Posts in category: Artikel

Training Pajak – Reformasi perpajakan di Indonesia merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien dan transparan. Namun, proses reformasi ini bukannya tanpa kesulitan. Berbagai faktor mempengaruhi keberhasilan reformasi perpajakan, mulai dari hambatan internal, ketidakpastian perekonomian global, hingga kompleksitas administrasi.

Namun peluang untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik masih terbuka lebar, dengan berbagai inisiatif dan teknologi yang dapat diterapkan. Hubungan antara tantangan dan peluang dalam reformasi perpajakan di Indonesia dengan mengikuti training pajak sangat erat, karena training pajak memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan dalam sistem perpajakan.

Melalui training pajak, wajib pajak dan profesional di bidang perpajakan dapat memahami kebijakan baru, prosedur administrasi yang lebih efisien, dan penggunaan teknologi seperti E-Faktur 4.0. Dengan demikian, mereka dapat mengatasi resistensi internal dan kompleksitas administrasi, serta memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Training pajak menjadi kunci untuk mempersiapkan individu dan perusahaan dalam menghadapi tantangan serta meraih manfaat dari reformasi perpajakan yang sedang berlangsung.

Salah satu tantangan utama reformasi perpajakan di Indonesia adalah adanya resistensi internal dari berbagai pihak yang merasa nyaman dengan sistem lama. Banyak individu dan bisnis yang ragu untuk beradaptasi dengan perubahan baru, karena takut akan dampak negatifnya terhadap bisnis mereka. Selain itu, ada juga birokrat yang merasa terbebani dengan perubahan prosedur dan sistem baru yang diterapkan. Resistensi ini dapat menghambat implementasi kebijakan perpajakan baru. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, khususnya melalui pendidikan dan pelatihan.

Ketidakpastian perekonomian global juga menghadirkan tantangan yang signifikan. Perubahan kebijakan di negara lain, fluktuasi harga komoditas, dan ketidakstabilan kondisi perekonomian global dapat mempengaruhi penerimaan pajak di Indonesia. Pemerintah harus siap menghadapi tantangan ini dengan kebijakan yang adaptif dan fleksibel, guna meminimalisir dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Selain itu, diperlukan upaya untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak tetap stabil di tengah ketidakpastian global.

Kompleksitas administrasi perpajakan juga merupakan hambatan utama bagi reformasi perpajakan. Proses administrasi yang berbelit-belit dan birokratis seringkali menjadi kendala bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Banyak wajib pajak yang kesulitan memahami peraturan dan prosedur perpajakan yang berlaku sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan pajak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan penyederhanaan dan digitalisasi sistem perpajakan. Dengan mengadopsi teknologi informasi yang canggih, proses administrasi perpajakan dapat menjadi lebih efisien dan transparan sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Baca Juga: Mengenal Inovasi Terbaru Sistem Perpajakan di Indonesia Terbaru dengan Patch E-Faktur 4.0

Meski menghadapi berbagai tantangan, reformasi perpajakan di Indonesia juga membuka banyak peluang. Salah satu peluang terbesarnya terletak pada kemungkinan peningkatan penerimaan pajak. Dengan sistem perpajakan yang lebih efisien dan berkeadilan, pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan pajak dari berbagai sektor perekonomian. Hal ini sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, reformasi perpajakan juga dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik sehingga menarik lebih banyak investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Digitalisasi sistem perpajakan merupakan salah satu peluang besar reformasi ini. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. E-Faktur 4.0 merupakan contoh nyata penerapan teknologi dalam sistem perpajakan Indonesia. Dengan sistem ini, proses pembuatan dan pelaporan faktur pajak menjadi lebih sederhana dan cepat, serta mengurangi risiko manipulasi data pajak. Selain itu, teknologi juga memungkinkan terjadinya integrasi yang lebih baik antar instansi pemerintah, sehingga data perpajakan dapat dikelola dengan lebih efisien.

Pendidikan dan kesadaran juga merupakan peluang penting dalam reformasi perpajakan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pajak dan manfaat yang didapat dari kepatuhan perpajakan, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan. Program pendidikan dan penyadaran dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk kampanye publik, seminar dan pelatihan. Dengan cara ini diharapkan tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat sehingga penerimaan pajak juga meningkat.

Selain itu, reformasi perpajakan juga membuka kemungkinan terciptanya kebijakan perpajakan yang lebih berkeadilan. Pemerintah dapat merancang kebijakan perpajakan yang lebih progresif, sehingga beban pajak terdistribusi lebih merata dan tidak membebani kelompok tertentu dalam masyarakat. Kebijakan perpajakan yang adil dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam kesimpulannya, reformasi perpajakan di Indonesia merupakan langkah penting yang menghadapi berbagai tantangan, namun juga membuka banyak peluang. Dengan pendekatan yang tepat, termasuk simplifikasi administrasi, digitalisasi sistem, dan edukasi masyarakat, pemerintah dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, adil, dan transparan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reformasi perpajakan yang berhasil akan menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak merupakan kelas perpajakan yang dapat diikuti oleh siapapun yang mana membutuhkan pengetahuan di dunia perpajakan. Misalnya saja seperti orang-orang yang ingin bekerja di dunia perpajakan dan membutuhkan sertifikat privat pajak tersebut. Tentu saja pengetahuan pajak dan berbagai berita perpajakan pastinya tidak kalah penting untuk diketahui. Juga termasuk mengenai penerimaan negara bukan pajak atau yang seringkali disebut dengan PNBP, yang mana dapat menjadi  pengetahuan tambahan bagi anda. Sehingga, ulasan berikut ini sangat tepat bagi anda karena akan membahas tentang berbagai kemudahan bagi mitra penerimaan negara bukan pajak imigrasi.

Kemenkeu atau Kementerian Keuangan sudah memberikan persyaratan yang wajib dipenuhi untuk Mitra instansi pengelola PNBP dalam pemberian layanan keimigrasian. Hal tersebut telah tercantum dalam PMK atau Peraturan Menteri Keuangan No. 46 Tahun 2024, di mana menggantikan beberapa peraturan kebijakan yang sebelumnya.

Perubahan Persyaratan

Sebelumnya, mitra agen pengelola harus mendapatkan akreditasi payment gateway dari Bank Indonesia (BI), sesuai dengan PMK 7/2023. Namun demikian, syarat ini dihilangkan dengan diadopsinya Pasal 2 ayat (2) PMK 46/2024. Tanggal resmi penerapan peraturan baru ini adalah 5 Juli 2024.

Kualifikasi Minimum untuk Status Mitra Badan Pengelola

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menunjuk mitra badan pengelola untuk penyelenggaraan layanan keimigrasian, termasuk pembayaran tarif PNBP baik dari dalam maupun luar negeri, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) PMK 46/2024. Berikut ini adalah beberapa standar minimal yang harus dipenuhi oleh calon mitra agen pengelola:

• Menggunakan server di Indonesia.
• Memiliki catatan perkembangan sistem teknologi informasi.
• Siap untuk melakukan tugas sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan.
• Memenuhi standar lain yang tercantum dalam peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan PNBP.

Calon mitra akan ditunjuk oleh Kemenkumham melalui perjanjian kerja sama jika memenuhi standar-standar tersebut. Dalam proses penunjukan ini harus ada efisiensi, efektivitas, transparansi, keadilan, persaingan sehat, dan akuntabilitas.

Informasi tentang Biaya Transaksi

PMK 46/2024 menjelaskan biaya transaksi yang dapat dibebankan oleh mitra agen pengelola kepada wajib bayar selain pelonggaran kriteria. Biaya ini terdiri dari:

• Biaya yang terkait dengan pembayaran luar negeri atau transaksi perbankan, seperti biaya transfer dana yang dipungut oleh acquirer bank dan penerbit kartu kredit/debit, yang memasok sistem pembayaran.
• Biaya layanan, yang biasanya mencakup layanan yang sebanding.

Baca Juga: Memahami Kebijakan Pajak yang Ditetapkan atas Bunga P2P Lending

Besarnya tarif PNBP, volume transaksi yang diantisipasi, dan biaya tambahan yang ditanggung oleh pemohon harus diperhitungkan ketika menghitung biaya transaksi. Kerja sama antara mitra lembaga pengelola dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus merinci semua biaya ini.

Upaya untuk Meningkatkan Layanan

Dengan adanya pelonggaran persyaratan ini, diharapkan prosedur untuk bergabung dengan badan pengelola PNBP akan menjadi lebih sederhana dan menarik lebih banyak pemohon. Hal ini sejalan dengan aspirasi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan menjamin pengelolaan PNBP yang lebih efektif.

Keuntungan dari Relaksasi Persyaratan

Banyak keuntungan yang diharapkan dari pelonggaran persyaratan ini. Pertama, akan lebih banyak badan usaha yang tertarik untuk berkolaborasi dengan lembaga pengelola PNBP jika hambatan bagi calon mitra diturunkan. Kedua, dengan semakin banyaknya mitra yang dapat dijangkau, maka dapat meningkatkan efisiensi operasional layanan keimigrasian. Ketiga, masyarakat akan mendapatkan layanan yang lebih berkualitas dari mitra yang lebih mampu.

Efektivitas dan Keterbukaan dalam Pemilihan Mitra

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus menerapkan prinsip-prinsip berikut ini ketika memilih mitra badan pengelola PNBP: efektivitas, efisiensi, transparansi, persaingan yang sehat, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak adalah kelas perpajakan yang bisa menambah wawasan Anda seputar kebijakan perundang-undangan pajak. Biasanya dalam pelatihan pajak pesertanya akan diberikan materi seputar perpajakan dasar hingga perpajakan lanjutan tergantung dengan tingkatan yang dipilih. Umumnya, orang-orang yang membutuhkan kelas perpajakan seperti ini adalah orang-orang yang ingin berkarir di bidang perpajakan maupun wajib pajak yang ingin mengelola kewajiban perpajakannya dengan lebih efektif. Sehingga, dalam ulasan kali ini akan membahas tentang Ketentuan pajak bunga P2PL (peer to peer lending).

Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan telah menetapkan kebijakan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022 mengenai pajak atas bunga P2P lending atau peer to peer lending yang mana telah berlaku sejak 1 Mei Tahun 2022. Tentu saja hal ini berdampak untuk para Lender pada saat kebijakan tersebut diberlakukan.

Mengenal Lender

lender pada konteks P2PL mengarah pada entitas maupun individu yang memberikan dana pinjaman pada peminjam dengan melalui platform yang tersedia pada peer to peer lending. Sederhananya, Lender merupakan Pihak yang memberikan penyediaan dana untuk bisa dipinjamkan pada peminjam dengan melalui platform peer to peer, hal ini diharapkan supaya bisa memperoleh pengembalian yang berupa keuntungan maupun bunga yang dihasilkan terhadap pinjaman yang telah diberikan pada peminjam.

Tarif Pajak yang Ditetapkan untuk Bunga P2P Lending

Untuk wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak yang mempunyai bentuk usaha tetap, dibebankan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif pemotongan sejumlah 15% untuk wajib pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan tarif Pajak Penghasilan sebesar 30% untuk wajib pajak yang tidak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Untuk wajib pajak luar negeri atau WPLN dan selain wajib pajak bentuk usaha tetap akan dibebankan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan tarif pemotongan pajak sejumlah 20% atau akan disesuaikan dengan kebijakan yang sudah disetujui dengan tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara-negara lainnya.

Pajak terhadap bunga peer to peer lending ini sifatnya tidak final, sehingga ketika melaporkan laporan atas perolehan bunga dari platform peer to peer lending merupakan kewajiban dari pihak lender, dengan memberikan lampiran bukti potong pada saat melakukan pelaporan surat pemberitahuan tahunan. Apabila tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 pribadi dari lender lebih besar sejumlah 15%,, maka akan ada nilai kurang bayar pada saat melaporkan surat pemberitahuan tahunan.

Baca Juga: Sistem Layanan Pajak Baru: Berbagai Fitur yang Akan Memudahkan Wajib Pajak

Lender Tidak Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak

Untuk para Lender yang ada di Indonesia, ketika tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak maka akan mendapat beberapa konsekuensi tergantung dengan konteks dan Jumlah pendapatan bunga yang diperoleh, antara lain:

Potongan Pajak Penghasilan dari Platform

Platform peer to peer lending yang ada di Indonesia mempunyai syarat wajib untuk memotong Pajak Penghasilan sejumlah 15% dari bunga yang dibayarkan pada lender. Bila lendernya tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, maka pemotongan tersebut tetap berlaku, bahkan jumlah Pajak Penghasilannya akan semakin tinggi yakni 30% dan dibebankan sebagai Pajak Penghasilan final.

Kewajiban Lapor dan Pemenuhan Pajak

Walaupun tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, lender tetap harus melakukan pelaporan pendapatan yang diperolehnya terhadap bunga dari peer to peer lending pada surat pemberitahuan tahunan pada DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun juga tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, pastinya tetap dibutuhkan untuk memberikan kepastian bahwa pajak terutang telah disetorkan sesuai dengan tarif kebijakan yang berlaku.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Dalam dunia perpajakan Indonesia, perkembangan teknologi telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu inovasi terbarunya adalah E-Faktur 4.0, sebuah sistem yang dirancang untuk memudahkan pembuatan dan pelaporan faktur pajak secara elektronik. Versi terbaru ini memiliki sejumlah fitur dan pembaruan yang lebih canggih dibandingkan versi sebelumnya. Inovasi terbaru dalam perpajakan semakin terwujud dengan adanya kursus pajak yang menawarkan pemahaman mendalam tentang regulasi dan praktik perpajakan modern.

Melalui kursus ini, para profesional pajak dan pengusaha dapat memperoleh pengetahuan terkini mengenai kebijakan perpajakan, teknologi terbaru seperti E-Faktur 4.0, dan strategi efisien untuk pengelolaan pajak. Kursus pajak tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis peserta tetapi juga membantu mereka memahami perubahan regulasi global, sehingga dapat mengoptimalkan kewajiban pajak dengan cara yang lebih cerdas dan sesuai hukum, serta berkontribusi dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien.Artikel ini akan membahas lebih dekat apa itu perbaikan E-Faktur 4.0 dan manfaatnya bagi wajib pajak.

E-Faktur merupakan aplikasi yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk membuat faktur pajak elektronik. Sistem ini pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2014 dengan tujuan untuk mengurangi praktik manipulasi data perpajakan dan meningkatkan efisiensi pelaporan pajak. Dalam perkembangannya, DJP terus memperbarui aplikasi ini untuk meningkatkan kinerja dan keamanan sistem. Salah satu update terbarunya adalah E-Faktur Patch 4.0.

E-Faktur Patch 4.0 merupakan update yang dirilis oleh DJP untuk memperbaiki bug, meningkatkan keamanan dan menambahkan beberapa fitur baru yang belum ada pada versi sebelumnya. Pembaruan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin kompleks dan mengikuti pesatnya perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya perbaikan ini, kami berharap proses pembuatan dan pelaporan faktur pajak dapat berjalan lebih lancar dan aman.

Salah satu fitur utama E-Faktur 4.0 adalah peningkatan keamanan data. Di era digital saat ini, keamanan data menjadi prioritas utama. Patch ini dilengkapi dengan enkripsi data yang lebih canggih, memungkinkannya melindungi informasi sensitif dari akses tidak sah. Selain itu, DJP juga telah menerapkan mekanisme otentikasi ganda untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem e-faktur.

Peningkatan signifikan lainnya adalah kemudahan integrasi dengan sistem akuntansi perusahaan. Pada E-Faktur Patch 4.0, DJP menyediakan application programming interface (API) yang memungkinkan aplikasi ini terhubung langsung dengan sistem akuntansi yang digunakan perusahaan. Hal ini menyederhanakan proses sinkronisasi data, mengurangi risiko kesalahan manusia selama entri data.

Fitur auto-match juga menjadi salah satu inovasi menarik di E-Faktur patch 4.0. Fungsi ini memungkinkan sistem untuk secara otomatis mencocokkan data faktur pajak dengan data transaksi yang ada di sistem DJP. Jika terdeteksi anomali, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna untuk melakukan pengecekan ulang. Dengan fitur ini, risiko kesalahan pengembalian pajak bisa diminimalisir.

Baca Juga: Hampir Hampir Sama Tapi Berbeda: Berikut Perbedaan Pajak dan Subsidi

Selain itu, tampilan antarmuka E-Faktur 4.0 juga mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan. DJP telah mendesain ulang antarmuka agar lebih ramah pengguna dan intuitif. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi, terutama bagi mereka yang belum terlalu paham dengan teknologi. Dengan tampilan yang lebih bersih dan navigasi yang lebih mudah, kami berharap pengguna dapat menghemat waktu dan tenaga dalam proses pembuatan dan pelaporan faktur pajak.

E-Faktur Patch 4.0 juga dilengkapi dengan fitur pelaporan yang lebih lengkap dan detail. Pengguna dapat dengan mudah membuat laporan pajak sesuai kebutuhannya. Laporan ini dapat diunduh dalam berbagai format, seperti PDF atau Excel, sehingga memudahkan proses dokumentasi dan pemantauan. Selain itu, DJP juga menyediakan fitur untuk memantau status faktur pajak secara real time, sehingga pengguna dapat mengetahui apakah fakturnya sudah diverifikasi oleh DJP atau masih dalam proses.

Manfaat penerapan patch E-Faktur 4.0 mulai dirasakan oleh para PKP. Dengan sistem yang lebih aman, cepat dan mudah digunakan, mereka dapat lebih fokus pada aktivitas inti mereka tanpa harus khawatir dengan proses administrasi perpajakan yang rumit. Selain itu, melalui integrasi yang lebih baik dengan sistem akuntansi, bisnis dapat mengurangi biaya dan waktu yang sebelumnya diperlukan untuk proses manual.

Kesimpulannya, E-Faktur Patch 4.0 merupakan kemajuan yang signifikan dalam dunia perpajakan digital di Indonesia. Dengan kecanggihan fitur dan peningkatan keamanan yang ditawarkan, DJP berharap dapat semakin memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan pembaruan ini, DJP tidak hanya berupaya melakukan perbaikan ini, DJP tidak hanya berupaya meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap upaya pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak merupakan salah satu upaya terbaik yang bisa dilakukan bagi orang-orang yang ingin menambah ilmu ataupun wawasan seputar kebijakan perpajakan mereka. Training pajak seperti ini umumnya akan memberikan berbagai banyak materi seputar kebijakan pajak dasar hingga kebijakan pajak lanjutan tergantung tingkatannya. Sebagai seorang yang harus mengetahui berbagai kebijakan pajak, pastinya tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai kemudahan yang didapatkan ketika menggunakan layanan perpajakan pada sistem CTAS atau Coretax Direktorat Jenderal Pajak. Berikut ini akan membahas mengenai berbagai kemudahan layanan dalam fitur perpajakan tersebut.

Dengan melalui CTAS (Core Tax Administration System), DJP atau Direktorat Jenderal Pajak mempunyai komitmen untuk memberikan peningkatan pada kualitas layanan pajak yang akan memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk para wajib pajak dan masyarakat dalam mengakses layanan sistem pajak yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah berbagai kemudahan layanan pajak yang dimaksud, antara lain:

Borderless Services (Layanan Tanpa Batas)

Penambahan jumlah layanan pajak melalui telepon maupun secara online dalam sistem CTAS tidak akan menghilangkan akses bagi wajib pajak Untuk memanfaatkan layanan secara tatap muka. Justru dengan adanya sistem layanan terbaru seperti ini, Direktorat Jenderal Pajak menciptakan fitur layanan Tanpa Batas atau borderless service yang memungkinkan para wajib pajak untuk bisa melakukan akses pada berbagai layanan pajak secara offline di kantor pajak manapun yang tersebar di seluruh Indonesia. Wajib pajak dengan begitu tidak lagi terbatas pada kantor di mana wajib pajak terdaftar saja.

Itu seperti ini berdampak besar untuk wajib pajak yang belum bisa ataupun mengalami keterbatasan dalam menggunakan saluran online, sehingga wajib pajak tetap bisa memperoleh layanan pajak dengan mudah.

Perluasan Saluran Layanan

Dengan terciptanya sistem coretax ini, maka karena saluran layanan perpajakan akan semakin diperluas oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang Mana pastinya akan bisa diakses secara online. Wajib pajak bisa mendapatkan banyak layanan pajak dengan lebih mudah melalui website pajak. Dengan melalui Core Tax Administration System, Direktorat Jenderal Pajak akan semakin menambah jumlah layanan yang dapat diakses secara digital melalui website resmi DJP online ataupun melalui call center, sehingga dapat semakin mempermudah para wajib pajak.

Baca Juga: Ingin Lulus USKP A Periode 2 Tahun 2024? Wajib Tahu Jadwal dan Hal yang Harus Diperhatikan

Automasi Layanan

Direktorat Jenderal Pajak juga akan meningkatkan layanan yang bisa diproses dengan otomatis oleh sistem tanpa harus melalui pemeriksaan ataupun penelitian petugas pajak. Layanan otomatis seperti ini akan diberikan secara khusus untuk wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu, Sehingga nantinya wajib pajak tersebut akan bisa melalui proses yang lebih adil, cepat, dan pasti.

Mengunduh Dokumen Mandiri

Ketika menerapkan Core Tax Administration System, wajib pajak bisa langsung melakukan pengunduhan dokumen produk layanan perpajakan dari direkturnya jenderal pajak online secara mandiri melalui website wajib pajak. Hal tersebut akan meminimalkan keperluan wajib pajak untuk datang ke KPP atau Kantor Pelayanan Pajak hanya untuk melakukan pengambilan dokumen hasil layanan perpajakan yang dilakukan. Di sisi lain, seluruh dokumen yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak juga akan memakai tanda tangan digital dengan barcode, sehingga nantinya bisa diperiksa validitasnya sebagai upaya memastikan keaslian dari dokumen itu sendiri.

Melacak Permohonan

Adanya fitur tracking atau pelacakan permohonan juga ikut dihadirkan pada website wajib pajak. Wajib pajak nantinya bisa melakukan pemantauan terhadap seluruh permohonan yang sudah diajukan serta bagaimana status perkembangan dari permohonan yang masih aktif tersebut. Dengan demikian, wajib pajak tidak perlu bertanya atau menghubungi otoritas pajak untuk mengetahui sampai mana proses status permohonan mereka.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Pajak dan subsidi merupakan dua konsep ekonomi yang sering disalahpahami, padahal keduanya memiliki tujuan dan dampak yang berbeda terhadap perekonomian. Pajak adalah kontribusi yang diminta pemerintah dari warga negara dan dunia usaha untuk membiayai layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Subsidi, di sisi lain, adalah dukungan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau bisnis untuk mendorong kegiatan ekonomi tertentu atau menurunkan harga barang dan jasa.

Meski sama-sama melibatkan aliran dana antara pemerintah dan swasta, namun peran dan dampaknya sangat berbeda. Hampir sama tapi berbeda, pajak dan subsidi memainkan peran yang berlawanan dalam perekonomian; pajak adalah kontribusi yang dipungut pemerintah dari warga negara untuk membiayai layanan publik, sedangkan subsidi adalah dukungan finansial dari pemerintah kepada individu atau perusahaan untuk mendorong kegiatan ekonomi tertentu.

Mempelajari perbedaan ini secara mendalam melalui program brevet pajak dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan fiskal dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Pajak merupakan sumber pendapatan utama pemerintah. Dengan memungut pajak dari masyarakat dan dunia usaha, pemerintah dapat membiayai berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur. Ada berbagai jenis pajak, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak properti, dan pajak penjualan. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan pribadi dan keuntungan usaha, sedangkan PPN dikenakan atas barang dan jasa yang dibeli konsumen. Pajak properti dikenakan atas nilai properti yang dimiliki dan pajak penjualan dikenakan atas transaksi penjualan barang dan jasa.

Subsidi, di sisi lain, adalah suatu bentuk bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada individu, rumah tangga, atau bisnis untuk mendorong atau mendukung kegiatan ekonomi tertentu. Subsidi dapat berupa bantuan langsung tunai, keringanan pajak, atau bantuan berupa barang dan jasa. Contoh subsidi mencakup subsidi energi, dimana pemerintah mengurangi biaya listrik atau bahan bakar bagi masyarakat, dan subsidi pertanian, dimana petani menerima dukungan finansial untuk meningkatkan produksi pangan. Tujuan utama subsidi adalah untuk membuat barang dan jasa tertentu lebih terjangkau bagi masyarakat, untuk mendorong investasi di sektor tertentu atau untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi.

Perbedaan utama antara pajak dan subsidi adalah arah aliran dananya. Pajak merupakan aliran dana dari masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah, sedangkan subsidi adalah aliran dana dari pemerintah kepada masyarakat atau dunia usaha. Pajak mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan individu dan dunia usaha, sementara subsidi meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan atau menurunkan harga barang dan jasa.

Baca Juga: Mengenal Deemed Devidend dalam Controlled Foreign Company (CFC)

Selain itu, tujuan dan dampak pajak dan subsidi juga berbeda. Pajak dirancang untuk meningkatkan pendapatan pemerintah guna membiayai layanan publik dan proyek infrastruktur. Dengan demikian, pajak berperan penting dalam redistribusi kekayaan dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Di sisi lain, subsidi bertujuan untuk mendorong atau mempertahankan kegiatan ekonomi tertentu, menurunkan harga barang dan jasa penting, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Subsidi dapat membantu mengatasi kegagalan pasar dan mendukung sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pembangunan ekonomi.

Namun, pajak dan subsidi mempunyai tantangan dan kontroversi. Pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi insentif untuk bekerja dan berinvestasi sehingga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sistem perpajakan yang rumit dan tidak efisien dapat menimbulkan beban administratif yang tinggi dan membuka pintu bagi penghindaran pajak. Di sisi lain, subsidi yang tidak tepat sasaran atau berlebihan dapat menimbulkan distorsi pasar, meningkatkan ketergantungan pada bantuan pemerintah, dan membebani APBN. Misalnya, subsidi energi yang besar dapat mengurangi insentif untuk efisiensi energi dan investasi pada energi terbarukan.

Penerapan pajak dan subsidi yang efektif memerlukan kebijakan yang baik dan pengawasan yang ketat. Pajak harus dirancang adil dan efektif, dengan tingkat pajak yang menyeimbangkan pengumpulan pendapatan dan menjaga insentif ekonomi. Pada saat yang sama, subsidi harus tepat sasaran untuk memastikan bahwa subsidi mencapai tujuan yang diinginkan tanpa menimbulkan distorsi pasar yang berlebihan. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala dapat membantu memastikan bahwa pajak dan subsidi berjalan sesuai tujuannya dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun pajak dan subsidi mungkin tampak serupa karena keduanya melibatkan aliran dana antara pemerintah dan sektor swasta, mereka memiliki peran, tujuan, dan dampak yang sangat berbeda dalam perekonomian. Pajak adalah alat utama untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah dan mendukung layanan publik, sementara subsidi adalah alat untuk mendukung kegiatan ekonomi tertentu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memahami perbedaan ini penting untuk merancang kebijakan ekonomi yang efektif dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Dalam dunia perpajakan internasional, konsep “deemed dividen” dalam konteks dikendalikan perusahaan asing atau Controlled Foreign Company (CFC) merupakan aspek penting yang mempengaruhi bagaimana pendapatan yang diperoleh entitas asing diperlakukan dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan. Artikel ini akan membahas secara mendalam apa yang dimaksud dengan dividen, bagaimana penerapannya dalam peraturan CFC dan dampaknya terhadap perusahaan multinasional dan pemegang sahamnya.

Apa yang Dimaksud dengan Dividen?

Deemed Dividen, atau Dianggap Dividen, adalah suatu konsep perpajakan dimana penghasilan atau pembagian dari suatu badan asing dianggap sebagai dividen untuk keperluan perpajakan, meskipun tidak ada pembayaran dividen yang sebenarnya. Dalam konteks perpajakan internasional, hal ini berarti bahwa meskipun dividen tersebut tidak benar-benar dibayarkan kepada pemegang saham, otoritas pajak dapat menganggapnya sebagai dividen kena pajak.

Konsep Perusahaan Asing yang Dikendalikan (CFC)

Perusahaan asing yang dikendalikan (CFC) adalah entitas yang didirikan di negara asing tetapi dikendalikan oleh pemegang saham atau perusahaan dari negara asal. Biasanya, CFC memiliki struktur pajak yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan negara asal pemegang saham, sehingga sering kali menyebabkan pengalihan keuntungan untuk menghindari pajak. Oleh karena itu, banyak negara yang memiliki aturan anti penghindaran pajak yang disebut aturan CFC, yang bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak melalui entitas asing yang dikendalikan.

Penerapan Dividen yang Dianggap dalam Aturan CFC

Dalam regulasi CFC, dividen dianggap sebagai mekanisme untuk melawan penghindaran pajak yang terjadi ketika keuntungan yang diperoleh CFC tidak segera dibagikan sebagai dividen kepada pemegang sahamnya. Aturan ini memastikan bahwa laba yang terakumulasi dalam CFC dan belum dibagikan tetap dikenakan pajak di negara pemegang saham, meskipun dividen sebenarnya belum dibayarkan.

Penerapan pajak atas penghasilan tangguhan:

• Negara asal pemegang saham dapat memungut pajak atas keuntungan yang tidak didistribusikan oleh SEC dengan memperlakukannya sebagai dividen. Hal ini memungkinkan petugas pajak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang seharusnya dikenakan pajak jika laba tersebut dibagikan sebagai dividen.

Kriteria CFC dan dividen yang dianggap:

• Tidak semua SFC tunduk pada aturan dividen. Umumnya, hanya CFC yang memenuhi kriteria tertentu, seperti pengendalian oleh pemegang saham di negara asal dan pendapatan pajak rendah, yang tunduk pada peraturan ini. Negara pemegang saham umumnya menentukan ambang batas pendapatan yang harus dipenuhi oleh CFC agar dapat dikenakan pajak sebagai dividen.

Baca Juga: Peran Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam Reformasi Pajak Internasional

Evaluasi dan perhitungan:

• Dalam praktiknya, penilaian dan penghitungan dividen melibatkan penilaian keuntungan yang diperoleh SEC dan penghitungan pajak yang harus dibayar. Proses ini mungkin melibatkan analisis laporan keuangan CFC dan perhitungan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan negara pemegang saham.

Dampaknya Terhadap Perusahaan Multinasional

Penghindaran pajak dan perencanaan pajak:

• Pengaturan dividen yang dianggap dalam peraturan CFC dapat mempengaruhi strategi perencanaan pajak perusahaan multinasional. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak pajak atas laba yang ditahan di SFC dan merencanakan pembagian dividen dengan hati-hati untuk meminimalkan kewajiban pajak yang timbul dari dividen yang dianggap.

Kepatuhan dan Pelaporan Pajak:

• Perusahaan multinasional harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan internasional dan domestik mengenai dividen yang dihitung. Hal ini mencakup kewajiban pelaporan perpajakan yang baik dan transparansi laporan keuangan untuk menghindari permasalahan hukum atau denda.

Pengaruh pada struktur bisnis:

• Kebijakan terkait dividen dapat mempengaruhi struktur perusahaan dan keputusan strategis, seperti lokasi SFC dan keputusan investasi. Perusahaan mungkin perlu menilai kembali struktur CFC mereka untuk memastikan efisiensi pajak dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Dividen yang dianggap dalam konteks perusahaan asing yang dikendalikan (CFC) merupakan aspek penting perpajakan internasional yang bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak melalui pendapatan yang ditahan di entitas asing. Dengan menerapkan aturan ini, administrasi perpajakan dapat menjamin bahwa laba yang diperoleh SFC dan belum dibagikan tetap dikenakan pajak, meskipun dividen sebenarnya tidak dibayarkan. Bagi perusahaan multinasional, memahami dan mengelola dampak dividen sangat penting untuk perencanaan pajak yang efektif, kepatuhan terhadap peraturan, dan pengelolaan aset yang optimal.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Bagi orang-orang yang mempunyai cita-cita besar seperti menjadi konsultan pajak pastinya mengikuti dan lulus ujian sertifikasi konsultan pajak merupakan salah satu langkah terbesar dalam mencapai cita-cita tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk menguasai berbagai kebijakan perundang-undangan perpajakan terlebih dahulu. Seperti halnya dengan mengikuti kursus pajak yang akan membantu para calon konsultan pajak dengan sangat baik. Karena kursus pajak seperti ini memberikan begitu banyak materi perpajakan menurut jenis tingkatannya. Di samping itu, pastinya juga tidak kalah penting untuk mengetahui jadwal ujian sertifikasi konsultan pajak yang terbaru.

Ulasan berikut ini akan membahas lebih lanjut mengenai jadwal uskp yang harus disimak dengan benar oleh para calon konsultan pajak. Pembukaan Ujian sertifikasi konsultan pajak atau uskp tingkat A periode 2 tahun 2024 telah diumumkan oleh Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) melalui laman Kemenkeu Learning Center (KLC), yang mana diperuntukkan bagi peserta baru di bulan Agustus 2024.

Kapan Jadwal USKP A Periode 2 Tahun 2024?

Ujian sertifikasi konsultan pajak A periode 2 tahun 2024 telah diumumkan melalui PENG-09/KP3SKP/VII/2024, bahwa akan menerima peserta ujian baru dengan kuota sejumlah 1656 orang. Proses untuk pendaftaran ujian sertifikasi konsultan pajak A periode 2 tahun 2024 akan dibuka pada laman  Kemenkeu Learning Center (KLC) Konsultan Pajak, dalam kurun waktu 4 hari, yakni mulai tanggal 29 Juli Tahun 2024 mulai pukul 08.00 WIB sampai tanggal 1 Agustus  Tahun 2024 pukul 15.00 WIB. Sementara itu, untuk pengumuman lulus verifikasi pendaftarannya akan diumumkan pada 16 Agustus 2024. Sedangkan untuk ujiannya sendiri akan mulai dilaksanakan selama dua hari berturut-turut pada 48 lokasi yang mana tersebar di seluruh Indonesia, mulai tanggal 28 hingga 29 agustus 2024.

Apa Saja yang Harus Diperhatikan dalam USKP A Periode 2 Tahun 2024?

Penting untuk diperhatikan bahwa pendaftar ujian sertifikasi konsultan pajak A periode 2 tahun 2024 hanya boleh memilih satu lokasi ujian saja dan tidak bisa memindahkan lokasi ujian sesudah permohonan dikirimkan ketika verifikasi pendaftaran. Di samping itu, ujian sertifikasi konsultan pajak ini juga dibuka khusus untuk peserta baru dan bukan untuk peserta yang ingin melakukan pengulangan. Ketika proses verifikasi pendaftaran, maka akan dilakukan dengan prinsip first come first served atau yang mendaftar terlebih dahulu akan lebih diprioritaskan. Pendaftar akan dianggap sebagai peserta yang lolos verifikasi pendaftaran sesuai dengan nomor urut sampai kuota lokasinya penuh.

Baca Juga: Update Versi Terbaru, Bagaimana Perubahan dalam e-Faktur Versi 4.0?

Apakah USKP A Periode 2 Tahun 2024 ini Dipungut Biaya?

Sama halnya dengan ujian sertifikasi konsultan pajak A periode 1 tahun 2024 yang sudah dilaksanakan di bulan April 2024, yang mana ujian sertifikasi konsultan pajak A periode 2 tahun 2024 juga gratis atau tidak dipungut biaya.

Apa Saja Mata Ujian USKP A?

Nilai minimum untuk bisa lulus ujian adalah 60 dari 100 untuk setiap mata ujian yang diujikan. Pastinya bagi calon konsultan pajak yang ingin lulus dalam uskp A periode 2 ini harus menguasai berbagai materi kebijakan pajak, sehingga mengikuti kursus pajak merupakan salah satu solusi paling efektif yang bisa dilakukan. Supaya lebih yakin dalam mengikuti ujiannya, Berikut ini adalah berbagai materi yang perlu dipelajari dan akan diujikan dalam ujian sertifikasi konsultan pajak A, diantaranya:

• PPh Orang Pribadi dan SPT-nya
• Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
• PPSP (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)
• Pengadilan Pajak
• PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan P3 (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan)
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
• Bea Materai
• PPh Potong Pungut Pasal 21, 22, 23, 24 ayat 2
• PPN dan SPT PPN
• Kode Etik Profesi (konsultan pajak)

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memainkan peran penting dalam reformasi perpajakan internasional. Sebagai forum internasional yang terdiri dari 38 negara anggota, OECD bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan standar hidup di seluruh dunia. Dalam konteks perpajakan internasional, OECD berupaya untuk mengatasi tantangan yang timbul akibat globalisasi ekonomi dan penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.

Training pajak memberikan pemahaman mendalam tentang peran penting Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam reformasi pajak global. Peserta akan belajar bagaimana OECD mengembangkan kebijakan dan inisiatif seperti proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan Common Reporting Standard (CRS) untuk mencegah penghindaran pajak dan meningkatkan transparansi pajak internasional. Dengan pengetahuan ini, peserta dapat memahami kerangka kerja global yang mempengaruhi perpajakan multinasional dan menerapkan praktik terbaik dalam manajemen pajak di perusahaan mereka.

Salah satu inisiatif utama OECD pada reformasi perpajakan internasional yaitu proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). BEPS adalah upaya global yang diluncurkan pada tahun 2013 untuk mencegah perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi dengan pajak rendah atau tanpa pajak. Praktik-praktik seperti ini, yang sering disebut erosi dasar dan pengalihan keuntungan, merugikan negara-negara karena mengurangi pendapatan pajak yang seharusnya dihasilkan.

BEPS mencakup 15 langkah yang dirancang untuk memperkuat peraturan perpajakan internasional dan memastikan bahwa pajak dikenakan di tempat aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan tersebut benar-benar terjadi. Beberapa tindakan utama meliputi:

• Pencegahan penghindaran pajak: Melalui aturan penetapan harga transfer yang lebih ketat, OECD berupaya memastikan bahwa transaksi antar perusahaan afiliasi dilakukan dengan harga pasar yang wajar.
• Transparansi perpajakan: OECD mendorong transparansi yang lebih besar dalam sistem perpajakan internasional dengan memperkenalkan persyaratan pelaporan yang lebih rinci bagi perusahaan multinasional.
• Perjanjian Pajak Internasional: Upaya pemutakhiran perjanjian perpajakan internasional untuk mencegah penyalahgunaan dan menghilangkan ketidakpastian perpajakan.

Salah satu elemen kunci dari proyek BEPS adalah dokumentasi harga transfer yang lebih ketat. OECD mewajibkan perusahaan multinasional untuk memberikan dokumentasi yang menunjukkan bahwa harga yang digunakan dalam transaksi bisnis-ke-bisnis mematuhi prinsip kewajaran dan kewajaran. Dokumentasi ini bertujuan untuk mencegah perusahaan menetapkan harga transfer yang tidak wajar untuk mengurangi kewajiban perpajakannya.

OECD juga mendorong inisiatif transparansi pajak melalui Common Reporting Standard (CRS). CRS adalah kerangka kerja global untuk pertukaran informasi pajak antar negara secara otomatis. Melalui CRS, negara-negara dapat berbagi informasi mengenai rekening keuangan yang dimiliki oleh warga negara asing, sehingga memudahkan otoritas pajak untuk mendeteksi dan mencegah penghindaran pajak.

Baca Juga: Transfer Pricing: Strategi Perusahaan Multinasional dan Regulasi Global

Selain itu, OECD berperan dalam memfasilitasi dialog antar negara mengenai reformasi perpajakan internasional. Melalui forum seperti Kerangka Inklusif BEPS, OECD menyatukan lebih dari 140 negara dan yurisdiksi untuk bekerja sama menerapkan langkah-langkah BEPS dan berbagi praktik terbaik. Kerangka kerja inklusif ini memungkinkan negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam diskusi global mengenai reformasi perpajakan dan memastikan bahwa kepentingan mereka diperhitungkan.

OECD juga terus berupaya menyesuaikan peraturan perpajakan internasional dengan tantangan ekonomi digital. Seiring dengan semakin banyaknya bisnis yang beroperasi secara digital dan menghasilkan keuntungan dari aktivitas online mereka, OECD sedang mengembangkan kerangka kerja untuk memastikan bisnis digital dikenakan pajak secara adil. Salah satu usulan utama dalam hal ini adalah pilar pertama dan kedua dari proyek BEPS 2.0, yang bertujuan untuk merealokasikan sebagian keuntungan perusahaan digital ke yurisdiksi pasar dan menetapkan tarif pajak minimum global.

Pilar pertama berfokus pada realokasi sebagian keuntungan perusahaan multinasional terbesar dan paling menguntungkan ke negara tempat konsumen atau pengguna berada. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan digital besar membayar pajak yang adil di negara-negara tempat mereka menghasilkan pendapatan, meskipun mereka tidak memiliki kehadiran fisik yang signifikan di negara tersebut.

Sementara itu, pilar kedua bertujuan untuk menetapkan tarif pajak minimum global bagi perusahaan multinasional. Dengan menetapkan tarif pajak minimum, OECD berharap dapat mengurangi insentif perusahaan untuk mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi dengan pajak rendah dan memastikan bahwa semua perusahaan membayar pajak mereka secara adil di seluruh dunia.

OECD memainkan peran penting dalam reformasi perpajakan internasional dengan mengembangkan kebijakan dan inisiatif untuk meningkatkan keadilan dan transparansi sistem perpajakan global. Melalui BEPS, CRS dan upaya adaptasi perpajakan terhadap ekonomi digital, OECD berupaya memastikan bahwa pajak dipungut secara adil dan pendapatan pajak seimbang.  Kerja sama internasional yang difasilitasi oleh OECD juga membantu negara-negara untuk mengatasi tantangan pajak global bersama-sama dan memastikan bahwa sistem perpajakan internasional tetap relevan dan efektif di era modern.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak merupakan bentuk dari kelas perpajakan yang akan memberikan materi para pesertanya mengenai kebijakan perundang-undangan perpajakan. Umumnya, brevet pajak diikuti oleh orang-orang yang ingin mempunyai pengetahuan yang luas di dunia perpajakan,Mungkin akan digunakan di dunia kerja nantinya. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin menguasai wawasan tentang Ketentuan perpajakan, maka juga tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai berita pajak yang selalu berkembang. Seperti halnya mengenai faktur pajak elektronik terbaru yang mana dikenal dengan e-faktur 4.0. Bagaimana perubahannya? Alasan Berikut ini akan membahas mengenai faktur pajak elektronik terbaru dan berbagai perubahannya.

Menurut pemberitahuan yang telah diterbitkan pada 12 Juli 2024 oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang berkaitan dengan pembaruan daftar layanan perpajakan berbasis Nomor Pokok Wajib Pajak 16 digit, Nomor Pokok Wajib Pajak 15 digit, dan NITKU. Salah satu hal yang memperoleh update pada versi terbaru ini adalah layanan e-faktur desktop, yang mana dapat digunakan secara versi desktop maupun web base. Pastinya untuk wajib pajak maupun masyarakat terdapat berbagai hal yang harus diperhatikan sesuai dengan imbauan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan perubahan ini.

Back Up Data

Beberapa tahapan prosedur atau langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan proses backup data bisa dilakukan dengan beberapa langkah berikut ini, diantaranya:

• Membuka folder pada versi e-faktur 3.2 desktop
• Mencari folder DB
• Kemudian melakukan proses kompres file dengan cara melakukan “Add to db.rar”
• Terakhir, untuk memikatnya Anda perlu melakukan copy and paste folder tersebut pada penyimpanan eksternal yang ditujukan untuk penyimpanan.

Menginstall e-Faktur Versi Terbaru 4.0

Para wajib pajak dapat melakukan pengunduhan faktur pajak elektronik versi terbaru dengan melalui tautan yang terdapat pada situs resmi Direktorat Jenderal Pajak online, pada tautan tersebut akan tersedia sejumlah 5 jenis versi aplikasi, diantaranya e-faktur Windows 32 bit, e-faktur Windows 64 bit, e-faktur Linux 64 bit, e-faktur Linux 32 bit, dan e-faktur Mac 64 Bit. Selain itu, terdapat beberapa tahapan untuk menginstal faktur pajak elektronik versi terbaru dengan cara berikut ini, antara lain:

• Memilih salah satu installer yang telah sesuai dengan OS perangkat Anda lalu mulai melakukan proses download atau pengunduhan
• Melakukan ekstraksi file faktur pajak elektronik (e-Faktur) yang sudah diunduh
• Kemudian Anda perlu membuka file hasil ekstraksi tersebut dengan format .exe
• Pada Destination folder anda perlu memilih direktori yang akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan dari hasil ekstraksi patch pada file aplikasi faktur pajak elektronik versi terbaru.

Baca Juga: Melakukan Transaksi dengan Mata Uang Asing? Ketahui Dasar Pengenaan Pajaknya

Panduan Update e-Faktur Pajak

Mungkin bagi para wajib pajak yang telah memanfaatkan sistem atau aplikasi faktur pajak elektronik dalam versi lama, maka terdapat berbagai hal penting yang harus diperhatikan ketika mengupdate ke versi terbaru atau versi 4.0. Sudah mendownload salah satu versi dari aplikasi faktur pajak elektronik versi terbaru yang telah sesuai dengan OS perangkat yang digunakan, lalu juga sudah melakukan backup database, maka selanjutnya yang perlu dilakukan adalah dengan update aplikasi e-faktur 4.0. Perlu diketahui bahwa proses update atau pembaharuan sistem tentu saja bisa dilakukan dengan mudah secara mandiri. Itu akan Banyak perbaikan dibandingkan dengan versi yang sebelumnya (e-Faktur 3.2) pada aplikasi e-faktur 4.0 ini.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.