Posts in category: Artikel

Pelatihan Pajak – Dalam dunia perpajakan, penentuan nilai transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (transfer pricing) adalah isu penting yang membutuhkan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dapat memengaruhi besaran pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, pemerintah mengatur berbagai metode penentuan nilai transaksi untuk memastikan bahwa nilai yang diterapkan dalam transaksi tersebut sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Berikut adalah lima metode yang digunakan dalam penentuan nilai transaksi hubungan istimewa dalam perpajakan.

Metode Comparable Uncontrolled Price (CUP)

Metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) adalah salah satu metode yang paling sering digunakan dalam menentukan nilai transaksi hubungan istimewa. Metode ini membandingkan harga barang atau jasa yang dijual dalam transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa serupa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.

Metode CUP cocok digunakan ketika ada data transaksi sejenis yang dilakukan oleh pihak independen. Metode ini dianggap paling akurat dan sesuai dengan prinsip kewajaran, karena langsung membandingkan harga pasar yang berlaku untuk produk atau jasa yang sama. Namun, penerapan metode ini bisa menjadi sulit jika tidak ada data pembanding yang memadai atau jika terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi transaksi yang diperbandingkan.

Metode Resale Price

Metode Resale Price digunakan untuk menentukan harga jual kembali barang yang dibeli dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dalam metode ini, harga jual kembali barang kepada pihak independen dikurangi dengan margin laba kotor yang sesuai, untuk menentukan harga pembelian dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Metode Resale Price sangat cocok digunakan dalam transaksi distribusi, di mana distributor membeli barang dari perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan menjualnya kembali kepada pihak ketiga. Margin laba yang digunakan untuk perhitungan harus sebanding dengan margin laba yang diperoleh oleh distributor independen dalam transaksi sejenis. Metode ini lebih tepat diterapkan jika barang yang dijual tidak mengalami perubahan signifikan antara pembelian dan penjualan.

Metode Cost Plus

Metode Cost Plus menentukan harga transaksi dengan cara menambahkan margin laba kotor yang wajar ke biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa. Metode ini sering digunakan dalam transaksi hubungan istimewa yang melibatkan kegiatan manufaktur, di mana satu pihak memproduksi barang atau menyediakan jasa untuk pihak lain yang memiliki hubungan istimewa.

Dalam metode ini, biaya produksi atau penyediaan jasa dihitung terlebih dahulu, kemudian margin laba yang wajar ditambahkan untuk mendapatkan harga jual. Margin laba harus sebanding dengan yang diperoleh oleh perusahaan independen dalam transaksi serupa. Metode Cost Plus sangat cocok digunakan jika barang atau jasa yang dijual memiliki sifat unik dan tidak ada produk sebanding di pasar bebas.

Metode Profit Split

Metode Profit Split digunakan untuk membagi laba yang diperoleh dari transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak dalam menghasilkan laba tersebut. Metode ini biasanya digunakan dalam transaksi yang kompleks, di mana kedua belah pihak memberikan kontribusi signifikan yang tidak dapat diukur dengan metode lainnya.

Baca Juga: Buntut Penurunan Setoran PPh Badan Pada Stabilitas Ekonomi

Metode Profit Split membagi laba gabungan yang dihasilkan dari transaksi sesuai dengan nilai kontribusi masing-masing pihak. Pembagian laba ini dapat didasarkan pada analisis faktor-faktor seperti fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Metode ini cocok untuk diterapkan dalam situasi di mana kedua pihak memiliki keterlibatan yang signifikan dalam pengembangan atau pemasaran produk.

Metode Transactional Net Margin Method (TNMM)

Metode Transactional Net Margin Method (TNMM) menentukan harga transaksi dengan membandingkan tingkat laba bersih yang diperoleh dari transaksi dengan tingkat laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan independen dalam transaksi serupa. Tingkat laba bersih dihitung sebagai persentase dari biaya, penjualan, atau aset yang digunakan.

Metode TNMM cocok digunakan jika tidak ada data pembanding yang memadai untuk menerapkan metode CUP, Resale Price, atau Cost Plus. Metode ini sering digunakan dalam situasi di mana salah satu pihak dalam transaksi melakukan fungsi yang kurang kompleks atau tidak memiliki kontrol signifikan atas risiko yang diambil. Metode TNMM memberikan fleksibilitas lebih besar karena memungkinkan penggunaan indikator-indikator keuangan lain untuk menentukan tingkat laba yang wajar.

Pentingnya Pemilihan Metode yang Tepat

Pemilihan metode yang tepat dalam menentukan nilai transaksi hubungan istimewa sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari potensi sengketa pajak. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, serta kondisi tertentu yang paling sesuai untuk penerapannya. Misalnya, metode CUP dianggap paling andal, tetapi sulit diterapkan jika tidak ada data pembanding yang memadai, sedangkan metode TNMM memberikan fleksibilitas lebih tetapi memerlukan analisis yang mendalam.

Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak, menetapkan pedoman dan ketentuan khusus mengenai penggunaan metode transfer pricing ini untuk memastikan bahwa penentuan harga transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan secara wajar dan konsisten dengan prinsip-prinsip perpajakan internasional. Oleh karena itu, perusahaan harus cermat dalam memilih metode yang sesuai dengan karakteristik transaksi mereka dan mempertimbangkan penggunaan dokumentasi yang lengkap dan transparan untuk mendukung metode yang dipilih.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak adalah upaya terbaik yang bisa Anda lakukan untuk menguasai berbagai kebijakan pajak yang ada. Sebab, kursus pajak tersebut akan memberikan Anda segudang pengetahuan seputar peraturan perundang-undangan perpajakan. Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan di Indonesia akan tetap berlaku hingga Desember 2024, menurut keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Menurut Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan populasi kelas menengah yang sempat menurun akibat pandemi Covid-19.

Dampak Pandemi terhadap Kelas Menengah

Dengan kontribusi hingga 35 persen dari PDB, kelas menengah memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian negara. Namun, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang besar, terutama bagi kelas menengah yang rentan dan kelas menengah yang bercita-cita menjadi kelas menengah (aspiring middle class/AMC). Menurut Airlangga, pada tahun 2024, persentase kelas menengah yang rentan akan meningkat menjadi sekitar 50%. Jumlah kelas menengah sedikit lebih besar sebelum epidemi, tetapi penurunan ini disebabkan oleh efek pandemi, yang sering disebut oleh menteri keuangan sebagai “efek menakut-nakuti”. Diperkirakan bahwa dengan memperpanjang insentif ini, situasi AMC akan membaik.

Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan telah diperpanjang oleh pemerintah Indonesia hingga Desember 2024. Menurut Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan populasi kelas menengah yang sempat menurun akibat pandemi Covid-19.

Kelas menengah, yang menyumbang hingga 35% dari keseluruhan PDB, sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang besar, terutama bagi kelas menengah yang rentan dan kelas menengah yang bercita-cita menjadi kelas menengah (aspiring middle class/AMC). Menurut Airlangga, pada tahun 2024, persentase kelas menengah yang rentan akan meningkat menjadi sekitar 50%. Jumlah kelas menengah sedikit lebih besar sebelum epidemi, tetapi penurunan ini disebabkan oleh efek pandemi, yang sering disebut oleh menteri keuangan sebagai “efek menakut-nakuti”. Diperkirakan bahwa dengan memperpanjang insentif ini, situasi AMC akan membaik.

Sektor Perumahan Sangat Penting untuk Kebutuhan Kelas Menengah

Pemerintah menyadari bahwa kelas menengah menghabiskan sebagian besar uangnya untuk kebutuhan makanan, dengan perumahan, perawatan kesehatan, pendidikan, hiburan, dan layanan lainnya berada di urutan kedua dan ketiga. Dengan tarif PPN 100% untuk rumah yang diserahkan antara 1 Januari dan 30 Juni 2024, insentif ini awalnya ditawarkan pada November 2023. Setelah jangka waktu tersebut, pemerintah tetap menawarkan PPN DTP sebesar 50% untuk rumah seharga sampai dengan Rp 2 miliar, yang merupakan bagian dari harga jual rumah sampai dengan Rp 5 miliar.

Baca Juga: Belajar Pajak: Apa itu Metode Additive Direct Method dan Subtraction Direct Method?

Langkah Lebih Lanjut untuk Memperkuat Sektor Perumahan

Selain akan memperpanjang insentif Pajak Pertambahan DTP, pemerintah juga akan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Pemerintah (FLPP) dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit. Periode yang tercakup dalam kebijakan ini adalah 1 September 2024-20 Desember 2024. Selain untuk menjaga kelangsungan hidup kelas menengah, strategi ini juga bertujuan untuk mendukung industri konstruksi yang memiliki multiplier effect yang signifikan.

Panduan Kebijakan untuk Masa Keemasan Indonesia pada 2045

Pemerintah berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kelas menengah, yang sangat penting bagi perekonomian, dengan program ini. Selain untuk membantu pemulihan ekonomi setelah pandemi, perpanjangan diskon PPN rumah hingga Desember 2024 merupakan rencana jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan Indonesia Emas di tahun 2045. Diharapkan kelas menengah dapat tumbuh lebih kuat dan berkontribusi lebih banyak untuk kemajuan negara dengan kebijakan yang tepat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Penurunan setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah fenomena yang dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam perekonomian suatu negara. Pajak Penghasilan Badan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program sosial lainnya. Ketika setoran PPh Badan menurun, hal ini dapat menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap stabilitas ekonomi. Artikel ini akan membahas dampak penurunan setoran PPh Badan dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara.

PPh Badan Sebagai Sumber Penerimaan Negara

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan pada laba atau keuntungan yang diperoleh oleh badan usaha, termasuk perusahaan, lembaga, dan organisasi lainnya. Pajak ini berkontribusi besar terhadap pendapatan negara karena jumlah perusahaan dan skala bisnis yang beroperasi sangat memengaruhi besar kecilnya penerimaan negara dari sektor pajak. Setoran PPh Badan yang stabil menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi berjalan lancar, perusahaan menghasilkan laba, dan pemerintah memperoleh pendapatan yang cukup untuk membiayai pengeluarannya.

Namun, ketika setoran PPh Badan menurun, hal ini dapat mengindikasikan adanya perlambatan ekonomi atau kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Faktor-faktor seperti penurunan penjualan, peningkatan biaya operasional, atau krisis ekonomi global dapat menyebabkan perusahaan mengalami penurunan keuntungan, yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya setoran pajak.

Akibat Adanya Penurunan Setoran PPh Badan pada Stabilitas Ekonomi

Penurunan Penerimaan Negara:

Salah satu dampak langsung dari penurunan setoran PPh Badan adalah berkurangnya penerimaan negara. Ketika penerimaan dari pajak berkurang, pemerintah menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk berbagai program publik dan pengeluaran rutin. Hal ini dapat menyebabkan defisit anggaran yang semakin besar, yang pada akhirnya memaksa pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif seperti penerbitan obligasi atau pinjaman luar negeri. Jika kondisi ini terus berlanjut, beban utang negara bisa meningkat, yang kemudian berdampak pada stabilitas keuangan negara.

Pengurangan Investasi Pemerintah:

Dengan menurunnya penerimaan pajak, pemerintah mungkin perlu mengurangi pengeluaran, termasuk investasi di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Investasi pemerintah adalah salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi karena menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan merangsang aktivitas ekonomi. Pengurangan investasi pemerintah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, memperlambat pembangunan, dan mengurangi daya saing nasional.

Dampak terhadap Sektor Swasta:

Penurunan setoran PPh Badan juga dapat mencerminkan kondisi bisnis yang kurang kondusif di sektor swasta. Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan keuntungan mereka menurun, hal ini dapat berdampak pada investasi dan ekspansi bisnis. Perusahaan mungkin akan menunda proyek investasi, mengurangi tenaga kerja, atau memotong biaya lainnya untuk bertahan. Kondisi ini dapat memperburuk tingkat pengangguran dan mengurangi daya beli masyarakat, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: WOW! Insentif Beli Rumah Bebas Pajak 100% Resmi Diteruskan Hingga Akhir 2024

Menurunnya Kepercayaan Investor:

Penurunan penerimaan PPh Badan sering kali dipandang sebagai indikator negatif oleh investor, karena menunjukkan bahwa perekonomian sedang mengalami perlambatan atau menghadapi risiko. Kepercayaan investor yang rendah dapat menyebabkan aliran modal keluar dari pasar domestik, melemahkan nilai tukar mata uang, dan meningkatkan volatilitas di pasar keuangan. Kondisi ini dapat mengurangi investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang dan stabilitas ekonomi.

Dampak Inflasi dan Kebijakan Moneter:

Untuk menanggulangi penurunan penerimaan negara, pemerintah mungkin memilih untuk meningkatkan pajak lain atau mengurangi subsidi yang ada. Langkah-langkah ini dapat menyebabkan inflasi, terutama jika kebijakan tersebut mempengaruhi harga barang dan jasa dasar seperti bahan bakar atau makanan. Bank sentral mungkin perlu merespons dengan kebijakan moneter yang lebih ketat, seperti menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Namun, kebijakan ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut dengan mengurangi pinjaman dan konsumsi.

Strategi untuk Menangani Dampak Penurunan PPh Badan

Untuk mengatasi dampak negatif dari penurunan setoran PPh Badan terhadap stabilitas ekonomi, pemerintah dapat mengadopsi beberapa strategi, seperti:

• Diversifikasi Sumber Penerimaan Negara: Pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pada PPh Badan dengan memperkuat pajak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), serta memperluas basis pajak dengan meningkatkan kepatuhan pajak dan mencegah penghindaran pajak.
• Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang stimulatif, seperti peningkatan belanja infrastruktur atau insentif pajak untuk sektor-sektor tertentu, dapat membantu meningkatkan keuntungan perusahaan dan, pada gilirannya, setoran PPh Badan.
• Menciptakan Lingkungan Bisnis yang Kondusif: Memperbaiki regulasi dan mempercepat reformasi struktural untuk menciptakan iklim usaha yang lebih ramah bagi investasi dapat membantu perusahaan tumbuh lebih kuat dan stabil, sehingga meningkatkan potensi setoran pajak di masa depan.

Penurunan setoran PPh Badan memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Dengan menurunnya penerimaan pajak, pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kepercayaan investor. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk menghadapi penurunan setoran pajak ini, termasuk diversifikasi penerimaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak merupakan solusi utama untuk Anda yang membutuhkan pengetahuan seputar peraturan perundang-undangan pajak. Sebab, kelas perpajakan ini akan memberikan Anda materi tentang kebijakan pajak tergantung tingkat brevet pajak yang Anda ambil. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak signifikan yang sering dikenakan di Indonesia atas pembelian dan penjualan barang dan jasa. Secara teori, PPN akan dikenakan untuk produk dan jasa yang dikonsumsi di dalam wilayah pabean, terlepas dari apakah produk tersebut dibuat di Indonesia atau tidak. Sehingga, pajak yang satu ini tidak akan dikenakan untuk barang maupun jasa yang digunakan di luar negeri.

Ada dua cara untuk menentukan berapa banyak PPN yang harus dibayarkan ke kas negara: teknik langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung aditif dan metode tidak langsung aditif adalah dua sub kategori lebih lanjut dari pendekatan langsung. Sementara itu, metode langsung pengurangan dan metode tidak langsung pengurangan adalah dua divisi dari teknik tidak langsung.

Bagaimana dengan Indonesia? Metode penghitungan mana yang digunakan? Finansialku akan membahas lebih dalam mengenai kedua pendekatan tersebut.

Metode Langsung

• Additive Direct Method: Dengan menggunakan strategi ini, pertambahan nilai yang tidak termasuk elemen PPN dikenakan tarif.
• Additive Indirect Method: Dengan menggunakan prosedur ini, setiap nilai tambah yang tidak termasuk elemen PPN akan dikenakan tarif PPN yang berlaku, dan totalnya kemudian dihitung.

Contoh Perhitungan

Diketahui bahwa PT XYZ (PKP) membelanjakan Rp2 juta untuk jasa kena pajak dan membayar Rp10 juta untuk barang kena pajak. PKP rekanan bertanggung jawab memungut PPN atas pembelian barang dan jasa. Selanjutnya, produk tersebut akan disiapkan untuk dijual kembali oleh PT XYZ. Upah sebesar Rp3 juta dibayarkan selama proses pengolahan, dan usaha tersebut menghasilkan Rp1 juta. Penyelesaian berdasarkan masing-masing teknik adalah sebagai berikut, dengan asumsi sebagai berikut:

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendekatan ini mengalikan jumlah nilai tambah yang tidak termasuk PPN dengan tarif PPN sebesar 11% untuk menentukan jumlah PPN yang harus disetor ke kas negara, sehingga nilai tambah tersebut akan terutang PPN sesuai dengan ketentuan UU PPN. Jumlah nilai tambah, yang berupa upah dan keuntungan, dijumlahkan terlebih dahulu, dan hasilnya dikalikan dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai 11 persen.

• Kas negara menerima 4.000.000 x 11% = 440.000 dalam bentuk PPN.

Baca Juga: Semakin Maraknya Penggunaan Carter Pesawat Pribadi, Bagaimana Pengenaan Pajaknya?

Perhitungan Additive Indirect Method

Sesuai dengan istilahnya, setiap penambahan nilai yang dilakukan tetapi tidak termasuk komponen PPN mengalikan tarif PPN secara tidak langsung. Oleh karena itu, tarif PPN dikalikan dengan setiap nilai tambahan, bukan dengan tarif PPN sebelum dijumlahkan. Nilai tambah dikalikan dengan tarif PPN untuk masing-masing nilai, jika dijumlahkan, adalah PPN yang dibayarkan ke kas negara.

• Kas negara menerima( 3.000.000 x 11%) ditambah 1.000.000 x 11%) dalam bentuk PPN.
• PPN yang harus disetor ke kas negara adalah Rp330.000 + Rp110.000 = Rp440.000.

Metode Tidak Langsung (Indirect Method)

Subtraction Direct Method

Dengan menggunakan metode ini, tarif diterapkan pada harga jual setelah pemasok mengurangi harga beli yang terutang PPN. Harga jual dan harga beli yang dikenakan PPN masukan oleh pemasok dikurangkan untuk menerapkan metode pengurangan. Tahapan dalam pendekatan langsung hampir sama dengan metode langsung aditif; satu-satunya perbedaan adalah bahwa teknik pengurangan melibatkan pengurangan, dan nilai yang dikurangi memiliki elemen PPN.

PPN yang dipotong dari harga pembelian dan dibayarkan ke kas negara sama dengan tarif PPN.

• (16.000.000-10.000.000-2.000.000) x 11% = 440.000 adalah jumlah PPN yang dibayarkan ke kas negara.
• Agar kas negara mendapatkan PPN sebesar Rp440.000, gunakan Metode Pengurangan Tidak Langsung.

Agar kas negara mendapatkan PPN sebesar Rp440.000, gunakan Metode Pengurangan Tidak Langsung. Mengurangkan pajak keluaran dari pajak masukan adalah cara lain untuk menggunakan pendekatan tidak langsung.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pemerintah Indonesia kembali mengambil langkah strategis dengan memperpanjang insentif pembebasan pajak untuk pembelian rumah hingga akhir tahun 2024. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor properti dan memacu pemulihan ekonomi pascapandemi. Insentif yang berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 100% ini berlaku untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun dengan batasan harga tertentu, baik untuk rumah baru maupun rumah siap huni. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, pengembang properti, dan perekonomian secara keseluruhan.

Dengan adanya perpanjangan insentif bebas pajak untuk pembelian rumah hingga akhir 2024, kursus pajak menjadi semakin relevan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin memahami secara lebih mendalam kebijakan perpajakan dan bagaimana memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi atau bisnis. Kursus pajak dapat membantu peserta memahami detail aturan perpajakan yang berlaku, termasuk manfaat dan persyaratan dari insentif ini, sehingga mereka dapat mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas dan mengoptimalkan potensi penghematan pajak dalam transaksi properti.

Mengapa Insentif Ini Diperpanjang?

Perpanjangan insentif bebas pajak untuk pembelian rumah hingga akhir 2024 dilakukan dengan pertimbangan yang matang oleh pemerintah. Salah satu alasan utamanya adalah untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi yang telah mulai terlihat di berbagai sektor. Sektor properti sendiri merupakan salah satu industri kunci yang memiliki efek pengganda besar terhadap perekonomian. Saat sektor ini tumbuh, berbagai sektor terkait seperti konstruksi, manufaktur bahan bangunan, sampai dengan  jasa transportasi dan logistik juga ikut bergerak.

Selain itu, insentif ini diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, untuk memiliki hunian sendiri. Masyarakat yang memiliki daya beli terbatas kini memiliki kesempatan lebih besar untuk membeli rumah dengan harga yang lebih terjangkau, karena komponen pajak yang biasanya menjadi beban biaya telah dihapuskan sementara. Hal ini juga merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak.

Manfaat bagi Masyarakat dan Pengembang Properti

Peningkatan Daya Beli Masyarakat: Dengan adanya insentif bebas pajak ini, masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga yang lebih rendah karena komponen PPN sebesar 10% tidak dikenakan. Sebagai contoh, untuk rumah dengan harga Rp500 juta, pembebasan PPN dapat menghemat hingga Rp50 juta bagi pembeli. Ini tentu merupakan keuntungan besar bagi mereka yang sedang mencari hunian pertama atau ingin berinvestasi di sektor properti.

Dukungan bagi Pengembang Properti: Kebijakan ini juga memberikan dorongan bagi pengembang properti untuk lebih agresif dalam memasarkan produk mereka. Dengan harga yang lebih kompetitif karena pembebasan pajak, pengembang dapat menarik lebih banyak calon pembeli. Hal ini diharapkan akan meningkatkan penjualan dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek perumahan yang tertunda, sekaligus mendorong dimulainya proyek-proyek baru.

Efek Multiplier terhadap Ekonomi: Ketika sektor properti tumbuh, sektor-sektor lain yang terkait juga ikut berkembang. Industri bahan bangunan, seperti semen, besi, kayu, dan cat, akan meningkat produksinya untuk memenuhi kebutuhan pengembang. Selain itu, lapangan kerja di sektor konstruksi juga akan bertambah, mulai dari pekerja bangunan hingga tenaga profesional seperti arsitek, insinyur, dan pengawas proyek. Semua ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Baca Juga: Brevet Pajak: Peran Sertifikasi Pajak dalam Dunia Bisnis Modern Saat Ini

Detail Kebijakan Insentif Pajak

Menurut Kementerian Keuangan, insentif bebas pajak ini berlaku untuk rumah tapak dan rumah susun dengan batasan harga tertentu, yakni hingga Rp2 miliar. Kebijakan ini berlaku untuk rumah yang diserahkan secara fisik oleh pengembang kepada pembeli paling lambat 31 Desember 2024. Artinya, pembeli rumah yang ingin memanfaatkan insentif ini harus memastikan bahwa proses pembelian dan serah terima selesai sebelum akhir tahun depan.

Selain itu, insentif ini hanya berlaku untuk pembelian rumah pertama, sehingga diharapkan dapat benar-benar membantu mereka yang belum memiliki hunian tetap. Pemerintah juga memastikan bahwa pengembang yang terlibat dalam program ini adalah pengembang yang sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan, sehingga hak-hak konsumen tetap terlindungi.

Tantangan dan Pertimbangan Ke Depan

Walaupun kebijakan ini membawa banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa insentif ini benar-benar sampai kepada target yang tepat, yaitu masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah dan pengembang perlu bekerja sama untuk mencegah penyalahgunaan atau spekulasi yang dapat menyebabkan harga properti melonjak tidak wajar.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi berjalan lancar, mulai dari perizinan hingga pengawasan pelaksanaan kebijakan. Tanpa koordinasi yang baik, ada risiko bahwa manfaat dari kebijakan ini tidak maksimal dirasakan oleh masyarakat.

Perpanjangan insentif bebas pajak untuk pembelian rumah hingga akhir 2024 adalah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor properti dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi masyarakat dengan meningkatkan daya beli dan akses terhadap hunian yang layak, tetapi juga memberikan dorongan bagi pengembang untuk mempercepat penyelesaian proyek dan memulai proyek-proyek baru. Dengan pengawasan dan pelaksanaan yang tepat, insentif ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian Indonesia, sekaligus memperkuat sektor properti sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak merupakan jalan keluar terbaik yang bisa Anda lakukan untuk menguasai seluruh kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia. Sebab, pelatihan pajak ini akan memberikan akan materi peraturan perundang-undangan pajak yang diajarkan secara langsung oleh expert pajak. Tentu saja juga tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai berita dan informasi pajak terkini, bukan? Seperti salah satunya adalah mengenai maraknya penggunaan layanan carter pesawat pribadi, maka bagaimana aturan perpajakannya? Pasar pesawat pribadi di Indonesia memiliki potensi untuk terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Menurut Kompas.id, hal ini dikatakan oleh Bayu Sutanto, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA).

Penyewaan pesawat pribadi semakin populer di kalangan pebisnis dan pejabat, terutama untuk penerbangan bisnis dan liburan, karena kebutuhan mobilitas dan privasi yang tinggi. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan tentang kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh pelanggan layanan ini selain mencerminkan gaya hidup mewah. Meningkatnya kebutuhan akan layanan penyewaan pesawat mengharuskan penyedia layanan dan konsumen untuk memahami undang-undang perpajakan yang relevan. Mengenai pajak yang dikenakan atas pendapatan dari layanan sewa pesawat, pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan khusus yang berlaku untuk penerbangan lokal dan asing.

Oleh karena itu, untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku dan mencegah konsekuensi yang mungkin timbul, sangat penting bagi Anda untuk memahami kewajiban pajak ini.

Ketentuan Pajak Umum untuk Layanan Sewa Penerbangan

Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik layanan charter domestik maupun internasional dan penyewaan pesawat pribadi diatur oleh Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15. Penerbangan adalah salah satu bisnis yang tercakup dalam PPh Pasal 15, sebuah aturan unik yang perhitungannya didasarkan pada standar penghitungan penghasilan neto. Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor 475/KMK.04/1996 yang mengatur tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Khusus bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri mengatur ketentuan ini.

Subjek dan Objek Pajak dalam Sewa Pesawat Udara Swasta Selain itu, sesuai dengan Kepmenkeu No. 475/KMK.04/1996, perusahaan penerbangan yang berkantor pusat di Indonesia dan menerima penghasilan dari perjanjian sewa pesawat udara adalah subjek pajak yang wajib membayar pajak ini. Hal ini berarti bahwa semua perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia dan terlibat dalam industri penyewaan pesawat harus mematuhi peraturan yang berlaku untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Baca Juga: DSP4: Strategi Baru DJP dalam Mendukung Target Pajak 2025 di Indonesia

Lebih lanjut, semua kompensasi atau nilai pengganti yang diterima atau dipungut oleh wajib pajak berdasarkan perjanjian sewa pesawat, baik dalam bentuk uang atau nilai uang, adalah objek pajak dalam konteks ini. Hal ini mencakup semua jenis sewa pesawat, termasuk “sewa ruang angkasa”, yaitu penyewaan ruang angkasa untuk orang atau barang.

Pasal 15 Pajak Penghasilan dan Perhitungan Pajak Sewa Pesawat

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, wajib pajak tertentu diharuskan membayar pajak penghasilan berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 15. Karena penghasilan dari kegiatan ini tidak dapat ditentukan dengan menggunakan persyaratan umum dalam PPh Pasal 16 ayat 1, maka pajak ini diatur secara khusus dalam hal sewa pesawat dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Pasal 15 Pajak Penghasilan atas Sewa Pesawat Terbang Domestik

Semua manfaat yang diperoleh maskapai penerbangan berdasarkan perjanjian sewa pesawat dianggap sebagai objek pajak dalam konteks penerbangan domestik. Hal ini mencakup perpindahan orang dan/atau barang antara pelabuhan Indonesia serta antara pelabuhan Indonesia dan pelabuhan di tempat lain. Perusahaan penerbangan yang berkantor pusat di Indonesia adalah wajib pajak dalam hal ini (Subjek Pajak Dalam Negeri).

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Sertifikasi pajak memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis modern. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, bisnis semakin kompleks dan menghadapi berbagai tantangan perpajakan yang dinamis. Sertifikasi pajak memberikan keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh para profesional untuk memahami, mengelola, dan memenuhi kewajiban pajak dengan lebih baik. Hal ini menjadi sangat relevan bagi perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang sangat kompetitif dan diatur secara ketat.

Sertifikasi Brevet Pajak menjadi semakin penting dalam dunia bisnis modern karena kompleksitas dan dinamika peraturan perpajakan yang terus berkembang. Setiap perusahaan harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak untuk menghindari sanksi, denda, dan potensi masalah hukum yang bisa berdampak serius pada reputasi dan kesehatan finansial perusahaan. Sertifikasi Brevet Pajak memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek perpajakan, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak internasional, yang sangat diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Salah satu peran utama sertifikasi pajak dalam dunia bisnis adalah memastikan bahwa bisnis mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak adalah salah satu kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap entitas bisnis, dan ketidakpatuhan dapat mengakibatkan sanksi finansial yang besar, kehilangan reputasi, dan bahkan tindakan hukum. Profesional yang memiliki sertifikasi pajak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang undang-undang perpajakan dan regulasi terkait, serta dapat memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan-aturan ini dengan benar. Ini membantu mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan pajak dan meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata otoritas pajak dan para pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, sertifikasi pajak membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan perusahaan. Dengan memiliki tenaga ahli yang bersertifikat dalam bidang pajak, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi perpajakan mereka untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Ini termasuk pemanfaatan insentif pajak, pengurangan pajak, dan perencanaan pajak yang lebih strategis. Kemampuan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan finansial perusahaan, terutama di saat-saat ketidakpastian ekonomi di mana setiap rupiah yang dihemat bisa menjadi kunci kelangsungan bisnis.

Dalam konteks globalisasi, banyak perusahaan yang berkembang melintasi batas negara dan menghadapi tantangan perpajakan internasional. Sertifikasi pajak memberikan pemahaman yang lebih luas tentang perpajakan internasional, termasuk aspek-aspek seperti pajak berganda, perpajakan atas pendapatan asing, dan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan pajak lokal tetapi juga peraturan internasional, sehingga dapat menghindari risiko denda atau penalti yang signifikan.

Sertifikasi pajak memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis pada perusahaan. Informasi yang akurat tentang kewajiban pajak dan potensi manfaat pajak dapat memengaruhi keputusan penting seperti ekspansi bisnis, investasi, dan restrukturisasi. Profesional pajak yang bersertifikat mampu memberikan wawasan berharga yang membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menguntungkan. Mereka tidak hanya fokus pada kepatuhan, tetapi juga berkontribusi dalam perencanaan jangka panjang untuk meningkatkan keuntungan dan daya saing.

Baca Juga: Memahami Peraturan Perpajakan Asing di Indonesia: Panduan untuk Investor Internasional

Lebih jauh lagi, sertifikasi pajak meningkatkan nilai profesional individu di pasar tenaga kerja. Dalam dunia bisnis yang semakin digital dan terotomatisasi, keterampilan khusus seperti pengetahuan pajak menjadi semakin berharga. Banyak perusahaan mencari profesional yang memiliki sertifikasi pajak karena mereka dianggap memiliki keterampilan yang lebih khusus dan dapat dipercaya dalam menangani aspek perpajakan. Sertifikasi ini memberikan pengakuan formal atas keahlian dan kompetensi seseorang, sehingga membuka peluang karier yang lebih luas dan menjanjikan.

Tidak hanya itu, sertifikasi pajak juga meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas profesional di mata klien dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam banyak kasus, klien lebih memilih bekerja dengan profesional yang memiliki sertifikasi resmi karena mereka yakin bahwa orang tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan terbaik. Ini sangat penting bagi konsultan pajak, akuntan, dan pengacara pajak yang bekerja di sektor jasa profesional.

Secara keseluruhan, sertifikasi pajak memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis modern. Tidak hanya memastikan kepatuhan dan efisiensi, tetapi juga membantu perusahaan mengoptimalkan strategi perpajakan, mengelola risiko, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Bagi individu, sertifikasi ini menawarkan pengakuan atas keahlian, meningkatkan prospek karier, dan memperkuat posisi mereka di pasar kerja yang kompetitif. Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah, memiliki sertifikasi pajak menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan dan profesional di seluruh dunia.

Dengan demikian, sertifikasi Brevet Pajak bukan hanya tentang mematuhi peraturan; ini adalah investasi strategis untuk meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, dan mendukung pertumbuhan bisnis. Sertifikasi ini menjadi alat yang krusial untuk menghadapi dinamika bisnis modern yang terus berubah, sekaligus membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak akan sangat membantu Anda yang membutuhkan wawasan seputar kebijakan perundang-undangan pajak. Sebab, kelas perpajakan seperti training pajak akan memberikan materi penuh tentang peraturan perpajakan. Tentunya juga tidak kalah penting untuk mengetahui berita perpajakan terkini. Pemerintah telah mengembangkan sejumlah strategi perpajakan strategis melalui dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 sebagai upaya untuk memenuhi target penerimaan pajak yang agresif pada tahun 2025.

Penyusunan Daftar Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak Berbasis Risiko (DSP4) merupakan komponen utama dari rencana strategis tersebut, yang juga mencakup peningkatan basis pajak dan penerapan teknologi Core Tax Administration System (CTAS). Secara ringkas, DSP4 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pemungutan pajak dengan membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memprioritaskan dan lebih fokus pada aliran penerimaan pajak tertentu berdasarkan penilaian risiko. Mari kita telaah beberapa komponen utama DSP4 untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana fungsi dan kepentingan strategisnya dalam administrasi perpajakan.

Tujuan DSP4

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, DSP4 dimaksudkan untuk membantu DJP memprioritaskan dan menentukan jumlah aliran pendapatan pajak yang paling besar. DJP bisa mengerahkan sumber daya secara lebih efektif dan memfasilitasi proses pemungutan pajak yang lebih efisien dengan menerapkan yang namanya penilaian risiko. DSP4 pada dasarnya adalah alat yang membantu DJP memusatkan perhatian pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi penerimaan pajak tertinggi dengan tetap memperhitungkan berbagai faktor risiko yang ada.

Mencegah Redundansi dalam Manajemen Wajib Pajak

Kemungkinan terjadinya tumpang tindih perlakuan terhadap wajib pajak merupakan salah satu kesulitan dalam manajemen pajak. DJP membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa semua departemen manajemen wajib pajak bekerja sama secara harmonis. Seharusnya tidak ada lagi duplikasi dalam mengelola wajib pajak dengan adanya harmonisasi DSP4, sehingga setiap unit kerja dapat berkonsentrasi pada wajib pajak yang masuk dalam daftar prioritas.

Metodologi Penyusunan DSP4

Berbagai faktor yang berkaitan dengan pelayanan, edukasi, pengawasan, pemeriksaan, penilaian, penegakan hukum, dan penagihan menjadi dasar dari usulan-usulan tersebut. Komite Kepatuhan Wajib Pajak kemudian memodifikasi rencana tersebut sesuai dengan kondisi lapangan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah (Kanwil).

Baca Juga: Kenaikan PPN 12% di 2025, Solusi untuk Penerimaan Negara atau Beban Bagi Konsumen?

Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat membuat DSP4 kolaboratif di akhir proses ini, yang mencakup sejumlah daftar prioritas, termasuk Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT), Daftar Sasaran Pemeriksaan Prioritas (DSPP), Daftar Prioritas Pengawasan (DPP), Daftar Sasaran Pencairan Pencairan (DSPC), Daftar Sasaran Penilaian (DSPPn), Daftar Sasaran Penegakan Hukum (DSPPH), dan Daftar Sasaran Penyuluhan Ekstensifikasi (DSPE).

Fungsi Komite Kepatuhan Wajib Pajak

Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak merupakan respon terhadap evaluasi mandiri manajemen risiko yang efisien yang dilakukan dengan menggunakan Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT). Tujuan dari kelompok ini, yang terdiri dari personil manajemen puncak, adalah untuk menggunakan Manajemen Risiko Kepatuhan (Compliance Risk Management/CRM) untuk mengelola risiko kepatuhan wajib pajak. Komite Kepatuhan Wajib Pajak, yang merupakan bagian dari struktur organisasi DJP, bertugas mengembangkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak secara metodis, menyeluruh, dan berjenjang.

Strategi Pencapaian Penerimaan Pajak

Setelah target penerimaan pajak ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Komite Kepatuhan Wajib Pajak segera merumuskan taktik dan rencana kebijakan untuk merealisasikan target tersebut. Sebagai bagian dari janjinya untuk meningkatkan penerimaan pajak, DJP fokus pada sektor-sektor yang memiliki potensi terbesar berdasarkan penilaian risiko dan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. DSP4 merupakan salah satu instrumen taktis yang digunakan DJP untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan memusatkan sumber daya pada lokasi-lokasi yang paling krusial. Diharapkan program ini dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pengumpulan pajak karena adanya penilaian risiko yang lebih baik dan harmonisasi unit.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Peraturan perpajakan asing di Indonesia merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipahami oleh para investor internasional. Sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar, Indonesia menawarkan peluang investasi yang menarik di berbagai sektor seperti infrastruktur, teknologi, manufaktur, dan jasa.

Namun, untuk dapat memanfaatkan peluang ini dengan optimal, pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan perpajakan menjadi sangat krusial. Kebijakan perpajakan di Indonesia dapat mempengaruhi keputusan investasi, keuntungan yang dihasilkan, serta keberlanjutan operasional bisnis asing di negara ini.

Memahami peraturan perpajakan asing di Indonesia sangat penting bagi perusahaan internasional dan individu yang berbisnis di negara ini, dan mengikuti pelatihan pajak adalah cara efektif untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai aturan perpajakan yang kompleks, menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, sehingga dapat mengurangi risiko sanksi hukum dan mengoptimalkan efisiensi finansial.

Sistem perpajakan di Indonesia didasarkan pada prinsip self-assessment, di mana wajib pajak (termasuk entitas asing) bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka secara mandiri. Bagi investor asing, penting untuk memahami beberapa jenis pajak utama yang berlaku di Indonesia. Pajak Penghasilan (PPh) adalah salah satu pajak yang paling signifikan dan melibatkan pajak atas pendapatan yang diperoleh di Indonesia.

Terdapat Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) untuk perusahaan, dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) untuk individu, termasuk ekspatriat. Selain itu, ada juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang berlaku untuk transaksi barang dan jasa, serta pajak-pajak lainnya seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Masuk.

Bagi investor asing yang mendirikan perusahaan di Indonesia, salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah konsep Permanent Establishment (PE) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). PE adalah bentuk usaha tetap dari entitas asing yang beroperasi di Indonesia dan diakui sebagai wajib pajak oleh otoritas pajak setempat. PE dapat terbentuk dalam berbagai bentuk, seperti kantor cabang, pabrik, atau agen yang mewakili perusahaan asing.

Jika sebuah perusahaan asing memiliki PE di Indonesia, maka penghasilan yang diperoleh dari kegiatan di Indonesia akan dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, memahami konsep PE ini sangat penting untuk menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan beban pajak yang tidak terduga.

Indonesia juga memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda (Double Taxation Agreement atau DTA) dengan berbagai negara. DTA adalah perjanjian antara dua negara untuk menghindari pengenaan pajak berganda terhadap penghasilan yang sama. Investor asing yang berasal dari negara yang memiliki DTA dengan Indonesia dapat memanfaatkan perjanjian ini untuk mendapatkan manfaat seperti pengurangan tarif pajak atas dividen, bunga, dan royalti, serta menghindari pengenaan pajak ganda pada penghasilan yang sama di dua negara. Memahami ketentuan DTA yang berlaku dapat membantu investor internasional dalam merencanakan strategi perpajakan yang lebih efisien.

Baca Juga: Pendampingan Pajak bagi UMKM: Kunci Sukses Mengelola Kewajiban Pajak

Selain itu, pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan iklim investasi, termasuk peraturan baru mengenai perpajakan bagi entitas digital asing. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengenakan PPN atas barang dan jasa digital yang dijual oleh perusahaan asing yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia.

Perusahaan asing yang menjual produk digital seperti aplikasi, perangkat lunak, atau layanan streaming kepada konsumen di Indonesia diharuskan untuk memungut PPN dan menyetorkannya kepada pemerintah. Investor asing di sektor digital perlu memahami perubahan ini untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Aspek lain yang penting bagi investor asing adalah pelaporan dan administrasi pajak. Proses pelaporan pajak di Indonesia dapat menjadi rumit, terutama bagi entitas asing yang baru memasuki pasar. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk bekerja sama dengan konsultan pajak lokal yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik tentang sistem perpajakan Indonesia. Konsultan pajak dapat membantu dalam mempersiapkan laporan pajak, memanfaatkan insentif pajak yang tersedia, serta memastikan bahwa perusahaan Anda mematuhi semua kewajiban pajak yang berlaku.

Di samping pemahaman mengenai jenis pajak dan ketentuan terkait, investor asing juga perlu memperhatikan perkembangan regulasi perpajakan di Indonesia. Pemerintah secara berkala memperbarui undang-undang dan peraturan pajak untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi global dan domestik. Misalnya, peraturan mengenai transfer pricing, anti-penghindaran pajak, dan kewajiban pelaporan pajak internasional mengalami perubahan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, investor asing perlu selalu mengikuti perubahan regulasi ini agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, memahami peraturan perpajakan asing di Indonesia adalah langkah krusial bagi investor internasional yang ingin berinvestasi di negara ini. Dengan memahami ketentuan yang ada, investor dapat merencanakan strategi bisnis yang efektif, mengoptimalkan beban pajak, dan mengurangi risiko hukum. Pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan juga memungkinkan investor untuk memanfaatkan peluang investasi di Indonesia dengan lebih percaya diri dan sukses.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak adalah solusi tepat bagi Anda yang membutuhkan pengetahuan tentang kebijakan perundang-undangan pajak. Karena dalam kursus pajak tersebut, nantinya Anda akan diajarkan berbagai materi peraturan pajak oleh expert di dunia perpajakan. Di samping itu, tentunya tidak kalah penting untuk mengetahui perkembangan berita pajak pada saat ini. Niat Pemerintah Indonesia untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 kini diliputi kesulitan. Meskipun Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengharuskan perubahan ini, ada kekhawatiran tentang bagaimana hal ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang sudah rendah dan pengeluaran keluarga.

Pemerintah harus mencari cara untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa mengurangi daya beli masyarakat.   Salah satu solusi cepat yang potensial untuk meningkatkan pendapatan negara adalah menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Diperkirakan bahwa di bawah rezim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kebutuhan belanja negara akan meningkat secara dramatis. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2025 memproyeksikan peningkatan utang pemerintah, defisit anggaran, dan belanja.

Diperkirakan pengeluaran pemerintah akan meningkat dari 14,56% dari PDB menjadi 16,15-17,80%. Diperkirakan defisit anggaran akan meningkat dari 2,29% menjadi 2,80% dari PDB, yang berada di sekitar batas aman 3%. Selain itu, diantisipasi kenaikan rasio utang dari 38,26% dari PDB menjadi maksimum 40,14% – tingkat yang hampir sama dengan puncak yang tercatat selama pandemi Covid-19.   Meskipun demikian, ada kemungkinan kenaikan tarif PPN juga dapat menurunkan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Sejak pandemi, kenaikan konsumsi rumah tangga, yang mendorong perekonomian, sering kali tertinggal di belakang tingkat ekspansi ekonomi atau batas atas yang biasanya sebesar 5%.

Secara tahunan, pengeluaran rumah tangga hanya meningkat 4,91% pada kuartal pertama tahun 2024, lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11%. Sejak pandemi, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok telah mengurangi daya beli masyarakat. Tidak ada bukti empiris, menurut Dradjad Wibowo, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, yang menunjukkan bahwa menaikkan tarif PPN akan memaksimalkan penerimaan negara. Menurutnya, mempertahankan tarif PPN sebesar 11% akan memberikan hasil yang lebih baik daripada menaikkannya menjadi lebih tinggi. Selain itu, Dradjad menekankan pentingnya melakukan analisis ilmiah sebelum menaikkan tarif PPN.

Baca Juga: Penerimaan Pajak dengan Target yang Semakin Berambisi di Tahun 2025

Namun, karena UU PPN telah mewajibkan hal ini, maka sulit untuk membatalkan niat untuk menaikkan tarif PPN. Proses penyusunan RAPBN 2025 yang akan segera dimulai, kemungkinan besar akan terus membahas tarif PPN 12%. Pembatalan kenaikan PPN akan menyebabkan perubahan dalam anggaran dan belanja negara, sehingga perlu dilakukan revisi undang-undang dan prosedur perubahan APBN yang berlarut-larut. Menurut Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, rencana pemerintah untuk mengimplementasikan sistem yang lebih baik seperti Core Tax Administration System untuk meningkatkan pendapatan pajak selain menaikkan PPN.

Tidak hanya dengan menaikkan tarif PPN, pemerintah berkonsentrasi untuk meningkatkan pendapatan pajak. Sektor riil dan daya beli masyarakat dapat terdampak secara signifikan oleh kenaikan tarif PPN, menurut Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Kenaikan ini dapat mengakibatkan harga-harga produk dan jasa yang lebih tinggi, penurunan daya beli, dan penurunan konsumsi rumah tangga. Sebagai alternatif, perusahaan-perusahaan harus menurunkan margin keuntungan mereka untuk menutupi kenaikan tarif PPN, yang selanjutnya akan menghambat ekspansi ekonomi.

Ajib lebih lanjut menekankan bahwa, seperti halnya dengan kebijakan-kebijakan pajak lainnya yang tidak sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan, pemerintah bebas untuk menunda kenaikan tarif PPN. Dia merekomendasikan untuk mengoptimalkan pendapatan dividen BUMN, yang masih rendah dibandingkan dengan aset yang dimiliki BUMN.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.