Posts in category: Artikel

Kursus pajak dapat dijadikan sebagai solusi terbaik bagi Anda yang ingin menguasai ilmu perpajakan. Sebab, dalam kursus pajak tersebut nantinya Anda akan diberikan begitu banyak materi kebijakan pajak tergantung tingkatan yang diambil. Sehingga, tidak dapat diragunakan bahwa mengikuti berita perpajakan juga tidak kalah penting. Di Indonesia, pajak pertambahan nilai (PPN) berlaku untuk proyek-proyek yang dibangun sendiri. Pada tahun 2025, tarif PPN sebesar 2,2% hingga 2,4% akan berlaku untuk kegiatan ini. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), penyesuaian tarif PPN secara umum dijadwalkan akan naik menjadi 12%, dan kenaikan ini sejalan dengan hal tersebut.

Perubahan tersebut akan berlaku paling lambat atau maksimal pada 1 Januari 2025.. Halaman ini memberikan penjelasan menyeluruh tentang penyesuaian tarif PPN KMS dan dampaknya.

Kegiatan Membangun Sendiri (KMS): Apa itu?

Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) adalah proyek pembangunan yang diselesaikan oleh orang atau organisasi di luar pekerjaan atau perusahaan mereka, yang hasilnya digunakan untuk kebutuhan mereka sendiri atau pihak lain. Bangunan yang dibangun di bawah KMS diharuskan memiliki struktur utama yang terbuat dari bahan seperti baja, beton, batu bata, kayu, dan sejenisnya, dan harus digunakan untuk tujuan komersial atau perumahan.

Selain itu, luas bangunan minimum 200 meter persegi adalah salah satu faktor yang menentukan apakah sebuah bangunan masuk ke dalam kategori KMS. Konstruksi tidak dikenakan PPN KMS jika tidak mencapai wilayah ini. Selama ada jeda dua tahun antar fase, konstruksi dapat diselesaikan secara bertahap. Konstruksi dianggap sebagai proyek yang berbeda jika ada jeda lebih dari dua tahun antar fase.

Dasar Penghitungan PPN KMS

Tarif PPN untuk KMS ditentukan dengan menggunakan “jumlah tertentu,” yang merupakan hasil perkalian antara 20% dengan tarif PPN umum yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN, sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) PMK No. 61/2022. Biaya pendirian bangunan, dikurangi dengan biaya pembelian tanah, menjadi dasar pengenaan pajak PPN atas KMS. Tarif PPN KMS saat ini adalah 2,2%, yang merupakan hasil kali dari 20% dan tarif PPN umum 11%. Pada saat tarif PPN naik menjadi 12% du tahun 2025, tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri juga akan mengalami peningkatan menjadi 2,4%. Kenaikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan menyelaraskan peraturan perpajakan.

Baca Juga: Benarkah Insentif Pajak Mengalami Penurunan dalam Rancangan APBN 2025?

Kewajiban Pajak untuk KMS

Entitas yang melakukan kegiatan tersebut memikul tanggung jawab untuk menghitung, mengumpulkan, dan meneruskan pajak yang relevan terkait dengan kegiatan membangun sendiri. Wajib pajak orang pribadi umumnya akan menggunakan KMS untuk membayar PPN. Ini tidak sama dengan PPN, yang biasanya dinilai selama transaksi bisnis penjual-ke-pembeli. Jika orang atau organisasi tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), mereka harus mencatat pembayaran PPN dalam SPT Masa PPN setelah pajak disetor. Sebaliknya, jika tidak, mereka dianggap telah melaporkan setelah PPN disetorkan.

Kondisi di mana PPN KMS harus dibayar juga diuraikan dengan jelas dalam peraturan. Batas waktu penyetoran PPN adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya periode pajak. Jadi, jika pembangunan dimulai pada bulan Januari, PPN harus dibayarkan paling lambat tanggal 15 Februari.

Dampak Kenaikan Tarif PPN KMS

Biaya konstruksi yang dikeluarkan oleh individu atau bisnis untuk tujuan di luar operasi komersial mereka akan terpengaruh oleh kenaikan tarif PPN KMS menjadi 2,4%. Meskipun kenaikan biaya ini mungkin tidak terlalu besar, namun dalam skala yang lebih besar, biaya tambahan ini bisa sangat merugikan pihak-pihak yang sedang mengerjakan proyek-proyek konstruksi pribadi. Dengan UU HPP, pemerintah berharap dapat meningkatkan pendapatan pajak dan merampingkan peraturan pajak, dan modifikasi ini dianggap sesuai dengan tujuan tersebut.

Sangat penting bagi masyarakat umum untuk memahami bahwa kenaikan ini terbatas pada proyek-proyek yang memenuhi persyaratan KMS, yang meliputi bangunan tertentu dan luas bangunan minimum 200 meter persegi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Ekonomi digital telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, di mana transaksi bisnis dan perdagangan tidak lagi terbatas oleh batas geografis. Berbagai inovasi teknologi seperti e-commerce, layanan digital, platform streaming, dan aplikasi berbasis internet telah mendominasi berbagai sektor ekonomi global. Namun, dengan perkembangan ini, muncul pula tantangan baru dalam hal pengaturan pajak. Pemerintah di seluruh dunia berusaha untuk menyesuaikan kebijakan pajak dengan realitas ekonomi digital yang terus berkembang.

Definisi Ekonomi Digital

Ekonomi digital merujuk pada kegiatan ekonomi yang terutama didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Di dalamnya termasuk perusahaan teknologi global seperti Google, Amazon, Facebook, dan Netflix, serta layanan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lainnya. Banyak dari perusahaan ini menghasilkan keuntungan signifikan dari pengguna di berbagai negara tanpa memiliki kehadiran fisik di negara-negara tersebut. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikan aturan pajak tradisional yang biasanya didasarkan pada lokasi fisik perusahaan.

Tantangan Pajak dalam Ekonomi Digital

Salah satu tantangan utama dalam memajaki ekonomi digital adalah masalah nexus, yaitu syarat di mana sebuah negara dapat mengenakan pajak kepada perusahaan yang beroperasi di yurisdiksinya. Pada bisnis tradisional, kehadiran fisik perusahaan di suatu negara menjadi dasar untuk memungut pajak.

Namun, dalam ekonomi digital, banyak perusahaan yang beroperasi secara lintas batas tanpa memiliki kantor fisik atau staf di negara tersebut, tetapi tetap mendapatkan pendapatan yang besar dari para konsumen di sana. Hal ini membuat penerapan aturan pajak tradisional menjadi kurang relevan.

Selain itu, ada masalah profit shifting, di mana perusahaan multinasional menggunakan celah hukum untuk memindahkan keuntungan mereka ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, atau bahkan ke surga pajak (tax havens). Praktik ini seringkali dilakukan melalui struktur perusahaan yang rumit, sehingga mengurangi potensi pendapatan pajak negara di mana keuntungan tersebut sebenarnya dihasilkan.

Upaya Global dalam Mengatasi Tantangan

Beberapa organisasi internasional seperti OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) telah berusaha untuk menyusun kerangka kerja baru yang lebih sesuai dengan karakteristik ekonomi digital. Salah satu inisiatif penting adalah Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang bertujuan untuk mencegah perusahaan multinasional memanfaatkan celah dalam sistem pajak internasional untuk mengurangi beban pajak mereka.

Baca Juga: Strategi Perencanaan Pajak untuk Perusahaan di Tahun 2024

Salah satu langkah yang diambil dalam inisiatif BEPS adalah penerapan digital services tax (DST), yang merupakan pajak yang dikenakan pada pendapatan yang dihasilkan oleh layanan digital di suatu negara, meskipun perusahaan penyedia layanan tidak memiliki kehadiran fisik di negara tersebut. Beberapa negara, termasuk Prancis, Inggris, dan India, telah mengadopsi DST ini.

Tantangan di Indonesia

Di Indonesia, pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa perusahaan digital yang beroperasi di negara ini membayar pajak sesuai dengan pendapatan yang mereka hasilkan. Salah satu kebijakan penting adalah penerapan pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), yang mulai diberlakukan pada tahun 2020.

PMSE mengharuskan perusahaan-perusahaan digital internasional seperti Netflix, Spotify, dan Zoom untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pelanggan mereka di Indonesia. Meski demikian, penerapan pajak di sektor ekonomi digital ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah bagaimana mengukur pendapatan secara akurat dari perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia, serta tantangan dalam memastikan kepatuhan pajak dari perusahaan teknologi yang berbasis di luar negeri.

Peluang dan Masa Depan

Penerapan pajak dalam ekonomi digital membuka peluang bagi negara untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor yang berkembang pesat. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menciptakan keadilan pajak, di mana perusahaan digital besar yang menikmati pasar global turut berkontribusi pada pendapatan negara di mana mereka memperoleh keuntungan. Namun, regulasi pajak ekonomi digital juga harus dirancang dengan cermat agar tidak menghambat inovasi dan pertumbuhan sektor ini. Kolaborasi internasional dan kesepakatan global menjadi kunci untuk menciptakan sistem pajak yang adil, efektif, dan berkelanjutan di era ekonomi digital.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Sebagai seseorang yang bercita-cita bekerja pada perusahaan, pastinya saat ini akan dilihat dari seberapa banyak calon pekerja menguasai bidang-bidang tertentu. Salah satu bidang yang wajib dikuasai adalah perpajakan. Anda bisa mengikuti brevet pajak untuk menguasai kebijakan-kebijakan pajak. Bahkan nantinya Anda juga akan memperoleh sertifikat brevet pajak setelah mengikutinya. Sehingga, tentu saja lebih baik untuk tidak ketinggalan berita perpajakan saat ini. Pemerintah Indonesia berniat untuk menurunkan nilai subsidi pajak yang ditanggung pemerintah (DTP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Insentif pajak yang dicanangkan adalah sejumlah Rp8,2 triliun, yang mana lebih rendah dari insentif yang dialokasikan di tahun 2024, yaitu Rp8,31 triliun. Pemotongan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi fiskal sambil terus membantu beberapa sektor ekonomi yang penting secara strategis. Strategi ini, yang memberikan keuntungan pajak kepada industri dengan potensi signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional, diadopsi dengan tujuan untuk menyesuaikan kebutuhan belanja negara.

Penekanan Pemerintah pada Sektor Industri Utama

Pemerintah berharap keringanan pajak ini akan terus memberikan dampak yang sebesar-besarnya, terutama dalam meningkatkan investasi dan daya saing sektor industri. Beberapa industri tertentu diberikan preferensi dalam pemberian subsidi pajak karena dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Seperti halnya subsidi diberikan untuk mendorong penerbitan obligasi valas atau valuta asing, yang bisa membantu pendanaan berbagai proyek penting. Pemerintah menawarkan insentif keuangan dalam bentuk Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) untuk industri panas bumi dan penjualan surat utang pemerintah di pasar luar negeri sebagai bagian dari upaya untuk mendorong energi terbarukan.

Pengurangan Insentif: Mendukung Optimalisasi atau Efisiensi Fiskal?

Walaupun jumlah insentif pajak telah dikurangi, pemerintah masih yakin bahwa insentif yang ditawarkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di berbagai bidang yang diprioritaskan. Insentif-insentif ini akan diberikan secara hati-hati, menurut Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dalam sebuah diskusi dengan Badan Anggaran DPR. Memastikan bahwa subsidi benar-benar memberikan dampak yang besar pada ekspansi sektor-sektor strategis adalah tujuan utamanya.

Upaya Pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara tanggung jawab fiskal dan pengelolaan anggaran negara yang efektif dianggap mencakup penurunan subsidi pajak. Subsidi ini diantisipasi akan lebih berhasil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena akan lebih terkonsentrasi pada sektor-sektor prioritas.

Baca Juga: Penting NPWP Bagi Atlet yang Akan Ikuti PON! Jangan Sampai Gagal Proses Administrasi

Manfaat Pajak yang Termasuk dalam Subsidi Non-Energi

Subsidi pajak pemerintah digolongkan menjadi subsidi non-energi, dengan total alokasi anggaran dengan total R104 triliun dalam Rancangan APBN 2025. Realisasi subsidi non-energi ini meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dari Rp87,39 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp105,29 triliun pada tahun fiskal 2023. Diperkirakan jumlah subsidi ini akan mencapai Rp121,09 triliun pada tahun 2024. Kenaikan pajak dan subsidi non-energi lainnya menunjukkan dedikasi pemerintah untuk memperkuat sektor-sektor manufaktur utama dengan tetap menjaga tanggung jawab fiskal. Namun, pemerintah terus menyesuaikan berbagai hal agar subsidi benar-benar membantu dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi.

Peraturan yang Mengatur Manfaat Pajak Panas Bumi

Industri panas bumi merupakan salah satu bidang yang mendapat banyak perhatian dari program subsidi pajak. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.011/2013 mengatur subsidi pajak di industri ini dan menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) untuk eksplorasi panas bumi digunakan untuk produksi listrik. Sesuai dengan peraturan tersebut, 34% dari pendapatan bersih perusahaan yang beroperasi di sektor panas bumi dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk menjaga iklim investasi yang menguntungkan bagi mereka yang tertarik pada pengembangan sumber daya panas bumi sekaligus memastikan pemerataan regional. Selain itu, strategi ini juga mendukung janji Indonesia untuk memperluas bauran energi negara dengan memasukkan lebih banyak energi terbarukan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Perencanaan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap profitabilitas dan kelangsungan bisnis. Dengan peraturan perpajakan yang terus berkembang, khususnya di tahun 2024, penting bagi perusahaan untuk memiliki strategi perencanaan pajak yang efisien dan sesuai dengan ketentuan hukum. Melalui strategi ini, perusahaan dapat meminimalkan beban pajak secara legal, meningkatkan efisiensi pajak, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Kursus pajak merupakan langkah penting dalam strategi perencanaan pajak, karena memberikan pemahaman mendalam tentang aturan perpajakan terbaru, teknik optimasi pajak, serta cara memanfaatkan insentif yang tersedia secara legal. Melalui kursus ini, peserta dapat memperbarui pengetahuan tentang regulasi pajak, meningkatkan kemampuan dalam melakukan perhitungan pajak yang tepat, dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan mengikuti kursus pajak, profesional pajak dan manajemen perusahaan dapat mengelola kewajiban pajak secara lebih efisien dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku.

Mengapa Perencanaan Pajak Penting?

Perencanaan pajak bukan sekadar upaya untuk mengurangi beban pajak. Ini adalah proses strategis yang melibatkan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan dan penerapan kebijakan pajak yang tepat untuk mencapai efisiensi fiskal. Perusahaan yang tidak memiliki perencanaan pajak yang baik berisiko menghadapi pembayaran pajak yang lebih tinggi dari seharusnya atau bahkan terkena sanksi akibat ketidakpatuhan terhadap aturan perpajakan.

Selain itu, dengan peraturan perpajakan yang berubah-ubah, khususnya di Indonesia, perencanaan pajak dapat membantu perusahaan untuk beradaptasi dengan kebijakan baru dan memanfaatkan insentif yang ditawarkan oleh pemerintah. Tahun 2024 diperkirakan akan menghadirkan sejumlah kebijakan perpajakan baru, termasuk di sektor pajak digital dan pajak lingkungan, yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menyusun strategi pajak mereka.

Langkah-Langkah dalam Strategi Perencanaan Pajak

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil perusahaan dalam menyusun strategi perencanaan pajak yang efektif di tahun 2024:

Pahami Peraturan Pajak Terbaru

Perubahan regulasi pajak di tahun 2024 dapat berdampak langsung pada kewajiban perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru terkait undang-undang pajak dan kebijakan pemerintah. Misalnya, adanya kebijakan baru terkait pajak karbon atau pajak digital dapat mempengaruhi perhitungan pajak bagi perusahaan yang bergerak di sektor teknologi atau manufaktur. Konsultasi dengan konsultan pajak atau profesional yang memahami regulasi pajak terbaru juga sangat disarankan.

Manfaatkan Insentif dan Keringanan Pajak

Pemerintah Indonesia sering memberikan insentif pajak bagi perusahaan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Di tahun 2024, perusahaan perlu lebih cermat dalam memanfaatkan insentif ini, seperti potongan pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), investasi di sektor tertentu, atau penggunaan energi terbarukan. Memaksimalkan insentif pajak yang tersedia dapat secara signifikan mengurangi beban pajak perusahaan dan meningkatkan arus kas.

Optimalkan Struktur Perusahaan

Mengelola struktur perusahaan dengan baik merupakan bagian penting dari strategi perencanaan pajak. Beberapa perusahaan mungkin dapat memperoleh keuntungan dengan mendirikan entitas anak perusahaan atau cabang di wilayah yang memiliki beban pajak lebih rendah. Selain itu, perusahaan juga dapat mempertimbangkan opsi seperti merger, akuisisi, atau restrukturisasi aset untuk mengurangi kewajiban pajak. Perusahaan multinasional juga perlu mempertimbangkan ketentuan pajak internasional, seperti perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang dimiliki Indonesia dengan negara lain. Dengan memanfaatkan P3B ini, perusahaan dapat mengurangi pajak yang harus dibayar di beberapa yurisdiksi.

Baca Juga: Pajak Penghasilan (PPh) untuk Warga Negara Asing di Indonesia

Kelola Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan Baik

Pajak penghasilan (PPh) badan merupakan salah satu komponen utama dalam perpajakan perusahaan. Untuk tahun 2024, perusahaan harus memastikan bahwa perhitungan PPh badan dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melakukan estimasi pajak dengan benar dan membayar pajak tepat waktu dapat menghindari denda dan sanksi. Selain itu, perusahaan dapat mengevaluasi kembali pos-pos biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, seperti biaya operasional, gaji karyawan, atau bunga pinjaman. Pengurangan ini dapat mengurangi dasar pengenaan pajak dan, pada akhirnya, menurunkan total pajak yang harus dibayar.

Lakukan Transfer Pricing dengan Transparan

Bagi perusahaan yang memiliki afiliasi atau cabang di luar negeri, transfer pricing adalah isu penting yang harus dikelola dengan baik. Transfer pricing mengacu pada penentuan harga dalam transaksi antar perusahaan afiliasi. Perusahaan harus memastikan bahwa harga transfer yang ditetapkan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle), sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan internasional. Pengaturan transfer pricing yang tidak tepat dapat memicu audit pajak atau sengketa dengan otoritas pajak, yang dapat berujung pada penyesuaian pajak yang signifikan. Oleh karena itu, memiliki dokumentasi yang lengkap dan transparan sangat penting untuk menghindari masalah ini.

Audit Internal dan Konsultasi Pajak

Melakukan audit pajak internal secara berkala sangat disarankan untuk memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan telah dipenuhi dan tidak ada kesalahan dalam pelaporan pajak. Perusahaan juga bisa bekerja sama dengan konsultan pajak untuk memastikan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan terbaru dan memanfaatkan semua peluang penghematan pajak yang tersedia.

Tantangan Perencanaan Pajak di Tahun 2024

Meskipun perencanaan pajak menawarkan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi di tahun 2024. Perubahan regulasi yang cepat, ketidakpastian ekonomi, dan meningkatnya pengawasan oleh otoritas pajak merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam strategi pajak dan konsultasi dengan profesional di bidang perpajakan menjadi semakin penting.

Strategi perencanaan pajak yang efektif adalah kunci untuk meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan efisiensi fiskal bagi perusahaan di tahun 2024. Dengan mengikuti perubahan peraturan pajak, memanfaatkan insentif yang ada, mengoptimalkan struktur perusahaan, serta mengelola transfer pricing dengan baik, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap hukum sambil tetap menjaga profitabilitas. Konsultasi dengan konsultan pajak profesional dan audit internal secara berkala juga sangat disarankan untuk mencapai hasil perencanaan pajak yang optimal.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak sangat penting untuk membantu Anda menguasai pengetahuan seputar kebijakan pajak. Sebab, pelatihan pajak ini akan memberikan Anda segudang materi peraturan perundang-undangan pajak. Tentu juga tidak kalah penting untuk mengetahui berita perpajakan yang sedang hangat diperbincangkan. YouTuber terkenal Saaih Halilintar, yang memiliki lebih dari 12 juta pelanggan, menjadi terkenal setelah ia didiskualifikasi dari Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024.

Saaih awalnya diharapkan untuk bertanding di cabang olahraga golf untuk Provinsi Banten pada ajang olahraga empat tahunan tersebut, tetapi ia akhirnya tidak bisa tampil karena masalah administrasi, khususnya dengan keakuratan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Saaih sebenarnya menegaskan bahwa ia telah berhasil melewati proses seleksi dan mendapatkan poin terbanyak dari semua atlet golf dari Banten.

Masalah Administrasi yang Menghalangi

Meski telah menjalani proses seleksi yang cukup sulit dan berhasil lolos, Saaih terpaksa menolak kesempatan baik ini karena masalah administrasi. Tanpa menyinggung masalah administrasi secara langsung, ia hanya menekankan pada kerja keras yang telah ia lakukan selama masa persiapan. Namun, Paulus Rudy, salah satu pihak yang turut serta dalam penyelenggaraan PON, mengklarifikasi bahwa para atlet harus memenuhi syarat administratif seperti BPJS, NPWP, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk bisa bertanding di PON.

Sayangnya, Saaih belum menyelesaikan NPWP atau dokumen administrasi lainnya yang diperlukan hingga akhir Juli 2024. Ia bahkan sempat meminta untuk dapat menggunakan NPWP orang tuanya sebagai pengganti NPWP miliknya, namun ditolak. Paulus Rudy mengatakan bahwa, pada awal Agustus 2024, setelah batas waktu penyerahan dokumen telah lewat, keputusan untuk tidak meloloskan Saaih diambil dengan alasan administrasi. Kurangnya kelengkapan administrasi ini menjadi penyebab utama kegagalannya, terlepas dari kemampuan dan prestasinya.

Pentingnya NPWP bagi Atlet

Kasus Saaih Halilintar menyoroti pentingnya kelengkapan administrasi seperti NPWP, terutama dalam proses formal seperti PON. Bagi para atlet, memiliki NPWP lebih dari sekadar formalitas. Sama halnya dengan profesi lainnya, atlet yang memenuhi syarat untuk menjadi wajib pajak harus memiliki NPWP. Hal ini diperlukan agar mereka dapat mematuhi peraturan yang berlaku dan memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka.

Atlet profesional sering kali mendapatkan uang dari dukungan, kesepakatan sponsor, dan hadiah pertandingan, di antara sumber-sumber lainnya. Sesuai dengan persyaratan saat ini, semua sumber pendapatan ini perlu dicatat dan dikenakan pajak penghasilan. Seorang atlet akan mengalami kesulitan dalam hal administrasi resmi dan mungkin memiliki risiko yang lebih tinggi sehubungan dengan kewajiban pajak mereka jika tidak memiliki NPWP.

Baca Juga: Rekrutmen Relawan Pajak Tahun 2025 Dibuka, Bagaimana Prosedur Pendaftarannya?

Bahaya Tidak Memiliki NPWP bagi Olahragawan

Selain implikasi yang telah disebutkan sebelumnya, ada banyak dampak negatif dari tidak memiliki NPWP. Seseorang yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi dalam konteks perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tarif pajak penghasilan untuk orang yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% di bawah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Selain itu, seperti yang ditemukan oleh Saaih Halilintar, para atlet mungkin akan kesulitan untuk mengikuti berbagai acara formal jika NPWP mereka tidak lengkap. Ketidakmampuan atlet untuk berkompetisi, meskipun memenuhi syarat, terutama disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen ini di ajang seperti PON, di mana administrasi memainkan peran penting.

Prosedur Pengajuan NPWP

Dengan menggunakan portal DJP Online, pengajuan NPWP untuk atlet dan masyarakat umum dapat dilakukan dengan mudah. Agar pengajuan online dapat diterima dan NPWP dapat diberikan, ada beberapa tahapan penting yang harus dilakukan dengan cermat. Berikut ini adalah proses utama dalam pengajuan NPWP online:

• Mendaftarkan Akun
• Konfirmasi Email
• Lengkapi Formulir Pendaftaran Akun
• Akses akun Anda di EREG
• Penyerahan NPWP
• Mengunggah Dokumen
• Pengajuan Aplikasi
• Tanda terima NPWP elektronik

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Indonesia, dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat dan potensi bisnis yang besar, menjadi salah satu tujuan utama bagi banyak warga negara asing (WNA) untuk bekerja atau berinvestasi. Namun, sebelum memutuskan untuk menetap dan beraktivitas di Indonesia, para WNA perlu memahami kewajiban perpajakan mereka, terutama terkait Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan bagi WNA diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan berbagai peraturan lain yang memberikan pedoman jelas tentang bagaimana penghasilan mereka akan dikenai pajak oleh pemerintah Indonesia.

Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap warga negara asing (WNA) di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan pentingnya pemahaman yang diperoleh melalui pelatihan brevet pajak, di mana pelatihan ini memberikan pengetahuan mendalam tentang aturan perpajakan lokal, termasuk perbedaan status subjek pajak dan tarif pajak yang berlaku bagi WNA. Brevet pajak membantu para profesional pajak, konsultan, maupun WNA sendiri dalam memahami kewajiban perpajakan mereka di Indonesia, serta cara memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang dimiliki Indonesia dengan berbagai negara, sehingga dapat memastikan kepatuhan pajak yang optimal dan menghindari risiko sanksi hukum yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan atau kesalahan dalam pelaporan pajak.

Secara umum, kewajiban pajak bagi WNA di Indonesia bergantung pada status kependudukan pajak mereka. Dalam sistem perpajakan Indonesia, seseorang dapat dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri. Kategori ini ditentukan berdasarkan lama tinggal seseorang di Indonesia dan sumber penghasilannya. WNA yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang menetap dengan niat tinggal secara permanen, akan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri. Artinya, mereka dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang mereka peroleh, baik di Indonesia maupun dari luar negeri.

Bagi WNA yang dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri, seluruh penghasilan mereka, termasuk gaji, bonus, komisi, bunga, dividen, royalti, serta penghasilan lain dari seluruh dunia, akan dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia. Tarif pajak yang berlaku adalah tarif progresif, dengan tarif tertinggi saat ini mencapai 30% untuk penghasilan kena pajak yang melebihi jumlah tertentu. Hal ini berarti semakin tinggi penghasilan seorang WNA, semakin besar persentase pajak yang harus dibayarkan.

Di sisi lain, WNA yang tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan akan dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Penghasilan ini meliputi gaji yang diterima dari pekerjaan yang dilakukan di Indonesia, penghasilan dari bisnis atau investasi di Indonesia, serta pendapatan lain yang dihasilkan di wilayah hukum Indonesia. Tarif pajak untuk subjek pajak luar negeri biasanya berbentuk tarif pajak final, dengan besaran yang bervariasi tergantung pada jenis penghasilan yang diterima.

Perlu dicatat bahwa Indonesia memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan banyak negara. Perjanjian ini bertujuan untuk mencegah pajak berganda atas penghasilan yang sama, yang bisa terjadi jika WNA juga dikenai pajak di negara asal mereka atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia. Dalam hal ini, WNA dapat memanfaatkan perjanjian P3B untuk mengurangi beban pajak mereka dengan mengajukan Surat Keterangan Domisili (SKD) dari negara asal mereka. Dengan SKD yang valid, WNA mungkin dapat dikenakan tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan mendapatkan pembebasan pajak atas penghasilan tertentu.

Baca Juga: Konsep Territorial Income dalam Perpajakan Orang Pribadi

Selain itu, Indonesia juga memberlakukan kebijakan terkait pajak bagi WNA yang memiliki status sebagai eksekutif, pekerja profesional, atau ahli asing yang dipekerjakan di sektor tertentu. Kebijakan ini memungkinkan pengurangan atau pengecualian pajak dalam beberapa situasi, terutama jika mereka bekerja dalam proyek-proyek yang dianggap penting oleh pemerintah Indonesia. Namun, untuk memanfaatkan kebijakan ini, WNA harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas pajak Indonesia.

WNA yang ingin mematuhi kewajiban perpajakan mereka di Indonesia harus melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di kantor pajak setempat. NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk semua keperluan administrasi perpajakan. Dengan memiliki NPWP, WNA dapat melaporkan penghasilan mereka dan mengajukan pengembalian pajak, jika ada. Kegagalan untuk memiliki NPWP atau melaporkan pajak dengan benar dapat mengakibatkan sanksi administratif dan denda.

Bagi WNA yang bekerja atau berinvestasi di Indonesia, penting untuk memahami kewajiban perpajakan mereka dan mematuhi peraturan yang berlaku. Mengabaikan kewajiban pajak tidak hanya dapat merugikan finansial, tetapi juga dapat menyebabkan masalah hukum. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu berkonsultasi dengan konsultan pajak yang berpengalaman atau profesional yang memahami peraturan pajak di Indonesia. Konsultan pajak dapat membantu memastikan bahwa seluruh kewajiban pajak dipenuhi dengan benar, serta memberikan saran tentang cara meminimalkan beban pajak melalui penggunaan perjanjian penghindaran pajak berganda dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Pada akhirnya, memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan merupakan langkah penting bagi WNA yang ingin menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia secara legal dan aman. Dengan pengetahuan yang cukup tentang peraturan perpajakan dan bantuan dari profesional yang kompeten, WNA dapat memastikan bahwa mereka mematuhi semua aturan yang berlaku sambil mengoptimalkan manfaat dari sistem perpajakan yang ada. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak dapat menjadi batu loncatan awal terbaik bagi Anda yang ingin berkarir di dunia perpajakan. Sebab, training pajak akan memberikan Anda segudang materi kebijakan perpajakan agar Anda lebih siap bekerja di bidang perpajakan. Selain itu, tidak ada salahnya bagi Anda mengikuti yang namanya relawan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri dalam program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) tahun 2025. Pendaftaran dibuka hingga 30 September 2024. Program seperti ini tujuannya adalah untuk memberikan edukasi dan membantu masyarakat dalam hal perpajakan, bahkan juga membantu mereka memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kanwil DJP Jawa Timur telah memberikan penjelasan secara rinci kepada para peminat mengenai enam prosedur bisnis yang harus dilakukan selama masa pendaftaran melalui sesi sharing terkait proses perekrutan.

Tahapan Rekrutmen Relawan Pajak Tahun 2025

Program ini dimulai dengan peluncuran dan publikasi, di mana universitas, KPP, dan DJP membagikan informasi mengenai program ini melalui website, Instagram, YouTube, dan media lainnya.  Setelah informasi ini tersebar, masyarakat dapat mendaftar secara online di situs resmi edukasi.pajak.go.id/renjani. Batas waktu pendaftaran adalah 30 September 2024. Setelah itu, calon relawan harus mengirimkan esai dan video perkenalan yang menguraikan alasan mereka ingin menjadi bagian dari program Renjani sebagai bagian dari proses seleksi. Dalam kasus tertentu, wawancara dilakukan sebagai bagian dari proses seleksi oleh pusat-pusat pajak dan perguruan tinggi.

Relawan potensial yang berhasil lolos seleksi akan mendapatkan pelatihan dari universitas, pusat pelayanan pajak, KPP Pratama, atau KPP antara tanggal 1 Oktober 2024 hingga 27 November 2024. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan informasi dan kemampuan yang dibutuhkan oleh para peserta untuk membantu masyarakat dalam hal perpajakan. Peserta yang berhasil menjadi relawan akan diumumkan oleh DJP pada saat uji coba dan peresmian. Tanggal peresmian ditetapkan pada bulan Desember 2024. Relawan yang baru diangkat akan ditempatkan di berbagai lokasi, seperti KPP Pratama, KP2KP, atau pusat-pusat pelayanan pajak di wilayah DJP yang ditunjuk.

Cara Mendaftar Secara Teknis Program Relawan Pajak

Petunjuk teknis pendaftaran sebagai relawan pajak dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Relawan Pajak sebagai berikut:

• Lanjutkan ke Halaman Pendaftaran: Calon relawan wajib mengunjungi laman renjani di edukasi.pajak.go.id. Untuk memulai proses pendaftaran, Anda perlu menuju bagian halaman pendaftaran tersebut.

Baca Juga: Semakin Paham Pajak dengan Pahami Objek Pajak Baru atas Barang dan Jasa

• Mengisi Formulir Pendaftaran: Calon relawan harus mengisi formulir pendaftaran dengan data diri setelah mengunjungi laman pendaftaran. Setiap kolom yang ditandai dengan tanda bintang (*) harus diisi dengan akurat dan lengkap. Calon relawan juga harus memberikan tautan ke esai yang menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan atau video yang berfungsi sebagai pengantar.
• Pilih “Kirim”: Setelah semua informasi dimasukkan dengan lengkap, tekan tombol kirim. Kemudian, Anda akan mendapatkan email bukti pendaftaran yang dikirimkan secara langsung ke alamat email tertera.
• Konfirmasi Pendaftaran: Kandidat untuk posisi relawan akan mendapatkan email untuk mengkonfirmasi pendaftaran mereka. Calon relawan harus menggunakan tautan aktivasi yang disediakan dalam email untuk mengatur ulang kata sandi mereka setelah menerimanya. Setelah menerima email, Anda memiliki waktu satu jam untuk mengatur ulang kata sandi.
• Masuk ke Akun Relawan Pajak Anda: Calon relawan dapat menggunakan kata sandi yang baru dibuat untuk masuk ke halaman manajemen relawan pajak setelah berhasil mengganti kata sandi.

Panduan Pelatihan untuk Calon Relawan Pajak

Setelah dinyatakan lolos seleksi, calon relawan akan mengikuti pelatihan yang disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh DJP, sesuai dengan Petunjuk Teknis Relawan Pajak. Calon relawan wajib mengikuti seluruh pelatihan yang dapat diakses melalui sistem DJP Learning. Anda akan lebih siap menjadi relawan pajak apabila telah memiliki segudang pengetahuan dari dari Training pajak. Materi-materi tersebut mencakup berbagai topik yang terkait dengan tanggung jawab utama seorang sukarelawan pajak, termasuk Business Development Service (BDS), penyebaran informasi perpajakan, dan bantuan dalam pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT).

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Konsep territorial income dalam perpajakan orang pribadi merujuk pada sistem pajak yang mengenakan pajak hanya atas penghasilan yang diperoleh dari dalam wilayah atau yurisdiksi tertentu. Dalam sistem ini, pendapatan yang dihasilkan di luar negeri tidak dikenakan pajak oleh negara tempat wajib pajak tinggal, kecuali penghasilan tersebut dibawa kembali ke negara tersebut. Sistem ini berbeda dengan konsep worldwide income, di mana seluruh penghasilan individu, baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri, dikenakan pajak oleh negara domisili mereka.

Negara-negara yang menerapkan konsep territorial income dalam perpajakan memiliki pendekatan yang lebih terbatas dalam menentukan apa yang dikenakan pajak. Di bawah sistem ini, hanya penghasilan yang dihasilkan di dalam negeri atau wilayah yurisdiksi tersebut yang menjadi dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh, jika seseorang tinggal di negara yang menggunakan sistem territorial income dan menghasilkan pendapatan dari sumber di luar negeri, maka penghasilan tersebut umumnya tidak dikenai pajak di negara tempat tinggalnya. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi individu yang memiliki penghasilan dari luar negeri, karena mereka dapat menghindari pajak ganda atas pendapatan yang sama.

Konsep territorial income sering kali diterapkan di negara-negara dengan tujuan untuk menarik modal asing dan tenaga kerja berbakat, serta mempromosikan investasi. Negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Malaysia menerapkan sistem pajak ini untuk menarik para ekspatriat dan investor asing, dengan memberikan insentif berupa keringanan pajak atas pendapatan yang dihasilkan dari luar negeri. Dengan tidak mengenakan pajak atas pendapatan luar negeri, negara-negara ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi investor dan pekerja asing, sehingga meningkatkan daya saing ekonomi mereka.

Meskipun konsep territorial income tampak menguntungkan bagi individu yang memiliki pendapatan dari luar negeri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satu aspek penting adalah definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai “penghasilan dalam negeri” dan “penghasilan luar negeri.” Setiap negara memiliki aturan dan kriteria yang berbeda untuk menentukan sumber penghasilan.

Sebagai contoh, suatu negara mungkin menganggap penghasilan sebagai “penghasilan dalam negeri” jika penghasilan tersebut berasal dari pekerjaan atau jasa yang dilakukan di negara tersebut, terlepas dari di mana pembayaran dilakukan. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami bagaimana negara mereka mendefinisikan dan mengklasifikasikan sumber penghasilan untuk memastikan kepatuhan pajak yang tepat.

Konsep territorial income juga memiliki beberapa implikasi dalam konteks perjanjian pajak internasional. Banyak negara memiliki perjanjian pajak bilateral untuk menghindari pajak berganda dan mencegah penghindaran pajak. Dalam konteks ini, negara-negara yang menerapkan sistem territorial income mungkin memiliki ketentuan khusus dalam perjanjian tersebut yang mengatur bagaimana pendapatan yang dihasilkan dari luar negeri harus diperlakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari berbagai yurisdiksi.

Baca Juga: Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Para Pebisnis dengan Adanya Training Pajak

Keuntungan lain dari penerapan sistem territorial income adalah mendorong individu dan perusahaan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam ekonomi global. Bagi individu yang sering melakukan perjalanan internasional atau memiliki bisnis di beberapa negara, sistem ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengatur keuangan mereka tanpa khawatir dikenakan pajak ganda. Selain itu, sistem ini juga dapat mengurangi beban administratif bagi pemerintah dalam hal penegakan pajak, karena mereka hanya perlu fokus pada pendapatan yang dihasilkan di dalam negeri.

Namun, ada pula kritik terhadap konsep territorial income, terutama dari sudut pandang keadilan dan kesetaraan. Para kritikus berpendapat bahwa sistem ini dapat memberikan keuntungan tidak proporsional kepada individu yang memiliki kemampuan untuk mengalihkan pendapatan mereka ke luar negeri, sehingga menghindari pembayaran pajak yang seharusnya di negara asal mereka. Ini dapat menciptakan ketidakadilan bagi mereka yang pendapatannya sepenuhnya dihasilkan di dalam negeri, terutama bagi wajib pajak yang lebih kecil dan tidak memiliki akses ke strategi perencanaan pajak internasional yang kompleks.

Selain itu, penerapan sistem territorial income dapat memunculkan risiko kebijakan kompetisi pajak antarnegara. Negara-negara yang menerapkan sistem ini mungkin terlibat dalam persaingan untuk menarik investor dan tenaga kerja asing dengan menawarkan tarif pajak yang lebih rendah atau insentif pajak lainnya. Hal ini dapat memicu race to the bottom, di mana negara-negara saling berlomba untuk menurunkan tarif pajak mereka, yang pada akhirnya dapat merugikan pendapatan pajak global dan kapasitas negara untuk menyediakan layanan publik yang memadai.

Kesimpulannya, konsep territorial income dalam perpajakan orang pribadi menawarkan pendekatan yang berbeda dari sistem worldwide income dengan memberikan keringanan pajak bagi penghasilan yang dihasilkan di luar negeri. Meskipun menawarkan berbagai keuntungan, seperti menarik modal asing dan meningkatkan daya saing ekonomi, sistem ini juga menghadapi kritik terkait potensi ketidakadilan dan risiko kompetisi pajak antarnegara. Dalam penerapannya, penting bagi setiap negara untuk mempertimbangkan keseimbangan antara insentif untuk pertumbuhan ekonomi dan keadilan dalam sistem perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Bagi Anda yang tertarik untuk berkarir di bidang perpajakan, mengikuti program perpajakan seperti kursus pajak akan sangat bermanfaat. Karena dengan mengikuti kelas pajak seperti kursus pajak ini, Anda akan mendapatkan pengetahuan mengenai berbagai macam undang-undang dan peraturan perpajakan. Jika Anda memilih untuk bekerja di industri perpajakan, Anda harus mengetahui atau setidaknya memahami undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik yang baru saja diberlakukan maupun yang sudah lama berlaku.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT): Apa itu?

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah salah satu jenis pajak yang baru saja diimplementasikan oleh pemerintah akhir-akhir ini. Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan salah satu bentuk jenis perpajakan baru yang telah tercantum dalam UU HKPD. Pajak hiburan, pajak hotel, pajak parkir, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan adalah lima kategori pajak daerah yang digabungkan untuk membentuk pajak ini. Pajak-pajak ini pada awalnya dikategorikan sebagai pajak konsumsi.

Untuk Apa Pajak Barang dan Jasa Tertentu Diberlakukan?

Pajak Barang dan Jasa Tertentu diterapkan pada berbagai produk dan jasa tertentu yang dijadikan objek pajak. Ini termasuk:

• Minuman dan/atau Makanan Tujuan dari PBJT adalah untuk mendistribusikan atau menjual makanan dan minuman. Tempat-tempat seperti ini memasok makanan dan minuman yang dimaksud.
• Restoran yang mempergunakan meja, kursi, dan peralatan makan maupun minum untuk menyediakan jasa pelayanan atas makanan dan minuman.
• Katering atau penyedia layanan makanan adalah mereka yang menangani persiapan makanan dari bahan hingga penyajian sesuai pesanan. Ini mencakup layanan katering yang menyediakan makanan dan minuman di lokasi yang ditentukan pelanggan, bahkan ketika lokasi tersebut berbeda dengan lokasi yang digunakan untuk persiapan dan penyimpanan.
• Penggunaan listrik adalah salah satu target lain dari PBJT, yang mana listrik tersebut digunakan oleh pengguna akhir yang akan dibebankan pajaknya.
• Jasa Perhotelan Sasaran PBJT adalah penyediaan jasa perhotelan, yang meliputi penggunaan penginapan dan fasilitas yang menyertainya serta penyewaan ruang pertemuan atau konferensi di hotel, resor, pesanggrahan, vila, losmen, motel, wisma, losmen pariwisata, dan tempat tinggal pribadi yang disewakan sebagai hotel atau glamping. Untuk membantu prosedur ini, pemilik layanan perhotelan yang ingin memenuhi kewajiban pajak mereka secara akurat dapat memberikan pelatihan pajak pada para karyawan yang bertanggung jawab untuk mengelola perpajakan hotel maupun berbagai bidang bisnis yang lain.

Baca Juga: 5 Surat Edaran yang Diterbitkan DJP untuk Atur P3B dengan Negara Mitra

• Jasa Perparkiran Penyediaan dan pengelolaan tempat parkir serta jasa untuk memarkir mobil termasuk dalam kategori jasa perparkiran yang berada di bawah cakupan PBJT.
• Jasa Kesenian dan Hiburan Jasa yang berkaitan dengan kesenian dan hiburan juga termasuk dalam tujuan PBJT. Hal ini mencakup produksi audio-visual secara langsung, pemutaran film secara langsung di tempat-tempat tertentu, dan pementasan binaraga, kontes kecantikan, tarian, musik, dan kompetisi seni.

Perlu diketahui bahwa pemerintah kota atau kabupaten memiliki kemampuan untuk menerapkan tarif pajak barang dan jasa tertentu. Tarif yang akan dibebankan adalah 10%, walaupun terdapat fleksibilitas tertentu dalam penerapannya yang sesuai dengan kebijakan perundang-undangan pajak. Karena adanya PBJT, perusahaan-perusahaan di berbagai industri yang disebutkan di atas harus menyadari dan mematuhi peraturan ini.

Untuk memastikan kepatuhan pajak dan meluangkan waktu Anda untuk berkonsentrasi mengembangkan bisnis, akan sangat membantu jika Anda merekrut para karyawan yang telat memiliki sertifikasi perpajakan seperti halnya salah satunya adalah sertifikat brevet pajak.  Apabila para karyawan telah mengetahui berbagai kebijakan pajak, maka perusahaan akan semakin mudah untuk mematuhi kebijakan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Di era modern yang penuh dengan persaingan ketat, pengelolaan keuangan yang efektif adalah kunci keberhasilan bagi setiap pebisnis. Salah satu aspek krusial dalam pengelolaan keuangan bisnis adalah kepatuhan terhadap peraturan pajak. Ketidakpahaman mengenai peraturan pajak yang terus berubah dapat menyebabkan kesalahan perhitungan, risiko sanksi, dan denda yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi para pebisnis untuk melibatkan diri dalam training pajak sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan mereka.

Training ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek perpajakan yang relevan dengan kebutuhan bisnis. Program ini tidak hanya mengajarkan dasar-dasar perpajakan, seperti penghitungan dan pelaporan pajak, tetapi juga mengupas tuntas kebijakan pajak terkini, insentif pajak, dan teknik-teknik penghematan pajak yang sah. Dengan demikian, pelatihan ini membantu para pebisnis memahami kewajiban pajak mereka secara lebih jelas dan strategis. Selain itu, training ini juga menyediakan pengetahuan mengenai perubahan regulasi pajak yang sering kali terjadi, sehingga para pebisnis dapat menyesuaikan strategi bisnis mereka untuk meminimalkan risiko dan memanfaatkan peluang.

Salah satu manfaat utama dari mengikuti training ini adalah peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan. Pebisnis yang memahami aturan perpajakan dengan baik dapat menghindari kesalahan dalam pengisian laporan pajak dan memastikan bahwa mereka mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Hal ini tidak hanya mencegah timbulnya sanksi dan denda yang dapat merugikan, tetapi juga memberikan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan bisnis yang berkaitan dengan pengeluaran dan investasi. Dengan memiliki pengetahuan yang memadai tentang pajak, pebisnis dapat mengalokasikan dana perusahaan secara lebih efisien, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan meningkatkan profitabilitas.

Lebih dari sekadar kepatuhan, training ini juga membantu pebisnis dalam mengidentifikasi peluang penghematan pajak yang sah. Misalnya, banyak pebisnis yang tidak menyadari bahwa mereka berhak mendapatkan insentif pajak tertentu atau gagal memanfaatkan potongan pajak yang tersedia karena kurangnya pengetahuan. Melalui pelatihan pajak, mereka dapat mempelajari berbagai skema insentif yang ditawarkan oleh pemerintah, seperti pengurangan pajak untuk investasi dalam penelitian dan pengembangan, insentif pajak untuk usaha kecil dan menengah, atau pembebasan pajak bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah-wilayah tertentu. Dengan memanfaatkan insentif-insentif ini, pebisnis dapat mengurangi beban pajak dan meningkatkan likuiditas keuangan perusahaan.

Selain itu, training ini juga memberikan keuntungan dalam perencanaan bisnis jangka panjang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang struktur perpajakan, pebisnis dapat merencanakan strategi bisnis yang lebih efektif dan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Mereka dapat merancang struktur perusahaan, model bisnis, dan keputusan investasi yang lebih optimal untuk menghindari jebakan pajak atau pengeluaran berlebih. Dalam jangka panjang, ini membantu perusahaan untuk tetap kompetitif dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar yang dinamis.

Baca Juga: Pentingnya Kursus Pajak dalam Memahami Sistem Perpajakan di Indonesia

Training ini juga memainkan peran penting dalam meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di bidang perpajakan. Banyak perusahaan yang memanfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi staf akuntansi dan keuangan mereka. Staf yang terlatih dalam perpajakan akan lebih mampu dalam melakukan perencanaan pajak yang efisien, mengelola pelaporan pajak dengan benar, serta memberikan saran yang berharga bagi manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis. Hal ini tidak hanya memperkuat fondasi keuangan perusahaan tetapi juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan kompetitif.

Terakhir, hal ini dapat membantu para pebisnis untuk selalu up-to-date dengan perubahan regulasi. Pemerintah sering kali melakukan perubahan pada kebijakan pajak untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang berubah. Perubahan ini dapat mempengaruhi tarif pajak, keringanan pajak, atau jenis pajak baru yang harus dibayar oleh bisnis. Dengan mengikuti training pajak secara rutin, para pebisnis akan lebih siap menghadapi perubahan-perubahan ini dan dapat menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan cepat.

Secara keseluruhan, training pajak memberikan banyak manfaat bagi para pebisnis dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan mereka. Pelatihan ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak, tetapi juga membuka peluang untuk penghematan pajak yang sah, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat keterampilan staf keuangan. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari training pajak, para pebisnis dapat mengambil keputusan yang lebih bijak, mengelola risiko dengan lebih baik, dan pada akhirnya mencapai pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.