Posts in category: Artikel

Brevet Pajak – Jasa Maklon merupakan suatu bentuk kerjasama dalam dunia industri dimana salah satu pihak (pemberi kerja) memberikan perintah pembuatan produk kepada pihak lain (penyedia jasa Maklon) dengan spesifikasi dan bahan baku yang telah ditentukan. Pada proses ini, penyedia jasa maklon hanya bertanggung jawab pada proses produksi saja, sedangkan bahan baku serta desain produk disediakan oleh pemberi kerja. Namun seiring dengan berkembangnya kegiatan pelayanan Maklon, aspek perpajakan yang terkait dengan kegiatan ini menjadi elemen penting yang perlu dipahami.

Mengikuti brevet pajak merupakan langkah yang sangat penting dalam memahami perpajakan jasa maklon dan ketentuannya, karena melalui pendidikan ini, peserta akan mendapatkan pengetahuan mendalam mengenai berbagai jenis pajak yang relevan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), serta bea masuk dan pajak impor. Selain itu, brevet pajak juga membantu peserta memahami regulasi dan peraturan perpajakan yang berlaku, seperti yang diatur dalam PMK 141/PMK.03/2015 dan UU No. 42 Tahun 2009, sehingga mereka dapat mengelola kewajiban pajak dengan tepat, menghindari sanksi, dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan perusahaan yang terlibat dalam kegiatan jasa maklon. Artikel ini akan membahas tentang jasa maklon perpajakan dan ketentuannya di Indonesia.

Pengertian Jasa Maklon

Jasa kontrak disebut juga contract manufacturing adalah suatu jasa dimana suatu perusahaan memberikan spesifikasi produk kepada penyedia jasa untuk produksi. Penyedia jasa Maklon berperan sebagai pabrik yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi sesuai permintaan perusahaan pemberi kerja. Jasa ini banyak digunakan di berbagai sektor industri, seperti tekstil, pengolahan makanan, kosmetik, farmasi, dan elektronik.

Aspek Perpajakan Pelayanan Maklon

Dalam kegiatan pelayanan maklon, terdapat beberapa jenis pajak yang relevan dan harus dipahami oleh pelaku ekonomi, yaitu pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), dan bea masuk jika ada komponen yang diimpor.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi penyediaan Barang atau Jasa Kena Pajak di dalam negeri. Dalam pelayanan maklon, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan:

• PPN atas Jasa Maklon: Penyedia jasa Maklon wajib mengenakan PPN sebesar 11% (berlaku efektif Juli 2022) atas jasa yang diberikan kepada pemberi kerja. PPN ini wajib dipungut, disetor, dan diumumkan oleh penyedia jasa maklon.
• Faktur Pajak: Penyedia layanan tol harus menerbitkan faktur pajak setiap kali mereka memberikan layanan kepada pemberi kerja. Faktur pajak ini menjadi dasar pengkreditan PPN masukan oleh pemberi kerja.

Pajak Penghasilan (PPh)

Selain PPN, jasa Maklon juga dikenakan pajak penghasilan. Ada beberapa jenis PPh yang relevan:

• Pajak Penghasilan Pasal 23: Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas pembayaran jasa maklon yang diterima oleh penyedia jasa. Tarif PPh pasal 23 adalah 2% dari jumlah bruto yang dibayarkan (tidak termasuk PPN). Pengusaha wajib memotong dan menyetorkan PPh Pasal 23 ke Kas.
• Pajak Penghasilan Badan: Penyedia Jasa Maklon juga wajib membayar pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usahanya. Tarif pajak badan adalah 22% (per 2022) dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi biaya-biaya yang diakui pajak.

Baca Juga: Surat Keterangan Pajak: Fungsi, Jenis dan Tata Cara Pengajuan

Bea masuk dan pajak impor

Jika bahan baku yang digunakan dalam proses produksi maklon berasal dari impor, maka akan dikenakan bea masuk dan pajak. Pajak impor ini sudah termasuk PPN impor, PPh impor (PPh pasal 22) dan bea masuk yang besarnya tergantung pada klasifikasi barang dan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan khusus

Di Indonesia, pengaturan perpajakan atas jasa kontrak diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan pemerintah. Beberapa ketentuan penting yang perlu diperhatikan antara lain:

• Nomor PMK 141/PMK.03/2015 : Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang PPN atas penyerahan jasa maklon yang dilakukan di dalam kawasan pabean dan di luar kawasan pabean.
• SE-30/PJ/2015: Surat edaran Direktur Jenderal Pajak ini memberikan penjelasan mengenai pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa maklon dan tata cara pemotongannya.
• UU No. 42 Tahun 2009: Undang-undang ini mengatur tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang menjadi dasar pengenaan PPN atas jasa maklon.

Memahami perpajakan atas jasa Maklon sangat penting bagi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ini. PPN, PPh Pasal 23, pajak penghasilan badan, dan bea masuk merupakan beberapa jenis pajak yang harus dikelola dengan baik. Dengan memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, pelaku usaha dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, menghindari denda dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan. Melakukan konsultasi dengan konsultan pajak atau akuntan berpengalaman juga dapat membantu pengelolaannya.

Konsultasi dengan konsultan pajak atau akuntan yang berpengalaman juga dapat membantu dalam mengelola aspek perpajakan jasa maklon secara lebih efektif. Selain itu, dengan adanya layanan brevet pajak dapat memberikan para generasi saat ini untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai berbagai jenis pajak yang relevan, sehingga para peserta yang mengikuti brevet dapat mengelola kewajiban pajak dengan tepat, menghindari saksi, serta mengoptimalkan keuangan perusahaan yang memiliki keterlibatan dengan jasa maklon.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak akan sangat berguna bagi Anda yang membutuhkan wawasan seputar pengetahuan pajak. Sebab, training pajak akan memberikan begitu banyak materi dan informasi seputar perpajakan. Sehingga, pastinya setiap berita perpajakan pastinya juga harus diketahui, seperti halnya pengenaan pajak atas jasa joki. Saat ini, makin banyak layanan joki yang muncul di media sosial. Banyak orang dapat menyelesaikan kesulitan mereka dengan lebih mudah dengan bantuan layanan ini, mulai dari joki ujian, joki skripsi, joki mendaki gunung, joki tugas, hingga joki Strava. Namun, para joki di Indonesia harus menyadari dan mematuhi ketentuan pajak yang mendasari profesi yang penuh kontroversi ini.

Di Indonesia Joki Sudah Menjadi Hal yang Lumrah

Di Indonesia, joki diterima sebagai kegiatan yang sering dilakukan dan telah dinormalisasi secara terbuka hingga banyak orang percaya bahwa joki adalah pekerjaan yang cocok dengan pengaruh sosial yang kecil. Joki sebenarnya adalah profesi yang tidak etis karena melibatkan kebohongan untuk mewakili diri sendiri dengan menyatakan bahwa orang lain melakukan hal-hal yang sebenarnya dilakukan oleh mereka. Namun demikian, tidak ada persyaratan hukum yang pasti terkait layanan joki. Karena adanya penawaran dan permintaan yang kuat, layanan joki menjadi lebih umum di dunia kerja dan pendidikan. Karena permintaan yang besar, beberapa jasa joki bahkan telah menjadi perseroan terbatas (PT), perusahaan rintisan, dan badan hukum lainnya.

Pengenaan Pajak atas Jasa Joki

Tidak dapat dipungkiri bahwa jasa joki ini masih tetap ada dan dilakukan di Indonesia, meskipun merupakan pekerjaan yang tidak etis dan tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, masih perlu dipikirkan untuk mengenakan pajak atas jasa joki. Joki, seperti yang dijelaskan oleh KBBI, adalah orang yang mengerjakan ujian atas nama orang lain dengan berpura-pura menjadi peserta ujian dengan mendapat imbalan. Orang pribadi biasanya menawarkan jasa mereka sebagai joki untuk ‘membantu’ pekerjaan orang lain. Setiap peningkatan kemampuan ekonomi atau insentif moneter yang diperoleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, dianggap sebagai objek pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Kemudian, diperjelas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/2023 bahwa pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus dengan maksud untuk menghasilkan uang tanpa terikat oleh suatu perjanjian kerja. Definisi-definisi ini mengarah pada kesimpulan bahwa karena jasa joki dilakukan oleh orang yang tidak terikat hubungan kerja dan mendapatkan kompensasi uang di luar kemampuan ekonominya, maka jasa joki termasuk dalam objek pajak pekerjaan bebas atau pekerjaan lepas.

Baca Juga: Selama Penyanderaan oleh DJP, Apa Saja Hak dari Penanggung Pajak?

Skema Penghitungan Pajak Jasa Joki

Pajak jasa joki dapat dihitung dengan menggunakan salah satu dari 3 (tiga) metode, yaitu Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), PPh Pasal 21 sebagai pegawai tidak tetap, atau PPh Pasal 21 sebagai bukan pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

NPPN, atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Untuk kontraktor independen, pajak penghasilan sering kali dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Jasa joki pajak dapat menggunakan teknik NPPN asalkan memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam PER 17/PJ/2015 untuk menggunakan NPPN, yang meliputi:

• Penghasilan bruto yang diperoleh kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun.
• Penghasilan dibebaskan dari PPh Final
• Diperlukan untuk mencatat penghasilan dari pekerjaan bebas atau pekerjaan yang bersifat wiraswasta
• Mengajukan permohonan penggunaan NPPN ke DJP paling lambat tiga bulan setelah awal tahun pajak.

Wajib Pajak harus mengajukan permohonan penggunaan NPPN ke DJP secara online dengan memilih Pemberitahuan Penggunaan NPPN di Profil Pemenuhan Kewajiban Saya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Surat Keterangan Pajak (SKP) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia. Surat ini mempunyai peranan penting dalam administrasi perpajakan, baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. SKP digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembuktian status perpajakan, permohonan fasilitas perpajakan, dan pemenuhan persyaratan administrasi lainnya Surat Keterangan Pajak (SKP) menjadi semakin penting dalam administrasi perpajakan.

Dan dengan adanya pelatihan pajak, wajib pajak dapat lebih memahami cara memperoleh dan memanfaatkan SKP untuk berbagai keperluan, seperti pembuktian status perpajakan, pengajuan fasilitas perpajakan, serta pemenuhan persyaratan administratif, sehingga mereka dapat mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih efektif dan efisien. Artikel ini akan membahas tentang fungsi, jenis dan tata cara penyampaian surat keterangan pajak.

Fungsi Surat Keterangan Pajak

Surat keterangan pajak mempunyai beberapa fungsi utama dalam sistem perpajakan. Fungsi-fungsi ini meliputi:

• Bukti Status Pajak: SKP digunakan untuk membuktikan status perpajakan seseorang atau suatu usaha. Misalnya, SKP dapat menunjukkan bahwa seorang kontributor telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu.
• Penyampaian Fasilitas Perpajakan: Fasilitas perpajakan tertentu seperti pengurangan tarif pajak atau pembebasan pajak, wajib SKP sebagai salah satu persyaratannya. SKP menunjukkan iuran memenuhi syarat fasilitas ini karena memenuhi kriteria yang ditentukan.
• Kepatuhan terhadap persyaratan administrasi: SKP juga sering diperlukan dalam berbagai proses administrasi, seperti pengajuan kredit bank, mengikuti tender pemerintah, atau pengurusan izin usaha. Dokumen ini menyatakan bahwa kontributor memiliki riwayat perpajakan yang baik.

Jenis Sertifikat Pajak

Ada beberapa jenis surat keterangan pajak yang diterbitkan DJP, yang masing-masing memiliki kegunaan dan persyaratan berbeda. Beberapa jenis arus SKP antara lain:

• Surat Keterangan Pembebasan (SKB): Surat ini memungkinkan Anda memperoleh pembebasan dari pemotongan atau pemungutan pajak tertentu. Misalnya, Pasal 22 PPh SKB yang dulunya dikecualikan dari pungutan Pasal 22 PPh atas barang impor.
• Surat Keterangan Pajak (SKF): SKF merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak. SKF sering diminta untuk mengurus izin operasional atau berpartisipasi dalam tender pemerintah.
• Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKD): SKD wajib mengklaim tarif pajak yang lebih rendah berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan negara mitra. SKD menunjukkan bahwa pemberi iuran berdomisili di Indonesia dan berhak mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah sesuai P3B.

Baca Juga: Navigasi Pajak dengan Mudah: Panduan untuk Wajib Pajak Pribadi dan Bisnis

Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Pajak

Tata cara penyampaian surat keterangan pajak berbeda-beda tergantung jenis surat yang disampaikan. Namun secara umum, berikut adalah tahapan proses pengajuan SKP:

• Persiapan Dokumen: Wajib Pajak harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menyampaikan SKP. Dokumen ini dapat berupa laporan keuangan, bukti pembayaran pajak, dan dokumen terkait lainnya tergantung jenis SKP yang disampaikan.
• Pengajuan Permohonan: Permohonan SKP diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pendaftaran iuran. Penyampaian dapat dilakukan secara manual dengan menyerahkan berkas fisik atau secara elektronik melalui sistem e-filing DJP.
• Verifikasi dan Evaluasi: Setelah permohonan diajukan, petugas KPP akan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen yang diserahkan. Proses ini meliputi pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen serta penilaian apakah penyumbang memenuhi syarat untuk mendapatkan SKP.
• Penerbitan Surat Keterangan Pajak: Jika permohonan disahkan, KPP akan menerbitkan SKP dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak. SKP yang diterbitkan dapat berupa dokumen fisik maupun elektronik, tergantung metode penyampaian yang dipilih.
• Penggunaan Surat Keterangan Pajak: Setelah diterbitkan, Wajib Pajak dapat menggunakan SKP untuk tujuan yang diinginkan, seperti mengajukan permohonan fasilitas perpajakan, membuktikan status pajaknya, atau memenuhi persyaratan administrasi lainnya.

Manfaat dan Pentingnya Surat Keterangan Pajak

Sertifikat pajak memiliki keuntungan yang signifikan untuk kontribusi. Dokumen ini membantu wajib pajak dalam berbagai hal, mulai dari memperoleh keringanan pajak hingga memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan dalam berbagai transaksi bisnis. Selain itu, SKP juga membantu DJP memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan membayar pajaknya dengan benar dan tepat waktu.

Di sisi lain, memiliki SKP yang baik juga mencerminkan kepatuhan kontributor terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat meningkatkan reputasi wajib pajak di mata pihak ketiga, seperti lembaga keuangan atau mitra bisnis, yang mungkin memerlukan bukti kepatuhan perpajakan sebelum bertransaksi.

Surat keterangan pajak merupakan dokumen penting dan administrasi perpajakan di Indonesia. Dengan fungsi utama sebagai pembuktian status perpajakan, pengajuan fasilitas perpajakan, dan pemenuhan persyaratan administratif, SKP membantu wajib pajak dalam berbagai aspek bisnis dan keuangan. Memahami jenis-jenis SKP dan prosedur pengajuannya dapat membantu wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk mengetahui dan memanfaatkan SKP sesuai dengan kebutuhan mereka.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Ketika Anda ingin berkarir di dunia perpajakan, pastinya Anda membutuhkan ilmu dan wawasan yang luas untuk perpajakan, sehingga kursus pajak dapat menjadi salah satu solusinya. Karena kursus pajak akan memberikan Anda materi seputar kebijakan perpajakan yang dibimbing secara langsung oleh expert pajak. Oleh karena itu, pengetahuan dan berita pajak sangat penting untuk selalu diikuti.

Seperti halnya ulasan berikut ini yang akan membahas tentang beberapa hak dari penanggung pajak selama proses penyanderaan oleh DJP. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penyanderaan pajak di Indonesia telah menarik perhatian publik. Banyak wajib pajak yang memiliki tagihan pajak dalam jumlah besar pada akhirnya harus menghadapi penyanderaan apabila upaya penagihan yang telah dilakukan gagal.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengerahkan segala cara untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar utang, termasuk prosedur yang kontroversial ini. Tujuannya adalah untuk mencegah penghindaran pajak yang merugikan negara dan menekan penunggak pajak untuk segera memenuhi komitmen mereka.

Definisi Penyanderaan untuk Kepentingan Penagihan Pajak

Di sisi lain, menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Penagihan Pajak, penyanderaan diartikan sebagai tindakan pengekangan dalam sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu. Meskipun penyanderaan merupakan salah satu bentuk penyekapan, pemerintah telah mengamanatkan agar penanggung pajak tetap mendapatkan sejumlah hak selama berada dalam penyanderaan. Pasal 69 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 mengatur hak-hak tersebut.

Hak Penanggung Pajak Selama Penyanderaan

Penanggung pajak yang sedang disandera diberikan lima hak utama oleh pemerintah, yang meliputi:

• Menjalankan Ibadah: Di tempat penyanderaan, penanggung pajak berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
• Pelayanan Kesehatan: Wajib pajak harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Penyediaan Makanan: Wajib pajak memiliki hak memperoleh makanan yang sehat, terutama makanan yang diantarkan oleh keluarga.
• Pengajuan Keluhan: Wajib pajak berhak untuk mengajukan keluhan tentang cara polisi memperlakukan mereka saat mereka ditahan.
• Informasi dan Bahan Bacaan yang Tersedia: Bahan bacaan dan informasi lainnya tersedia bagi wajib pajak dengan biaya sendiri.
• Kunjungan dari Pihak Ketiga: Setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk, wajib pajak atau penanggung pajak masih berhak untuk dikunjungi oleh teman, keluarga, dan pengacara selama masa penyanderaan. Hak kunjungan ini dapat digunakan hingga tiga kali kunjungan per minggu, masing-masing selama 30 menit.

Baca Juga: Pengelola Pajak Badan Harus Ketahui Syarat untuk Dapat Diskon PPh Badan 3%

Kunjungan Khusus

Wajib pajak yang ditahan berhak atas kunjungan gratis dari pendeta dan/atau dokter pribadi selain kunjungan dari teman dan keluarga. Kepala fasilitas penyanderaan harus menyetujui kunjungan ini.

Persyaratan untuk Izin Keluar Sementara

Selain itu, untuk lima alasan penting, penanggung pajak yang disandera berhak meminta izin untuk meninggalkan fasilitas penyanderaan untuk sementara waktu:

• Perawatan Medis: Surat keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh pejabat dapat digunakan untuk memberikan izin keluar sementara jika wajib pajak menderita penyakit kritis yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit di luar fasilitas penyanderaan.
• Panggilan untuk Hukum dan Pengadilan: Izin keluar sementara diberikan kepada wajib pajak yang dipanggil oleh penegak hukum atau yang diharuskan hadir di pengadilan.
• Pemilihan Umum: Jika tidak ada pusat pemilihan di dekat tempat penahanan, wajib pajak tetap dapat memberikan suara dalam pemilihan umum di sana.
• Menghadiri Pemakaman: Hak untuk menghadiri pemakaman orang tua, pasangan, atau anak ada bagi wajib pajak yang sedang ditahan.
• Menjadi wali dalam pernikahan atau menghadiri pernikahan anak: Izin untuk menghadiri pernikahan anak atau menjadi wali dalam pernikahan juga dapat diberikan kepada wajib pajak yang sedang ditahan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Mengelola pajak bisa menjadi tugas yang menakutkan bagi banyak individu dan bisnis. Proses yang kompleks, aturan yang terus berubah, dan risiko kesalahan bisa membuat siapa pun merasa kewalahan. Namun, dengan pemahaman yang baik dan strategi yang tepat, navigasi pajak bisa menjadi lebih mudah. mengikuti training pajak juga memberikan benefit untuk kita dalam memiliki panduan untuk selalu membayar kewajiban kita sebagai wajib pajak.  Artikel ini akan membahas bagaimana wajib pajak pribadi dan bisnis dapat mengelola kewajiban pajak mereka dengan lebih efektif dan efisien.

Pajak adalah kontribusi yang harus dibayar oleh individu dan badan usaha kepada pemerintah berdasarkan undang-undang. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama negara untuk membiayai berbagai program dan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Di Indonesia, ada berbagai jenis pajak yang harus dibayar, termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Untuk wajib pajak pribadi, langkah pertama dalam mengelola pajak adalah memahami jenis penghasilan yang dikenai pajak. Penghasilan bisa berasal dari berbagai sumber, seperti gaji, upah, honorarium, keuntungan usaha, dividen, bunga, royalti, dan sewa. Semua jenis penghasilan ini harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Penting untuk mencatat semua sumber penghasilan dan menyimpan bukti-bukti yang relevan untuk memudahkan proses pelaporan.

Bagi wajib pajak bisnis, mengelola pajak melibatkan pencatatan dan pelaporan transaksi bisnis secara akurat. Setiap bisnis harus memiliki sistem pembukuan yang baik untuk mencatat semua pendapatan dan pengeluaran. Ini termasuk faktur penjualan, kwitansi pembelian, dan bukti pembayaran lainnya. Sistem pembukuan yang baik tidak hanya membantu dalam memenuhi kewajiban pajak, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan finansial bisnis.

Salah satu tantangan terbesar dalam mengelola pajak adalah mengikuti perubahan peraturan pajak. Pemerintah seringkali memperbarui undang-undang dan peraturan pajak untuk mencerminkan kondisi ekonomi dan kebutuhan negara. Oleh karena itu, wajib pajak harus tetap up-to-date dengan perubahan tersebut. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengikuti berita dan publikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan konsultan pajak terpercaya.

Selain itu, wajib pajak pribadi dan bisnis dapat memanfaatkan berbagai insentif dan potongan pajak yang tersedia. Misalnya, ada potongan pajak untuk sumbangan amal, pembayaran bunga pinjaman rumah, dan biaya pendidikan anak. Bagi bisnis, ada insentif pajak untuk investasi dalam penelitian dan pengembangan atau Resources and Development (R&D), pembelian aset tetap, dan pelatihan karyawan. Memanfaatkan insentif ini dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dan meningkatkan keuntungan.

Baca Juga: Panduan Pajak: Mengelola Kewajiban Pajak Anda Secara Efektif

Teknologi juga dapat membantu dalam mengelola pajak dengan lebih mudah. Ada berbagai aplikasi dan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu individu dan bisnis dalam mencatat, menghitung, dan melaporkan pajak. Aplikasi ini dapat mengotomatisasi banyak tugas yang memakan waktu, seperti penghitungan pajak, pembuatan laporan, dan pengarsipan dokumen. Beberapa aplikasi bahkan menawarkan fitur pengingat untuk memastikan wajib pajak tidak melewatkan batas waktu pelaporan.

Jika merasa kewalahan, wajib pajak dapat mempertimbangkan untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Konsultan pajak adalah profesional yang ahli dalam peraturan pajak dan dapat memberikan saran dan bantuan dalam mengelola kewajiban pajak. Mereka dapat membantu dalam mengidentifikasi potongan dan insentif pajak yang mungkin terlewatkan, serta memastikan bahwa semua laporan pajak disusun dengan benar dan tepat waktu.

Namun, penting untuk memilih konsultan pajak yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Pastikan mereka memiliki lisensi dan sertifikasi yang diperlukan, serta pengalaman dalam menangani kasus pajak yang serupa dengan yang dihadapi. Konsultan pajak yang baik akan bekerja sama dengan wajib pajak untuk memahami kebutuhan dan tujuan mereka, serta memberikan solusi yang disesuaikan.

Terakhir, edukasi diri tentang pajak adalah langkah penting dalam mengelola kewajiban pajak. Ada banyak sumber daya yang tersedia, termasuk buku, artikel, seminar, dan kursus online yang dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang pajak. Dengan pengetahuan yang lebih baik, wajib pajak dapat membuat keputusan yang lebih informan dan menghindari kesalahan yang bisa mahal.

Navigasi pajak memang memerlukan waktu dan usaha, tetapi dengan pendekatan yang tepat, proses ini bisa menjadi lebih mudah. Memahami jenis pajak yang harus dibayar, mengikuti perubahan peraturan, memanfaatkan insentif pajak, menggunakan teknologi, dan mendapatkan bantuan profesional adalah beberapa langkah yang dapat membantu wajib pajak pribadi dan bisnis dalam mengelola kewajiban pajak mereka. Dengan demikian, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban mereka kepada negara sambil meminimalkan beban pajak dan meningkatkan kesejahteraan finansial mereka.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak merupakan satu-satunya kunci utama bagi Anda yang bertanggung jawab untuk pengelolaan pajak perusahaan, sebagai upaya menguasai pengetahuan seputar kewajiban perpajakan. Bahkan nantinya Anda juga akan mendapatkan sertifikat brevet pajak yang bisa menambah value diri Anda. Tentu untuk menguasai kebijakan pajak, tidak kalah penting agar mengetahui salah satu informasi perpajakan berikut ini, yakni syarat penting yang harus dilakukan agar memperoleh potongan pajak 3% untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

PPh Wajib Pajak Badan

Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, wajib pajak badan yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh manfaat dari pengurangan tarif pajak penghasilan badan sebesar 19% dibandingkan dengan tarif standar sebesar 22%. Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya Pasal 17 Ayat 2B, yang telah dimodifikasi oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengatur kebijakan ini. Pasal ini menjelaskan bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang memenuhi persyaratan berikut ini berhak menggunakan tarif diskon 3%:

Badan Usaha Berbentuk PT atau Perseroan Terbuka

Tarif diskon ini hanya tersedia untuk badan usaha yang berbentuk PT atau perusahaan terbuka. Minimal 40% dari saham yang dimiliki oleh wajib pajak badan harus disimpan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ini dikenal sebagai jumlah saham yang disetor dan diperdagangkan. Selain standar yang disebutkan di atas, entitas perusahaan harus memenuhi banyak persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut peraturan tersebut, hanya perusahaan yang memenuhi semua persyaratan-seperti memiliki PT dan sahamnya diperdagangkan di BEI dengan persentase tertentu-yang memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif PPh badan ini.

Persyaratan Khusus Apa Saja yang Ada?

Pemerintah telah memberikan informasi lebih lanjut mengenai syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif PPh badan sebesar 3% melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 40 Tahun 2023. Peraturan tersebut memiliki empat persyaratan utama, yaitu sebagai berikut:

• Jumlah Pemegang Saham: Setidaknya 300 pihak harus menjadi pemilik saham yang disimpan oleh perusahaan. Ini menyiratkan bahwa minimal 300 pemegang saham diperlukan untuk perusahaan.
• Kepemilikan Saham: Kurang dari lima persen dari total saham yang ditempatkan dan disetor dapat dimiliki oleh salah satu dari 300 pemegang saham. Hal ini untuk memastikan tidak ada pihak yang memiliki kekuasaan yang berlebihan.

Baca Juga: Transformasi Pajak e-Faktur 4.0: Kemudahan Administrasi Pajak melalui Tampilan Otomatis NITKU

• Durasi Kepemilikan: Dalam satu tahun pajak, persyaratan yang berkaitan dengan minimum 40% saham yang diperdagangkan di BEI dan persyaratan yang berkaitan dengan kepemilikan saham oleh pihak ketiga harus dipenuhi selama minimal 183 hari kalender.
• Penyampaian Laporan: Perusahaan publik atau PT diwajibkan untuk memberikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merinci kepatuhan terhadap kriteria tertentu. Laporan-laporan ini berisi informasi terbaru setiap bulan mengenai pemegang saham utama dan pengendalian saham, serta laporan kepemilikan saham.

Wajib pajak badan akan dikenakan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% jika mereka tidak dapat memenuhi semua persyaratan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif pajak penghasilan badan. Sangat disarankan untuk berbicara dengan Staf Pajak untuk memastikan bahwa tanggung jawab pajak dapat ditangani dengan benar dan mematuhi undang-undang yang berlaku. Staf Pajak dapat membantu bisnis memahami dan memenuhi kriteria ini. Mereka juga dapat memastikan bahwa tanggung jawab pajak dikelola secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang relevan.

Bisnis dapat memaksimalkan pengelolaan tanggung jawab pajak mereka dan mendapatkan keuntungan dari pengurangan tarif pajak yang tersedia secara hukum dengan mempekerjakan praktisi pajak dengan sertifikat brevet pajak. Karena para staf pajak memainkan peran penting dalam memberikan saran dan taktik untuk mengurangi kewajiban pajak, perusahaan dapat lebih berkonsentrasi dalam menjalankan operasi dan mengembangkan bisnis mereka daripada mengkhawatirkan kepatuhan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Mengelola kewajiban perpajakan merupakan aspek penting dalam mengelola kehidupan profesional dan pribadi. Pajak yang dikelola dengan baik dapat menyelamatkan Anda dari masalah hukum dan keuangan. Mengikuti kursus pajak memiliki manfaat besar dalam mengelola kewajiban pajak secara efektif karena memberikan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan yang selalu berkembang, keterampilan perhitungan pajak yang akurat, serta kemampuan merencanakan pajak dengan baik.

Sehingga dapat meningkatkan efisiensi administrasi pajak, mengurangi risiko kesalahan dan sanksi, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang semuanya berkontribusi pada manajemen keuangan yang lebih baik dan menghindari potensi masalah hukum. Artikel ini akan memberikan saran umum mengenai pajak, mulai dari jenis pajak, cara menghitungnya, hingga tips mengelola pajak secara efektif.

Jenis Pajak

Pajak dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung apa yang dikenakan pajak dan siapa yang menanggungnya. Berikut adalah beberapa jenis pajak yang umum:

Pajak Penghasilan (PPh):

Pajak ini dikenakan atas penghasilan atau keuntungan yang diterima oleh orang pribadi atau perusahaan. PPh tersebut terdiri dari beberapa kategori, seperti PPh Pasal 21 pegawai, PPh Pasal 22 transaksi tertentu, PPh Pasal 23 jasa dan dividen, serta PPh Pasal 25 angsuran pajak bulanan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

Pajak ini dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa. PPN umumnya berjumlah 10% dari harga jual dan harus dibayar oleh konsumen akhir. Pelaku usaha yang menjual barang atau jasa bertindak sebagai pemungut PPN dan wajib melaporkan dan menyetorkan PPN yang dipungutnya kepada negara.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):

PBB dikenakan terhadap aset seperti tanah dan bangunan. Besaran PBB ditentukan berdasarkan Nilai Pajak Penjualan Benda (NJOP) yang dihitung oleh pemerintah daerah setempat. PBB dibayarkan setiap tahun oleh pemiliknya.

Biaya materai:

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen tertentu, seperti perjanjian, kwitansi, dan akta notaris. Besarnya bea materai berbeda-beda tergantung pada nilai transaksi yang tertera dalam dokumen.

Cara Menghitung Pajak

Perhitungan pajak memerlukan pemahaman yang baik tentang tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Berikut langkah-langkah umum penghitungan pajak:

Identifikasi penghasilan kena pajak:

Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua sumber penghasilan yang dikenakan pajak. Bagi perorangan, pendapatan dapat berasal dari gaji, bunga bank, dividen, dan sewa properti. Bagi pelaku bisnis, pendapatan dapat berasal dari penjualan produk, jasa, dan investasi.

Pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):

Bagi orang pribadi, penghasilan bruto dapat dikurangi dengan PTKP yang merupakan besarnya penghasilan tidak kena pajak. PTKP biasanya ditentukan oleh pemerintah dan dapat berubah setiap tahunnya.

Perhitungan pajak yang terutang:

Setelah dikurangi PTKP, Anda bisa menghitung pajak yang terutang dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak bisa progresif (berdasarkan tingkat pendapatan) atau tetap, tergantung jenis pajak yang dikenakan.

Deklarasi dan pembayaran:

Pajak yang terutang harus diumumkan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan pajak umumnya dilakukan secara berkala, misalnya bulanan atau tahunan, tergantung jenis pajak dan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Transformasi Digital Perpajakan dengan Coretax: Langkah Menuju Kesederhanaan dan Transparansi

Tips Mengelola Pajak Secara Efektif

Mengelola pajak secara efektif memerlukan perencanaan yang baik dan pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan. Berikut beberapa tip yang dapat membantu Anda mengelola pajak dengan lebih baik:

Pencatatan seluruh transaksi keuangan:

Pastikan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan dengan rapi dan teratur. Pencatatan yang baik akan memudahkan Anda dalam menghitung dan melaporkan pajak. Gunakan software akuntansi jika diperlukan untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan.

Memahami peraturan perpajakan:

Selalu up to date dengan peraturan perpajakan terkini. Peraturan perpajakan dapat berubah setiap tahunnya, oleh karena itu penting untuk selalu mengikuti perkembangan terkini agar tidak terjebak dalam situasi ketidakpatuhan.

Konsultasi dengan pakar perpajakan:

Jika Anda kesulitan mengelola pajak, konsultasikan dengan profesional pajak atau akuntan. Mereka dapat memberikan nasihat dan bantuan dalam perencanaan pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Manfaatkan insentif pajak:

Pemerintah sering kali menawarkan insentif pajak untuk mendorong investasi dan aktivitas tertentu. Pastikan untuk memanfaatkan insentif ini untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan efisiensi bisnis Anda.

Bayar pajak Anda tepat waktu:

Jangan tunda pembayaran pajak Anda. Keterlambatan pembayaran pajak dapat mengakibatkan denda dan bunga yang tinggi. Pastikan Anda membayar pajak tepat waktu untuk menghindari denda yang tidak perlu.

Mengelola kewajiban pajak dengan efektif memerlukan pemahaman yang baik tentang jenis-jenis pajak, cara perhitungan, dan strategi pengelolaan yang tepat. Dengan mencatat semua transaksi keuangan, memahami peraturan perpajakan, dan konsultasi dengan ahli pajak, Anda dapat memastikan kepatuhan dan efisiensi dalam pengelolaan pajak. Mengelola pajak dengan baik tidak hanya menghindarkan Anda dari masalah hukum, tetapi juga membantu dalam perencanaan keuangan yang lebih baik untuk masa depan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak adalah jalan keluar yang paling tepat bagi Anda jika ingin menguasai pengetahuan tentang kebijakan pajak. Karena dalam pelatihan pajak ini Anda akan mendapatkan materi yang diberikan oleh expert di dunia perpajakan. Sehingga, pengetahuan seputar pajak adalah hal yang sangat penting, seperti ulasan berikut ini yang akan membahas tentang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meningkatkan faktur pajak dalam beberapa hal dengan memperkenalkan program e-Faktur 4.0.

Salah satu inovasi tersebut adalah tampilan Nomor Induk Wajib Pajak (NITKU) secara otomatis pada faktur pajak yang dicetak. Pengguna bisa mempergunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan 16 digit, NPWP 15 digit, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan aplikasi terbaru tersebut.

NITKU: Apa itu?

Setiap lokasi kegiatan usaha wajib pajak diberi nomor yang dikenal sebagai Nomor Induk Tempat Usaha, atau NITKU. NITKU ini fungsinya adalah sebagai tanda pengenal yang berbeda untuk setiap tempat usaha yang dimiliki wajib pajak. Dengan memberikan NITKU, DJP berharap dapat merampingkan administrasi dan pengawasan pajak serta menjamin bahwa semua kegiatan usaha telah terdaftar dan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DJP dapat memantau aktivitas ekonomi di setiap lokasi bisnis dan memastikan wajib pajak membayar pajak mereka berkat NITKU. Data DJP menjadi lebih akurat dan terorganisir dengan menggunakan NITKU, sehingga memungkinkan prosedur pemeriksaan dan pengawasan pajak yang lebih efisien.

Tampilan Otonom NITKU

Setelah mengupload faktur pajak ke dalam sistem, wajib pajak akan secara otomatis melihat tampilan NITKU. Karena tidak diperlukan input manual dalam prosedur ini, pengguna dapat lebih mudah memverifikasi bahwa data pada faktur pajak telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peran Pemadanan Data NPWP

DJP menginformasikan kepada wajib pajak bahwa meskipun aplikasi e-Faktur 4.0 mendukung sejumlah format identitas wajib pajak, wajib pajak tetap harus memastikan kesesuaian data NPWP lawan transaksi. Meskipun NPWP 15 digit digunakan sebagai acuan, namun jika data NPWP sesuai, maka NPWP 16 digit dan NITKU akan muncul pada faktur pajak yang dicetak. Namun, 16 digit NPWP dan NITKU bisa saja tidak muncul di faktur pajak yang dicetak jika data NPWP tidak sesuai. DJP menegaskan bahwa hal ini tidak menjadi masalah selama faktur pajak yang dicetak telah mencantumkan informasi yang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 PER-03/PJ/2023 sampai dengan PER-11/PJ/2023.

Baca Juga: Menuju Keanggotaan OECD: Meningkatkan Penerimaan dan Tata Kelola Pajak Indonesia

Klausul dalam PER-03/PJ/2023 s.t.d.d. PER-11/PJ/2023 Pasal 5

Nama, alamat, dan NPWP pihak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan salah satu rincian yang harus dicantumkan dalam faktur pajak sesuai Pasal 5 PER-03/PJ/2023 s.t.d. PER-11/PJ/2023.

• Identifikasi penerima jasa kena pajak atau pembeli barang kena pajak
• Diskon, jenis barang atau jasa, dan harga jual atau jumlah penggantian
• PPN yang dipungut, PPnBM yang dikenakan
• Kode dan nomor seri, serta tanggal pembuatan faktur pajak
• Penandatangan faktur pajak, beserta nama dan tanda tangannya

Mengganti Faktur Pajak

Disebutkan bahwa jika faktur pajak biasa memiliki NPWP 15 digit, maka faktur pajak pengganti juga akan memiliki NPWP 15 digit di platform pusat informasi DJP, Kring Pajak. Hal ini menjamin data pada catatan pajak yang dirilis konsisten dan sesuai.

Keuntungan e-Faktur 4.0 bagi Wajib Pajak

Wajib pajak dapat memperoleh manfaat dari E-Faktur 4.0 dalam beberapa hal, termasuk kemudahan dan efektivitas pembuatan faktur pajak. Kesalahan entri data dapat diminimalisir dan proses administrasi menjadi lebih mudah dengan adanya tampilan otomatis NITKU. Dukungan untuk berbagai jenis identitas wajib pajak juga meningkatkan fleksibilitas dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak merupakan kelas perpajakan yang akan membantu Anda untuk menguasai berbagai kebijakan dalam dunia pajak. Karena training pajak akan memberikan Anda berbagai materi seputar perpajakan dan hingga perpajakan lanjutan. Seperti halnya ulasan berikut ini akan membahas tentang akan bergabungnya Indonesia dengan OECD dengan penguatan tata kelola perpajakan. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia secara konsisten menyatakan minatnya untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD).

Diketahui bahwa sebuah kelompok yang terdiri dari sebagian besar negara-negara maju yang berdedikasi untuk memajukan kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Diperkirakan bahwa dengan mengambil tindakan ini, Indonesia akan dapat meningkatkan posisinya di dunia internasional dan mendapatkan keuntungan dari keanggotaan OECD dalam beberapa hal, termasuk lebih banyak investasi asing, akses pasar yang lebih luas, dan dukungan kebijakan. Sejumlah langkah peninjauan dan penyesuaian disertakan dalam proses penerimaan agar kebijakan-kebijakan yang ada sesuai dengan pedoman OECD.

Tata kelola pajak adalah salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan.  Meningkatkan rasio pajak, yang saat ini masih rendah dibandingkan dengan anggota OECD lainnya, merupakan tugas penting bagi Indonesia.

Kesulitan dalam Penerimaan Pajak

Para ekonom menekankan betapa pentingnya bagi Indonesia untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan dalam hal penerimaan pajak. Fase ini dianggap penting untuk masuk ke dalam OECD. Meskipun Indonesia memiliki kapasitas untuk bergabung dengan OECD, Bona Tua Parlinggomon dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyatakan bahwa hambatan yang signifikan adalah rendahnya rasio pajak Indonesia. Meskipun secara nominal pengumpulan pajak Indonesia cenderung meningkat, namun masih jauh dibawah potensinya.

Tingkat pajak Indonesia tetap berada di angka 10% selama sepuluh tahun terakhir, jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Reformasi administrasi dan kebijakan yang efektif dapat meningkatkan kemungkinan kenaikan pajak menjadi 5%, menurut sebuah studi dari organisasi PRAKARSA.

Dampak Finansial dari Keanggotaan OECD

Dengan masuknya Indonesia ke dalam OECD, Indonesia akan menghadapi dampak finansial yang lebih berat. Negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) diwajibkan untuk memberikan bantuan pembangunan resmi (ODA/Official Development Assistance), bukan hanya menerimanya. Kontribusi wajib dan kontribusi opsional anggota juga ditentukan oleh sejumlah faktor, termasuk populasi, PDB, dan ukuran ekonomi. Indonesia mungkin akan membayar lebih banyak untuk hal ini dibandingkan negara-negara Uni Eropa lainnya.

Baca Juga: Sistem IKH Online: Simplifikasi Proses Lisensi Penasihat Hukum Pajak

Metode-Metode untuk Meningkatkan Pendapatan Pajak

Pemerintah Indonesia harus meningkatkan pendapatan pajak untuk mengatasi masalah ini. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan adalah:

• Memperluas basis pajak: Memotivasi lebih banyak lagi individu dan organisasi untuk bergabung dengan sistem pajak.
• Memperbaiki Administrasi Perpajakan: Meningkatkan efektivitas dan transparansi struktur administrasi.
• Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang ketat dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Pemerintah juga harus mempertimbangkan opsi pajak tambahan yang memungkinkan, seperti pajak kekayaan dan warisan. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah memperketat pajak atas aktivitas perdagangan komoditas.

Dukungan Pemerintah dan Kesulitan Implementasi

Dalam rangka membiayai inisiatif-inisiatif pembangunan nasional, Kementerian Keuangan menegaskan kembali komitmennya untuk terus memaksimalkan pengumpulan pajak. Eka Hendra Permana, Analis Kebijakan Madya Ahli Madya di Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF), menekankan pentingnya pengawasan dalam penggunaan instrumen pajak untuk mencegah terjadinya hambatan pembangunan. Hal ini patut dibandingkan dengan Finlandia, yang memiliki tarif pajak yang tinggi namun menawarkan banyak layanan gratis. Ini adalah langkah penting yang perlu dikaji dengan cermat karena kenaikan pajak yang terlalu besar dapat berdampak buruk pada produktivitas ekonomi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Di era digital saat ini, transformasi teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai sektor, termasuk perpajakan. Salah satu inovasi penting dalam transformasi digital perpajakan adalah penggunaan Coretax. Coretax adalah solusi perangkat lunak yang dirancang untuk membantu bisnis mengelola kewajiban pajak mereka dengan lebih efisien, transparan, dan akurat.

Brevet Pajak merupakan program pelatihan yang penting dalam memahami peraturan dan tata cara perpajakan di Indonesia, yang semakin relevan dalam era transformasi digital perpajakan dengan Coretax, sebuah sistem yang dirancang untuk membawa kesederhanaan dan transparansi dalam pengelolaan pajak, mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih efisien dan akurat. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana Coretax berperan dalam transformasi digital perpajakan dan langkah menuju kemudahan dan transparansi pengelolaan perpajakan.

Pentingnya Transformasi Digital dalam Perpajakan

Transformasi digital perpajakan tidak hanya berupa perubahan teknologi, namun juga perubahan cara berpikir dan bekerja. Dengan semakin kompleksnya peraturan perpajakan dan semakin besarnya volume transaksi bisnis, dunia usaha memerlukan suatu sistem yang dapat mengelola dan mengolah data perpajakan dengan cepat dan akurat. Transformasi digital membantu mengotomatiskan proses perpajakan, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Apa itu Coretax?

Coretax adalah platform perangkat lunak yang menawarkan solusi terintegrasi untuk manajemen pajak. Platform ini menawarkan berbagai fitur seperti pelaporan pajak otomatis, penghitungan pajak real-time, pengelolaan dokumen, dan analisis data pajak. Coretax dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha dari berbagai skala, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar, memastikan seluruh kewajiban perpajakan dapat dipenuhi tepat waktu dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Fasilitas yang Ditawarkan oleh Coretax

Otomatisasi proses perpajakan:

Coretax mengotomatiskan berbagai proses perpajakan, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan. Dengan otomatisasi ini, bisnis dapat menghemat waktu dan sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk melakukan tugas manual yang berulang. Selain itu, otomatisasi juga mengurangi risiko kesalahan yang mungkin timbul akibat entri data manual.

Pengajuan pajak tepat waktu:

Coretax memastikan bahwa semua pengembalian pajak disiapkan dan diajukan tepat waktu. Platform ini dilengkapi dengan pengingat dan notifikasi yang membantu pelaku usaha tetap patuh terhadap jadwal pelaporan pajak. Hal ini sangat penting untuk menghindari denda dan sanksi yang mungkin dikenakan akibat keterlambatan pelaporan.

Manajemen dokumen terorganisir:

Dengan Coretax, semua dokumen terkait perpajakan dapat diakses dan dikelola secara terpusat. Sistem ini memungkinkan bisnis untuk menyimpan dan mengatur dokumen dengan lebih efisien, sehingga lebih mudah ditemukan dan diakses saat dibutuhkan, terutama pada saat pemeriksaan pajak.

Integrasi dengan sistem lain:

Coretax dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem manajemen bisnis lainnya, seperti Enterprise Resource Planning (ERP) dan software akuntansi. Integrasi ini memastikan kelancaran aliran data antar sistem yang berbeda, mengurangi duplikasi data dan meningkatkan keakuratan informasi perpajakan.

Baca Juga: Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Perusahaan Berkat Restitusi Pajak

Transparansi dalam pengelolaan perpajakan:

Transparansi merupakan aspek penting dalam pengelolaan perpajakan. Coretax menyediakan berbagai alat analisis dan pelaporan yang membantu bisnis lebih memahami kewajiban pajak mereka. Dengan kemampuan analisis data tingkat lanjut, bisnis dapat memantau dan menilai kepatuhan pajak secara real time. Hal ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi permasalahan dan penyesuaian strategi perpajakan yang lebih tepat.

Langkah Menuju Transformasi Digital Perpajakan

Penilaian kebutuhan bisnis:

Langkah pertama dalam transformasi digital perpajakan adalah memahami kebutuhan spesifik suatu bisnis. Setiap bisnis menghadapi kompleksitas perpajakan yang berbeda. Oleh karena itu penting untuk memilih solusi yang disesuaikan dengan ukuran dan jenis bisnis.

Memilih platform yang tepat:

Setelah menilai kebutuhan, perusahaan harus memilih platform yang sesuai. Coretax menawarkan beragam fitur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, menjadikannya pilihan tepat bagi banyak bisnis.

Pelatihan dan adaptasi:

Penerapan teknologi baru memerlukan pelatihan karyawan. Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh staf yang terlibat dalam proses perpajakan memahami cara kerja Coretax dan dapat memanfaatkannya secara optimal.

Pemantauan dan evaluasi:

Setelah implementasi, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja sistem. Hal ini memastikan bahwa Coretax berfungsi seperti yang diharapkan  memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan.

Transformasi digital pajak dengan Coretax menawarkan kemudahan dan transparansi yang signifikan dalam pengelolaan kewajiban pajak perusahaan. Dengan otomatisasi, integrasi sistem, dan alat analisis canggih, Coretax membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik. Melalui langkah-langkah yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan Coretax untuk mencapai pengelolaan pajak yang lebih efektif dan transparan, sehingga mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.