Posts in category: Artikel

Kursus Pajak – Dalam beberapa tahun terakhir, aset kripto telah berkembang pesat dan menarik perhatian banyak investor, baik individu maupun institusi. Namun, pertumbuhan ini juga menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah di seluruh dunia dalam hal regulasi dan perpajakan. Seiring dengan meningkatnya penggunaan kripto dalam transaksi global, banyak negara mulai memperkenalkan kebijakan pajak yang lebih jelas untuk memastikan bahwa aset digital ini tidak digunakan sebagai alat penghindaran pajak atau pencucian uang. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, juga mulai menerapkan kebijakan perpajakan terhadap aset kripto dengan harapan dapat mengoptimalkan potensi penerimaan negara.

Secara global, regulasi pajak terhadap aset kripto berbeda-beda di setiap negara. Amerika Serikat, misalnya, menganggap aset kripto sebagai properti yang dikenakan pajak atas keuntungan modal ketika diperdagangkan atau ditukarkan. Jepang dan beberapa negara Eropa juga menerapkan pajak atas transaksi kripto, meskipun tarif dan mekanismenya bervariasi. Sementara itu, beberapa negara seperti Portugal dan El Salvador menawarkan insentif pajak yang lebih ringan atau bahkan membebaskan pajak bagi pengguna kripto dalam upaya menarik lebih banyak investor dan inovasi teknologi blockchain.

Indonesia sendiri mulai mengatur pajak atas aset kripto sejak 1 Mei 2022 melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan. Pajak yang dikenakan mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Tarif PPN atas transaksi kripto ditetapkan sebesar 0,11%, sementara PPh final yang dikenakan pada keuntungan transaksi adalah 0,1% dari nilai transaksi. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri kripto sekaligus meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap pendapatan negara.

Potensi pajak dari aset kripto di Indonesia cukup besar mengingat semakin banyaknya masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi di dalamnya. Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa jumlah investor aset kripto di Indonesia telah melampaui jumlah investor saham, yang mencerminkan minat yang tinggi terhadap aset digital ini. Dengan regulasi pajak yang lebih jelas, pemerintah dapat memastikan bahwa aktivitas perdagangan kripto berjalan secara legal dan transparan, serta meminimalkan risiko yang berkaitan dengan kejahatan finansial seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Baca Juga: Peran BBNKB dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Selain sebagai sumber penerimaan pajak, regulasi yang tepat juga dapat mendorong pertumbuhan ekosistem blockchain dan inovasi teknologi keuangan di Indonesia. Jika pemerintah mampu menciptakan regulasi yang seimbang antara perlindungan investor dan dukungan terhadap inovasi, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pusat industri kripto di kawasan Asia Tenggara. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk menyediakan insentif bagi perusahaan berbasis blockchain, memperjelas aturan perpajakan bagi individu dan perusahaan, serta meningkatkan edukasi mengenai investasi dan risiko aset digital.

Meskipun regulasi pajak kripto telah diterapkan, tantangan tetap ada, terutama dalam hal kepatuhan dan pengawasan. Banyak transaksi kripto masih terjadi di luar platform yang terdaftar di Indonesia, yang membuatnya sulit untuk diawasi dan dikenakan pajak. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, platform perdagangan kripto, serta otoritas keuangan global menjadi kunci dalam memastikan bahwa regulasi dapat diterapkan secara efektif.

Dengan berkembangnya regulasi pajak global terhadap aset kripto, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi sektor ini. Jika dikelola dengan baik, kebijakan perpajakan yang diterapkan tidak hanya akan meningkatkan pendapatan negara tetapi juga membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat, inovatif, dan kompetitif di tingkat internasional.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak dapat membantu wajib pajak untuk mengelola pajak dengan lebih baik. Sebab, dalam pelatihan pajak akan mendapatkan materi tentang kebijakan perundang-undangan perpajakan. Salah satu kebijakan pajak yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk keringanan pajak adalah tax allowance. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing industri, dan menciptakan lapangan kerja. Dalam rangka mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, pemerintah bermaksud untuk meningkatkan investasi lokal dan asing dengan menawarkan keringanan pajak untuk bisnis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Mengenal Tax Allowance

Tax allowance adalah keringanan pajak yang ditawarkan pemerintah untuk mendorong investasi di industri tertentu. Dalam rangka meningkatkan daya saing industri dan menarik investasi lokal dan asing, insentif ini memungkinkan bisnis untuk menerima keringanan pajak, seperti penurunan penghasilan kena pajak atau perlakuan istimewa lainnya.

Jenis-Jenis Fasilitas Tax Allowance

Menurut Pasal 3 Ayat (1) PP 78/2019, wajib pajak badan yang memenuhi syarat dapat memanfaatkan empat jenis fasilitas utama tunjangan pajak berikut ini:

• Pengurangan Penghasilan Neto: 30% dari seluruh investasi dapat dihapuskan sebagai aset tetap berwujud, seperti real estat yang digunakan untuk operasi bisnis utama. Pengurangan ini dilakukan secara bertahap, dengan tarif 5% per tahun selama enam tahun.
• Amortisasi dan Penyusutan Lebih Cepat: Sesuai dengan aset yang diperoleh selama investasi, bisnis dapat mempercepat pengurangan pajak mereka melalui penyusutan yang dipercepat untuk aset tetap fisik dan amortisasi untuk aset tidak berwujud.
• Tarif Pajak Penghasilan Dividen yang Lebih Rendah: dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri dengan tarif pajak penghasilan 10%, atau tarif yang lebih rendah sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).
• Kompensasi untuk Kerugian yang Diperpanjang: Mengizinkan kompensasi kerugian selama lebih dari lima tahun, tetapi tidak lebih dari 10 tahun, akan meringankan beban keuangan perusahaan.

Persyaratan untuk Penerima Fasilitas Tax Allowance

Perusahaan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) di bawah skema tax allowance. Perusahaan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas ini harus memenuhi setidaknya satu dari tiga persyaratan utama yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2019.

Baca Juga: SPT di Era Digital: Coretax Menggantikan e-Filing, Simak Perubahannya!

Bisnis tersebut harus berfokus pada ekspor atau memiliki nilai investasi yang tinggi. Investasi yang besar menunjukkan dedikasi perusahaan terhadap pertumbuhan bisnis jangka panjang di Indonesia. Selain itu, bisnis yang memprioritaskan ekspor berkontribusi pada pendapatan devisa negara dan membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global.

• Tingkat penyerapan tenaga kerja perusahaan harus tinggi: Bisnis yang memiliki kapasitas untuk menghasilkan banyak pekerjaan diberikan prioritas utama karena mereka dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
• Perusahaan harus menggunakan banyak bahan baku yang diproduksi secara lokal: Tingkat kandungan lokal yang tinggi dalam proses produksi akan meningkatkan daya saing bisnis dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mendorong perluasan industri pendukung seperti manufaktur dan pertanian.

Lima Aspek Tax Allowance

Beberapa elemen kunci dari tax allowance dan dampaknya adalah sebagai berikut:

• Bantuan untuk Individu dan Keluarga: Mengurangi Tekanan Finansial: Dengan menurunkan pajak untuk kebutuhan seperti perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan, tunjangan pajak bermanfaat bagi individu dan keluarga.
• Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi: Peningkatan Partisipasi Pasar Keuangan: Keringanan pajak memberi insentif kepada masyarakat dan bisnis untuk menanamkan uangnya ke dalam industri yang memiliki prospek pengembangan yang kuat.
• Bantuan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Pembebasan pajak memudahkan UKM untuk mendapatkan lebih banyak pendanaan untuk pertumbuhan perusahaan tanpa harus membayar pajak yang berlebihan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berperan penting dalam membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik. Di antara berbagai jenis pajak daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. BBNKB merupakan pajak yang dikenakan atas peralihan kepemilikan kendaraan bermotor, baik kendaraan baru maupun bekas. Pajak ini menjadi sumber pendapatan yang potensial mengingat tingginya jumlah transaksi jual beli kendaraan di Indonesia setiap tahunnya.

Penerimaan dari BBNKB sangat bergantung pada jumlah kendaraan yang beralih kepemilikan serta kepatuhan wajib pajak dalam melakukan balik nama kendaraan. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan masyarakat melalui kebijakan yang efektif. Salah satu strategi yang sering diterapkan adalah pemberian insentif berupa pengurangan atau pembebasan denda administrasi bagi pemilik kendaraan yang melakukan balik nama. Langkah ini terbukti mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Selain itu, kemudahan dalam proses administrasi balik nama kendaraan juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi penerimaan BBNKB. Pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi terkait seperti Samsat untuk menyediakan layanan yang lebih cepat dan efisien. Digitalisasi layanan, seperti sistem pembayaran online dan aplikasi layanan pajak, turut membantu meningkatkan transparansi serta mengurangi potensi praktik percaloan yang sering menjadi kendala dalam pengurusan administrasi kendaraan. Dengan sistem yang lebih mudah dan transparan, masyarakat lebih terdorong untuk melakukan balik nama secara resmi, sehingga penerimaan pajak dari sektor ini semakin meningkat.

Tingginya transaksi kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas, menjadi faktor utama yang membuat BBNKB berkontribusi besar terhadap PAD. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat turut berpengaruh terhadap permintaan kendaraan bermotor. Setiap transaksi jual beli kendaraan yang disertai dengan perubahan kepemilikan akan dikenakan BBNKB sesuai dengan kebijakan tarif yang berlaku di masing-masing daerah. Oleh karena itu, daerah dengan tingkat urbanisasi tinggi dan mobilitas masyarakat yang tinggi cenderung memperoleh penerimaan pajak yang lebih besar dari sektor ini.

Baca Juga: Bagaimana Cara Mengatasi Aksus Koreksi Fiskal yang Sering Terjadi?

Namun, tantangan dalam optimalisasi BBNKB tetap ada. Salah satunya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melakukan balik nama kendaraan setelah transaksi jual beli terjadi. Banyak pemilik kendaraan yang masih menggunakan nama pemilik sebelumnya untuk menghindari biaya balik nama. Hal ini dapat berdampak pada ketidaktepatan data kepemilikan kendaraan yang berakibat pada hilangnya potensi penerimaan pajak bagi daerah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sosialisasi yang lebih masif mengenai pentingnya balik nama kendaraan, baik dari segi legalitas maupun manfaatnya dalam peningkatan pelayanan publik.

Pemerintah daerah juga perlu terus mengevaluasi kebijakan tarif BBNKB agar tetap kompetitif dan tidak menjadi beban yang terlalu berat bagi masyarakat. Tarif yang terlalu tinggi dapat mendorong masyarakat untuk menghindari pembayaran pajak atau mencari celah untuk menghindari proses administrasi resmi. Oleh karena itu, keseimbangan antara besaran tarif dan kepatuhan masyarakat harus selalu diperhatikan agar penerimaan pajak daerah dapat terus meningkat tanpa menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan bagi masyarakat.

Dengan berbagai strategi yang tepat, BBNKB dapat terus menjadi sumber pendapatan yang andal bagi pemerintah daerah. Peningkatan layanan, kemudahan administrasi, serta kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya akan membantu mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini. Pada akhirnya, penerimaan pajak yang lebih tinggi akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Di Indonesia, menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan persyaratan penting bagi semua wajib pajak. Sehingga, wajib pajak harus memiliki pemahaman dasar terhadap kebijakan pajak. Salah satu solusinya adalah dengan mengikuti training pajak. Sebab, dalam training pajak Anda akan mendapatkan materi tentang kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Indonesia memperkenalkan sistem baru bernama Coretax sebagai jawaban atas kemajuan teknologi dan kebutuhan untuk menyederhanakan proses perpajakan. Metode pelaporan yang ada saat ini akan digantikan oleh sistem ini, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Metode baru pelaporan SPT di Coretax yang harus Anda ketahui akan dibahas dalam artikel ini.

Apa itu Coretax?

Sebagai sistem pelaporan pajak yang lebih terdigitalisasi dan terintegrasi, Coretax bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengajuan SPT menjadi lebih cepat, tepat, dan transparan dengan Coretax. Di Indonesia, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan kewajiban yang sangat penting bagi semua wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Indonesia memperkenalkan sistem baru bernama Coretax sebagai jawaban atas kemajuan teknologi dan kebutuhan untuk menyederhanakan proses perpajakan. Metode pelaporan yang ada saat ini akan digantikan oleh sistem ini, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Metode baru pelaporan SPT di Coretax yang harus Anda ketahui akan dibahas dalam artikel ini.

Kapan Coretax akan Diberlakukan?

Untuk pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2025, Coretax secara resmi digunakan. Penting untuk diingat bahwa sistem lama, seperti e-Filing, masih akan digunakan untuk pelaporan SPT tahun pajak 2024 dan sebelumnya. Oleh karena itu, wajib pajak harus bersiap-siap untuk melakukan transisi ke Coretax pada tahun 2025.

Tahapan Pelaporan SPT dengan Coretax

Penyusunan, pengeditan, dan pengiriman adalah tiga proses utama dalam proses pelaporan SPT Coretax. Penjelasan lebih lengkap dari setiap langkah disediakan di bawah ini:

• Pembuatan Draf SPT
• Membuat draf SPT adalah langkah pertama.
• Pastikan Anda mengirimkan SPT sebelum tanggal jatuh tempo.

Baca Juga: Nota Pembatalan Faktur Pajak: Solusi atas Kesalahan Perpajakan

Manfaat Coretax

Sistem Coretax memiliki sejumlah manfaat yang meningkatkan akurasi dan transparansi serta menyederhanakan proses pelaporan. Di antara manfaat-manfaat tersebut adalah:

• Standarisasi Laporan Keuangan: Wajib pajak dapat membuat laporan dengan lebih mudah berkat format standar Coretax untuk laporan keuangan perdagangan, jasa, dan industri.
• Digitalisasi Lengkap: Tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau menggunakan kertas untuk seluruh prosedur pelaporan, semua dilakukan secara online.
• Akses Data yang Sederhana: SPT dan BPE yang telah dilaporkan selalu tersedia bagi wajib pajak.

Saran untuk Pelaporan SPT di Coretax

Berikut adalah beberapa panduan untuk membantu Anda memastikan pelaporan SPT Anda berhasil:

• Persiapkan data dengan cermat: Pastikan Anda telah mengumpulkan semua informasi yang diperlukan sebelum memulai pelaporan, seperti informasi aset, laporan keuangan, dan bukti pemotongan.
• Gunakan Fitur yang Telah Diisi Sebelumnya: Kurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk melengkapi formulir dengan menggunakan kemampuan data otomatis Coretax untuk mengisi informasi yang sudah ada.
• Verifikasi kembali informasi yang telah diisi: Periksa kembali SPT yang telah diisi dengan teliti setelah selesai untuk memastikan semua informasi sudah akurat dan lengkap.
• Simpan tanda terima sebagai bukti.: Sebagai bukti bahwa Anda telah memenuhi persyaratan pelaporan pajak, simpan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) setelah mengajukan SPT.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Aksus koreksi fiskal merupakan salah satu hal yang sering menjadi permasalahan bagi perusahaan dan individu yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan. Aksus ini terjadi ketika terdapat perbedaan antara laporan keuangan perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang harus dibayar kepada negara. Koreksi fiskal bertujuan untuk menyesuaikan antara penghitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan aturan perpajakan yang berlaku. Jika tidak dikelola dengan baik, aksus koreksi fiskal dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan dan berpotensi menimbulkan masalah hukum. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami cara mengatasi aksus koreksi fiskal yang sering terjadi.

Salah satu penyebab utama aksus koreksi fiskal adalah perbedaan antara prinsip akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan perusahaan dan prinsip perpajakan yang diatur oleh otoritas pajak. Dalam akuntansi, ada berbagai prinsip dan standar yang digunakan untuk mengakui pendapatan dan biaya, seperti PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku di Indonesia. Namun, untuk tujuan perpajakan, ada aturan yang berbeda dalam hal pengakuan pendapatan dan biaya yang diperkenankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Misalnya, biaya yang dibebankan dalam laporan keuangan belum tentu dapat diakui sebagai pengurang pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Untuk mengatasi aksus koreksi fiskal yang sering terjadi, perusahaan perlu memperhatikan beberapa langkah strategis yang dapat membantu mengurangi perbedaan antara laporan keuangan dan kewajiban perpajakan. Salah satu langkah pertama adalah memahami dengan baik peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban perpajakan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DJP, termasuk pengakuan biaya, pendapatan, dan perlakuan pajak lainnya. Selain itu, perusahaan harus mengetahui dan memahami dengan detail berbagai jenis penghasilan yang dikenakan pajak serta biaya yang dapat dibebankan dalam laporan perpajakan.

Langkah berikutnya adalah melakukan penyesuaian fiskal yang tepat. Setiap tahun, wajib pajak perlu melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan mengidentifikasi koreksi fiskal yang perlu dilakukan. Koreksi fiskal ini meliputi penyesuaian terhadap biaya dan penghasilan yang belum diakui atau yang belum dapat dikurangkan sesuai dengan ketentuan pajak. Dalam hal ini, penting bagi perusahaan untuk bekerja sama dengan konsultan pajak atau akuntan yang berpengalaman agar proses koreksi fiskal dapat dilakukan dengan tepat. Koreksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perhitungan pajak yang dilaporkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca Juga: Pemajakan atas Gaji Remote Worker Lintas Negara dan Apa Kaitannya dengan Training Pajak

Selain itu, perusahaan perlu melakukan pembaruan terhadap sistem akuntansi dan perpajakannya. Sistem akuntansi yang baik akan memudahkan perusahaan dalam melakukan pencatatan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pencatatan yang tepat dapat mengurangi kemungkinan kesalahan atau aksus koreksi fiskal yang terjadi. Perusahaan juga dapat menggunakan perangkat lunak akuntansi yang terintegrasi dengan sistem perpajakan, sehingga memungkinkan untuk melakukan pelaporan pajak dengan lebih efisien dan akurat.

Pengawasan dan pemeriksaan internal juga berperan penting dalam mengatasi aksus koreksi fiskal. Setiap perusahaan sebaiknya memiliki tim yang secara rutin memeriksa laporan keuangan dan perpajakan untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar dan sesuai dengan aturan perpajakan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tim tersebut dapat segera melakukan koreksi yang diperlukan sebelum laporan pajak dilaporkan ke DJP.

Penting juga untuk melakukan pelatihan secara berkala kepada staf akuntansi dan pajak perusahaan agar mereka selalu up-to-date dengan perubahan peraturan perpajakan yang berlaku. Perubahan regulasi pajak sering kali terjadi, dan jika tidak diantisipasi dengan baik, perubahan tersebut dapat menambah kesulitan dalam melakukan koreksi fiskal.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak bisa menjadi agenda yang sangat penting bagi Anda yang harus menguasai peraturan perpajakan. Sebab Wajib pajak bisa mengelola kebijakan pajak terkait penghitungan, pembayaran, hingga pelaporan faktur pajak dengan pengetahuan yang didapatkan dari kursus pajak. Faktur pajak diperlukan sebagai bukti yang sah di bawah sistem perpajakan Indonesia, yang mengatur penjualan dan pembelian barang dan jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dokumen resmi yang merinci transaksi kena pajak dan jumlah PPN yang dikenakan adalah faktur pajak.

Namun, faktur pajak yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dalam keadaan tertentu. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menawarkan alat yang dikenal sebagai surat pembatalan faktur pajak untuk mengatasi masalah ini. Dengan menguraikan dasar hukum, prosedur penerbitan, dan fungsi surat pembatalan faktur pajak dalam industri perpajakan, artikel ini akan membahas bagaimana surat pembatalan faktur pajak dipahami dan digunakan di Indonesia.

Apa itu Nota Pembatalan Faktur Pajak?

Sebuah dokumen yang disebut nota pembatalan faktur pajak digunakan untuk membatalkan faktur pajak yang telah diterbitkan oleh pengusaha kena pajak (PKP). Biasanya, pembatalan ini dilakukan karena adanya kesalahan penagihan atau transaksi yang dibatalkan setelah faktur pajak dikirimkan. Memperbaiki transaksi yang sudah terdokumentasi dalam administrasi perpajakan adalah tujuan dari pembatalan faktur pajak. Untuk menjaga agar laporan pajak yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kenyataan, nota pembatalan faktur pajak memegang peranan penting.

Persyaratan Pembatalan Faktur Pajak

Surat pembatalan faktur pajak dapat diterbitkan sebagai tanggapan atas beberapa keadaan. Pembatalan faktur pajak sering kali dilakukan karena beberapa alasan berikut ini:

Kesalahan Penulisan Data Faktur Pajak

Kesalahan dapat terjadi pada saat penulisan data pada saat proses pembuatan faktur pajak, termasuk pada saat penulisan alamat pembeli, NPWP, nomor faktur, atau jumlah PPN pada faktur pajak. Kesalahan seperti ini mengharuskan Anda untuk membatalkan dan mengirimkan faktur pajak yang benar.

Pembatalan Transaksi

Faktur pajak harus dibatalkan jika transaksi yang sebelumnya sudah termasuk di dalamnya dibatalkan, misalnya, karena barang tidak dikirim atau layanan tidak diberikan. Nota pembatalan harus dikirimkan untuk transaksi yang dibatalkan sebagai bukti bahwa faktur pajak tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Baca Juga: Perubahan Besar di Dunia Pajak! Begini Cara Kerja Global Minimum Tax

Pengenaan PPN Lebih Bayar

Dalam kasus tertentu, biaya PPN faktur pajak bisa lebih besar dari yang seharusnya. Tindakan terbaik adalah membatalkan faktur pajak dan menerbitkan faktur pajak baru dengan jumlah yang tepat jika ada kesalahan dalam perhitungan atau penerapan tarif PPN.

Faktur Pajak yang Tidak Sah

Pembatalan faktur pajak mungkin diperlukan karena alasan lain yang membuat faktur pajak tidak sah, seperti ketika faktur pajak diterbitkan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku atau ketika faktur pajak tidak memenuhi persyaratan formal seperti memberikan nomor seri yang benar.

Prosedur Pembatalan Faktur Pajak

Pembatalan faktur pajak bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarangan. Setiap PKP yang ingin melakukan pembatalan faktur pajak harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh DJP. Tahapan-tahapan yang biasa dilakukan dalam proses pembatalan faktur pajak adalah sebagai berikut:

• Penerbitan Nota Pembatalan: Orang yang terlibat dalam transaksi, baik pembeli maupun penerima barang atau jasa, harus menerima nota ini, yang harus dengan jelas menyatakan alasan pembatalan faktur pajak.
• Membetulkan SPT Masa PPN: PKP wajib melaporkan pembatalan dalam SPT Masa PPN setelah diterbitkannya nota pembatalan. Pembatalan faktur pajak harus dilaporkan dalam masa pajak yang bersangkutan.
• Menggunakan e-Faktur untuk mencatat: Pembatalan faktur pajak memerlukan penggunaan sistem e-Faktur, yang menghasilkan faktur pajak secara elektronik.
• Penyimpanan Dokumen: Surat pembatalan faktur dan semua dokumen terkait harus disimpan oleh PKP dalam catatan perusahaan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Di era globalisasi dan perkembangan teknologi, bekerja secara jarak jauh atau remote work telah menjadi pilihan populer bagi banyak orang di seluruh dunia. Bagi banyak pekerja, model kerja ini memberikan fleksibilitas dan kenyamanan, sementara bagi perusahaan, ini menawarkan akses ke talenta global tanpa batasan geografis.

Namun, meskipun kemudahan ini memberikan banyak keuntungan, ada satu isu yang kerap kali menjadi tantangan: pemajakan atas gaji remote worker lintas negara. Pemahaman tentang bagaimana pajak diterapkan pada pekerja jarak jauh yang bekerja untuk perusahaan di negara yang berbeda sangat penting. Hal ini juga terkait erat dengan kebutuhan akan training pajak untuk memastikan bahwa baik pekerja maupun perusahaan dapat mematuhi kewajiban pajak dengan benar.

Ketika seorang pekerja remote bekerja untuk perusahaan yang berbasis di negara lain, muncul pertanyaan mengenai di mana pajak penghasilan harus dibayar. Apakah pekerja harus membayar pajak di negara tempat ia bekerja atau di negara tempat perusahaan berada? Atau, mungkin ada kewajiban pajak ganda? Setiap negara memiliki peraturan pajak yang berbeda-beda terkait masalah ini, dan kadang-kadang peraturan tersebut bisa tumpang tindih.

Umumnya, pajak penghasilan dibayarkan di negara tempat pekerja tinggal dan bekerja. Namun, jika pekerja bekerja untuk perusahaan yang berbasis di negara lain, negara tempat perusahaan tersebut terdaftar mungkin juga mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh pekerja. Sebagian besar negara memiliki perjanjian pajak internasional yang disebut tax treaty, yang dirancang untuk menghindari pajak ganda, yaitu pajak yang dikenakan oleh dua negara untuk penghasilan yang sama. Tax treaty ini mengatur di mana pajak seharusnya dibayar dan dalam beberapa kasus, pekerja bisa mendapatkan keringanan pajak atau kredit pajak untuk menghindari pengenaan pajak ganda.

Namun, tantangan terbesar bagi pekerja remote lintas negara adalah memahami aturan pajak yang berlaku dan mematuhi peraturan tersebut. Oleh karena itu, training pajak menjadi sangat penting, baik bagi pekerja remote itu sendiri maupun bagi perusahaan yang mempekerjakan mereka. Training pajak ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai kewajiban pajak, cara melaporkan penghasilan, serta cara menghindari masalah hukum terkait pajak di berbagai negara.

Baca Juga: Memahami Primary dan Secondary Legal Rights dalam Sistem Hukum dan Perpajakan

Untuk pekerja remote, training pajak dapat membantu mereka memahami apakah mereka harus melaporkan penghasilan mereka di negara tempat tinggal atau negara tempat perusahaan beroperasi. Training ini juga akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara mengajukan pengembalian pajak, jenis potongan atau kredit pajak yang tersedia, serta cara menghindari masalah pajak ganda yang dapat menambah beban pajak mereka.

Bagi perusahaan, training pajak sangat penting agar mereka dapat memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan pajak internasional dan tidak melanggar undang-undang pajak negara lain. Perusahaan juga harus memahami kewajiban mereka dalam melakukan pemotongan pajak untuk pekerja remote yang tinggal di negara berbeda. Di beberapa negara, perusahaan diharuskan untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan pekerja yang bekerja dari luar negeri, yang berarti perusahaan harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai peraturan pajak internasional agar tidak menghadapi sanksi hukum.

Bahkan dalam kasus di mana tax treaty berlaku, pemahaman yang baik tentang aturan pajak dapat membantu menghindari kebingunguan tentang kewajiban pajak pekerja remote dan perusahaan. Hal ini penting agar pekerja dapat fokus pada pekerjaan mereka tanpa harus khawatir tentang masalah pajak yang mungkin muncul. Training pajak yang tepat dapat membantu perusahaan dan pekerja remote untuk memastikan bahwa mereka tetap patuh terhadap undang-undang pajak yang berlaku dan menghindari kesalahan yang dapat menimbulkan denda atau masalah hukum di masa depan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Lebih dari 140 negara, termasuk Indonesia, telah meratifikasi kebijakan Global Minimum Tax (GMT) sebagai upaya untuk membangun sistem pajak yang lebih adil dan terbuka. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) meluncurkan proyek ini dengan tujuan memerangi penghindaran pajak perusahaan multinasional (MNC) dengan memberlakukan tarif pajak minimum 15% mulai tahun 2025. Mekanisme top-up pajak, yang menjamin bahwa perusahaan membayar pajak yang benar di negara tempat mereka beroperasi, adalah salah satu elemen kunci dari program ini. Pengoperasian mekanisme top-up pajak dan dampaknya terhadap sistem pajak internasional akan diulas dalam artikel ini. Dengan brevet pajak Anda berupaya untuk memahami berbagai sistem kebijakan pajak domestik hingga internasional.

Prinsip Pengoperasian Program Pengisian Pajak

Perusahaan yang beroperasi di negara-negara dengan tarif pajak efektif lebih rendah dari 15% diwajibkan untuk membayar pajak top-up ke negara asalnya di bawah rencana Pajak Minimum Global. Dengan kata lain, jika sebuah bisnis berbasis di negara dengan tarif pajak 5%, negara asal dapat memungut pajak tambahan 10% untuk meningkatkan jumlah total yang dibayarkan menjadi 15%. Berikut ini adalah tahapan utama dalam menerapkan rencana ini:

• Menghitung Tarif Pajak Efektif: Berdasarkan pajak yang telah dibayarkan, perusahaan harus memastikan tarif pajak efektif yang berlaku di setiap negara tempat mereka menjalankan bisnis.
• Membandingkan dengan Tarif Minimum Global: Pajak tambahan dihitung jika tarif pajak efektif kurang dari 15%.
• Pembayaran Pajak Tambahan: Perusahaan harus membayar pajak tambahan untuk menutupi selisih antara tarif pajak minimum global dan tarif pajak efektif sebelum akhir tahun pajak berikutnya.

Contoh Skema Pajak Top-up Tarif pajak minimum global ditetapkan sebesar 15%, sehingga perusahaan multinasional yang beroperasi di Negara A, yang memiliki tarif pajak 8%, akan membayar pajak tambahan sebesar 7% untuk mencapai ambang batas. Hasilnya, total pembayaran pajak perusahaan masih memenuhi standar global. Dampak Program Tax Top-up Pencegahan Penghindaran Pajak Salah satu tujuan utama GMT adalah untuk mencegah perusahaan multinasional memindahkan keuntungan mereka ke negara-negara dengan tarif pajak rendah, atau tax haven.

Baca Juga: Hak Hukum Primer vs. Sekunder: Fondasi Keadilan dalam Sistem Hukum Pajak yang Harus Diketahui

Penerapan sistem top-up pajak membuat taktik penghindaran pajak menjadi tidak berguna karena keuntungan yang ditransfer ke negara-negara dengan tarif pajak rendah akan tetap dikenakan pajak tambahan dari negara asal perusahaan.

Pemerataan Pajak

Struktur perpajakan yang lebih adil adalah tujuan lain dari program ini. Di masa lalu, bisnis lokal terus membayar pajak penuh di negara tempat mereka beroperasi, sementara banyak perusahaan multinasional (MNC) menghindari pajak dengan memindahkan pendapatan mereka ke negara dengan tarif pajak rendah. Di bawah GMT, setiap bisnis harus memberikan kontribusi yang sama terhadap perekonomian nasional di mana mereka menghasilkan keuntungan.

Pengaruh terhadap Investasi

Meskipun GMT berupaya memberikan struktur pajak yang lebih adil, beberapa pihak mengkhawatirkan dampaknya terhadap investasi. Negara-negara dengan pajak rendah yang sebelumnya menarik bagi investor dapat kehilangan daya saing mereka. Beberapa bisnis mungkin memutuskan untuk merelokasi operasi mereka ke negara dengan manfaat pajak yang berbeda sebagai hasilnya. Oleh karena itu, untuk mencegah kebijakan ini mengurangi daya saing ekonomi global, diperlukan pendekatan mitigasi.

Memahami dan mematuhi hukum pajak internasional dapat menjadi tugas yang sulit bagi bisnis yang beroperasi di beberapa negara. Fungsi konsultan pajak diperlukan dalam situasi ini. Sebagai contoh, Brevet Pajak dapat membantu Anda memahami kepatuhan terhadap peraturan GMT dan membantu wajib pajak memahami undang-undang pajak asing.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Hukum merupakan instrumen yang sangat penting guna mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, memberikan perlindungan, dan memastikan keadilan untuk setiap individu. Salah satu aspek yang mendasari dalam hukum merupakan pemahaman tentang hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang. Pada sistem hukum, hak ini bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu primary legal rights dan secondary legal rights. Meskipun kedua jenis hak ini terkait dengan adanya hak-hak individu, keduanya ini memiliki perbedaan yang sgnifikan dalam hal fungsi, penerapan, serta perlindungannya.

Kursus pajak sangat penting dalam memahami hak primer (primary legal rights) dan hak sekunder (secondary legal rights) dalam sistem perpajakan, karena memberikan wawasan mendalam mengenai kewajiban dan hak wajib pajak, prosedur perpajakan, serta mekanisme penyelesaian sengketa pajak. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya sesuai hukum, menghindari sanksi, serta memanfaatkan hak-haknya, seperti pengajuan keberatan atau banding, secara optimal dan sesuai regulasi yang berlaku.

Dalam artikel ini akan memberikan penjelasan secara rinci mengenai dengan perbedaan antara primary legal right (hak hukum utama) dan secondary legal rights (hak hukum skunder, dan memberikan contoh penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang mendalam terkait dengan kedua jenis hak ini sangat penting untuk setiap individu tahu bagaimana cara melindungi hak-haknya serta menegakkan keadilan dalam sistem hukum yang telah berlaku.

Apa itu Primary Legal Rights?

Primary legal rights merupakan hak hukum yang bersifat mendasar dan langsung terkait dengan kebebasan atau kepentingan individu. Hak-hak ini merupakan hak yang diakui secara langsung oleh dasar atau konstitusi suatu negara, serta tidak emmerlukan izin atau persetujuan dari pihak ketiga. Dengan kata lain, primary legal rights untuk memberikan perlindungan langsung terhadap hak-hak dasar individu yang bersifat fundamental.

Ciri-Ciri Primary Legal Rights:

• Hak yang Mendasar

Primari legal rights ini melindungi kepentingan individu yang penting, seperti hak atas kebebasan pribadi, hak atas dasar properti, serta hak atas kehidupan.

• Hak yang Diberikan secara langsung oleh hukum:

Hak ini telah diakui oleh negara dan dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, dan tidak membtuhkan mekanisme atau prosedur tambahan untuk mendapatkannya.

• Perlindungan Hukum yang Kuat:

Jika hak-hak ini dilanggar, individu berhak untuk mencari perlindungan melalui sistem pengadilan serta meminta ganti rugi.

Contoh Primary Legal Rights:

• Hak atas Kebebasan Pribadi
• Hak atas Properti
• Hak atas Kehidupan

Baca Juga: Top-up Tax dan Pajak Minimum Global: Implikasi bagi Perusahaan Multinasional

Apa itu Secondary Legal Rights?

Jika primary legal rights berfokus padaperlindungan hak dasar individu, secondary legal rights  berfungsi sebagai hak tambahan yang mendukung pelaksnaan dan perlindungan hak utama. Hak-hak skunder ini sering kali berkaitan dengan prosedur atau mekanisme yang memungkinkan individu untuk mengakkan hak utama meraka jika terjadi pelanggaran atau ketidakadilan.

Ciri-Ciri Secondary Legal Rights:

• Bergantung pada Hak Utama

Secondary legal rights tidak berdiri sendiri, melainkan ada untuk mendukung atau memperkuat hak-hak utama.

• Bersifat Prosedural

Sebagian besar hak sekunder berhubungan dengan prosedur administratif atau hukum yang bisa digunakan oleh individu guna menegakkan hak utama mereka.

• Mempermudah Akses terhadap Keadilan

Hak sekunder memberi individu kesempatan guna memperjuangkan hak0hak mereka melalui mekanisme hukum yang lebih luas.

Contoh Secondary Legal Rights:

• Hak untuk Mengajukan Keberatan atau Banding
• Hak untuk Memperoleh Informasi
• Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Mengapa Pemahaman tentang Kedua Jenis Hak Ini Penting?

Perbedaan antara kedua jenis hak ini sangat penting untuk setiap individu, karena keduanya saling melengkapi untuk memastikan perlindungan serta menegakkan hak-hak seseorang dalam masyarakat. Primary legal rights memberikan landasan yang kuat untuk kebebasan serta perlindungan pribadi, sedangkan secondary rights memberikan mekanisme guna memperjuangkan serta menegakkan hak-ini ketika terjadi pelanggaran atau ketidakadilan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti  kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti  kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak adalah kelas perpajakan yang akan mempelajari tentang hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Bahkan pelatihan pajak biasanya diikuti oleh calon konsultan pajak. Hukum adalah alat yang sangat penting untuk melindungi masyarakat, mengatur kehidupan sosial, dan menjamin keadilan bagi semua orang. Memahami hak-hak setiap orang adalah salah satu komponen hukum yang paling mendasar. Hak-hak hukum primer dan sekunder adalah dua kelompok utama yang termasuk dalam sistem hukum. Peran, penerapan, dan perlindungan dari kedua kategori hak ini sangat bervariasi, meskipun memiliki kemiripan yang dekat dengan hak-hak individu.

Perbedaan antara hak-hak hukum utama dan sekunder akan dijelaskan secara menyeluruh dalam artikel ini, bersama dengan contoh-contoh bagaimana hak-hak tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mempertahankan hak-hak mereka dan menjaga keadilan dalam sistem hukum, masyarakat harus memiliki kesadaran yang menyeluruh tentang kedua kategori hak ini.

Apa Saja Hak-Hak Hukum Primer?

Hak-hak hukum fundamental yang terkait erat dengan kebebasan atau kepentingan seseorang dikenal sebagai hak-hak hukum primer.  Hak-hak ini adalah hak-hak yang secara eksplisit diakui oleh undang-undang dasar atau konstitusi suatu negara dan tidak memerlukan persetujuan pihak ketiga.  Dengan kata lain, hak-hak dasar masyarakat secara langsung dilindungi oleh hak-hak hukum utama.

Kualitas dari Hak-Hak Hukum Utama:

• Hak-hak Esensial: Kepentingan individu yang penting termasuk hak untuk hidup, hak atas properti, dan hak atas kebebasan pribadi dilindungi oleh hak-hak hukum utama.
• Hak-hak yang Diberikan Secara Langsung oleh Hukum: Hak-hak ini dilindungi oleh konstitusi atau undang-undang dasar dan diakui oleh negara; hak-hak ini dapat diperoleh tanpa perlu melalui langkah atau proses tambahan.
• Perlindungan Hukum yang Kuat: Orang memiliki hak untuk mencari ganti rugi dan perlindungan melalui sistem hukum jika hak-hak mereka dilanggar.

Contoh-contoh Hak Hukum Primer:

• Hak atas Kebebasan Pribadi: Setiap orang berhak untuk bebas dari penahanan atau penahanan sewenang-wenang. Hal ini diuraikan dalam berbagai hukum nasional dan internasional untuk melindungi kebebasan individu semua orang.
• Hak atas Properti: Setiap orang memiliki hak untuk memiliki dan mengelola properti mereka tanpa campur tangan yang tidak sah.
• Hak untuk Hidup: Salah satu hak esensial yang tidak dapat diambil oleh siapa pun adalah hak untuk hidup. Ini termasuk kebebasan dari kematian sewenang-wenang di tangan pemerintah atau orang lain.

Baca Juga: KPDL Pajak: Transparansi dan Kepatuhan dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Apa Saja Hak Hukum Sekunder?

Hak-hak hukum sekunder adalah hak-hak tambahan yang memfasilitasi pelaksanaan dan pembelaan hak-hak utama, sedangkan hak-hak hukum primer berkaitan dengan pembelaan hak-hak fundamental masyarakat. Jika terjadi pelanggaran atau ketidakadilan, hak-hak sekunder ini sering kali berkaitan dengan proses atau sistem yang memungkinkan orang untuk menggunakan hak-hak utama mereka.

Ciri-Ciri dari Hak-Hak Hukum Sekunder Meliputi:

• Bergantung pada Hak-hak Utama: Alih-alih berdiri sendiri, hak-hak hukum sekunder berfungsi untuk menegakkan atau memperkuat hak-hak utama.
• Prosedural: Mayoritas hak-hak sekunder berhubungan dengan proses hukum atau administratif yang dapat digunakan orang untuk menegakkan hak-hak utama mereka.
• Memungkinkan Akses terhadap Keadilan: Masyarakat dapat menggunakan hak-hak sekunder untuk memperjuangkan hak-hak utama mereka melalui jalur hukum yang lebih luas.

Contoh-contoh Hak Hukum Sekunder:

• Kemampuan untuk mengajukan keberatan atau banding: Seseorang memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau banding atas keputusan yang dibuat oleh pengadilan atau pihak berwenang jika dianggap melanggar hak-hak dasar mereka.
• Hak atas Informasi: Hak ini memungkinkan orang untuk meminta rincian tentang kebijakan atau keputusan yang berdampak pada hak-hak mereka.
• Hak atas Bantuan Hukum: Seseorang berhak mendapatkan bantuan hukum ketika hak-hak fundamental mereka dilanggar.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.