Posts in category: Artikel

Seiring berjalannya waktu, kebijakan perpajakan Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, dan kebutuhan pembangunan nasional. Pada artikel kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kebijakan perpajakan di Indonesia dari masa ke masa dan manfaat yang dapat diperoleh melalui training pajak bagi wajib pajak dan profesional perpajakan.

Awal Mula Perpajakan di Indonesia

Perpajakan di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Sistem perpajakan saat itu masih sederhana dan fokus pada penggalangan dana untuk kepentingan pemerintah kolonial. Pajak yang dikenakan antara lain pajak bumi dan bangunan dan pajak hasil pertanian. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem perpajakan terus berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan negara yang baru merdeka.

Era Orde Lama dan Orde Baru

Pada masa Ancien Régime (1945-1965), sistem perpajakan Indonesia belum terstruktur dengan baik. Namun berbagai upaya reformasi mulai dilakukan. Pajak penghasilan (PPh) diperkenalkan pada tahun 1950-an.

Era Orde Baru (1966-1998) membawa perubahan signifikan dalam kebijakan perpajakan di Indonesia. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui pajak untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pada tahun 1983 dilakukan reformasi besar-besaran yang dikenal dengan Paket Politik Oktober (Pakto). Salah satu dampaknya adalah diberlakukannya pajak pertambahan nilai (PPN) yang menggantikan pajak penjualan.

Era Reformasi dan Desentralisasi

Era reformasi (1998 hingga sekarang) telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam kebijakan perpajakan. Pada tahun 2000, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu tujuan utama era ini adalah desentralisasi fiskal, dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pajak daerah.

Pada tahun 2008, reformasi perpajakan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Sistem pengarsipan dan penagihan elektronik diperkenalkan untuk menyederhanakan proses pengajuan dan pembayaran pajak.

Era Digital dan Teknologi

Masuknya Indonesia ke era digital telah membawa perubahan besar dalam kebijakan perpajakan. Pemerintah mulai memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan. Inisiatif penting adalah peluncuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) online yang memungkinkan wajib pajak mengakses layanan perpajakan secara online.

Baca Juga: Ahli Mekatronik: Apakah Terkena Pajak Profesi?

Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan pajak untuk ekonomi digital, seperti pajak atas transaksi e-commerce dan layanan digital internasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada sektor-sektor yang berkembang pesat di era digital.

Manfaat Training Perpajakan

Training  perpajakan memiliki banyak manfaat bagi wajib pajak dan profesional perpajakan. Berikut adalah beberapa manfaat utama yang dapat dicapai:

• Pemahaman mendalam mengenai peraturan perpajakan: Pelatihan perpajakan membantu peserta memahami peraturan dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menghindari sanksi.
• Optimalisasi pembayaran pajak: Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan perpajakan, wajib pajak dapat mengoptimalkan pembayaran pajaknya. Hal ini termasuk memanfaatkan pengurangan pajak, kredit pajak, dan insentif pajak yang tersedia.
• Meningkatkan efisiensi administrasi: Pelatihan perpajakan mengajarkan teknik untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Hal ini mencakup penggunaan sistem pengarsipan elektronik, pembuatan faktur elektronik, dan perangkat lunak pajak lainnya.
• Mengurangi risiko kesalahan: Kesalahan dalam pengajuan pajak dapat mengakibatkan denda dan penalti. Pelatihan perpajakan membantu mengurangi risiko kesalahan dengan memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk mengajukan dengan benar.
• Pengembangan Karir: Bagi para profesional perpajakan, pelatihan perpajakan merupakan investasi penting dalam pengembangan karir. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat membuka peluang untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dan tanggung jawab yang lebih besar.
• Adaptasi terhadap Perubahan Kebijakan: Kebijakan perpajakan sering berubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik. Training pajak membantu peserta tetap up-to-date dengan perubahan terbaru dan menyesuaikan strategi perpajakan mereka.

Evolusi kebijakan perpajakan di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan dinamika ekonomi global. Dari masa kolonial hingga era digital saat ini, kebijakan perpajakan terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam sistem perpajakan. Dalam konteks ini, training pajak memainkan peran penting dalam membantu wajib pajak dan praktisi pajak memahami dan memanfaatkan kebijakan perpajakan dengan lebih baik. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi lebih optimal terhadap penerimaan negara dan pembangunan ekonomi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak merupakan kelas perpajakan yang bisa diikuti oleh siapapun yang membutuhkan pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan. Biasanya orang-orang yang membutuhkan brevet pajak ini juga merupakan orang-orang yang membutuhkan sertifikatnya. Untuk memiliki pemahaman yang luas tentang pengetahuan pajak, dalam ulasan berikut ini kita akan membahas tentang pajak hiburan, baik itu jenis dan tarifnya. Perlu diketahui bahwa hiburan adalah salah satu kebutuhan yang sering dibutuhkan oleh banyak manusia, yang mana pastinya tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari.

Ada begitu banyak jenis hiburan yang ada untuk memberikan kesenangan dan menemani waktu luang. Di tengah rutinitas dan kesibukan harian yang ada, pastinya menikmati hiburan adalah salah satu cara terbaik untuk menyegarkan pikiran dan melepaskan. Baik itu dengan hanya sekedar bermain game, menonton film di bioskop, konser, maupun bernyanyi karaoke, seluruh kegiatan seperti ini akan memberi momen relaksasi yang sangat berharga bagi tubuh dan pikiran. Dalam menikmati aktivitas hiburan seperti ini, ada kewajiban pajak yang perlu dibayarkan, yakni pajak hiburan yang termasuk sebagai salah satu kontribusi masyarakat pada negara yang didapatkan dari berbagai jenis aktivitas hiburan.

Mengenal Pajak Hiburan

Baca hiburan merupakan salah satu bentuk pajak yang dibebankan pada konsumen yang menikmati hiburan dan pelaku usaha hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyediaan hiburan dan dipungut oleh pemerintah bagian daerah yang ada di Indonesia. Telah tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2022, bahwa pajak hiburan termasuk dalam golongan pajak barang dan jasa tertentu atau yang seringkali dikenal dengan PBJT. Pajak barang dan jenis jasa tertentu sendiri merupakan jenis pajak yang dikenakan pada konsumen akhir terhadap pembelian jasa maupun barang tertentu. Sehingga, dapat diartikan bahwa pajak hiburan dipungut pada orang yang menikmati maupun menggunakan jasa atau barang tersebut.

Pengenaan Hukum Pajak Hiburan

Baca liburan telah diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 (UU 28/2009) mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau yang seringkali dikenal dengan PDRD, hingga kemudian diperbarui dalam Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022. Tetapi, untuk kebijakan teknis dari pelaksanaan pajak hiburan sendiri, sudah diatur lebih lanjut dalam Perda atau peraturan daerah pada setiap wilayah. Ajak liburan termasuk sebagai pajak daerah yang dikenakan dari warga negara oleh pemerintah daerah pada daerah-daerah tertentu.

Baca Juga: Apakah Semua Wajib Pajak Bisa Menggunakan NPPN? Ketahui Ketentuannya

Siapa Subjek Pajak Hiburan?

Ada dua jenis yang menjadi subjek pajak hiburan, pertama adalah penikmat hiburan yaitu orang-orang maupun badan yang menikmati hiburan. Kedua, penyelenggara hiburan yang merupakan badan maupun orang pribadi yang melakukan penyelenggaraan hiburan.

Apa Jenis Hiburan yang Dikenakan Pajak?

Menurut undang-undang hubungan keuangan pasal 55 antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berikut terdapat berbagai jenis dari hiburan dan jasa kesenian yang dibebankan pajak, antara lain:

• Tontonan seperti musik, film, tari, pertunjukan seni, dan/atau busana.
• Kontes seperti binaraga, kecantikan, dan lain sebagainya.
• Berbagai jenis pameran.
• Hiburan malam seperti klub malam, karaoke, diskotik, dan lain sebagainya.
• Pertunjukan sepertihalnya sulap, akrobat, sirkus, dan lain sebagainya.
• Permainan sepertihalnya pacuan kuda, permainan ketangkasan, kendaraan bermotor, golf, dan billiard.
• Relaksasi sepertihalnya pusat kebugaran atau Fitness Center, mandi uap atau spa, panti pijat, dan refleksi.
• Pertandingan olahraga.

Berapa Besaran Tarif Pajak Hiburan?

Pada umumnya, tarif pajak yang dikenakan atas hiburan adalah sebesar 10%,. Tetapi menurut Tarif pajak barang dan jasa tertentu bagi layanan hiburan, ditetapkan tarifnya minimal adalah 40% dan paling besar 75%. Apabila dilihat dari kisaran tarif seperti ini, besaran tarif pajak hiburan akan ditentukan oleh setiap pemerintah daerah dari masing-masing wilayah.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Apa itu ahli mekatronik? Insinyur mekatronika adalah profesional yang bekerja di bidang interdisipliner yang menggabungkan teknik mekanik, elektronik, kontrol, dan pemrograman komputer untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem otomasi dan robotika. Istilah dari mekatronika ini berasal dari gabungan antara kata “mekanik” dan “elektronik”. Pakar mekatronik sering bekerja di berbagai industri, termasuk manufaktur, otomotif, teknologi medis, dan elektronik konsumen.

Kursus Perpajakan dalam Perpajakan Profesional

Mengambil kursus perpajakan dapat menjadi keputusan bijak bagi para profesional mekatronik untuk memahami kewajiban perpajakan mereka dan mengelola pajak dengan lebih efektif. Mata kuliah perpajakan memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek perpajakan, antara lain peraturan perpajakan terkini, teknik penghematan pajak, dan tata cara pelaporan pajak.

Manfaat mengikuti kursus perpajakan

• Memahami Peraturan Perpajakan: Kursus perpajakan membantu para profesional memahami peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga mereka dapat memastikan kepatuhan dan menghindari denda.
• Pengoptimalan Pajak: Pelajari cara mengoptimalkan beban pajak Anda melalui perencanaan pajak yang efektif, termasuk menggunakan pengurangan dan kredit pajak yang tersedia.
• Kapasitas pelaporan perpajakan: Meningkatkan kemampuan penyusunan SPT secara akurat dan tepat waktu.
• Perencanaan keuangan yang lebih baik: Memahami implikasi pajak dari keputusan keuangan dan investasi membuat perencanaan keuangan jangka panjang menjadi lebih mudah.

Cara mengikuti kursus perpajakan

• Pilih Penyedia Kursus Terpercaya: Carilah institusi atau institut pendidikan yang menawarkan kursus perpajakan profesional dengan reputasi baik.
• Tentukan jenis kursus: Pilih kursus yang sesuai dengan kebutuhan Anda, apakah kursus dasar untuk pemula atau kursus lanjutan tentang topik tertentu.
• Pendaftaran dan Pembayaran: Daftar kursus yang dipilih dan lakukan pembayaran sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
• Ikuti kelas dengan serius: hadiri kelas secara teratur, pelajari semua modul, dan gunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada instruktur.

Tugas dan tanggung jawab ahli mekatronik

Seorang ahli mekatronika mempunyai berbagai tugas dan tanggung jawab, antara lain:

• Desain dan pengembangan sistem mekatronik: desain sistem yang mengintegrasikan komponen mekanik dan elektronik untuk aplikasi spesifik, seperti robot industri, sistem otomasi rumah, atau perangkat medis.
• Pemrograman dan Pengujian: Menulis kode untuk mengendalikan sistem mekatronik, serta melakukan pengujian untuk memastikan sistem beroperasi dengan benar dan memenuhi spesifikasi.
• Pemeliharaan dan Perbaikan: Pantau kinerja sistem, lakukan pemeliharaan rutin, dan selesaikan masalah teknis yang muncul.
• Penelitian dan Inovasi: Terus melakukan penelitian untuk meningkatkan teknologi yang ada dan mengembangkan solusi inovatif terhadap tantangan teknik.
• Kolaborasi Interdisipliner: Bekerja dengan para profesional dari bidang lain, seperti insinyur mesin, insinyur listrik, dan ilmuwan komputer untuk menciptakan sistem yang optimal dan efisien.

Baca Juga: Pengertian Istilah SARA dalam Dunia Perpajakan

Pajak Profesional untuk Ahli Mekatronik

Seperti profesi lainnya, spesialis mekatronika juga dikenakan pajak profesi. Pajak profesional adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima individu dari kegiatan profesionalnya. Di Indonesia, penghasilan yang diperoleh dikenakan pajak penghasilan (PPh) yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Bagaimana pajak profesional dipungut?

Pajak penghasilan bagi insinyur mekatronik dihitung berdasarkan tarif progresif yang berlaku terhadap penghasilan kena pajak. Langkah-langkah umumnya adalah:

• Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP): Jumlah penghasilan dikurangi biaya-biaya yang dapat dikurangkan, seperti biaya operasional, iuran pensiun dan pemotongan lainnya.
• Penerapan tarif pajak: Tarif pajak progresif diterapkan pada PKP. Di Indonesia tarifnya bervariasi antara 5% hingga 30%, tergantung besarnya penghasilan kena pajak.
• Pembayaran pajak: Pajak yang terutang dibayarkan melalui sistem perpajakan yang telah ditetapkan, misalnya melalui pemotongan pajak oleh pemberi kerja atau pembayaran sendiri oleh wiraswasta.

Ahli mekatronik adalah profesional yang memainkan peran penting dalam industri yang menggabungkan mekanik, elektronik, dan pemrograman. Seperti profesional lainnya, mereka juga dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan mereka. Memahami dan mengelola pajak profesi dapat dilakukan dengan lebih baik melalui kursus pajak, yang menawarkan berbagai manfaat seperti pemahaman regulasi, optimalisasi pajak, dan kemampuan pelaporan yang lebih baik. Dengan demikian, ahli mekatronik dapat menjalankan profesi mereka dengan lebih efisien dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak merupakan kelas perpajakan yang wajib diikuti oleh orang-orang yang ingin mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas seputar kebijakan perundang-undangan perpajakan. Hal ini karena memang pelatihan pajak khusus dipersiapkan untuk orang-orang yang ingin bekerja di dunia perpajakan. Maka dari itu, tidak mengetahui apa NPPN atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Biasanya, wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pekerjaan bebas maupun usahanya sendiri, sekaligus wajib pajak badan wajib untuk melakukan pembukuan.

Pembukuan seperti ini penting karena bisa memberikan penyediaan informasi yang akurat dan detail tentang penghasilan wajib pajak, yang dibutuhkan untuk menetapkan kewajiban pajak dengan adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak itu sendiri. Tetapi, perlu diketahui bahwa tidak semua wajib pajak bisa menyelenggarakan pembukuannya dengan baik dan benar. Maka dari itu, pemerintah telah memberikan pengecualian tertentu untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan dari kewajiban untuk melakukan pembukuan.

Apa yang Dikecualikan dan Kewajiban Pembukuan?

Pengajuan ini umumnya berlaku untuk wajib pajak pribadi yang melakukan usaha maupun pekerjaan bebas dengan memiliki peredaran bruto tahunan yang tidak mencapai Rp4,8 miliar. Pemerintah menemukan solusi dengan menerbitkan NPPN atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto supaya bisa semakin memudahkan perhitungan penghasilan neto untuk wajib pajak yang bersangkutan.

Apa itu NPPN?

Perlu diketahui bahwa kebijakan tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN telah tercantum dalam UU PPh (Undang-Undang Pajak Penghasilan) pasal 14 ayat 1 dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) pasal 1 angka 6, yang mengatur tentang Seperti apa cara pembukuan dan pencatatan untuk tujuan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan NPPN sebagai pedoman yang mana terus disempurnakan supaya bisa dimanfaatkan untuk menentukan besaran dari penghasilan neto. Norma Penghitungan Penghasilan Neto ini dipergunakan jika tidak terdapat penghitungan yang lebih baik, Misalnya ketika tidak ada pembukuan yang lengkap.

Namun, tidak semua pihak bisa memanfaatkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Hanya diperbolehkan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak mencapai atau tidak lebih dari Rp4,8 miliar. Wajib pajak ini wajib untuk memberitahukan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto pada DJP dalam kurun waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Pemberitahuan harus disampaikan paling lambat 3 bulan sejak terdaftar maupun akhir tahun pajak, apabila ingin wajib pajak baru saja terdaftar menjadi wajib pajak, tergantung seperti apa yang terjadi lebih dahulu.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Digital Hingga Mei 2024 Capai Rp24,99 Triliun

Wajib Melakukan Pencatatan Peredaran Bruto

Wajib pajak yang memanfaatkan norma penghitungan peredaran bruto tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan pencatatan peredaran brutonya. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari pencatatan ini supaya mempermudah penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung penghasilan neto itu sendiri. Jika wajib pajak tidak melakukan penyampaian pemberitahuan penggunaan NPPN dalam waktu yang telah ditentukan tersebut, maka bisa saja wajib pajak ini dianggap memilih untuk merancang pembukuannya.

Apabila dalam pemeriksaannya ditemukan bahwa wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang melaksanakan usaha maupun pekerjaan bebas, baik itu tidak maupun tidak sepenuhnya melakukan pembukuan maupun tidak bersedia memperlihatkan berbagai bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya pun akan dihitung dengan mempergunakan NPPN. Perincian lebih lanjut tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto bisa ditemukan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2021, dan PER-17/PJ/2015.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Dalam konteks umum, SARA sering merujuk pada suku, agama, ras, dan antargolongan. Namun dalam dunia perpajakan, LEP tidak mempunyai arti yang sama. Dalam bidang perpajakan, istilah yang digunakan lebih bersifat teknis dan berkaitan dengan administrasi, regulasi, dan kebijakan perpajakan.

Brevet Pajak

Surat keterangan perpajakan merupakan surat keterangan yang diberikan kepada orang yang telah menyelesaikan pelatihan dan lulus ujian yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang perpajakan disebut sebagai brevet pajak. Sertifikasi ini secara umum terdiri dari beberapa tingkatan yaitu Brevet A, Brevet B, dan Brevet C yang masing-masing mencakup berbagai aspek perpajakan dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks.

Dalam dunia perpajakan, istilah “SARA” yang merujuk pada Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan tidak secara langsung digunakan atau relevan. Istilah SARA lebih umum digunakan dalam konteks sosial dan politik untuk mengidentifikasi dan membahas isu-isu yang berkaitan dengan diskriminasi atau ketegangan sosial berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Dalam konteks perpajakan, istilah yang lebih relevan biasanya berkaitan dengan terminologi teknis dan hukum yang digunakan untuk mengatur, mengelola, dan menegakkan peraturan pajak. Beberapa contoh istilah dalam perpajakan meliputi:

• PKP (Pengusaha Kena Pajak): Orang pribadi atau badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN.
• PPh (Pajak Penghasilan): Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, baik dari pekerjaan, usaha, maupun investasi.
• PPN (Pajak Pertambahan Nilai): Pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam proses distribusi dari produsen ke konsumen.
• NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak): Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.

Penting untuk memahami bahwa perpajakan adalah bidang yang diatur oleh hukum dan kebijakan yang spesifik, yang berfokus pada pengumpulan pendapatan untuk negara dan pengaturan ekonomi melalui pajak. Tidak ada kaitan langsung antara isu SARA dalam konteks sosial dengan terminologi dan praktik perpajakan.

Ketentuan Pajak Baru

Dalam dunia perpajakan, perkembangan peraturan dan kebijakan yang dinamis sering kali memunculkan istilah-istilah baru. Istilah-istilah tersebut penting untuk dipahami oleh para profesional perpajakan agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hubungan Antara Brevet Pajak dan Istilah Perpajakan Baru

Pentingnya memahami istilah-istilah perpajakan baru erat kaitannya dengan keberadaan paten perpajakan. Sertifikasi paten perpajakan bertujuan untuk memastikan bahwa para profesional di bidang ini memiliki pengetahuan terkini dan mendalam tentang peraturan dan ketentuan perpajakan. Berikut beberapa alasan mengapa paten perpajakan menjadi penting dalam konteks perubahan dan munculnya istilah-istilah baru dalam perpajakan:

• Pembaruan pengetahuan: Program Paten Pajak terus diperbarui untuk mencakup peraturan dan kebijakan terkini. Dengan menyelesaikan pelatihan yang dipatenkan, peserta dapat memastikan pengetahuannya selalu terkini, termasuk memahami istilah-istilah baru yang muncul.

Baca Juga: Apa itu PTKP 2024 Bagi Wajib Pajak? Dan Bagaimana Aturan Terbarunya

• Peningkatan keterampilan: Brevet Pajak menawarkan pelatihan yang komprehensif dan mendalam tentang berbagai aspek perpajakan. Hal ini memungkinkan para profesional untuk meningkatkan keterampilan mereka, termasuk kemampuan mereka untuk memahami dan menerapkan istilah-istilah baru dalam praktik sehari-hari.
• Kepatuhan terhadap peraturan: Memahami istilah-istilah baru sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang selalu berubah. Dengan memegang paten, profesional perpajakan dapat lebih mudah mengidentifikasi dan mematuhi peraturan baru, sehingga mengurangi risiko ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan sanksi atau denda.
• Keterampilan analitis yang lebih baik: Istilah-istilah baru sering kali berhubungan dengan konsep atau kebijakan yang kompleks. Pelatihan paten pajak membantu para profesional mengembangkan keterampilan analitis yang lebih baik, sehingga mereka dapat memahami implikasi dari ketentuan baru ini dan memberikan nasihat yang tepat kepada klien atau perusahaan tempat mereka bekerja.

Contoh Istilah Perpajakan Baru

Berikut beberapa contoh istilah baru yang mungkin muncul dalam dunia perpajakan:

• Tax Holiday: Insentif pajak yang diberikan kepada pelaku usaha baru selama jangka waktu tertentu untuk mendorong investasi.
• Faktur Elektronik: Faktur elektronik nantinya akan digunakan dalam sistem perpajakan modern guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.
• Transfer Pricing: Menetapkan harga dalam transaksi antar perusahaan dalam satu grup untuk tujuan perpajakan.

Dalam dunia perpajakan, pemahaman terhadap istilah-istilah baru sangatlah penting untuk menjamin kepatuhan dan efisiensi dalam melaksanakan tugas perpajakan. Paten perpajakan memainkan peran penting dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memahami dan menerapkan istilah-istilah ini. Dengan cara ini, para profesional perpajakan dapat selalu mengikuti peraturan dan kebijakan perpajakan yang selalu berubah dan memberikan layanan terbaik kepada klien atau bisnis tempat mereka bekerja.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak adalah salah satu bentuk dari kelas perpajakan yang bisa membantu anda untuk mempunyai pemahaman dan wawasan yang luas seputar kebijakan perundang-undangan perpajakan. Hal tersebut dikarenakan training pajak nantinya akan memberikan Anda berbagai materi tentang perpajakan dasar hingga beberapa tingkatan pengetahuan pajak lainnya. Tentu saja dalam hal ini, juga tidak kalah penting mengetahui berbagai berita perpajakan yang sedang hangat diperbincangkan, seperti halnya mengenai penerimaan pajak hingga Bulan Mei Tahun 2024 ini. Pada era digital yang sudah semakin berkembang pesat seperti saat ini, tentu saja sektor ekonomi digital menyumbang peran yang sangat penting dalam dunia perekonomian global, termasuk untuk Indonesia di dalamnya.

Bagaimana cara bisnis beroperasi bukan satu-satunya yang berubah karena pertumbuhan pesat dari transaksi digital, melainkan juga menuntut pemerintah untuk melakukan adaptasi kebijakan fiskal yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Penerapan pajak sendiri pada sektor ekonomi digital termasuk sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara, sekaligus memberikan kepastian keadilan dan kesetaraan untuk seluruh pelaku usaha. Tercatat hingga 31 Mei 2024, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak sudah menerima penerimaan negara atau pajak dari sektor usaha ekonomi digital, yang mana mencapai Rp24,99 triliun.

Penerimaan tersebut asalnya adalah dari banyak jenis Pajak yang dipungut pada sektor ekonomi digital, seperti halnya pajak fintech, PPN atau pajak pertama nilai, pajak crypto, dan pajak terhadap transaksi pengadaan jasa maupun barang melalui SIPP (Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah)

Pajak Digital yang Diterima Hingga Mei 2024

Penerimaan pajak yang paling besar adalah berasal dari PPN atau pajak pertambahan nilai atas PMSE atau perdagangan melalui sistem elektronik, yang mana mencapai Rp20,15 triliun. Pajak yang satu ini dilakukan pemungutannya dari 157 pelaku usaha yang mana telah ditunjuk oleh pemerintah, lebih tepatnya terdapat 172 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang sudah ditetapkan menjadi pengusaha kena pajak atau pemungut pajak pertambahan nilai. Dari besaran pajak yang telah didapatkan dari PMSE yakni rp20,15 triliun tersebut, setoran pada tahun 2020 adalah dengan total Rp731,4 miliar, pada tahun 2021 sebesar Rp3,90 triliun, menginjak tahun setelahnya sebesar Rp5,51 triliun, di tahun 2023 mencapai Rp6,76 triliun, hingga di  tahun 2004 berjalan ini telah mencapai Rp3,25 triliun.

Baca Juga: Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Tahu Besaran PTKP Tahun 2024

Pajak dari sektor kriptopo memberikan sumbangan angka yang signifikan dari jumlah penerimaan total Rp746,16 miliar.Penerimaan tersebut terdiri dari Rp20046,45 miliar di tahun 2022, di tahun 2023 sebesar Rp220,83 miliar, serta di tahun 2024 ini mencapai Rp278,88 miliar.Pajak crypto ini termasuk di dalamnya adalah pajak pertambahan nilai dalam negeri dengan total Rp394,82 miliar yang berasal dari transaksi pembelian crypto pada exchanger, serta PPh 22 atau pajak penghasilan pasal 22 yakni sejumlah Rp351,34 miliar yang berasal dari transaksi penjualan pada exchanger.

Di samping itu, pajak yang diterima terhadap transaksi pengadaan jasa maupun barang melalui SIPP (Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah) pastinya juga berkontribusi secara besar dalam penerimaan pajak tahun ini, yaitu sebesar Rp1,99 triliun. Diketahui bahwa penerimaan tersebut asalnya adalah dari Tahun 2022 yaitu sebesar Rp402,38 miliar, tahun 2023 sebesar Rp1,12 miliar, dan di tahun 2024 ini sebesar Rp469,4 miliar.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Penghasilan bebas pajak (PTKP) merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan Indonesia. PTKP merupakan jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan (PPh), sehingga wajib pajak hanya akan dikenakan pajak atas penghasilan di atas pagu PTKP. Memahami PTKP dan peraturan terbarunya sangat penting bagi wajib pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Mengikuti pelatihan pajak sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami peraturan terbaru, termasuk perubahan dalam PTKP. Pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan dapat membantu wajib pajak mengurangi risiko kesalahan, mengoptimalkan perencanaan pajak, dan meningkatkan kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian, pelatihan pajak bukan hanya investasi dalam pengetahuan, tetapi juga dalam kepatuhan dan efisiensi pengelolaan kewajiban pajak.

Pengertian PTKP

PTKP adalah jumlah penghasilan yang dibebaskan dari pajak, sehingga hanya penghasilan di atas PTKP saja yang dikenakan PPh. Tujuan utama PTKP adalah memberikan keringanan pajak kepada wajib pajak orang pribadi, khususnya yang berpendapatan rendah, guna meringankan beban pajak yang ditanggungnya.

Peraturan PTKP Tahun 2024

Setiap tahunnya, pemerintah dapat menyesuaikan besaran PTKP berdasarkan kondisi perekonomian dan kebutuhan masyarakat. Untuk tahun 2024, wajib pajak harus diberitahu tentang beberapa perubahan penting.

Peningkatan Jumlah PTKP

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang baru, besaran PTKP pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Peningkatan ini bertujuan untuk beradaptasi dengan inflasi dan kebutuhan hidup layak. Berikut besaran PTKP terbaru:

• Wajib pajak orang pribadi: Rp 60.000.000 per tahun
• Tambahan bagi Wajib Pajak yang sudah menikah: Rp 6.000.000 per tahun
• Biaya tambahan tiap tanggungan: Rp 6.000.000 per tahun (maksimal tiga tanggungan)

Penerapan Teknologi untuk Menghitung Pajak

Pemerintah juga meningkatkan penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan. Pada tahun 2024, wajib pajak dapat mengakses platform online untuk menghitung dan melaporkan pajaknya dengan lebih mudah dan akurat. Sistem ini dirancang untuk meminimalkan kesalahan dalam perhitungan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Baca Juga: Memanfaatkan Teknologi AI dalam Manajemen Pengetahuan Coretax oleh DJP

Pemantauan dan Penegakan Hukum yang Lebih Ketat

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Hal ini termasuk penggunaan data dan analisis untuk mendeteksi ketidakpatuhan serta peningkatan kolaborasi dengan berbagai institusi untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.

Manfaat PTKP bagi Wajib Pajak

PTKP memberikan beberapa manfaat penting bagi wajib pajak, antara lain:

• Mengurangi beban pajak: Berkat keberadaan PTKP, wajib pajak berpendapatan rendah tidak dihadapkan pada beban pajak yang terlalu besar, sehingga mereka dapat lebih memenuhi kebutuhan pokoknya.
• Mendorong kepatuhan perpajakan: PTKP yang cukup besar mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan penghasilannya, karena mereka yakin pajak yang dikenakan adil dan proporsional.
• Meningkatkan kesejahteraan: Dengan adanya PTKP, daya beli masyarakat dapat meningkat, karena pendapatan bebas pajak dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.

PTKP merupakan instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang bertujuan untuk memberikan keringanan pajak kepada wajib pajak orang pribadi. Untuk tahun 2024, pemerintah mengumumkan peningkatan jumlah PTKP serta beberapa inisiatif lain seperti penerapan teknologi dalam penghitungan pajak dan peningkatan pengawasan. Dengan memahami dan memanfaatkan PTKP dengan baik, maka wajib pajak dapat mengelola kewajiban perpajakannya dengan lebih efisien dan adil.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak dapat membantu Anda untuk memahami kebijakan perundang-undangan perpajakan dengan lebih tepat. Bahkan nantinya pada kursus pajak ini anda akan memperoleh sertifikat perpajakan yang seringkali dikenal dengan brevet pajak. Pastinya untuk mempunyai pengetahuan yang luas mengenai perundang-undangan dan kebijakan perpajakan, pastinya dengan mengikuti pelatihan perpajakan seperti ini sangat akan membantu anda, terlebih ketika ingin mengetahui penghasilan mana yang harus dibebankan pajak dan mana penghasilan yang tidak perlu. Oleh karena itu, ulasan Berikut ini akan membantu anda memahami Seperti apa konsep ptkp atau Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Mengenal PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

PTKP merupakan besaran dari pendapatan seseorang wajib pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPh atau pajak penghasilan. Besaran dari Penghasilan Tidak Kena Pajak telah tercantum dalam PMK atau Peraturan Menteri Keuangan dan dipergunakan untuk memperhitungkan PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21. Semakin besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pajak penghasilan yang harus dibayarkan juga akan semakin kecil, maupun sebaliknya Apabila penghasilan wajib pajak tidak mencapai besaran dari Penghasilan Tidak Kena Pajak yang telah ditetapkan, maka wajib pajak tersebut tidak akan mendapatkan pengenaan PPh pasal 21 dengan tarif yang sesuai atau yang berlaku.

Sebaliknya, apabila penghasilan wajib pajak melebihi Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan, maka dari penghasilan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan yang mana dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak sendiri merupakan penghasilan neto sesudah dikurangkan dengan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak. Telah tercantum dalam pasal 7 UU No. 36 Tahun 2008, bahwa Jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari pembebanan PPh 21. Penghasilan tidak kena pajak dipergunakan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk memperoleh Jumlah penghasilan neto, yang mana nantinya akan dikenakan PPh 21.

Jumlah dari Penghasilan Tidak Kena Pajak sendiri pada umumnya akan seringkali berubah-ubah setiap tahunnya, hal ini tergantung pada ketentuan yang dirancang oleh otoritas pajak melalui peraturan Menteri Keuangan atau PMK, yang mana Peraturan Menteri Keuangan adalah dasar dari ketentuan pelaksanaan perundang-undangan PPh. Pada tahun 2024 sendiri, mengenai pajak penghasilan terakhir diubah dalam UU No. 7 Tahun 2021 mengenai Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Tetapi, tidak terdapat perubahan dalam besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberlakukan di tahun 2023.

Baca Juga: 30 Juni 2024, Jangan Sampai Terlewat Tenggat Akhir Pemadanan NIK-NPWP

Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak terbaru masih sama seperti yang tercantum pada PMK 11/2016 mengenai Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Setiap orang wajib pajak pribadi atau wajib pajak individu yang memiliki status belum kawin dan tidak mempunyai tanggungan, yakni Rp54 juta per tahunnya atau setara dengan Rp4,5 juta perbulan. Apabila wajib pajak orang pribadi mempunyai penghasilan yang kurang dari nilai tersebut, maka tidak ada kewajibannya untuk membayar pajak atas PPh pasal 21, namun perlu diketahui bahwa wajib pajak tersebut harus tetap melakukan penyampaian laporan surat pemberitahuan tahunan.

Apabila penghasilan dari wajib pajak telah melebihi Rp4,5 juta dalam satu bulannya, maka wajib pajak tersebut harus melakukan pembayaran PPh 21, sebab penghasilan tahunan mereka pasti sudah lebih dari besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan. Dengan mengikuti kursus pajak, dapat dipastikan Anda akan mendapatkan pengetahun mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak seperti ini.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak merupakan suatu upaya yang bisa dilakukan oleh seseorang yang ingin memiliki pengetahuan yang luas tentang kebijakan pajak. Karena dengan brevet pajak ini nantinya pesertanya akan diberikan tentang materi perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan. Perundang-undangan perpajakan ini tentu saja wajib diketahui untuk orang-orang yang ingin bekerja di dunia perpajakan maupun ingin mengelola kewajiban perpajakannya dengan lebih efisien lagi. Oleh karena itu, mengetahui berbagai berita dan informasi perpajakan tentu saja juga tidak kalah penting.

Seperti halnya sangat penting untuk mengetahui batas akhir pemadaman NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), yaitu pada tanggal 30 juni tahun 2024 ini. Semakin dekatnya tenggat batas waktu pemadanan NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), membuat masyarakat wajib tahu mengenai Informasi seperti ini. Pemerintah sudah memberikan penerapan untuk batas waktu pemadanan Sampai Akhir Juni 2024. Setelah itu, pemerintah memiliki rencana untuk menerapkan kebijakan pemadaman secara serentak mulai 1 Juli 2024 nanti.

Seluruh wajib pajak orang pribadi maupun seluruh masyarakat Indonesia yang melakukan pemadaman NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) mempunyai kewajiban untuk segera melakukan penyelesaian kegiatan ini.

Tujuan Pemadanan NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Dasar hukum dari NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) telah tertulis pada UU No. 7 Tahun 2021 pasal 2 ayat 3 mengenai UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan)Tujuan dari adanya kebijakan tersebut adalah supaya bisa memberikan ketertiban administrasi pajak bagi semua lapisan masyarakat yang berperan sebagai wajib pajak. Dengan adanya pemadaman seperti ini, menjadi Harapan bahwa nantinya bisa tercipta sistem administrasi pajak yang semakin efisien dan lebih terintegrasi.

Apa Saja Risiko Jika Tidak NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)?

Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak, memberikan peringatan pada masyarakat terhadap beberapa konsekuensi yang didapatkan apabila tidak melakukan pemadaman NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan tepat waktu, antara lain:

Tarif Pajak yang Lebih Tinggi

Masyarakat yang belum melakukan pemadaman NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) akan dianggap tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak. Hal ini akan berakibat pada tarif PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21 akan dibebankan dengan lebih tinggi, yakni 20% lebih tinggi dibandingkan dengan tarif normalnya. Hal ini dapat dipastikan akan memberikan beban pajak yang lebih banyak untuk ditanggung oleh masyarakat.

Baca Juga: Mengenal Apa itu Global Tax Identity Number (TIN) dan Berbagai Manfaatnya

Terbatasnya Akses Layanan Pajak Elektronik

Masyarakat yang belum memadankan NIK (Nomor Induk Kependudukan) menjadi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), maka tidak akan bisa mengakses layanan pajak elektronik yang telah disediakan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai layanan tersebut meliputi pembayaran pajak, hingga pelaporannya yang sangat penting untuk menunjang kepatuhan perpajakan.

Tidak Bisa Memanfaatkan CTAS (Core Tax Administration System)

Di sisi lain, orang-orang juga tidak dapat memanfaatkan sistem administrasi pajak yang baru, yaitu CTAS (Core Tax Administration System) maupun TAM (Taxpayer Account Management),Yang mana memberikan penyediaan banyak kemudahan dalam melakukan pengelolaan akun pajak.Bahkan akses untuk beberapa layanan yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta juga bisa saja terhambat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) ke dalam pengembangan manajemen dalam suatu pengetahuan pada sistem administrasi perpajakan pada pusat atau Coretax Administration System (CTAS). Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses manajemen pengetahuan, memberikan akses informasi yang mudah dan cepat dari berbagai sumber. Mengikuti pembelajaran terkait dengan perpajakan dengan mengikuti kursus pajak dapat memberikan kita untuk menjadi seorang konsultan atau bahkan seorang ahli perpajakan dimana kita sebagai seorang ahli pajak akan mempunyai kelebihan serta mendapatkan informasi yang lebih akurat dan update terkait dengan perpajakan.

Staf ahli Menteri Keuangan bidang pengaturan dan penegakan hukum perpajakan, Iwan Djuniardi mengatakan, penggunaan AI bertujuan untuk mempercepat proses diseminasi pengetahuan. Berkat AI, informasi yang diperoleh dari pegawai DJP dan pihak lain dapat diakses dengan lebih cepat dan mudah. Hal ini penting untuk mempercepat proses pemahaman dan pelatihan manajemen pengetahuan.

Di era digital saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) RI telah mengambil langkah maju dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pengelolaan pengetahuan khususnya dalam hal Coretax. Coretax merupakan sistem database perpajakan yang berperan penting dalam pengelolaan informasi dan proses perpajakan di Indonesia. Penerapan teknologi AI pada Coretax memberikan berbagai dampak positif, mulai dari peningkatan efisiensi hingga pengelolaan data yang lebih baik.

Peningkatan Efisiensi Melalui Analisis Data Otomatis

Salah satu keunggulan utama teknologi Coretax AI adalah kemampuannya melakukan analisis data secara otomatis. AI dapat mengidentifikasi pola pada data transaksi perpajakan yang sangat besar dan kompleks lebih cepat dibandingkan manusia. Hal ini membantu DJP untuk mendeteksi kemungkinan penyimpangan pajak atau peluang penghindaran pajak dengan lebih efektif.

Penggunaan algoritma AI juga memungkinkan DJP melakukan prediksi terhadap perilaku wajib pajak berdasarkan data historis yang ada. Misalnya, AI dapat membantu menentukan risiko pemungutan pajak setiap entitas bisnis secara lebih akurat, sehingga memberikan dasar yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan strategis terkait pemeriksaan pajak.

Manajemen Pengetahuan yang Lebih Efektif

Selain itu, teknologi AI juga berkontribusi terhadap pengelolaan pengetahuan di DJP yang lebih efektif. Dengan memanfaatkan teknik seperti pemrosesan bahasa alami (NLP), sistem AI dapat mengelola dan mengatur dokumen hukum, peraturan, dan pedoman perpajakan dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan petugas pajak mengakses informasi relevan dengan lebih cepat dan akurat ketika mereka membutuhkannya.

Penerapan chatbot berbasis AI juga membantu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak. Chatbot ini dapat memberikan jawaban instan atas pertanyaan umum perpajakan, mengarahkan pengguna ke informasi yang benar, dan bahkan membantu mereka mengisi formulir pajak secara online.

Baca Juga: Panduan Lengkap: Pajak Bisnis untuk Telesales

Peningkatan Keamanan Data

Dalam konteks manajemen pengetahuan Coretax, keamanan data sangatlah penting. DJP menggunakan teknologi AI untuk memperkuat sistem keamanannya. AI dapat mengidentifikasi pola anomali yang mencurigakan dalam akses atau penggunaan data, sehingga memungkinkan deteksi dini potensi ancaman keamanan siber.

Selain itu, penggunaan teknologi blockchain yang terintegrasi dengan AI juga dapat meningkatkan keamanan dan transparansi proses pendaftaran dan pelaporan pajak. Teknologi ini dapat mencatat transaksi secara terdesentralisasi dan aman, sehingga mengurangi risiko manipulasi data atau penipuan.

Tantangan dan Perkembangan di Masa Depan

Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan teknologi AI dalam manajemen pengetahuan Coretax, penerapannya bukannya tanpa tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah perlunya sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola dan mengembangkan sistem AI ini.

Ke depan, DJP diharapkan terus mengembangkan kemampuan teknologi AI, termasuk memanfaatkan kemajuan pembelajaran mesin dan analisis data untuk meningkatkan akurasi dan daya tanggap sistem Coretax. Kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi juga dapat menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi teknologi AI untuk keperluan perpajakan dalam negeri.

Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi AI dalam pengelolaan pengetahuan Coretax oleh DJP Indonesia telah membawa perubahan positif yang signifikan. Mulai dari peningkatan efisiensi operasional hingga keamanan data yang lebih baik, teknologi ini telah membuka peluang baru untuk meningkatkan kinerja dan layanan perpajakan. Dengan terus mengadopsi dan mengembangkan teknologi tersebut, DJP dapat memperkuat posisinya dalam mengelola sistem perpajakan yang lebih modern, adaptif dan efisien di era digital.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.