Rahasia Sukses Bisnis Baru: Kuasai Pajak Sejak Dini

Rahasia Sukses Bisnis Baru: Kuasai Pajak Sejak Dini

Dengan mengikuti Pelatihan Pajak sangat penting bagi para pembisnis pemula, karena banyak pembisnis pemula yang fokus pada strategi pemasaran, pengembangan produk, dan mencari pelanggan. Namun, seringkali aspek pajak justru diabaikan. Padahal, pemahaman pajak sejak dini merupakan kunci utama dalam membangun landasan bisnis yang sehat dan sukses. Dengan pengetahuan pajak yang tepat, pembisnis dapat:

  • Mengantisipasi risiko dan denda
  • Membantu kelancaran operasional bisnis
  • Memaksimalkan keuntungan melalui perencanaan pajak yang efisien

Melek pajak dari awal bukan hanya menghindari masalah hukum, tetapi juga membuat pembisnis lebih percaya diri dalam mengambil keputusan.

Tantangan Pajak untuk Bisnis Baru

Beberapa tantangan umum yang sering dihadapi oleh pembisnis baru antara lain:

  • Tidak memahami jenis pajak yang wajib dibayar
  • Bingung mengurus administrasi dan pelaporan pajak
  • Khawatir terkena pemeriksaan pajak yang merugikan dunia usaha
  • Tidak tahu bagaimana mengoptimasi biaya pajak secara legal

Menghadapi tantangan-tantangan ini tanpa pengetahuan yang memadai bisa membuat bisnis tersendat, atau bahkan terhenti.

Solusi: Pelatihan Pajak untuk Pembisnis Pemula

Pelatihan pajak menawarkan solusi pajak beton untuk membekali pembisnis pemula agar dapat:

  • Mengenal jenis-jenis pajak yang relevan dengan bisnis
  • Mempelajari cara akuntansi, pelaporan, dan pembayaran pajak dengan mudah
  • Menedukasi tentang insentif dan fasilitas pajak untuk usaha kecil
  • Mengajarkan kemampuan merencanakan keuangan bisnis agar lebih sehat dan patuh pajak

Pelatihan pajak kini disajikan dengan metode praktis dan mudah dipahami, khusus disesuaikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Keuntungannya Pelatihan Pajak Sejak Awal

Bisnis Lebih Siap Tumbuh

Pembisnis yang paham pajak mampu menyusun strategi pertumbuhan bisnis dengan lebih mantap karena aspek legalitas sudah terjamin.

Baca Juga: HRD Modern, HRD yang Paham Pajak! Dukung Bisnis Tumbuh Tanpa Kena Sanksi

Minim Risiko Denda

Dengan pengetahuan yang tepat, pembisnis tidak perlu khawatir akan ancaman denda atau sanksi akibat keterlambatan atau kesalahan pelaporan pajak.

Meningkatkan Kredibilitas

Bisnis yang patuh pajak cenderung lebih dipercaya investor, mitra bisnis, bahkan pelanggan.

Pengelolaan Keuangan Lebih Baik

Pengetahuan pajak membantu mengatur arus kas dan merencanakan investasi sesuai peraturan yang berlaku.

Akses Fasilitas Pemerintah

Banyak program pemerintah dan pinjaman bank yang hanya dapat diakses oleh bisnis kepatuhan pajak.

Studi Kasus Sukses: Dari Awam Menjadi Ahli Pajak

Bayangkan seorang pengusaha kuliner yang awalnya tidak paham mengenai pajak restoran ataupun PPN atas makanan dan minuman. Setelah mengikuti pelatihan pajak, ia mampu menyusun laporan pajak sendiri, mendapatkan insentif pajak UMKM dari pemerintah, dan mengembangkan bisnisnya ke beberapa cabang tanpa masalah hukum. Pendekatan yang proaktif terhadap pajak memberikan rasa aman dan peluang lebih besar untuk berkembang.

Ayo Kuasai Pajak, Jadikan Bisnismu Sukses! Bisnis yang besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang benar. Menguasai pajak sejak dini bukan beban, tapi investasi masa depan. Dengan mengikuti pelatihan pajak untuk pemula, Anda menyiapkan bisnis agar siap bertumbuh, terlindungi dari risiko, dan semakin dipercaya oleh semua pihak.

Karena menjadi pembisnis yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Menteri Keuangan Indonesia Bicara Tegas di G20: Sistem Pajak Global Harus Adil

Menteri Keuangan Indonesia Bicara Tegas di G20: Sistem Pajak Global Harus Adil

Kursus Pajak – Pada Kamis, 17 Juli 2025, waktu setempat, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, hadir dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Zimbali, Afrika Selatan. Pada sesi keempat forum tersebut, Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia saat ini, membahas isu-isu strategis terkait sistem perpajakan global. Dalam pernyataan yang dibagikan di akun Instagram resminya, Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, menekankan pentingnya menciptakan sistem perpajakan internasional yang stabil, efektif, dan adil. Ia menegaskan bahwa isu keadilan global juga berperan di sini selain aspek keuangan. Dalam kursus pajak Anda akan memahami lebih banyak lagi kebijakan pajak dan berbagai berita pajak lainnya.

Menurut Menteri Keuangan, “negara-negara berkembang memiliki hak yang sama dalam aktivitas ekonomi lintas batas yang terjadi di wilayah mereka.” Ia menambahkan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan kerangka kerja Two-Pillar Solution yang disepakati dalam forum internasional guna menyediakan solusi pajak global. Namun, ia menekankan bahwa untuk memastikan setiap negara mendapat manfaat yang sama, implementasi kebijakan ini masih memerlukan kolaborasi dan pengawasan yang terkoordinasi.

Sri Mulyani juga menekankan peran kritis lembaga global seperti PBB, Bank Dunia, dan IMF dalam membantu negara-negara miskin memperkuat kapasitas fiskal mereka. Ia menegaskan bahwa keberadaan organisasi-organisasi ini seharusnya menjadi stimulus untuk meningkatkan kedaulatan fiskal di tengah tantangan internasional. “Meningkatkan pendapatan negara bukanlah satu-satunya tujuan pajak. Dia dengan tegas mengatakan, ‘Pajak adalah alat untuk mencapai masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi dunia.’” Menteri Keuangan juga menekankan pentingnya globalisasi yang lebih adil dan inklusif di mana semua orang berbagi kesuksesan, bukan hanya segelintir orang.

Menteri Keuangan menyerukan kepada negara-negara G20 untuk terus bekerja sama dalam menciptakan sistem ekonomi global yang melindungi kepentingan nasional sambil mendorong pertumbuhan bagi semua. Indonesia masih aktif terlibat dalam pembentukan sistem pajak internasional yang memperhitungkan kebutuhan negara-negara berkembang dan mendorong kerja sama antar negara guna mencapai keadilan ekonomi global melalui forum G20. Peningkatan pendapatan negara bukanlah satu-satunya tujuan pajak. Dia menegaskan dengan tegas bahwa pajak adalah alat untuk mencapai masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh planet.

Baca Juga: Wajib Tahu! Cara Jitu Menangani Surat Pemberitahuan Hasil Audit Pajak (SPHP) agar Terhindar dari Sanksi DJP!

Agar semua orang dapat menikmati kemakmuran, bukan hanya segelintir orang terpilih, menteri keuangan juga menekankan pentingnya globalisasi yang lebih adil dan inklusif. Ia menyerukan kepada semua negara anggota G20 untuk tetap berkomitmen dalam menciptakan sistem ekonomi global yang mendorong pertumbuhan bersama tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Indonesia masih aktif terlibat dalam pembentukan sistem perpajakan internasional yang memperhitungkan kebutuhan negara-negara berkembang dan mendorong kerja sama antar negara guna mencapai keadilan ekonomi global melalui konferensi G20 ini.

Hal ini juga sejalan dengan pemerintah Indonesia yang telah menetapkan target rasio pajak untuk tahun 2026 sebesar 10,08% hingga 10,45% dari PDB dalam dokumen Kerangka Makroekonomi dan Prioritas Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026. Persentase ini dianggap moderat dan relatif stabil dibandingkan dengan target sekitar 10,24% pada tahun 2025.

Namun, untuk menjaga iklim investasi dan keberlanjutan lingkungan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak pada tahun 2026 akan terus dilakukan secara seimbang. Metode ini merupakan komponen krusial dari kebijakan anggaran pemerintah di tengah pergeseran signifikan dalam ekonomi domestik dan internasional. Selain mengikuti berita pajak terbaru, Anda juga bisa memperdalam pengetahuan pajak Anda dengan mengikuti kursus pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

HRD Modern, HRD yang Paham Pajak! Dukung Bisnis Tumbuh Tanpa Kena Sanksi

HRD Modern, HRD yang Paham Pajak! Dukung Bisnis Tumbuh Tanpa Kena Sanksi

Training Pajak – Di era bisnis yang dinamis dan kompetitif, peran Pengembangan Sumber Daya Manusia (HRD) tidak lagi sebatas mengelola SDM. HRD modern mempunyai peran strategis dalam membantu perusahaan mencapai efisiensi operasional, salah satunya di bidang perpajakan. Pemahaman pajak dengan mengikuti Training Pajak yang baik tidak hanya menghindarkan perusahaan dari sanksi risiko, namun juga memberikan berbagai keuntungan:

  • Menghemat biaya operasional melalui pengelolaan pajak yang efisien.
  • Meningkatkan kepercayaan manajemen karena HR mampu meminimalkan risiko pajak.
  • Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, karena hak dan kewajiban pekerja terkait pajak terakomodasi dengan baik.
  • Mendorong pertumbuhan bisnis melalui penerapan kebijakan yang tepat sesuai regulasi terbaru.

Kepatuhan pajak tidak hanya soal pembayaran. Banyak aspek perpajakan, seperti perhitungan PPh 21, natura, fasilitas, hingga insentif pajak, yang rumit dan menuntut HRD untuk memperbarui pengetahuan secara rutin. Tanpa pemahaman yang benar, ketidaksengajaan aturan bisa berakhir pada sanksi administrasi bahkan pidana.

Tantangan HRD dalam Pengelolaan Pajak

Beberapa masalah klasik yang sering dihadapi HRD antara lain:

  • Salah menghitung PPh 21 karyawan akibat belum memahami update aturan.
  • Lalai membuat atau melaporkan bukti potong, yang berpotensi menimbulkan denda.
  • Kurangnya pemahaman soal natura (tunjangan non-uang) dan fasilitas kerja yang kini termasuk objek pajak.
  • Ketidak tepatan penerapan perencanaan pajak sehingga perusahaan kehilangan peluang penghematan.

Tentu saja, tantangan tersebut membutuhkan solusi praktis, bukan sekadar teori.

Solusi: Ikuti Training Pajak Khusus HRD

Memperbarui pengetahuan perpajakan melalui pelatihan adalah investasi penting. Lalu, apa saja manfaat ikut pelatihan pajak untuk HRD?

Mendapat Pemahaman Praktis & Update

Training perubahan pajak untuk HRD dirancang agar peserta memahami regulasi terbaru, termasuk refreshment PP 58/2023 dan aturan PPh 21 2024. Studi kasus aktual seperti penanganan natura, pesangon, fasilitas, hingga kualifikasi take home pay dibahas tuntas, sehingga langsung aplikatif di pekerjaan sehari-hari.

Baca Juga: Staf Transformasi Jadi Ahli Pajak dengan Kursus Cepat dan Tepat

Cegah Sanksi & Denda

Pelanggaran, pajak meski tanpa unsur kesengajaan, bisa berdampak besar. Training Pajak memberikan panduan lengkap langkah demi langkah mulai dari pelaporan, pembayaran, hingga pelacakan bukti potong agar perusahaan selalu patuh dan terhindar dari denda.

Membuka Wawasan HR Perencanaan Pajak

HRD juga mempelajari strategi tax planner yang bisa mengurangi beban pajak legal tanpa melanggar aturan. Era digital menuntut efisiensi, sehingga pelatihan juga membahas optimasi penggunaan software payroll & integrasi data pajak.

Berjejaring & Berbagi Praktik Terbaik

Pelatihan menjadi ajang networking antar HR dari berbagai perusahaan, sehingga bisa berbagi best practice, update isu terkini, hingga tips menyelesaikan kasus-kasus pelik yang sering dihadapi di lapangan.

Apa yang Didapat Setelah Ikut Training Pajak HRD?

Peserta pelatihan akan memperoleh:

  • Modul lengkap, template perhitungan PPh 21, dan checklist pelaporan.
  • Konsultasi gratis dengan praktisi pajak berpengalaman.
  • Sertifikat resmi yang menambah kredibilitas HRD di dunia kerja.

Untuk itu, jadilah HRD modern yang melek pajak! Jangan biarkan ketidaktahuan mencakup perusahaan Anda. Investasi dalam pelatihan pajak adalah langkah strategi untuk mendukung bisnis tumbuh berkelanjutan, efisien, dan selalu patuh pada regulasi terbaru.

Karena menjadi HRD yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Wajib Tahu! Cara Jitu Menangani Surat Pemberitahuan Hasil Audit Pajak (SPHP) agar Terhindar dari Sanksi DJP!

Wajib Tahu! Cara Jitu Menangani Surat Pemberitahuan Hasil Audit Pajak (SPHP) agar Terhindar dari Sanksi DJP!

Brevet Pajak – Salah satu komponen penting dalam prosedur administrasi perpajakan yang menjamin transparansi antara otoritas perpajakan dan wajib pajak adalah penerapan SPHP dalam audit perpajakan. Surat Pemberitahuan Hasil Audit Perpajakan (SPHP) yang resmi digunakan untuk menyampaikan temuan awal auditor sebelum hasil akhir dicatat dalam Laporan Hasil Audit Perpajakan (LHP).

Dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi terhadap temuan auditor, SPHP menjamin bahwa hasil audit lebih akurat dan imparsial. Fase ini mencerminkan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia serta melindungi hak-hak wajib pajak. Kelas perpajakan seperti brevet pajak akan memberikan akan pengetahuan pajak tentang peraturan perpajakan lainnya. Sebab, dalam brevet pajak tersebut akan memberikan Anda begitu banyak materi pajak.

Format SPHP: Isi dan Pengajuan Audit Pajak Melalui SPHP

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 Pasal 1 Ayat 35, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) adalah dokumen resmi yang memuat rincian temuan dari pemeriksaan pajak pertama. Informasi penting yang tercantum dalam SPHP meliputi:

  • Item pajak yang dapat dikoreksi.
  • Jumlah penyesuaian
  • Alasan di balik koreksi
  • Penetapan awal kewajiban pajak
  • Penetapan awal denda administratif

Daftar temuan audit juga disertakan sebagai lampiran SPHP untuk menjamin transparansi. Auditor pajak memberikan SPHP kepada wajib pajak, baik secara langsung maupun melalui faksimili. Format SPHP telah distandardisasi dan digunakan secara konsisten sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kapan Kita Dapat Melakukan Perubahan atau Revisi pada SPHP?

Revisi SPHP mungkin diperlukan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-15/PJ/2018, auditor pajak diizinkan melakukan satu kali revisi SPHP asalkan ditemukan informasi baru yang tidak terungkap selama persiapan awal SPHP. Persyaratan berikut harus dipenuhi agar SPHP dapat direvisi:

  • Wajib pajak belum menerima undangan diskusi akhir.
  • Koreksi dapat dimasukkan ke dalam LHP karena proses audit masih berada pada tahap diskusi dan pelaporan akhir.
  • Pembaruan ini bertujuan untuk menjaga akurasi temuan audit sambil memberikan kesempatan kepada DJP untuk mengubah kesimpulan berdasarkan data baru.

Baca Juga: Pelaporan PPN PMSE kini Wajib Bulanan, Simak Cara Mematuhi Peraturan PER-12/PJ/2025!

Batasan Waktu Tanggapan SPHP

Setelah menerima surat tersebut, maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk segera memberikan tanggapan tertulis. Masa tanggapan awal selama tujuh hari kerja telah diperpendek menjadi lima hari kerja, terhitung sejak tanggal penerimaan SPHP, sesuai dengan perubahan dalam PMK 15/2025. Wajib Pajak dapat:

  • Menerima semua temuan audit dalam surat tanggapan
  • Menerima sebagian dan menolak sisanya.
  • Menolak semua temuan audit.

Format resmi untuk menanggapi SPHP dijelaskan dalam Lampiran BB PMK 15/2025, yang dapat digunakan oleh wajib pajak saat menyusun tanggapan mereka.

Risiko yang Terkait dengan Mengabaikan SPHP

Jika wajib pajak mengabaikan atau tidak menanggapi SPHP, akan ada konsekuensi yang serius. Di sisi lain, hasil pembahasan akan menjadi dasar untuk membuat SKP yang lebih akurat dan adil jika wajib pajak aktif berpartisipasi dalam pembahasan dan mengirimkan tanggapan. Untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban pajak dipenuhi secara proporsional, partisipasi aktif wajib pajak dalam proses SPHP sangat penting.

Salah satu langkah penting dalam prosedur audit pajak adalah menyampaikan hasil audit melalui SPHP. Selain melindungi hak wajib pajak, hal ini memastikan keakuratan dan kualitas temuan audit DJP. Dengan memahami peraturan ini, wajib pajak dapat menghindari denda atau penilaian yang tidak sesuai dengan hukum dan menjadi lebih responsif dan siap saat menghadapi audit pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelaporan PPN PMSE kini Wajib Bulanan, Simak Cara Mematuhi Peraturan PER-12/PJ/2025!

Pelaporan PPN PMSE kini Wajib Bulanan, Simak Cara Mematuhi Peraturan PER-12/PJ/2025!

Pelatihan Pajak – Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2025, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2025. Selain menyesuaikan persyaratan perpajakan atas perdagangan elektronik (PMSE) dengan sistem Coretax, peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Peraturan PER-12/PJ/2025 membawa sejumlah perubahan administratif, terutama terkait pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh perusahaan PMSE.

Peraturan ini merestrukturisasi jadwal pelaporan, periode, dan metode pembayaran agar lebih sesuai dengan sistem elektronik terbaru, meskipun tidak mengubah persyaratan bagi pemungut PPN di PMSE. Anda dapat memahami lebih dalam berbagai kebijakan pajak lainnya dengan mengikuti pelatihan pajak. Sebab, pelatihan pajak akan memberikan Anda begitu banyak materi perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia.

Persyaratan Pemungut PPN PMSE Tidak Berubah

Entitas bisnis yang memungut PPN PMSE masih harus memenuhi salah satu dari dua persyaratan berikut:

  • Di Indonesia, nilai transaksi yang melibatkan penggunaan produk dan jasa melebihi IDR 600 juta per tahun, atau IDR 50 juta per bulan.
  • Di Indonesia, terdapat lebih dari 12.000 transaksi per tahun atau 1.000 transaksi per bulan.
  • Entitas bisnis dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE oleh DJP jika memenuhi salah satu persyaratan tersebut.

Perubahan Periode Pelaporan: Triwulanan menjadi Bulanan

Frekuensi pelaporan PPN PMSE merupakan salah satu penyesuaian yang signifikan dalam PER-12/PJ/2025. Pelaporan sebelumnya dilakukan secara triwulanan.

Format SPT Diubah untuk Jenis Pemungut

PER-12/PJ/2025 menetapkan berbagai format SPT berdasarkan subjek pemungut PPN:

  • Gunakan SPT PPN untuk Wajib Pajak atau SPT PPN untuk Pemungut dan Pihak Lain jika Anda adalah pemungut PPN di rumah.
  • Gunakan format SPT PPN untuk Entitas PMSE Asing yang terdapat dalam Lampiran J PER-12/2025 untuk entitas PMSE asing.

Baca Juga: Hari Pajak Nasional 14 Juli: Sejarah, Makna, dan Target Pajak 2025 yang Wajib Kamu Tahu!

SPT PPN untuk Pihak PMSE Asing

  • Nomor dan tanggal bukti penerimaan PPN
  • Jumlah yang dibayarkan untuk transaksi (tidak termasuk PPN).
  • Jumlah PPN yang diterima.
  • Identitas pengguna, termasuk nama, nomor telepon, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Identitas Nasional (NIK).
  • Alamat email penerima barang atau jasa.

Pelaporan dapat dilakukan secara agregat (massal) hingga 31 Juli 2025 jika pemungut tidak dapat mengirimkan rincian transaksi karena sistem tidak sinkron dengan Portal DJP. Data transaksi harus dilengkapi untuk memperbaiki laporan pajak.

Pembayaran dalam Mata Uang Asing Diterima

Pembayaran PPN berdasarkan PER-12/2025 dapat dilakukan dalam Rupiah, tergantung pada kurs yang berlaku pada hari pembayaran.

USD berarti Dolar AS

Klausul ini menjelaskan klausul sebelumnya dalam PER-12/2020, yang juga mengizinkan mata uang asing tertentu yang diotorisasi oleh DJP, sambil menyederhanakan prosedur untuk bisnis PMSE asing. Ketentuan mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk PMSE telah diperbarui oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Peraturan Nomor PER-12/PJ/2025 (PER 12/2025).

Melalui peraturan ini, Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan kewajiban untuk mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) secara berkala terkait dengan pemungutan PPN atas PMSE. Saat ini, pemungut pajak wajib melaporkan SPT PPN secara berkala untuk setiap periode pajak paling lambat pada akhir bulan setelah periode pajak berakhir. Pemungut PPN PMSE melaporkan PPN yang dipungut secara triwulanan sesuai dengan peraturan sebelumnya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Staf Transformasi Jadi Ahli Pajak dengan Kursus Cepat dan Tepat

Staf Transformasi Jadi Ahli Pajak dengan Kursus Cepat dan Tepat

Kursus Pajak – Di era persaingan bisnis yang sengit saat ini, pemahaman mendalam mengenai dunia perpajakan bukan sekedar bonus, melainkan keharusan mutlak bagi pelaku usaha. Karyawan yang mahir soal pajak adalah aset berharga, membantu perusahaan mematuhi hukum, menghemat biaya, serta menghindari denda yang merugikan. Oleh karena itu, mengikuti program Kursus Pajak singkat dan efektif adalah investasi terbaik agar staf Anda mumpuni dalam urusan pajak.

Mengapa Kursus Pajak Penting Bagi Karyawan?

Kursus perpajakan dirancang guna meningkatkan pemahaman serta kemampuan karyawan dalam mengelola semua urusan pajak perusahaan. Melalui materi praktis dan sesuai kebutuhan bisnis, staf tak hanya dapat mengetahui pengetahuan teknis seperti aturan pajak, cara melaporkan, dan menghitung pajak, tetapi juga merencanakan strategi dan pengelolaan risiko pajak. Dengan bekal ini, staf dapat membantu perusahaan menunaikan kewajiban pajaknya secara efektif serta efisien, sekaligus memaksimalkan manfaat insentif pajak yang ada.

Keuntungan Ikut Kursus Pajak yang Cepat dan Efisien

Peningkatan Keterampilan serta Produktivitas Karyawan

Karyawan yang mengikuti Kursus pajak akan merasa lebih yakin serta mahir dalam menyelesaikan pekerjaan terkait pajak. Mereka akan lebih jarang melakukan kesalahan dalam pelaporan pajak, serta mampu mengelola administrasi perpajakan dengan lebih sistematis.

Meminimalkan Risiko Kesalahan serta Hukuman

Kesalahan dalam perpajakan, seperti salah hitung atau pelaporan tak akurat, dapat berakhir denda serta hukuman. Dengan Kursus yang tepat, staf akan lebih memahami perubahan aturan benua dan cara penerapan, hingga risiko seperti itu bisa ditekan.

Efisiensi Biaya serta Optimalisasi Penghematan Pajak

Staf yang jago di bidang pajak dapat membantu perusahaan memanfaatkan berbagai insentif serta fasilitas pajak secara optimal. Hal ini membuka peluang penghematan biaya signifikan bagi perusahaan, sekaligus menghindari biaya akibat tambahan sanksi pajak.

Mendukung Pengembangan Karir serta Motivasi Karyawan

Pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki karyawan tidak hanya berguna bagi perusahaan, tetapi meningkatkan prospek karir individu. Banyak perusahaan mencari kandidat yang ahli akuntansi karena peran penting dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan perusahaan. Pelatihan sertifikasi juga tingkatkan kredibilitas staf profesional.

Baca Juga: Meningkatkan Efisiensi Kerja Perusahaan Melalui Sertifikasi Brevet Pajak Staff

Membangun Cara Berpikir Strategis dalam Manajemen Bisnis

Kursus pajak ini tidak hanya membuka aspek teknis perpajakan, tetapi juga bentuk pola pikir strategi dalam diri staf, sehingga mereka melihat pajak sebagai bagian penting dari pengambilan keputusan bisnis. Staf yang memahami dampak pajak pada laporan keuangan dan profitabilitas dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam perencanaan strategi perusahaan.

Siapa Saja yang Cocok Ikut Kursus Pajak ini?

  • Staf keuangan serta administrasi yang berada di garda terdepan dalam pengelolaan pajak perusahaan.
  • Management Trainee serta calon pemimpin yang memerlukan pemahaman aspek perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab manajerial.
  • Pemilik Usaha Kecil serta Menengah (UKM) yang ingin mengelola pajak secara mandiri tanpa perlu bergantung pada konsultan eksternal.
  • Mahasiswa serta profesional muda yang ingin meningkatkan daya saing di dunia kerja dengan keahlian perpajakan mumpuni.

Metode Pembelajaran yang Praktis Serta Efisien

Kursus perpajakan yang efektif serta kilat umumnya didesain dalam sesi singkat yang utamakan materi esensial yang langsung bisa diterapkan. Bentuk pelatihannya bisa berupa lokakarya, seminar, atau kelas tantangan yang mudah diakses. Pengajarnya adalah para ahli serta konsultan pajak Andal, menyajikan materi terbuka yang relevan dan terkini sesuai perubahan regulasi pajak.

Karena untuk menjadi Staff yang paham akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Meningkatkan Efisiensi Kerja Perusahaan Melalui Sertifikasi Brevet Pajak Staff

Meningkatkan Efisiensi Kerja Perusahaan Melalui Sertifikasi Brevet Pajak Staff

Brevet Pajak – Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, efisiensi operasional menjadi hal mendasar bagi perusahaan yang ingin sukses. Salah satu langkah bijak adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama tim keuangan dan pajak, melalui program Sertifikasi Brevet Pajak. Sertifikasi ini bukan sekedar tambahan pada CV, namun fondasi yang kuat agar kelancaran operasional dan adanya jaminan kepastian pajak di tengah regulasi yang terus berubah.

Sebenarnya, Apa itu Sertifikasi Brevet Pajak?

Sertifikasi Brevet Pajak adalah bukti resmi bahwa seseorang telah menyelesaikan pelatihan dan lulus ujian yang diadakan oleh lembaga profesional, contohnya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Ada beberapa tingkat sertifikasi, mulai dari Brevet A (tingkat dasar ), Brevet B (tingkat menengah ), hingga Brevet C (tingkat lanjutan ), yang semuanya membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang teori dan praktik perpajakan.

Apa Manfaat Sertifikasi Brevet Pajak bagi Karyawan?

Perusahaan yang memiliki staf dengan sertifikasi Brevet Pajak akan merasakan beragam manfaat strategi, antara lain:

  • Peningkatan Kemampuan dan Kualitas Kerja: Sertifikasi ini memberi karyawan pengetahuan terbaru tentang aturan pajak, cara pelaporan, dan solusi untuk masalah pajak yang sering muncul dalam bisnis.
  • Proses Kerja Lebih Mulus: Staf mampu mengelola pelaporan, akuntansi, dan pengawasan pajak perusahaan secara lebih efisien, sekaligus mengurangi risiko kesalahan yang dapat menyebabkan sanksi atau keterlambatan.
  • Pengambilan Keputusan Lebih Baik dan Cepat: Dengan pemahaman pajak yang mendalam, karyawan dapat memberikan saran strategi manajemen untuk meningkatkan efisiensi finansial dan perencanaan penghematan pajak yang legal.
  • Kredibilitas di Mata Mitra Bisnis dan Pemerintah: Keberadaan staf bersertifikasi meningkatkan kepercayaan dari mitra dan otoritas pajak, karena perusahaan yang dinilai memiliki kompetensi dan transparansi yang tinggi.

Dampak Besar pada Efisiensi Kerja Perusahaan

Dengan staf yang sudah memiliki sertifikat Brevet Pajak, perusahaan bisa:

  • Mempercepat Proses Pelaporan dan Pengelolaan Pajak: Administrasi pajak jadi lebih cepat karena karyawan memahami seluk-beluk prosedur serta dokumen yang dibutuhkan.
  • Mengurangi Ketergantungan pada Konsultan Eksternal: Banyak masalah pajak yang dapat diselesaikan sendiri, sehingga menghemat biaya konsultasi sekaligus meningkatkan rasa percaya diri saat menangani pemeriksaan pajak.
  • Mengoptimalkan Arus Kas dan Menghindari Denda: Pengetahuan mendalam tentang pajak membantu perusahaan mengatur pembayaran pajak dengan tepat, menghindari denda, serta memanfaatkan insentif atau aturan terbaru yang menguntungkan.

Baca Juga: Pelatihan Pajak: Jalan UMKM Menuju Legal dan Berdaya Saing

Nilai Tambah untuk Pengembangan Karier Karyawan

Selain memberi keuntungan bagi perusahaan, sertifikasi Brevet Pajak juga berdampak positif bagi karyawan secara individu:

  • Peluang Promosi Jabatan: Karyawan bersertifikat dinilai lebih siap memikul tanggung jawab yang lebih besar di bidang keuangan dan akuntansi.
  • Nilai Tambah dalam CV: Sertifikat adalah bukti keahlian konkret, yang memudahkan karyawan bersaing di pasar kerja yang kompetitif.
  • Jalan Menuju Profesi Konsultan Pajak: Sertifikasi ini jadi syarat untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP), yang membuka pintu pengembangan karir lebih luas.

Bagaimana Cara Memulai Sertifikasi Brevet Pajak?

Perusahaan bisa mengirim karyawannya untuk mengikuti pelatihan Brevet Pajak yang kini tersedia secara offline maupun online. Materi serta metode pembelajarannya dirancang agar fleksibel sehingga tidak mengganggu jam kerja utama. Dengan sistem pembelajaran modern, karyawan akan mendapatkan pengalaman praktis, mempelajari kasus, serta simulasi ujian sehingga siap menghadapi tantangan di dunia nyata.

Karena sekarang ini menjadi staff yang paham akan pajak merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Hari Pajak Nasional 14 Juli: Sejarah, Makna, dan Target Pajak 2025 yang Wajib Kamu Tahu!

Hari Pajak Nasional 14 Juli: Sejarah, Makna, dan Target Pajak 2025 yang Wajib Kamu Tahu!

Training Pajak – Tanggal 14 Juli adalah Hari Pajak Nasional. Perayaan ini merupakan pengingat penting tentang peran pajak dalam pembangunan bangsa dan pemeliharaan perekonomiannya. Selain sebagai perayaan tahunan, Hari Pajak juga menjadi waktu untuk mempertimbangkan makna pajak dalam kehidupan negara dan bangsa. Pajak merupakan sumber pendanaan utama negara untuk jaminan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

Jika Anda ingin terjun ke dunia kerja perpajakan, maka pengetahuan pajak seperti ini penting untuk diketahui. Namun, juga tidak kalah penting untuk mengikuti kelas perpajakan yaitu training pajak. Sebab, dalam training pajak ini Anda akan mendapatkan begitu banyak materi tentang kebijakan perundang-undangan pajak. Oleh karena itu, bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran warga adalah memahami asal-usul dan makna Hari Pajak. Apa latar belakang Hari Pajak? Dan apa tema dan makna di balik perayaan tahun ini?

Untuk memperingati Hari Pajak yang jatuh pada Senin, 14 Juli 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengadakan perayaan nasional secara bersamaan. Perayaan Hari Pajak tahun ini mengusung tema “Pajak Bertumbuh, Indonesia Berkembang,” yang mencerminkan semangat kerja sama dan komitmen bersama dalam memanfaatkan pendapatan pajak untuk memajukan bangsa. Bimo Wijayanto selaku Direktur Jenderal Pajak dalam sambutannya menekankan bahwa betapa pentingnya kejujuran, dedikasi, dan budaya kerja yang positif bagi seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai tanda pertanggungjawaban atas uang negara, ia menekankan bahwa peran DJP tidak hanya mengelola angka pendapatan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik.

Bimo menekankan bahwa proses stabilisasi dan perbaikan Sistem Coretax sedang berlangsung sebagai bagian dari dedikasinya terhadap pelayanan publik yang efektif dan transparan. Masalah tahun 2025 tidak dapat diabaikan. DJP menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun, meningkat 13,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Bimo menekankan nilai keberanian dalam menjaga integritas dan keteguhan di hadapan pengaruh eksternal dalam konteks perekonomian global yang terus berubah. Bimo juga menekankan pentingnya menjaga etos pelayanan publik, yang mengharuskan semua pegawai DJP menjadi teladan dalam hal profesionalisme, etika, dan menjaga kepercayaan publik.

Baca Juga: Mulai Juli 2025, PMK 37/2025 Bawa Revolusi Pajak E-Commerce, Ini yang Harus Kamu Tahu!

DJP memperkuat koordinasi dalam Tim Optimalisasi Pendapatan Nasional (TOPN) dan Satuan Tugas Khusus untuk pendapatan sektor prioritas, seperti pertambangan dan perikanan, serta bekerja sama erat dengan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian Nasional, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjamin keselamatan pekerja. Untuk menciptakan sistem pajak yang adil, efisien, dan dapat diandalkan, Direktur Jenderal Pajak mendorong semua pegawai untuk menjaga konsistensi, bekerja sama, dan terus menghasilkan ide-ide baru.

Latar Belakang Hari Pajak

Peristiwa bersejarah yang terjadi pada 14 Juli 1945 erat kaitannya dengan pembentukan Hari Pajak Nasional. Rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) kedua pertama kali diajukan pada hari itu dalam rapat Komite Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kata “pajak” secara resmi dimasukkan ke dalam Pasal 23 Bab VII tentang Keuangan dalam rancangan tersebut. Khususnya, “Semua pajak untuk kepentingan negara harus didasarkan pada undang-undang,” menurut prinsip kedua. Catatan ini masih memiliki tanda revisi asli dan merupakan bagian dari repositori asli draf Konstitusi 1945.

Pemilihan tanggal 14 Juli sebagai tanggal simbolis Hari Pajak didasarkan pada kenyataan ini. Ini adalah kali pertama kata “pajak” muncul dalam konstitusi negara. Hal ini menunjukkan bahwa pajak dianggap sebagai komponen esensial dalam pembangunan nasional dan pengelolaan keuangan sejak awal kemerdekaan. Pembentukan Hari Pajak berfungsi sebagai pengingat bahwa pajak memerlukan kerangka hukum yang jelas dan keterlibatan aktif semua warga negara, selain sebagai peringatan ceremonial.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak: Jalan UMKM Menuju Legal dan Berdaya Saing

Pelatihan Pajak: Jalan UMKM Menuju Legal dan Berdaya Saing

Pelatihan Pajak – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sayangnya, banyak pemilik UMKM masih kesulitan memahami seluk-beluk dunia perpajakan dan cara melaksanakannya, untuk itu para pelaku UMKM tersebut bisa dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Karena taat membayar pajak bukan sekadar mengikuti aturan, tapi juga kunci agar bisnis semakin kompetitif dan profesional.

Selama ini, UMKM sering merasa khawatir karena kurang paham tentang cara mencatat, menghitung, dan melaporkan pajak. Banyak pelaku usaha yang takut salah saat mengurus pajak, yang akhirnya bisa terkena sanksi atau denda. Selain itu, aturan pajak untuk usaha sering berubah, sehingga UMKM sulit menyesuaikan diri dengan aturan terbaru tersebut.

Mengapa Pelatihan Pajak Itu Penting Bagi UMKM?

Pelatihan adalah solusi tepat untuk membantu UMKM beralih dari kebiasaan yang kurang formal ke cara yang lebih legal serta kompetitif. Berikut beberapa alasan mengapa pelatihan pajak penting untuk UMKM:

Meningkatkan Legalitas Usaha

Dengan ikut pelatihan, pemilik UMKM jadi paham cara mendaftar NPWP, menghitung PPh Final, dan mengurus administrasi lainnya sesuai aturan pemerintah. Bisnis yang legal lebih mudah dapat modal dan dipercaya mitra serta pelanggan.

Meminimalkan Risiko Kena Denda

Pelaku usaha yang paham pajak akan terhindar dari denda, sanksi administrasi, bahkan pemeriksaan pajak. Pelatihan memberikan pemahaman praktis agar pelaporan dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku.

Membangun Reputasi Bisnis

UMKM yang rajin membayar pajak akan dinilai lebih profesional oleh bank, investor, dan klien. Reputasi yang baik ini memungkinkan UMKM berkembang lebih pesat dan meraih peluang lebih besar.

Memudahkan Pengelolaan Keuangan

Lewat pelatihan, pelaku usaha belajar membedakan antara pemasukan, pengeluaran, dan pajak, sehingga pencatatan keuangan jadi lebih rapi dan akuntabel. Hal ini juga mempermudah perencanaan bisnis di masa depan.

Baca Juga: Masih Bingung Kenapa Harus Bayar Pajak? Cari Tahu Manfaat Besar Pajak & Rahasia Pengelolaannya di Sini!

Apa Saja Sih yang Dipelajari dalam Pelatihan Pajak UMKM?

Dalam pelatihan pajak untuk UMKM, biasanya materi yang diajarkan meliputi :

  • Penjelasan tentang jenis-jenis pajak untuk UMKM (PPh Final, PP 23, PPN, dan lain -lain).
  • Simulasi cara menghitung pajak dengan metode yang sederhana.
  • Cara membuat, mengisi, dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan ).
  • Informasi terkini tentang regulasi yang berkaitan dengan UMKM.

Manfaat Ikut Pelatihan Pajak untuk UMKM

Pelatihan adalah investasi penting bagi UMKM yang ingin meningkatkan kualitas usahanya. Beberapa manfaat yang bisa langsung dirasakan antara lain :

  • Tidak lagi bingung mengurus pajak, sehingga pelaku usaha bisa fokus mengembangkan bisnis.
  • Mendapatkan sertifikat pelatihan yang bisa jadi nilai tambah saat mengajukan pinjaman ke bank atau ikut tender/lelang.
  • Terhubung dengan komunitas UMKM lain, memperluas jaringan, dan berbagi pengalaman tentang pengelolaan pajak.
  • Siap menghadapi pemeriksaan pajak dengan percaya diri.

Karena untuk menjadi UMKM yang paham akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Mulai Juli 2025, PMK 37/2025 Bawa Revolusi Pajak E-Commerce, Ini yang Harus Kamu Tahu!

Mulai Juli 2025, PMK 37/2025 Bawa Revolusi Pajak E-Commerce, Ini yang Harus Kamu Tahu!

Kursus pajak bisa menjadi solusi terbaik bagi Anda yang ingin menambah pemahaman tentang kebijakan perpajakan. Sebab, kursus pajak akan memberikan Anda berbagai materi seputar peraturan perundang-undangan pajak, seperti yang akan dibahas dalam ulasan berikut ini. Pemerintah Indonesia secara resmi menerbitkan PMK 37/2025, yang mulai berlaku pada 14 Juli 2025. Peraturan ini menandai dimulainya era baru dalam sistem perpajakan digital Indonesia dengan mengklasifikasikan pasar daring sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan usaha yang melakukan transaksi daring.

Langkah ini mencerminkan modernisasi administrasi perpajakan, terutama mengingat pertumbuhan pesat e-commerce. Untuk transaksi yang dilakukan melalui platform mereka, pasar digital seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak akan bertindak sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor pajak.

Mengubah Proses, Bukan Menambah Beban

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menekankan bahwa kebijakan ini merupakan perubahan dalam proses pemungutan pajak, bukan penambahan pajak baru. Menurut bagian pertimbangan PMK, “tujuan utamanya adalah menciptakan kesetaraan antara bisnis konvensional dan bisnis digital.” Pemerintah mengharapkan efisiensi yang lebih tinggi dalam pengumpulan pajak dan kepatuhan yang lebih baik. Selain itu, menurut PMK 37/2025, kebijakan ini kini menjadi standar global yang diterapkan di sejumlah negara, termasuk Meksiko, Filipina, dan India.

Siapa yang Akan Menjadi Wajib Pajak?

Pedagang domestik adalah pihak yang wajib membayar pajak. Mereka meliputi perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, yang menggunakan alamat IP dan saluran telepon Indonesia dalam operasi perdagangan mereka atau yang memperoleh pendapatan dari rekening bank di Indonesia. Ini berarti bahwa jika mereka mendapatkan uang dari transaksi online, perusahaan logistik, perusahaan asuransi, dan bisnis lain yang terlibat langsung dalam transaksi tersebut juga wajib membayar pajak.

Tarif Pajak dan Waktu Pemungutan

Ketika pasar online, bukan penjual yang menerima pembayaran, maka pajak ini dianggap terutang. Hal ini berarti pajak penghasilan akan dikenakan segera setelah pembeli menyetor uang ke sistem escrow pasar daring. Karena semua tindakan perpajakan terintegrasi ke dalam sistem pasar daring, ini merupakan contoh efisiensi.

Baca Juga: Wajib Pajak Ritel Wajib Tahu! Cara Mudah Kelola Faktur Elektronik Sesuai Aturan PKP Terbaru

Tidak Berlaku untuk Semua Pihak

Meskipun cakupan pedagang yang dikenai pajak ini luas, PMK 37/2025 secara khusus mencantumkan sejumlah pengecualian. PPh 22 tidak perlu dikumpulkan oleh pasar daring untuk transaksi berikut:

  • Pedagang individu yang mengajukan surat pernyataan dan memiliki pendapatan tahunan hingga IDR 500 juta
  • Pengemudi perusahaan ride-hailing online yang menyediakan layanan pengiriman
  • Penjual kartu prabayar dan pulsa telepon seluler
  • Usaha yang menyediakan sertifikat pembebasan pajak
  • Penjual perhiasan emas dan barang terkait
  • Peralihan hak atas tanah dan bangunan
  • Kebebasan ini hanya berlaku untuk UMKM yang menerbitkan Pernyataan ke pasar.

Penetapan Resmi dan Pelaksanaan Bertahap

DJP akan mengevaluasi kesiapan sistem masing-masing platform sebelum menerbitkan Surat Keputusan Penetapan (SK). Platform e-commerce diberi waktu untuk mulai memungut pajak pada bulan berikutnya setelah ditetapkan. Misalnya, pemungutan pajak untuk transaksi harus dimulai pada 1 September 2025 jika Tokopedia ditetapkan pada 1 Agustus 2025. Untuk mencegah pemungutan pajak secara otomatis, DJP memberikan waktu sebulan bagi pelaku usaha untuk mengajukan pernyataan atau permohonan pengecualian.

Menuju Integrasi Pajak Digital yang Lebih Kuat

Menteri Keuangan dapat menunjuk pihak ketiga untuk mengumpulkan pajak berdasarkan ketentuan ini. Pasar daring dianggap sebagai pemain strategis yang memainkan peran kunci dalam transaksi daring. Di era ekonomi yang didorong oleh teknologi, Indonesia menghadapi isu inklusi fiskal dan memperkuat sistem pajak digitalnya melalui implementasi PMK 37/2025. Pasar daring menjadi mitra strategis negara dalam memperoleh pendapatan pajak, bukan sekadar perantara antara pembeli dan penjual.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.