Posts in category: Artikel

Kursus Pajak – Di Indonesia, pemerintah mengklasifikasikan berbagai jenis pajak yang berdasar pada bentuk tarif yang digunakan. Tarif pajak ini adalah landasan yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang dikenakan untuk objek pajak tertentu, dimana kewajiban pembayaran ini berada pada tangan wajib pajak sesuai dnegan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Setiap jenis tarif pajak yang memiliki karakteristik, ketentuan pengenaan yang berbeda, dan besaran pajak, tergantung dengan jenis pajak serta kebijakan fiskal yang berlaku. Dalam penerapan tarif ini bukan hanya akan berdampak pada jumlah pajak yang harus dibayar. Pada kursus pajak mempelajari dua jenis tarif pajak sangatlah penting, namun dalam mempelajari jenis tarif pajak ini tidak langsung, yaitu tarif spesifik dan tarif advalorem.

Apa itu Pajak Tidak Langsung?

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebannya dialihkan ke pihak lain atau konsumen akhir. Pada sistem ini, wajib pajak yang dengan hukum akan dikenai kewajiban untuk membayar pajak bukanlah pihak yang menanggung beban ekonomi, hal ini dikarenakan pajak ini biasanya sudah masuk dalam harga jual barang dan jasa. Yang berarti pihak yang memungut serta menyetorkan pajak pada negara dengan hukum merupakan produsen pedagang, sementara beban pajaknya nanti akan dialihkan untuk konsumen sebagai pembayaran akhir.

Pajak tidak langsung ini berbeda dengan pajak langsung dimana pembayaranya dilakukan langsung oleh individu atau badan usaha. Pajak ini tidak langsung di pungut dalam proses transaksi ekonomi, seperti pada saar penjualan jasa dan barang. Karena itulah mekanisme dalam pemungutan pajak ini dilakukan melalui produsen atau penjual, sehingga pajak tidak langsung ini sering tidak dirasakan langsung oleh para konsumen. Meskipun,beban pajak ini nantinya akan tetap dibebankan pada konsumen dengan melalui harga jualproduk atau barang dan jasa mereka. Oleh karena sebagai wajib pajak atau konsumen sangat penting untuk memahami jenis pajak yang dikanakan salah satunya dengan mengikuti kursus pajak.

Apa Saja Contoh Pajak Tidak Langsung di Indonesia?

• PPN
• PPnBM
• Bea Masuk
• Cukai

Jenis-Jenis Tarif pada Pajak Tidak Langsung

Diantara variabel ini bentuk tarif pada sistem perpajakan di Indonesia, tarif spesifik serta tarif advalorem adalah dua jenis tarif yang umum untuk digunakan dalam perpajakan tidak langsung, seperti pada cukai dan bea masuk. Keduanya memiliki ciri-ciri dan cara perhitungan yang beda, serta tujuan yang berbeda pula dalam pengelolaan fiskal pada negara.

Baca Juga: Mengapa Pajak Penting: Manfaat, Dampak Tidak Langsung, dan Peran Brevet Pajak

Tarif Spesifik

Pajak khusus adalah jenis pajak yang didasarkan pada kuantitas atau unit fisik barang, tanpa memperhatikan nilai atau harga jual barang tersebut. Jumlah ini dinyatakan dalam bentuk nominal (per satuan), seperti per liter, per kilogram, atau per batang.

Jenis tarif ini banyak digunakan dalam pengenaan bea cukai pada barang-barang seperti rokok, alkohol, dan bensin. Tujuan utama penerapan tarif khusus adalah untuk mengendalikan konsumsi barang yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan, serta memberikan kepastian dalam perhitungan pendapatan pemerintah.

Tarif khusus memiliki beberapa keuntungan, seperti ketidakpastian dalam perhitungan, tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga pasar, dan cocok untuk mengendalikan penggunaan bahan.

Tarif Advalorem

Berbeda dengan tarif khusus, tarif ad valorem ditetapkan berdasarkan nilai produk atau persentase nilai. Sehingga, tinggi harga suatu barang, akan semakin tinggi juga pajaknya. Tarif ini biasanya banyak digunakan pada pajak impor.

Jenis tarif ini bersifat fleksibel karena sesuai dengan nilai ekonomi produk dan mencerminkan kemampuan membayar konsumen. Di sisi lain, tarif ini terkait erat dengan keakuratan penilaian barang, yang terkadang dapat menyebabkan perbedaan pendapat antara otoritas pajak dan pelaku bisnis.

Penggunaan bea masuk ad valorem memiliki keuntungan tersendiri. Salah satu keunggulannya adalah kemampuannya menyesuaikan diri dengan fluktuasi harga komoditas di pasar internasional. Tarif ini dihitung sebagai presentasi produk, maka jika harga naik, pendapatan pemerintah yang berasal dari impor juga akan naik.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Bagi calon peserta level A dan B yang ingin mengikuti ujian ulang, Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) Periode 1 Tahun 2025 merupakan waktu yang krusial. Untuk Anda yang sudah melakukan penyelesaian paling tidak satu mata ujian ketika ujian sertifikasi pada tahapan periode pertama di 2022 untuk tingkat A USKP dan USKP Periode 2 tahun 2021 untuk level B tetapi belum dinyatakan lulus mata ujian secara keseluruhan, maka Anda bisa mengambil kesempatan ini.

Bukankah Anda tidak ingin mengulang kembali? Lebih baik mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi dengan memperdalam ilmu perpajakan melalui kelas perpajakan seperti pelatihan pajak yang disediakan oleh Tax Academy. Sebab, pelatihan pajak seperti ini bisa dipastikan akan membantu Anda lebih yakin dalam menghadapi USKP.

Jadwal Pendaftaran dan Pelaksanaan USKP Periode Pertama 2025

Pendaftaran USKP 1 2025 akan dibuka:

• Pendaftaran USKP Tingkat A akan mulai dibuka pada pukul 08.00 WIB di tanggal 30 bulan April tahun 2025, dan akan diakhiri terakhir pada pukul 16.00 WIB tanggal 1 bulan Mei tahun 2025.
• Pendaftaran USKP Tingkat B akan dibuka mulai dengan pukul 8.00 WIB dan akan diakhiri sampai dengan 16.00 WIB pada tanggal 2 Mei 2025.

Materi yang diujikan pada USKP A dan USKP B, para kandidat harus mendapatkan nilai minimal 60 pada setiap topik. Daftar lengkap materi yang harus diujikan tersedia di bawah ini:

Materi USKP A

• Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
• Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)
• Pengadilan Pajak (PP)
• Untuk sektor P3 (perkebunan, perhutanan, dan pertambangan)
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
• BPHTB
• Bea Meterai (BM)
• Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 4 ayat (2))
• SPT PPN dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
• Kode Etik Profesi
• Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh OP

Materi USKP B

• PPh Badan dan SPT PPh Badan KUP
• PPSP dan Pengadilan Pajak (PP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN
• Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 15, 21, 22, 23/26, dan 4 ayat (2))
• Akuntansi pajak

Baca Juga: Bayar Pajak Tapi Tak Merasa Manfaatnya? Ternyata Ini Alasannya!

Persyaratan Pendaftaran USKP Periode 1 Tahun 2025

• Untuk mempercepat proses registrasi, peserta dapat memanfaatkan fungsi “Gunakan Data Sebelumnya”.
• Pada saat registrasi, surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 harus diunggah.
• Situs resmi USKP digunakan untuk pendaftaran online.
• Pada hari Rabu, 7 Mei 2025, peserta yang berhasil menyelesaikan verifikasi akan diberitahukan melalui https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/uskp/announcement/Submission mengenai USKP 1 2025. Sanggahan

Klausul Tambahan yang Signifikan dalam USKP 1 2025

• Peserta akan kehilangan satu kesempatan untuk mengikuti ujian ulang jika gagal dalam verifikasi atau gagal mendaftar.
• Peserta yang tidak hadir tidak akan diizinkan untuk ikut tiga kali ujian pada periode berikutnya dan akan kehilangan satu kesempatan untuk mengikuti ujian kembali.
• Tidak akan disediakan makanan dan minuman.
• Tidak disarankan untuk membawa kendaraan pribadi ke lokasi ujian oleh peserta.
• Peserta harus membawa laptop untuk memenuhi syarat yang telah dijelaskan/tertulis pada website USKP Kemenkeu.

Untuk peserta lama yang ingin melanjutkan sertifikasi profesi sebagai konsultan perpajakan, maka USKP Periode 1 Tahun 2025 adalah kesempatan yang sangat baik. Peserta dapat meningkatkan persiapan dan memperbesar peluang kelulusan dengan mengetahui jadwal, tempat, materi, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan modern ini. Pajak ini untuk sumber pendapatan negara, pajak ini memiliki fungsi untuk membiayai berbagai program dan layanan publik yang sangat berguna bagi masyarakat. Namun, pajak juga mempunyai banyak manfaat yang sering secara tidak langsung dirasakan oleh para individu.

Meskipun manfaat pajak sering tidak langsung dirasakan, seperti melalui pembangunan infrastruktur dan layanan publik, pemahaman mengenai pentingnya pajak dapat diperoleh melalui pendidikan Brevet Pajak yang membekali peserta dengan keahlian dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Artikel ini akan membahas tentang manfaat pajak serta alasan mengapa dampaknya tidak selalu terasa secara langsung.

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana yang sudah terkumpul dari pajak digunakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk pembangunan infrastruktur hingga layanan kesehatan serta pendidikan.

Fungsi Pajak dalam Perekonomian

Pajak memiliki beberapa fungsi utama yang akan mendukung stabilitas serta kesejahteraan ekonomi negara:

Fungsi Anggaran

Pajak ini merupakan sumber utama pendapatan negara guna membiayai bermacam program serta kegiatan pemerintah.

Fungsi Redistribusi

Pajak ini akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan melalui sistem perpajakan yang progresif, dimana individu berpenghasilan tinggi yang digunakan untuk membayar lebih banyak untuk mendukung kelompok yang berpenghasilan rendah.

Fungsi Stabilitas Ekonomi

Pajak ini berperan untuk menjaga kestabilan ekonomi melalui kebijakan fiskal, yang bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan atau mengendalikan inflasi.

Fungsi Regulasi

Pajak ini akan digunakan sebagai alat guna mengatur perilaku ekonomi, misalnya pajak barang mewah untuk membatasi konsumsi, atau pajak karbon guna mengurangi emisi gas rumah kaca.

Manfaat Perpajakan bagi Masyarakat

Brevet pajak memberikan pemahaman mendalam tentang sistem perpajakan, sehingga masyarakat dapat menjalankan kewajibannya dengan benar, yang pada gilirannya mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan bersama melalui pemanfaatan dana pajak untuk kepentingan publik. Meskipun pajak ini memberikan manfaat yang besar, masyarakat ini sering kali tidak menyadari atau merasakan dampaknya secara langsung. Berikut ini manfaat utama pajak:

Baca Juga: Surat Berharga Negara (SBN): Pengertian, Jenis, Dasar Hukum, dan Perlakuan Perpajakannya

Pembangunan Infrastruktur

Penggunaan utama pajak adalah untuk mengembangkan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur yang baik meningkatkan konektivitas, efisiensi transportasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Penyediaan Layanan Publik

Pendapatan pajak digunakan untuk membiayai layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Program-program ini membantu orang meningkatkan kehidupan mereka, seperti:

• Kartu Pintar Indonesia (KIP): Membantu anak-anak dari latar belakang kurang mampu mengakses pendidikan.
• BPJS Kesehatan: Menjamin akses layanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat.

Namun, jika layanan pendidikan dan kesehatan tidak optimal, misalnya jika tidak ada dokter di rumah sakit atau layanan di sekolah, masyarakat mungkin menganggap bahwa manfaat pajak tidak optimal.

Stabilitas Ekonomi dan Bantuan Sosial

Pada masa krisis, seperti pandemi COVID-19, pemerintah menggunakan pendapatan pajak untuk menyediakan bantuan sosial dan insentif ekonomi guna membantu masyarakat dan bisnis bertahan.

Akan tetapi, dampak kebijakan ini sering kali bersifat makroekonomi dan tidak langsung terlihat oleh individu. Misalnya, subsidi bahan bakar dapat menurunkan harga bensin, tetapi orang tidak menyadari bahwa subsidi tersebut berasal dari pajak yang mereka bayarkan.

Pajak merupakan pondasi utama dalam pembiayaan negara modern, yang memiliki fungsi penting seperti mendukung anggaran, mendistribusikan kesejahteraan, menjaga stabilitas ekonomi, dan mengatur perilaku masyarakat. Meskipun manfaat pajak sering kali tidak langsung dirasakan, kontribusinya nyata dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, stabilitas ekonomi, serta keamanan nasional. Pendidikan seperti Brevet Pajak berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dan kewajiban perpajakan. Dengan kesadaran dan kepatuhan yang tinggi terhadap pajak, masyarakat turut berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa secara berkelanjutan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk memperdalam pemahaman materi tentang kebijakan perpajakan yang jarang diketahui oleh banyak orang. Kelas perpajakan seperti training pajak ini akan sangat efektif bagi anda yang membutuhkan pengetahuan mendalam tentang perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Namun, tentunya tidak kalah penting bagi anda untuk selalu Mengikuti berbagai berita perkembangan pajak yang ada.

Mungkin beberapa orang bertanya-tanya mengapa pajak tidak dapat manfaatnya secara langsung dirasakan oleh setiap individu? Perlu diketahui bahwa pajak merupakan penunjang utama dalam sistem pemerintahan modern saat ini. Pajak yang merupakan sumber pendapatan negara berfungsi untuk memberikan pembiayaan terhadap banyak program dan layanan publik yang sangat penting untuk masyarakat.

Tetapi, walaupun pajak mempunyai banyak manfaat yang signifikan, dampaknya seringkali tidak dapat secara langsung dirasakan oleh setiap individu. Ulasan Berikut ini akan membahas secara detail tentang manfaat pajak dan alasan mengapa dampak dari pajak tidak dapat secara langsung dirasakan.

Memahami Apa itu Pajak

Pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh setiap individu maupun perusahaan pada pemerintah menurut kebijakan yang diberlakukan. Dana yang dikumpulkan dari pajak tersebut akan dipergunakan untuk mendanai berbagai keperluan publik, mulai dari penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.

Manfaat Pajak untuk Masyarakat

Walaupun pajak dapat menyumbang manfaat yang besar, namun masyarakat seringkali tidak merasakan atau menyadari dampak dari perpajakan secara langsung. Sehingga, berikut ini adalah berbagai manfaat utama pajak untuk masyarakat, antara lain:

Penyediaan Layanan Publik

Dana yang diperoleh dari perpajakan dipergunakan untuk memberikan penyediaan layanan yang penting untuk masyarakat seperti kesehatan sosial., pendidikan, dan perlindungan sosial. Berbagai program ini tentu saja diupayakan agar dapat memberikan peningkatan kualitas hidup pada masyarakat, misalnya melalui BPJS kesehatan yang dapat memastikan akses layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat. Selain itu, juga terdapat Kip atau Kartu Indonesia Pintar yang membantu anak-anak dari keluarga yang kurang mampu untuk memperoleh akses pendidikan.

Baca Juga: Mau Paham Pajak Lebih Dalam? Kenali Dulu Apa itu Earmarking Tax!

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur adalah salah satu penggunaan dana terbesar dari perpajakan, pembangunan infrastruktur seperti jembatan jalan raya, pelabuhan, dan berbagai fasilitas umum yang lain. Ketika sebuah negara mempunyai infrastruktur yang baik, maka hal tersebut bisa memberikan peningkatan pada konektivitas, efisiensi transportasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkembang. Tetapi, pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu yang panjang, mulai dari perencanaan hingga dilakukannya program tersebut. Hal inilah yang mungkin membuat masyarakat baru merasakan manfaat dari pajak tersebut setelah beberapa tahun berjalan.

Bantuan Sosial dan Stabilitas Ekonomi

Dalam situasi yang krisis seperti halnya pandemi covid-19 lalu, diketahui bahwa pemerintah memanfaatkan dana pajak untuk memberikan penyediaan bantuan sosial dan insentif cara ekonomi supaya masyarakat dan dunia usaha tidak terpuruk dan bisa bertahan. Tetapi, dampak dari kebijakan yang satu ini memang sifatnya adalah makro ekonomi dan tidak dapat secara langsung terlihat dan dirasakan oleh individu tertentu. Contohnya adalah subsidi bahan bakar yang mungkin hanya akan menurunkan harga bensin saja, tetapi mungkin masyarakat kurang menyadari bahwa subsidi tersebut juga berasal dari pajak yang dibayarkan oleh mereka sendiri.

Keamanan dan Ketertiban Negara

Dana pajak juga dipergunakan untuk memberikan pendanaan pada militer, Kepolisian, dan berbagai lembaga penegak hukum yang lain. Stabilitas keamanan seperti ini akan menjadikan masyarakat mempunyai kehidupan sehari-hari yang lebih aman dan tenang. Tetapi, mungkin yang dianggap sebagai hal biasa, beberapa orang kurang menyadari bahwa stabilitas negara juga didorong oleh pajak yang dibayarkan masyarakat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Surat Berharga Negara (SBN) adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan negara dan membiayai berbagai kebijakan serta program Pemerintah. Menurut situs Direktorat Jenderal Keuangan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR), SBN di Indonesia digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri dari dua jenis, yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Surat Utang Negara (SUN)

Surat Utang Negara (SUN) adalah instrumen investasi konvensional yang memungkinkan individu meminjamkan uang kepada pemerintah dengan imbalan keuntungan (kupon). MRA terdiri dari:

• Surat Perbendaharaan Negara (SPN): SUN biasanya memiliki jangka waktu 12 bulan dan bunga dibayarkan dengan tingkat diskonto.
• Obligasi Pemerintah: SUN yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan memiliki bunga yang harus dibayarkan.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

SBSN atau Sukuk Negara yang dikenal sebagai Sukuk Negara merupakan instrumen investasi berbasis Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. SBSN terdiri dari:

• Sukuk Jangka Panjang: Biasanya memiliki jangka waktu lebih dari 10 tahun dan berdasarkan kontrak Syariah.
• Sukuk Jangka Pendek: Memiliki jangka waktu kurang dari 10 tahun dan diterbitkan sesuai dengan prinsip Syariah.

Kerangka Hukum Surat Berharga Nasional dan Objek Pajak (SBN)

Undang-Undang Surat Utang Negara (SUN) Tahun 2002 24 merupakan payung hukum utama yang mengatur Surat Utang Negara (SBN) Indonesia. Undang-Undang ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan produksi, pengelolaan, dan perdagangan SBN serta memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk menerbitkan SBN sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perjudian Syariah Negara juga berfungsi sebagai landasan hukum SBSN.

Baca Juga: Sunset Policy: Peluang Emas yang Harus Dipahami melalui Training Pajak

Terkait dengan pajak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak Surat Berharga Negara adalah penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan AHB, yang meliputi:

• Bunga/Kupon: Pembayaran bunga berkala kepada pemegang SBN.
• Premium: Terjadi ketika SBN diperdagangkan di atas nilai nominalnya.
• Diskonto: Terjadi ketika SBN dibeli di bawah nilai nominalnya.
• Agunan: Hadiah yang berfungsi sebagai agunan untuk membayar utang, seperti jaminan kredit.

Dengan kata lain, yang menjadi objek pajak SBN bukanlah SBN itu sendiri, melainkan penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan atau kegiatan usaha SBN.

Penerimaan Pajak Surat Berharga Negara (SBN)

Pajak penghasilan atas surat berharga publik saat ini dikenakan tarif pajak keuntungan modal sebesar 10%, naik dari tarif sebelumnya sebesar 15%. Tarif tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91 Tahun 2021 untuk Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (UU PPh) berupa bunga obligasi.

Perlakuan Perpajakan atas Penjualan Surat Berharga Negara (SBN)

Secara umum, penjualan SBN tidak dikenakan pajak secara langsung. Namun, investor terkadang membayar pajak atas pendapatan atau kupon. Dimana penjualan SBN dikenakan pajak tergantung pada jenis SBN yang dijual dan status pemegang SBN.

Penjualan SBN yang Menguntungkan

• SBN yang dikenakan PPh final: Apabila terhadap SBN yang dijual dikenakan PPh final, maka hasil penjualan SBN tersebut tidak dikenakan pajak lagi. Hal ini karena bunga pajak penghasilan final dan kompensasi dipotong pada saat penerimaan.
• SBN Pasal 4 Ayat (2) PPh: Apabila SBN tidak memenuhi ketentuan PPh yang bersifat final, maka atas hasil penjualan SBN dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10%.

Surat Berharga Negara (SBN) adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan nasional dan mendukung kebijakan negara, terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBN ini mempunyai dasar hukum yang kuat dalam undang-undang surat utang negara pada tahun 2002 dan undang-undang no. 19 pada tahun 2008 guna SBSN.

Dalam aspek perpajakan, bukan SBN itu sendiri yang menjadi objek pajak, melainkan penghasilan yang diperoleh dari bunga, premium, diskonto, atau agunan terkait SBN. Tarif pajak untuk penghasilan dari SBN ini ditetapkan sebesar 10% sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2021.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Sebagai seseorang yang membutuhkan pengetahuan mendalam tentang kebijakan perundang-undangan perpajakan, maka sangat penting bagi anda untuk mengikuti kursus pajak. Karena dalam kelas perpajakan seperti kursus pajak ini anda akan memperoleh berbagai materi yang berkaitan dengan peraturan kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia.

Namun, Tentu saja tidak kalah penting bagi anda untuk mengetahui berbagai istilah pajak yang berkaitan dengan kebijakan pajak untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu istilah Earmarking tax. Earmarking tax merupakan konsep yang penting dalam kebijakan fiskal sebagai upaya untuk melakukan pengaturan pada pengalokasian khusus dari penerimaan pajak untuk memberikan pembiayaan program maupun sektor tertentu.

Apa itu Earmarking Tax?

Earmarking tax merupakan praktik pengalokasian penerimaan yang berasal dari berbagai jenis pajak tertentu untuk memberikan pembiayaan pengeluaran terhadap Industri atau program tertentu. Dapat dikatakan bahwa biaya ini dikumpulkan berasal dari pajak yang dikhususkan untuk tujuan tertentu, dan tidak dimasukkan ke dalam anggaran umum, seperti misalnya adalah pajak rokok yang dilakukan pemungutannya oleh pemerintah dan sebagian besar dana tersebut akan diarahkan untuk memberikan pada pembiayaan program kesehatan.

Berbagai Jenis Earmarking Tax Berdasarkan klasifikasi yang telah dikemukakan oleh Bird dan Jun, bahwa Earmarking tax bisa digolongkan menjadi dua tipe utama, diantaranya:

Substative Earmarking Tax

Jenis Earmarking tax yang satu ini menggambarkan keterkaitan yang erat pada sumber penerimaan pajak dan alokasi dalam pengeluarannya. Peningkatan penerimaan pajak dalam skema ini berasal dari suatu sumber yang secara otomatis akan diikuti oleh peningkatan pengeluaran untuk sektor maupun program yang sudah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa ada hubungan secara proporsional antara jumlah pajak yang dikumpulkan dan biaya yang akan dialokasikan nantinya.

Misalnya, apabila pajak bahan bakar dapat meningkat dikarenakan penggunaan kendaraan yang naik, maka dana yang berasal dari pajak tersebut akan di alokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan karena juga harus mengalami peningkatan yang sesuai.

Baca Juga: Benarkah Pajak Menjadi Faktor Penentu Penting untuk Investasi Asing di Indonesia?

Symbolic Earmarking Tax

Lain hal dengan subtantive earmarking tax, jenis yang ini sifatnya lebih mengarah pada fleksibel dan tidak terlalu kaku saat pengalokasian dananya. Pajak yang dipungut tentu tetap akan diarahkan sebagai upaya tertentu seperti yang telah tertulis pada kebijakan perundang-undangan pajak, tetapi bedanya adalah proporsinya dapat disesuaikan menurut keputusan dalam pengambilan kebijakan.

Meskipun dana yang satu ini telah Dianggap diperuntukkan sektor tertentu Dalam praktiknya, namun besaran dari dana ini juga dapat berubah tergantung dari keadaan fiskal dan prioritas pemerintah. Kondisi seperti ini memberikan ruang manuver yang semakin besar untuk membuat peraturan dalam hal merespon perubahan terhadap keadaan atau keperluan darurat tanpa harus terikat dengan ketat oleh pertumbuhan pendapatan pajak tertentu.

Kedua jenis Earmarking tax tersebut tentunya mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Penerapan Earmarking tax di Indonesia sendiri adalah dengan mekanisme pengalokasian penerimaan pajak untuk berbagai tujuan tertentu yang telah diakomodasi dalam kebijakan hukum nasional. Skema ini tentu saja telah secara jelas tercantum dalam UU HKPD atau undang-undang mengenai hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah Nomor 1 Tahun 2022.

Secara khusus pada undang-undang tersebut pasal 86 ayat 1 menyatakan bahwa ada empat jenis pajak daerah yang penggunaannya adalah earmarked atau diarahkan untuk memberikan pembiayaan pada program atau aktivitas tertentu, mulai dari pajak kendaraan bermotor, PBJT atau tenaga listrik, pajak rokok, dan pajak atas pemanfaatan air tanah.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Dalam dunia perpajakan, istilah Sunset Policy menjadi salah satu program pemerintah yang memberikan kesempatan emas kepada para wajib pajak untuk memperbaiki kewajiban perpajakannya dengan lebih ringan. Program ini biasanya bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus memperbesar penerimaan negara. Namun, agar wajib pajak dapat benar-benar memanfaatkan program ini dengan maksimal, pemahaman mendalam tentang mekanismenya sangatlah penting. Di sinilah peran training pajak menjadi sangat strategis.

Apa itu Sunset Policy?

Sunset Policy adalah kebijakan pemerintah yang memberikan insentif atau penghapusan sanksi administratif pajak, seperti denda bunga keterlambatan, kepada wajib pajak yang dengan sukarela melaporkan dan memperbaiki kewajiban perpajakannya. Program ini biasanya diberlakukan dalam jangka waktu tertentu (sunset period), sehingga memberikan batasan waktu bagi wajib pajak untuk bertindak.

Tujuan utama dari Sunset Policy adalah memperluas basis pajak, meningkatkan penerimaan negara, serta memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menjadi patuh tanpa tekanan. Melalui program ini, wajib pajak yang sebelumnya belum melaporkan pajak dengan benar, bisa memperbaiki laporan mereka tanpa takut terkena sanksi berat.

Mengapa Sunset Policy Menjadi Peluang Emas?

Bagi banyak wajib pajak, Sunset Policy adalah kesempatan langka yang tidak selalu tersedia setiap tahun. Program ini memungkinkan mereka untuk:

• Menghapus beban denda dan bunga keterlambatan yang biasanya cukup besar.
• Memperbaiki citra kepatuhan di mata otoritas pajak.
• Menghindari pemeriksaan pajak yang berujung pada sanksi berat di masa mendatang.
• Memperoleh rasa aman dalam menjalankan usaha atau kegiatan ekonomi.

Namun, peluang ini hanya bisa dimanfaatkan secara optimal jika wajib pajak memahami syarat, ketentuan, dan mekanisme pelaksanaannya secara benar.

Peran Training Pajak dalam Memaksimalkan Sunset Policy

Tidak semua wajib pajak memiliki pemahaman yang cukup tentang prosedur perpajakan, apalagi terkait program khusus seperti Sunset Policy. Karena itu, mengikuti training pajak menjadi langkah yang sangat penting. Berikut beberapa manfaat nyata training pajak terkait Sunset Policy:

• Memahami Regulasi dan Prosedur: Training pajak membantu peserta memahami aturan terbaru, prosedur pengajuan Sunset Policy, serta dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan. Hal ini mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan.

Baca Juga: Mengelola Pajak dari Pendapatan Streaming: Panduan untuk Kreator Konten Digital

• Analisis Risiko dan Strategi: Melalui pelatihan, wajib pajak dapat melakukan analisis risiko dan menentukan strategi terbaik untuk melakukan pembetulan pajak dengan aman dan efisien.
• Simulasi dan Studi Kasus: Banyak training pajak yang memberikan simulasi nyata tentang penerapan Sunset Policy. Studi kasus ini sangat membantu untuk memperjelas langkah-langkah praktis yang perlu diambil.
• Konsultasi Langsung: Pelatihan biasanya dibawakan oleh konsultan atau praktisi pajak berpengalaman yang dapat memberikan tips dan menjawab pertanyaan spesifik terkait situasi masing-masing peserta.
• Meningkatkan Kesadaran Kepatuhan: Training tidak hanya berfokus pada teknis, tetapi juga membangun kesadaran pentingnya kepatuhan pajak jangka panjang, tidak hanya saat ada program insentif.

Training Pajak yang Efektif untuk Sunset Policy

Agar efektif, training pajak yang difokuskan pada Sunset Policy sebaiknya memiliki beberapa karakteristik:

• Update dan relevan dengan regulasi terbaru.
• Dibawakan oleh narasumber berpengalaman di bidang perpajakan dan audit.
• Menggunakan metode interaktif, seperti diskusi kasus nyata.
• Memberikan materi praktis, bukan hanya teori umum.
• Memberikan panduan langkah-langkah konkret untuk mengajukan Sunset Policy.

Training yang memenuhi kriteria ini akan benar-benar membantu wajib pajak dalam mengambil keputusan tepat selama masa berlakunya program Sunset Policy.

Sunset Policy adalah peluang emas yang harus dipahami dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh setiap wajib pajak. Program ini memberikan jalan untuk memperbaiki catatan perpajakan tanpa harus terbebani sanksi berat. Agar dapat memaksimalkannya, mengikuti training pajak yang tepat adalah langkah cerdas. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak tidak hanya bisa meraih manfaat jangka pendek berupa penghapusan denda, tetapi juga membangun fondasi kepatuhan yang kuat untuk masa depan. Jangan lewatkan kesempatan ini manfaatkan Sunset Policy dengan bekal pengetahuan pajak yang memadai!

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Anda dapat menggunakan brevet pajak sebagai upaya untuk memperdalam ilmu tentang kebijakan perpajakan. Sebab dalam brevet pajak tersebut anda akan memperoleh materi yang berkaitan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia. Namun, pastinya tidak kalah penting bagi anda untuk memahami dan update tentang berita perpajakan terbaru yang ada di Indonesia, seperti halnya titik seperti apa pengaruh tarif pajak terhadap pilihan investasi asing di Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai potensi ekonomi terbesar di Asia negara, pastinya terus mengupayakan untuk menarik minat investasi asing langsung atau yang seringkali disebut dengan FDI (foreight direct investment) memberikan kekuatan pada pembangunan ekonomi Indonesia.

Dalam hal ini, salah satu aspek yang paling penting untuk diperhatikan dalam sistem perpajakan adalah investor. Sistem perpajakan yang efisien dan tarif pajak yang kompetitif bisa menjadi daya tarik Indonesia semakin meningkat sebagai tujuan investasi asing. Sedangkan, Sebaliknya apabila tarif yang tinggi dan sistem kompleks akan memunculkan risiko menjadi hambatan yang serius dalam dunia investasi ini.

Keputusan Investasi Asing Ditentukan oleh Perpajakan?

Dalam dunia investasi secara global, pajak bukan hanya termasuk sebagai sumber penerimaan negara, namun juga termasuk sebagai media dalam ketentuan perekonomian. Dapat dipastikan bahwa investor asing akan melakukan pertimbangan pajak sebagai faktor yang penting ketika melakukan analisis kelayakan proyek investasi. Return on investment akan berkurang dan risiko usaha akan meningkat ketika tarif pajak yang dikenakan tinggi.

Maka dari itu, sistem pajak yang efisien, stabil, dan transparan mampu memberikan kekuatan pada citra negara sebagai tujuan investasi yang aman dan tentunya menguntungkan. Kejelasan dalam kebijakan pajak pun akan membantu untuk meminimalkan ketidakpastian yang bisa menghambat arus modal masuk.

Bagaimana Pengaruh Tarif Pajak Tinggi terhadap Arus Investasi Asing?

Tingginya tarif pajak mampu menyebabkan timbulnya banyak pengaruh negatif atas keputusan investasi asing, antara lain:

• Pengurangan daya saing secara regional: Sudah pasti investor akan relatif melakukan perbandingan tarif pajak dari setiap negara yang akan menjadi tujuan investasi. Negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah biasanya akan dianggap lebih menarik, sebab beban fiskalnya akan berkurang.
• Penurunan minat pada beberapa sektor: Sektor industri yang memiliki pajak tinggi dan margin keuntungan yang tipis biasanya akan lebih dihindari karena dapat menghambat diversifikasi investasi.
• Peningkatan biaya operasional: perlu diketahui bahwa pajak yang tinggi bisa memberikan peningkatan pada total biaya usaha, sehingga akan memberikan pengaruh pada profitabilitas dan keberlanjutan proyek perusahaan investor.

Baca Juga: Update Coretax DJP April 2025: Fakta Mengejutkan tentang Jutaan Faktur Pajak yang Terdata!

Apa Tantangan dalam Meningkatkan Daya Tarik Investasi?

Tidak Efisiennya Administrasi Pajak

Sistem perpajakan yang masih birokratis dan rumit menjadi beban utama tersendiri bagi investor. Prosedur dalam pengajuan insentif yang sulit dan tidak adanya kepastian waktu biasanya akan menunda realisasi investasi.

Ketidakpastian Kebijakan

Perubahan kebijakan yang terjadi secara tiba-tiba atau tidak konsisten menciptakan ketidakpastian secara hukum. Sehingga, melakukan penga ja panjang.

Faktor Non Pajak

Juga terdapat tantangan dari non pajak ketika ingin meningkatkan daya tarik investasi, yaitu dalam segi kualitas infrastruktur, stabilitas politik, dan akses pada tenaga kerja terampil yang juga ikut andil dalam mempengaruhi keputusan investasi selain perpajakan

Tarif pajak mempunyai pengaruh yang sangat signifikan atas minat investasi asing. Ketika sebuah negara mempunyai peraturan pajak yang efisien, kompetitif, dan stabil, maka akan menjadi faktor penting penentu untuk keberhasilan Indonesia dalam menarik investasi sebagai arus modal masuk.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Di era digital saat ini, banyak orang mendapatkan penghasilan dari platform streaming seperti YouTube, Twitch, Spotify, dan TikTok. Pendapatannya berasal dari berbagai sumber, seperti iklan, donasi, langganan, dan dukungan. Namun, tidak semua pembuat konten memahami bahwa pendapatan dari aktivitas ini dikenakan pajak. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku ekonomi digital untuk memahami aspek perpajakan, dan kursus pajak bisa menjadi langkah awal untuk membekali diri dengan pengetahuan yang tepat.

Pendapatan dari platform streaming terutama termasuk dalam kategori penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Baik seseorang melakukan siaran langsung secara teratur atau mengunggah konten sesekali, jika mereka memperoleh uang dari kegiatan tersebut, mereka akan dikenakan pajak.

Masalah utama yang sering terjadi pada perpajakan pendapatan yaitu sifatnya digital serta formalitas yang sering terlewat atau tidak tercatat. Banyak kreator yang menerima pendapatan luar negeri langsung melalui platform seperti PayPal atau melalui transfer kawat internasional, yang membuat pendapatan tersebut kurang dapat dilacak ke otoritas pajak. Namun, Direktorat Pusat Perpajakan sudah aktif memantau transaksi digital dan memiliki mekanisme kerja sama internasional untuk mengungkapkan pendapatan lintas batas.

Sementara profesi pembuat konten dan streamer sedang berkembang pesat, pemerintah Indonesia telah mulai mendorong literasi pajak digital dengan menyediakan pedoman, aturan, dan layanan daring yang memfasilitasi pelaporan cepat. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi pelaku ekonomi digital untuk mengikuti kursus pajak guna memahami tata cara pelaporan pajak tahunan, perhitungan pajak penghasilan, serta klasifikasi usaha sesuai dengan kegiatannya.

Secara teknis, pembuat konten sering diklasifikasikan sebagai pemilik bisnis independen atau Wajib Pajak Perorangan yang bekerja mandiri. Wajib pajak bisa memanfaatkan adanya mekanisme pajak dalam penghasilan UMMK sebersar 0,5% dimana penghasilan yang kurang dari batas mereka menyelesaikan pendaftaran. Jika pembuat konten berbadan hukum, mereka akan dikenakan pajak perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, jika mereka menjual barang atau layanan digital lainnya, mereka perlu memahami kewajiban pajak pertambahan nilai (PPN) mereka.

Pentingnya transparansi dan catatan keuangan yang baik harus ditekankan. Dengan pencatatan yang terorganisasi, pembuat konten dapat dengan mudah menghitung pendapatan bersih dan menghindari kesalahan pelaporan pajak. Mendapatkan bimbingan profesional atau mengikuti kursus pajak juga dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menghindari kesalahan dalam memenuhi kewajiban pajak Anda.

Baca Juga: Era Perpajakan Baru: Menyelidiki Politik Pemerintah – Mengorganisir Sistem Pajak

Pembayaran pajak bukanlah suatu kewajiban melainkan sumbangan nyata bagi pembangunan negara. Dalam konteks industri kreatif, semakin banyak seniman yang dikenakan pajak, semakin kuat legitimasi profesi tersebut di mata masyarakat dan negara. Dengan demikian, perlindungan hukum, peluang kolaborasi, dan insentif fiskal dapat diberikan secara adil dan transparan.

Terakhir, penting untuk dipahami bahwa dunia digital terus berkembang dan peraturan perpajakan beradaptasi dengan dinamika baru. Pelaku konten audio dan digital tidak boleh mengabaikan aspek perpajakan sebagai bagian dari profesionalisme. Informasi pajak berguna tidak hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga untuk membangun reputasi dan kredibilitas industri kreatif di dunia.

Jika Anda seorang kreator konten, influencer, atau streamer yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang tanggung jawab perpajakan Anda, mengikuti kursus pajak adalah langkah cerdas untuk membantu Anda mengelola keuangan dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan adanya kepatuhan pajak yang baik, ekosistem ekonomi digital di Indonesia dapat berkembang dengan sehat dan terus berkelanjutan, serta akan memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan nasional.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak adalah upaya terbaik bagi Anda yang mulai bersiap terjun ke dunia kerja perpajakan. Sebab, dalam pelatihan pajak ini anda dipersiapkan untuk menguasai berbagai materi tentang kebijakan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia. Tentu saja tidak kalah penting bagi anda untuk mengetahui berbagai berita terbaru mengenai perpajakan, seperti halnya mengenai bagaimana perkembangan terbaru tentang Coretax Direktorat Jenderal Pajak pada saat ini.

Informasi terbaru mengenai penerapan aplikasi administrasi perpajakan Coretax Direktorat Jenderal Pajak hingga 20 April 2025 telah dirilis melalui KT-12/2025. Informasi yang dirilis tersebut meliputi banyak aspek krusial, mencakup administrasi faktor, kinerja sistem, bukti potong pajak penghasilan, surat pemberitahuan masa, dan penyempurnaan sistem perpajakan.

Kinerja Sistem Pajak

Aplikasi administrasi Coretax telah mencatat performanya dengan stabil selama periode 24 Maret sampai dengan 20 April 2025 yang mana mengalami beberapa fluktuasi waktu tunggu atau latensi, terlebih ketika volume transaksi sedang meningkat.

Administrasi Faktur Pajak

Diketahui terdapat sebanyak 198.859.058 faktur pajak Yang Telah dilaporkan atau di administrasikan hingga 20 April 2025 untuk SPT masa Januari hingga April 2025, dengan rincian sebagai berikut:

• Bulan Januari terdapat sebanyak 60.344.958 faktor pajak yang disampaikan
• Bulan Februari terdapat total 64.276.098 faktur pajak yang diadministrasikan
• Bulan Maret sebanyak 62.570.270 faktur pajak pajak yang disampaikan
• Bulan April sebanyak 11.667.732 faktur pajak pajak yang disampaikan

Administrasi Bukti Potong Pajak Penghasilan

Aplikasi administrasi perpajakan yang satu ini sudah mengadministrasikan sebanyak 70.693.689 bukti potong atau yang sering kali disebut dengan bobot sampai dengan tanggal 20 April tahun 2025, dengan rincian:

• Bulan Januari terdapat sebanyak 24.288.129 bukti potong yang disampaikan
• Bulan Februari sebanyak 24.397.195 bukti potong yang disampaikan
• Bulan Maret sebanyak 21.638.180 bukti potong pajak yang disampaikan
• Bulan April terdapat total 370.185 bukti potong pajak yang diadministrasikan

Baca Juga: Jangan Sampai Salah Memahami Tax Avoidance, Tax Planning, dan Tax Evasion! Ini Batas Tipis Antara Cerdas Pajak dan Kriminal Pajak!

Pengelolaan SPT Masa PPN dan PPnBM

Terdapat total administrasi 933.484 surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang disampaikan hingga tanggal 20 April Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

• Pada bulan Januari terdapat sebanyak 433.563 surat pemberitahuan pajak yang disampaikan
• Pada bulan Februari terdapat sebanyak 385.700 surat pemberitahuan yang disampaikan
• Pada bulan Maret erdapat sebanyak 114.221 surat pemberitahuan yang disampaikan

Pelaporan surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah untuk masa pajak bulan Maret tahun 2025 diberikan kemudahan oleh DJP untuk mendapatkan perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 10 Mei tahun 2025 dengan tidak diterbitkannya STP atau surat tagihan pajak.

Pengelolaan SPT Masa Pajak Penghasilan

Terdapat administrasi surat pemberitahuan Masa pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sebanyak 997.000.705 dan 149.589 surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi hingga tanggal 20 April tahun 2025 pukul 00 WIB, dengan rincian:

SPT Masa PPh Pasal 21/26:

• Bulan Januari terdapat 368.195 SPT yang disampaikan
• Bulan Februari terdapat 345.964 SPT yang disampaikan
• Bulan Maret terdapat 283.547 SPT yang disampaikan

SPT Masa PPh Unifikasi:

• Bulan Januari terdapat 171.404 SPT yang disampaikan
• Bulan Januari terdapat 173.075 SPT yang disampaikan
• Bulan Januari terdapat 149.589 SPT yang disampaikan

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.