Posts in category: Artikel

Apakah Anda sedang membutuhkan wawasan yang luas mengenai kebijakan perpajakan atau bahkan sertifikat pajaknya? Maka, mengikuti pelatihan pajak merupakan solusi yang terbaik. Karena pelatihan pajak akan mengajarkan Anda begitu banyak peraturan perundang-undang pajak. Tentu saja bagi Anda juga tidak kalah penting untuk mengetahui update terbaru informasi perpajakan seperti yang akan dibahas pada ulasan berikut ini. Pemasaran apartemen masih belum memanfaatkan perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% hingga akhir 2024. Terlepas dari kenyataan bahwa insentif ini telah berlaku sejak 2021, tampaknya pemasaran apartemen belum mendapatkan banyak keuntungan dari hal tersebut.

Sektor residensial, termasuk apartemen yang sudah selesai dibangun, dihuni, dan siap diserahterimakan, serta properti tapak, merupakan target pasar untuk insentif PPN DTP yang dimaksud. Sebanyak 22.000 unit hunian telah terjual melalui program PPN DTP pada semester pertama tahun 2024 (Januari-Juni), menurut Syarifah Syaukat, Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia. Grafik ini menunjukkan betapa suksesnya insentif ini dalam mendorong penjualan di pasar residensial. Namun demikian, apartemen masih tertinggal dalam penggunaan insentif ini, dengan mayoritas pembelian adalah rumah tapak.

Penjualan Apartemen Tetap Rendah

Insentif PPN DTP belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pemasaran apartemen, khususnya kondominium. Menurut data, PPN DTP hanya digunakan oleh sekitar 13% dari 24.000 unit apartemen yang belum terjual namun siap huni. Pada kenyataannya, sebagian besar apartemen yang dipromosikan memenuhi persyaratan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan penghematan ini. Kebijakan PPN DTP 100% sebelumnya berlaku dari Januari hingga Juni 2024; dari Juli hingga Desember 2024, insentif tersebut diturunkan menjadi 50%. PPN DTP untuk rumah siap huni pertama kali diumumkan pada November 2023 dan ditetapkan pada 12 Februari 2024 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Menurut peraturan PMK tersebut, rumah pertama sampai dengan harga Rp 5 miliar memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif pajak, sedangkan rumah dengan harga sampai dengan Rp 2 miliar dapat dibebaskan dari PPN.

Baca Juga: Transformasi Pembentukan BPN: Apakah Pemisahan DJP dari Kemenkeu Solusi Tepat?

Jenis Pelanggan dan Pembagian Pasar

Generasi milenial dan Generasi Z merupakan sebagian besar pembeli apartemen saat ini. Populasi ini lebih mudah menerima budaya tinggal di apartemen, yang dapat menjadi peluang untuk mengembangkan pasar apartemen di Indonesia. Dibandingkan dengan paruh pertama tahun 2024, diperkirakan industri apartemen akan lebih sering menggunakan PPN DTP karena penetrasi pasar yang lebih besar dalam kategori ini. Pada paruh pertama tahun 2024, kategori menengah menyumbang sekitar 63,5 persen dari semua pembelian apartemen baru di Jakarta.

Pasar apartemen kelas menengah, dengan harga mulai dari Rp 26,3 juta per meter persegi, tersebar di lokasi non-CBD di luar kawasan bisnis. Segmen menengah menyumbang 42,2% dari seluruh pasokan apartemen, dengan segmen menengah ke atas sebesar 20,3% dan segmen yang lebih tinggi sebesar 10,9%. Sektor menengah juga mendominasi pasokan apartemen.

Kesulitan dan Prospek Pasar

Meskipun ada kenaikan, proyek-proyek baru di kelas menengah ke atas biasanya mengalami kenaikan harga; rata-rata kenaikan ini lebih tinggi 0,7% dibandingkan dengan kenaikan harga pada semester sebelumnya. Sekitar dua belas proyek pembangunan apartemen atau kondominium ditunda pada awal tahun 2024, dan jumlah pasokan tambahan yang ditambahkan pada paruh pertama tahun ini hanya berjumlah di bawah 1.000 unit. Diproyeksikan bahwa jumlah unit hunian baru hanya akan bertambah sekitar 800 unit hingga akhir 2024.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Usulan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan wakil presiden Indonesia 2024, untuk membentuk sebuah lembaga independen untuk mengelola keuangan negara telah memicu perdebatan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan akan dipecah di bawah ide ini. Pernyataan visi dan tujuan Prabowo-Gibran menyebut organisasi tersebut sebagai Badan Penerimaan Negara (BPN). Tujuannya adalah untuk meningkatkan manajemen pendapatan negara dengan mengkonsolidasikannya ke dalam satu entitas otonom yang lebih efektif dan terfokus. Sebagai seseorang yang ingin berkarir di bidang perpajakan, pastinya pengetahuan pajak sangat penting. Sehingga, mengikuti training pajak akan menjadi solusi yang paling mudah dilakukan.

Banyak yang meragukan efektivitas dan potensi risiko dari gagasan ini, terlepas dari fakta bahwa gagasan ini bertujuan untuk meningkatkan rasio perpajakan dan mengatasi sejumlah masalah dalam pengumpulan pajak. Tulisan ini akan membahas sejarah, tujuan, dan perbandingannya dengan negara-negara lain yang telah melakukan pemekaran, tanpa memperhitungkan kemungkinan kekurangan dan dampak dari kebijakan ini.

Kemunculan Rencana Pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan

Di Indonesia, gagasan untuk memisahkan DJP dari Kementerian Keuangan bukanlah hal yang baru. Ketika Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, pertama kali mengusulkan gagasan ini pada tahun 2005, gagasan ini ditolak karena dianggap berpotensi mengganggu koordinasi anggaran. Bahkan, Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), yang coba dihidupkan kembali oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, tidak pernah terwujud.

Rendahnya tingkat pajak di Indonesia, yang telah stabil di sekitar 10% dari PDB selama sepuluh tahun terakhir, adalah kekuatan pendorong utama di balik rencana Prabowo-Gibran. Untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, negara berkembang seperti Indonesia idealnya memiliki rasio perpajakan setidaknya lima belas persen. Diharapkan bahwa BPN akan memungkinkan pengelolaan pendapatan negara yang lebih efisien dan terpusat, sehingga rasio perpajakan dapat meningkat menjadi 23% dari PDB.

Rencana tersebut menghendaki BPN berfungsi sebagai organisasi yang menyatukan DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara dari sumber pajak dan non-pajak. Kementerian Keuangan akan tetap ada dalam organisasi ini, tetapi ruang lingkupnya akan dibatasi pada masalah fiskal non-pendapatan seperti pembiayaan, pengelolaan pengeluaran, dan interaksi keuangan antara pemerintah federal dan pemerintah kota.

Baca Juga: Sampai Akhir Tahun 2024, Bebas Pajak Beli Rumah Resmi Dilanjutkan

Pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan Sangat Mendesak

Strategi pemisahan ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan rasio pajak dan meningkatkan kinerja pengumpulan pajak. Referensi untuk pembentukan BPN terlihat pada pernyataan visi-misi Prabowo-Gibran untuk Pemilu 2024. Dokumen ini mencantumkan delapan program prioritas sebagai “8 Program Cepat”. Hal ini menggambarkan betapa mendesaknya reformasi pengelolaan penerimaan negara, terutama mengingat masalah ekonomi dunia dan tuntutan pembangunan yang terus meningkat. Pastinya informasi seperti ini sangat penting untuk diketahui, selain mengikuti training pajak untuk menguasai kebijakan pajak.

Pemisahan Direktorat Jenderal Pajak: Langkah Berisiko atau Perkembangan Baru?

Pembentukan BPN, yang secara efektif memisahkan otoritas pajak dari Kementerian Keuangan, merupakan langkah berani yang dapat mengubah struktur pajak Indonesia secara signifikan. Namun, dukungan politik dan dukungan rakyat yang efektif, serta bagaimana proses transisi dijalankan, akan sangat menentukan keberhasilan langkah ini. Kita dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain bahwa struktur organisasi bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan efektivitas dari pembagian ini; kejujuran, komitmen politik, dan penghematan anggaran juga penting.

Mengingat fakta-fakta ini, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa transisi ini direncanakan dengan cermat dan bahwa sistem perpajakan nasional benar-benar akan meningkat secara signifikan melalui transformasi ini. Pemisahan DJP harus dilihat sebagai bagian dari reformasi yang lebih besar untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, terbuka, dan efektif, dan bukan hanya sebagai cara untuk meningkatkan rasio perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. UKM menyumbang kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi di tingkat lokal. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pelaku UKM adalah beban administrasi pajak yang kompleks dan sering kali membingungkan. Untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UKM, penyederhanaan proses administrasi pajak menjadi langkah yang penting dan mendesak.

Brevet pajak berperan penting dalam penyederhanaan proses administrasi pajak untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaku usaha mengenai peraturan perpajakan, tata cara pelaporan, dan teknik pengelolaan pajak yang efektif; melalui pelatihan brevet pajak, pelaku UKM dapat meningkatkan literasi perpajakan mereka, sehingga mampu menjalankan kewajiban pajak dengan lebih mudah, tepat waktu, dan sesuai aturan, yang pada akhirnya mengurangi risiko sanksi dan denda serta meningkatkan kepatuhan pajak.

Tantangan Administrasi Pajak bagi UKM

Pelaku UKM sering kali mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kompleksitas regulasi pajak, pemahaman yang terbatas tentang aturan perpajakan, serta kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan menjadi beberapa hambatan utama. Selain itu, biaya untuk mematuhi ketentuan pajak, seperti biaya konsultasi pajak atau penggunaan perangkat lunak akuntansi, seringkali dianggap memberatkan bagi UKM yang memiliki anggaran terbatas. Hal ini menyebabkan banyak UKM menghadapi risiko ketidakpatuhan pajak, yang dapat berujung pada sanksi atau denda dari otoritas pajak.

Manfaat Penyederhanaan Administrasi Pajak

Penyederhanaan proses administrasi pajak dapat membawa banyak manfaat bagi UKM. Dengan mengurangi beban administrasi, UKM dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis dan inovasi produk, daripada terkendala oleh persyaratan administratif yang rumit. Selain itu, proses pajak yang lebih sederhana dapat meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UKM, sehingga pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak negara. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem administrasi pajak yang sederhana cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi, terutama di kalangan pelaku usaha kecil.

Langkah-Langkah Penyederhanaan Proses Administrasi Pajak

• Penggunaan Teknologi Digital: Digitalisasi sistem perpajakan merupakan salah satu cara efektif untuk menyederhanakan proses administrasi pajak. Penerapan teknologi, seperti e-filing dan e-billing, memungkinkan UKM untuk melaporkan pajak mereka dengan lebih mudah dan cepat. Aplikasi perpajakan yang user-friendly dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengurus administrasi pajak dan mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan pajak. Peningkatan digitalisasi juga memungkinkan otoritas pajak untuk mengidentifikasi dan mencegah pelanggaran pajak dengan lebih efektif.

Baca Juga: Kenali Lima Metode dalam Penentuan Nilai Transaksi Hubungan Istimewa Perpajakan

• Penyederhanaan Proses Pelaporan Pajak: Salah satu inisiatif penting adalah penyederhanaan formulir dan prosedur pelaporan pajak. Pemerintah dapat mengurangi jumlah dokumen yang harus diisi dan memperjelas panduan pengisian formulir untuk menghindari kebingungan. Selain itu, penggabungan beberapa jenis laporan pajak menjadi satu laporan terpadu dapat menghemat waktu dan biaya bagi UKM.
• Penerapan Tarif Pajak yang Sederhana dan Terjangkau: Tarif pajak yang lebih sederhana dan transparan akan memudahkan UKM dalam menghitung kewajiban pajak mereka. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerapkan tarif pajak yang lebih rendah atau tarif pajak progresif bagi UKM, dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan fiskal. Kebijakan ini tidak hanya dapat meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk tumbuh dan berkembang.
• Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Pajak: Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai kewajiban pajak dan cara-cara yang tepat untuk memenuhinya sangat diperlukan. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, dapat bekerja sama dengan asosiasi UKM untuk menyediakan program pelatihan dan workshop yang menjelaskan tentang perpajakan secara jelas dan praktis. Informasi yang lebih baik dapat membantu mengurangi kebingungan dan kesalahan dalam pelaporan pajak.
• Pemberian Insentif untuk Kepatuhan Pajak: Insentif dapat diberikan kepada UKM yang mematuhi kewajiban pajak mereka secara konsisten. Misalnya, pemerintah dapat memberikan potongan pajak atau keringanan pajak bagi UKM yang secara rutin melaporkan pajak tepat waktu dan tidak memiliki tunggakan. Insentif semacam ini dapat mendorong lebih banyak UKM untuk mematuhi aturan perpajakan.

Penyederhanaan proses administrasi pajak bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengurangi kompleksitas administrasi pajak, UKM dapat lebih fokus pada inovasi dan pengembangan bisnis, sementara negara juga akan diuntungkan dengan peningkatan kepatuhan pajak dan penerimaan negara yang lebih tinggi.

Implementasi teknologi digital, penyederhanaan proses pelaporan, tarif pajak yang lebih sederhana, peningkatan edukasi, dan pemberian insentif merupakan beberapa langkah kunci untuk mencapai tujuan ini. Dengan demikian, penyederhanaan administrasi pajak dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Dalam dunia perpajakan, penentuan nilai transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (transfer pricing) adalah isu penting yang membutuhkan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dapat memengaruhi besaran pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, pemerintah mengatur berbagai metode penentuan nilai transaksi untuk memastikan bahwa nilai yang diterapkan dalam transaksi tersebut sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Berikut adalah lima metode yang digunakan dalam penentuan nilai transaksi hubungan istimewa dalam perpajakan.

Metode Comparable Uncontrolled Price (CUP)

Metode Comparable Uncontrolled Price (CUP) adalah salah satu metode yang paling sering digunakan dalam menentukan nilai transaksi hubungan istimewa. Metode ini membandingkan harga barang atau jasa yang dijual dalam transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa serupa dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.

Metode CUP cocok digunakan ketika ada data transaksi sejenis yang dilakukan oleh pihak independen. Metode ini dianggap paling akurat dan sesuai dengan prinsip kewajaran, karena langsung membandingkan harga pasar yang berlaku untuk produk atau jasa yang sama. Namun, penerapan metode ini bisa menjadi sulit jika tidak ada data pembanding yang memadai atau jika terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi transaksi yang diperbandingkan.

Metode Resale Price

Metode Resale Price digunakan untuk menentukan harga jual kembali barang yang dibeli dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dalam metode ini, harga jual kembali barang kepada pihak independen dikurangi dengan margin laba kotor yang sesuai, untuk menentukan harga pembelian dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Metode Resale Price sangat cocok digunakan dalam transaksi distribusi, di mana distributor membeli barang dari perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan menjualnya kembali kepada pihak ketiga. Margin laba yang digunakan untuk perhitungan harus sebanding dengan margin laba yang diperoleh oleh distributor independen dalam transaksi sejenis. Metode ini lebih tepat diterapkan jika barang yang dijual tidak mengalami perubahan signifikan antara pembelian dan penjualan.

Metode Cost Plus

Metode Cost Plus menentukan harga transaksi dengan cara menambahkan margin laba kotor yang wajar ke biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa. Metode ini sering digunakan dalam transaksi hubungan istimewa yang melibatkan kegiatan manufaktur, di mana satu pihak memproduksi barang atau menyediakan jasa untuk pihak lain yang memiliki hubungan istimewa.

Dalam metode ini, biaya produksi atau penyediaan jasa dihitung terlebih dahulu, kemudian margin laba yang wajar ditambahkan untuk mendapatkan harga jual. Margin laba harus sebanding dengan yang diperoleh oleh perusahaan independen dalam transaksi serupa. Metode Cost Plus sangat cocok digunakan jika barang atau jasa yang dijual memiliki sifat unik dan tidak ada produk sebanding di pasar bebas.

Metode Profit Split

Metode Profit Split digunakan untuk membagi laba yang diperoleh dari transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak dalam menghasilkan laba tersebut. Metode ini biasanya digunakan dalam transaksi yang kompleks, di mana kedua belah pihak memberikan kontribusi signifikan yang tidak dapat diukur dengan metode lainnya.

Baca Juga: Buntut Penurunan Setoran PPh Badan Pada Stabilitas Ekonomi

Metode Profit Split membagi laba gabungan yang dihasilkan dari transaksi sesuai dengan nilai kontribusi masing-masing pihak. Pembagian laba ini dapat didasarkan pada analisis faktor-faktor seperti fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Metode ini cocok untuk diterapkan dalam situasi di mana kedua pihak memiliki keterlibatan yang signifikan dalam pengembangan atau pemasaran produk.

Metode Transactional Net Margin Method (TNMM)

Metode Transactional Net Margin Method (TNMM) menentukan harga transaksi dengan membandingkan tingkat laba bersih yang diperoleh dari transaksi dengan tingkat laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan independen dalam transaksi serupa. Tingkat laba bersih dihitung sebagai persentase dari biaya, penjualan, atau aset yang digunakan.

Metode TNMM cocok digunakan jika tidak ada data pembanding yang memadai untuk menerapkan metode CUP, Resale Price, atau Cost Plus. Metode ini sering digunakan dalam situasi di mana salah satu pihak dalam transaksi melakukan fungsi yang kurang kompleks atau tidak memiliki kontrol signifikan atas risiko yang diambil. Metode TNMM memberikan fleksibilitas lebih besar karena memungkinkan penggunaan indikator-indikator keuangan lain untuk menentukan tingkat laba yang wajar.

Pentingnya Pemilihan Metode yang Tepat

Pemilihan metode yang tepat dalam menentukan nilai transaksi hubungan istimewa sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari potensi sengketa pajak. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, serta kondisi tertentu yang paling sesuai untuk penerapannya. Misalnya, metode CUP dianggap paling andal, tetapi sulit diterapkan jika tidak ada data pembanding yang memadai, sedangkan metode TNMM memberikan fleksibilitas lebih tetapi memerlukan analisis yang mendalam.

Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak, menetapkan pedoman dan ketentuan khusus mengenai penggunaan metode transfer pricing ini untuk memastikan bahwa penentuan harga transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dilakukan secara wajar dan konsisten dengan prinsip-prinsip perpajakan internasional. Oleh karena itu, perusahaan harus cermat dalam memilih metode yang sesuai dengan karakteristik transaksi mereka dan mempertimbangkan penggunaan dokumentasi yang lengkap dan transparan untuk mendukung metode yang dipilih.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak adalah upaya terbaik yang bisa Anda lakukan untuk menguasai berbagai kebijakan pajak yang ada. Sebab, kursus pajak tersebut akan memberikan Anda segudang pengetahuan seputar peraturan perundang-undangan perpajakan. Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan di Indonesia akan tetap berlaku hingga Desember 2024, menurut keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Menurut Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan populasi kelas menengah yang sempat menurun akibat pandemi Covid-19.

Dampak Pandemi terhadap Kelas Menengah

Dengan kontribusi hingga 35 persen dari PDB, kelas menengah memainkan peran penting dalam mendorong perekonomian negara. Namun, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang besar, terutama bagi kelas menengah yang rentan dan kelas menengah yang bercita-cita menjadi kelas menengah (aspiring middle class/AMC). Menurut Airlangga, pada tahun 2024, persentase kelas menengah yang rentan akan meningkat menjadi sekitar 50%. Jumlah kelas menengah sedikit lebih besar sebelum epidemi, tetapi penurunan ini disebabkan oleh efek pandemi, yang sering disebut oleh menteri keuangan sebagai “efek menakut-nakuti”. Diperkirakan bahwa dengan memperpanjang insentif ini, situasi AMC akan membaik.

Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan telah diperpanjang oleh pemerintah Indonesia hingga Desember 2024. Menurut Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan populasi kelas menengah yang sempat menurun akibat pandemi Covid-19.

Kelas menengah, yang menyumbang hingga 35% dari keseluruhan PDB, sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang besar, terutama bagi kelas menengah yang rentan dan kelas menengah yang bercita-cita menjadi kelas menengah (aspiring middle class/AMC). Menurut Airlangga, pada tahun 2024, persentase kelas menengah yang rentan akan meningkat menjadi sekitar 50%. Jumlah kelas menengah sedikit lebih besar sebelum epidemi, tetapi penurunan ini disebabkan oleh efek pandemi, yang sering disebut oleh menteri keuangan sebagai “efek menakut-nakuti”. Diperkirakan bahwa dengan memperpanjang insentif ini, situasi AMC akan membaik.

Sektor Perumahan Sangat Penting untuk Kebutuhan Kelas Menengah

Pemerintah menyadari bahwa kelas menengah menghabiskan sebagian besar uangnya untuk kebutuhan makanan, dengan perumahan, perawatan kesehatan, pendidikan, hiburan, dan layanan lainnya berada di urutan kedua dan ketiga. Dengan tarif PPN 100% untuk rumah yang diserahkan antara 1 Januari dan 30 Juni 2024, insentif ini awalnya ditawarkan pada November 2023. Setelah jangka waktu tersebut, pemerintah tetap menawarkan PPN DTP sebesar 50% untuk rumah seharga sampai dengan Rp 2 miliar, yang merupakan bagian dari harga jual rumah sampai dengan Rp 5 miliar.

Baca Juga: Belajar Pajak: Apa itu Metode Additive Direct Method dan Subtraction Direct Method?

Langkah Lebih Lanjut untuk Memperkuat Sektor Perumahan

Selain akan memperpanjang insentif Pajak Pertambahan DTP, pemerintah juga akan menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Pemerintah (FLPP) dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit. Periode yang tercakup dalam kebijakan ini adalah 1 September 2024-20 Desember 2024. Selain untuk menjaga kelangsungan hidup kelas menengah, strategi ini juga bertujuan untuk mendukung industri konstruksi yang memiliki multiplier effect yang signifikan.

Panduan Kebijakan untuk Masa Keemasan Indonesia pada 2045

Pemerintah berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi kelas menengah, yang sangat penting bagi perekonomian, dengan program ini. Selain untuk membantu pemulihan ekonomi setelah pandemi, perpanjangan diskon PPN rumah hingga Desember 2024 merupakan rencana jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan Indonesia Emas di tahun 2045. Diharapkan kelas menengah dapat tumbuh lebih kuat dan berkontribusi lebih banyak untuk kemajuan negara dengan kebijakan yang tepat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Penurunan setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah fenomena yang dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam perekonomian suatu negara. Pajak Penghasilan Badan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program sosial lainnya. Ketika setoran PPh Badan menurun, hal ini dapat menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap stabilitas ekonomi. Artikel ini akan membahas dampak penurunan setoran PPh Badan dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara.

PPh Badan Sebagai Sumber Penerimaan Negara

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan pada laba atau keuntungan yang diperoleh oleh badan usaha, termasuk perusahaan, lembaga, dan organisasi lainnya. Pajak ini berkontribusi besar terhadap pendapatan negara karena jumlah perusahaan dan skala bisnis yang beroperasi sangat memengaruhi besar kecilnya penerimaan negara dari sektor pajak. Setoran PPh Badan yang stabil menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi berjalan lancar, perusahaan menghasilkan laba, dan pemerintah memperoleh pendapatan yang cukup untuk membiayai pengeluarannya.

Namun, ketika setoran PPh Badan menurun, hal ini dapat mengindikasikan adanya perlambatan ekonomi atau kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Faktor-faktor seperti penurunan penjualan, peningkatan biaya operasional, atau krisis ekonomi global dapat menyebabkan perusahaan mengalami penurunan keuntungan, yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya setoran pajak.

Akibat Adanya Penurunan Setoran PPh Badan pada Stabilitas Ekonomi

Penurunan Penerimaan Negara:

Salah satu dampak langsung dari penurunan setoran PPh Badan adalah berkurangnya penerimaan negara. Ketika penerimaan dari pajak berkurang, pemerintah menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk berbagai program publik dan pengeluaran rutin. Hal ini dapat menyebabkan defisit anggaran yang semakin besar, yang pada akhirnya memaksa pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif seperti penerbitan obligasi atau pinjaman luar negeri. Jika kondisi ini terus berlanjut, beban utang negara bisa meningkat, yang kemudian berdampak pada stabilitas keuangan negara.

Pengurangan Investasi Pemerintah:

Dengan menurunnya penerimaan pajak, pemerintah mungkin perlu mengurangi pengeluaran, termasuk investasi di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Investasi pemerintah adalah salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi karena menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan merangsang aktivitas ekonomi. Pengurangan investasi pemerintah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, memperlambat pembangunan, dan mengurangi daya saing nasional.

Dampak terhadap Sektor Swasta:

Penurunan setoran PPh Badan juga dapat mencerminkan kondisi bisnis yang kurang kondusif di sektor swasta. Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan keuntungan mereka menurun, hal ini dapat berdampak pada investasi dan ekspansi bisnis. Perusahaan mungkin akan menunda proyek investasi, mengurangi tenaga kerja, atau memotong biaya lainnya untuk bertahan. Kondisi ini dapat memperburuk tingkat pengangguran dan mengurangi daya beli masyarakat, yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: WOW! Insentif Beli Rumah Bebas Pajak 100% Resmi Diteruskan Hingga Akhir 2024

Menurunnya Kepercayaan Investor:

Penurunan penerimaan PPh Badan sering kali dipandang sebagai indikator negatif oleh investor, karena menunjukkan bahwa perekonomian sedang mengalami perlambatan atau menghadapi risiko. Kepercayaan investor yang rendah dapat menyebabkan aliran modal keluar dari pasar domestik, melemahkan nilai tukar mata uang, dan meningkatkan volatilitas di pasar keuangan. Kondisi ini dapat mengurangi investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang dan stabilitas ekonomi.

Dampak Inflasi dan Kebijakan Moneter:

Untuk menanggulangi penurunan penerimaan negara, pemerintah mungkin memilih untuk meningkatkan pajak lain atau mengurangi subsidi yang ada. Langkah-langkah ini dapat menyebabkan inflasi, terutama jika kebijakan tersebut mempengaruhi harga barang dan jasa dasar seperti bahan bakar atau makanan. Bank sentral mungkin perlu merespons dengan kebijakan moneter yang lebih ketat, seperti menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Namun, kebijakan ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut dengan mengurangi pinjaman dan konsumsi.

Strategi untuk Menangani Dampak Penurunan PPh Badan

Untuk mengatasi dampak negatif dari penurunan setoran PPh Badan terhadap stabilitas ekonomi, pemerintah dapat mengadopsi beberapa strategi, seperti:

• Diversifikasi Sumber Penerimaan Negara: Pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pada PPh Badan dengan memperkuat pajak lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), serta memperluas basis pajak dengan meningkatkan kepatuhan pajak dan mencegah penghindaran pajak.
• Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang stimulatif, seperti peningkatan belanja infrastruktur atau insentif pajak untuk sektor-sektor tertentu, dapat membantu meningkatkan keuntungan perusahaan dan, pada gilirannya, setoran PPh Badan.
• Menciptakan Lingkungan Bisnis yang Kondusif: Memperbaiki regulasi dan mempercepat reformasi struktural untuk menciptakan iklim usaha yang lebih ramah bagi investasi dapat membantu perusahaan tumbuh lebih kuat dan stabil, sehingga meningkatkan potensi setoran pajak di masa depan.

Penurunan setoran PPh Badan memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Dengan menurunnya penerimaan pajak, pemerintah menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan, mempertahankan pertumbuhan ekonomi, dan menjaga kepercayaan investor. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk menghadapi penurunan setoran pajak ini, termasuk diversifikasi penerimaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak merupakan solusi utama untuk Anda yang membutuhkan pengetahuan seputar peraturan perundang-undangan pajak. Sebab, kelas perpajakan ini akan memberikan Anda materi tentang kebijakan pajak tergantung tingkat brevet pajak yang Anda ambil. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak signifikan yang sering dikenakan di Indonesia atas pembelian dan penjualan barang dan jasa. Secara teori, PPN akan dikenakan untuk produk dan jasa yang dikonsumsi di dalam wilayah pabean, terlepas dari apakah produk tersebut dibuat di Indonesia atau tidak. Sehingga, pajak yang satu ini tidak akan dikenakan untuk barang maupun jasa yang digunakan di luar negeri.

Ada dua cara untuk menentukan berapa banyak PPN yang harus dibayarkan ke kas negara: teknik langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung aditif dan metode tidak langsung aditif adalah dua sub kategori lebih lanjut dari pendekatan langsung. Sementara itu, metode langsung pengurangan dan metode tidak langsung pengurangan adalah dua divisi dari teknik tidak langsung.

Bagaimana dengan Indonesia? Metode penghitungan mana yang digunakan? Finansialku akan membahas lebih dalam mengenai kedua pendekatan tersebut.

Metode Langsung

• Additive Direct Method: Dengan menggunakan strategi ini, pertambahan nilai yang tidak termasuk elemen PPN dikenakan tarif.
• Additive Indirect Method: Dengan menggunakan prosedur ini, setiap nilai tambah yang tidak termasuk elemen PPN akan dikenakan tarif PPN yang berlaku, dan totalnya kemudian dihitung.

Contoh Perhitungan

Diketahui bahwa PT XYZ (PKP) membelanjakan Rp2 juta untuk jasa kena pajak dan membayar Rp10 juta untuk barang kena pajak. PKP rekanan bertanggung jawab memungut PPN atas pembelian barang dan jasa. Selanjutnya, produk tersebut akan disiapkan untuk dijual kembali oleh PT XYZ. Upah sebesar Rp3 juta dibayarkan selama proses pengolahan, dan usaha tersebut menghasilkan Rp1 juta. Penyelesaian berdasarkan masing-masing teknik adalah sebagai berikut, dengan asumsi sebagai berikut:

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendekatan ini mengalikan jumlah nilai tambah yang tidak termasuk PPN dengan tarif PPN sebesar 11% untuk menentukan jumlah PPN yang harus disetor ke kas negara, sehingga nilai tambah tersebut akan terutang PPN sesuai dengan ketentuan UU PPN. Jumlah nilai tambah, yang berupa upah dan keuntungan, dijumlahkan terlebih dahulu, dan hasilnya dikalikan dengan tarif Pajak Pertambahan Nilai 11 persen.

• Kas negara menerima 4.000.000 x 11% = 440.000 dalam bentuk PPN.

Baca Juga: Semakin Maraknya Penggunaan Carter Pesawat Pribadi, Bagaimana Pengenaan Pajaknya?

Perhitungan Additive Indirect Method

Sesuai dengan istilahnya, setiap penambahan nilai yang dilakukan tetapi tidak termasuk komponen PPN mengalikan tarif PPN secara tidak langsung. Oleh karena itu, tarif PPN dikalikan dengan setiap nilai tambahan, bukan dengan tarif PPN sebelum dijumlahkan. Nilai tambah dikalikan dengan tarif PPN untuk masing-masing nilai, jika dijumlahkan, adalah PPN yang dibayarkan ke kas negara.

• Kas negara menerima( 3.000.000 x 11%) ditambah 1.000.000 x 11%) dalam bentuk PPN.
• PPN yang harus disetor ke kas negara adalah Rp330.000 + Rp110.000 = Rp440.000.

Metode Tidak Langsung (Indirect Method)

Subtraction Direct Method

Dengan menggunakan metode ini, tarif diterapkan pada harga jual setelah pemasok mengurangi harga beli yang terutang PPN. Harga jual dan harga beli yang dikenakan PPN masukan oleh pemasok dikurangkan untuk menerapkan metode pengurangan. Tahapan dalam pendekatan langsung hampir sama dengan metode langsung aditif; satu-satunya perbedaan adalah bahwa teknik pengurangan melibatkan pengurangan, dan nilai yang dikurangi memiliki elemen PPN.

PPN yang dipotong dari harga pembelian dan dibayarkan ke kas negara sama dengan tarif PPN.

• (16.000.000-10.000.000-2.000.000) x 11% = 440.000 adalah jumlah PPN yang dibayarkan ke kas negara.
• Agar kas negara mendapatkan PPN sebesar Rp440.000, gunakan Metode Pengurangan Tidak Langsung.

Agar kas negara mendapatkan PPN sebesar Rp440.000, gunakan Metode Pengurangan Tidak Langsung. Mengurangkan pajak keluaran dari pajak masukan adalah cara lain untuk menggunakan pendekatan tidak langsung.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pemerintah Indonesia kembali mengambil langkah strategis dengan memperpanjang insentif pembebasan pajak untuk pembelian rumah hingga akhir tahun 2024. Keputusan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor properti dan memacu pemulihan ekonomi pascapandemi. Insentif yang berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 100% ini berlaku untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun dengan batasan harga tertentu, baik untuk rumah baru maupun rumah siap huni. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, pengembang properti, dan perekonomian secara keseluruhan.

Dengan adanya perpanjangan insentif bebas pajak untuk pembelian rumah hingga akhir 2024, kursus pajak menjadi semakin relevan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin memahami secara lebih mendalam kebijakan perpajakan dan bagaimana memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi atau bisnis. Kursus pajak dapat membantu peserta memahami detail aturan perpajakan yang berlaku, termasuk manfaat dan persyaratan dari insentif ini, sehingga mereka dapat mengambil keputusan finansial yang lebih cerdas dan mengoptimalkan potensi penghematan pajak dalam transaksi properti.

Mengapa Insentif Ini Diperpanjang?

Perpanjangan insentif bebas pajak untuk pembelian rumah hingga akhir 2024 dilakukan dengan pertimbangan yang matang oleh pemerintah. Salah satu alasan utamanya adalah untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi yang telah mulai terlihat di berbagai sektor. Sektor properti sendiri merupakan salah satu industri kunci yang memiliki efek pengganda besar terhadap perekonomian. Saat sektor ini tumbuh, berbagai sektor terkait seperti konstruksi, manufaktur bahan bangunan, sampai dengan  jasa transportasi dan logistik juga ikut bergerak.

Selain itu, insentif ini diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, untuk memiliki hunian sendiri. Masyarakat yang memiliki daya beli terbatas kini memiliki kesempatan lebih besar untuk membeli rumah dengan harga yang lebih terjangkau, karena komponen pajak yang biasanya menjadi beban biaya telah dihapuskan sementara. Hal ini juga merupakan bagian dari program pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak.

Manfaat bagi Masyarakat dan Pengembang Properti

Peningkatan Daya Beli Masyarakat: Dengan adanya insentif bebas pajak ini, masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga yang lebih rendah karena komponen PPN sebesar 10% tidak dikenakan. Sebagai contoh, untuk rumah dengan harga Rp500 juta, pembebasan PPN dapat menghemat hingga Rp50 juta bagi pembeli. Ini tentu merupakan keuntungan besar bagi mereka yang sedang mencari hunian pertama atau ingin berinvestasi di sektor properti.

Dukungan bagi Pengembang Properti: Kebijakan ini juga memberikan dorongan bagi pengembang properti untuk lebih agresif dalam memasarkan produk mereka. Dengan harga yang lebih kompetitif karena pembebasan pajak, pengembang dapat menarik lebih banyak calon pembeli. Hal ini diharapkan akan meningkatkan penjualan dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek perumahan yang tertunda, sekaligus mendorong dimulainya proyek-proyek baru.

Efek Multiplier terhadap Ekonomi: Ketika sektor properti tumbuh, sektor-sektor lain yang terkait juga ikut berkembang. Industri bahan bangunan, seperti semen, besi, kayu, dan cat, akan meningkat produksinya untuk memenuhi kebutuhan pengembang. Selain itu, lapangan kerja di sektor konstruksi juga akan bertambah, mulai dari pekerja bangunan hingga tenaga profesional seperti arsitek, insinyur, dan pengawas proyek. Semua ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Baca Juga: Brevet Pajak: Peran Sertifikasi Pajak dalam Dunia Bisnis Modern Saat Ini

Detail Kebijakan Insentif Pajak

Menurut Kementerian Keuangan, insentif bebas pajak ini berlaku untuk rumah tapak dan rumah susun dengan batasan harga tertentu, yakni hingga Rp2 miliar. Kebijakan ini berlaku untuk rumah yang diserahkan secara fisik oleh pengembang kepada pembeli paling lambat 31 Desember 2024. Artinya, pembeli rumah yang ingin memanfaatkan insentif ini harus memastikan bahwa proses pembelian dan serah terima selesai sebelum akhir tahun depan.

Selain itu, insentif ini hanya berlaku untuk pembelian rumah pertama, sehingga diharapkan dapat benar-benar membantu mereka yang belum memiliki hunian tetap. Pemerintah juga memastikan bahwa pengembang yang terlibat dalam program ini adalah pengembang yang sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan, sehingga hak-hak konsumen tetap terlindungi.

Tantangan dan Pertimbangan Ke Depan

Walaupun kebijakan ini membawa banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa insentif ini benar-benar sampai kepada target yang tepat, yaitu masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah dan pengembang perlu bekerja sama untuk mencegah penyalahgunaan atau spekulasi yang dapat menyebabkan harga properti melonjak tidak wajar.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi berjalan lancar, mulai dari perizinan hingga pengawasan pelaksanaan kebijakan. Tanpa koordinasi yang baik, ada risiko bahwa manfaat dari kebijakan ini tidak maksimal dirasakan oleh masyarakat.

Perpanjangan insentif bebas pajak untuk pembelian rumah hingga akhir 2024 adalah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor properti dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi masyarakat dengan meningkatkan daya beli dan akses terhadap hunian yang layak, tetapi juga memberikan dorongan bagi pengembang untuk mempercepat penyelesaian proyek dan memulai proyek-proyek baru. Dengan pengawasan dan pelaksanaan yang tepat, insentif ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian Indonesia, sekaligus memperkuat sektor properti sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak merupakan jalan keluar terbaik yang bisa Anda lakukan untuk menguasai seluruh kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia. Sebab, pelatihan pajak ini akan memberikan akan materi peraturan perundang-undangan pajak yang diajarkan secara langsung oleh expert pajak. Tentu saja juga tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai berita dan informasi pajak terkini, bukan? Seperti salah satunya adalah mengenai maraknya penggunaan layanan carter pesawat pribadi, maka bagaimana aturan perpajakannya? Pasar pesawat pribadi di Indonesia memiliki potensi untuk terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Menurut Kompas.id, hal ini dikatakan oleh Bayu Sutanto, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA).

Penyewaan pesawat pribadi semakin populer di kalangan pebisnis dan pejabat, terutama untuk penerbangan bisnis dan liburan, karena kebutuhan mobilitas dan privasi yang tinggi. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan tentang kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh pelanggan layanan ini selain mencerminkan gaya hidup mewah. Meningkatnya kebutuhan akan layanan penyewaan pesawat mengharuskan penyedia layanan dan konsumen untuk memahami undang-undang perpajakan yang relevan. Mengenai pajak yang dikenakan atas pendapatan dari layanan sewa pesawat, pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan khusus yang berlaku untuk penerbangan lokal dan asing.

Oleh karena itu, untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku dan mencegah konsekuensi yang mungkin timbul, sangat penting bagi Anda untuk memahami kewajiban pajak ini.

Ketentuan Pajak Umum untuk Layanan Sewa Penerbangan

Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik layanan charter domestik maupun internasional dan penyewaan pesawat pribadi diatur oleh Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15. Penerbangan adalah salah satu bisnis yang tercakup dalam PPh Pasal 15, sebuah aturan unik yang perhitungannya didasarkan pada standar penghitungan penghasilan neto. Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor 475/KMK.04/1996 yang mengatur tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Khusus bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri mengatur ketentuan ini.

Subjek dan Objek Pajak dalam Sewa Pesawat Udara Swasta Selain itu, sesuai dengan Kepmenkeu No. 475/KMK.04/1996, perusahaan penerbangan yang berkantor pusat di Indonesia dan menerima penghasilan dari perjanjian sewa pesawat udara adalah subjek pajak yang wajib membayar pajak ini. Hal ini berarti bahwa semua perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia dan terlibat dalam industri penyewaan pesawat harus mematuhi peraturan yang berlaku untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Baca Juga: DSP4: Strategi Baru DJP dalam Mendukung Target Pajak 2025 di Indonesia

Lebih lanjut, semua kompensasi atau nilai pengganti yang diterima atau dipungut oleh wajib pajak berdasarkan perjanjian sewa pesawat, baik dalam bentuk uang atau nilai uang, adalah objek pajak dalam konteks ini. Hal ini mencakup semua jenis sewa pesawat, termasuk “sewa ruang angkasa”, yaitu penyewaan ruang angkasa untuk orang atau barang.

Pasal 15 Pajak Penghasilan dan Perhitungan Pajak Sewa Pesawat

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, wajib pajak tertentu diharuskan membayar pajak penghasilan berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 15. Karena penghasilan dari kegiatan ini tidak dapat ditentukan dengan menggunakan persyaratan umum dalam PPh Pasal 16 ayat 1, maka pajak ini diatur secara khusus dalam hal sewa pesawat dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Pasal 15 Pajak Penghasilan atas Sewa Pesawat Terbang Domestik

Semua manfaat yang diperoleh maskapai penerbangan berdasarkan perjanjian sewa pesawat dianggap sebagai objek pajak dalam konteks penerbangan domestik. Hal ini mencakup perpindahan orang dan/atau barang antara pelabuhan Indonesia serta antara pelabuhan Indonesia dan pelabuhan di tempat lain. Perusahaan penerbangan yang berkantor pusat di Indonesia adalah wajib pajak dalam hal ini (Subjek Pajak Dalam Negeri).

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Sertifikasi pajak memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis modern. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, bisnis semakin kompleks dan menghadapi berbagai tantangan perpajakan yang dinamis. Sertifikasi pajak memberikan keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh para profesional untuk memahami, mengelola, dan memenuhi kewajiban pajak dengan lebih baik. Hal ini menjadi sangat relevan bagi perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang sangat kompetitif dan diatur secara ketat.

Sertifikasi Brevet Pajak menjadi semakin penting dalam dunia bisnis modern karena kompleksitas dan dinamika peraturan perpajakan yang terus berkembang. Setiap perusahaan harus memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak untuk menghindari sanksi, denda, dan potensi masalah hukum yang bisa berdampak serius pada reputasi dan kesehatan finansial perusahaan. Sertifikasi Brevet Pajak memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek perpajakan, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak internasional, yang sangat diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Salah satu peran utama sertifikasi pajak dalam dunia bisnis adalah memastikan bahwa bisnis mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak adalah salah satu kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap entitas bisnis, dan ketidakpatuhan dapat mengakibatkan sanksi finansial yang besar, kehilangan reputasi, dan bahkan tindakan hukum. Profesional yang memiliki sertifikasi pajak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang undang-undang perpajakan dan regulasi terkait, serta dapat memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan-aturan ini dengan benar. Ini membantu mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan pajak dan meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata otoritas pajak dan para pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, sertifikasi pajak membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan perusahaan. Dengan memiliki tenaga ahli yang bersertifikat dalam bidang pajak, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi perpajakan mereka untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Ini termasuk pemanfaatan insentif pajak, pengurangan pajak, dan perencanaan pajak yang lebih strategis. Kemampuan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan finansial perusahaan, terutama di saat-saat ketidakpastian ekonomi di mana setiap rupiah yang dihemat bisa menjadi kunci kelangsungan bisnis.

Dalam konteks globalisasi, banyak perusahaan yang berkembang melintasi batas negara dan menghadapi tantangan perpajakan internasional. Sertifikasi pajak memberikan pemahaman yang lebih luas tentang perpajakan internasional, termasuk aspek-aspek seperti pajak berganda, perpajakan atas pendapatan asing, dan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan pajak lokal tetapi juga peraturan internasional, sehingga dapat menghindari risiko denda atau penalti yang signifikan.

Sertifikasi pajak memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis pada perusahaan. Informasi yang akurat tentang kewajiban pajak dan potensi manfaat pajak dapat memengaruhi keputusan penting seperti ekspansi bisnis, investasi, dan restrukturisasi. Profesional pajak yang bersertifikat mampu memberikan wawasan berharga yang membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menguntungkan. Mereka tidak hanya fokus pada kepatuhan, tetapi juga berkontribusi dalam perencanaan jangka panjang untuk meningkatkan keuntungan dan daya saing.

Baca Juga: Memahami Peraturan Perpajakan Asing di Indonesia: Panduan untuk Investor Internasional

Lebih jauh lagi, sertifikasi pajak meningkatkan nilai profesional individu di pasar tenaga kerja. Dalam dunia bisnis yang semakin digital dan terotomatisasi, keterampilan khusus seperti pengetahuan pajak menjadi semakin berharga. Banyak perusahaan mencari profesional yang memiliki sertifikasi pajak karena mereka dianggap memiliki keterampilan yang lebih khusus dan dapat dipercaya dalam menangani aspek perpajakan. Sertifikasi ini memberikan pengakuan formal atas keahlian dan kompetensi seseorang, sehingga membuka peluang karier yang lebih luas dan menjanjikan.

Tidak hanya itu, sertifikasi pajak juga meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas profesional di mata klien dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam banyak kasus, klien lebih memilih bekerja dengan profesional yang memiliki sertifikasi resmi karena mereka yakin bahwa orang tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan layanan terbaik. Ini sangat penting bagi konsultan pajak, akuntan, dan pengacara pajak yang bekerja di sektor jasa profesional.

Secara keseluruhan, sertifikasi pajak memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis modern. Tidak hanya memastikan kepatuhan dan efisiensi, tetapi juga membantu perusahaan mengoptimalkan strategi perpajakan, mengelola risiko, dan mengambil keputusan yang lebih baik. Bagi individu, sertifikasi ini menawarkan pengakuan atas keahlian, meningkatkan prospek karier, dan memperkuat posisi mereka di pasar kerja yang kompetitif. Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah, memiliki sertifikasi pajak menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan dan profesional di seluruh dunia.

Dengan demikian, sertifikasi Brevet Pajak bukan hanya tentang mematuhi peraturan; ini adalah investasi strategis untuk meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, dan mendukung pertumbuhan bisnis. Sertifikasi ini menjadi alat yang krusial untuk menghadapi dinamika bisnis modern yang terus berubah, sekaligus membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.