Posts in category: Artikel

Untuk sekarang ini, mengikuti kursus pajak merupakan investasi penting yang mampu membantu mengembangkan karier, terutama di era digital dan regulasi perpajakan yang semakin kompleks. Selain itu, mengikuti kursus pajak juga tidak hanya membantu menambah penambah pengetahuan, tetapi juga membuka peluang besar di dunia profesional. Dengan begitu, terdapat banyak alasan mengapa Anda harus mengikuti Kursus Pajak ini.

Meningkatkan Pemahaman tentang Perpajakan

Alasan pertama yaitu dengan mengikuti kursus pajak ini tentunya akan membantu Anda meningkatkan pemahaman tentang perpajakan, karena perpajakan adalah hal yang rumit dan selalu berubah mengikuti kebijakan pemerintah. Dengan mengikuti kursus pajak, Anda akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang konsep, aturan, dan prosedur perpajakan terbaru, mulai dari PPh 21, PPh 23, hingga e-SPT dan digitalisasi pajak.

Membuka Peluang Karier yang Lebih Luas

Sekarang ini, keahlian dibidang perpajakan sangat dibutuhkan berbagai perusahaan dan instansi. Dan dengan memiliki sertifikat kursus pajak tentunya akan membantu Anda memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan peluang diterima di posisi akuntan, konsultan pajak, staf keuangan, atau bahkan sebagai pejabat pajak. Posisi-posisi ini biasanya menawarkan gaji dan jenjang karier yang menarik. Dengan kompetensi pajak yang kuat, Anda juga berpeluang menjadi konsultan pajak independen yang dapat membuka usaha sendiri.

Memperkuat Kemampuan Mengelola Keuangan Perusahaan

Pajak adalah bagian penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Melalui kursus pajak, Anda dapat belajar bagaimana menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai ketentuan, sehingga keuangan perusahaan tetap sehat dan terhindar dari sanksi pajak. Kemampuan ini sangat dihargai di dunia bisnis karena membantu perusahaan dalam perencanaan pajak dan penghematan biaya yang legal. Dengan demikian, kursus pajak secara langsung meningkatkan kompetensi profesional Anda dalam bidang keuangan.

Mendukung Digitalisasi dan E-Government Pajak

Peraturan pajak saat ini menuntut penerapan sistem digital, seperti pelaporan menggunakan e-SPT dan e-Filing. Kursus pajak juga mengajarkan penggunaan teknologi dalam perpajakan, sehingga Anda siap menghadapi tuntutan zaman. Menguasai teknologi ini memberikan keunggulan kompetitif karena banyak perusahaan kini beralih ke sistem pajak digital demi efisiensi dan kepatuhan yang lebih baik. Anda menjadi sumber daya manusia yang relevan dan cepat beradaptasi terhadap perubahan digital.

Baca Juga: 5 Alasan Mengapa Kamu Perlu Mengikuti Kursus Brevet Pajak Sekarang

Meningkatkan Kredibilitas dan Kepercayaan Profesional

Sertifikasi pajak dari kursus yang terakreditasi tidak hanya menambah ilmu, tetapi juga meningkatkan kredibilitas Anda di mata atasan dan klien. Orang yang memahami pajak dengan baik biasanya dipercaya untuk menangani masalah perpajakan penting. Kredibilitas ini sangat menentukan dalam pengembangan karier dan jaringan profesional. Dengan reputasi yang baik, Anda bisa mendapatkan proyek dan tanggung jawab yang lebih besar, serta membangun karier yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Sehingga dengan berbagai manfaat tersebut, mengikuti kursus pajak adalah langkah strategis yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin maju di dunia kerja, terutama bidang keuangan, akuntansi, dan perpajakan. Jangan ragu mulai mencari kursus pajak yang terpercaya dan sesuai kebutuhan Anda. Investasi waktu dan tenaga untuk belajar pajak akan membuka pintu kesuksesan karier Anda yang lebih cerah dan penuh peluang.

Karena menjadi seseorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak dapat menjadi metode terbaik bagi Anda yang ingin menambah wawasan tentang perundang-undangan pajak. Sebab, dalam pelatihan pajak Anda akan diberikan segudang materi mengenai kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Namun, juga tidak kalah penting untuk mengikuti perkembangan berita pajak saat ini seperti yang akan dibahas dalam ulasan berikut.

Bea materai adalah pajak yang dikenakan pada beberapa dokumen hukum yang dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan atau untuk keperluan sipil. Pengakuan hukum suatu dokumen melalui pajak ini memungkinkan dokumen tersebut digunakan secara sah dalam berbagai transaksi dan proses hukum.

Bea materai, yang memiliki tarif tetap sebesar IDR 10.000, diterapkan pada berbagai dokumen, termasuk transaksi sekuritas, akta notaris, dan surat perjanjian. Untuk mencegah kesalahan dalam penerapannya, penting untuk memahami peraturan Bea Materai, terutama yang berkaitan dengan siapa yang wajib membayar, kapan kewajiban pajak timbul, dan bagaimana cara membayarnya secara elektronik atau fisik.

Bea Materai: Apa itu?

Bea materai adalah pajak yang dikenakan pada dokumen, menurut situs web Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban ini berlaku saat pihak-pihak menandatangani dokumen. Bea materai harus dibayar segera setelah dokumen selesai atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen tersebut bersifat unilateral. Dengan kata lain, bea materai diterapkan pada setiap dokumen yang memiliki makna hukum, baik untuk keperluan sipil maupun sebagai bukti di pengadilan.

Siapa yang Wajib Membayar Bea Materai?

Berikut rinciannya:

• Dokumen yang diterima secara sepihak dikenakan bea materai, yang dibayar oleh penerima.
• Jika ada beberapa pihak terlibat, setiap pihak bertanggung jawab membayar bea materai atas dokumen yang mereka terima.
• Instrumen negotiable: Pihak yang menerbitkan instrumen negotiable bertanggung jawab membayar bea materai.
• Kecuali para pihak sepakat lain, penerima atau pihak yang diuntungkan dapat bertanggung jawab atas dokumen lain.

Barang yang Wajib Dibayar Bea Materai

Catatan Sipil

Ini meliputi, antara lain:

• Pernyataan, perjanjian, keterangan, dan sejenisnya.
• Akta notaris, termasuk salinan, asli, dan ringkasan.
• Akta Tanah Akta Notaris (PPAT).
• Surat berharga dengan nama atau bentuk apa pun.
• Perjanjian untuk transaksi futures atau surat berharga.
• Catatan lelang, termasuk asli, salinan, notulen, dan notulen lelang.
• Dokumen tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

Baca Juga: Peran dan Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah dalam Mendorong Pembangunan Nasional dan Regional

Catatan mengenai pengangkutan orang dan barang

Contohnya:

• surat penyimpanan barang.
• surat muatan.
• surat pengangkutan untuk penumpang dan komoditas.
• bukti pengiriman dan penerimaan barang.
• surat permintaan pengiriman barang untuk dijual atas biaya pengirim.

Catatan mengenai keuangan dan administrasi

Ini meliputi:

• ijazah.
• bukti penerimaan gaji, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan.
• Bukti penerimaan dana dari bank, negara, kas daerah, atau organisasi pemerintah lainnya.
• pendapatan dari pajak dan negara lain.
• Pendapatan dari organisasi internal.
• dokumen yang digunakan bank dan koperasi untuk menyetor dana atau sekuritas.
• tiket gadai.
• Bukti pembagian pendapatan, bunga, atau pengembalian sekuritas.
• Dokumen resmi Bank Indonesia yang berkaitan dengan kebijakan moneter.

Kapan Bea Materai Harus Dibayar

Bea materai dianggap harus dibayar dalam keadaan berikut:

• Perjanjian, akta notaris, dan akta PPAT ditandatangani.
• Ketika selesai → untuk dokumen transaksi terkait sekuritas dan kontrak berjangka.
• Ketika dikirim ke pihak lain → untuk dokumen yang berkaitan dengan jumlah uang, lelang, sertifikat, dan pernyataan.
• Ketika diajukan ke pengadilan → untuk catatan yang digunakan sebagai bukti.
• Menteri Keuangan menentukan kasus lain.

Terlepas dari nilai nominal dokumen, tarif pajak materai ditetapkan sebesar IDR 10.000 untuk semua dokumen yang dikenakan pajak (selama memenuhi syarat pemungutan).

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Apakah Anda sedang mencari cara untuk meningkatkan keterampilan perbankan dan meraih peluang karir dengan lebih baik? Kursus brevet pajak adalah penjelasannya. Brevet pajak adalah pelatihan perpajakan yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang perpajakan, mulai dari tingkatan dasar hingga lanjutan. Karena dengan mengikuti brevet pajak akan memberikan banyak sekali keuntungan bagi Anda.

Meningkatkan Pemahaman Pajak Secara Mendalam

Dengan mengikuti kursus brevet pajak, kamu akan mendapatkan pemahaman lengkap tentang teori dan praktik perpajakan sesuai aturan yang berlaku. Ilmu ini penting agar kamu bisa menjalankan kewajiban pajak pribadi atau perusahaan dengan benar dan efisien. Materi dikemas sistematis dari dasar hingga konsep lanjutan yang membantu kamu memahami berbagai jenis pajak, pelaporan, hingga perhitungan pajak secara detail. Ini akan sangat bermanfaat untuk menunjang pekerjaan di bidang keuangan atau akuntansi.

Sertifikat yang Diakui dan Menambah Nilai Karir

Setelah menyelesaikan kursus dan ujian brevet pajak, Anda akan memperoleh sertifikat resmi yang diakui di industri. Sertifikat ini menjadi bukti kompetensi dan keahlianmu dalam bidang perpajakan. Banyak perusahaan dan instansi pemerintah yang mengutamakan kandidat dengan sertifikat ini karena menunjukkan profesionalisme dan penguasaan materi perpajakan. Sertifikat ini bisa menjadi nilai tambah saat melamar kerja, mendapatkan kenaikan jabatan, maupun meningkatkan kepercayaan klien.

Meningkatkan Peluang Kerja dan Penghasilan

Ilmu dan sertifikasi brevet pajak akan membuka berbagai pintu karir di bidang perpajakan dan keuangan. Baik kamu freshgraduate, pekerja profesional, maupun pelaku usaha, kemampuan perpajakan yang kuat akan sangat membantu dalam menavigasi kewajiban pajak dengan tepat. Skill ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas tetapi juga membuka kesempatan mendapatkan gaji lebih baik dan posisi strategis dalam perusahaan atau sebagai konsultan pajak independen.

Mempersiapkan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak

Bagi Anda yang bercita-cita menjadi konsultan pajak profesional, sertifikasi brevet pajak adalah salah satu langkah penting. Kursus ini mempersiapkan peserta untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP), yang merupakan syarat utama berpraktik sebagai konsultan pajak resmi. Pengetahuan dan keterampilan dari brevet pajak akan sangat membantu lulus ujian ini dan membuka peluang karir yang lebih besar di bidang perpajakan.

Baca Juga: Kenali Manfaat Pelatihan Pajak untuk Kemajuan UMKM

Fleksibilitas Belajar dengan Metode Online

Kini banyak kursus brevet pajak yang diselenggarakan secara full online, yang memungkinkan kamu belajar kapan saja dan di mana saja. Sistem pembelajaran ini memberikan kebebasan mengatur jadwal belajar sesuai waktu luang, tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau aktivitas penting lainnya. Metode ini juga lebih hemat biaya dan efisien, dengan materi video, kuis, serta ujian yang dapat diakses melalui platform digital.

Sehingga brevet pajak adalah investasi penting untuk masa depan karir di bidang keuangan dan perpajakan. Jangan tunda lagi, mulai kursus brevet pajak sekarang dan raih masa depan profesional yang lebih cerah!

Karena menjadi seseorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Pajak daerah dan pajak pusat merupakan dua jenis pengenaan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional dan regional. Meskipun keduanya sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang masih bingung tentang perbedaan di antara keduanya. Untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar, sangat penting untuk memahami perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah.

Definisi dan perbedaan utama antara pajak pusat dan pajak daerah akan dijelaskan secara lengkap dalam artikel ini. Training pajak juga tidak kalah penting untuk diikuti jika Anda sedang membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk pengetahuan tentang kebijakan perundang-undangan pajak. Sebab, training pajak akan memberikan Anda begitu banyak wawasan seputar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pajak Pusat

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bertugas mengawasi pajak pusat. Pajak ini merupakan sumber utama pendapatan negara dan dikenakan di seluruh Indonesia. Di antara berbagai bentuk pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPh), yang dikenakan pada penghasilan individu dan korporasi. Untuk beberapa industri, kepemilikan tanah dan bangunan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak materai adalah biaya yang dikenakan pada dokumen tertentu.

Undang-Undang HKPD dan Pajak Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang HKPD), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengelolaan pajak daerah, berbeda dengan pajak pusat. Pajak daerah merupakan sumber pendanaan yang penting untuk layanan publik dan pengembangan regional.

Jenis pajak daerah meliputi:

• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengalihan Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Air Permukaan berada di tingkat provinsi.
• Di tingkat kabupaten/kota, terdapat pajak atas iklan, hiburan, hotel, restoran, dan pembelian hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
• Wewenang untuk mengumpulkan pajak, menentukan tarif, dan mengalokasikan dana untuk kebutuhan masyarakat berada di tangan pemerintah daerah.

Baca Juga: Skema Dana Bagi Hasil PPh 21: Dari Lokasi Perusahaan ke Domisili Pekerja untuk Optimasi Pendapatan Daerah

Perbedaan antara Pajak Daerah dan Pajak Pusat

Berikut adalah perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah untuk kemudahan Anda:

Pajak Pusat

• Pemerintah Pusat seperti DJP dan Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab secara administrasi terhadap pajak pusat yang satu ini.
• Cakupan: Nasional
• Contoh: PPnBM, PPN, dan Pajak Penghasilan
• Tujuan: Untuk membiayai kebutuhan negara secara umum

Pajak Daerah

• Pemerintah Daerah (Provinsi, Daerah, atau Kota) bertanggung jawab atas administrasi pajak daerah.
• Cakupan: Lokal dan Regional
• Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Tujuan: Untuk menyediakan dana bagi kebutuhan pengembangan regional

Mengapa Penting untuk Memahami Perbedaan ini?

Misalnya, laporan pajak penghasilan tahunan diajukan melalui DJP Online karena merupakan pajak pusat, tetapi pembayaran PKB dan BBNKB dilakukan di kantor Samsat karena merupakan pajak daerah. Klasifikasi pajak yang tidak akurat dapat menyebabkan denda, sanksi administratif, atau keterlambatan pembayaran. Selain itu, kesadaran pajak dapat meningkatkan kerja sama dan membangun hubungan saling percaya antara masyarakat dan pemerintah. Wajib pajak dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera dengan menyadari pentingnya peran mereka dalam pembangunan negara.

Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia, diperlukan pemahaman tentang peran DJP dalam mengelola pajak pusat, peran pemerintah daerah dalam mengelola pajak daerah, dampak pajak terhadap ekonomi, dan pentingnya kesadaran pajak dalam pembangunan nasional.  Baik pajak pusat maupun pajak daerah sama-sama penting bagi pertumbuhan negara, kecuali dalam hal siapa yang mengawasinya dan bagaimana penggunaannya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Di era sekarang ini, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) sangat memegang peranan yang sangat penting bagi ekonomi bagi Indonesia serta menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih banyak sekali para UMKM yang belum memahami tentang perpajakan, sehingga berpotensi menghadapi masalah hukum serta kehilangan peluang pertumbuhan usaha. Dan pelatihan pajak bagi UMKM ini menjadi solusi penting untuk membantu pelaku usaha memahami dan mengelola pajak dengan benar, sehingga dapat memperkuat bisnis mereka secara berkelanjutan.

Pelatihan pajak untuk UMKM memiliki banyak manfaat strategi yang berdampak langsung pada kemajuan usaha.

Meningkatkan Pemahaman Perpajakan UMKM

Manfaat pertama yaitu dapat meningkatkan pemahaman perpajakan bagi para UMKM mengenai jenis-jenis pajak yang harus memuat, cara perhitungan, serta tata cara pelaporan dan pembayaran pajak yang benar. Dengan pengetahuan ini, UMKM menjadi lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan dan menghindari risiko sanksi denda atau hukuman akibat keterlambatan atau kesalahan pelaporan. Selain itu, dipenuhinya pajak adalah bukti legalitas usaha, yang sangat penting dalam membangun reputasi dan kredibilitas di mata pelanggan, mitra bisnis, dan investor.

Selain aspek yang terkandung di dalamnya, pelatihan pajak juga membuka wawasan UMKM terhadap berbagai kebijakan perpajakan yang memberikan insentif dan kemudahan, seperti pengurangan atau pengecualian pajak untuk UMKM dengan omzet tertentu. Pemahaman ini dapat membantu UMKM memanfaatkan fasilitas perpajakan yang tersedia untuk mengurangi beban biaya dan meningkatkan efisiensi usaha. Dengan demikian, UMKM dapat mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk inovasi produk, peningkatan kualitas layanan, dan perluasan pasar.

Membantu Meningkatkan Kinerja Keuangan

Salah satu manfaat jangka panjang dari pelatihan pajak adalah peningkatan kinerja keuangan. Pelaku UMKM yang mendaftar cenderung memiliki pembukuan dan pencatatan keuangan yang lebih rapi serta teratur. Hal ini tidak hanya membantu dalam pelaporan pajak yang akurat, tetapi juga memungkinkan pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat berdasarkan data keuangan yang valid. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, UMKM mampu merencanakan pengembangan usaha secara strategis dan mengurangi risiko kerugian.

Baca Juga: Keuntungan Perusahaan Menyediakan Training Pajak Bagi Staf

Tak kalah penting, UMKM yang taat pajak memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan formal dari lembaga keuangan. Bank dan investor biasanya memperoleh kelayakan kredit dengan mempertimbangkan rekam jejak pencatatan dan laporan keuangan yang transparan. Oleh karena itu, pelatihan pajak dapat menjadi pintu gerbang bagi UMKM untuk mendapatkan modal usaha yang diperlukan guna pengembangan bisnis lebih lanjut.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga aktif mendukung kemajuan UMKM melalui berbagai program edukasi perpajakan. Melalui pelatihan pajak, pemerintah berusaha meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Program seperti ini mendorong UMKM untuk lebih disiplin dalam penyelenggaraan perpajakan, sekaligus memperkuat sektor ekonomi nasional. Dengan demikian, pelatihan pajak tidak hanya bermanfaat bagi UMKM secara individu, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan negara secara keseluruhan.

Karena menjadi UMKM yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak akan membantu Anda untuk memahami berbagai kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kursus pajak seperti ini sangat penting diikuti oleh job seeker sebagai skill tambahan dalam dunia kerja. Namun, juga tidak kalah penting dalam mengikuti berita pajak terbaru. Menurut Kementerian Keuangan, pihaknya sedang mengkaji modifikasi rencana pembagian hasil penerimaan pajak penghasilan karyawan (PPh 21).

Hingga saat ini, bagian daerah dari DBH PPh 21 ditentukan oleh lokasi agen pemungut (misalnya, kantor pusat/perusahaan). Alokasi dana dianggap lebih baik mewakili distribusi populasi dan tenaga kerja lokal karena rencana yang sedang dievaluasi akan mengikuti tempat tinggal pekerja ke depannya.

Informasi tentang Pembagian Pendapatan PPh 21 yang Saat Ini Berlaku Berikut adalah rincian dana bagi hasil PPh 21, menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb):

Rasio Pembagian Pendapatan per Wilayah Daerah menerima 20% dari pendapatan PPh WPOPDN dan PPh 21.

Detail

8% masuk ke provinsi yang bersangkutan, dan 12% masuk ke kota atau kabupaten di dalam provinsi tersebut. Informasi tentang Kota dan Kabupaten (dalam 12%) Tarif untuk kota atau kabupaten tempat wajib pajak terdaftar adalah 8,4%. 3,6%: didistribusikan secara merata di antara semua kota dan kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Distribusi Dana Bagi Hasil (Tahun Anggaran Saat Ini) 20% dari alokasi awal untuk setiap triwulan pertama, kedua, dan ketiga (berdasarkan realisasi pendapatan yang diperkirakan) Distribusi akhir dan jumlah Dana Bagi Hasil yang sudah disalurkan pada Triwulan I–III menjadi dasar penyesuaian pada Triwulan IV.

Rencana Perubahan

Tergantung pada tempat tinggal Pekerja Alamat domisili pekerja (data kependudukan/wajib pajak), bukan alamat perusahaan atau pemotong, akan digunakan sebagai dasar alokasi DBH PPh 21 jika rencana berbasis domisili diterapkan. Berdasarkan kontribusi penduduknya, kabupaten atau kota tempat tinggal para pekerja seharusnya menerima bagian yang lebih proporsional dari pembagian pendapatan.

Konsekuensi yang Diperkirakan Kesetaraan Horizontal Antar Wilayah

Meskipun perusahaan berbasis di wilayah lain, area dengan tenaga kerja terbesar mungkin memenuhi syarat untuk DBH yang lebih tinggi. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semu dengan transfer pusat yang lebih sesuai berdasarkan profil demografi adalah salah satu cara untuk meningkatkan otonomi fiskal daerah.

Baca Juga: Berasal Dari Mana Sumber Pajak Pejabat Negara yang Ditanggung Pemerintah (DTP)?

Perencanaan layanan publik

• Dana untuk transportasi perkotaan, layanan kesehatan, dan pendidikan dapat dialokasikan secara lebih efektif kepada penduduk usia kerja.
• Implementasi Kesulitan dasar administratif (baik statistik kependudukan yang dinamis, domisili pajak terbaru, atau alamat KTP).
• Sistem informasi (pajak, demografi, dan keuangan daerah) disesuaikan dan dikoordinasikan dari pusat ke daerah.

Mekanisme verifikasi dan pengelolaan bahaya moral (kemungkinan perpindahan domisili massal administratif untuk mengejar DBH). Kualitas data pergerakan penduduk (komuter, sewa jangka pendek) dan domisili (sinkronisasi NIK, NPWP, dan alamat saat ini).

Simulasi Perhitungan Ilustratif Misalnya, DBH Provinsi A didasarkan pada pendapatan karyawan PPh 21 (bersih pusat), yaitu Rp1 triliun.

• Rencana Relevan (Cutter): Rp80 juta, atau 8%, masuk ke provinsi. Kabupaten dan kota di provinsi tersebut mendapatkan Rp120 juta, atau 12%. 3,6% (dibagi rata): Rp36 juta dibagi rata di seluruh kota dan kabupaten di provinsi tersebut.
• Skema Domisili Konseptual: Misalnya, dengan asumsi parameter keseluruhan tetap sama, total DBH tetap Rp200 M.

Berdasarkan distribusi tempat tinggal pekerja, distribusi 12% ke kabupaten dan kota dimodifikasi (misalnya, Kota X, tempat tinggal 35% pekerja, menerima porsi lebih besar daripada Kota Y, yang menerima 10%). 8% yang spesifik untuk provinsi tersebut masih ditentukan oleh provinsi yang bersangkutan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Dengan menyediakan training pajak bagi para staf, terkhusus bagi staf keuangan tentunya bukan hanya membantu perusahaan untuk melakukan kewajiban administrasi, tetapi juga suatu strategi investasi untuk membawa berbagai keuntungan signifikan bagi kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Karena di tengah kompleksitas peraturan perpajakan yang terus berubah, dengan adanya training pajak ini akan membantu memberikan fondasi pengetahuan yang kokoh bagi staf sehingga perusahaan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lebih efisien, akurat, dan patuh terhadap regulasi.

Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan

Keuntungan pertama yang dapat perusahaan rasakan yaitu dapat membantu meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Karena dengan memiliki pengetahuan yang cukup, staf dapat memahami hak dan kewajiban pajak dengan lebih baik sehingga mengurangi risiko kesalahan pengisian laporan pajak dan keterlambatan pembayaran. Sehingga hal ini dengan secara langsung membantu menurunkan adanya sanksi administratif atau denda yang dapat membebani keuangan perusahaan. Dan dengan adanya kepatuhan yang baik juga dapat membantu reputasi perusahaan  sebagai entitas yang bertanggung jawab dan terpercaya di mata otoritas pajak dan mitra bisnis.

Membantu Meminimalisir Kesalahan

Selain itu, dengan adanya training pajak ini juga dapat membantu meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan pajak yang bisa menyebabkan kerugian finansial. Dengan memahami berbagai jenis pajak yang harus dipenuhi seperti PPh, PPN, PBB, dan lain-lain, serta cara perhitungannya, membuat staf mampu menangani urusan pajak dengan lebih akurat dan optimal. Serta para staf juga dapat mengidentifikasi potensi penghematan pajak yang diperbolehkan secara hukum, sehingga perusahaan dapat mengelola arus kas lebih baik tanpa merasa terbebani oleh pungutan pajak yang tidak efisien.

Membantu Meningkatkan Efisiensi Operasional

Dan keuntungan lain yang dapat perusahaan dapatkan dengan adanya training pajak ini yaitu peningkatan efisiensi operasional. Karena dengan memiliki staf yang peka, proses administrasi perpajakan menjadi lebih cepat dan terstruktur, mengurangi beban kerja yang berpotensi menimbulkan kesalahan akibat tenaga kerja yang kurang berpengalaman. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada aktivitas inti bisnis tanpa harus selalu terganggu oleh permasalahan perpajakan sehari-hari.

Baca Juga: Kursus Pajak: Penerapan Sistem E-Faktur dan Dampaknya pada Penerimaan Pajak Perusahaan

Membantu Meningkatkan Profesionalisme dan Motivasi Staf

Training pajak juga membantu mendorong peningkatan profesionalisme dan motivasi staf. Ketika perusahaan berinvestasi dalam pengembangan kompetensi karyawan, hal ini menunjukkan perhatian dan penghargaan terhadap mereka. Karyawan yang merasa dihargai cenderung lebih loyal, produktif, dan bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya. Selain itu, staf yang memiliki keahlian di bidang perpajakan dapat memberikan kontribusi lebih bagi perusahaan terutama dalam merancang strategi perpajakan yang inovatif dan sesuai dengan perkembangan regulasi.

Hal-hal yang dijelaskan tersebut merupakan manfaat internal yang akan didapatkan. Namun, tidak hanya manfaat internal saja yang akan didapatkan tetapi juga aan mendapatkan eksternal. Manfaat tersebut berupa dengan hubungan dengan konsultan pajak, auditor, dan pihak yang berwenang. Komunikasi menjadi lebih lancar dan efektif karena staf memahami terminologi dan konteks perpajakan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Hal ini juga mengurangi kebutuhan konsultasi eksternal secara berlebihan yang pada akhirnya menghemat biaya perusahaan.

Karena menjadi staf perusahaan yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak dapat menjadi solusi utama bagi Anda yang merupakan job seeker. Karena selain menambah skill dalam pengetahuan pajak, dengan mengikuti kelas pajak ini Anda akan mendapatkan sertifikat brevet pajak. Ditengah pembatasan diskusi semakin hari semakin banyak muncul dikarenakan akhir-akhir ini perhatian publik sangat tertuju pada gaji dan tunjangan tinggi pejabat negara. Pertanyaannya adalah: apakah uang pajak rakyat digunakan ketika pemerintah (DTP) membayar pajak penghasilan (PPh) mereka?

Baik ya maupun tidak. Anggaran Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang didanai utama oleh pendapatan pajak namun juga mencakup hibah, pembiayaan (utang/penarikan dana), dan pendapatan negara non-pajak (PNBP), adalah sumber pendanaan DTP. Oleh karena itu, anggaran publik, bukan wajib pajak, adalah sumber pajak yang dibayarkan oleh pemerintah (DTP). Secara hukum, tidak ada pembebasan pajak, dan pajak tetap harus dibayar.

Pajak yang Ditanggung Pemerintah (DTP): Apa itu?

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Anggaran Negara, pajak yang ditanggung pemerintah (DTP) didefinisikan sebagai pajak yang harus dibayar yang dibayarkan oleh pemerintah dengan batas anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (PMK 92/2023).

Alur Penggunaan Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah (DTP)

• Unit kerja (misalnya, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah) bertanggung jawab untuk membayar penghasilan (gaji/tunjangan tetap).
• Bendahara menggunakan ketentuan umum (tarif pajak, biaya pekerjaan, pembayaran pensiun, dll.) untuk menentukan Pajak Penghasilan Pasal 21.
• Kas negara menerima potongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
• Anggaran mengalokasikan dana untuk membayar pajak, sehingga menghasilkan gaji bersih setelah pajak yang diterima oleh penerima manfaat.

Ringkasnya, anggaran negara (APBN/APBD) membayar pajak; tidak ada “pembebasan pajak.”

Program Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah (DTP) Mencakup Siapa Saja?

Pajak penghasilan yang dibayarkan oleh pemerintah dan dibebankan kepada anggaran negara atau daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PMK 262/PMK.03/2010, meliputi

• gaji yang dibayarkan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
• pejabat negara, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia; dan Aparatur Sipil Negara (ASN);
• Pajak Penghasilan Pasal 21 dibayarkan oleh pemerintah melalui sistem tersebut selama penghasilan yang bersangkutan merupakan penghasilan tetap atau rutin, seperti gaji, pensiun, dan tunjangan bulan ke-13 yang diterima dari anggaran negara (APBN) atau anggaran daerah (APBD).

Baca Juga: Benarkah Alternatif Sumber Penerimaan Negara ini Tidak Membebani Rakyat Kecil?

Apa yang Tidak Ditanggung oleh Pemerintah?

Honorarium dari kegiatan di luar tugas yang dibiayai oleh APBN/APBD; keuntungan usaha dan penghasilan profesional/pribadi; pengembalian investasi (bunga, dividen, dan keuntungan modal sesuai dengan peraturan yang berlaku); serta penghasilan lain yang tidak termasuk dalam paket penghasilan pegawai atau pejabat yang dibayarkan dari APBN/APBD, semuanya dikenakan pajak penghasilan pribadi selain komponen penghasilan yang dibayarkan dari APBN/APBD.

Jika berlaku, pajak atas penghasilan tambahan ini harus dihitung, dibayarkan secara terpisah, dan dimasukkan dalam laporan pajak tahunan. Pihak yang bersangkutan bertanggung jawab atas pembayaran kekurangan pajak yang ditemukan dalam laporan pajak.

Dari Mana Pemerintah Memperoleh Dana untuk Membayar Pajak?

Pos pengeluaran personel dalam anggaran negara atau daerah merupakan sumber utama pajak yang ditanggung pemerintah (DTP). Sumber pendanaan terbesar untuk anggaran negara adalah penerimaan pajak, diikuti oleh hibah, pinjaman, dan penerimaan negara non-pajak. Pajak yang ditanggung pemerintah (DTP) oleh karena itu secara sah disebut oleh masyarakat umum sebagai “pajak rakyat.” Namun, pajak DTP merupakan pengeluaran yang perlu direncanakan, didokumentasikan, dan diperiksa.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pajak adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Seiring kemajuan teknologi dan regulasi perpajakan, sistem administrasi pajak juga terus berkembang. Salah satu inovasi penting yang kini wajib diketahui dan diterapkan oleh semua staf keuangan perusahaan adalah sistem e-Faktur. Untuk itu, mengikuti kursus pajak dengan fokus pada penerapan sistem e-Faktur menjadi pilihan tepat untuk meningkatkan kompetensi dan efisiensi pengelolaan pajak di perusahaan.

Apa yang Dimaksud e-Faktur?

E-Faktur adalah faktur pajak berbentuk elektronik yang dibuat dan dikelola menggunakan aplikasi resmi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem ini menggantikan metode manual yang selama ini digunakan, menyediakan format digital yang mudah diproses, ditayangkan, dan dilaporkan. Penerapan e-Faktur diatur oleh Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2014 dan mulai wajib digunakan secara bertahap sejak tahun 2016 oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Melalui e-Faktur, perusahaan dapat membuat, mengelola, dan mengirim faktur pajak secara elektronik yang secara otomatis akan tervalidasi oleh sistem DJP. Hal ini meminimalkan kesalahan manusia dan mengurangi risiko manipulasi data pajak. E-Faktur juga memungkinkan sinkronisasi data pajak secara real-time antara perusahaan dan otoritas pajak, mempercepat proses pemeriksaan dan pelaporan pajak.

Mengapa Berikut Kursus Pajak Tentang E-Faktur?

Penerapan sistem e-Faktur bukan hanya tentang penggunaan aplikasi, melainkan juga pemahaman mendalam mengenai regulasi perpajakan, cara kerja sistem, serta penerapan dari setiap langkah pembuatan faktur pajak elektronik. Oleh karena itu, mengikuti kursus pajak dengan tema “Penerapan Sistem E-Faktur dan Dampaknya pada Penerimaan Pajak Perusahaan” sangat penting bagi staf keuangan.

Kursus ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis dan teknis, mulai dari cara mendaftar aplikasi e-Faktur, penginputan data, pengelolaan nomor seri faktur pajak, hingga strategi pelaporan dan rekonsiliasi data pajak. Staf keuangan akan dibekali pengetahuan tentang berbagai situasi yang mungkin muncul dan cara penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pentingnya memiliki staf keuangan yang mahir menggunakan e-Faktur akan sangat mempengaruhi kelancaran administrasi pajak dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pajak terbaru. Hal ini secara langsung berdampak positif pada penerimaan pajak perusahaan yang lebih optimal dan terhindar dari sanksi administratif akibat pelanggaran pelaporan.

Baca Juga: Dampak Pelatihan Brevet Pajak terhadap Minat Berkarir di Bidang Perpajakan

Manfaat Penerapan E-Faktur bagi Perusahaan

Penerapan e-Faktur membawa berbagai manfaat signifikan bagi perusahaan, khususnya dalam hal pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan sistem ini, perusahaan akan merasakan kemudahan dalam pencatatan serta pelaporan dokumen pajak yang lebih transparan dan akurat. Berikut beberapa dampak positif yang dapat dirasakan:

• Mengurangi kesalahan manual dalam pembuatan faktur pajak sehingga menghindari penolakan atau pembetulan dari DJP.
• Mempercepat proses validasi dan persetujuan faktur pajak oleh DJP, sehingga pajak dapat segera dilaporkan dan disetorkan tepat waktu.
• Meningkatkan transparansi dalam pencatatan transaksi, yang membantu dalam audit dan kepatuhan pajak.
• Mempermudah pelacakan dan rekonsiliasi faktur pajak, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arus kas dan kewajiban pajak perusahaan.
• Menghindari risiko penggelapan dan manipulasi faktur pajak karena semua data dicatat secara digital dan dapat diverifikasi oleh DJP.

Sehingga kursus pajak bertema “Penerapan Sistem E-Faktur dan Dampaknya pada Penerimaan Pajak Perusahaan” adalah investasi pintar bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kemampuan staf keuangan dalam mengelola pajak secara akurat dan efisien. Sistem e-Faktur memegang peranan penting dalam memastikan pemeliharaan pajak dan transparansi administrasi keuangan.

Karena menjadi staf perusahaan yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Apabila Anda ingin terjun ke dunia kerja perpajakan, maka mengikuti kelas pajak seperti pelatihan pajak akan sangat penting. Pelatihan pajak seperti ini akan memberikan Anda banyak materi tentang perundang-undangan pajak. Namun, juga tidak kalah penting mengikuti perkembangan berita pajak seperti yang akan dibahas dalam ulasan berikut ini.

Dalam laporan penelitian berjudul “Dengan Hormat, Pejabat Pemerintah: Jangan Mengumpulkan Pajak Seperti Memburu di Kebun Binatang,” Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS) mempertanyakan kebijakan perpajakan Negara Indonesia. Hingga saat ini, strategi perpajakan telah berfokus pada wajib pajak yang mudah diidentifikasi.

Berbeda dengan orang kaya yang seperti “hewan liar di hutan,” bebas berkeliaran tanpa pengawasan pajak, CELIOS membandingkan wajib pajak yang telah terjaring sistem dengan “hewan di kebun binatang.” Oleh karena itu, tanpa membebani orang miskin, CELIOS menawarkan strategi pajak progresif alternatif yang berpotensi meningkatkan pendapatan negara hingga Rp524 triliun. Bagi negara seperti Indonesia, pajak kini menjadi salah satu sumber pendapatan utama.

Namun, pernahkah Anda membayangkan bagaimana kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat Indonesia jika negara tiba-tiba memutuskan untuk menghapus pajak sepenuhnya? Situasi tanpa pajak dapat menimbulkan sejumlah kesulitan dan dampak yang perlu dievaluasi dengan cermat.

Pendapatan negara akan drastis berkurang tanpa pajak. Pajak merupakan salah satu alat utama yang digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai proyek dan inisiatif pembangunan. Pendapatan pajak sebelumnya, termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan lainnya, sangat penting untuk membiayai layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa pajak, pemerintah tentu akan kesulitan mengoperasikan program-program tersebut dengan efisien.

Meninjau Insentif Pajak Sebesar Rp137,4 triliun

Meninjau insentif pajak yang tidak tepat sasaran dan sebenarnya membantu bisnis besar dapat berpotensi menghasilkan jumlah uang yang signifikan bagi negara.

Pajak Karbon sebesar Rp76,4 triliun

Penerapan harga karbon dapat meningkatkan pendapatan negara dan digunakan sebagai alat regulasi lingkungan.

Pajak Produksi Batubara sebesar Rp66,5 triliun

Mengingat keuntungan besar yang dihasilkan dari sumber daya alam negara, industri pertambangan batubara mungkin dikenakan pajak tambahan.

Baca Juga: Memahami Kebijakan Insentif PPN DTP untuk Kuda Kavaleri 2025

Pajak Keuntungan Tak Terduga Sektor Ekstraktif (Rp50 triliun)

Pendapatan pajak keuntungan berlebih memiliki potensi besar untuk diekstraksi dari industri ekstraktif, terutama saat harga komoditas global meningkat.

Pajak Kerugian Keanekaragaman Hayati (Rp48,6 triliun)

Sistem pajak yang adil dapat digunakan untuk mengganti kerugian lingkungan yang disebabkan oleh industri.

Pajak Digital Rp29,5 triliun

Perusahaan digital lokal dan internasional yang beroperasi di Indonesia seharusnya membayar pajak sesuai dengan pendapatan mereka.

Pajak kepemilikan rumah ketiga sebesar Rp4,7 triliun

Pemilik lebih dari dua properti dapat dikenakan pajak tambahan akibat transfer kepemilikan aset.

Pajak keuntungan modal sebesar Rp7 triliun

Tarif pajak atas keuntungan dari investasi dalam aset keuangan, seperti saham, dapat dibuat lebih progresif.

Pajak konsumsi minuman manis kemasan (Rp3,9 triliun)

Selain manfaat kesehatannya, pajak konsumsi atas barang-barang manis dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi negara.

Hambatan dan Saran Kebijakan

Selain itu, CELIOS memetakan pemangku kepentingan utama dan hambatan dari setiap alternatif pajak. Beberapa hambatan tersebut meliputi tekanan industri, kompleksitas lintas yurisdiksi, kekurangan data kepemilikan, dan penolakan dari elit ekonomi. Laporan studi CELIOS “Dengan Hormat, Pejabat Negara: Jangan Mengumpulkan Pajak Seperti Memburu di Kebun Binatang” menguraikan saran kebijakan dan tantangan berikut: Menurut CELIOS, kebijakan pajak yang adil harus dapat menjangkau orang-orang yang terlindungi oleh kekayaan dan pengaturan keuangan yang rumit.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.