muda masuk ke dalam kelompok not in employment, Education, and training  sangatlah beragam, mulai dari karena putus asa, kurangnya akses pendidikan dan transportasi, disabilitas, kewajiban rumah tangga, hingga keterbatasan finansial.

Dikarenakan angka pengangguran yang tinggi tersebut akan memberikan dampak pada penerimaan pajak penghasilan yang masuk ke kas negara. Wakil menteri keuangan menegaskan bahwa sangat penting bagi semua elemen masyarakat, agar aktif dalam dunia kerja dan memperoleh pendapatan, yang pada akhirnya bisa memberikan peningkatan pada kesejahteraan mereka sekaligus penerimaan negara. Pemerintah memiliki komitmen untuk selalu melakukan pemantauan perkembangan terhadap penyerapan tenaga kerja dan melakukan penjagaan pada stabilitas ekonomi nasional dengan melalui banyak kebijakan yang diterapkan.

Baca Juga: Apa itu Teknologi Data QUALITY? Penting untuk Segera Memahaminya

Raden Pardede selaku Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, memberikan tambahan bahwa pemerintah akan memiliki fokus atas penyerapan tata kerja dan mendorong sektor ekonomi digital. Melakukan Penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital yang semakin banyak dipergunakan oleh generasi muda merupakan tujuan utama Mengapa langkah tersebut diambil. Dia juga memberikan Penjelasan bahwa berbagai sektor tradisional yang padat karya penting untuk beradaptasi dengan keperluan guna pada saat ini yang seringkali suka bekerja dengan memanfaatkan teknologi digital dan perangkat seluler.

Dapat berbagai sektor ekonomi Indonesia pada saat ini yang belum siap untuk memberikan lapangan kerja yang remote atau fleksibel. Ketergantungan dalam sektor informal, apabila dilihat menurut studi yang dilaksanakan oleh Pardede, ini menyatakan bahwa penerimaan pajak biasanya lebih rendah pada sektor tersebut. Hal seperti ini pun akan menyumbang dampak negatif pada tabungan dan kontribusi pada Badan penyelenggara jaminan sosial atau yang seringkali dikenal dengan BPJS Kesehatan, bahkan hingga bisa menciptakan kendala dalam jangka panjang.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Baru-baru ini muncul kabar mengejutkan terkait rencana pemerintah mengenakan pajak bagi ibu melahirkan. Pertanyaan ini sangat menimbulkan banyak perdebatan serta kebingungan di masyarakat. Untuk memahami apakah berita ini nyata atau hoax, mari kita lihat faktanya. Pentingnya memiliki pengetahuan yang lebih detail untuk memahami berita-berita hoax yang sering muncul terkait dengan dunia perpajakan, brevet pajak akan memberikan anda pengalaman lebih luas dalam hal perpajakan, terutama dalam upaya mengatasi banyaknya isu-isu yang tidak benar cepat merambat ke telinga masyarakat.

Konteks Masalahnya

Kabar mengenai “pajak kehamilan” mengemuka di media sosial dan berbagai platform berita online. Dalam beberapa pasal disebutkan bahwa pemerintah akan mengenakan pajak pada setiap bayi yang lahir sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan negara. Kabar ini langsung menuai kekhawatiran dan kecaman dari masyarakat luas.

DJP Menolak Biaya Persalinan yang Kena Pajak

Direktur Konsultasi, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Dwi Astuti membantah biaya persalinan akan dikenakan pajak. Menurut dia, ketentuan mengenai hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 yang diundangkan pada 12 Desember 2022. Pasal 10 PP tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan medis, termasuk pekerjaan atau persalinan, dikecualikan.

Dalam keterangannya, Kementerian Keuangan menegaskan belum ada kebijakan atau peraturan yang mengatur penerapan pajak bagi ibu melahirkan. Fokus utama kebijakan perpajakan tetap pada upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan dan memperluas basis pajak yang ada, dan tidak dengan cara yang tidak wajar seperti pengenaan pajak pada proses melahirkan​ (BitHourProduction)​ (Tambah Pinter).

Analisis Hoax dan Motivasinya

Penyebaran hoax seperti ini bukanlah hal baru. Hoax seringkali muncul pada situasi ekonomi atau politik yang tidak stabil, dimana masyarakat cenderung lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Hoax “pajak kehamilan” kemungkinan besar diciptakan untuk memanipulasi opini publik dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Beberapa motivasi di balik penyebaran hoax ini antara lain:

• Manipulasi politik: penyerangan terhadap kredibilitas suatu pemerintah atau partai tertentu.
• Kepentingan ekonomi: mengalihkan perhatian dari permasalahan ekonomi riil.
• Provokasi sosial: menimbulkan keresahan dan kepanikan masyarakat dengan tujuan tertentu.

Baca Juga: Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Bagaimana Penerapannya Terhadap Pekerja?

Dampak Penyebaran Hoax

Menyebarkan informasi palsu seperti ini bisa berdampak buruk. Orang yang percaya hoax bisa menjadi cemas dan panik tanpa alasan yang jelas. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga formal dapat menurun secara signifikan, sehingga menghambat komunikasi efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Bagaimana Menghindari Hoax?

Untuk menghindari terjerumus hoax, Anda bisa melakukan beberapa langkah:

• Verifikasi informasi: Selalu verifikasi keakuratan informasi dari sumber resmi atau media terpercaya.
• Gunakan akal sehat: pikirkan logika dan kemungkinan sebuah cerita.
• Lihat sumbernya: Informasi dari sumber yang tidak jelas atau tidak kredibel sering kali dipertanyakan.
• Laporkan hoax: Jika Anda menemukan hoax, laporkan ke platform media sosial atau pihak berwenang.

Berita tentang “pajak kehamilan” adalah hoax yang tidak berdasar. Pemerintah Indonesia melalui berbagai instansi resmi membantah keras informasi tersebut. Masyarakat diimbau lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Dengan hal ini, kita akan dapat mengurangi dampak negatif dari penyebaran hoaks serta menjaga stabilitas serta kepercayaan masyarakat. Tetap kritis dan selalu periksa kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Mempelajari cara mengenali hoax merupakan langkah penting dalam melindungi diri sendiri dan orang lain dari informasi yang menyesatkan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.