Posts in category: Artikel

Kursus pajak dapat membantu Anda untuk memahami kebijakan perundang-undangan perpajakan dengan lebih tepat. Bahkan nantinya pada kursus pajak ini anda akan memperoleh sertifikat perpajakan yang seringkali dikenal dengan brevet pajak. Pastinya untuk mempunyai pengetahuan yang luas mengenai perundang-undangan dan kebijakan perpajakan, pastinya dengan mengikuti pelatihan perpajakan seperti ini sangat akan membantu anda, terlebih ketika ingin mengetahui penghasilan mana yang harus dibebankan pajak dan mana penghasilan yang tidak perlu. Oleh karena itu, ulasan Berikut ini akan membantu anda memahami Seperti apa konsep ptkp atau Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Mengenal PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

PTKP merupakan besaran dari pendapatan seseorang wajib pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPh atau pajak penghasilan. Besaran dari Penghasilan Tidak Kena Pajak telah tercantum dalam PMK atau Peraturan Menteri Keuangan dan dipergunakan untuk memperhitungkan PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21. Semakin besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pajak penghasilan yang harus dibayarkan juga akan semakin kecil, maupun sebaliknya Apabila penghasilan wajib pajak tidak mencapai besaran dari Penghasilan Tidak Kena Pajak yang telah ditetapkan, maka wajib pajak tersebut tidak akan mendapatkan pengenaan PPh pasal 21 dengan tarif yang sesuai atau yang berlaku.

Sebaliknya, apabila penghasilan wajib pajak melebihi Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan, maka dari penghasilan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan yang mana dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak sendiri merupakan penghasilan neto sesudah dikurangkan dengan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak. Telah tercantum dalam pasal 7 UU No. 36 Tahun 2008, bahwa Jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari pembebanan PPh 21. Penghasilan tidak kena pajak dipergunakan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk memperoleh Jumlah penghasilan neto, yang mana nantinya akan dikenakan PPh 21.

Jumlah dari Penghasilan Tidak Kena Pajak sendiri pada umumnya akan seringkali berubah-ubah setiap tahunnya, hal ini tergantung pada ketentuan yang dirancang oleh otoritas pajak melalui peraturan Menteri Keuangan atau PMK, yang mana Peraturan Menteri Keuangan adalah dasar dari ketentuan pelaksanaan perundang-undangan PPh. Pada tahun 2024 sendiri, mengenai pajak penghasilan terakhir diubah dalam UU No. 7 Tahun 2021 mengenai Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Tetapi, tidak terdapat perubahan dalam besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberlakukan di tahun 2023.

Baca Juga: 30 Juni 2024, Jangan Sampai Terlewat Tenggat Akhir Pemadanan NIK-NPWP

Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak terbaru masih sama seperti yang tercantum pada PMK 11/2016 mengenai Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Setiap orang wajib pajak pribadi atau wajib pajak individu yang memiliki status belum kawin dan tidak mempunyai tanggungan, yakni Rp54 juta per tahunnya atau setara dengan Rp4,5 juta perbulan. Apabila wajib pajak orang pribadi mempunyai penghasilan yang kurang dari nilai tersebut, maka tidak ada kewajibannya untuk membayar pajak atas PPh pasal 21, namun perlu diketahui bahwa wajib pajak tersebut harus tetap melakukan penyampaian laporan surat pemberitahuan tahunan.

Apabila penghasilan dari wajib pajak telah melebihi Rp4,5 juta dalam satu bulannya, maka wajib pajak tersebut harus melakukan pembayaran PPh 21, sebab penghasilan tahunan mereka pasti sudah lebih dari besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan. Dengan mengikuti kursus pajak, dapat dipastikan Anda akan mendapatkan pengetahun mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak seperti ini.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak merupakan suatu upaya yang bisa dilakukan oleh seseorang yang ingin memiliki pengetahuan yang luas tentang kebijakan pajak. Karena dengan brevet pajak ini nantinya pesertanya akan diberikan tentang materi perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Perundang-undangan perpajakan ini tentu saja wajib diketahui untuk orang-orang yang ingin bekerja di dunia perpajakan maupun ingin mengelola kewajiban perpajakannya dengan lebih efisien lagi. Oleh karena itu, mengetahui berbagai berita dan informasi perpajakan tentu saja juga tidak kalah penting.

Seperti halnya sangat penting untuk mengetahui batas akhir pemadaman NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), yaitu pada tanggal 30 juni tahun 2024 ini. Semakin dekatnya tenggat batas waktu pemadanan NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), membuat masyarakat wajib tahu mengenai Informasi seperti ini. Pemerintah sudah memberikan penerapan untuk batas waktu pemadanan Sampai Akhir Juni 2024. Setelah itu, pemerintah memiliki rencana untuk menerapkan kebijakan pemadaman secara serentak mulai 1 Juli 2024 nanti.

Seluruh wajib pajak orang pribadi maupun seluruh masyarakat Indonesia yang melakukan pemadaman NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) mempunyai kewajiban untuk segera melakukan penyelesaian kegiatan ini.

Tujuan Pemadanan NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Dasar hukum dari NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) telah tertulis pada UU No. 7 Tahun 2021 pasal 2 ayat 3 mengenai UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan)Tujuan dari adanya kebijakan tersebut adalah supaya bisa memberikan ketertiban administrasi pajak bagi semua lapisan masyarakat yang berperan sebagai wajib pajak. Dengan adanya pemadaman seperti ini, menjadi Harapan bahwa nantinya bisa tercipta sistem administrasi pajak yang semakin efisien dan lebih terintegrasi.

Apa Saja Risiko Jika Tidak NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)?

Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak, memberikan peringatan pada masyarakat terhadap beberapa konsekuensi yang didapatkan apabila tidak melakukan pemadaman NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan tepat waktu, antara lain:

Tarif Pajak yang Lebih Tinggi

Masyarakat yang belum melakukan pemadaman NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) akan dianggap tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak. Hal ini akan berakibat pada tarif PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21 akan dibebankan dengan lebih tinggi, yakni 20% lebih tinggi dibandingkan dengan tarif normalnya. Hal ini dapat dipastikan akan memberikan beban pajak yang lebih banyak untuk ditanggung oleh masyarakat.

Baca Juga: Mengenal Apa itu Global Tax Identity Number (TIN) dan Berbagai Manfaatnya

Terbatasnya Akses Layanan Pajak Elektronik

Masyarakat yang belum memadankan NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), maka tidak akan bisa mengakses layanan pajak elektronik yang telah disediakan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai layanan tersebut meliputi pembayaran pajak, hingga pelaporannya yang sangat penting untuk menunjang kepatuhan perpajakan.

Tidak Bisa Memanfaatkan CTAS (Core Tax Administration System)

Di sisi lain, orang-orang juga tidak dapat memanfaatkan sistem administrasi pajak yang baru, yaitu CTAS (Core Tax Administration System) maupun TAM (Taxpayer Account Management),Yang mana memberikan penyediaan banyak kemudahan dalam melakukan pengelolaan akun pajak.Bahkan akses untuk beberapa layanan yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta juga bisa saja terhambat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) ke dalam pengembangan manajemen dalam suatu pengetahuan pada sistem administrasi perpajakan pada pusat atau Coretax Administration System (CTAS). Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses manajemen pengetahuan, memberikan akses informasi yang mudah dan cepat dari berbagai sumber. Mengikuti pembelajaran terkait dengan perpajakan dengan mengikuti kursus pajak dapat memberikan kita untuk menjadi seorang konsultan atau bahkan seorang ahli perpajakan dimana kita sebagai seorang ahli pajak akan mempunyai kelebihan serta mendapatkan informasi yang lebih akurat dan update terkait dengan perpajakan.

Staf ahli Menteri Keuangan bidang pengaturan dan penegakan hukum perpajakan, Iwan Djuniardi mengatakan, penggunaan AI bertujuan untuk mempercepat proses diseminasi pengetahuan. Berkat AI, informasi yang diperoleh dari pegawai DJP dan pihak lain dapat diakses dengan lebih cepat dan mudah. Hal ini penting untuk mempercepat proses pemahaman dan pelatihan manajemen pengetahuan.

Di era digital saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) RI telah mengambil langkah maju dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pengelolaan pengetahuan khususnya dalam hal Coretax. Coretax merupakan sistem database perpajakan yang berperan penting dalam pengelolaan informasi dan proses perpajakan di Indonesia. Penerapan teknologi AI pada Coretax memberikan berbagai dampak positif, mulai dari peningkatan efisiensi hingga pengelolaan data yang lebih baik.

Peningkatan Efisiensi Melalui Analisis Data Otomatis

Salah satu keunggulan utama teknologi Coretax AI adalah kemampuannya melakukan analisis data secara otomatis. AI dapat mengidentifikasi pola pada data transaksi perpajakan yang sangat besar dan kompleks lebih cepat dibandingkan manusia. Hal ini membantu DJP untuk mendeteksi kemungkinan penyimpangan pajak atau peluang penghindaran pajak dengan lebih efektif.

Penggunaan algoritma AI juga memungkinkan DJP melakukan prediksi terhadap perilaku wajib pajak berdasarkan data historis yang ada. Misalnya, AI dapat membantu menentukan risiko pemungutan pajak setiap entitas bisnis secara lebih akurat, sehingga memberikan dasar yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan strategis terkait pemeriksaan pajak.

Manajemen Pengetahuan yang Lebih Efektif

Selain itu, teknologi AI juga berkontribusi terhadap pengelolaan pengetahuan di DJP yang lebih efektif. Dengan memanfaatkan teknik seperti pemrosesan bahasa alami (NLP), sistem AI dapat mengelola dan mengatur dokumen hukum, peraturan, dan pedoman perpajakan dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan petugas pajak mengakses informasi relevan dengan lebih cepat dan akurat ketika mereka membutuhkannya.

Penerapan chatbot berbasis AI juga membantu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak. Chatbot ini dapat memberikan jawaban instan atas pertanyaan umum perpajakan, mengarahkan pengguna ke informasi yang benar, dan bahkan membantu mereka mengisi formulir pajak secara online.

Baca Juga: Panduan Lengkap: Pajak Bisnis untuk Telesales

Peningkatan Keamanan Data

Dalam konteks manajemen pengetahuan Coretax, keamanan data sangatlah penting. DJP menggunakan teknologi AI untuk memperkuat sistem keamanannya. AI dapat mengidentifikasi pola anomali yang mencurigakan dalam akses atau penggunaan data, sehingga memungkinkan deteksi dini potensi ancaman keamanan siber.

Selain itu, penggunaan teknologi blockchain yang terintegrasi dengan AI juga dapat meningkatkan keamanan dan transparansi proses pendaftaran dan pelaporan pajak. Teknologi ini dapat mencatat transaksi secara terdesentralisasi dan aman, sehingga mengurangi risiko manipulasi data atau penipuan.

Tantangan dan Perkembangan di Masa Depan

Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan teknologi AI dalam manajemen pengetahuan Coretax, penerapannya bukannya tanpa tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah perlunya sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola dan mengembangkan sistem AI ini.

Ke depan, DJP diharapkan terus mengembangkan kemampuan teknologi AI, termasuk memanfaatkan kemajuan pembelajaran mesin dan analisis data untuk meningkatkan akurasi dan daya tanggap sistem Coretax. Kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi juga dapat menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi teknologi AI untuk keperluan perpajakan dalam negeri.

Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi AI dalam pengelolaan pengetahuan Coretax oleh DJP Indonesia telah membawa perubahan positif yang signifikan. Mulai dari peningkatan efisiensi operasional hingga keamanan data yang lebih baik, teknologi ini telah membuka peluang baru untuk meningkatkan kinerja dan layanan perpajakan. Dengan terus mengadopsi dan mengembangkan teknologi tersebut, DJP dapat memperkuat posisinya dalam mengelola sistem perpajakan yang lebih modern, adaptif dan efisien di era digital.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pekerjaan sebagai telemarketer tidak hanya membutuhkan keterampilan penjualan, tetapi juga pemahaman tentang aspek perpajakan yang relevan dengan pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut. Kali ini akan membahas pajak bisnis untuk telemarketer secara mendalam, termasuk jenis pajak yang mungkin berlaku, persyaratan pelaporan, dan tips mengelola urusan perpajakan secara efektif. Dimana dengan mengikuti kursus pajak kita dapat mempunyai pengetahuan yang lebih dalam terkait dengan siapa saja yang nantinya akan terkena pajak profesi.

Memahami Perpajakan Secara Profesional

Pajak profesional adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan atau profesi tertentu. Bagi agen telesales, pendapatan yang mereka peroleh dari menjual produk atau jasa melalui panggilan telepon atau komunikasi jarak jauh termasuk dalam kategori ini. Pajak ini berbeda dengan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang pada umumnya dipungut atas penghasilan secara keseluruhan setelah dipotong berbagai jenis pemotongan.

Jenis Pajak yang Berlaku

Ada beberapa jenis pajak yang mungkin berlaku untuk agen telesales, bergantung pada negara atau yurisdiksi tempat mereka bekerja. Berikut beberapa jenis pajak yang secara umum harus diperhatikan:

Pajak Penghasilan (PPh): Beberapa negara mungkin mengenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dari aktivitas penjualan sebagai agen telesales. Penghasilan ini akan dikenakan pajak sesuai tarif yang berlaku setelah memperhitungkan pemotongan atau pengurangan pajak yang berlaku.

Pajak Penjualan atau Pertambahan Nilai (PPN/PPH): Beberapa negara juga mungkin mengenakan pajak penjualan atau pertambahan nilai atas barang atau jasa yang dijual oleh agen telesales. Meskipun telemarketer sendiri tidak diwajibkan secara langsung untuk memungut pajak ini, perusahaan yang mereka wakili mungkin diwajibkan untuk melakukan hal tersebut.

Pajak negara bagian atau lokal: Pajak tambahan seperti pajak regional atau lokal juga mungkin berlaku tergantung di mana telemarketer bekerja atau di mana bisnis yang mereka wakili beroperasi.

Kewajiban Pelaporan

Sebagai agen telesales, penting untuk memahami kewajiban pelaporan pajak yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah umum yang harus diikuti terkait pajak bisnis:

Pendaftaran NPWP: NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah identitas perpajakan yang diperlukan untuk melakukan pembayaran pajak. Telemarketer harus mendaftar dan mendapatkan NPWP sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di negaranya.

Baca Juga: Mengenal Pajak Penghasilan Front-End Developer

Perhitungan Pajak: Telemarketer harus menghitung jumlah pendapatan kotornya dan menerapkan pemotongan atau pengurangan pajak yang relevan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menghitung pajak ini mungkin melibatkan penggunaan formulir khusus atau perangkat lunak pajak yang disetujui.

Pembayaran Pajak: Setelah menghitung jumlah pajak yang terutang, telemarketer harus membayar pajak sesuai skala yang ditetapkan oleh otoritas pajak setempat. Hal ini dapat dilakukan melalui transfer bank atau sistem pembayaran yang disediakan oleh otoritas pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan: Pada akhir tahun pajak, telemarketer mungkin diminta untuk menyiapkan dan mengajukan surat pemberitahuan pajak tahunan yang mencakup rincian pendapatan, potongan pajak, dan jumlah pajak yang dibayarkan selama tahun tersebut.

Tips Mengelola Pajak Secara Efektif

Untuk mengelola urusan perpajakan dengan lebih efektif, telemarketer dapat mempertimbangkan beberapa tips berikut ini:

Catat pengeluaran terkait pekerjaan: Mencatat pengeluaran terkait pekerjaan, seperti biaya telepon, biaya Internet, atau biaya transportasi yang terkait dengan kunjungan kantor, dapat membantu mengurangi pendapatan kotor yang dikenakan pajak.

Konsultasikan dengan Profesional Pajak: Jika ada ketidakpastian atau kerumitan mengenai pajak, sebaiknya telemarketer berkonsultasi dengan profesional pajak atau akuntan berpengalaman untuk mendapatkan nasihat yang tepat.

Mematuhi peraturan pajak yang berlaku: Penting untuk selalu mematuhi peraturan pajak yang berlaku di negara atau yurisdiksi tempat agen telesales bekerja. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat mengakibatkan denda atau sanksi perpajakan lainnya.

Menjadi seorang telemarketer adalah pekerjaan yang tidak hanya membutuhkan keterampilan penjualan, tetapi juga pemahaman yang baik tentang aspek perpajakan yang relevan. Dengan memahami jenis pajak yang berlaku, persyaratan pelaporan, dan tips mengelola pajak secara efektif, telemarketer dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan pribadinya. Dengan cara ini, mereka dapat fokus pada tujuan utama mereka untuk meningkatkan penjualan dan sukses dalam karir telemarketing mereka.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak dapat diikuti oleh orang-orang yang ingin menguasai wawasan tentang kebijakan peraturan perundang-undangan pajak. Bahkan pelatihan pajak juga akan membantu para calon konsultan pajak atau orang-orang yang ingin bekerja sebagai staf pajak pada suatu perusahaan. Memang penting memiliki berbagai wawasan tentang kebijakan pajak, namun tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai informasi dan berita perpajakan yang ada pada saat ini. Seperti salah satunya adalah mengenai Global tax identity number atau yang seringkali disebut dengan TIN. Apakah anda sudah mengetahui yang namanya TIN? Ulasan Berikut ini akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu Global Tax Identity Number dan berbagai manfaatnya.

Dengan adanya banyak perkembangan informasi dan komunikasi pada saat ini, terdapat begitu banyak perusahaan global yang berkembang dengan pesat dan beroperasi di banyak wilayah negara.Ada begitu banyak perusahaan yang berusaha untuk memperoleh keuntungan paling besar dengan merambah pasar yang luas, tidak jarang mereka juga memilih biaya bahan baku serendah mungkin, sehingga pajak yang harus dibayar pun juga sangat minim. Sebagai upaya menekan pengeluaran perpajakan, tidak jarang perusahaan multinasional yang diduga merancang rencana supaya keuntungan dari negara yang memberikan tarif pajak tinggi bisa berpindah ke negara yang memberikan tarif pajak rendah, yang mana ini seringkali dikenal dengan mekanisme transfer pricing.

Kerjasama antar otoritas pajak di berbagai negara pada saat ini telah menjadi salah satu jalan keluar dari transfer pricing, supaya bisa memastikan bahwa perusahaan global atau perusahaan internasional ini tetap bertransaksi dengan cara yang wajar. Sehingga, secara multinasional pada saat ini sudah menerapkan yang namanya identitas wajib pajak dengan skala multinasional, supaya bisa mempermudah dalam melakukan hak dan kewajiban pajak secara adil.

Apa itu Global Tax Identity Number (TIN)?

Berdasarkan sumber dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mana dilansir dari laman resminya, bahwa Global Tax Identity Number (TIN) adalah nomor dengan 9 digit yang dipergunakan dalam aktivitas pajak. Nomor tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kewajiban pajak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan, organisasi, maupun individu, yang mana mempergunakan internal revenue service atau IRS. Global Tax Identity Number (TIN), pada umumnya memiliki sembilan digit nomor yang didalamnya terdapat karakter alfanumerik dan susunan angka.

Baca Juga: Mengenal Automated Tax Reconciliation (ATR) dan Berbagai Manfaatnya

Dengan adanya nomor Global Tax Identity Number (TIN) tersebut, ada banyak perusahaan yang tergabung menjadi satu perusahaan global akan memperoleh nomor Global Tax Identity Number (TIN) yang sama. Tetapi, hanya dibedakan dari kode negara perusahaan multinasional tersebut berada, serta nomor cabang/afiliasi/permanent establishment dari suatu badan usaha yang terdapat pada perusahaan global tersebut.

Apa Saja Manfaat Global Tax Identity Number (TIN)?

Tentu saja terdapat berbagai manfaat dengan adanya identitas wajib pajak secara multinasional ini, antara lain:

• Mempermudah pemerintah untuk mengawasi dan mengetahui penyetoran kewajiban pajak dari semua wajib pajak. Setiap wajib pajak yang memberikan nomor identitas pajak pada berkas yang berkaitan dengan perpajakan maupun ketika memperoleh banyak fasilitas fiskal, pastinya proses yang dilakukan tersebut akan bisa diketahui oleh pemerintah.
• Meminimalkan risiko terjadinya praktik transfer pricing yang mungkin saja merugikan untuk banyak negara.
• Memudahkan perusahaan pada saat ingin mengajukan pinjaman kredit sebagai modal usahanya.
• Memudahkan perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari fasilitas, pajak sehingga bisa memberikan kredibilitas yang baik terhadap bisnis yang dijalankan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, profesi Front End developer semakin banyak diminati. Pengembang front-end bertanggung jawab untuk menciptakan tampilan dan nuansa serta interaksi pengguna di website dan aplikasi. Namun, seperti profesi lainnya, front-end developer juga diwajibkan membayar pajak atas penghasilannya.

Artikel ini akan membahas bagaimana keuntungan yang Anda dapat dalam serta keunggulan Anda pada bidang perpajakan dengan brevet pajak tentang pajak penghasilan front-end developer secara mendalam, pajak penghasilan front-end developer di Indonesia, termasuk perhitungan, kewajiban, dan cara melaporkannya.

Kewajiban Pajak Front-End Developer

Front-end developer, baik yang bekerja sebagai karyawan tetap, freelancer, atau kontraktor independen, memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Kewajiban ini meliputi pemotongan pajak (PPh) dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak.

Pajak penghasilan bagi pegawai tetap

Bagi front-end developer yang bekerja sebagai pegawai tetap di perusahaan, pajak penghasilan (Pasal 21 PPh) dipotong oleh pemberi kerja. Pengusaha diharuskan memotong pajak langsung dari gaji bulanan karyawan dan menyetorkannya ke kantor pajak. Pemotongan ini didasarkan pada penghasilan kotor yang diterima karyawan, termasuk gaji pokok, tunjangan, dan bonus.

Pajak Penghasilan bagi Freelancer atau Kontraktor Independen

Bagi front-end developer yang bekerja sebagai freelancer atau kontraktor independen, perhitungan dan pembayaran pajak dilakukan secara mandiri. Pendapatan yang diterima dari klien dianggap sebagai pendapatan kotor, yang harus dihitung sendiri oleh para freelancer untuk menentukan pajak yang harus dibayar. Pajak penghasilan yang berlaku adalah PPh pasal 25/29.

Perhitungan Pajak Penghasilan

Perhitungan pajak penghasilan untuk front-end developer mungkin berbeda berdasarkan status pekerjaan dan total pendapatan yang diterima.

Pajak penghasilan pegawai tetap (pasal 21 PPh)

Pasal 21 Pemotongan pajak PPh bagi pegawai tetap dilakukan oleh pemberi kerja berdasarkan tarif progresif yang berlaku. Tarif ini berkisar antara 5% hingga 30% tergantung pada jumlah pendapatan tahunan.

Contoh perhitungan:

Jika seorang Front End Developer mempunyai pendapatan tahunan sebesar Rp 150.000.000, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

• Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk status lajang: Rp 54.000.000
• Penghasilan Kena Pajak (PKP): Rp 150.000.000 – Rp 54.000.000 = Rp 96.000.000

Persentase pajak:

• 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000
• 15% untuk penghasilan di atas Rp50.000.000 hingga Rp250.000.000
• Pajak yang harus dibayar:
• 5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
• 15% x Rp 46.000.000 = Rp 6.900.000
• Total pajak : Rp 2.500.000 + Rp 6.900.000 = Rp 9.400.000 per tahun

Baca Juga: Tingginya Pengangguran di Generasi Z: Akankah Pendapatan Pajak di Indonesia Terancam?

Pajak penghasilan bagi wiraswasta atau kontraktor mandiri (pasal 25/29 PPh)

Front-end developer yang bekerja sebagai freelancer atau kontraktor independen harus menangani pembayaran pajak secara mandiri. Mereka dapat menghitung pendapatan kotor dan mengurangi biaya operasional yang sah untuk menentukan pendapatan kena pajak.

Contoh perhitungan:

Jika seorang freelancer berpenghasilan Rp200.000.000 per tahun dan memiliki biaya operasional Rp50.000.000, maka perhitungannya sebagai berikut:

• Penghasilan Kena Pajak : Rp 200.000.000 – Rp 50.000.000 = Rp 150.000.000
• Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Rp 54.000.000
• Penghasilan Kena Pajak : Rp 150.000.000 – Rp 54.000.000 = Rp 96.000.000

Menggunakan tarif progresif yang sama dengan karyawan tetap:

Pajak yang harus dibayar:

• 5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
• 15% x Rp 46.000.000 = Rp 6.900.000
• Total pajak : Rp 2.500.000 + Rp 6.900.000 = Rp 9.400.000 per tahun

SPT

Pelaporan pajak dilakukan setiap tahun melalui SPT tahunan. Karyawan tetap pada umumnya menerima bukti pemotongan gaji dari pemberi kerja sebagai dasar pelaporan. Wiraswasta harus mengumpulkan sendiri semua bukti pendapatan dan pengeluaran. Laporan SPT wajib disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Pajak penghasilan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Front End Developer, baik yang bekerja sebagai pegawai tetap maupun wiraswasta. Memahami cara pajak dihitung dan dilaporkan sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan cara ini, Front End Developer dapat menjalankan profesinya dengan tenang tanpa harus khawatir dengan masalah perpajakan di kemudian hari.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk menambah wawasan tentang kebijakan perundang-undangan perpajakan. Kelas perpajakan seperti training pajak ini dibutuhkan untuk orang-orang yang ingin bekerja di dunia perpajakan maupun untuk wajib pajak yang ingin bisa mengelola kewajiban perpajakannya dengan lebih efisien lagi.

Sehingga, mengetahui tentang kebijakan pajak memang penting, namun tidak kalah penting untuk mengetahui bagaimana sistem perpajakan yang ada pada saat ini. Salah satunya adalah penerapan ATR atau Automated Tax Reconciliation. Perlu diketahui pada zaman serba digitalisasi seperti ini, teknologi yang semakin berkembang dan membantu banyak aspek kehidupan, termasuk perpajakan di dalamnya.

Ketepatan dalam menyampaikan laporan pajak bukan hanya memberikan kepastian secara hukum saja, namun akan menghindarkan perusahaan dari adanya risiko denda dan sanksi yang sangat mungkin merugikan. Inilah peran dari ATR atau Automated Tax Reconciliation berfungsi, yang mana rekonsiliasi pajak otomatis ini memiliki peran penting dalam hal teknologi untuk membantu perusahaan mengatur tata kelola rekonsiliasi pajak dengan semakin akurat dan efisien.

Apa itu Automated Tax Reconciliation (ATR)?

Apabila dilihat dari definisi sebelumnya, rekonsiliasi pajak adalah proses verifikasi, pengecekan, pencocokan antara penghitungan data keuangan yang dimiliki wajib pajak secara komersial dengan penghitungan data pajak menurut kebijakan pajak yang berlaku secara fiskal. ATR atau Automated Tax Reconciliation adalah proses regulasiliasi pajak yang memanfaatkan teknologi otomatisasi dengan banyak sumber. Sistem pajak seperti ini dapat membantu perusahaan untuk menyelaraskan antara data catatan yang dimiliki oleh otoritas pajak dan data catatan internal perusahaan.

Hal seperti ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa seluruh transaksi yang akan disampaikan dalam laporan nanti adalah akurat, serta tidak terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan yang bisa menimbulkan kendala pada kemudian hari. Selain itu, sistem ini telah dilakukan sesuai dengan kebijakan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. ATR atau Automated Tax Reconciliation menggunakan teknologi AI (Artificial Intelligence) Atau yang sering dikali dikenal dengan teknologi kecerdasan buatan dan otomasi untuk otomatiskan Seperti apa proses rekonsiliasi pajak.

Dengan kecanggihan teknologi kecerdasan buatan tersebut, sistem seperti ini bisa mengakses dan melakukan pengumpulan data keuangan dari wajib pajak menurut banyak sumber, seperti halnya kartu kredit, Bank, sistem akuntansi, dan beberapa sumber lainnya. Di samping itu, sistem seperti ini juga bisa untuk membandingkan antara data keuangan wajib pajak dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, apakah nantinya akan terdapat deteksi ketidak sesuaian antara data keuangan wajib pajak dan data dari DJP, Sehingga nantinya bisa membantu wajib pajak untuk merevisi atau memperbaiki permasalahan, serta memastikan lagi bahwa data yang ditampilkan adalah akurat.

Baca Juga: Ingin Pengembalian Pajak Anda Maksimal? Lakukan Beberapa Tips Berikut

Apa Manfaat Automated Tax Reconciliation (ATR)?

Waktu dan Tenaga Jadi Lebih Efisien

Dengan data-data yang di otomatisasi kan, tentu saja tenaga dan waktu yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk melakukan rekonsiliasi pajak secara manual sangat berkurang, sehingga wajib pajak bisa mempergunakan sisa waktu untuk fokus pada berbagai hal lainnya yang lebih penting.

Akurasi yang Semakin Meningkat

Algoritma yang sudah terprogram pada sistem ATR atau Automated Tax Reconciliation ini akan meminimalisir terjadinya risiko kesalahan manusia, sehingga tentu saja bisa memberikan peningkatan pada akurasi dan ketepatan seluruh Transaksi dan penghitungan pajak.

Transparansi

ATR atau Automated Tax Reconciliation, sistem rekonsiliasi pajak seperti ini juga dapat bermanfaat untuk menyerahkan jejak audit yang transparan dan jelas, sehingga seluruh langkah rekonsiliasi pajak bisa diperiksa dan dilacak kembali apabila memang dibutuhkan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pengangguran di kalangan Generasi Z (Gen Z) semakin menjadi sorotan di Indonesia. Generasi Z, yaitu orang-orang yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, kini mulai memasuki dunia kerja. Sayangnya, tantangan ekonomi dan perubahan lanskap industri menimbulkan hambatan besar dalam pencarian kerja mereka. Tingginya tingkat pengangguran generasi Z tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, namun juga dapat mengancam pendapatan pajak Indonesia dalam jangka panjang.

Penyebab Tingginya Pengangguran di Kalangan Generasi Z

Mengubah Lanskap Industri:

Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan besar di berbagai sektor. Otomatisasi dan digitalisasi menggantikan banyak pekerjaan konvensional, sementara lapangan kerja baru yang diciptakan memerlukan keterampilan yang berbeda dan seringkali lebih tinggi. Banyak Gen Z yang tidak siap menghadapi perubahan ini karena kurangnya pelatihan atau pendidikan yang memadai.

Pandemi Covid-19:

Pandemi COVID-19 telah memperburuk situasi ketenagakerjaan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Banyak perusahaan yang terpaksa mengurangi tenaga kerja mereka atau PHK atau bahkan menutup usahanya. Generasi Z yang baru memasuki dunia kerja berada dalam posisi yang sangat rentan, dengan sedikit pengalaman dan jaringan profesional yang terbatas.

Pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri:

Sistem pendidikan di Indonesia seringkali tidak mampu mengimbangi perubahan industri. Banyak lulusan yang memiliki keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja sehingga menyulitkan Generasi Z untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Dampak Terhadap Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak sangat bergantung pada aktivitas ekonomi yang sehat dan tingkat lapangan kerja yang tinggi. Tingginya tingkat pengangguran di kalangan Generasi Z dapat berdampak negatif terhadap penerimaan pajak melalui beberapa cara:

Pengurangan Dasar Pajak Penghasilan:

Pengangguran berarti lebih sedikit orang yang memperoleh pendapatan, yang secara langsung mengurangi basis pajak pendapatan. Generasi Z yang menganggur tidak akan membayar pajak penghasilan, yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara.

Penurunan Daya Beli:

Pengangguran juga berkontribusi terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Generasi Z yang tidak memiliki pekerjaan atau pendapatan stabil cenderung mengurangi konsumsinya. Hal ini berdampak pada penerimaan pajak dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan lainnya.

Baca Juga: Benarkah Jual Beli Emas Dikenakan PPh dan PPN 11%?

Peningkatan Beban Sosial:

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menambah beban pemerintah untuk menyediakan program kesejahteraan dan pelatihan kerja. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur terpaksa direalokasikan untuk memerangi pengangguran dan perlindungan sosial.

Solusi untuk Mengatasi Pengangguran Generasi Z

Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan:

Menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan industri merupakan langkah penting. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menyediakan program pelatihan yang relevan dan memperluas akses terhadap teknologi dan pendidikan digital.

Mendukung kewirausahaan:

Generasi Z dikenal memiliki jiwa wirausaha yang hebat. Pemerintah dapat mendukung tujuan ini dengan memfasilitasi akses terhadap modal, pelatihan usaha dan mengadopsi kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

Program magang dan kemitraan industri:

Program magang dan kemitraan industri yang efektif dapat memberi Gen Z pengalaman kerja yang berharga dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan tetap setelah lulus.

Tingginya pengangguran pada generasi Z merupakan permasalahan serius yang perlu segera diatasi. Jika situasi ini tidak ditangani dengan baik, hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan generasi muda, namun juga mengancam pendapatan pajak Indonesia dan stabilitas perekonomian di masa depan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan diperlukan untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memastikan Generasi Z berkontribusi positif terhadap perekonomian dan pembangunan negara.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak merupakan upaya yang tepat untuk diikuti oleh siapapun yang ingin menguasai wawasan perpajakan. Kelas perpajakan seperti kursus pajak ini bisa diikuti oleh orang-orang yang ingin bekerja sebagai ahli pajak maupun seorang staff pajak pada sebuah perusahaan, maupun bahkan untuk wajib pajak yang ingin bisa mengelola kewajiban perpajakannya dengan lebih efektif dan efisien lagi. Apakah pada saat ini, sebagai wajib pajak Anda ingin memaksimalkan pengembalian pajak Anda? Dapat dipastikan bahwa siapapun pasti ingin memperoleh lebih banyak pengembalian uang dari pemerintah.

Dalam hal ini, ulasan berikut ini akan memberikan berbagai tips yang mungkin bisa Anda lakukan untuk mengoptimalkan pengembalian pajak Anda.

Mempelajari Ketentuan Perpajakan

Hal pertama yang wajib Anda lakukan adalah dengan mempelajari berbagai kebijakan pajak yang berlaku pada negara yang sedang Anda tinggali. Dapat dipastikan bahwa seluruh negara mempunyai ketentuan pajak yang berbeda-beda, sehingga sangat penting untuk memiliki pemahaman atas Seperti apa sistem pajak bekerja pada negara Anda. Anda mempelajarinya dengan mengikuti kelas perpajakan seperti halnya kursus pajak, untuk mendapatkan informasi akurat mengenai kebijakan pajak.

Memanfaatkan Deduksi Pajak yang Ada

Hal selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah memanfaatkan seluruh deduksi pajak yang ada. Deduksi pajak merupakan pengurangan jumlah pendapatan Anda yang kena pajak, Sehingga nantinya akan bisa mengurangi beban pajak yang harus Anda setorkan Bahkan hingga bisa meningkatkan pengembalian pajak Anda. Terdapat beberapa contoh deduksi pajak yang mungkin bisa Anda manfaatkan, mulai dari biaya medis, biaya pendidikan, hingga sumbangan Amal. Sangat penting untuk memastikan bahwa sebagai wajib pajak Anda menyimpan seluruh bukti maupun dokumen yang relevan untuk memastikan bahwa Anda telah memenuhi syarat untuk memperoleh deduksi pajak tersebut.

Menggunakan Sistem Pajak Online

Melakukan pengisian formulir pajak bisa menjadi salah satu kewajiban yang membingungkan dan memakan banyak waktu. Inilah saatnya Anda untuk melakukan kewajiban perpajakan secara online karena bisa membantu Anda untuk melakukan pengisian formulir dengan lebih mudah dan pastinya cepat. Berbagai program tersebut tidak jarang dilengkapi dengan banyak fitur penghitungan otomatis dan pengisian secara otomatis, Yang mana pastinya akan membantu Anda untuk mencegah terjadinya kesalahan serta memberikan kepastian bahwa Anda telah mengklaim seluruh deduksi pajak yang dimiliki.

Baca Juga: DJP Coretax System (CTAS): Perubahan Baru Proses Bisnis Wajib Pajak

Memiliki Catatan Keuangan yang Akurat

Sangat penting bagi Anda untuk mempunyai catatan keuangan yang akurat selama 1 tahun penuh bahkan untuk setiap tahunnya. Hal ini meliputi menyimpan seluruh bukti tagihan, pembayaran, maupun berbagai dokumen yang berkaitan dengan keuangan lain, yang mana nantinya akan relevan untuk melakukan kewajiban perpajakan Anda. Pada saat mempunyai catatan keuangan yang akurat, Anda bisa dengan mudah untuk melacak Seperti apa riwayat keuangan dan mengklaim seluruh deduksi pajak yang bisa Anda miliki.

Di samping itu, mempunyai catatan keuangan yang akurat seperti ini efektif untuk membantu Anda melakukan penghindaran masalah atau menghindari sengketa pajak dengan otoritas pajak apabila memang Anda nantinya dipilih untuk menjalani pemeriksaan pajak.

Setelah Anda mengetahui berbagai tips atau langkah-langkah yang perlu Anda lakukan untuk memaksimalkan pengembalian pajak. Tidak kalah penting untuk mengetahui dan mempelajari seperti Apa kebijakan perpajakan yang berlaku pada saat ini. Memanfaatkan seluruh deduksi pajak yang ada, memanfaatkan program pajak online, memiliki catatan keuangan yang akurat, merupakan solusi yang bisa Anda lakukan untuk memaksimalkan pengembalian pajak Anda.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.