Posts in category: Artikel

Ketika Anda ingin berkarir di dunia perpajakan, pastinya Anda membutuhkan ilmu dan wawasan yang luas untuk perpajakan, sehingga kursus pajak dapat menjadi salah satu solusinya. Karena kursus pajak akan memberikan Anda materi seputar kebijakan perpajakan yang dibimbing secara langsung oleh expert pajak. Oleh karena itu, pengetahuan dan berita pajak sangat penting untuk selalu diikuti.

Seperti halnya ulasan berikut ini yang akan membahas tentang beberapa hak dari penanggung pajak selama proses penyanderaan oleh DJP. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penyanderaan pajak di Indonesia telah menarik perhatian publik. Banyak wajib pajak yang memiliki tagihan pajak dalam jumlah besar pada akhirnya harus menghadapi penyanderaan apabila upaya penagihan yang telah dilakukan gagal.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengerahkan segala cara untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam membayar utang, termasuk prosedur yang kontroversial ini. Tujuannya adalah untuk mencegah penghindaran pajak yang merugikan negara dan menekan penunggak pajak untuk segera memenuhi komitmen mereka.

Definisi Penyanderaan untuk Kepentingan Penagihan Pajak

Di sisi lain, menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Penagihan Pajak, penyanderaan diartikan sebagai tindakan pengekangan dalam sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu. Meskipun penyanderaan merupakan salah satu bentuk penyekapan, pemerintah telah mengamanatkan agar penanggung pajak tetap mendapatkan sejumlah hak selama berada dalam penyanderaan. Pasal 69 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 mengatur hak-hak tersebut.

Hak Penanggung Pajak Selama Penyanderaan

Penanggung pajak yang sedang disandera diberikan lima hak utama oleh pemerintah, yang meliputi:

• Menjalankan Ibadah: Di tempat penyanderaan, penanggung pajak berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
• Pelayanan Kesehatan: Wajib pajak harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Penyediaan Makanan: Wajib pajak memiliki hak memperoleh makanan yang sehat, terutama makanan yang diantarkan oleh keluarga.
• Pengajuan Keluhan: Wajib pajak berhak untuk mengajukan keluhan tentang cara polisi memperlakukan mereka saat mereka ditahan.
• Informasi dan Bahan Bacaan yang Tersedia: Bahan bacaan dan informasi lainnya tersedia bagi wajib pajak dengan biaya sendiri.
• Kunjungan dari Pihak Ketiga: Setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk, wajib pajak atau penanggung pajak masih berhak untuk dikunjungi oleh teman, keluarga, dan pengacara selama masa penyanderaan. Hak kunjungan ini dapat digunakan hingga tiga kali kunjungan per minggu, masing-masing selama 30 menit.

Baca Juga: Pengelola Pajak Badan Harus Ketahui Syarat untuk Dapat Diskon PPh Badan 3%

Kunjungan Khusus

Wajib pajak yang ditahan berhak atas kunjungan gratis dari pendeta dan/atau dokter pribadi selain kunjungan dari teman dan keluarga. Kepala fasilitas penyanderaan harus menyetujui kunjungan ini.

Persyaratan untuk Izin Keluar Sementara

Selain itu, untuk lima alasan penting, penanggung pajak yang disandera berhak meminta izin untuk meninggalkan fasilitas penyanderaan untuk sementara waktu:

• Perawatan Medis: Surat keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh pejabat dapat digunakan untuk memberikan izin keluar sementara jika wajib pajak menderita penyakit kritis yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit di luar fasilitas penyanderaan.
• Panggilan untuk Hukum dan Pengadilan: Izin keluar sementara diberikan kepada wajib pajak yang dipanggil oleh penegak hukum atau yang diharuskan hadir di pengadilan.
• Pemilihan Umum: Jika tidak ada pusat pemilihan di dekat tempat penahanan, wajib pajak tetap dapat memberikan suara dalam pemilihan umum di sana.
• Menghadiri Pemakaman: Hak untuk menghadiri pemakaman orang tua, pasangan, atau anak ada bagi wajib pajak yang sedang ditahan.
• Menjadi wali dalam pernikahan atau menghadiri pernikahan anak: Izin untuk menghadiri pernikahan anak atau menjadi wali dalam pernikahan juga dapat diberikan kepada wajib pajak yang sedang ditahan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Mengelola pajak bisa menjadi tugas yang menakutkan bagi banyak individu dan bisnis. Proses yang kompleks, aturan yang terus berubah, dan risiko kesalahan bisa membuat siapa pun merasa kewalahan. Namun, dengan pemahaman yang baik dan strategi yang tepat, navigasi pajak bisa menjadi lebih mudah. mengikuti training pajak juga memberikan benefit untuk kita dalam memiliki panduan untuk selalu membayar kewajiban kita sebagai wajib pajak.  Artikel ini akan membahas bagaimana wajib pajak pribadi dan bisnis dapat mengelola kewajiban pajak mereka dengan lebih efektif dan efisien.

Pajak adalah kontribusi yang harus dibayar oleh individu dan badan usaha kepada pemerintah berdasarkan undang-undang. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama negara untuk membiayai berbagai program dan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Di Indonesia, ada berbagai jenis pajak yang harus dibayar, termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Untuk wajib pajak pribadi, langkah pertama dalam mengelola pajak adalah memahami jenis penghasilan yang dikenai pajak. Penghasilan bisa berasal dari berbagai sumber, seperti gaji, upah, honorarium, keuntungan usaha, dividen, bunga, royalti, dan sewa. Semua jenis penghasilan ini harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Penting untuk mencatat semua sumber penghasilan dan menyimpan bukti-bukti yang relevan untuk memudahkan proses pelaporan.

Bagi wajib pajak bisnis, mengelola pajak melibatkan pencatatan dan pelaporan transaksi bisnis secara akurat. Setiap bisnis harus memiliki sistem pembukuan yang baik untuk mencatat semua pendapatan dan pengeluaran. Ini termasuk faktur penjualan, kwitansi pembelian, dan bukti pembayaran lainnya. Sistem pembukuan yang baik tidak hanya membantu dalam memenuhi kewajiban pajak, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan finansial bisnis.

Salah satu tantangan terbesar dalam mengelola pajak adalah mengikuti perubahan peraturan pajak. Pemerintah seringkali memperbarui undang-undang dan peraturan pajak untuk mencerminkan kondisi ekonomi dan kebutuhan negara. Oleh karena itu, wajib pajak harus tetap up-to-date dengan perubahan tersebut. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengikuti berita dan publikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan konsultan pajak terpercaya.

Selain itu, wajib pajak pribadi dan bisnis dapat memanfaatkan berbagai insentif dan potongan pajak yang tersedia. Misalnya, ada potongan pajak untuk sumbangan amal, pembayaran bunga pinjaman rumah, dan biaya pendidikan anak. Bagi bisnis, ada insentif pajak untuk investasi dalam penelitian dan pengembangan atau Resources and Development (R&D), pembelian aset tetap, dan pelatihan karyawan. Memanfaatkan insentif ini dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dan meningkatkan keuntungan.

Baca Juga: Panduan Pajak: Mengelola Kewajiban Pajak Anda Secara Efektif

Teknologi juga dapat membantu dalam mengelola pajak dengan lebih mudah. Ada berbagai aplikasi dan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk membantu individu dan bisnis dalam mencatat, menghitung, dan melaporkan pajak. Aplikasi ini dapat mengotomatisasi banyak tugas yang memakan waktu, seperti penghitungan pajak, pembuatan laporan, dan pengarsipan dokumen. Beberapa aplikasi bahkan menawarkan fitur pengingat untuk memastikan wajib pajak tidak melewatkan batas waktu pelaporan.

Jika merasa kewalahan, wajib pajak dapat mempertimbangkan untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Konsultan pajak adalah profesional yang ahli dalam peraturan pajak dan dapat memberikan saran dan bantuan dalam mengelola kewajiban pajak. Mereka dapat membantu dalam mengidentifikasi potongan dan insentif pajak yang mungkin terlewatkan, serta memastikan bahwa semua laporan pajak disusun dengan benar dan tepat waktu.

Namun, penting untuk memilih konsultan pajak yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Pastikan mereka memiliki lisensi dan sertifikasi yang diperlukan, serta pengalaman dalam menangani kasus pajak yang serupa dengan yang dihadapi. Konsultan pajak yang baik akan bekerja sama dengan wajib pajak untuk memahami kebutuhan dan tujuan mereka, serta memberikan solusi yang disesuaikan.

Terakhir, edukasi diri tentang pajak adalah langkah penting dalam mengelola kewajiban pajak. Ada banyak sumber daya yang tersedia, termasuk buku, artikel, seminar, dan kursus online yang dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang pajak. Dengan pengetahuan yang lebih baik, wajib pajak dapat membuat keputusan yang lebih informan dan menghindari kesalahan yang bisa mahal.

Navigasi pajak memang memerlukan waktu dan usaha, tetapi dengan pendekatan yang tepat, proses ini bisa menjadi lebih mudah. Memahami jenis pajak yang harus dibayar, mengikuti perubahan peraturan, memanfaatkan insentif pajak, menggunakan teknologi, dan mendapatkan bantuan profesional adalah beberapa langkah yang dapat membantu wajib pajak pribadi dan bisnis dalam mengelola kewajiban pajak mereka. Dengan demikian, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban mereka kepada negara sambil meminimalkan beban pajak dan meningkatkan kesejahteraan finansial mereka.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak merupakan satu-satunya kunci utama bagi Anda yang bertanggung jawab untuk pengelolaan pajak perusahaan, sebagai upaya menguasai pengetahuan seputar kewajiban perpajakan. Bahkan nantinya Anda juga akan mendapatkan sertifikat brevet pajak yang bisa menambah value diri Anda. Tentu untuk menguasai kebijakan pajak, tidak kalah penting agar mengetahui salah satu informasi perpajakan berikut ini, yakni syarat penting yang harus dilakukan agar memperoleh potongan pajak 3% untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

PPh Wajib Pajak Badan

Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, wajib pajak badan yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh manfaat dari pengurangan tarif pajak penghasilan badan sebesar 19% dibandingkan dengan tarif standar sebesar 22%. Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya Pasal 17 Ayat 2B, yang telah dimodifikasi oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengatur kebijakan ini. Pasal ini menjelaskan bahwa wajib pajak badan dalam negeri yang memenuhi persyaratan berikut ini berhak menggunakan tarif diskon 3%:

Badan Usaha Berbentuk PT atau Perseroan Terbuka

Tarif diskon ini hanya tersedia untuk badan usaha yang berbentuk PT atau perusahaan terbuka. Minimal 40% dari saham yang dimiliki oleh wajib pajak badan harus disimpan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ini dikenal sebagai jumlah saham yang disetor dan diperdagangkan. Selain standar yang disebutkan di atas, entitas perusahaan harus memenuhi banyak persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut peraturan tersebut, hanya perusahaan yang memenuhi semua persyaratan-seperti memiliki PT dan sahamnya diperdagangkan di BEI dengan persentase tertentu-yang memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif PPh badan ini.

Persyaratan Khusus Apa Saja yang Ada?

Pemerintah telah memberikan informasi lebih lanjut mengenai syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif PPh badan sebesar 3% melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 40 Tahun 2023. Peraturan tersebut memiliki empat persyaratan utama, yaitu sebagai berikut:

• Jumlah Pemegang Saham: Setidaknya 300 pihak harus menjadi pemilik saham yang disimpan oleh perusahaan. Ini menyiratkan bahwa minimal 300 pemegang saham diperlukan untuk perusahaan.
• Kepemilikan Saham: Kurang dari lima persen dari total saham yang ditempatkan dan disetor dapat dimiliki oleh salah satu dari 300 pemegang saham. Hal ini untuk memastikan tidak ada pihak yang memiliki kekuasaan yang berlebihan.

Baca Juga: Transformasi Pajak e-Faktur 4.0: Kemudahan Administrasi Pajak melalui Tampilan Otomatis NITKU

• Durasi Kepemilikan: Dalam satu tahun pajak, persyaratan yang berkaitan dengan minimum 40% saham yang diperdagangkan di BEI dan persyaratan yang berkaitan dengan kepemilikan saham oleh pihak ketiga harus dipenuhi selama minimal 183 hari kalender.
• Penyampaian Laporan: Perusahaan publik atau PT diwajibkan untuk memberikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merinci kepatuhan terhadap kriteria tertentu. Laporan-laporan ini berisi informasi terbaru setiap bulan mengenai pemegang saham utama dan pengendalian saham, serta laporan kepemilikan saham.

Wajib pajak badan akan dikenakan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% jika mereka tidak dapat memenuhi semua persyaratan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif pajak penghasilan badan. Sangat disarankan untuk berbicara dengan Staf Pajak untuk memastikan bahwa tanggung jawab pajak dapat ditangani dengan benar dan mematuhi undang-undang yang berlaku. Staf Pajak dapat membantu bisnis memahami dan memenuhi kriteria ini. Mereka juga dapat memastikan bahwa tanggung jawab pajak dikelola secara efektif dan sesuai dengan peraturan yang relevan.

Bisnis dapat memaksimalkan pengelolaan tanggung jawab pajak mereka dan mendapatkan keuntungan dari pengurangan tarif pajak yang tersedia secara hukum dengan mempekerjakan praktisi pajak dengan sertifikat brevet pajak. Karena para staf pajak memainkan peran penting dalam memberikan saran dan taktik untuk mengurangi kewajiban pajak, perusahaan dapat lebih berkonsentrasi dalam menjalankan operasi dan mengembangkan bisnis mereka daripada mengkhawatirkan kepatuhan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Mengelola kewajiban perpajakan merupakan aspek penting dalam mengelola kehidupan profesional dan pribadi. Pajak yang dikelola dengan baik dapat menyelamatkan Anda dari masalah hukum dan keuangan. Mengikuti kursus pajak memiliki manfaat besar dalam mengelola kewajiban pajak secara efektif karena memberikan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan yang selalu berkembang, keterampilan perhitungan pajak yang akurat, serta kemampuan merencanakan pajak dengan baik.

Sehingga dapat meningkatkan efisiensi administrasi pajak, mengurangi risiko kesalahan dan sanksi, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, yang semuanya berkontribusi pada manajemen keuangan yang lebih baik dan menghindari potensi masalah hukum. Artikel ini akan memberikan saran umum mengenai pajak, mulai dari jenis pajak, cara menghitungnya, hingga tips mengelola pajak secara efektif.

Jenis Pajak

Pajak dibedakan menjadi beberapa jenis, tergantung apa yang dikenakan pajak dan siapa yang menanggungnya. Berikut adalah beberapa jenis pajak yang umum:

Pajak Penghasilan (PPh):

Pajak ini dikenakan atas penghasilan atau keuntungan yang diterima oleh orang pribadi atau perusahaan. PPh tersebut terdiri dari beberapa kategori, seperti PPh Pasal 21 pegawai, PPh Pasal 22 transaksi tertentu, PPh Pasal 23 jasa dan dividen, serta PPh Pasal 25 angsuran pajak bulanan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

Pajak ini dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa. PPN umumnya berjumlah 10% dari harga jual dan harus dibayar oleh konsumen akhir. Pelaku usaha yang menjual barang atau jasa bertindak sebagai pemungut PPN dan wajib melaporkan dan menyetorkan PPN yang dipungutnya kepada negara.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB):

PBB dikenakan terhadap aset seperti tanah dan bangunan. Besaran PBB ditentukan berdasarkan Nilai Pajak Penjualan Benda (NJOP) yang dihitung oleh pemerintah daerah setempat. PBB dibayarkan setiap tahun oleh pemiliknya.

Biaya materai:

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen tertentu, seperti perjanjian, kwitansi, dan akta notaris. Besarnya bea materai berbeda-beda tergantung pada nilai transaksi yang tertera dalam dokumen.

Cara Menghitung Pajak

Perhitungan pajak memerlukan pemahaman yang baik tentang tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Berikut langkah-langkah umum penghitungan pajak:

Identifikasi penghasilan kena pajak:

Langkah pertama adalah mengidentifikasi semua sumber penghasilan yang dikenakan pajak. Bagi perorangan, pendapatan dapat berasal dari gaji, bunga bank, dividen, dan sewa properti. Bagi pelaku bisnis, pendapatan dapat berasal dari penjualan produk, jasa, dan investasi.

Pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):

Bagi orang pribadi, penghasilan bruto dapat dikurangi dengan PTKP yang merupakan besarnya penghasilan tidak kena pajak. PTKP biasanya ditentukan oleh pemerintah dan dapat berubah setiap tahunnya.

Perhitungan pajak yang terutang:

Setelah dikurangi PTKP, Anda bisa menghitung pajak yang terutang dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak bisa progresif (berdasarkan tingkat pendapatan) atau tetap, tergantung jenis pajak yang dikenakan.

Deklarasi dan pembayaran:

Pajak yang terutang harus diumumkan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan pajak umumnya dilakukan secara berkala, misalnya bulanan atau tahunan, tergantung jenis pajak dan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Transformasi Digital Perpajakan dengan Coretax: Langkah Menuju Kesederhanaan dan Transparansi

Tips Mengelola Pajak Secara Efektif

Mengelola pajak secara efektif memerlukan perencanaan yang baik dan pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan. Berikut beberapa tip yang dapat membantu Anda mengelola pajak dengan lebih baik:

Pencatatan seluruh transaksi keuangan:

Pastikan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan dengan rapi dan teratur. Pencatatan yang baik akan memudahkan Anda dalam menghitung dan melaporkan pajak. Gunakan software akuntansi jika diperlukan untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan.

Memahami peraturan perpajakan:

Selalu up to date dengan peraturan perpajakan terkini. Peraturan perpajakan dapat berubah setiap tahunnya, oleh karena itu penting untuk selalu mengikuti perkembangan terkini agar tidak terjebak dalam situasi ketidakpatuhan.

Konsultasi dengan pakar perpajakan:

Jika Anda kesulitan mengelola pajak, konsultasikan dengan profesional pajak atau akuntan. Mereka dapat memberikan nasihat dan bantuan dalam perencanaan pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Manfaatkan insentif pajak:

Pemerintah sering kali menawarkan insentif pajak untuk mendorong investasi dan aktivitas tertentu. Pastikan untuk memanfaatkan insentif ini untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan efisiensi bisnis Anda.

Bayar pajak Anda tepat waktu:

Jangan tunda pembayaran pajak Anda. Keterlambatan pembayaran pajak dapat mengakibatkan denda dan bunga yang tinggi. Pastikan Anda membayar pajak tepat waktu untuk menghindari denda yang tidak perlu.

Mengelola kewajiban pajak dengan efektif memerlukan pemahaman yang baik tentang jenis-jenis pajak, cara perhitungan, dan strategi pengelolaan yang tepat. Dengan mencatat semua transaksi keuangan, memahami peraturan perpajakan, dan konsultasi dengan ahli pajak, Anda dapat memastikan kepatuhan dan efisiensi dalam pengelolaan pajak. Mengelola pajak dengan baik tidak hanya menghindarkan Anda dari masalah hukum, tetapi juga membantu dalam perencanaan keuangan yang lebih baik untuk masa depan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak adalah jalan keluar yang paling tepat bagi Anda jika ingin menguasai pengetahuan tentang kebijakan pajak. Karena dalam pelatihan pajak ini Anda akan mendapatkan materi yang diberikan oleh expert di dunia perpajakan. Sehingga, pengetahuan seputar pajak adalah hal yang sangat penting, seperti ulasan berikut ini yang akan membahas tentang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meningkatkan faktur pajak dalam beberapa hal dengan memperkenalkan program e-Faktur 4.0.

Salah satu inovasi tersebut adalah tampilan Nomor Induk Wajib Pajak (NITKU) secara otomatis pada faktur pajak yang dicetak. Pengguna bisa mempergunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan 16 digit, NPWP 15 digit, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan aplikasi terbaru tersebut.

NITKU: Apa itu?

Setiap lokasi kegiatan usaha wajib pajak diberi nomor yang dikenal sebagai Nomor Induk Tempat Usaha, atau NITKU. NITKU ini fungsinya adalah sebagai tanda pengenal yang berbeda untuk setiap tempat usaha yang dimiliki wajib pajak. Dengan memberikan NITKU, DJP berharap dapat merampingkan administrasi dan pengawasan pajak serta menjamin bahwa semua kegiatan usaha telah terdaftar dan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DJP dapat memantau aktivitas ekonomi di setiap lokasi bisnis dan memastikan wajib pajak membayar pajak mereka berkat NITKU. Data DJP menjadi lebih akurat dan terorganisir dengan menggunakan NITKU, sehingga memungkinkan prosedur pemeriksaan dan pengawasan pajak yang lebih efisien.

Tampilan Otonom NITKU

Setelah mengupload faktur pajak ke dalam sistem, wajib pajak akan secara otomatis melihat tampilan NITKU. Karena tidak diperlukan input manual dalam prosedur ini, pengguna dapat lebih mudah memverifikasi bahwa data pada faktur pajak telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peran Pemadanan Data NPWP

DJP menginformasikan kepada wajib pajak bahwa meskipun aplikasi e-Faktur 4.0 mendukung sejumlah format identitas wajib pajak, wajib pajak tetap harus memastikan kesesuaian data NPWP lawan transaksi. Meskipun NPWP 15 digit digunakan sebagai acuan, namun jika data NPWP sesuai, maka NPWP 16 digit dan NITKU akan muncul pada faktur pajak yang dicetak. Namun, 16 digit NPWP dan NITKU bisa saja tidak muncul di faktur pajak yang dicetak jika data NPWP tidak sesuai. DJP menegaskan bahwa hal ini tidak menjadi masalah selama faktur pajak yang dicetak telah mencantumkan informasi yang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 PER-03/PJ/2023 sampai dengan PER-11/PJ/2023.

Baca Juga: Menuju Keanggotaan OECD: Meningkatkan Penerimaan dan Tata Kelola Pajak Indonesia

Klausul dalam PER-03/PJ/2023 s.t.d.d. PER-11/PJ/2023 Pasal 5

Nama, alamat, dan NPWP pihak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan salah satu rincian yang harus dicantumkan dalam faktur pajak sesuai Pasal 5 PER-03/PJ/2023 s.t.d. PER-11/PJ/2023.

• Identifikasi penerima jasa kena pajak atau pembeli barang kena pajak
• Diskon, jenis barang atau jasa, dan harga jual atau jumlah penggantian
• PPN yang dipungut, PPnBM yang dikenakan
• Kode dan nomor seri, serta tanggal pembuatan faktur pajak
• Penandatangan faktur pajak, beserta nama dan tanda tangannya

Mengganti Faktur Pajak

Disebutkan bahwa jika faktur pajak biasa memiliki NPWP 15 digit, maka faktur pajak pengganti juga akan memiliki NPWP 15 digit di platform pusat informasi DJP, Kring Pajak. Hal ini menjamin data pada catatan pajak yang dirilis konsisten dan sesuai.

Keuntungan e-Faktur 4.0 bagi Wajib Pajak

Wajib pajak dapat memperoleh manfaat dari E-Faktur 4.0 dalam beberapa hal, termasuk kemudahan dan efektivitas pembuatan faktur pajak. Kesalahan entri data dapat diminimalisir dan proses administrasi menjadi lebih mudah dengan adanya tampilan otomatis NITKU. Dukungan untuk berbagai jenis identitas wajib pajak juga meningkatkan fleksibilitas dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak merupakan kelas perpajakan yang akan membantu Anda untuk menguasai berbagai kebijakan dalam dunia pajak. Karena training pajak akan memberikan Anda berbagai materi seputar perpajakan dan hingga perpajakan lanjutan. Seperti halnya ulasan berikut ini akan membahas tentang akan bergabungnya Indonesia dengan OECD dengan penguatan tata kelola perpajakan. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia secara konsisten menyatakan minatnya untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD).

Diketahui bahwa sebuah kelompok yang terdiri dari sebagian besar negara-negara maju yang berdedikasi untuk memajukan kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Diperkirakan bahwa dengan mengambil tindakan ini, Indonesia akan dapat meningkatkan posisinya di dunia internasional dan mendapatkan keuntungan dari keanggotaan OECD dalam beberapa hal, termasuk lebih banyak investasi asing, akses pasar yang lebih luas, dan dukungan kebijakan. Sejumlah langkah peninjauan dan penyesuaian disertakan dalam proses penerimaan agar kebijakan-kebijakan yang ada sesuai dengan pedoman OECD.

Tata kelola pajak adalah salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan.  Meningkatkan rasio pajak, yang saat ini masih rendah dibandingkan dengan anggota OECD lainnya, merupakan tugas penting bagi Indonesia.

Kesulitan dalam Penerimaan Pajak

Para ekonom menekankan betapa pentingnya bagi Indonesia untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan dalam hal penerimaan pajak. Fase ini dianggap penting untuk masuk ke dalam OECD. Meskipun Indonesia memiliki kapasitas untuk bergabung dengan OECD, Bona Tua Parlinggomon dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyatakan bahwa hambatan yang signifikan adalah rendahnya rasio pajak Indonesia. Meskipun secara nominal pengumpulan pajak Indonesia cenderung meningkat, namun masih jauh dibawah potensinya.

Tingkat pajak Indonesia tetap berada di angka 10% selama sepuluh tahun terakhir, jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Reformasi administrasi dan kebijakan yang efektif dapat meningkatkan kemungkinan kenaikan pajak menjadi 5%, menurut sebuah studi dari organisasi PRAKARSA.

Dampak Finansial dari Keanggotaan OECD

Dengan masuknya Indonesia ke dalam OECD, Indonesia akan menghadapi dampak finansial yang lebih berat. Negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) diwajibkan untuk memberikan bantuan pembangunan resmi (ODA/Official Development Assistance), bukan hanya menerimanya. Kontribusi wajib dan kontribusi opsional anggota juga ditentukan oleh sejumlah faktor, termasuk populasi, PDB, dan ukuran ekonomi. Indonesia mungkin akan membayar lebih banyak untuk hal ini dibandingkan negara-negara Uni Eropa lainnya.

Baca Juga: Sistem IKH Online: Simplifikasi Proses Lisensi Penasihat Hukum Pajak

Metode-Metode untuk Meningkatkan Pendapatan Pajak

Pemerintah Indonesia harus meningkatkan pendapatan pajak untuk mengatasi masalah ini. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan adalah:

• Memperluas basis pajak: Memotivasi lebih banyak lagi individu dan organisasi untuk bergabung dengan sistem pajak.
• Memperbaiki Administrasi Perpajakan: Meningkatkan efektivitas dan transparansi struktur administrasi.
• Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang ketat dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Pemerintah juga harus mempertimbangkan opsi pajak tambahan yang memungkinkan, seperti pajak kekayaan dan warisan. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah memperketat pajak atas aktivitas perdagangan komoditas.

Dukungan Pemerintah dan Kesulitan Implementasi

Dalam rangka membiayai inisiatif-inisiatif pembangunan nasional, Kementerian Keuangan menegaskan kembali komitmennya untuk terus memaksimalkan pengumpulan pajak. Eka Hendra Permana, Analis Kebijakan Madya Ahli Madya di Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF), menekankan pentingnya pengawasan dalam penggunaan instrumen pajak untuk mencegah terjadinya hambatan pembangunan. Hal ini patut dibandingkan dengan Finlandia, yang memiliki tarif pajak yang tinggi namun menawarkan banyak layanan gratis. Ini adalah langkah penting yang perlu dikaji dengan cermat karena kenaikan pajak yang terlalu besar dapat berdampak buruk pada produktivitas ekonomi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Di era digital saat ini, transformasi teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai sektor, termasuk perpajakan. Salah satu inovasi penting dalam transformasi digital perpajakan adalah penggunaan Coretax. Coretax adalah solusi perangkat lunak yang dirancang untuk membantu bisnis mengelola kewajiban pajak mereka dengan lebih efisien, transparan, dan akurat.

Brevet Pajak merupakan program pelatihan yang penting dalam memahami peraturan dan tata cara perpajakan di Indonesia, yang semakin relevan dalam era transformasi digital perpajakan dengan Coretax, sebuah sistem yang dirancang untuk membawa kesederhanaan dan transparansi dalam pengelolaan pajak, mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih efisien dan akurat. Artikel ini akan menjelaskan bagaimana Coretax berperan dalam transformasi digital perpajakan dan langkah menuju kemudahan dan transparansi pengelolaan perpajakan.

Pentingnya Transformasi Digital dalam Perpajakan

Transformasi digital perpajakan tidak hanya berupa perubahan teknologi, namun juga perubahan cara berpikir dan bekerja. Dengan semakin kompleksnya peraturan perpajakan dan semakin besarnya volume transaksi bisnis, dunia usaha memerlukan suatu sistem yang dapat mengelola dan mengolah data perpajakan dengan cepat dan akurat. Transformasi digital membantu mengotomatiskan proses perpajakan, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Apa itu Coretax?

Coretax adalah platform perangkat lunak yang menawarkan solusi terintegrasi untuk manajemen pajak. Platform ini menawarkan berbagai fitur seperti pelaporan pajak otomatis, penghitungan pajak real-time, pengelolaan dokumen, dan analisis data pajak. Coretax dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha dari berbagai skala, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar, memastikan seluruh kewajiban perpajakan dapat dipenuhi tepat waktu dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Fasilitas yang Ditawarkan oleh Coretax

Otomatisasi proses perpajakan:

Coretax mengotomatiskan berbagai proses perpajakan, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan. Dengan otomatisasi ini, bisnis dapat menghemat waktu dan sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk melakukan tugas manual yang berulang. Selain itu, otomatisasi juga mengurangi risiko kesalahan yang mungkin timbul akibat entri data manual.

Pengajuan pajak tepat waktu:

Coretax memastikan bahwa semua pengembalian pajak disiapkan dan diajukan tepat waktu. Platform ini dilengkapi dengan pengingat dan notifikasi yang membantu pelaku usaha tetap patuh terhadap jadwal pelaporan pajak. Hal ini sangat penting untuk menghindari denda dan sanksi yang mungkin dikenakan akibat keterlambatan pelaporan.

Manajemen dokumen terorganisir:

Dengan Coretax, semua dokumen terkait perpajakan dapat diakses dan dikelola secara terpusat. Sistem ini memungkinkan bisnis untuk menyimpan dan mengatur dokumen dengan lebih efisien, sehingga lebih mudah ditemukan dan diakses saat dibutuhkan, terutama pada saat pemeriksaan pajak.

Integrasi dengan sistem lain:

Coretax dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem manajemen bisnis lainnya, seperti Enterprise Resource Planning (ERP) dan software akuntansi. Integrasi ini memastikan kelancaran aliran data antar sistem yang berbeda, mengurangi duplikasi data dan meningkatkan keakuratan informasi perpajakan.

Baca Juga: Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Perusahaan Berkat Restitusi Pajak

Transparansi dalam pengelolaan perpajakan:

Transparansi merupakan aspek penting dalam pengelolaan perpajakan. Coretax menyediakan berbagai alat analisis dan pelaporan yang membantu bisnis lebih memahami kewajiban pajak mereka. Dengan kemampuan analisis data tingkat lanjut, bisnis dapat memantau dan menilai kepatuhan pajak secara real time. Hal ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi permasalahan dan penyesuaian strategi perpajakan yang lebih tepat.

Langkah Menuju Transformasi Digital Perpajakan

Penilaian kebutuhan bisnis:

Langkah pertama dalam transformasi digital perpajakan adalah memahami kebutuhan spesifik suatu bisnis. Setiap bisnis menghadapi kompleksitas perpajakan yang berbeda. Oleh karena itu penting untuk memilih solusi yang disesuaikan dengan ukuran dan jenis bisnis.

Memilih platform yang tepat:

Setelah menilai kebutuhan, perusahaan harus memilih platform yang sesuai. Coretax menawarkan beragam fitur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, menjadikannya pilihan tepat bagi banyak bisnis.

Pelatihan dan adaptasi:

Penerapan teknologi baru memerlukan pelatihan karyawan. Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh staf yang terlibat dalam proses perpajakan memahami cara kerja Coretax dan dapat memanfaatkannya secara optimal.

Pemantauan dan evaluasi:

Setelah implementasi, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja sistem. Hal ini memastikan bahwa Coretax berfungsi seperti yang diharapkan  memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan.

Transformasi digital pajak dengan Coretax menawarkan kemudahan dan transparansi yang signifikan dalam pengelolaan kewajiban pajak perusahaan. Dengan otomatisasi, integrasi sistem, dan alat analisis canggih, Coretax membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik. Melalui langkah-langkah yang tepat, perusahaan dapat memanfaatkan Coretax untuk mencapai pengelolaan pajak yang lebih efektif dan transparan, sehingga mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Restitusi pajak merupakan proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak kepada pemerintah. Bagi dunia usaha, pengembalian pajak dapat menjadi alat penting untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan. Dengan memahami dan menggunakan prosedur pengembalian pajak dengan benar, dunia usaha dapat meningkatkan likuiditasnya, mengurangi beban keuangan, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Mengoptimalkan pengelolaan keuangan perusahaan berkat restitusi pajak menjadi lebih efektif dengan adanya pelatihan pajak bagi karyawan. Pelatihan pajak membantu karyawan memahami prosedur dan persyaratan restitusi pajak secara mendalam, sehingga mereka dapat mengidentifikasi kelebihan pembayaran pajak dengan lebih akurat dan mengajukan klaim restitusi dengan benar. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan pajak, perusahaan dapat memaksimalkan manfaat restitusi pajak, meningkatkan likuiditas, dan mengurangi beban finansial, yang pada akhirnya berkontribusi pada efisiensi operasional dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Pengertian dan Manfaat Restitusi Pajak

Pengembalian pajak terjadi ketika jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan lebih besar dari jumlah pajak yang seharusnya terutang. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan penghitungan pajak, pembayaran pajak yang terlalu besar, atau penerapan insentif pajak yang tidak diperhitungkan. Proses restitusi memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kembali kelebihan pembayaran tersebut.

Manfaat utama restitusi pajak adalah peningkatan arus kas. Dana yang awalnya diblokir dalam pembayaran pajak dapat dikembalikan dan digunakan untuk tujuan lain, seperti investasi, operasional sehari-hari, atau pembayaran utang. Selain itu, pengembalian pajak juga dapat membantu pelaku usaha mengurangi beban keuangannya, sehingga memiliki lebih banyak ruang untuk mengembangkan usahanya.

Proses Permohonan Pengembalian Pajak

Pengajuan pengembalian pajak memerlukan pemahaman yang baik tentang prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh administrasi perpajakan. Langkah-langkah umum untuk meminta pengembalian pajak meliputi:

• Pemeriksaan dokumen keuangan: Bisnis harus memverifikasi semua dokumen keuangan dan pajak untuk memastikan adanya kelebihan pembayaran pajak. Hal ini meliputi pemeriksaan laporan keuangan, faktur, bukti pembayaran pajak dan dokumen terkait lainnya.
• Lengkapi formulir permintaan: Setelah kelebihan pembayaran teridentifikasi, bisnis harus melengkapi Formulir Permintaan Pengembalian Dana yang sesuai. Formulir ini biasanya disediakan oleh otoritas pajak dan memerlukan informasi rinci tentang perusahaan dan jumlah pengembalian dana yang diminta.

Baca Juga: Tantangan dan Peluang dalam Reformasi Perpajakan di Indonesia

• Lampirkan dokumen pendukung: Formulir permohonan harus disertai dengan dokumen pendukung seperti bukti pembayaran pajak, laporan keuangan dan dokumen terkait lainnya. Dokumen-dokumen ini dimaksudkan untuk mendukung permohonan restitusi dan menjamin keabsahan permohonan perusahaan.
• Pengajuan ke otoritas pajak: Setelah semua dokumen siap, perusahaan harus mengajukan permintaan pengembalian dana ke kantor pajak setempat atau melalui sistem online yang disediakan oleh otoritas pajak. Proses ini melibatkan pemeriksaan dan verifikasi oleh petugas pajak.
• Menunggu proses verifikasi: Otoritas pajak akan memverifikasi permintaan pengembalian dana dan mungkin memerlukan informasi atau dokumentasi tambahan. Proses ini dapat memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada kompleksitas berkas dan kebijakan administrasi perpajakan.

Kiat untuk Mengoptimalkan Pengembalian Pajak Anda

Untuk memaksimalkan manfaat pengembalian pajak, pelaku usaha sebaiknya memperhatikan tips berikut:

• Konsultasikan dengan profesional pajak: Meminta pengembalian pajak bisa menjadi proses yang rumit. Berkonsultasi dengan profesional atau penasihat pajak dapat membantu bisnis memahami persyaratan dan prosedur yang diperlukan, serta meminimalkan kesalahan pelaporan.
• Pemantauan pembayaran pajak secara berkala: Dunia usaha harus memantau dan mengevaluasi pembayaran pajak mereka secara berkala agar dapat dengan cepat mengidentifikasi potensi kelebihan pembayaran pajak. Hal ini dapat membantu dunia usaha mencari restitusi dengan lebih cepat dan efisien.
• Penyimpanan dokumen secara hati-hati: Penting untuk menjaga semua dokumen keuangan dan pajak tetap bersih dan terorganisir untuk mendukung klaim restitusi. Dokumen yang lengkap dan akurat akan mempercepat proses verifikasi oleh fiskus.
• Memanfaatkan insentif pajak: Dunia usaha harus memanfaatkan semua insentif pajak yang tersedia untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Insentif perpajakan seperti pengurangan pajak, pembebasan pajak, dan kredit pajak dapat membantu mengurangi jumlah pajak yang terutang dan meminimalkan risiko kelebihan pembayaran pajak.

Pengembalian pajak adalah alat yang efektif untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan bisnis. Dengan memahami dan menggunakan proses restitusi dengan baik, dunia usaha dapat meningkatkan likuiditasnya, mengurangi biaya keuangan dan administrasi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Apabila Anda sebagai seseorang yang ingin bekerja di dunia perpajakan dan ingin mengetahui berbagai kebijakan untuk kewajiban pajak dengan baik, maka Anda bisa mengikuti kursus pajak. Karena pada kelas perpajakan seperti kursus pajak ini pesertanya akan mendapatkan materi perihal kebijakan perpajakan yang bisa terhindar dari berbagai sengketa pajak. Sengketa pajak yang melibatkan otoritas pajak dan wajib pajak sering kali berujung pada proses pengadilan pajak, di mana Anda mungkin memerlukan bantuan hukum selain nasihat dari ahli pajak. Namun, sistem lisensi penasihat hukum online, atau IKH online, telah sepenuhnya mengubah proses permohonan lisensi penasihat hukum.

IKH online dihadirkan sebagai terobosan di bidang cukai, bea cukai, dan undang-undang perpajakan. Tujuan utama sistem ini adalah untuk membuat proses mendapatkan dan memperbarui izin penasihat hukum menjadi lebih efisien dan tidak berbelit-belit. Sistem IKH online menggantikan aturan sebelumnya yang terdapat pada PER-01/PP/2018 pada tanggal 12 April 2024, dan didasarkan pada Peraturan Ketua Pengadilan Pajak No. Pengumpulan berkas secara fisik tidak diperlukan saat mengajukan permohonan izin penasihat hukum melalui IKH online.

Dengan platform digital yang ditawarkan di situs web resmi, para pengacara sekarang dapat mengajukan permohonan izin kapan saja dan dari mana saja. Diharapkan bahwa metode ini akan merampingkan dan mempercepat administrasi lisensi pengacara di pengadilan pajak.

Ketentuan untuk Aplikasi Online Terbaru untuk Lisensi Pengacara Hukum

Supaya bisa memperoleh izin kuasa hukum pajak melalui IKH online, dokumen-dokumen berikut ini harus diserahkan, sesuai dengan PER-1/PP/2024 pasal 3:

• Daftar Riwayat Hidup: menggunakan struktur yang ditetapkan oleh Peraturan Ketua Pengadilan Pajak.
• Kartu Tanda Penduduk (KTP): Untuk mengkonfirmasi identitas kandidat.
• Sertifikat Akademik: Ijazah sarjana, ijazah diploma 4, atau, jika lulusan universitas luar negeri, ijazah penyetaraan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
• Dokumen Keahlian Pajak: Contoh bukti keahlian atau pemahaman tentang kebijakan perpajakan adalah gelar sarjana atau magister di akuntansi, administrasi fiskal, atau perpajakan; diploma perpajakan; sertifikat brevet perpajakan; atau surat pengalaman kerja dari lembaga pemerintah di bidang teknis perpajakan.
• Untuk keperluan identifikasi pajak, gunakan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Bukti Pelaporan Pajak: Dokumentasi yang membuktikan bahwa SPT pajak penghasilan orang pribadi dua tahun terakhir telah diterima.
• Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK): Untuk digunakan di pengadilan pajak yang sah saat meminta izin praktik hukum.

Baca Juga: PMK 46/2024: Kemudahan Bagi Mitra PNBP dalam Layanan Keimigrasian

• Foto: 4 x 6 cm, latar belakang merah, wajah menghadap lurus ke depan, berpakaian rapi dengan setelan jas, kemeja, atau blazer.
• Pernyataan Status: Surat pernyataan yang menyatakan bahwa penulis tidak memiliki status sebagai pejabat negara atau pegawai negeri, sesuai dengan format yang ditentukan.
• Pakta Integritas dan Stempel Elektronik: Ikuti petunjuk di sini.
• Keputusan Presiden: Jika pemohon pernah menjadi hakim pengadilan pajak, lampirkan keputusan presiden mengenai pemberhentian dengan hormat.
• Kartu Keluarga: Ini diperlukan jika permohonan diajukan oleh seorang istri yang memiliki tanggung jawab dan hak pajak suaminya.
• Surat Pernyataan Materai: pernyataan yang mengonfirmasi keaslian dan kesesuaian format setiap dokumen yang dilampirkan.

Meminta persetujuan pengacara menjadi lebih mudah dan cepat dengan mengetahui prosedur-prosedur ini dan dengan menggunakan sistem IKH online. Untuk mencegah potensi konflik pajak dan memastikan semua kewajiban pajak terpenuhi sepenuhnya, wajib pajak tetap harus berkonsultasi dengan penasihat pajak, meskipun pendekatan ini membuat administrasi izin kuasa menjadi lebih sederhana. Penasihat pajak dapat memberikan arahan dan bantuan penting dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.