Posts in category: Artikel

Pelatihan pajak dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi Anda dalam menguasai kebijakan perpajakan. Sebab, dalam pelatihan pajak ini selain mendapatkan materi seputar peraturan perundang-undangan pajak, Anda juga akan mendapatkan ujian pelatihan perpajakan nantinya. Namun, pastinya mengetahui berita perpajakan yang terbaru juga tidak kalah penting. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi (KSO) baru-baru ini dirilis oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan ini memberikan instruksi menyeluruh tentang bagaimana berbagai jenis KSO harus diperlakukan dari segi perpajakan. Pengecualian dari persyaratan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk KSO yang tidak memenuhi persyaratan tertentu adalah salah satu aspek menarik dari undang-undang ini.

Persyaratan untuk KSO dengan NPWP

Memahami persyaratan bagi KSO untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak Badan sangat penting sebelum beralih ke pembahasan mengenai KSO yang dikecualikan dari kewajiban memiliki NPWP. Menurut PMK 79/2024, jika KSO memenuhi salah satu dari persyaratan berikut, KSO harus mendaftar untuk mendapatkan NPWP dan mengungkapkan usahanya untuk diverifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP):

• melakukan penyerahan barang dan/atau jasa.
• memperoleh atau menghasilkan pendapatan.
• mengeluarkan biaya atau melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atas nama KSO.

KSO harus mendaftar di kantor pelayanan pajak di negara asalnya jika memenuhi salah satu dari ketiga persyaratan ini. Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, merampingkan pengawasan, dan menjamin bahwa operasi komersial yang dilakukan dalam bentuk KSO tetap terhubung dengan sistem perpajakan nasional.

KSO yang Dikecualikan dari Persyaratan NPWP

PMK 79/2024 juga memperjelas bahwa KSO yang tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas dikecualikan dari kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Hal ini mengimplikasikan bahwa KSO tidak memerlukan pengukuhan sebagai PKP atau NPWP jika KSO tersebut hanya berfungsi sebagai alat koordinasi atau tidak memenuhi persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai contoh, KSO dikecualikan dari kewajiban untuk mendaftar sebagai wajib pajak badan apabila dua perusahaan, PT X dan PT Y, membentuk KSO untuk tujuan koordinasi proyek dengan tetap mengakui tagihan dan penghasilan masing-masing perusahaan. Masing-masing anggota KSO memenuhi kewajiban perpajakannya secara penuh, sesuai dengan alokasi dalam perjanjian kerja sama.

Baca Juga: Optimalisasi BPHTB dan Peran DJKN dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Namun, PMK 79/2024 juga memperjelas bahwa KSO yang tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas dikecualikan dari kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Hal ini mengimplikasikan bahwa KSO tidak memerlukan pengukuhan sebagai PKP atau NPWP jika KSO tersebut hanya berfungsi sebagai alat koordinasi atau tidak memenuhi persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai contoh, KSO dikecualikan dari kewajiban untuk mendaftar sebagai wajib pajak badan apabila dua perusahaan, PT X dan PT Y, membentuk KSO untuk tujuan koordinasi proyek dengan tetap mengakui tagihan dan penghasilan masing-masing perusahaan. Masing-masing anggota KSO memenuhi kewajiban perpajakannya secara penuh, sesuai dengan alokasi dalam perjanjian kerja sama.

PT B juga harus memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri.

Untuk KSO yang harus memiliki NPWP, Peraturan PPN dan PPh PMK 79/2024 juga memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana menangani Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Ketika memasok barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada klien, KSO yang memenuhi persyaratan sebagai PKP harus membuat faktur pajak. Faktur pajak ini, yang harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berfungsi sebagai bukti pungutan pajak. Namun, setiap anggota KSO bertanggung jawab untuk menerbitkan faktur pajak dan melaporkan PPN untuk KSO yang dikecualikan dari kepemilikan NPWP.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Dalam beberapa tahun terakhir, judi online telah menjadi fenomena yang tumbuh pesat, terutama di era digital yang memudahkan akses ke berbagai platform taruhan daring. Namun, dibalik popularitasnya, aktivitas judi online ini menimbulkan berbagai tantangan, khususnya dalam pengawasan pajak dan pengendalian ekonomi bayangan atau shadow economy. Hal ini menjadi semakin krusial karena judi online sering kali beroperasi di luar regulasi resmi, yang membuatnya sulit untuk dijangkau oleh otoritas pajak.

Brevet pajak menjadi salah satu instrumen penting yang dapat membekali para praktisi pajak dengan pengetahuan mendalam tentang regulasi perpajakan, termasuk keterampilan untuk menangani tantangan dalam mengidentifikasi dan memungut pajak dari aktivitas ekonomi tersembunyi (shadow economy) seperti judi online, sehingga mendukung upaya DJP dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara

Pengertian Shadow Economy

Shadow economy adalah aktivitas ekonomi yang berlangsung di luar radar pemerintah dan tidak tercatat dalam laporan resmi, termasuk aktivitas ilegal dan aktivitas legal yang dilakukan secara tidak sah untuk menghindari pajak. Di dalam shadow economy ini, perputaran uang dari judi online sering kali sulit untuk dilacak karena tidak menggunakan saluran pembayaran yang transparan atau teregulasi. Hal ini membuat judi online, khususnya yang tidak berlisensi, menjadi bagian dari ekonomi bayangan yang menghindari pajak.

Tantangan dalam Pengawasan Pajak dari Judi Online

Kurangnya Regulasi yang Jelas dan Terkoordinasi

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya regulasi yang jelas mengenai pajak dari judi online. Beberapa negara telah menetapkan aturan pajak yang spesifik untuk aktivitas judi online, namun di Indonesia, regulasi ini masih berkembang. Karena kebanyakan platform judi online beroperasi dari luar negeri, maka penerapan pajak pada transaksi-transaksi ini menjadi sulit. Selain itu, platform judi daring yang tidak memiliki izin di Indonesia membuat pengawasan menjadi rumit dan membutuhkan kerja sama lintas negara.

Sistem Pembayaran Anonim

Judi online sering kali menggunakan pembayaran digital atau cryptocurrency, yang memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan identitas mereka. Ini mempersulit otoritas pajak untuk melacak arus kas dan menentukan besaran pajak yang seharusnya dipungut. Cryptocurrency yang bersifat desentralisasi menjadi tantangan tersendiri karena tidak terikat pada lembaga keuangan yang dapat dimintai data transaksi.

Tingkat Kepatuhan yang Rendah

Aktivitas yang termasuk dalam shadow economy cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah, terutama karena para pelaku memilih untuk tidak melaporkan penghasilan mereka dari aktivitas ilegal atau yang belum diatur. Dalam konteks judi online, baik pemain maupun operator sering kali tidak melaporkan keuntungan yang diperoleh. Hal semacam ini menyebabkan hilangnya potensi dalam penerimaan pajak yang signifikan untuk pemerintah.

Baca Juga: Pajak Game Online: Mengapa Penting dan Bagaimana Pengaruhnya bagi Industri dan Konsumen

Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Tantangan Ini

Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:

Penguatan Regulasi dan Kerja Sama Internasional

Pemerintah dapat mulai dengan memperkuat regulasi dalam pengawasan judi online serta menjalin kerja sama internasional untuk mengatasi masalah yurisdiksi lintas negara. Hal ini bisa dilakukan melalui perjanjian bilateral atau organisasi internasional yang fokus pada transparansi keuangan, sehingga arus transaksi dari platform luar negeri dapat dipantau.

Edukasi dan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Edukasi terkait kewajiban pajak dari keuntungan judi online juga perlu ditingkatkan. Melalui sosialisasi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami konsekuensi hukum dari tidak melaporkan penghasilan, serta pentingnya berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak.

Penerapan Sanksi yang Tegas

Untuk meningkatkan kepatuhan, pemerintah juga perlu menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap pihak yang terlibat dalam judi online tanpa izin serta yang melanggar aturan pajak. Sanksi ini tidak hanya untuk operator, tetapi juga untuk para pemain yang melanggar kewajiban pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak dapat menjadi salah satu solusi jika Anda ingin menambah wawasan tentang dunia perpajakan. Terlebih jika perihal kebijakan perundang-undangan pajak, training pajak disini akan sangar membantu. Namun, pastinya juga tidak kalah penting untuk mengikuti berbagai perkembangan berita pajak di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (UU HKPD) sebagai upaya untuk mendorong perekonomian negara dan mempercepat otonomi fiskal daerah. Meningkatkan kapasitas perpajakan daerah, yang juga dikenal sebagai kekuatan perpajakan daerah, adalah salah satu fitur utama dari undang-undang ini.

Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Penguatan kewenangan perpajakan daerah sangat penting dalam menghadapi perubahan kebijakan fiskal sehingga daerah dapat berfungsi secara mandiri dan efisien dalam mengelola potensi pajak. BPHTB memiliki banyak potensi di antara berbagai sumber PAD, terutama dari transaksi lelang aset yang melibatkan bangunan dan tanah. Dengan menggunakan informasi dari tiga tahun sebelumnya (2021-2023), sekitar 0,4 persen dari keseluruhan penerimaan BPHTB daerah berasal dari BPHTB dari transaksi lelang yang diawasi oleh Kementerian Keuangan melalui DJKN.

Meskipun kontribusi ini masih cukup kecil, namun trennya terus meningkat dan mengindikasikan bahwa masih banyak ruang bagi daerah untuk meningkatkan penerimaan dengan meningkatkan pengelolaan BPHTB dari transaksi lelang. Melalui artikel-artikel yang dipublikasikan oleh Fiskus di situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan, ulasa ini akan menyoroti berbagai langkah dan taktik yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kewenangan perpajakan daerah mereka dan mengelola sumber-sumber pendapatan mereka dengan lebih baik sesuai dengan UU HKPD.

Strategi dan Hambatan dalam Pengelolaan BPHTB

Alih-alih hanya melakukan ekstensifikasi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola BPHTB secara lebih efektif dengan menggunakan metode intensifikasi.  Untuk beberapa alasan utama, pendekatan intensifikasi ini dipandang akan lebih berhasil. Pertama, meskipun prosesnya masih berbeda-beda dan belum sepenuhnya seragam di tingkat nasional, BPHTB telah menjadi sumber pendapatan di hampir semua daerah. Kedua, untuk memastikan bahwa investasi mengalir dengan lancar di setiap daerah, pemerintah pusat dan daerah harus menyelaraskan kebijakan mereka.

Baca Juga: PPh 21 Dibebaskan? Menimbang Stimulus Ekonomi bagi Karyawan Sektor Padat Karya di Indonesia

Terakhir, pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang terbatas dapat mengambil manfaat dari mobilitas aset sebagai sumber pendapatan yang lebih dapat diandalkan berkat optimalisasi BPHTB ini. Selain itu, iklim investasi yang kondusif dapat didorong dengan penggunaan teknologi dalam administrasi BPHTB, penyederhanaan peraturan, dan penyederhanaan prosedur. Jika dijalankan dengan baik, ketiga inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan anggaran daerah dan mempercepat tercapainya otonomi keuangan daerah.

DJKN sebagai Kekuatan di Balik Modernisasi Pengelolaan BPHTB

Modernisasi pengelolaan BPHTB, terutama yang berkaitan dengan transaksi lelang, sebagian besar didorong oleh Kementerian Keuangan melalui DJKN. Penyederhanaan prosedur pengalihan aset dari transaksi lelang, yang saat ini mengharuskan komunikasi langsung antara investor dan beberapa institusi pemerintah, adalah salah satu langkah yang disarankan. Prosedur balik nama akan lebih terintegrasi, lebih cepat, dan transparan sebagai hasil dari modernisasi ini. Untuk memastikan bahwa proses balik nama telah selesai, investor hanya perlu berkomunikasi dengan DJKN satu kali saja, sehingga tidak perlu lagi berurusan dengan beberapa lembaga lain secara langsung.

Selain penjualan lelang, pembelian dan penjualan bangunan dan tanah secara umum dapat disertakan dalam upaya modernisasi ini. Pemerintah dapat meningkatkan kecepatan administrasi BPHTB dengan memanfaatkan teknologi, yang akan meningkatkan daya tarik daerah bagi investor dan menumbuhkan persepsi yang baik di antara mereka.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Dalam beberapa tahun terakhir, industri game online berkembang pesat, didorong oleh kemajuan teknologi dan akses internet yang semakin mudah. Dari game berbasis PC hingga mobile games dan permainan konsol, jumlah pengguna game online di seluruh dunia terus meningkat. Dalam perkembangan ini, banyak negara mulai memperhatikan potensi pendapatan dari sektor game online, terutama melalui penerapan pajak. Kebijakan pajak pada game online menjadi perdebatan yang menarik, karena melibatkan banyak aspek ekonomi, hukum, dan sosial.

Dengan pelatihan pajak dalam strategi pajak game online menjadi penting untuk membantu pelaku industri memahami peraturan perpajakan, mengoptimalkan manajemen pajak, serta memastikan kepatuhan yang baik dalam menghadapi kompleksitas pajak digital di sektor game yang terus berkembang.

Mengapa Pajak Game Online Diperlukan?

Ada beberapa alasan penting mengapa pajak game online dianggap perlu, terutama bagi pemerintah.

• Pertama, industri game online merupakan salah satu sektor yang bernilai besar, dengan pendapatan miliaran dolar setiap tahunnya di tingkat global. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Asosiasi Game Indonesia (AGI), pendapatan dari game online terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pemain. Oleh karena itu, pemerintah melihat peluang besar dalam penerapan pajak pada industri ini untuk meningkatkan pendapatan negara.
• Kedua, pajak pada game online dapat membantu menciptakan keseimbangan dalam persaingan bisnis. Saat ini, banyak perusahaan game global yang tidak berbasis di Indonesia, namun memperoleh keuntungan dari pengguna di negara ini. Dengan menerapkan pajak, pemerintah dapat memastikan perusahaan-perusahaan asing ini memberikan kontribusi yang adil, sebagaimana halnya bisnis dalam negeri.
• Ketiga, pajak pada game online juga dianggap sebagai langkah pengaturan yang membantu mengendalikan konten dan dampak negatif dari game, seperti kecanduan dan pengaruh negatif pada anak-anak dan remaja. Pajak dapat dialokasikan untuk program edukasi dan pengawasan yang bertujuan menjaga kesehatan mental pengguna game, khususnya anak-anak dan remaja.

Jenis Pajak yang Diterapkan pada Game Online

Terdapat beberapa jenis pajak yang mungkin dikenakan pada industri game online, di antaranya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak pemotongan royalti. Pajak penghasilan dikenakan kepada pengembang dan penyedia platform game atas keuntungan yang mereka peroleh. Sementara itu, PPN biasanya dikenakan pada transaksi pembelian dalam game, seperti pembelian item atau mata uang virtual.

Baca Juga: Penjualan Barang Preloved: Apakah Dikenakan Pajak?

Pajak pemotongan royalti juga bisa dikenakan kepada game yang dikembangkan di luar negeri namun dipasarkan di Indonesia. Indonesia telah menerapkan PPN untuk layanan digital asing, termasuk platform game seperti Steam, Google Play, dan App Store, dengan tarif sebesar 10%. Ini berarti setiap kali pengguna Indonesia membeli game atau melakukan transaksi dalam aplikasi melalui platform tersebut, akan ada PPN yang ditambahkan pada harga pembelian.

Dampak Pajak Game Online terhadap Industri dan Konsumen

Penerapan pajak pada game online memiliki dampak yang beragam, baik pada pelaku industri maupun konsumen. Bagi pengembang dan penerbit game, pajak dapat menambah beban biaya operasional, terutama jika tarif pajaknya tinggi. Dampak ini lebih terasa bagi perusahaan kecil dan menengah yang baru merintis di industri game dan belum memiliki pendapatan besar. Sementara bagi perusahaan besar, pajak mungkin hanya sedikit berpengaruh terhadap operasional mereka.

Namun, sebagian besar dampak pajak akan dirasakan oleh konsumen. Harga game atau item dalam game mungkin akan mengalami kenaikan, karena perusahaan cenderung akan meneruskan beban pajak ini kepada pengguna. Kenaikan harga tersebut dapat menurunkan minat beli konsumen, terutama di kalangan anak muda yang menjadi mayoritas pengguna game online di Indonesia.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti a dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak dapat menjadi salah satu solusi terbaik bagi Anda yang ingin menguasai kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Tentu saja kursus pajak ini cocok diikuti siapapun, tergantung tingkatan yang Anda butuhkan. Selain itu, pastinya mengetahui berita perpajakan yang sedang hangat diperbincangkan juga tidak kalah penting. Pemerintah sedang memperdebatkan apakah akan mengecualikan bisnis padat karya dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Tindakan ini diambil sebagai tanggapan atas kondisi ekonomi yang sulit yang dihadapi industri ini.

Terutama setelah epidemi COVID-19, sektor-sektor padat karya yang mempekerjakan banyak orang mengalami tekanan yang luar biasa. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional, sektor ini diantisipasi untuk mendapatkan insentif. Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, mengklarifikasi bahwa pemerintah telah menerima masukan dari para pelaku industri, khususnya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengenai potensi pemberian insentif PPh 21 yang didanai oleh pemerintah. Saran tersebut saat ini sedang dipertimbangkan dengan seksama oleh pemerintah dalam upaya untuk mengidentifikasi tindakan yang tepat.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Telah Memberikan Masukan

“Pemerintah telah menerima usulan dari Apindo mengenai pentingnya pembebasan PPh pasal 21 untuk industri padat karya, dengan tujuan membantu perusahaan menjaga daya saing dan memberikan angin segar bagi perekonomian,” kata Anwar Sanusi kepada media pada hari Kamis, 31 Oktober 2024, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat. Sebelum mengambil kesimpulan, pemerintah akan mempertimbangkan semua ide yang telah disampaikan.

Suahasil Nazara, wakil menteri keuangan, tidak memberikan penjelasan menyeluruh mengenai ide ini. Ia menggarisbawahi bahwa belum ada keputusan final yang diambil dan bahwa diskusi internal masih berlangsung mengenai kebijakan PPh 21 ini. Pernyataan Suahasil ini menunjukkan pendekatan pemerintah yang berhati-hati dalam memutuskan bagaimana mengimplementasikan peraturan pajak untuk perusahaan-perusahaan padat karya.

Harapan Industri terhadap Insentif PPh 21

“Stimulus berupa keringanan atau pembebasan PPh 21 bagi karyawan sektor padat karya dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional,” ujar Anne Patricia Sutanto, Ketua Bidang Perdagangan Apindo. Dia mengklaim bahwa tindakan tersebut akan dapat meningkatkan daya beli masyarakat selama periode ekonomi yang penuh tantangan. Anne mengingatkan bahwa pendekatan serupa telah membantu pemulihan ekonomi Indonesia selama pandemi COVID-19.

Baca Juga: Waspada Penipuan Pajak: Modus, Pencegahan, dan Pentingnya Edukasi Pajak bagi Wajib Pajak

Telah terbukti bahwa insentif tersebut memungkinkan konsumen untuk memiliki daya beli yang lebih besar, yang mendorong aktivitas ekonomi. Anne mengklarifikasi bahwa Apindo telah menyampaikan rencana tersebut kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan, untuk menawarkan kebijakan serupa.

Dampak Pembebasan PPh 21 terhadap Perekonomian Nasional

Anne mengklaim bahwa insentif PPh 21 yang didanai pemerintah merupakan cara yang lebih efektif untuk mendorong perekonomian dibandingkan dengan bantuan sosial (bansos). Dia mengklaim bahwa dengan mengizinkan pekerja untuk menggunakan uang mereka untuk pengeluaran sehari-hari tanpa potongan PPh 21, pendekatan ini akan meningkatkan konsumsi rumah tangga dan merangsang perekonomian.

Selain itu, Anne memberikan pendapatnya bahwa keringanan pajak untuk pekerja di industri padat karya dapat menjadi stimulus yang lebih terfokus daripada bantuan sosial. Industri padat karya akan menerima lebih banyak bantuan dalam pemulihan mereka jika insentif semacam itu diterapkan, yang akan menjaga tingkat pekerjaan tetap stabil dan mencegah pemutusan hubungan kerja yang lebih luas.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Penjualan barang preloved atau barang bekas semakin populer di kalangan masyarakat, terutama di era digital saat ini. Dengan meningkatnya kesadaran akan gaya hidup berkelanjutan, banyak orang lebih memilih membeli barang bekas atau preloved untuk mengurangi limbah dan mendukung siklus hidup produk yang lebih panjang. Namun, di balik popularitas ini, muncul pertanyaan: apakah penjualan barang preloved dikenakan pajak?

Pemahaman tentang Barang Preloved

Barang preloved mengacu pada barang-barang bekas yang masih layak pakai dan dijual kembali kepada konsumen. Biasanya, barang preloved meliputi pakaian, aksesori, elektronik, peralatan rumah tangga, hingga mobil. Banyak penjual preloved menjual barang-barang ini di platform online seperti marketplace, media sosial, atau aplikasi khusus yang melayani penjualan barang bekas.

Sebagian besar penjualan preloved dilakukan oleh individu, bukan oleh perusahaan besar. Namun, dengan makin tingginya transaksi di pasar preloved, penjualan ini mulai menarik perhatian otoritas pajak di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pajak Penjualan Barang Preloved di Indonesia

Di Indonesia, penjualan barang preloved belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang pajak dengan spesifik. Namun, dalam prinsip perpajakan, setiap aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan pada dasarnya dapat dikenakan pajak. Pajak atas penjualan barang preloved dapat dikategorikan dalam pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Namun, jika penjualan barang preloved dilakukan secara teratur, dalam jumlah besar, atau menjadi sumber penghasilan utama, maka transaksi ini dianggap sebagai kegiatan bisnis. Dalam hal ini, penjual harus melaporkan penghasilannya dan membayar pajak penghasilan sesuai tarif yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa di Indonesia. Menurut Undang-Undang PPN, barang bekas atau barang preloved juga termasuk dalam kategori barang kena pajak. Namun, PPN hanya berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki omzet tahunan di atas Rp 4,8 miliar. Jadi, penjual barang preloved individu atau usaha kecil yang belum mencapai batas omzet tersebut tidak diwajibkan untuk memungut atau membayar PPN atas penjualan barang preloved.

Selain itu, barang yang termasuk kategori barang tertentu, seperti pakaian atau barang elektronik bekas, belum diatur secara spesifik sebagai objek PPN. Oleh karena itu, mayoritas penjualan barang preloved oleh individu tidak terkena PPN, kecuali jika penjualan dilakukan oleh PKP yang telah mencapai batas omzet tertentu.

Baca Juga: Pajak Sebagai Alat Pencegah Korupsi

Tantangan dalam Penerapan Pajak Penjualan Barang Preloved

Meski ada potensi penerapan pajak, penjualan barang preloved oleh individu menghadirkan tantangan tersendiri bagi otoritas pajak. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

• Kesulitan dalam Menentukan Sumber dan Besaran Penghasilan: Tidak semua penjualan barang preloved dilakukan melalui platform yang terdata dengan baik. Banyak transaksi preloved yang dilakukan secara langsung antarindividu atau melalui media sosial, yang membuat pelacakan jumlah penghasilan menjadi sulit bagi otoritas pajak.
• Transaksi Skala Kecil dan Tidak Teratur: Sebagian besar penjual preloved adalah individu yang menjual barang-barang pribadi yang sudah tidak terpakai. Aktivitas penjualan ini biasanya tidak dilakukan secara terus-menerus dan volumenya kecil, sehingga sulit untuk menentukan apakah aktivitas ini perlu dikenakan pajak atau tidak.
• Tantangan dalam Menentukan Kelayakan PPN: Pajak PPN lebih relevan untuk penjualan barang atau jasa baru yang memiliki nilai tambah dari produsen atau distributor utama. Barang preloved, yang sering kali dijual dengan harga lebih rendah dari harga aslinya, mungkin tidak menghasilkan nilai tambah yang sama sehingga PPN sulit diterapkan secara efisien.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak diingatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan administrasi pajak. DJP menekankan dalam sebuah posting di media sosial bahwa wajib pajak harus berhati-hati karena semakin banyaknya skema penipuan yang menggunakan nama organisasi pajak. Kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai pajak dan peraturan yang berlaku memberikan kesempatan bagi para penipu untuk melakukan kejahatan mereka.

Oleh karena itu, Anda harus mengetahui berbagai cara penipuan pajak yang dapat mempengaruhi individu dan perusahaan. Anda dapat memenuhi tanggung jawab pajak Anda dan mempelajari lebih lanjut tentang masalah ini dengan mengikuti brevet pajak. Karena brevet pajak membantu Anda untuk menguasai berbagai materi tentang kebijakan pajak. Saat ini, otoritas pajak melakukan kecurangan dengan berbagai cara. Di antaranya, DJP mengidentifikasi beberapa modus penipuan yang sering terjadi:

M-Pajak Palsu

Untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar dan mengelola pajaknya, aplikasi M-Pajak dibuat sebagai layanan digital. Sayangnya, para penipu menyalahgunakan program ini dengan membuat aplikasi palsu yang mengatasnamakan M-Pajak. Penipuan ini sering dilakukan melalui WhatsApp, di mana para penipu mengirimkan aplikasi palsu untuk diunduh oleh para wajib pajak. Aplikasi M-Pajak palsu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: diunduh dari sumber yang tidak disetujui, meminta informasi akun atau pribadi, menawarkan penghapusan denda, tidak menampilkan logo resmi, dan tidak memiliki pemeriksaan keamanan yang memadai.

Surat Tagihan Pajak (.apk)

Wajib pajak harus lebih berhati-hati seiring dengan meningkatnya penggunaan aplikasi digital. Salah satu metode penipuan yang paling sering terjadi, selain M-Pajak palsu, adalah Surat Tagihan Pajak berekstensi .apk. Untuk menipu dan mendapatkan informasi pribadi wajib pajak, penipu mengirimkan tautan untuk mengunduh aplikasi yang seolah-olah berasal dari kantor pajak. Biasanya, SMS atau WhatsApp digunakan untuk ini.

Pengembalian Dana untuk Kelebihan Pajak

Menawarkan pengembalian dana untuk kelebihan pajak adalah salah satu taktik penipuan yang paling umum. Di sini, penipu menyamar sebagai petugas otoritas pajak dan meminta detail seperti nomor rekening, NPWP, atau bahkan PIN anjungan tunai mandiri. Penipuan ini memiliki kemampuan untuk mengungkapkan informasi pribadi selain menyebabkan kerugian finansial. Modus ini biasanya digunakan melalui telepon atau WhatsApp.

Baca Juga: Peran Kebijakan Pajak dalam Upaya Pemberantasan Gratifikasi dan Korupsi di Indonesia

Penipuan Email Tagihan Pajak

Penipu sering kali mengirimkan email yang tampaknya merupakan pemberitahuan asli dari otoritas pajak. Tagihan atau permintaan pembayaran pajak yang mendesak biasanya disertakan dalam email, yang juga sering kali menyertakan tautan yang membawa penerima ke situs web palsu yang dimaksudkan untuk mencuri informasi pribadi. Sangat penting untuk mengonfirmasi informasi pembayaran melalui saluran yang sah dan mengawasi komunikasi yang meragukan untuk mencegah menjadi korban penipuan ini.

Meminta Biaya Layanan Pajak

Karena dapat dilakukan tanpa menggunakan aplikasi atau situs web lain, penipuan terakhir ini adalah yang paling umum. Dengan berkedok biaya layanan yang terkait dengan proses perpajakan, penipu dalam hal ini menyamar sebagai otoritas pajak dan meminta uang.

Biasanya, WhatsApp, SMS, atau Telepon Digunakan untuk ini

Setelah Anda mengetahui berbagai cara yang dapat digunakan oleh petugas pajak untuk melakukan penipuan, penting untuk diingat bahwa mereka memiliki protokol resmi yang melarang mereka meminta informasi atau pembayaran pribadi. Dengan menyewa seorang ahli pajak, Anda dapat menghindari penipuan karena Anda akan menerima informasi yang tepat. Hal ini membuat uang tunai dan informasi pribadi Anda tetap aman selain melindungi Anda dari kemungkinan kerugian finansial.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pajak adalah salah satu pilar penting dalam perekonomian yang berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara. Pendapatan dari pajak digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan, layanan publik, dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun, pajak juga memiliki peran signifikan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan meminimalisasi peluang terjadinya korupsi. Sebagai alat pengawasan dan kontrol, pajak dapat mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Artikel ini membahas bagaimana pajak bisa menjadi alat yang efektif dalam pencegahan korupsi dan apa saja mekanisme yang diperlukan agar peran tersebut dapat berjalan optimal.

Kursus pajak berperan penting dalam penanganan pajak sebagai alat pencegah korupsi, dengan memberikan pemahaman mendalam tentang transparansi, akuntabilitas, dan penerapan teknologi dalam pengelolaan pajak, sehingga para peserta mampu mengawasi dan menjalankan prosedur perpajakan yang bersih dan bebas dari penyelewengan.

Pajak dan Transparansi Keuangan Negara

Salah satu cara pajak berfungsi sebagai alat pencegah korupsi adalah melalui peningkatan transparansi keuangan negara. Pendapatan pajak mengharuskan pemerintah untuk secara terbuka melaporkan penerimaan dan pengeluaran negara. Dengan sistem pengawasan yang baik, masyarakat dan lembaga pengawas dapat memantau penggunaan dana publik secara terbuka. Transparansi ini mengurangi peluang terjadinya korupsi karena setiap alokasi anggaran mudah diawasi.

Transparansi keuangan negara ini bisa dilihat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang wajib disusun secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Dengan data yang transparan, pengawasan oleh masyarakat, media, dan lembaga auditor semakin efektif, sehingga korupsi dapat diminimalisasi. Dalam hal ini, lembaga pajak berperan penting dalam memastikan alokasi pajak benar-benar sampai pada program yang telah direncanakan.

Peran Pajak dalam Meningkatkan Akuntabilitas

Selain transparansi, akuntabilitas juga merupakan kunci dalam mencegah korupsi. Pajak berperan penting dalam mendorong akuntabilitas pemerintah karena semua penggunaan dana pajak harus dipertanggungjawabkan. Ketika masyarakat membayar pajak, mereka berhak mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan. Masyarakat bisa memberikan tekanan kepada pemerintah untuk memastikan bahwa dana pajak benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi.

Di sinilah pentingnya peran auditor dan lembaga anti-korupsi dalam memeriksa setiap pengeluaran pemerintah. Lembaga-lembaga ini melakukan audit terhadap penggunaan dana pajak dan dapat melaporkan temuan penyimpangan atau korupsi yang terjadi. Dengan adanya pengawasan ketat terhadap penggunaan pajak, pejabat publik cenderung berhati-hati dalam mengelola dana, karena ada sistem akuntabilitas yang kuat.

Baca Juga: Aspek Pajak dalam Penyerahan Motor Bekas

Sistem Pajak yang Adil dan Efisien

Korupsi sering kali disebabkan oleh ketidakadilan dan ketidakmerataan akses terhadap pelayanan publik. Sistem pajak yang adil dan efisien dapat membantu menciptakan kesetaraan dalam masyarakat, di mana setiap orang dikenai pajak berdasarkan kemampuan mereka. Sistem pajak yang efisien juga mencegah celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pejabat untuk melakukan korupsi, seperti penggelapan pajak atau manipulasi dalam pencatatan pajak.

Dengan sistem perpajakan yang adil, pemerintah dapat mengurangi potensi korupsi dari individu maupun badan usaha yang mencoba menghindari atau memanipulasi pajak mereka. Sistem ini juga memastikan bahwa dana pajak yang terkumpul dapat digunakan secara optimal, tanpa ada kebocoran atau penyelewengan.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Melalui transparansi, akuntabilitas, sistem yang adil, penguatan teknologi, serta edukasi masyarakat, pajak dapat menjadi alat yang efektif dalam mencegah korupsi. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh komponen dalam pengelolaan pajak berjalan sesuai prosedur untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan pajak juga menjadi kunci penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Sebagai seseorang yang harus menguasai berbagai kebijakan pajak yang, mengikuti pelatihan pajak merupakan satu hal yang wajib dilakukan. Sebab, dengan pelatihan pajak Anda akan mendapatkan materi tentang perundang-undangan pajak. Namun, pastinya mengikuti berbagai perkembangan berita pajak juga tidak kalah penting. Sejak lama, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia berfokus pada praktik suap dan gratifikasi di sektor pemerintahan dan komersial. Namun, publik sering kali bingung dengan kerumitan gratifikasi dan perbedaan antara hadiah yang dapat diterima dan suap.

Oleh karena itu, ada baiknya kita melanjutkan pembahasan tentang bagaimana undang-undang perpajakan dapat digunakan sebagai senjata untuk mencegah gratifikasi yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Memahami Aspek Hukum Gratifikasi

Pasal 12B UU No. 20/2001 menyatakan bahwa gratifikasi mencakup berbagai macam pemberian, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti uang tunai, barang, komisi, dan fasilitas lainnya. Namun, tidak semua gratifikasi pada dasarnya dilarang.  Hanya jika gratifikasi terkait dengan peran atau tanggung jawab penerima dan tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari, maka gratifikasi tersebut dianggap sebagai pelanggaran korupsi. Undang-undang ini juga menetapkan hukuman bagi para pelanggarnya, termasuk denda hingga satu miliar rupiah dan penjara seumur hidup atau setidaknya empat tahun.

Dalam sistem hukum, Mahkamah Agung telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, memperkuat langkah-langkah anti-gratifikasi, dan melakukan sosialisasi berulang melalui sejumlah undang-undang. Membangun budaya birokrasi yang transparan dan bertanggung jawab adalah tujuannya.

Fungsi Pajak dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam rangka memenuhi kebutuhan negara dan menjamin kesejahteraan warga negaranya, pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara atau fungsi anggaran. Selain itu, pajak juga memiliki fungsi regulerend, yaitu mengatur perilaku. Salah satu penggunaan fungsi reguler yang mungkin dilakukan adalah dengan menggunakan sistem pajak untuk menghambat kegiatan korupsi. Sejalan dengan hal ini, ada usulan untuk mengatur suap dan gratifikasi melalui undang-undang perpajakan. Demikian pesan yang ditulis oleh Rendy Brayen Latuputty di situs resmi DJP.

Misalnya, dengan membuat undang-undang yang melarang biaya yang terkait dengan suap dan gratifikasi dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung pajak penghasilan (PPh). Dengan adanya kebijakan ini, maka mereka yang membayar suap dan gratifikasi akan membayar pajak penghasilan lebih besar karena biaya-biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Baca Juga: Kendala Teknik Pendaftaran USKP 2024: Tantangan Bagi Calon Konsultan Pajak

Simulasi Perhitungan Pajak untuk Biaya Gratifikasi

Sebagai contoh, misalkan sebuah bisnis dengan laba operasional Rp10 miliar mengeluarkan biaya gratifikasi sebesar Rp1 miliar.  Pajak yang harus dibayarkan adalah 25% dari Rp3 miliar (penghasilan kena pajak), atau Rp750 juta, jika biaya gratifikasi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Sebaliknya, penghasilan kena pajak meningkat menjadi Rp4 miliar dan pajak yang dibayarkan adalah Rp1 miliar jika biaya suap tidak diakui.

Sebanyak 18 negara telah memberlakukan ketentuan ini, termasuk sejumlah negara di Afrika yang melarang pengurangan biaya yang terkait dengan tindakan terlarang seperti suap. Kebijakan ini diantisipasi untuk dimasukkan ke dalam modifikasi peraturan perpajakan, meskipun Indonesia belum memberlakukan ketentuan yang serupa dalam UU PPh.

Harapan dan Tantangan

Kebijakan pajak yang melarang pengakuan biaya gratifikasi akan membutuhkan dukungan penuh dari KPK dan otoritas pajak untuk dapat diimplementasikan. Agar peraturan ini memiliki efek jera terhadap praktik gratifikasi, diperlukan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konstan. Diharapkan budaya anti-korupsi akan terbentuk baik di pemerintahan maupun di sektor bisnis jika larangan ini berhasil dimasukkan ke dalam revisi UU PPh.

Meskipun belum sepenuhnya diimplementasikan, tekad Indonesia untuk membangun pemerintahan yang bersih ditunjukkan dengan penggunaan kebijakan pajak untuk menghapuskan gratifikasi. Indonesia berharap dapat meningkatkan pendapatan pajak dan menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam memerangi korupsi dengan mengadvokasi sistem pajak yang lebih efisien.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Bagi Anda yang merupakan calon konsultan pajak, pastinya mengikuti training pajak adalah hal yang sangat dasar untuk diikuti. Anda bisa menguasai berbagai kebijakan perpajakan melaluinya. Bahkan Anda juga dapat simulasi ujian sertifikasi melalui training perpajakan ini. Namun, pastinya berita mengenai pembukaan ujian sertifikasi pajak sangat penting untuk diikuti. Seperti halnya yang ramai diperbincangkan, sulit untuk mendaftar ujian USKP. Dikarenakan adanya kendala teknis, pendaftaran Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) yang dijadwalkan dibuka pada hari Senin, 28 Oktober 2024, saat ini ditutup untuk sementara waktu.

Layanan pendaftaran sedang dalam proses optimalisasi dan pengembangan sistem, menurut pemberitahuan resmi dari akun Instagram PPPK Kementerian Keuangan (@PPPK_Kemenkeu). Para calon peserta USKP diimbau untuk terus memantau perkembangan informasi di laman resmi https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/uskp hingga batas waktu yang belum ditentukan. Laporan yang diperoleh dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan dimuat dalam situs resminya menunjukkan bahwa sistem pendaftaran mengalami masalah sejak pukul 08.00 WIB, bertepatan dengan hari pembukaan pendaftaran. Banyak anggota IKPI dari berbagai daerah di Indonesia menyatakan ketidakpuasannya atas ketidakmampuan mereka untuk mengakses sistem pendaftaran.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menyatakan bahwa masalah ini membuat para anggota frustasi karena mereka ingin mengikuti ujian sertifikasi yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan mereka sebagai konsultan pajak. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan, yang juga merupakan ketua komite pengarah Komite Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak, menerima surat resmi dari Vaudy sebagai tanggapan atas tuduhan ini. Korespondensi email tersebut berisi harapan agar masalah ini segera diselesaikan dan permintaan konfirmasi mengenai masalah teknis. Menurutnya, Komite perlu mendapatkan informasi yang jelas agar para anggota tidak bingung dan, tentu saja, agar dapat secara efektif mengatasi masalah yang terjadi.

Vaudy juga menegaskan bahwa kontribusi Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang signifikan terhadap sektor perpajakan Indonesia. Karena sertifikasi USKP juga merupakan prasyarat penting bagi kegiatan konsultan pajak yang profesional dan terstandardisasi, Vaudy menyatakan bahwa gangguan ini terjadi di saat yang tidak tepat, mengingat pentingnya USKP bagi para konsultan pajak yang ingin meningkatkan kompetensi dan kredibilitas mereka. IKPI juga menekankan bahwa kepercayaan anggota terhadap sistem dan proses yang ada saat ini dapat terpengaruh oleh gangguan ini. Oleh karena itu, mereka meminta agar pihak-pihak terkait dapat memberikan solusi yang cepat dan jelas agar prosedur registrasi dapat berjalan tanpa ada penundaan lagi. Agar para ahli pajak dapat mempersiapkan diri mereka secara memadai, kejelasan informasi sangatlah penting.

Baca Juga: Menghindari Kesalahan Umum dalam Pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Elektronik (SSE)

Pengumuman resmi dari Komite Pelaksana Sertifikasi Konsultan Pajak telah dimuat di situs KP3SKP hingga berita ini diterbitkan, namun pendaftaran masih ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Mengingat pentingnya sertifikasi ini bagi kemajuan kompetensi profesi di bidang perpajakan, para konsultan pajak berharap agar masalah teknologi ini dapat segera diperbaiki. Mengapa USKP tidak memperkirakan lonjakan pendaftar? Hampir satu jam baru bisa mengakses internet. “Di mana hari kerja?” tulis seorang netizen.

Sebagai informasi, USKP III/2024 yang diperuntukkan khusus untuk USKP A, peserta yang mengulang, akan berlangsung dari tanggal 3 Desember hingga 5 Desember 2024. Sementara itu, USKP B dan C diperuntukkan bagi peserta baru. Dengan menggunakan skema prioritas, USKP A hanya diperuntukkan bagi peserta yang mendaftar ulang. Peserta yang mendaftar pada periode pertama akan diberikan prioritas untuk mengikuti ujian setelah verifikasi selesai dengan pendekatan ini.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.