Posts in category: Artikel

Training Pajak – Bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meningkatkan upayanya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Untuk mencapai sinergi ini, Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani pada Rabu, 10 Januari 2025, di Gedung Chakti KPDJP di Jakarta. Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak, dan Heldy Satrya Putera, Sekretaris Utama BKPM dan Sekretaris Kementerian Investasi dan Industri Hulu, menandatangani perjanjian tersebut.

Sebagai seseorang yang ingin terjun di dunia perpajakan, maka mengikuti training pajak merupakan hal yang sangat penting. Sebab, dalam training pajak Anda akan mendapatkan materi tentang kebijakan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia dan berbagai pengetahuan pajak lainnya, seperti yang akan dibahas dalam ulasan berikut.

Upaya DJP untuk menggabungkan data pajak dan investasi guna membangun tata kelola yang lebih terbuka dan efektif mencakup kemitraan ini sebagai komponen kunci.

Transformasi Layanan Pajak Melalui Digitalisasi

Pembentukan sistem Coretax DJP mencakup perjanjian kerja sama ini. Melalui kolaborasi ini, data BKPM akan terhubung dengan informasi dari Lembaga Pemerintah, Instansi, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP). Banyak layanan yang sebelumnya semi-manual akan menjadi berbasis web sebagai hasil integrasi ini. Berikut adalah beberapa layanan yang akan segera terdampak:

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Penerbitan Sertifikat Fiskal (SKF)

Prosedur pengajuan dan pengungkapan insentif fiskal termasuk Skema Tarif Dasar Vokasional (STD), libur pajak, insentif pajak, dan insentif investasi. Bimo menekankan bahwa kemitraan ini merupakan rencana untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan ekosistem investasi, bukan hanya aspek administratif.

“Insentif pajak yang dapat diukur akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kepatuhan, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

Menurut data terbaru, penerapan PKS mulai menunjukkan hasil. Data fasilitas tarif impor untuk bahan baku, komoditas, dan mesin telah meningkat secara dramatis, menurut DGT. Pada paruh kedua 2024, terdapat 151 titik data, naik dari 103 pada paruh pertama. Tren ini berlanjut, meningkat 42% menjadi 146 titik data pada paruh pertama 2025 sebelum bertambah 40 titik data lagi hanya pada Juli dan Agustus tahun yang sama.

Baca Juga: Pengingat Penting Kewajiban Pajak Oktober 2025: Pembayaran dan Pelaporan Tepat Waktu

Heldy Satrya Putera, however, menekankan bahwa BKPM sepenuhnya mendukung langkah ini. Ia menegaskan bahwa berbagi informasi melalui PKS akan mempermudah proses investasi sambil menjaga kepatuhan pajak.

“BKPM menargetkan realisasi investasi sebesar Rp13.032,8 triliun selama periode 2025–2029. Untuk memastikan target ini tercapai, sinergi ini sangat penting,” ujarnya.

Bimo mengakhiri dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Ia yakin bahwa kerja sama antara DJP dan BKPM akan meningkatkan iklim investasi dan menegakkan kepatuhan pajak, yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan. Kedua lembaga negara ini kini memiliki sinergi yang signifikan. Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait integrasi data yang akan memperkuat Sistem Administrasi Pajak Inti (Coretax) telah ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Investasi dan Industri Hulu/BKPM.

Tahap ini mewakili perubahan sejati dalam layanan perpajakan dan investasi, bukan sekadar pembaruan sistem. Banyak layanan yang sebelumnya semi-manual kini dapat sepenuhnya berbasis layanan web berkat integrasi data antara DJP dan BKPM. Layanan-layanan tersebut meliputi Sertifikat Fiskal (SKF), Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), dan fasilitas fiskal seperti Skema Tarif Dasar Kejuruan (STD), libur pajak, serta insentif investasi dan pajak. Heldy Satrya Putera, Sekretaris Kementerian Investasi dan Industri Hulu/BKPM, menyatakan bahwa ia sepenuhnya mendukung kolaborasi ini. Ia menegaskan bahwa berbagi data merupakan alat penting untuk memastikan tercapainya target investasi nasional.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Mengikuti kursus pajak online untuk pemula memiliki banyak manfaat penting yang bisa menunjang karier dan pengetahuan di bidang perpajakan. Di era digital seperti sekarang, akses pembelajaran menjadi lebih mudah dan fleksibel, sehingga belajar pajak tidak hanya bisa dilakukan secara tatap muka, tetapi juga secara online. Kursus pajak online memberikan kesempatan bagi siapa saja, terutama pemula, untuk memahami sistem perpajakan dengan mudah dan terstruktur.

Kemudahan Akses Belajar

Salah satu manfaat utama mengikuti kursus pajak online adalah kemudahan akses belajar. Anda tidak perlu terikat oleh waktu dan tempat tertentu karena materi bisa diakses kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. Fleksibilitas ini sangat bermanfaat bagi pemula yang ingin menyesuaikan waktu belajar dengan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja atau kuliah. Dengan metode online, peserta kursus bisa belajar secara mandiri dan tetap mendapatkan bimbingan dari instruktur profesional melalui platform digital.

Meningkatkan Pengetahuan Perpajakan

Selain itu, kursus pajak online untuk pemula membantu membangun fondasi pengetahuan pajak yang kuat. Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam dunia bisnis dan keuangan yang sering dianggap rumit oleh banyak orang. Melalui kursus online, peserta akan diarahkan untuk memahami dasar-dasar perpajakan mulai dari pengertian, jenis pajak, cara perhitungan, hingga pelaporan pajak dengan jelas dan sistematis. Kursus ini biasanya juga menyusun modul pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pemula sehingga materi yang disampaikan mudah dipahami.

Membuka Peluang Karier

Manfaat lain dari mengikuti kursus pajak online adalah peningkatan kompetensi yang bisa membuka peluang karier baru. Dengan memiliki sertifikat pelatihan pajak, peserta mempunyai keunggulan kompetitif di dunia kerja, terlebih untuk posisi yang berhubungan dengan administrasi keuangan, akuntansi, dan perpajakan. Banyak perusahaan mensyaratkan atau memberikan nilai tambah pada karyawan yang mampu mengelola pajak dengan baik. Oleh karena itu, kompetensi pajak yang diperoleh dari kursus online menjadi modal penting untuk berkembang dalam karier profesional.

Baca Juga: Pelatihan Brevet Online & Offline: Fleksibel, Praktis, dan Terjangkau!

Update Tentang Regulasi Perpajakan

Kursus pajak online juga memberikan update terbaru seputar regulasi perpajakan yang selalu berubah-ubah. Pajak di Indonesia mengalami berbagai pembaruan regulasi, mulai dari tarif, jenis pajak, hingga peraturan pelaporan seperti e-Faktur dan e-Bupot. Dengan mengikuti kursus yang dikelola oleh lembaga training terpercaya, peserta akan mendapatkan informasi paling mutakhir seputar perpajakan. Hal ini sangat penting agar peserta tidak ketinggalan penerapan aturan terbaru yang bisa berdampak pada kewajiban dan hak perpajakan.

Menawarkan Praktik Pelaporan Pajak Secara Simulasi

Selain materi teori, kursus pajak online untuk pemula biasanya juga menawarkan praktik pelaporan pajak secara simulasi. Dengan adanya fitur latihan pengisian SPT Pajak Tahunan, penghitungan PPh 21, dan laporan perpajakan lainnya, peserta dapat langsung menerapkan ilmu yang dipelajari secara nyata. Latihan ini membuat peserta lebih siap saat menjalankan tugas perpajakan di dunia kerja atau usaha sendiri. Dengan bantuan tutor atau mentor yang siap membimbing, proses belajar jadi lebih efektif dan menyenangkan.

Karena untuk menjadi sesorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Wajib pajak sering merencanakan jadwal keuangan dan administratif mereka, termasuk kewajiban pajak, sebelum awal bulan. Oktober 2025 tidak terkecuali, karena terdapat beberapa tanggal penting yang harus diingat untuk menghindari keterlambatan pelaporan atau pembayaran. Selain kewajiban bulanan yang sudah menjadi rutin, Oktober 2025 juga membawa batas waktu pengajuan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) untuk beberapa kategori pajak yang perlu dipertimbangkan oleh wajib pajak individu maupun korporasi.

Kami menyediakan ringkasan komprehensif sebagai pengingat agar Anda tidak melewatkan kewajiban pajak Anda. Pelatihan pajak dapat membantu Anda untuk mengurus perpajakan Anda dengan efektif dan efisien. Sebab, dalam pelatihan pajak ini Anda akan mendapatkan begitu banyak materi mengenai kebijakan perundang-undangan pajak.

15 Oktober 2025

Pada Oktober 2025, batas waktu utama untuk penyetoran atau pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) untuk periode pajak September 2025 adalah 15 Oktober. PPh yang harus dibayarkan meliputi PPh Pasal 21 atas gaji karyawan, PPh Pasal 22 atas kegiatan impor dan penjualan tertentu, PPh Pasal 23 atas penghasilan dari jasa dan dividen, PPh Pasal 25 dalam bentuk angsuran bulanan, dan PPh Pasal 26 atas penghasilan yang diterima oleh pihak asing.

Selain organisasi bisnis yang harus membayar kewajiban PPh Pasal 23 atas transaksi jasa dengan pihak lain, pemberi kerja harus memastikan bahwa potongan PPh Pasal 21 dibayarkan tepat waktu hingga tanggal tersebut.

Secara khusus, pemerintah terus memberikan penundaan untuk PPh Pasal 22 di industri e-commerce. Pelaksanaan pemungutan pajak ini sebelumnya ditunda oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa karena penolakan dari pengecer online dan untuk mengevaluasi dampak rencana pemerintah untuk menginvestasikan Rp200 triliun di bank-bank Himbara dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

20 Oktober 2025

20 Oktober 2025 adalah tanggal pajak berikutnya setelah kewajiban pembayaran tengah bulan. Laporan Pajak Penghasilan Berkala untuk tahun pajak September 2025 harus diajukan pada tanggal ini. Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, dan 26 termasuk dalam bentuk pajak penghasilan yang harus dilaporkan.

Pemberi kerja memiliki tanggung jawab penting untuk melaporkan pajak penghasilan sesuai Pasal 21 guna memastikan pemotongan pajak gaji karyawan tercatat dengan akurat. Sementara itu, wajib pajak korporasi yang melakukan pemotongan dividen dan pembayaran jasa sesuai Pasal 23 Pajak Penghasilan juga harus menyajikan laporan lengkap melalui sistem administrasi pajak.

Baca Juga: Pajak Digital Capai Rp41,09 Triliun: PPN PMSE, Aset Kripto, Fintech, dan SIPP Jadi Kontributor Utama Pendapatan Negara

Pelaporan ini bukan sekadar formalitas; ini merupakan mekanisme pengawasan yang memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memverifikasi pembayaran dan pemotongan yang dilakukan. Wajib pajak dapat menghindari sanksi administratif dan memastikan rekonsiliasi pajak yang lancar di akhir tahun dengan mengajukan laporan pajak triwulanan tepat waktu.

31 Oktober 2025

Selain itu, wajib pajak harus mengetahui bahwa batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk periode pajak September 2025 adalah 31 Oktober 2025. Bagi Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak (WPP), tanggal ini sangat penting karena pelaporan atau pembayaran PPN yang terlambat dapat mengakibatkan sanksi administratif dan mengganggu proses pengembalian pajak masukan dan pengembalian pajak secara efisien. Semua penjualan dalam negeri atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), serta impor dan ekspor yang dilakukan oleh WPP, tunduk pada kewajiban PPN.

Oleh karena itu, Laporan Pajak PPN Berkala harus mencakup laporan semua transaksi di mana PPN telah dikumpulkan hingga akhir bulan yang mengikuti akhir periode pajak. Sistem Coretax kini mengintegrasikan seluruh proses administrasi PPN, memungkinkan persiapan faktur, perhitungan kewajiban, pembayaran, dan pelaporan dalam satu platform.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Di era yang serba digital saat ini, membuat kebutuhan akan pemahaman tentang perpajakan semakin penting, apalagi bagi seseorang yang profesional keuangan, akuntan, dan para pelaku usaha. Dan salah satu solusi untuk meningkatkan kompetensi dan kredibilitas di bidang perpajakan adalah dengan mengikuti Pelatihan Brevet Pajak. Kini, Anda dapat mengikuti pelatihan ini dengan lebih mudah melalui program Brevet Pajak yang tersedia secara online dan offline dengan metode yang fleksibel, praktis, dan tentunya terjangkau.

Mengapa Memilih Pelatihan Brevet Pajak?

Pelatihan Brevet Pajak menjadi salah satu syarat penting bagi Anda yang ingin mengembangkan karier di bidang perpajakan. Sertifikat brevet pajak tidak hanya meningkatkan nilai profesional Anda, tetapi juga membuka peluang kerja yang lebih luas, baik di perusahaan swasta, pemerintah, maupun sebagai konsultan pajak mandiri.

Namun, seringkali kendala waktu dan biaya menjadi alasan utama mengapa banyak orang belum mengikuti pelatihan ini. Oleh karena itu, adanya pelatihan Brevet Pajak dengan pilihan online dan offline menjadi solusi fleksibel yang sangat tepat.

Keunggulan Pelatihan Brevet Pajak Online & Offline

Praktis dan Mudah Diikuti

Pelatihan ini dirancang agar peserta dapat langsung memahami praktik perpajakan yang berlaku di Indonesia. Anda akan dibekali dengan simulasi pengisian laporan pajak, cara menggunakan aplikasi pajak seperti e-Faktur dan e-Bupot, serta strategi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang sesuai peraturan terbaru. Metode pembelajaran yang praktis ini memudahkan pemahaman sekaligus meningkatkan skill lebih cepat.

Fleksibilitas Waktu dan Lokasi

Melalui pelatihan online, Anda bisa belajar kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan rutinitas sehari-hari. Materi tersaji lengkap dengan video pembelajaran, modul interaktif, serta akses konsultasi dengan instruktur berpengalaman. Bagi Anda yang lebih memilih belajar tatap muka, pelatihan offline tetap diberikan dengan suasana kelas yang kondusif dan didukung fasilitas lengkap.

Baca Juga: 5 Alasan Akuntan Profesional Perlu Ikut Pelatihan Pajak Lanjutan

Biaya Terjangkau dengan Banyak Pilihan Paket

Berbeda dengan pelatihan konvensional yang mengharuskan biaya besar dan waktu lama, program Brevet Pajak online & offline ini menawarkan paket yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda. Mulai dari paket dasar yang fokus pada materi Brevet A sampai paket lengkap Brevet A dan B dengan materi lanjutan, semuanya disusun dengan harga bersaing.

Siapa yang Cocok Mengikuti Pelatihan Ini?

• Akuntan dan Staff Keuangan yang ingin memperdalam pengetahuan pajak.
• Pemilik UMKM dan Pengusaha yang ingin mengelola pajak secara mandiri dan efisien.
• Mahasiswa dan Fresh Graduate yang ingin meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja.
• Konsultan Pajak Pemula yang ingin mendapatkan sertifikat resmi untuk menunjang karier.

Untuk itu, pelatihan Brevet Pajak online dan offline adalah pilihan cerdas bagi Anda yang ingin meningkatkan keterampilan perpajakan secara praktis, fleksibel, dan dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memperkuat kompetensi Anda dalam menghadapi tantangan perpajakan era digital!

Karena untuk menjadi sesorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak adalah metode terbaik jika Anda ingin menguasai pemahaman tentang kebijakan perundang-undangan pajak. Sebab, dalam training pajak Anda akan mendapatkan begitu banyak materi mengenai perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia.

Namun, mengikuti perkembangan berita pajak tentunya juga tidak kalah penting. Per 31 Agustus 2025, pemerintah melaporkan pendapatan sebesar IDR 41,09 triliun dari sektor ekonomi digital. Sebanyak 236 perusahaan telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemungut PPN PMSE per Agustus 2025.  Pemerintah juga menangguhkan TP Global Operations Limited, seorang pemungut PPN PMSE, pada saat yang sama. Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Layanan, dan Hubungan Masyarakat DGT, menyatakan bahwa dana tersebut berasal dari empat jenis pajak digital yang berbeda, yaitu:

• PPN PMSE (Perdagangan Elektronik)
• Pajak atas aset kripto
• Pajak atas fintech (pinjaman P2P)
• Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) mengenakan pajak atas transaksi pengadaan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE Menjadi Kontributor Utama

Dengan total IDR 31,85 triliun, PPN PMSE menghasilkan pendapatan terbesar. Sejak pengumpulan PPN PMSE dimulai enam tahun lalu, jumlah ini telah terakumulasi. Pendapatan masih sebesar IDR 731,4 miliar pada 2020, namun pada 2025, angka tersebut meningkat menjadi IDR 6,51 triliun. Dari 236 perusahaan yang diizinkan, 201 pengumpul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE aktif menyetorkan dana tersebut. Empat perusahaan baru ditunjuk sebagai pengumpul pada Agustus 2025.

Blackmagic Design Asia Pte Ltd dan Samsung Electronics Co., Ltd. adalah dua di antaranya. Sementara itu, satu perusahaan, TP Global Operations Limited, penunjukannya dibatalkan oleh pemerintah.

Pajak Fintech dan Kripto Terus Meningkat

Selain PMSE, industri kripto juga berkembang. Pajak kripto yang dikumpulkan hingga Agustus 2025 mencapai IDR 1,61 triliun, kenaikan signifikan dari IDR 246,45 miliar yang diperoleh pada tahun 2022. Jumlah ini meliputi:

IDR 770,42 miliar pajak penghasilan berdasarkan Pasal 22 dan IDR 840,08 miliar pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri. Sementara itu, industri fintech, khususnya pinjaman peer-to-peer (P2P), menyumbang IDR 3,99 triliun.

Baca Juga: Implementasi CRS di Indonesia Tahun 2027, Apakah Pelaporan Pajak Digital dan QRIS Terkena Dampaknya?

Dibandingkan dengan tahun 2022, yang hanya mencapai IDR 446,39 miliar, pertumbuhan ini dianggap cepat. Pendapatan untuk tahun ini meliputi:

• Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga pinjaman WPDN/BUT sebesar IDR 1,11 triliun
• Pajak Penghasilan Pasal 26 atas bunga pinjaman WPLN sebesar IDR 724,32 miliar
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri sebesar IDR 2,15 triliun

Peningkatan Pajak SIPP

Dari perspektif pengadaan pemerintah, pajak melalui SIPP terealisasi sebesar IDR 3,63 triliun, yang terdiri dari IDR 3,39 triliun PPN dan IDR 242,31 miliar Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal ini menunjukkan bagaimana proses pengadaan pemerintah untuk barang dan jasa telah mengoptimalkan sistem digitalnya.

Pajak Digital Muncul sebagai Landasan Pendapatan Negara Baru

Rosmauli menegaskan bahwa pencapaian Rp41,09 triliun menunjukkan bahwa pajak digital kini menjadi salah satu sumber utama pendapatan pemerintah. Potensi ini diperkirakan akan meningkat lebih lanjut di masa depan seiring dengan perluasan basis pengumpulan PPN PMSE, pertumbuhan pesat bisnis fintech dan kripto, serta penggunaan teknologi digital di sektor pengadaan pemerintah.

“Ekonomi digital kini menjadi sumber pendapatan pemerintah yang strategis, bukan sekadar industri baru. Untuk memaksimalkan potensinya, inovasi dalam pengumpulan dan regulasi diperlukan,” kata Rosmauli.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak lanjutan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi seorang akuntan profesional yang ingin mengembangkan karir dan meningkatkan kompetensinya. Dalam dunia perpajakan yang terus mengalami perubahan regulasi dan teknologi, kemampuan memahami dan menerapkan aturan pajak secara tepat sangatlah krusial. Terdapat 5 alasan utama mengapa akuntan profesional perlu mengikuti pelatihan pajak lanjutan.

Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme

Sebagai seorang akuntan, memiliki kompetensi khusus dalam pajak merupakan nilai tambah yang sangat berharga di mata perusahaan atau klien. Pelatihan pajak lanjutan tidak hanya memberikan teori, tetapi juga praktik langsung dalam mengelola masalah perpajakan yang sering dihadapi. Dengan sertifikasi atau bukti mengikuti pelatihan ini, akuntan mampu menunjukkan keahlian profesionalnya secara lebih kredibel dan meyakinkan, sehingga membuka peluang karir maupun pengembangan bisnis di bidang jasa konsultasi pajak.

Memperdalam Pengetahuan Pajak yang Kompleks

Regulasi perpajakan di Indonesia terus diperbarui dan semakin kompleks, terutama dengan hadirnya sistem digital seperti e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing yang wajib diikuti oleh pelaku usaha dan pemerintah. Pelatihan pajak lanjutan memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai jenis pajak, cara perhitungan, serta prosedur pelaporan yang benar. Akuntan yang mengikuti pelatihan ini dapat menguasai teknik penyusunan laporan pajak yang sesuai dengan regulasi terbaru, meminimalisir risiko kesalahan, dan menghindari denda atau sanksi dari Direktorat Jenderal Pajak.

Memperluas Jaringan Profesional dan Peluang Bisnis

Pelatihan pajak lanjutan sering kali diikuti oleh berbagai kalangan profesional, mulai dari akuntan, konsultan pajak, pemilik bisnis, hingga staf keuangan perusahaan. Mengikuti pelatihan ini memberi kesempatan untuk bertemu dan berjejaring dengan sesama profesional di bidang perpajakan. Jaringan ini dapat menjadi sumber informasi terbaru, kolaborasi proyek, maupun peluang bisnis baru yang berhubungan dengan jasa perpajakan dan konsultasi. Dengan jaringan yang kuat, seorang akuntan juga dapat memperluas basis klien dan meningkatkan penghasilan.

Mengikuti Perkembangan Sistem Perpajakan Digital

Era digital mengharuskan semua pihak memahami penggunaan teknologi dalam pengelolaan pajak. Sistem e-Faktur misalnya, mensyaratkan input data faktur pajak secara elektronik yang harus akurat dan sesuai ketentuan. Pelatihan pajak lanjutan mengajarkan cara kerja sistem perpajakan berbasis digital, teknik input data, serta optimalisasi penggunaan software perpajakan. Ini sangat penting untuk menghindari kesalahan akibat ketidaktahuan teknologi terbaru yang dapat berakibat pada kerugian finansial atau sanksi pajak.

Baca Juga: Prinsip, Sistem, dan Tantangan Pemungutan Pajak di Indonesia: Panduan Lengkap untuk Wajib Pajak

Mempersiapkan Diri untuk Tantangan Pajak di Masa Depan

Tata kelola pajak yang semakin detail dan ketat menuntut akuntan untuk selalu siap menghadapi tantangan baru, seperti audit pajak, perencanaan pajak untuk berbagai jenis entitas usaha, dan pengelolaan pajak internasional. Pelatihan pajak lanjutan membekali para akuntan dengan pemahaman strategi dan teknik yang tepat untuk menangani situasi-situasi rumit tersebut. Dengan bekal ini, akuntan dapat memberikan solusi perpajakan yang efektif dan efisien sehingga mendukung keberhasilan bisnis dan kepatuhan hukum klien.

Untuk itu, mengikuti pelatihan pajak lanjutan adalah investasi penting bagi akuntan profesional yang ingin tetap relevan, kompeten, dan sukses di bidangnya. Dengan tambahan pengetahuan terbaru, keahlian digital, jaringan profesional, dan kesiapan menghadapi tantangan fiskal, akuntan dapat memberikan nilai lebih yang signifikan bagi perusahaan atau kliennya.

Karena untuk menjadi sesorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak dapat membantu Anda meningkatkan skill pemahaman di bidang perpajakan. Sebab, dalam kelas perpajakan kursus pajak ini Anda akan mendapatkan begitu banyak materi tentang perundang-undangan pajak. Namun, juga tidak kalah penting bagi Anda untuk mengikuti perkembangan berita pajak terbaru. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Indonesia akan mengadopsi Common Reporting Standard (CRS), yang sering disebut sebagai standar pelaporan pajak global, pada tahun 2027. CRS adalah standar internasional untuk informasi yang mewajibkan negara-negara untuk mengumpulkan data dari lembaga keuangan dan secara otomatis membagikan data tersebut dengan yurisdiksi lain setiap tahun.

Informasi yang dibagikan meliputi jenis-jenis akun keuangan, wajib pajak, kewajiban lembaga keuangan untuk menghasilkan laporan dengan data keuangan, serta proses yang harus diikuti oleh lembaga keuangan untuk mengidentifikasi akun keuangan. Akibat perubahan ini, pelaporan pajak kini mencakup baik laporan keuangan tradisional maupun aktivitas berbasis teknologi keuangan. Aset digital seperti e-Wallet dan QRIS termasuk dalam kategori ini.

Menurut Mekar Satria Utama, Direktur Pajak Internasional, “data mata uang digital yang disimpan oleh Bank Indonesia, termasuk pembayaran melalui QRIS, akan menjadi bagian dari informasi yang akan dibagikan ke depan setelah CRS diterapkan,” seperti dilaporkan oleh Kontan.co.id pada Jumat (26 September 2025). Namun, peserta dalam ekosistem QRIS memiliki implikasi pajak. Hal ini tidak berarti bahwa setiap transaksi QRIS akan dikenakan pajak tambahan. Kebijakan ini menekankan transparansi untuk memastikan tidak ada pendapatan atau aset digital yang dilaporkan kurang.

QRIS Tidak Dikenakan Pajak

Seperti uang tunai, kartu debit, dan metode pembayaran lainnya, QRIS hanyalah mekanisme pembayaran. Oleh karena itu, tidak ada pajak tambahan langsung yang dikenakan pada konsumen yang menggunakan QRIS untuk membeli barang atau jasa.

Siapa yang dikenakan pajak dalam Ekosistem QRIS?

• Penyedia Layanan Sistem Pembayaran (PJSP) adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan QRIS, seperti bank dan perusahaan fintech.
• Mereka memperoleh pendapatan dari biaya, komisi, atau biaya layanan.
• Dari segi pajak, PJSP bertanggung jawab membayar pajak penghasilan atas biaya atau komisi dan PPN atas layanan sistem pembayaran (jika mereka memiliki status PKP).
• Pedagang (Pedagang atau Penyedia Layanan): Terlepas dari jenis usahanya, pedagang yang menerima pembayaran melalui QRIS tetap wajib membayar pajak.
• Mereka harus mengumpulkan dan membayar PPN atas penjualan barang dan jasa kena pajak jika memiliki status PKP.

Baca Juga: Upgrade Skill Karyawan Anda: Training Pajak yang Wajib Diikuti Setiap Tahun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55/2022, UMKM dikenakan Pajak Penghasilan Final, asalkan pendapatan tahunan mereka tidak melebihi IDR 500 juta. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS tidak mengubah kewajiban pajak yang ada; melainkan hanya mengganti mekanisme pembayaran.

Pelanggan

Dari sudut pandang pelanggan, adopsi QRIS tidak menimbulkan kewajiban pajak tambahan. Hanya biaya barang atau jasa yang dibayarkan oleh konsumen. Harga sudah termasuk PPN jika produk atau jasa tersebut dikenakan PPN.

Biaya QRIS yang Relevan

Meskipun transaksi QRIS bebas pajak, setiap transaksi dikenakan biaya yang disebut Merchant Discount Rate (MDR). Bagi Penyedia Layanan Pembayaran (PJSP), biaya ini dikenakan PPN. Berdasarkan PMK 69/PMK.03/2022, MDR dapat berupa biaya administrasi, biaya transaksi, atau biaya sejenis lainnya. Berikut adalah tarif MDR:

• Usaha Mikro: 0,3% untuk transaksi di atas IDR 500.000 dan 0% untuk transaksi antara IDR 1.000 dan IDR 500.000.
• 0,7% untuk usaha kecil, menengah, dan besar.
• Layanan Pendidikan: 0,6%
• BLU, stasiun bahan bakar, dan persyaratan layanan publik: 0,4%
• Donasi, pajak, dan bantuan sosial: 0%

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Salah satu cara negara mengumpulkan dana untuk membiayai program-program yang bermanfaat bagi masyarakat umum adalah melalui pajak. Agar pemungutan pajak dapat dilakukan secara adil, transparan, dan dapat diterima oleh masyarakat umum, hal tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Untuk membantu Anda memahami peran penting pajak dalam urusan negara dan pertumbuhan, esai ini akan membahas prinsip-prinsip dan struktur pemungutan pajak di Indonesia.

Pengetahuan pajak seperti ini sangat penting untuk diketahui ketika Anda ingin terjun ke dunia kerja perpajakan. Namun, tidak kalah penting juga dengan mengikuti brevet pajak. Sebab, dalam brevet pajak Anda akan mendapatkan lebih banyak pemahaman yang mendalam tentang perundang-undangan perpajakan.

Arti Pemungutan Pajak

Menurut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak didefinisikan sebagai pembayaran wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh individu atau organisasi, dapat ditegakkan secara hukum, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran maksimal masyarakat. Negara diwajibkan untuk mengumpulkan pajak, namun untuk mematuhi prinsip-prinsip pemungutan pajak yang benar, hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

• Fungsi pertama pajak adalah fungsi anggaran: Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk pengembangan militer nasional, kesehatan, dan pendidikan.
• Fungsi Regulasi: Dengan menerapkan undang-undang pajak, pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, insentif pajak ditawarkan untuk mendorong investasi, sementara pajak impor yang tinggi dikenakan pada barang impor untuk melindungi industri dalam negeri.
• Fungsi Stabilitas: Pemerintah dapat mengelola inflasi dengan menerapkan langkah-langkah stabilitas harga menggunakan dana yang diterima dari pajak.
• Fungsi Redistribusi Pendapatan: Negara menggunakan pajak untuk membiayai inisiatif publik seperti pembangunan, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menciptakan peluang kerja.

Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak di Indonesia

• Prinsip Keuangan: Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan penghasilan, omzet, atau pendapatan wajib pajak. Akibatnya, setiap wajib pajak akan dikenakan jumlah pajak yang berbeda.
• Prinsip Ekonomi: Pajak yang diterima dari wajib pajak harus benar-benar berdampak pada kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat.
• Prinsip Hukum: Pengaturan pemungutan pajak harus sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
• Prinsip Umum: Seperti namanya, keadilan umum—bukan keadilan individu—harus menjadi landasan pemungutan pajak. Hal ini berarti bahwa rakyat Indonesia lah yang harus mengumpulkan dan menggunakan pajak.
• Prinsip Kewarganegaraan: Semua individu yang lahir di Indonesia dan saat ini tinggal di sini wajib membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
• Prinsip Sumber: Menurut prinsip ini, wajib pajak yang penghasilannya berasal dari Indonesia dikenakan pajak.
• Prinsip Wilayah: Prinsip ini mengklasifikasikan pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili wajib pajak.

Baca Juga: Kuasai Pajak, Tingkatkan Nilai Bisnismu dengan Kursus Pajak!

Sistem Pemungutan Pajak Indonesia

Memahami mekanisme pemungutan pajak sangat penting selain prinsip-prinsip panduan. Tiga metode pemungutan pajak digunakan di Indonesia:

Kerangka Penilaian Mandiri

Dalam sistem ini, wajib pajak dipercaya untuk menentukan, membayar, dan mencatat kewajiban pajaknya sendiri.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT Tahunan.

Metode Pemotongan Pajak

Dalam metode ini, pihak ketiga memotong pajak pada saat pembayaran.

Contoh: Pemotongan pajak penghasilan oleh pemberi kerja berdasarkan Pasal 21 atas penghasilan karyawan.

Sistem Penilaian Resmi

Dengan mekanisme ini, otoritas pajak atau petugas pajak dapat menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Contoh: Pemerintah daerah menetapkan jumlah pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tantangan Pemungutan Pajak di Indonesia

• Kurangnya Pengetahuan Pajak: Pentingnya pajak masih belum dipahami dengan baik, yang berdampak pada kepatuhan.
• Kompleksitas Peraturan Pajak: Sulit bagi wajib pajak untuk mengikuti peraturan terbaru karena seringnya revisi berbagai peraturan.
• Akses Informasi yang Tidak Merata: Tidak semua wilayah memiliki akses yang memadai terhadap data pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Di era bisnis yang semakin dinamis dan regulasi perpajakan yang terus berkembang, kemampuan dan pengetahuan pajak karyawan bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan kebutuhan utama agar perusahaan bisa tetap kompetitif dan patuh terhadap peraturan. Salah satu cara terbaik untuk memastikan karyawan Anda selalu update dengan pengetahuan pajak terbaru adalah dengan mengikuti training pajak secara rutin setiap tahun. Training ini penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola kewajiban perpajakan perusahaan secara tepat dan efisien.

Pentingnya Training Pajak untuk Karyawan

Regulasi pajak di Indonesia selalu mengalami perubahan, baik berupa penyesuaian tarif, tata cara pelaporan, maupun sistem digitalisasi yang semakin canggih seperti e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing. Jika karyawan tidak mengikuti perkembangan ini, risiko kesalahan penghitungan pajak, keterlambatan pelaporan, hingga sanksi administrasi akan mengancam kelangsungan bisnis Anda.

Training pajak yang diselenggarakan secara berkala membantu karyawan:

• Memahami peraturan pajak terbaru dan implementasinya dalam aktivitas bisnis sehari-hari.
• Menguasai teknologi perpajakan digital seperti sistem e-Faktur, Pajak Online, dan software perpajakan yang banyak digunakan.
• Meningkatkan kapasitas pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu.
• Mengurangi risiko kesalahan administrasi dan denda yang bisa merugikan perusahaan.
• Menjadi sumber daya manusia yang siap menghadapi audit pajak dan pemeriksaan dari otoritas pajak.

Materi Training Pajak yang Wajib Diikuti

Training pajak yang ideal mencakup berbagai topik penting agar karyawan bisa mendapatkan wawasan menyeluruh dan kompetensi praktis:

• Pemahaman Dasar dan Lanjutan Pajak: Mulai dari pengenalan jenis-jenis pajak seperti PPh, PPN, PBB, hingga konsep pajak internasional jika perusahaan melakukan ekspor impor.
• Pelaporan dan Pengisian SPT Tahunan dan Masa: Langkah-langkah pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk wajib pajak orang pribadi dan badan usaha.
• Penggunaan e-Faktur dan e-Bupot: Tutorial penggunaan aplikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak untuk penginputan faktur pajak dan bukti potong elektronik.
• Analisis dan Penyelesaian Masalah Pajak: Cara mengatasi permasalahan pajak seperti keterlambatan pelaporan, kesalahan data, dan tata cara penanganan sengketa perpajakan.
• Update Kebijakan Pajak Terbaru: Informasi perubahan peraturan, tarif, dan insentif pajak yang berlaku untuk berbagai sektor industri.

Baca Juga: Panduan Lengkap BPHTB: Definisi, Dasar Hukum, Subjek, Tarif, dan Cara Perhitungannya

Mengapa Training Pajak Harus Diikuti Setiap Tahun?

Perubahan regulasi pajak yang cepat menuntut pembaruan pengetahuan secara berkala. Dengan mengikuti training setiap tahun, karyawan memperoleh informasi terbaru agar tidak ketinggalan, terutama di masa implementasi aturan baru seperti pajak digital, perubahan tarif PPh, serta insentif atau relaksasi pajak dari pemerintah. Training tahunan juga menjadi momen evaluasi dan refresh skill karyawan sekaligus membangun kultur kerja yang aware terhadap kepatuhan pajak.

Karena untuk menjadi sesorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Menguasai pajak adalah kunci utama untuk meningkatkan nilai dan keberlangsungan bisnis Anda. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan penuh persaingan, pemahaman mendalam tentang perpajakan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang sangat penting. Kursus pajak hadir sebagai solusi terbaik untuk menambah wawasan, meningkatkan kemampuan, dan mendorong pertumbuhan bisnis secara optimal.

Kursus pajak memberikan pengetahuan lengkap dan terstruktur mengenai berbagai aspek perpajakan yang berlaku, mulai dari pengenalan pajak, pelaporan pajak, hingga strategi perencanaan pajak yang efektif. Anda tidak hanya akan belajar tentang aturan dan regulasi, tetapi juga memahami bagaimana menerapkan ilmu tersebut langsung pada bisnis Anda. Dengan demikian, risiko kesalahan pelaporan yang dapat berujung pada sanksi maupun denda dapat diminimalisir secara signifikan.

Mengapa Kursus Pajak Sangat Penting Bagi Pengusaha dan Profesional?

Pajak memengaruhi berbagai aspek dalam pengelolaan bisnis, dari penghitungan biaya produksi hingga penetapan harga jual produk atau jasa. Sistem perpajakan yang baik akan membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih efisien, memahami kewajiban pajak secara tepat waktu, serta memanfaatkan insentif atau fasilitas pajak yang tersedia. Semua ini akan berdampak positif pada arus kas dan profitabilitas bisnis Anda.

Kursus pajak juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk mendalami berbagai jenis pajak yang relevan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak lainnya. Selain teori, praktik pengisian laporan SPT, pemahaman e-Faktur, e-Filing, serta aplikasi teknologi perpajakan digital modern juga diajarkan agar Anda terbiasa dan mahir menggunakan berbagai sistem online yang kini menjadi standar di Indonesia.

Dengan mengikuti kursus pajak, Anda tidak sekadar menguasai aturan perpajakan, tetapi juga mampu melakukan perencanaan pajak secara strategis. Perencanaan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan dengan tetap patuh pada regulasi yang berlaku, sehingga bisnis mendapatkan keuntungan maksimal tanpa risiko hukum. Strategi ini sangat krusial terutama bagi bisnis dengan skala menengah hingga besar yang berhadapan dengan berbagai jenis pajak dan kewajiban pelaporan yang kompleks.

Baca Juga: Kenapa Sertifikasi Brevet Pajak Penting untuk Karier Akuntansi & Keuangan?

Selain manfaat internal bisnis, memiliki sertifikasi atau bukti kompetensi pajak setelah mengikuti kursus bisa menjadi nilai tambah yang menarik. Bagi pelaku bisnis, hal ini meningkatkan kredibilitas di mata mitra usaha, investor, maupun lembaga keuangan. Sementara bagi staf akuntansi atau karyawan yang menangani perpajakan, sertifikat tersebut membuka peluang karier lebih luas dan mendukung pengembangan profesi yang berkelanjutan.

Kursus pajak juga cocok untuk berbagai kalangan, mulai dari pemilik usaha UMKM yang ingin memahami kewajiban pajak dasar, hingga profesional bidang keuangan yang perlu pembaruan pengetahuan secara berkala terkait regulasi terbaru. Banyak penyedia kursus pajak kini menawarkan program yang fleksibel, mulai dari kelas offline dengan materi tatap muka, hingga pelatihan online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sesuai kebutuhan peserta.

Karena untuk menjadi sesorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.