Posts in category: Artikel

Brevet Pajak – Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi kebijakan perpajakan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi global dan domestik. Pada tahun 2024, kebijakan pajak terbaru kembali diperkenalkan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta korporasi. Kebijakan-kebijakan ini mencakup berbagai perubahan tarif, perluasan basis pajak, serta insentif yang ditawarkan untuk mendorong kepatuhan pajak dan investasi.

Artikel ini akan membahas dampak dari kebijakan pajak terbaru di Indonesia terhadap UMKM dan korporasi, serta tantangan dan peluang yang muncul sebagai akibat dari perubahan tersebut.

Mengikuti brevet pajak menjadi semakin penting di tengah adanya kebijakan perpajakan baru yang terus berkembang, terutama bagi para profesional yang ingin tetap update dengan regulasi terbaru. Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam tentang aturan-aturan pajak yang berlaku, termasuk perhitungan pajak, cara pelaporan, dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, baik individu maupun perusahaan. Dengan mengikuti brevet pajak, para peserta dapat memahami penerapan kebijakan baru, seperti insentif pajak atau pajak digital, sehingga mampu memberikan solusi yang tepat dan memastikan terpenuhinya perpajakan yang optimal di era reformasi

Salah satu aspek yang paling signifikan dari kebijakan pajak terbaru adalah penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk UMKM. Sebelumnya, UMKM di Indonesia dikenakan tarif pajak final sebesar 0,5% dari omset bruto berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Namun, kebijakan terbaru mencakup rencana untuk mengurangi tarif pajak bagi UMKM yang memenuhi kriteria tertentu, terutama mereka yang terlibat dalam aktivitas ekonomi digital. Hal ini bertujuan untuk mendorong transformasi digital UMKM, serta meningkatkan daya saing mereka di pasar global.

Dengan penurunan tarif pajak ini, UMKM diharapkan dapat meningkatkan margin keuntungan mereka dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk ekspansi bisnis, inovasi produk, atau peningkatan kapasitas produksi.Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan insentif pajak bagi UMKM yang menggunakan teknologi digital dalam operasional mereka. Insentif ini mencakup pengurangan tarif PPh bagi UMKM yang mengadopsi e-commerce atau platform digital sebagai bagian dari strategi bisnis mereka.

Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mendorong digitalisasi ekonomi Indonesia, serta memperluas basis pajak dari sektor informal. Melalui kebijakan ini, UMKM didorong untuk memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas akses ke pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional.

Namun, tantangan utama bagi UMKM dalam menghadapi kebijakan pajak terbaru adalah kurangnya literasi pajak dan digital. Banyak pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah terpencil, masih belum memahami sepenuhnya bagaimana kebijakan pajak baru ini akan memengaruhi bisnis mereka.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya memperkenalkan kebijakan ini, tetapi juga menyediakan program edukasi dan pelatihan untuk membantu UMKM menavigasi perubahan tersebut. Sosialisasi yang efektif akan memastikan bahwa UMKM dapat memanfaatkan insentif pajak ini secara optimal dan meningkatkan kepatuhan pajak mereka.Di sisi lain, korporasi besar juga merasakan dampak dari kebijakan pajak terbaru ini, terutama dengan adanya perubahan dalam tarif Pajak Penghasilan Badan.

Baca Juga: Pengenaan Pajak pada Perusahaan Penerbangan

Pemerintah telah menetapkan rencana untuk menurunkan tarif PPh Badan dari 22% menjadi 20%, yang diharapkan akan meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penurunan tarif ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi, terutama di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Dengan tarif pajak yang lebih rendah, korporasi besar diharapkan dapat meningkatkan alokasi investasi mereka, memperluas kapasitas produksi, serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.Selain itu, kebijakan terbaru juga memperkenalkan pajak digital bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia melalui platform digital, seperti perusahaan teknologi asing yang menyediakan layanan kepada konsumen Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan digital besar yang memperoleh keuntungan dari pasar Indonesia juga berkontribusi terhadap penerimaan pajak negara.

Pajak digital ini dianggap sebagai langkah penting dalam menciptakan kesetaraan antara perusahaan digital asing dan perusahaan lokal, yang selama ini merasa terbebani dengan kewajiban pajak yang lebih tinggi. Meski demikian, tantangan bagi korporasi besar, terutama perusahaan yang bergerak di sektor teknologi dan digital, adalah kompleksitas kepatuhan pajak.

Dengan adanya berbagai perubahan kebijakan, perusahaan harus memastikan bahwa mereka memahami aturan-aturan baru dan mematuhi persyaratan perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat meningkatkan biaya administrasi dan menuntut penyesuaian dalam sistem pelaporan keuangan mereka. Namun, dengan perencanaan pajak yang cermat dan kolaborasi dengan konsultan pajak, perusahaan dapat mengoptimalkan kepatuhan pajak mereka sekaligus memanfaatkan insentif yang ditawarkan.

Secara keseluruhan, kebijakan pajak terbaru di Indonesia memberikan peluang dan tantangan yang berbeda bagi UMKM dan korporasi. Bagi UMKM, kebijakan ini menawarkan insentif yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis, terutama di era digital. Di sisi lain, bagi korporasi besar, penurunan tarif pajak dan pengenalan pajak digital menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif dan adil. Dengan pemahaman yang baik tentang perubahan ini, baik UMKM maupun korporasi dapat memanfaatkan kebijakan pajak terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan bisnis mereka di masa mendatang.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak sangat penting untuk mendukung karir Anda, bahkan bukan hanya di dunia perpajakan saja. Saat ini telah banyak perusahaan yang memiliki standar kualifikasi calon karyawan yang harus memiliki sertifikat yang diperoleh dari training pajak. Selain itu, pastinya bagi Anda yang ingin berkarir di dunia perpajakan, tidak kalah penting untung mengetahui berita terbaru didalamnya. Bagi Indonesia, penerapan pajak minimum global diharapkan memiliki beberapa dampak positif. Pertama, hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan multinasional yang mungkin selama ini memanfaatkan celah-celah yang ada dalam sistem pajak global.

Kedua, kebijakan ini juga akan membantu menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil di Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan besar, terutama yang beroperasi secara digital, tidak lagi dapat menghindari pembayaran pajak dengan mudah. Selain itu, dengan adanya reformasi kebijakan perpajakan di tingkat domestik, Indonesia dapat memperkuat daya saingnya dalam menarik investasi asing. Ketika kebijakan perpajakan selaras dengan standar internasional, perusahaan-perusahaan multinasional akan lebih memilih untuk beroperasi di negara-negara yang memiliki regulasi yang jelas dan stabil, termasuk dalam hal perpajakan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Dampak Positif bagi Indonesia

Bagi Indonesia, penerapan global minimum tax diharapkan dapat memberikan beberapa dampak positif. Pertama, akan meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan multinasional yang selama ini memanfaatkan celah dalam sistem pajak global. Kedua, kebijakan ini juga akan membantu menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil di Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan besar, terutama yang beroperasi secara digital, tidak lagi dapat menghindari pembayaran pajak dengan mudah.

Selain itu, dengan adanya reformasi kebijakan perpajakan di tingkat domestik, Indonesia dapat memperkuat daya saingnya dalam menarik investasi asing. Ketika kebijakan perpajakan selaras dengan standar internasional, perusahaan-perusahaan multinasional akan lebih memilih untuk beroperasi di negara-negara yang memiliki regulasi yang jelas dan stabil, termasuk dalam hal perpajakan.

Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan antara lokasi keuntungan dan perpajakan. Bagi negara-negara terbelakang, yang sering tidak menerima bagian hak pajak yang seharusnya atas uang yang dihasilkan di wilayah mereka, hal ini semakin memperumit masalah.

Baca Juga: Sistem Pajak yang Berevolusi: Berbagai Perubahan Utama dalam Registrasi Wajib Pajak

Mereformasi Kebijakan Pajak Domestik Sangat Diperlukan

Lebih lanjut, undang-undang pajak negara harus diubah agar penerapan pajak minimum global sesuai dengan norma-norma internasional. Dalam situasi seperti ini, Indonesia harus menyesuaikan undang-undang perpajakannya agar dapat bersaing dalam menghadapi ekonomi global yang semakin saling terhubung. Pemerintah ingin menjaga agar perekonomian Indonesia tetap kompetitif dengan menerapkan GMT, terutama dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh digitalisasi dan globalisasi.

Pengaturan Global untuk Pajak Minimum sebesar 15%

Penerapan pajak minimum di seluruh dunia tidak hanya menjadi agenda Indonesia, tetapi juga merupakan bagian dari inisiatif global untuk membangun sistem pajak yang lebih adil.  Dalam situasi seperti ini, Indonesia harus menyesuaikan peraturan perpajakannya agar dapat bersaing dalam menghadapi ekonomi global yang semakin saling terhubung. Dalam situasi seperti ini, Indonesia harus menyesuaikan peraturan perpajakannya agar dapat bersaing dalam menghadapi ekonomi global yang semakin saling terhubung. Pemerintah ingin menjaga agar perekonomian Indonesia tetap kompetitif dengan menerapkan GMT, terutama dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh digitalisasi dan globalisasi.

Manfaat bagi Indonesia

Penerapan pajak minimum global diperkirakan akan menguntungkan Indonesia dalam beberapa hal. Pertama, peraturan ini akan meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan internasional yang mungkin selama ini memanfaatkan keringanan pajak di negara lain. Kedua, peraturan ini akan berkontribusi pada pengembangan sistem pajak yang lebih adil di Indonesia dengan mempersulit perusahaan-perusahaan besar – terutama yang bergerak di bidang perdagangan internet – untuk menghindari pembayaran pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Perusahaan penerbangan memainkan peran penting dalam industri transportasi global, menghubungkan berbagai negara dan benua, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dunia. Di balik operasinya yang luas dan kompleks, perusahaan penerbangan juga harus memenuhi berbagai kewajiban perpajakan yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. Pajak yang dikenakan pada perusahaan penerbangan mencakup berbagai aspek, mulai dari pendapatan perusahaan, pembelian bahan bakar, hingga pajak yang dikenakan atas penjualan tiket. Kompleksitas perpajakan ini sering kali menjadi tantangan bagi perusahaan penerbangan, terutama karena mereka harus beroperasi di berbagai yurisdiksi dengan aturan pajak yang berbeda-beda.

Salah satu jenis pajak utama yang dikenakan pada perusahaan penerbangan adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak ini dihitung berdasarkan laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan pengeluaran operasional seperti biaya bahan bakar, perawatan pesawat, gaji karyawan, dan biaya lainnya. Di banyak negara, tarif pajak penghasilan untuk perusahaan penerbangan serupa dengan tarif pajak penghasilan korporasi umum, yang berkisar antara 20% hingga 30%. Namun, dalam industri penerbangan yang sangat kompetitif dan penuh risiko, perusahaan penerbangan sering kali menghadapi tantangan dalam mencapai laba yang signifikan. Faktor seperti fluktuasi harga bahan bakar, perubahan regulasi, dan pergeseran permintaan pasar dapat berdampak besar pada profitabilitas mereka.

Selain Pajak Penghasilan, perusahaan penerbangan juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak penjualan atas barang dan jasa yang mereka tawarkan, termasuk tiket pesawat dan layanan tambahan seperti bagasi ekstra, makanan di dalam pesawat, dan layanan prioritas. Pajak ini biasanya dibebankan kepada konsumen akhir, yaitu penumpang, dan ditambahkan ke harga tiket. Di beberapa negara, PPN pada tiket penerbangan dapat bervariasi tergantung pada rute penerbangan, apakah itu penerbangan domestik atau internasional. Beberapa negara mungkin memberikan pembebasan pajak untuk penerbangan internasional sebagai bentuk insentif untuk mendorong pariwisata dan bisnis lintas batas.

Pengenaan pajak atas bahan bakar merupakan komponen penting lainnya dalam struktur perpajakan perusahaan penerbangan. Bahan bakar pesawat, yang merupakan salah satu biaya terbesar dalam operasi penerbangan, dikenakan pajak dalam bentuk pajak bahan bakar atau cukai di banyak negara. Pajak ini berbeda-beda di setiap negara dan dapat mempengaruhi harga tiket penerbangan serta keuntungan perusahaan. Di beberapa yurisdiksi, penerbangan internasional dibebaskan dari pajak bahan bakar, karena adanya perjanjian internasional yang bertujuan untuk mempromosikan perdagangan dan perjalanan lintas negara. Namun, untuk penerbangan domestik, perusahaan penerbangan biasanya harus membayar pajak bahan bakar yang signifikan, yang akhirnya dapat berdampak pada biaya operasional mereka.

Selain pajak-pajak tersebut, perusahaan penerbangan juga harus membayar pajak bandara atau biaya pendaratan yang dikenakan oleh pemerintah atau otoritas bandara. Biaya ini mencakup penggunaan infrastruktur bandara, seperti landasan pacu, fasilitas terminal, dan layanan lalu lintas udara. Pajak bandara ini dapat bervariasi tergantung pada ukuran pesawat, durasi pendaratan, dan jenis penerbangan. Biaya ini biasanya ditambahkan ke harga tiket dan ditanggung oleh penumpang. Di beberapa negara, ada juga pajak lingkungan atau emisi yang dikenakan pada perusahaan penerbangan sebagai bagian dari upaya global untuk mengurangi dampak lingkungan dari industri penerbangan, yang dikenal sebagai pajak karbon.

Baca Juga: Mengenal Pajak untuk Ahli Mekatronik

Regulasi pajak pada perusahaan penerbangan juga bisa menjadi sangat kompleks karena sifat operasional yang melibatkan banyak negara. Banyak perusahaan penerbangan internasional yang harus membayar pajak di beberapa negara sekaligus, tergantung pada rute penerbangan dan lokasi operasi mereka. Untuk menghindari pajak berganda, banyak negara memiliki perjanjian perpajakan internasional yang memungkinkan perusahaan penerbangan untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di satu negara terhadap kewajiban pajak mereka di negara lain. Perjanjian ini penting untuk mencegah beban pajak yang berlebihan pada perusahaan penerbangan yang beroperasi secara global.

Di Indonesia, perusahaan penerbangan juga tunduk pada berbagai aturan pajak yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain pajak penghasilan dan PPN, pemerintah Indonesia mengenakan pajak atas setiap transaksi penjualan tiket penerbangan domestik dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%. Selain itu, perusahaan penerbangan di Indonesia juga dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan yang digunakan di bandara, serta pajak atas penghasilan karyawan mereka. Untuk penerbangan internasional, perusahaan penerbangan Indonesia sering kali diuntungkan oleh perjanjian bebas pajak yang berlaku antara Indonesia dan negara-negara lain.

Namun, meski berbagai pajak ini diterapkan untuk mendukung pendapatan negara, mereka juga menambah beban operasional perusahaan penerbangan. Dalam banyak kasus, peningkatan beban pajak ini diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga tiket yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan penerbangan untuk memiliki strategi pengelolaan pajak yang efisien dan cermat agar dapat tetap kompetitif di pasar yang dinamis.

Kesimpulannya, perusahaan penerbangan menghadapi berbagai jenis pajak yang mencakup hampir semua aspek operasional mereka, mulai dari penghasilan, penjualan tiket, hingga bahan bakar. Dengan regulasi perpajakan yang beragam di setiap negara, pengelolaan pajak menjadi elemen penting dalam menjaga kelangsungan dan profitabilitas perusahaan penerbangan. Perusahaan penerbangan harus terus menyesuaikan diri dengan kebijakan perpajakan yang ada, baik di dalam negeri maupun internasional, agar dapat beroperasi secara efisien dan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak seringkali digunakan sebagai cara yang paling mudah untuk menguasai kebijakan pajak. Sebab, dalam kursus pajak tersebut pesertanya akan diberikan berbagai pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan pajak. Salah satu komponen utama dari reformasi administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah coretax. Dengan bantuan teknologi informasi yang setara dengan negara-negara maju, sistem ini dimaksudkan untuk membangun otoritas pajak yang kuat, dapat dipercaya, dan akuntabel. Pembuatan Coretax saat ini telah selesai, namun masih diperlukan lebih banyak pengujian untuk menjamin fleksibilitas, keamanan, dan stabilitas sistem di berbagai sisi.

Untuk membantu wajib pajak dalam menyesuaikan diri selama proses transisi Coretax, DJP telah menyediakan sejumlah sumber daya. Selain buku panduan, tersedia pula sumber-sumber pembelajaran lainnya seperti simulator online, panduan proses bisnis, dan kursus video. Diharapkan wajib pajak akan mendapatkan manfaat dari layanan yang lebih cepat dan mudah, peningkatan efisiensi, transparansi, dan data yang akurat dengan sistem pembayaran yang terintegrasi setelah penerapan Coretax.

Pendaftaran wajib pajak adalah prosedur bisnis penting dalam administrasi perpajakan yang mencakup pengumpulan dan pendokumentasian informasi untuk membuat basis data wajib pajak. DJP bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas sistem ini dengan mengimplementasikan Coretax. Pajakku merangkum beberapa perubahan signifikan dalam proses registrasi administrasi wajib pajak sebagai berikut.

Tautan Pendaftaran

Setelah peluncuran Coretax, semua layanan registrasi, termasuk OSS untuk wirausaha dan AHU untuk badan usaha, dapat diselesaikan melalui saluran digital. Sebelumnya, pendaftaran wajib pajak dilakukan melalui KPP (Kantor Pelayanan Pajak) atau Pos, dengan pilihan digital yang terbatas dan Kring Pajak.

Lokasi Pendaftaran

Di masa lalu, orang harus mendaftar menggunakan alamat mereka di kantor pajak. Coretax menghilangkan kebutuhan akan lokasi fisik untuk pendaftaran, sehingga dapat dilakukan di kantor pajak manapun.

Verifikasi Data

Sebelum Coretax, validasi data wajib pajak hanya sedikit dan tidak lengkap. Namun, sejak Coretax ada, teknologi yang tersedia dapat menggabungkan validasi data dengan organisasi pemilik data seperti Dukcapil, sehingga menciptakan sumber data tunggal yang dapat diandalkan.

Jumlah Digit NPWP

NPWP yang tadinya berjumlah 15 digit, kini menjadi 16 digit. Hal ini memudahkan pengelolaan data wajib pajak dan memungkinkan jumlah NPWP yang tak terbatas.

Baca Juga: Usaha Pemerintah untuk Tingkatkan Penerimaan Pajak dengan Mempersiapkan Regulasi Subject to Tax Rule

Profil Wajib Pajak

Profil wajib pajak tidak terhubung dengan data lain sebelum Coretax diperkenalkan, sehingga menyulitkan untuk mengidentifikasi keterkaitan antar pihak. Data tentang unit pajak keluarga dan hubungan dengan wajib pajak lain, termasuk pemilik modal dan manajer, tersedia melalui coretax.

Identifikasi Wajib Pajak Cabang

Cabang-cabang usaha sebelumnya diharuskan untuk mendaftarkan NPWP cabang yang berbeda yang tidak terhubung dengan NPWP pusat. Coretax memfasilitasi NPWP pusat dengan memberikan nomor identitas Tempat Kegiatan Usaha (TKU), yang merampingkan administrasi dan memfasilitasi pelaporan yang lebih sederhana.

Pendaftaran Berbasis Posisi

Sebelum Coretax, penelitian administratif atau pemeriksaan pajak adalah metode utama yang digunakan untuk pendaftaran berbasis posisi. Coretax memungkinkan sistem untuk melakukan registrasi sebagai konsekuensi dari beberapa prosedur tambahan, termasuk audit dan ekstensifikasi.

Menggunakan Penandaan Geografis

Sebelumnya, penandaan geografis tidak dimasukkan ke dalam prosedur pendaftaran. Penandaan geografis diterapkan pada setiap alamat wajib pajak dengan Coretax, dan baik wajib pajak maupun otoritas pajak dapat melakukan hal ini.

Akses ke Layanan Digital

Akses ke layanan digital sebelumnya dilakukan melalui beberapa langkah, termasuk EFIN dan akun DJP Online. Dengan Coretax, semua akses digital digabungkan ke dalam satu akun wajib pajak, yang hanya membutuhkan satu validasi aktivasi pengenalan wajah.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Ahli mekatronik adalah profesional yang memiliki keahlian di bidang yang menggabungkan teknik mekanik, elektronik, dan sistem kontrol untuk menciptakan mesin-mesin atau produk yang canggih. Bidang ini menjadi semakin penting seiring berkembangnya teknologi di industri manufaktur, otomotif, dan robotik. Sebagai salah satu profesi yang sedang berkembang pesat di era modern, ahli mekatronik diakui sebagai bagian dari tenaga kerja terampil yang berpengaruh besar terhadap inovasi dan efisiensi industri. Namun, seperti profesional di bidang lainnya, ahli mekatronik juga memiliki kewajiban perpajakan yang perlu dipenuhi.

Pajak untuk profesi ahli mekatronik di Indonesia pada dasarnya tergolong dalam kategori Pajak Penghasilan (PPh). Ahli mekatronik yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan atau lembaga tertentu dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan dari gaji, honorarium, dan tunjangan lain yang diterima oleh karyawan. Dalam hal ini, perusahaan tempat ahli mekatronik bekerja bertanggung jawab untuk memotong dan menyetorkan pajak yang terutang setiap bulan kepada pemerintah. Besaran pajak yang dikenakan bergantung pada besaran penghasilan, dengan tarif progresif yang dimulai dari 5% hingga 30% sesuai dengan jumlah penghasilan tahunan.

Bagi ahli mekatronik yang bekerja secara mandiri atau berstatus sebagai freelancer, perhitungan pajak sedikit berbeda. Sebagai pekerja independen, mereka dikenakan PPh Pasal 25, di mana mereka harus menghitung dan membayar pajak mereka sendiri berdasarkan penghasilan bruto yang mereka terima. Pajak ini dibayarkan secara berkala, biasanya setiap bulan, dan dihitung berdasarkan estimasi penghasilan tahunan. Ahli mekatronik yang bekerja secara mandiri perlu mendaftarkan diri ke kantor pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Selain itu, ahli mekatronik yang bekerja secara mandiri juga dapat dikenakan PPh Pasal 23, terutama jika mereka memberikan jasa kepada perusahaan atau pihak lain. PPh Pasal 23 mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari jasa teknis, jasa konsultan, atau jasa profesional lainnya. Pajak ini dipotong langsung oleh pihak yang menerima jasa dan besarnya sekitar 2-15% dari total nilai jasa tergantung pada jenis layanan yang diberikan. Penting bagi ahli mekatronik yang bekerja mandiri untuk mengetahui apakah penghasilan mereka dikenakan PPh Pasal 23 dan memastikan bahwa pajak telah dipotong sesuai ketentuan.

Profesi ahli mekatronik juga berpeluang mendapatkan penghasilan tambahan di luar gaji atau honorarium, misalnya melalui kegiatan konsultasi, pelatihan, atau penjualan produk inovatif berbasis mekatronik. Semua penghasilan ini, baik dari kegiatan utama maupun tambahan, harus dilaporkan sebagai bagian dari pajak penghasilan. Pemerintah Indonesia mendorong transparansi dalam pelaporan pajak dengan menyediakan layanan pelaporan pajak secara online melalui e-filing, yang memudahkan profesional seperti ahli mekatronik untuk melaporkan penghasilan mereka setiap tahun tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Baca Juga: Investasi untuk Pengembangan Karier di Bidang Keuangan dengan Kursus Pajak

Bagi ahli mekatronik yang bergerak di bidang industri kreatif atau inovatif, misalnya yang terlibat dalam pembuatan robot, sistem otomatisasi, atau produk teknologi canggih lainnya, ada beberapa insentif pajak yang dapat dimanfaatkan. Pemerintah sering kali memberikan insentif pajak bagi industri teknologi atau perusahaan startup yang bergerak di bidang inovasi dan penelitian. Ahli mekatronik yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan (R&D) di sektor teknologi mungkin dapat memperoleh pengurangan pajak tertentu, tergantung pada kebijakan yang berlaku.

Penting juga bagi ahli mekatronik untuk memahami bahwa sebagai profesional yang terampil, mereka diharapkan untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Ketidakpatuhan dalam membayar pajak dapat mengakibatkan sanksi, baik berupa denda, bunga keterlambatan, maupun tindakan hukum lainnya. Oleh karena itu, ahli mekatronik perlu memastikan bahwa mereka mengelola pajak dengan benar, baik melalui bantuan konsultan pajak atau dengan memanfaatkan sistem pelaporan pajak yang tersedia.

Dalam menghadapi tantangan perpajakan, ahli mekatronik yang berstatus mandiri juga perlu memiliki pemahaman yang baik tentang pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Beberapa pengeluaran yang terkait langsung dengan pekerjaan, seperti pembelian peralatan mekatronik, biaya pelatihan, atau biaya perjalanan dinas, dapat dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Ini membantu mengurangi beban pajak yang harus dibayar, asalkan pengeluaran tersebut didokumentasikan dengan baik dan dilaporkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Secara keseluruhan, pajak untuk profesi ahli mekatronik mengikuti aturan umum Pajak Penghasilan di Indonesia, baik untuk karyawan maupun pekerja mandiri. Pemahaman yang baik tentang kewajiban perpajakan dan penggunaan fasilitas pelaporan yang disediakan oleh pemerintah dapat membantu ahli mekatronik untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan tepat dan efisien. Sebagai profesi yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi, ahli mekatronik memiliki peran penting dalam industri dan ekonomi, dan pajak yang mereka bayarkan menjadi bagian dari kontribusi mereka dalam pembangunan negara.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Sertifikat yang diperoleh dari brevet pajak dapat membuat Anda semakin lebih mudah dalam terjun ke dalam karir perpajakan impian Anda. Sebab, Anda telah mempunyai wawasan seputar kebijakan perundang-undangan pajak. Agar semakin yakin, juga tidak kalah penting bagi Anda untuk selalu update berita perpajakan terbaru. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tengah menyusun aturan pelaksanaan aturan perpajakan internasional atau yang dikenal dengan Subject to Tax Rule (STTR). Dalam konferensi pers APBN Kita edisi September 2024 (23/9), Kepala BKF, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) serta aturan teknis yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengimplementasikan aturan ini.

Proses ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mengimplementasikan perjanjian Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) yang telah disepakati secara global. Setelah aturan ini disahkan, pemerintah akan menyerahkannya kepada Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk diimplementasikan. Proses implementasi STTR diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan menjadi komponen kunci dalam upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

STTR untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meyakini bahwa penerapan STTR akan meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. STTR adalah sebuah pedoman yang mengatur pembayaran yang dilakukan antara perusahaan-perusahaan dalam satu grup, seperti bunga, royalti, dan pembayaran lainnya, antara perusahaan-perusahaan Indonesia dengan afiliasinya di luar negeri. STTR mensyaratkan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia kepada afiliasinya di luar negeri dikenakan pajak dengan tarif minimum 9% di negara penerima.

Jika tarif pajak negara penerima kurang dari 9%, Indonesia, sebagai negara asal pembayaran, memiliki kewenangan untuk memungut pajak tambahan. Pengenaan pajak baru ini berpotensi untuk meningkatkan pengumpulan pajak di Indonesia secara dramatis.

Pencegahan Penghindaran Pajak

Selain untuk meningkatkan penerimaan negara, penerapan STTR juga bertujuan untuk menghilangkan aktivitas penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam satu grup yang tersebar di berbagai negara. Dengan adanya aturan ini, perusahaan tidak bisa lagi dengan mudah memindahkan keuntungan ke negara yang memiliki tarif pajak yang rendah untuk mengurangi beban pajaknya. Hal ini juga akan memperketat aturan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang sudah ada.

Baca Juga: Sebelum dan Sesudah Coretax, Berikut Segudang Perubahan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Banyak negara, termasuk Indonesia, berjuang melawan penghindaran pajak.  MLI STTR bertujuan untuk menghilangkan teknik penghindaran pajak yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan memanfaatkan celah dalam aturan pajak antar negara.

Pilar 2: Bagian dari Perjanjian Pajak Global

MLI STTR merupakan salah satu komponen dari Pilar 2, yang merupakan bagian dari kesepakatan global untuk mengurangi persaingan tarif pajak yang merugikan antar negara. Pilar 2 dimaksudkan untuk mencegah perlombaan penurunan tarif pajak antar negara, yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Batas Materialitas dan Pajak Tambahan

STTR tidak berlaku secara langsung untuk semua pembayaran antar perusahaan, melainkan hanya untuk pembayaran yang memenuhi persyaratan tertentu, salah satunya adalah tingkat materialitas. Selain itu, untuk menjadi legal, pembayaran selain bunga dan royalti harus menghasilkan keuntungan setidaknya 8,5% setelah dikurangi biaya produksi. Dengan adanya batasan-batasan ini, pemerintah memastikan bahwa STTR hanya berlaku untuk transaksi dengan nilai yang signifikan, sehingga tidak membebani usaha kecil atau transaksi bernilai rendah.

Pajak tambahan akan dibebankan setelah tahun pajak saat pembayaran dilakukan berakhir. Hal ini dikarenakan adanya kondisi tertentu yang harus dipenuhi sebelum pajak tambahan tersebut dapat diterapkan, seperti melebihi ambang batas materialitas.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Mengembangkan karier di bidang keuangan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang mendalam, terutama dalam hal perpajakan. Di tengah kompleksitas regulasi pajak yang terus berkembang, memiliki pemahaman mendalam tentang perpajakan menjadi nilai tambah yang signifikan bagi para profesional keuangan. Salah satu cara terbaik untuk memperoleh pengetahuan ini adalah dengan mengikuti kursus pajak. Kursus pajak tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga membuka peluang baru dalam karier, baik bagi individu yang bekerja di perusahaan maupun yang bercita-cita menjadi konsultan pajak.

Mengapa Kursus Pajak Penting?

Pajak adalah bagian penting dari sistem keuangan yang mempengaruhi hampir setiap aspek bisnis. Perusahaan, baik besar maupun kecil, harus patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi. Ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan dapat menyebabkan sanksi yang berat, mulai dari denda hingga masalah hukum yang lebih serius. Oleh karena itu, perusahaan selalu membutuhkan individu yang memiliki keahlian dalam perpajakan untuk membantu mengelola kewajiban pajak mereka dengan efisien dan sesuai dengan regulasi.

Dalam hal ini, kursus pajak menjadi sangat penting bagi siapa saja yang ingin mengembangkan karier di bidang keuangan. Melalui kursus ini, Anda akan mempelajari berbagai aspek penting dalam perpajakan, mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga aturan perpajakan internasional yang relevan untuk perusahaan multinasional. Pengetahuan ini tidak hanya akan meningkatkan kemampuan teknis Anda, tetapi juga membuat Anda lebih siap menghadapi tantangan dalam pengelolaan pajak yang rumit.

Manfaat Kursus Pajak dalam Pengembangan Karier

Mengikuti kursus pajak adalah investasi yang cerdas untuk masa depan karier Anda. Pertama, kursus pajak memungkinkan Anda untuk memahami perubahan terbaru dalam regulasi perpajakan. Regulasi perpajakan sering kali berubah seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah, sehingga penting untuk tetap up-to-date dengan perubahan ini agar dapat memberikan nasihat atau layanan yang akurat bagi perusahaan atau klien.

Selain itu, keterampilan dalam perpajakan membuat Anda lebih kompetitif di pasar tenaga kerja. Perusahaan besar, termasuk perusahaan multinasional, sering mencari individu yang memahami manajemen pajak dan mampu mengoptimalkan kewajiban pajak perusahaan mereka. Kursus pajak juga membuka peluang untuk menduduki posisi strategis di departemen keuangan, seperti manajer pajak atau konsultan pajak internal, di mana Anda akan bertanggung jawab untuk mengelola seluruh aspek perpajakan perusahaan.

Bagi Anda yang ingin bekerja secara mandiri, kursus pajak juga memberikan landasan yang kuat untuk memulai karier sebagai konsultan pajak. Banyak profesional yang memutuskan untuk menjadi konsultan setelah mendapatkan sertifikat Brevet Pajak A, B, atau C. Konsultan pajak yang berlisensi sering kali dihargai tinggi karena kemampuan mereka untuk membantu perusahaan atau individu dalam menavigasi sistem perpajakan yang kompleks dan memastikan bahwa kewajiban pajak mereka dipenuhi dengan cara yang paling efisien.

Baca Juga: Peran Brevet Pajak dalam Membantu Perusahaan Mengelola Kepatuhan Pajak

Mengembangkan Keterampilan melalui Sertifikasi Pajak

Salah satu keuntungan terbesar dari mengikuti kursus pajak adalah kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi pajak yang diakui, seperti Brevet Pajak. Sertifikasi ini memberikan bukti kredibilitas dan keahlian Anda dalam perpajakan, yang dapat memperkuat posisi Anda di mata perusahaan atau klien. Sertifikasi pajak juga menunjukkan bahwa Anda memiliki pemahaman mendalam tentang aturan perpajakan, serta kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata.

Memiliki sertifikasi Brevet Pajak tingkat A, B, atau C memungkinkan Anda menangani pajak pribadi hingga perpajakan yang lebih kompleks, seperti pajak perusahaan atau pajak internasional. Dalam banyak kasus, sertifikasi ini juga membuka pintu bagi peluang karier internasional, terutama jika Anda bekerja di perusahaan multinasional yang membutuhkan pemahaman tentang sistem perpajakan lintas batas.

Pelatihan atau krusus perpajakam  adalah investasi yang sangat berharga bagi siapa saja yang ingin mengembangkan karier di bidang keuangan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang perpajakan, Anda tidak hanya dapat membantu perusahaan atau klien untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, tetapi juga mengoptimalkan struktur pajak mereka untuk mengurangi beban pajak secara legal. Kursus pajak juga meningkatkan keterampilan teknis dan memungkinkan Anda mendapatkan sertifikasi yang diakui secara luas, memperkuat kredibilitas dan peluang karier Anda.

Dalam dunia yang semakin kompetitif, memiliki keahlian dalam perpajakan adalah keunggulan yang signifikan. Investasi dalam kursus pajak akan membantu Anda tidak hanya memahami regulasi pajak yang kompleks, tetapi juga meningkatkan prospek karier Anda dalam jangka panjang. Jadi, jika Anda berencana untuk mengembangkan karier di bidang keuangan, mengikuti kursus pajak adalah langkah strategis yang tidak boleh dilewatkan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kelas perpajakan seperti pelatihan pajak bisa menjadi langkah yang sangat penting dalam karir perpajakan Anda. Karena pelatihan pajak membuat Anda semakin siap untuk berkarir di dunia pajak dengan berbagai materi perundang-undangan pajak yang diberikan. Selain itu, tentunya mengetahui berita pajak terbaru dari DJP juga tidak kalah penting. Untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan segera menerapkan Core Tax Administration System (Coretax).

Sistem ini melakukan banyak perbaikan signifikan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP). Tujuan utama dari perbaikan Coretax adalah untuk memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi tanggung jawab pelaporan SPT tahunan mereka dengan lebih baik dan efisien.

Jumlah Formulir yang Diperlukan

Sebelum menggunakan Coretax, wajib pajak diharuskan mengirimkan satu formulir induk, empat lampiran SPT, dan dua belas kertas lainnya. Namun, dengan Coretax, wajib pajak hanya perlu melengkapi formulir utama dan lima lampiran SPT. Dalam beberapa situasi, hanya tiga pilihan lampiran yang harus dilengkapi.

Alur Pengisian SPT

Perubahan juga terjadi pada alur pengisian SPT. Wajib pajak sebelumnya saat mengisi SPT harus terlebih dahulu mengisi lampiran, lalu baru mengisi formulir utama kemudian. Setelah adanya Coretax, urutan pengisian berubah, yaitu Wajib Pajak mengisi formulir utama terlebih dahulu dan kemudian baru mengisi lampiran-lampiran yang sesuai dengan jawaban di formulir utama.

Cara Mengisi SPT

SPT sebelumnya diisi secara manual dalam bentuk tabel. Coretax memperkenalkan pertanyaan dalam struktur “ya” atau “tidak”, yang secara otomatis menentukan kolom dan lampiran mana yang harus diisi oleh Wajib Pajak, sehingga prosedurnya menjadi lebih intuitif.

Memvalidasi Data

Sebelum menggunakan Coretax, tidak ada proses validasi otomatis untuk mengisi SPT. Coretax menyediakan beberapa validasi pada data SPT, seperti validasi Surat Keputusan Penundaan Pembayaran, NPPN, dan NPWP/NIK pihak-pihak yang terhubung, sehingga membatasi kemungkinan kesalahan pengisian.

Detail untuk Pelaporan Harta

Coretax memodifikasi data pelaporan harta. Sebelum menggunakan Coretax, pelaporan harta tidak memerlukan pelaporan yang detail. Setelah Coretax, wajib pajak harus mencatat hartanya dengan lebih rinci, dan data dari pihak ketiga secara otomatis masuk ke dalam TPA (Rekening Wajib Pajak).

Baca Juga: Ingin Tahu Seperti Apa Cara Agar Dividen Bebas Pajak? Berikut Syaratnya

Data yang Telah Diisi Sebelumnya

Sebelum Coretax, data yang telah diisi sebelumnya terbatas pada beberapa bukti potong, dan tidak semua kolom terisi secara otomatis. Coretax memungkinkan Anda untuk melakukan prepopulasi terhadap semua bukti potong, termasuk pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan atau dipotong oleh pihak lain.

Rekapitulasi Peredaran Bruto

Sebelum adanya Coretax, PP 23, NPPN, dan OPPT, wajib pajak diharuskan mengirimkan ringkasan peredaran bruto secara terpisah dalam bentuk PDF atau manual. Setelah Coretax, rekapitulasi ini dikirimkan sebagai lampiran standar dan menjadi komponen penting dari SPT.

Laporan Keuangan Terstruktur

Coretax menyajikan format laporan keuangan yang terstruktur dan seragam untuk wajib pajak, termasuk perdagangan, jasa, dan segmentasi sektor. Format ini mencakup neraca dan laporan laba rugi, yang sebelumnya hanya tersedia dalam format PDF atau kertas.

Kredit Pajak Penghasilan Luar Negeri

Sebelumnya, tidak ada format yang seragam untuk menghitung kredit pajak penghasilan luar negeri. Coretax menyediakan struktur yang konsisten dalam satu unit SPT, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melampirkan kertas-kertas tambahan secara manual.

Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Seperti kredit pajak, Coretax menstandarkan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, sehingga wajib pajak tidak perlu melampirkan dokumen tambahan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak adalah program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan seseorang dalam bidang perpajakan. Di Indonesia, Brevet Pajak terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu Brevet A, B, dan C, yang mencakup berbagai aspek perpajakan, mulai dari pajak pribadi hingga pajak perusahaan besar dan internasional. Bagi perusahaan, memiliki sumber daya manusia yang menguasai Brevet Pajak sangat penting untuk memastikan kepatuhan pajak serta mengoptimalkan pengelolaan perpajakan.

Kepatuhan pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan. Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mewajibkan setiap entitas bisnis untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari denda yang besar hingga risiko tuntutan hukum. Di sinilah peran Brevet Pajak menjadi sangat penting. Dengan memiliki staf yang menguasai materi-materi yang diajarkan dalam Brevet Pajak, perusahaan dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam pengelolaan perpajakan.

Salah satu peran utama Brevet Pajak dalam membantu perusahaan mengelola kepatuhan pajak adalah dengan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aturan perpajakan yang berlaku. Materi yang diajarkan dalam Brevet Pajak mencakup berbagai jenis pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan pemahaman yang baik tentang jenis-jenis pajak ini, staf perusahaan yang memiliki sertifikat Brevet Pajak dapat memastikan bahwa perusahaan memenuhi semua kewajiban pajaknya dengan benar dan tepat waktu.

Selain itu, Brevet Pajak juga melatih peserta untuk memahami dan mengikuti perubahan peraturan perpajakan. Hukum perpajakan di Indonesia cenderung berubah secara dinamis, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Perusahaan yang tidak dapat mengikuti perubahan tersebut berisiko melakukan kesalahan dalam perhitungan atau pelaporan pajak. Namun, dengan pelatihan Brevet Pajak, staf perusahaan diajarkan bagaimana cara memahami pembaruan regulasi, sehingga mereka dapat menyesuaikan strategi perpajakan perusahaan sesuai dengan kebijakan terbaru.

Kemampuan untuk mengoptimalkan beban pajak juga menjadi salah satu keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dari tenaga ahli yang telah mengikuti Brevet Pajak. Meskipun kepatuhan pajak adalah kewajiban, perusahaan tetap memiliki hak untuk mengoptimalkan struktur pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini tidak berarti menghindari pajak, tetapi lebih kepada menggunakan peraturan pajak dengan cara yang paling efisien. Misalnya, melalui Brevet Pajak, staf perusahaan dapat belajar tentang berbagai insentif pajak yang mungkin tersedia untuk perusahaan tertentu, seperti fasilitas pembebasan pajak, tax holiday, atau pengurangan pajak untuk investasi di sektor tertentu. Dengan memanfaatkan fasilitas ini secara optimal, perusahaan dapat mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum.

Baca Juga: Mengenal Pajak Alat Berat Secara Lebih Komprehensif

Brevet Pajak juga membantu perusahaan mengelola risiko perpajakan yang mungkin timbul. Pengelolaan risiko ini melibatkan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko yang terkait dengan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan perpajakan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang peraturan pajak, staf yang memiliki sertifikat Brevet Pajak dapat membantu perusahaan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaporan pajak atau penghitungan pajak. Ini sangat penting, mengingat sanksi yang dikenakan atas kesalahan tersebut bisa sangat signifikan, baik dari segi finansial maupun reputasi perusahaan.

Selain itu, dengan memiliki staf yang terlatih melalui program Brevet Pajak, perusahaan dapat lebih percaya diri saat menghadapi audit pajak. Ketika otoritas pajak melakukan pemeriksaan, perusahaan yang telah mengelola perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan aturan cenderung lebih siap dan dapat memberikan dokumentasi yang diperlukan secara lengkap dan akurat. Hal ini dapat mengurangi risiko sengketa pajak dan memberikan rasa aman bagi perusahaan.

Kesimpulannya, peran Brevet Pajak dalam membantu perusahaan mengelola kepatuhan pajak sangatlah penting. Dengan memiliki staf yang menguasai peraturan perpajakan dan memahami cara mengoptimalkan beban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan dapat meminimalkan risiko, menghindari sanksi, dan memastikan operasionalnya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam jangka panjang, kepatuhan pajak yang baik juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata otoritas pajak dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kelas perpajakan seperti training pajak akan membantu Anda agar lebih siap untuk menjadi calon konsultan pajak. Sebab, training pajak tersebut akan memberikan materi tentang kebijakan perpajakan yang nantinya bisa membantu Anda mengelola pajak milik klien secara efektif dan efisien. Nantinya, Anda juga harus bisa membantu dalam menyelesaikan berbagai masalah pajak, seperti cara menangani atau membebaskan pajak dividen saham. Artikel ini akan membahas lebih detail tentang apakah dividen saham bisa bebas pajak. Untuk mengetahui lebih lanjut, baca ulasan di bawah ini. Individu atau entitas terlibat dalam kegiatan investasi untuk meningkatkan nilai kekayaan mereka atau menghasilkan pendapatan di masa depan.

Saham adalah salah satu sarana investasi yang paling populer karena memiliki atribut “risiko tinggi, hasil tinggi”. Individu dan perusahaan berinvestasi dalam saham dengan harapan mendapatkan keuntungan dari saham.  Selisih antara harga jual saham dan harga belinya biasanya dikenal dengan yang namanya Capital Gain. Sementara itu, pembagian dividen sendiri akan menghasilkan pendapatan yang relatif pasif. Pembagian dividen adalah fitur penting dalam investasi saham, terutama bagi investor dan pemburu dividen, karena dividen memberikan pendapatan tambahan sebagai imbalan atas kepemilikan saham. Dividen merupakan sebagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh emiten atau perusahaan publik, yang mana kemudian akan dibayarkan kepada pemegang saham secara teratur.

Syarat Agar Dividen Saham Bebas Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021, dividen saham dapat dikecualikan dari cakupan Pajak Penghasilan (PPh), sehingga tidak dikenakan pajak. Namun, ada beberapa kondisi yang memungkinkan seseorang menerima dividen saham tanpa dikenakan pajak, antara lain:

• Dividen Harus Dibagikan Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Dividen harus dibagikan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPS atau melalui dividen interim, sesuai ketentuan yang berlaku.
• Dividen Harus Diinvestasikan Kembali di Indonesia (Reinvestasi): Dividen yang diterima harus diinvestasikan kembali di wilayah Indonesia sebelum batas waktu maksimal 31 Maret tahun pajak berikutnya. Reinvestasi ini harus dilakukan paling lambat tiga tahun setelah dividen diterima.
• Laporan Realisasi Investasi: Laporan realisasi investasi harus disampaikan melalui e-reporting investasi paling lambat tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya atau bersamaan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Orang Pribadi.
• Pelaporan Realisasi Investasi Selama Tiga Tahun: Laporan ini wajib disampaikan setiap tahun selama tiga tahun setelah dividen dibayarkan.
• Pelaporan Dividen dalam SPT Tahunan: Dividen harus dicatat dalam SPT sebagai penghasilan yang tidak dikenakan pajak.

Baca Juga: Mengapa e-Faktur Pajak Bisa Kedaluwarsa dalam Waktu 2 Tahun? Ketahui Alasannya

Dividen yang diterima oleh wajib pajak yang tidak diinvestasikan kembali akan dikenakan tarif PPh final sebesar 10% sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 UU PPh. Sesuai dengan ketentuan di atas, Wajib Pajak yang tidak mencatatkan dividen dalam laporan realisasi investasi akan dikenakan tarif PPh final sebesar 10% juga.

Pajak Penghasilan yang dikenakan atas dividen wajib disetorkan oleh wajib pajak maksimal di tanggal 15 bulan berikutnya setelah diterimanya pendapat dari dividen tersebut. Jika Anda masih tidak yakin bagaimana cara menangani pajak dividen, Anda bisa mengikuti kelas perpajakan seperti training pajak agar semakin siap menjadi calon konsultan pajak.

Prospek Profesi Konsultan Pajak

Banyak orang merasa kesulitan dalam mengelola pajak, terutama yang terkait dengan dividen saham. Tidak semua wajib pajak memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kesalahan dalam melaporkan atau menginvestasikan kembali dividen dapat mengakibatkan kerugian, termasuk denda dan tarif pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, menjadi konsultan pajak merupakan prospek yang baik untuk kedepannya. Karena banyak wajib pajak yang akan membutuhkan layanan spesialis pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.