Kupas Tuntas Manfaat Besar dari Training Pajak bagi Bisnis Modern

Kupas Tuntas Manfaat Besar dari Training Pajak bagi Bisnis Modern

Training Pajak – Dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif serta aturan yang terus berubah, edukasi tentang fondasi akuntansi menjadi penting bagi perusahaan saat ini. Meski seringkali terabaikan, Training Pajak adalah kunci untuk membangun keuangan yang kokoh, memastikan terlaksananya hukum, serta mengoptimalkan potensi keuntungan bisnis.

Memahami Pembaruan Terbaru dalam Aturan Pajak

Salah satu ciri utama bisnis modern yaitu kemampuan beradaptasi secara cepat terhadap perubahan, termasuk di bidang perpajakan. Aturan pajak di Indonesia sering diperbarui secara berkala, bahkan dalam waktu singkat. Tanpa pembaruan yang memadai, perusahaan berisiko melakukan kesalahan administrasi yang dapat berakhir pada sanksi atau denda. Pelatihan pajak membekali karyawan serta manajemen dengan informasi terbaru, memungkinkan antisipasi dan penerapan aturan perubahan dengan segera.

Menekan Risiko Kesalahan Serta Potensi Denda

Tidak sedikit pun kerugian bisnis yang muncul akibat kesalahan kecil dalam pencatatan atau pelaporan pajak. Kesalahan pengisian formulir, pelanggaran dalam mematuhi aturan, atau bahkan kesalahpahaman tentang insentif pajak, semua bisa menimbulkan masalah serius berupa sanksi administratif atau bahkan tuntutan hukum. Dengan mengikuti pelatihan pajak, setiap anggota tim dapat meningkatkan ketelitian serta akurasi dalam administrasi perpajakan, sehingga risiko kesalahan dan denda dapat diminimalkan.

Memaksimalkan Pemanfaatan Insentif juga Fasilitas Pajak

Banyak aturan perpajakan terbaru yang sebenarnya menawarkan beragam kemudahan, insentif, atau fasilitas bagi perusahaan yang memenuhi persyaratan. Sayangnya, tidak semua perusahaan mampu memanfaatkannya secara maksimal. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau ketidaktahuan akan peluang yang ada. Pelatihan membuka wawasan baru tentang pajak dan memberi strategi praktis untuk memaksimalkan seluruh potensi fasilitas dan insentif pajak yang tersedia bagi bisnis Anda.

Administrasi yang Efisien dengan Bantuan Teknologi

Bisnis modern tidak dapat dipisahkan dari penggunaan teknologi, termasuk dalam pengelolaan pajak. Banyak sistem administrasi serta pelaporan pajak berbasis perangkat lunak atau layanan online yang dapat membantu proses, namun pemanfaatannya memerlukan keahlian khusus. Training pajak tidak hanya membahas aturan, tetapi juga memperkenalkan teknologi terbaru serta praktik terbaik dalam pengelolaan pajak yang efisien. Hasilnya, proses administrasi jadi lebih sederhana , cepat, serta mengurangi risiko kesalahan.

Baca Juga: Update Aturan Pajak 2025: Siapkah Anda? Ikuti Kursus Eksklusifnya!

Meningkatkan Reputasi Perusahaan di Mata Publik

Kepatuhan dan kualitas pelaporan pajak tidak hanya penting dari sudut pandang keuangan, tetapi juga sangat mempengaruhi reputasi bisnis Anda di mata investor, mitra bisnis, regulator, dan masyarakat. Perusahaan yang dikenal disiplin dan patuh terhadap aturan perpajakan dinilai lebih profesional, kredibel, dan memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar. Melalui pelatihan pajak, tim keuangan perusahaan Anda akan tampil lebih kompeten dalam menghadapi audit maupun proses administrasi, sehingga reputasi bisnis semakin terjaga.

Menyebarkan Kompetensi SDM Juga Peluang Karir

Pelatihan pajak tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada pengembangan karir setiap individu dalam organisasi. Pengetahuan serta keterampilan perpajakan yang diperoleh jadi modal penting untuk mendukung jenjang karir yang lebih tinggi, baik di bidang keuangan, akuntansi, maupun manajemen. Dengan SDM yang ahli dalam urusan perpajakan, perusahaan bisa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan strategi di masa depan.

Oleh karena itu, mari kita mulai melihat Training pajak sebagai bentuk investasi yang berharga, bukan hanya sebagai pengeluaran belaka. Jangan sampai perubahan aturan atau potensi masalah administrasi justru menjadi penghalang bagi kemajuan bisnis Anda.

Karena untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Masih Bingung Kenapa Harus Bayar Pajak? Cari Tahu Manfaat Besar Pajak & Rahasia Pengelolaannya di Sini!

Masih Bingung Kenapa Harus Bayar Pajak? Cari Tahu Manfaat Besar Pajak & Rahasia Pengelolaannya di Sini!

Brevet Pajak – Pernahkah Anda bertanya-tanya, “Mengapa kita harus membayar pajak?” saat menjalani aktivitas sehari-hari? Atau mungkin, “Apakah benar-benar ada manfaat dari membayar pajak setiap bulan?” Pertanyaan, “Untuk apa sebenarnya uang yang kita bayarkan sebagai pajak digunakan?” bahkan lebih menarik. Jangan khawatir, Anda bukan satu-satunya yang pernah memikirkan topik-topik ini. Ide yang sama juga pernah terlintas di benak banyak orang Indonesia. Sebenarnya, sikap sinis sering muncul, terutama di hadapan layanan publik yang kurang memadai atau infrastruktur yang tidak merata.

Mari kita luangkan waktu sejenak untuk menganalisis situasi ini lebih mendalam sebelum menarik kesimpulan, mengapa pajak diperlukan dan apa manfaatnya bagi semua orang? Anda bisa memahami berbagai kebijakan pajak yang lainnya dengan mengikuti brevet pajak. Sebab, dalam kelas perpajakan seperti brevet pajak ini akan memberikan Anda berbagai materi tentang peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia.

Pajak: Kontribusi Sejati, Bukan Hanya Kewajiban

Secara singkat, pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh wajib pajak kepada pemerintah, yang kemudian digunakan untuk kepentingan umum. Penting untuk menyadari bahwa pajak tidak seperti iuran koperasi yang langsung masuk ke kantong Anda. Sebaliknya, pajak bekerja di belakang layar sambil memberikan banyak manfaat. Bayangkan jika uang pajak digunakan setiap kali Anda menggunakan jalan tol yang mulus, menyeberangi jembatan yang menghubungkan dua kota, mengunjungi taman kota, atau melihat anak-anak di sekolah umum. Gaji guru, tenaga medis, petugas keamanan, subsidi bahan bakar, dan bantuan sosial juga didanai oleh uang pajak. Oleh karena itu, pajak memengaruhi kehidupan sehari-hari kita meskipun kita tidak menerima “pengembalian” atas pembayarannya.

Ke Mana Uang Pajak Pergi?

“Ke mana uang pajak pergi?” adalah pertanyaan yang sering menarik perhatian. Jawabannya cukup umum. Pemerintah mengalokasikan dana pajak untuk, diantaranya:

  • Membangun fasilitas umum seperti jalan, jembatan, bendungan, dan bandara.
  • Menyediakan layanan keamanan, kesehatan, dan pendidikan.
  • Memberikan bantuan keuangan dan dukungan sosial kepada daerah miskin.
  • Membantu anggaran daerah untuk memastikan pertumbuhan yang adil.
  • Negara akan kesulitan membiayai semua inisiatif ini tanpa pajak. Anggaran Negara (APBN) sebenarnya bergantung pada pajak.
  • Ada landasan hukum yang kokoh untuk pajak.

Baca Juga: Bagaimana Cara Daftar NPWP Melalui Sistem Coretax?

Beberapa orang mungkin masih bertanya, “Apakah negara berhak mewajibkan warga negara untuk membayar pajak?” Menurut Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “undang-undang mengatur pajak dan pungutan wajib lainnya untuk kepentingan negara,” hal ini memang diatur oleh undang-undang. Sebagai tanggapan, sejumlah undang-undang pajak telah disahkan untuk mengatur berbagai jenis pajak dan metode pengumpulannya. Di antara yang paling signifikan adalah:

  • Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh)
  • Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  • Undang-Undang Pajak Pengadaan Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Undang-Undang Pajak Tanah dan Bangunan (PBB)
  • Undang-Undang Pajak Stempel
  • Undang-Undang Pengadilan Pajak

Pengumpulan Pajak dengan Undang-Undang Surat Perintah Paksa

Tujuan dari semua aturan ini adalah untuk mengawasi sistem perpajakan yang tertib, adil, dan transparan, bukan untuk menakut-nakuti. Kita sedang memajukan pembangunan negara dengan membayar pajak. Meskipun perubahan tersebut mungkin tidak terlihat saat ini, perubahan tersebut terjadi seiring waktu. Oleh karena itu, Anda harus berhenti bertanya, “Mengapa kita harus membayar pajak?” karena jawabannya jelas: karena kita peduli dengan masa depan negara ini. Anda dapat memperbarui pemahaman Anda mengenai kebijakan pajak terbaru dengan mengikuti brevet pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Update Aturan Pajak 2025: Siapkah Anda? Ikuti Kursus Eksklusifnya!

Update Aturan Pajak 2025: Siapkah Anda? Ikuti Kursus Eksklusifnya!

Kursus Pajak – Tahun 2025 menjadi momen penting bagi para pelaku bisnis, profesional, serta masyarakat umum di Indonesia. Pemerintah kembali melakukan perubahan signifikan pada aturan perpajakan, mulai dari penyesuaian tarif, tata cara pelaporan, hingga penambahan jenis pajak baru yang menyasar ranah digital dan ekonomi kreatif. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan kontribusi negara, namun juga menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang belum sepenuhnya memahami seluk-beluk regulasi pajak terbaru. Untuk itu, mengikuti Kursus pajak menjadi suatu hal yang sangat menguntungkan.

Mengapa Perubahan Aturan Pajak 2025 Mempengaruhi Banyak Pihak?

Penyesuaian pajak 2025 tidak sekedar menambah pasal atau mengatur tarif. Beberapa poin penting yang perlu Anda ketahui antara lain:

  • Tarif PPh dan PPN terbaru: Pemerintah memperbarui skema tarif untuk menyesuaikan dengan situasi ekonomi nasional dan global.
  • Pajak Digital: Pajak atas transaksi digital semakin meningkat, berdampak pada pelaku UMKM yang berjualan secara online hingga perusahaan teknologi besar.
  • Teknologi dan Pelaporan: Adanya digitalisasi sistem pelaporan dan pembayaran pajak melalui aplikasi resmi, memudahkan sekaligus mempelajari pemahaman lebih dari wajib pajak.

Perubahan di atas tentu membawa risiko jika tidak diikuti dengan edukasi yang tepat. Denda dan sanksi administratif mengancam siapa saja yang abai atau salah dalam menerapkan aturan terbaru. Bagaimana Anda menyikapi perubahan ini?

Jalan Terbaik: Mengikuti Kursus Pajak

Di tengah perubahan, solusi efektif untuk mempersiapkan diri adalah dengan mengikuti Kursus Pajak yang didesain khusus menghadapi update 2025. Kursus ini menawarkan pemahaman praktis dan strategi, memperkaya wawasan, dan memberikan pembaruan yang sulit Anda dapatkan hanya dengan membaca undang-undang saja.

Baca Juga: Karyawan HRD Wajib Tahu: Pentingnya Brevet Pajak dalam Dunia Kerja

Apa yang Anda Dapatkan dari Kursus Pajak 2025?

  • Materi ter-update: Disusun dan disampaikan oleh praktisi serta konsultan pajak berpengalaman yang mengikuti perkembangan evolusi terkini.
  • Simulasi kasus riil: Latihan studi kasus sesuai aturan baru, baik untuk bisnis, profesi bebas, maupun pekerja lepas.
  • Pelatihan pengisian SPT dan perhitungan pajak: Pelatih didampingi, peserta diajarkan langsung menggunakan aplikasi pelaporan online yang diwajibkan pemerintah 2025.
  • Forum diskusi eksklusif: Tanya jawab interaktif terkait kendala di lapangan, solusi dari narasumber ahli, dan networking antar peserta yang berasal dari sektor beragam.

Siapa yang Wajib Mengikuti Kursus Ini?

  • Pelaku bisnis kecil hingga besar yang ingin tetap mematuhi pajak dan terlindungi dari risiko denda.
  • Karyawan bagian keuangan dan akuntansi yang bertanggung jawab atas pelaporan dan administrasi pajak.
  • Konsultan pajak, freelancer, dan profesional yang wajib update demi menjaga reputasi dan kredibilitas profesi.
  • UMKM dan pelaku digitalyang memanfaatkan marketplace atau media sosial sebagai saluran penjualan.

Untuk itu, kuasai aturan pajak baru bersama komunitas pembelajar proaktif. Jadikan 2025 tahun di mana Anda siap menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru dengan pengetahuan pajak yang kokoh. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Bagaimana Cara Daftar NPWP Melalui Sistem Coretax?

Bagaimana Cara Daftar NPWP Melalui Sistem Coretax?

Pelatihan pajak bisa menjadi upaya terbaik bagi Anda yang ingin memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan pajak. Sebab, pelatihan pajak akan memberikan Anda segudang materi perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia. Per 1 Januari 2025, layanan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah secara resmi diimplementasikan melalui sistem administrasi pajak inti oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tujuan implementasi sistem Coretax adalah memberikan akses kepada wajib pajak terhadap berbagai layanan yang akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam menjalankan hak dan kewajiban pajak mereka.

Menurut situs web resmi DJP, Coretax adalah sistem administrasi layanan yang ramah pengguna yang dioperasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Reformasi Sistem Administrasi Pajak, pembentukan Coretax merupakan bagian dari Proyek Peremajaan Sistem Administrasi Pajak Inti (PSIAP). Tujuan utama adalah untuk menciptakan basis data wajib pajak dengan mengidentifikasi dan memasukkan informasi tentang semua wajib pajak—perorangan, badan usaha, lembaga pemerintah, dan wajib pajak lainnya—ke dalam Sistem Administrasi Pajak Inti (SIAP) guna memastikan bahwa semua proses terintegrasi secara otomatis dan prosedur administrasi pajak menjadi lebih cepat, efisien, dan optimal.

Pendaftaran Wajib Pajak Menggunakan Coretax

Semua prosedur pendaftaran pajak baru, baik untuk individu maupun entitas, kini dapat diselesaikan secara omnichannel melalui coretaxdjp.pajak.go.id sejak sistem Coretax diimplementasikan. Dengan menggunakan layanan terbaru ini, pendaftaran NPWP dapat diselesaikan kapan saja dan dari mana saja tanpa perlu mengunjungi Kantor Pajak (KPP) secara fisik. Persyaratan Pendaftaran NPWP Coretax

Berikut ini adalah dokumen dan detail yang perlu disiapkan sebelum mendaftar NPWP melalui Core Tax:

  • Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan untuk melakukan verifikasi karena memerlukan nomor NIK yang tertera pada KTP.
  • Kartu Keluarga (KK), untuk memverifikasi status perkawinan dan detail keluarga;
  • Kode OTP/verifikasi dan informasi pajak lainnya hanya dapat dikirim ke nomor telepon dan alamat email yang aktif;
  • Rincian mengenai usaha atau kegiatan wajib pajak, termasuk kode klasifikasi usaha (KLU);
  • Foto wajib pajak diperlukan untuk verifikasi identitas dan akan dibandingkan dengan data dari Kantor Catatan Sipil (Dukcapil); alamat tempat tinggal atau alamat hukum wajib pajak, yang dimasukkan saat pendaftaran.

Baca Juga: Ini Panduan Wajib Pajak Pribadi: Cara Daftar, Hitung, dan Lapor Pajak yang Benar

Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak Perseorangan

Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai cara wajib pajak perseorangan menggunakan sistem Core Tax untuk mendaftar secara online untuk NPWP:

Langkah Pendaftaran

  • Untuk mengakses halaman Pajak Dasar, kunjungi https://coretaxdjp.pajak.go.id/.
  • Langkah 2 yakni dari layar login Portal Wajib Pajak, pilih “Daftar di sini.”
  • Untuk mendaftar NPWP, pilih jenis wajib pajak “Perorangan” jika Anda belum pernah memiliki akun DJP Online.
  • Setelah itu, sistem akan menanyakan, “Apakah wajib bagi wajib pajak untuk memiliki NIK?” Jika Anda adalah pemilik Nomor Identitas Nasional (NIK) yang terdaftar, maka jawabannya adalah “Ya, Wajib Pajak memiliki NIK.”
  • Akan ada dua opsi pendaftaran: “Aktivasi NIK” untuk menandai NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan “Pendaftaran Saja” jika hanya Coretax yang diperlukan dan NIK tidak perlu ditandai sebagai NPWP.

Wajib Pajak yang memiliki akun DJP Online yang aktif dapat mendaftar

  • Fitur “Lupa Kata Sandi” dapat digunakan untuk mendaftar Coretax untuk pertama kali oleh Wajib Pajak yang sudah memiliki akun DJP Online.
  • Untuk mereset kata sandi, berikan informasi verifikasi (nomor telepon terdaftar atau alamat email);
  • Setelah berhasil memperbarui kata sandi, Anda akan diminta untuk menetapkan frasa sandi. DJP akan mengirimkan email atau SMS dengan tautan untuk mereset kata sandi.
  • Lanjutkan untuk masuk ke sistem Coretax.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Karyawan HRD Wajib Tahu: Pentingnya Brevet Pajak dalam Dunia Kerja

Karyawan HRD Wajib Tahu: Pentingnya Brevet Pajak dalam Dunia Kerja

Brevet Pajak – Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin sengit, para ahli di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) diharapkan memiliki kemampuan lebih dari sekadar mengelola staf. Salah satu skill yang makin dicari adalah pemahaman mendalam soal perpajakan, khususnya lewat sertifikasi Brevet Pajak. Kenapa ini jadi penting? Berikut ulasan lengkapnya.

Sebenarnya, Apa Itu Brevet Pajak?

Brevet Pajak itu program pelatihan khusus yang membekali peserta dengan ilmu mendalam, baik teori maupun praktik, tentang perpajakan. Mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sampai info terbaru soal aturan pajak di Indonesia. Sertifikat Brevet Pajak jadi bukti sah jika seseorang kompeten di bidang pajak dan diakui luas di dunia kerja.

Kenapa HRD Wajib Paham Brevet Pajak?

HRD Punya Peran Penting dalam Manajemen Pajak Karyawan

HRD tak hanya merekrut dan mengelola karyawan, tapi juga bertanggung jawab atas hitung serta laporan pajak, misal PPh 21 atas gaji, tunjangan, dan fasilitas yang diterima staf. Salah mengelola pajak bisa menimbulkan masalah besar , mulai dari denda sampai sanksi hukum buat perusahaan.

Paham Perubahan Aturan yang Terus Bergerak

Aturan perpajakan di Indonesia sering banget berubah. HRD yang menguasai materi Brevet Pajak akan lebih siap menghadapi perubahan aturan, jadi bisa membuat kebijakan kerja yang pas dan menguntungkan bagi perusahaan.

Efisiensi Biaya serta Rencana Pajak

Dengan ilmu Brevet Pajak, HRD bisa membuat rencana pajak (tax Planning ) yang lebih oke, hemat pengeluaran, dan potensi menghindari denda karena salah lapor. Ini juga membantu perusahaan memaksimalkan kebijakan dan manfaat bagi karyawan.

Keunggulan Kompetitif dan Nilai Lebih di Mata Atasan

HRD profesional yang memiliki sertifikasi Brevet Pajak akan dianggap lebih jago dan siap kasih kontribusi yang besar. Sertifikasi ini jadi nilai plus yang berbeda dari kandidat lain saat proses naik jabatan atau rekrutmen internal.

Baca Juga: Mengapa UMKM Wajib Ikut Pelatihan Pajak? Ini Manfaat dan Dampaknya!

Keuntungan Brevet Pajak bagi HRD

  • Meningkatkan Kemampuan Diri: Brevet Pajak tak hanya perdalam ilmu soal pajak, tapi juga tingkatkan rasa percaya diri saat menghadapi audit atau pemeriksaan pajak.
  • Mempermudah Ambil Keputusan: Ilmu perpajakan yang cukup membuat HRD lebih berhati- hati saat merancang kebijakan terkait upah, tunjangan, dan fasilitas karyawan.
  • Mendukung Pengembangan Karier: Sertifikat Brevet Pajak membuka peluang karir di berbagai sektor, termasuk perusahaan besar, kantor akuntan, hingga instansi pemerintah.
  • Persiapan Jadi Konsultan Pajak: Buat HRD yang mau mengembangkan karir, Brevet Pajak itu fondasi penting untuk ikut Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP).

Studi Kasus: HRD dan Tantangan Perpajakan

Banyak HRD profesional yang masih mikir urusan pajak itu tugas bagian keuangan atau akuntansi. Padahal, hampir semua kebijakan kerja, mulai dari gaji, bonus, sampaifasilitas karyawan, memiliki kaitan erat dengan aturan perpajakan. HRD yang tidak paham aspek pajak berisiko membuat kebijakan yang salah dan merugikan perusahaan.

Brevet Pajak: Investasi Ilmu di Era Digital Saat ini

Ikut pelatihan Brevet Pajak jadi semakin mudah melalui kelas online, video pembelajaran, dan komunitas profesional. HRD bisa belajar fleksibel sesuai waktu luang tanpa gangguan kerja utama. Banyak lembaga pelatihan juga nawarin pembelajaran interaktif dan info terbaru soal aturan, jadi materi yang didapat selalu relevan dengan kebutuhan industry.

Karena untuk menjadi HRD yang paham akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Ini Panduan Wajib Pajak Pribadi: Cara Daftar, Hitung, dan Lapor Pajak yang Benar

Ini Panduan Wajib Pajak Pribadi: Cara Daftar, Hitung, dan Lapor Pajak yang Benar

Training Pajak – Seorang individu yang diwajibkan untuk melaporkan dan membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak dikenal sebagai wajib pajak pribadi. Karena mencakup sebagian besar populasi produktif, termasuk karyawan, pekerja lepas, peserta UMKM, dan profesional seperti dokter dan konsultan, istilah ini sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Anda bisa mengelola perpajakan dengan baik ketika mengikuti kelas perpajakan seperti training pajak.

Sebab, dalam training pajak Anda akan memperoleh begitu banyak materi perpajakan, sehingga lebih memahami bagaimana cara mengurus pajak. Langkah pertama dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara efektif serta menggunakan pendapatan pajak untuk mendukung pembangunan nasional adalah memahami konsep wajib pajak pribadi.

Mengenal Wajib Pajak

Setiap individu yang memiliki penghasilan, baik dari sumber di dalam maupun di luar negeri, yang wajib mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dianggap sebagai wajib pajak pribadi. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pendaftaran sebagai wajib pajak wajib dimiliki oleh setiap orang yang memperoleh penghasilan melebihi Batas Penghasilan Bebas Pajak (PTKP).

WPDN atau Wajib Pajak dalam Negeri

Seseorang yang tinggal di Indonesia atau memiliki kehadiran fisik di sana dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri. Seseorang yang memenuhi salah satu syarat berikut diklasifikasikan sebagai WPDN:

  • Tinggal secara permanen atau tidak terbatas di Indonesia atau memiliki domisili di Indonesia.
  • Menghabiskan lebih dari 183 hari di Indonesia dalam periode 12 bulan, baik secara berturut-turut maupun tidak.
  • WPDN wajib membayar pajak atas seluruh penghasilannya sebagai wajib pajak dalam negeri, terlepas dari apakah penghasilan tersebut berasal dari Indonesia atau luar negeri (penghasilan global).

Subjek Pajak Asing (WPLN)

Subjek pajak asing, di sisi lain, adalah orang yang tidak tinggal secara permanen di Indonesia. Orang yang memenuhi salah satu syarat berikut dikategorikan sebagai WPLN:

  • Tidak tinggal di Indonesia atau tinggal di sana kurang dari 183 hari dalam periode 12 bulan, tetapi menggunakan Tempat Usaha Tetap (PE) untuk melakukan kegiatan komersial atau ekonomi di sana.

Baca Juga: Rahasia Sukses PKP! Cara Cerdas Klaim Kredit Pajak Masukan

Klasifikasi Wajib Pajak

Klasifikasi Wajib Pajak berikut ini mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak:

  • Seorang wanita yang menikah dan, berdasarkan putusan pengadilan, dikenakan pajak secara terpisah karena tinggal terpisah dikenal sebagai Wajib Pajak Perorangan Terpisah (HB).
  • Harta Terpisah Seorang suami dan istri yang dikenakan pajak secara terpisah karena perjanjian tertulis tentang pembagian penghasilan dan harta sebelum atau setelah pernikahan dikenal sebagai wajib pajak perorangan (PH).
  • Meskipun tidak tinggal terpisah atau memiliki harta terpisah, seorang wanita yang menikah yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban pajaknya secara mandiri dari suaminya dikenal sebagai Wajib Pajak Pribadi yang Memilih Terpisah (MT).

Tugas Utama Wajib Pajak Pribadi

Empat tanggung jawab utama yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak individu adalah sebagai berikut:

  • Mendaftar untuk mendapatkan NPWP: Mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan mendaftar di Direktorat Jenderal Pajak adalah langkah pertama untuk menjadi wajib pajak individu yang sah.
  • Hitung Pajak Sendiri: Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), wajib pajak individu bertanggung jawab untuk menghitung penghasilan bruto, penghasilan kena pajak, dan tarif pajak yang berlaku.
  • Pembayaran Pajak: Pembayaran dilakukan melalui bank atau saluran resmi lainnya ke kas negara. Menurut undang-undang pajak, keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pembayaran dapat dikenakan denda atau sanksi.
  • Lapor SPT Pajak Tahunan: Pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) merupakan kewajiban penting selain perhitungan dan pembayaran pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Mengapa UMKM Wajib Ikut Pelatihan Pajak? Ini Manfaat dan Dampaknya!

Mengapa UMKM Wajib Ikut Pelatihan Pajak? Ini Manfaat dan Dampaknya!

Pelatihan Pajak – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) punya peran krusial dalam perekonomian Indonesia. Sayangnya, banyak pelaku UMKM yang memandang pajak itu rumit, bikin takut, bahkan sering diabaikan. Padahal kalau paham betul soal pajak, justru itu bisa jadi kunci buat mengembangkan dan menjaga bisnis tetap jalan. Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan pemahaman ini adalah dengan ikut Pelatihan pajak.

Mengapa Pelatihan Pajak Penting Membuat UMKM?

Pelatihan itu pajak bukan sekedar formalitas, tapi kebutuhan dasar buat pelaku UMKM. Ini beberapa alasan kenapa pelatihan pajak itu penting banget :

Meningkatkan Pengetahuan dan Kepatuhan

Masih banyak UMKM yang belum paham betul soal kewajiban pajaknya. Melalui pelatihan, pelaku usaha jadi mengetahui jenis pajak apa saja yang harus dibayar, bagaimana cara lapornya, dan kapan batas waktu pembayarannya. Ini mencegah bantu kesalahan administrasi yang bisa menimbulkan sanksi atau denda.

Mengurangi Risiko Sanksi dan Denda

Seringnya, UMKM kena sanksi pajak itu karena enggak tahu. Dengan pelatihan, pelaku usaha bisa menghindari kesalahan fatal yang bisa merugikan bisnis mereka, misalnya salah lapor atau telat bayar pajak.

Pelatihan Pengelolaan Keuangan

Biasanya, pelatihan pajak juga membahas soal pengelolaan keuangan yang baik. Jadi, UMKM bisa lebih mudah memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, serta bikin laporan keuangan yang rapi.

Meningkatkan Kredibilitas Bisnis

UMKM yang rajin membayar pajak bakal lebih dipercaya sama mitra bisnis, investor, dan lembaga keuangan. Ini membuka peluang lebih besar untuk dapat pendanaan atau kerja sama bisnis.

Manfaat Nyata Pelatihan Pajak buat UMKM

Pelatihan pajak kasih dampak positif yang signifikan bagi UMKM, di antaranya :

Bisnis Lebih Rapi dan Terorganisir

Kalau paham soal pajak, UMKM bisa mengelola administrasi bisnis dengan lebih rapi. Setiap transaksi dicatat dengan baik, jadi mudah membuat laporan pajak dan audit internal.

Mendukung Pertumbuhan Bisnis

Kepatuhan pajak sering jadi syarat utama dalam program pemerintah, seperti bantuan modal, pelatihan lanjutan, dan akses ke pasar digital. UMKM yang patuh pajak lebih mudah ikut program ini dan mengembangkan bisnisnya .

Baca Juga: Upgrade Skill Staff Anda: Training Pajak yang Membuka Peluang Baru

Siap Menghadapi Era Digital

Pemerintah terus mendorong digitalisasi layanan pajak, mulai dari e-filing hingga e-billing. Pelatihan membantu UMKM beradaptasi dengan sistem digital ini, sehingga proses pelaporan dan pembayaran pajak lebih mudah dan efisien .

Menghindari Masalah Hukum

Enggak patuh pajak bisa bikin masalah hukum yang mengancam bisnis. Dengan ikut pelatihan, UMKM bisa pastiin bisnis mereka berjalan sesuai aturan yang berlaku, jadi tidak kena risiko hukum.

Dampak Positif Pelatihan Pajak Jangka Panjang

Pelatihan pajak enggak cuma kasih manfaat jangka pendek, tapi juga berdampak jangka panjang buat UMKM, kayak :

  • Bisnis Lebih Berkelanjutan: Pengelolaan pajak yang baik membuat bisnis lebih stabil dan siap menghadapi tantangan ekonomi .
  • Meningkatkan Nilai Bisnis: Kalau suatu saat mau jual atau cari investor, bisnis yang tertib pajak punya nilai jual yang lebih tinggi di mata calon pembeli atau investor .
  • Kontribusi pada Negara: Dengan membayar pajak dengan benar, UMKM ikut berkontribusi pada pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Yuk, Mulai Sekarang ! Jangan biarkan masalah perpajakan jadi batu sandungan bagi perkembangan bisnis Anda, terlebih lagi sampai harus membayar denda atau melewatkan peluang berharga. Dengan pelatihan pajak, UMKM bisa berkembang lebih jauh dan lebih kompetitif di era modern ini ! UMKM yang taat pajak turut berkontribusi pada pembangunan negara sekaligus meraih manfaat bisnis yang melimpah.

Karena untuk menjadi pelaku UMKM yang paham akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Rahasia Sukses PKP! Cara Cerdas Klaim Kredit Pajak Masukan

Rahasia Sukses PKP! Cara Cerdas Klaim Kredit Pajak Masukan

Kursus Pajak – Ketika menjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), Wajib Pajak Badan (PKP) dapat menggunakan kredit pajak masukan untuk mengurangi jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar. Manfaat ini hanya tersedia, bagaimanapun, jika kredit pajak masukan memenuhi persyaratan formal dan substansial. Untuk menjamin keabsahan kredit dan menghindari manipulasi kredit yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, kedua persyaratan tersebut harus dipenuhi. Kursus pajak dapat menjadi metode pembelajaran pajak terbaik bagi Anda yang ingin menambahkan wawasan pajak seperti di atas. Bahkan kursus pajak akan sangat tepat untuk diikuti oleh seseorang yang ingin terjun di dunia kerja perpajakan.

Persyaratan Resmi Kredit Pajak Masukan

Persyaratan formal menekankan pada detail administratif dan keakuratan catatan pajak, terutama faktur pajak. Menurut Pasal 13(5) Undang-Undang PPN, peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan teknis yang terkait, kredit pajak masukan hanya dapat diberikan jika berasal dari faktur pajak yang sah dan secara formal lengkap.

Persyaratan Faktur Pajak yang Memenuhi Persyaratan Resmi

Faktur pajak memenuhi kriteria formal apabila memuat detail berikut, seperti halnya yang tercantum dalam PER-11/PJ/2025:

  • Identitas penjual (nama, alamat, dan NNPWP)
  • Identitas pembeli atau penerima jasa
  • Jenis, jumlah, harga jual atau pembayaran, dan diskon produk atau jasa
  • Jumlah PPnBM dan PPN yang dipungut
  • Nama dan tanda tangan penandatangan yang berwenang.

Jika terdapat ketidaksesuaian dalam informasi di atas atau penjual tidak menyediakan faktur pajak, faktur tersebut tidak memenuhi kriteria formal dan PPN masukan di dalamnya tidak dapat dikreditkan.

Batas Waktu dan Penundaan Pengkreditan

Berdasarkan PMK 18/PMK.03/2021 dan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN, faktur pajak yang memenuhi kriteria formal harus dikreditkan paling lambat tiga periode pajak berikutnya. Selama belum dilakukan audit dan uang tersebut belum dikapitalisasi atau dibebankan sebagai aset, pengkreditan masih dapat dilakukan jika batas waktu tersebut terlampaui dengan memperbaiki SPT Masa PPN. Karena pajak masukan masih dalam jendela tiga periode pajak, PT Jawa Hati dapat melakukan pengkreditan dengan cara mengajukan SPT Masa PPN April 2024 (jika belum diajukan) atau memperbaiki SPT Masa PPN Januari-Maret 2024.

Baca Juga: Kenali Contoh Faktur Pajak Dianggap Tidak Diterbitkan dan Terlambat Dibuat Menurut PER-11/PJ/2025

Syarat Penting untuk Pengkreditan Pajak Masukan

Isi dan makna transaksi yang menjadi dasar pajak masukan terkait dengan kebutuhan material. Interaksi dengan operasi perusahaan dan hubungan dengan pasokan yang dikenakan PPN merupakan dua prinsip utama yang mendasari pemenuhan persyaratan material.

Biaya yang Terkait dengan Operasi Bisnis

Hanya ketika biaya yang dikeluarkan untuk barang atau jasa erat kaitannya dengan operasi bisnis, pajak masukan dapat dikreditkan. Hal ini mencakup biaya yang terkait dengan pemasaran, distribusi, produksi, dan manajemen, di antara aktivitas lainnya. Misalnya, pembelian bahan baku oleh produsen, layanan pengiriman produk ke distributor, atau biaya layanan cloud untuk operasi komersial.

Hubungan dengan Pengiriman yang Kena PPN

Sebuah pengeluaran tidak dapat dikreditkan jika tidak terkait dengan pengiriman yang kena PPN, meskipun terkait dengan operasi bisnis. Oleh karena itu, kredit pajak masukan hanya dapat digunakan untuk memfasilitasi pengiriman barang atau jasa yang dikenakan PPN. Di sisi lain, biaya pengiriman yang bebas PPN atau tidak dikenakan PPN tidak memenuhi syarat untuk dikreditkan.

Aturan Tambahan: Tidak Diperbolehkan Mengkreditkan

Pajak masukan tidak dapat dikreditkan dalam beberapa keadaan, meskipun persyaratan formal dan material terpenuhi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Upgrade Skill Staff Anda: Training Pajak yang Membuka Peluang Baru

Upgrade Skill Staff Anda: Training Pajak yang Membuka Peluang Baru

Training Pajak – Di era bisnis yang semakin dinamis, kemampuan staff dalam memahami dan mengelola pajak menjadi salah satu kunci sukses perusahaan. Pajak bukan lagi sekadar kewajiban, tetapi juga peluang untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan membuka jalan bagi pertumbuhan bisnis. Melalui Training Pajak yang tepat, staff Anda tidak hanya akan lebih percaya diri dalam menjalankan tugas, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perusahaan.

Manfaat Training Pajak untuk Staff dan Perusahaan

Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas

Training pajak dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan terbaru, teknik pelaporan, serta strategi optimalisasi pajak. Staff yang terlatih akan lebih teliti dalam mengelola dokumen, menghindari kesalahan administratif, dan mampu memberikan solusi atas permasalahan pajak sehari-hari.

Mengurangi Risiko Kesalahan dan Sanksi

Kesalahan dalam pelaporan pajak bisa berakibat fatal, mulai dari denda hingga pemeriksaan pajak yang memakan waktu dan biaya. Dengan mengikuti training, staff akan lebih memahami prosedur yang benar, sehingga risiko kesalahan dapat diminimalkan. Hal ini tentu berdampak positif pada reputasi dan keuangan perusahaan.

Adaptasi terhadap Perubahan Regulasi

Peraturan perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan. Staff yang tidak update akan kesulitan menyesuaikan diri, sehingga perusahaan berisiko tidak patuh terhadap aturan yang berlaku. Training pajak membantu staff selalu mengikuti perkembangan terbaru dan siap menghadapi tantangan regulasi.

Membuka Peluang Karier

Staff yang memiliki keahlian di bidang perpajakan memiliki nilai tambah di mata perusahaan. Kemampuan ini membuka peluang promosi, rotasi jabatan, atau bahkan menjadi konsultan internal yang sangat dibutuhkan perusahaan. Dengan skill pajak yang mumpuni, staff dapat berkembang bersama perusahaan.

Materi Training Pajak yang Relevan

Training pajak yang efektif biasanya mencakup:

  • Dasar-dasar perpajakan: Pengantar jenis pajak, objek dan subjek pajak, serta kewajiban perpajakan perusahaan.
  • Teknik pelaporan pajak: Cara pengisian SPT, penggunaan aplikasi e-filing, dan tips menghindari kesalahan umum.
  • Update regulasi terbaru: Perubahan undang-undang, aturan pajak digital, dan insentif perpajakan.
  • Studi kasus dan simulasi: Pembelajaran berbasis kasus nyata agar staff siap menghadapi situasi di lapangan.

Baca Juga: Rahasia Sukses Menguasai Pajak: Kursus Praktis untuk Pebisnis Cerdas

Kenapa Harus Segera Mengikuti Training Pajak?

  • Persaingan bisnis semakin ketat: Perusahaan membutuhkan staff yang adaptif dan serba bisa.
  • Audit pajak makin sering dilakukan: Kesiapan staff adalah kunci menghadapi audit dengan tenang.
  • Teknologi perpajakan berkembang pesat: Staff perlu memahami tools digital terbaru agar pekerjaan lebih efisien.

Pilih Training Pajak yang Tepat untuk Staff Anda

Pastikan Anda memilih Training pajak yang diselenggarakan oleh lembaga terpercaya, dengan pengajar berpengalaman dan materi yang selalu update. Training yang interaktif, dilengkapi studi kasus, dan memberikan sertifikat akan menjadi nilai tambah bagi staff dan perusahaan.

Sehingga meng-upgrade skill staff melalui Training pajak bukan sekadar investasi, tetapi langkah strategis untuk membuka peluang baru bagi perusahaan. Staff yang terampil di bidang pajak akan membantu perusahaan tumbuh lebih sehat, efisien, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Karena sekarang ini menjadi staff yang paham akan pajak merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kenali Contoh Faktur Pajak Dianggap Tidak Diterbitkan dan Terlambat Dibuat Menurut PER-11/PJ/2025

Kenali Contoh Faktur Pajak Dianggap Tidak Diterbitkan dan Terlambat Dibuat Menurut PER-11/PJ/2025

Brevet Pajak – Ada batas waktu yang ketat untuk menerbitkan faktur pajak dalam praktik perpajakan. Jika faktur pajak dianggap telah diterbitkan tanpa penundaan yang signifikan, hal ini merupakan pelanggaran serius. Topik ini secara khusus diatur oleh PER-11/PJ/2025, khususnya Pasal 59. Anda dapat menguasai pemahaman tentang kebijakan perpajakan seperti ini ketika Anda mengikuti brevet pajak. Karena pada kelas perpajakan seperti brevet pajak Anda akan mendapatkan berbagai macam materi tentang perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia.

Kapan Faktur Pajak Tidak Dianggap Telah Diterbitkan?

Pasal 59(1) PER-11/PJ/2025 menyatakan bahwa jika faktur pajak diterbitkan lebih dari tiga bulan setelah tanggal jatuh tempo, faktur tersebut dianggap tidak pernah diterbitkan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 31(2) atau Pasal 32(3) mengenai waktu penerbitan faktur, khususnya saat Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) diserahkan, atau saat pembayaran diterima, mana yang lebih dahulu.

Denda bagi Entitas Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 14(4) Undang-Undang Administrasi Pajak, entitas kena pajak (PKP) yang tidak mengirimkan faktur dalam batas waktu tiga bulan akan dikenakan sanksi administratif.

Dampak terhadap Kredit Pajak Masukan

Tidak mungkin untuk mengklaim kredit pajak masukan atas PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang dianggap tidak pernah diterbitkan. Akibatnya, pembeli tidak dapat mengurangi jumlah PPN yang harus dibayar dengan menggunakan PPN dari faktur tersebut.

Contoh faktur pajak yang dianggap tidak diterbitkan adalah sebagai berikut, yakni PT N menerima barang kena pajak dari CV M, wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak PPN. Faktur pajak untuk transaksi tersebut seharusnya dikirimkan pada 19 September 2025 sesuai dengan kebijakan yang baru dikeluarkan.  Berdasarkan Pasal 59(1), faktur pajak dianggap tidak diterbitkan karena tanggal penerbitannya melebihi batas waktu tiga bulan, yaitu setelah 18 Desember 2025. Berikut adalah konsekuensi hukumnya:

  • Berdasarkan Pasal 14(4) Undang-Undang Administrasi Pajak, CV M dapat dikenakan sanksi administratif.
  • PPN pada faktur tersebut tidak dapat diklaim oleh PT N.

Baca Juga: Wajib Tahu! Aturan Baru Faktur Pajak Pedagang Eceran 2025: Tanpa Identitas Pembeli dan Lebih Mudah!

Sangat penting bagi semua entitas yang terdaftar PPN untuk mengetahui batas waktu penerbitan faktur pajak. Ketidakakuratan atau kegagalan memenuhi batas waktu ini, terutama jika terjadi lebih dari tiga bulan setelah faktur seharusnya dikirimkan, akan membuat faktur menjadi tidak sah dan mengakibatkan denda serta ganti rugi bagi pelanggan. Salah satu masalah utama dalam administrasi pajak adalah keterlambatan penerbitan faktur pajak. Faktur pajak dianggap terlambat sesuai dengan Pasal 58 PER-11/PJ/2025 jika tanggal pada faktur lebih lambat dari batas waktu penerbitan yang ditetapkan dalam Pasal 31(2) atau Pasal 32(3).

Faktur pajak terlambat: apa itu?

Faktur pajak dianggap terlambat jika tanggal pada faktur lebih lambat dari tanggal seharusnya diterbitkan, sesuai dengan Pasal 58(1) PER-11/PJ/2025. Menurut Pasal 58(2) Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), keadaan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 14(4).

Implikasi Penerbitan Faktur Pajak Terlambat

Sanksi administratif dikenakan kepada PKP sesuai dengan Pasal 14(4) Undang-Undang KUP. Jika syarat-syarat untuk pengurangan pajak masukan terpenuhi, pembeli (pihak lawan transaksi) masih dapat mengkreditkan PPN meskipun faktur dikirim setelah batas waktu.

Contoh faktur pajak terlambat

Pada tanggal 11 September 2025, PT A memasok Barang Kena Pajak (BKP) kepada CV B, dan pada hari yang sama, faktur pajak seharusnya telah dikirimkan. Namun, faktur pajak baru diterbitkan oleh PT A pada tanggal 12 September 2025, yang dianggap terlambat. Dampaknya adalah sesuai dengan Pasal 14(4) Undang-Undang Administrasi Perpajakan, PT A menghadapi konsekuensi administratif.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.