Posts in category: Artikel

Training Pajak – Permasalahan pajak sering kali menjadi tantangan bagi individu maupun perusahaan. Dengan regulasi yang terus berkembang dan semakin kompleks, memahami serta memenuhi kewajiban perpajakan menjadi tugas yang tidak sederhana. Dalam situasi tertentu, melibatkan ahli pajak dapat menjadi solusi terbaik untuk menghindari risiko denda, sanksi, atau kehilangan peluang penghematan pajak. Lalu, kapan sebenarnya Anda membutuhkan ahli pajak?

Mengikuti training pajak sangat penting untuk membantu individu maupun perusahaan memahami permasalahan pajak yang semakin kompleks, terutama di tengah dinamika regulasi perpajakan yang terus berubah. Dengan pelatihan yang tepat, peserta dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai aturan terkini, strategi perencanaan pajak yang efektif, serta cara menghindari kesalahan administratif yang berpotensi merugikan, sehingga mereka mampu menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih percaya diri dan akurat.

Salah satu momen penting ketika ahli pajak diperlukan adalah saat menghadapi perubahan regulasi pajak. Pemerintah secara berkala memperbarui aturan pajak untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi, seperti pengenalan pajak karbon, perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh), atau peraturan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Memahami detail perubahan ini membutuhkan keahlian yang mendalam, terutama jika bisnis Anda bergerak di sektor yang terkena dampak signifikan. Ahli pajak tidak hanya membantu menerjemahkan aturan baru ini tetapi juga memberikan panduan praktis agar perusahaan tetap mematuhi hukum.

Selanjutnya, ahli pajak menjadi sangat penting saat perusahaan menghadapi audit pajak. Proses audit sering kali melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap laporan keuangan dan pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Tanpa bimbingan ahli pajak, perusahaan berisiko menghadapi penalti akibat kesalahan administratif atau interpretasi aturan yang kurang tepat. Ahli pajak dapat membantu mempersiapkan dokumen yang diperlukan, menjelaskan posisi perusahaan kepada otoritas pajak, dan memastikan hasil audit berjalan dengan baik.

Di sisi lain, perencanaan pajak strategis adalah area lain di mana ahli pajak memiliki peran signifikan. Untuk perusahaan yang ingin mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum, konsultasi dengan ahli pajak adalah langkah bijak. Mereka dapat merancang strategi yang sesuai dengan profil bisnis Anda, seperti memanfaatkan insentif pajak, fasilitas pengurangan pajak untuk kegiatan tertentu, atau menghindari pembayaran pajak ganda dalam transaksi lintas negara. Hal ini tidak hanya membantu menghemat biaya, tetapi juga memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Baca Juga: Memahami Tarif Bunga Sanksi Administrasi dan Imbalan Pajak di Desember 2024: Kebijakan dan Perhitungannya

Bagi individu, ahli pajak sangat berguna ketika Anda memiliki penghasilan dari berbagai sumber, baik di dalam maupun luar negeri. Situasi seperti memiliki investasi di berbagai negara, pendapatan pasif yang signifikan, atau warisan yang melibatkan aset besar dapat mempersulit pengisian SPT Tahunan. Dalam kasus ini, ahli pajak dapat membantu menyusun laporan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan sekaligus menghindari konflik hukum di kemudian hari.

Selain itu, menghadapi sengketa pajak adalah alasan lain yang mendesak untuk berkonsultasi dengan ahli pajak. Ketika terjadi ketidaksepakatan antara wajib pajak dan otoritas pajak, ahli pajak dapat menjadi perwakilan yang memahami prosedur hukum dan teknis perpajakan. Dengan bantuan mereka, kemungkinan menyelesaikan sengketa dengan hasil yang menguntungkan lebih besar.

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, kebutuhan akan ahli pajak tidak dapat diabaikan. Mereka bukan hanya mitra strategis dalam mengelola risiko perpajakan, tetapi juga kunci untuk mengoptimalkan kepatuhan dan efisiensi pajak. Ketika Anda merasa kewajiban pajak semakin membingungkan, tidak ada salahnya untuk melibatkan ahli pajak demi keamanan dan kelangsungan usaha.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Kemenkeu melalui keputusan menteri keuangan (KMK) nomor 18/km.10/2024, sudah menetapkan tarif dari bunga sanksi pada administratif serta imbalan bunga pajak yang berlaku untuk periode Desember 2024. Dalam penetapan ini memiliki tujuan untuk memberikan kepastian kepastian terkait dengan hukum serta mendorong kepatuhan para wajib pajak. Tarif ini akan berlaku mulai 1 Desember hingga 31 Desember 2024. Kursus pajak penting diikuti karena dengan adanya banyak perubahan kebijakan pajak di Indonesia yang saat ini sangat rumit dan berubah-ubah sehingga memerlukan pengetahuan yang mendalam terkait dengan perpajakan di Indonesia.

Bagaimana Perhitungan Tarif pajak di Indonesia jika dihitung berdasarkan dengan suku bungan acuan pada Bank Indonesia (BI Rate), dengan adanya tambahan uplit factor yang bermacam-macam sesuai dengan jenis pelanggaran yang wajib dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan pada undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP). Setelah adanya uplift factor ditambahkan, tarif ini telah dibagi menjadi 12 bagian untuk mendapatkan tarif sanksi pajak bulanan.

Kategori Uplift Factor:

• 0%-10% guna pelanggaran dengan self-assessment
• 15% guna pelanggaran dengan official assessment

Dengan adanya perhitungan ini, perubahan BI Rate akan mempengaruhi tarif sanksi secara langsung. Ketika BI Rate naik, tarif sanksi inipun akan meningkatkan serta vice versa. Akan tetapi berbeda dengan skema tarif tetap 2 persen perbulan yang digunakan sebelumnya, sistem ini umumnya menghasilkan tarif yang lebih fleksibel serta lebih rendah.

Untuk sanksi administrasi, terdapat lima tarif bunga per bulan yang ditetapkan, yaitu:

• Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3): 0,57% per bulan.
• Pasal 8 ayat (2), (2a), Pasal 9 ayat (2a), (2b), dan Pasal 14 ayat (3): 0,99% per bulan.
• Pasal 8 ayat (5): 1,40% per bulan.
• Pasal 13 ayat (2) dan (2a): 1,82% per bulan.
• Pasal 13 ayat (3b): 2,24% per bulan.

Imbalan Bunga Pajak

Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana diatur dalam:

Pasal 11

• Pasal 11 ayat (3): Apabila penyampaian kelebihan pembayaran pajak dilakukan lebih dari satu bulan, pemerintah wajib memberikan imbalan bunga menurut tarif bulanan.

Baca Juga: Penghapusan PBG dan BPHTB: Langkah Progresif Pemerintah untuk Meringankan Beban Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam Memiliki Hunian Layak

Pasal 17B

• Pasal 17B ayat (3): Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) terlambat diterbitkan, Wajib Pajak berhak mendapat imbalan bunga sesuai tarif yang berlaku.
• Pasal 17B ayat (4): Pembayaran bunga juga diberikan dengan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan proses hukum yang berkaitan dengan perpajakan.

Pasal 27B UU KUP

• Pasal 27B ayat (4): Pembayaran bunga bulanan dihitung berdasarkan suku bunga acuan, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Perubahan tarif bunga ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Misalnya, pada November 2024, tarif bunga sanksi administrasi berkisar antara 0,55% hingga 2,22% per bulan. Kenaikan tarif ini dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang kemudian menjadi dasar perhitungan tarif bunga sanksi administrasi pajak. Penting bagi wajib pajak untuk memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku guna menghindari sanksi administrasi berupa bunga. Selain itu, pemahaman mengenai tarif bunga imbalan juga krusial bagi wajib pajak yang berhak menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Informasi lebih lanjut mengenai tarif bunga sanksi administrasi pajak dan imbalan bunga dapat diakses melalui situs resmi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Indonesia.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Tingkat suku bunga sanksi administrasi dan imbalan bunga pajak yang berlaku untuk periode Desember 2024 telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 18/KM.10/2024. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan kepastian hukum.

Tarif ini berlaku mulai tanggal 1 Desember hingga 31 Desember 2024. Ketika Anda ingin terjun ke dunia perpajakan, pastinya mengetahui berita pajak seperti ini sangatlah penting. Namun, mengikuti pelatihan pajak juga bisa membantu Anda untuk menguasai berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena dalam pelatihan pajak Anda diberikan materi tentang kebijakan-kebijakan pajak sesuai dengan tingkatan yang Anda pilih.

Dasar Penetapan Tarif Sanksi Administrasi Pajak

Menurut ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tarif sanksi administrasi perpajakan di Indonesia ditentukan dengan menggunakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) dan ditambah dengan faktor kenaikan yang berubah-ubah sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan wajib pajak.  Tarif sanksi pajak bulanan dihitung dengan membagi tarif ini dengan 12 setelah unsur kenaikan ditambahkan.

Kategori Faktor Peningkatan:

• 0% hingga 10% untuk pelanggaran yang dilakukan dengan penilaian sendiri
• 15% untuk pelanggaran yang melibatkan evaluasi resmi

Perubahan dalam BI Rate memiliki dampak langsung pada tingkat sanksi dalam perhitungan ini. Tingkat sanksi akan naik seiring dengan kenaikan BI Rate, dan sebaliknya. Secara umum, strategi ini menghasilkan tarif yang lebih fleksibel dan lebih rendah daripada struktur tarif tetap bulanan sebesar 2%.

Penjelasan Mengenai Ketentuan-Ketentuan dalam UU KUP

Sanksi Administrasi Perpajakan

Sanksi bunga untuk berbagai pelanggaran diatur oleh UU KUP, termasuk:

Pasal 19

• Pasal 19 ayat (1): Wajib Pajak dikenai sanksi bunga berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), atau Surat Keputusan Pembetulan (SKP) yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Baca Juga: Tarif Pajak Hiburan: Bagaimana Tiket Bioskop Mendorong Pembangunan Lokal

• Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak berdasarkan Pasal 19 ayat (2), dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Suku bunga bulanan dihitung dengan menggunakan saldo pajak yang masih harus dibayar.
• Menurut ayat (3) Pasal 19, wajib pajak juga dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan penghitungan sementara pajak yang terutang, dengan bunga yang disetujui dengan tarif bulanan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8, 9, dan 14

• Pasal 8 ayat (2): Wajib pajak dikenai sanksi bunga bulanan atas jumlah pajak yang kurang dibayar jika mereka membetulkan SPT, yang menyebabkan utang pajak bertambah.
• Menurut Pasal 8 ayat (2a), Wajib Pajak yang membetulkan sendiri SPT Masa dan menambah utang pajak akan dikenai sanksi administrasi atas jumlah pajak yang kurang dibayar.
• Pasal 9 ayat (2a): Sanksi administrasi berupa bunga akan dikenakan atas penyetoran dan pembayaran pajak yang terlambat setelah batas waktu yang ditentukan.
• Pasal 9 ayat (2b): Sanksi administrasi bunga akan dikenakan atas keterlambatan pembayaran dan penyetoran pajak setelah batas waktu penyampaian SPT tahunan.
• Ayat 3 Pasal 14: Sanksi bunga bulanan akan ditambahkan ke defisit pajak.

Pasal 8 Ayat 5

Dalam pasal 8 ayat 5, sebelum laporan diserahkan, wajib pajak harus membayar kekurangan pembayaran yang diakibatkan oleh pengungkapan informasi yang tidak benar dalam SPT dan sanksi administrasi yang terkait.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Saat ini pemerintah Indonesia telah mengambil langkah progresif untuk meringankan beban masyarakat dengan penghasilan rendah (MBR) dalam memiliki hunian yang layak. Per Desember 2024, harga hunian tipe 36 untuk MBR akan dikurangi hingga Rp10,5 juta per unitnya dengan penghapusan dua jenis pungutan restribusi, yaitu dengan persetujuan bangungan gedung (PBG) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Brevet pajak menjadi instrumen penting dalam memahami dan mengikuti perkembangan kebijakan perpajakan di era Presiden Prabowo, khususnya terkait dengan penghapusan retribusi hunian, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang bertujuan untuk mendorong kemudahan investasi, mengurangi beban masyarakat, serta mempercepat pembangunan infrastruktur perumahan di seluruh Indonesia. Kebijakan ini dirancang tidak hanya guna menekan harga rumah, akan tetapi juga untuk mempercepat pencapaian target dalam pembangunan 3 juta rumah per tahunnya, yang progres ini merupakan salah satu prioritas utama presiden Prabowo Subianto.

Bagaimana Mekanisme Penghapusan Pungutan Restribusinya?

PBG adalah perizinan yang mesti dimiliki oleh para pemilik bangunan guna mendirikan, mengurangi, memperluas, serta merawat bangunan atau gedung. Biaya PBG guna membangun rumah bermacam-macam tergantung dengan faktor ukuran, administrasi, hingga restribusi daerah, yang biasanya dapat mencapai Rp5 juta sampai dengan Rp12 juta. Sementara itu, BPHTB merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan dengan tarif 5% dari nilai transaksi setelah dikurangi oleh nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP).

Guna mewujudkan kebijakan ini, pemerintah akan menerbitkan surkep bersama (SKB) yang akan ditandatangani langsung oleh menteri dalam negeri yaitu Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Kawasan Pemrukian Maruarar Sirait, serta menteri pekerjaan umum yaitu Dody Hanggodo. SKB ini akan menjadi salah satu dasar hukum dalam penghapusan retribusi tersebut.

Kriteria Rumah Seperti Apa yang Mendapat Pembebasan?

Tito Karnavian menjelaskan tentang kriteria rumah yang mendapatkan pembebasan restribusi yang sudah diatur dalam keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat No 22/Kpts/M/2023. Peraturan ini berupa batasan penghasilan serta luas bangunan guna kategori rumah umum serta rumah swadaya.

Baca Juga: DJP Imbau Wajib Pajak Waspadai Penipuan Terkait Coretax: Keamanan Data adalah Prioritas

Penghematan untuk Rumah Tipe 36

Tito Karnavian menjelaskan, kebijakan ini memungkinkan masyarakat yang membeli rumah tipe 36 bisa mendapatkan penghematan yang signifikan. Dengan penghapusan BPHTB dan PBG, harga rumah bisa ditekan hingga Rp 10,5 juta. Penghapusan BPHTB memberikan kontribusi pengurangan sekitar Rp6,2 juta, sedangkan PBG memberikan pengurangan sebesar Rp4,3 juta. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban MBR dan memudahkan mereka mendapatkan perumahan yang layak.

Bagaimana Dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah?

Namun dalam penghapusan BPHTB serta PBG juga akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tito menjelaskan, retribusi ini sebelumnya merupakan salah satu sumber utama PAD di banyak daerah. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah daerah memahami pentingnya kebijakan tersebut bagi masyarakat MBR. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk benar-benar mengkaji definisi MBR dengan baik agar kebijakan ini berkeadilan. Pemerintah daerah perlu melakukan antisipasi dampak terhadap PAD. Karena dengan koordinasi yang baik antara pemerintahan pusat serta daerag, kebijakan seperti ini memiliki harapan agar dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya mengorbankan pendapatan daerah.

Selain menghapus retribusi, pemerintah juga akan mempercepat proses penerbitan PBG. Proses yang tadinya memakan waktu hingga 28 hari kini dikurangi menjadi 10 hari saja. Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk menjamin kelancaran kebijakan ini. Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah progresif untuk memberikan dukungan kepada rakyat jelata. Ia mengimbau pemerintah daerah tidak menunda penerapan kebijakan tersebut agar dapat membantu masyarakat segera memiliki hunian yang layak huni.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Salah satu sumber utama pendanaan lokal untuk industri hiburan adalah pajak bioskop. Sebagai kontribusi dari bisnis film, pajak ini dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan dikenakan pada setiap tiket film yang terjual. Kebijakan pajak bioskop tidak hanya mengontrol biaya masuk, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat anggaran mereka, yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai infrastruktur dan layanan publik lainnya. Semua kebijakan pajak seperti ini sangat penting untuk diketahui oleh orang-orang yang ingin terjun di dunia perpajakan. Untuk itu, training pajak bisa membantu Anda untuk memahami dan menguasai seluruh kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia.

Pajak bioskop, yang bervariasi di setiap daerah, merupakan cerminan kebijakan fiskal lokal, yang bertujuan untuk mencapai kompromi antara kebutuhan akan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan hiburan yang dapat diakses dengan harga terjangkau.

Tarif Pajak Bioskop

Salah satu bentuk hiburan yang paling populer di masyarakat umum adalah pergi ke bioskop. Bioskop termasuk dalam kategori layanan seni dan hiburan yang tunduk pada peraturan pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Pasal 55, jasa hiburan seperti bioskop harus membayar pajak hiburan sebesar 10% dari harga tiket yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Selain itu, untuk mencegah pajak berganda, tiket bioskop yang tadinya dikenakan pajak hiburan tidak lagi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, Pasal 4A, Ayat 3 Huruf H. Menurut peraturan tersebut, bioskop dan jasa kesenian dan hiburan lainnya dibebaskan dari PPN.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 menjelaskan peraturan tambahan yang berkaitan dengan jasa kesenian dan hiburan yang dibebaskan dari PPN. Menurut Pasal 5 Ayat (1a) peraturan ini, film atau pertunjukan audiovisual lainnya yang ditayangkan secara langsung di tempat tertentu, seperti bioskop, dibebaskan dari PPN. Akibatnya, penonton hanya membayar pajak hiburan pada tiket bioskop, sehingga tarif pajaknya lebih rendah.

Dampak Pajak Bioskop Terhadap Harga Tiket

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak berlaku saat menonton film di bioskop; meskipun demikian, pemerintah daerah dapat mengenakan pajak hiburan. Ada undang-undang dan tarif pajak hiburan yang berbeda di setiap daerah di Indonesia berdasarkan peraturan daerah. Untuk membantu pendapatan daerah, pajak hiburan ini diterapkan pada berbagai kegiatan hiburan, termasuk pajak bioskop.

Baca Juga: Global Minimum Tax: Strategi Baru Indonesia dalam Menghadapi Penghindaran Pajak

Pemerintah daerah memilih tarif pajak hiburan yang berlaku; variasi tarif ini memungkinkan daerah untuk memodifikasi pendapatan mereka sesuai dengan karakteristik ekonomi daerah dan persyaratan lokal. Misalnya, berdasarkan kebijakan fiskal yang diterapkan masing-masing daerah, tarif pajak di kota-kota besar mungkin berbeda dengan tarif di daerah yang lebih kecil.

Selain mendanai kas daerah, skema pajak hiburan ini juga mendanai sejumlah inisiatif dan layanan publik, sehingga keuntungan dari industri hiburan dapat kembali memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Pajak sudah termasuk dalam harga tiket yang kita bayar, oleh karena itu semakin besar pajaknya, semakin besar pula kemungkinan harga tiket akan naik. Alasannya adalah karena bioskop harus memastikan bahwa pendapatan setelah pajak mereka cukup untuk membayar biaya operasional dan menghasilkan keuntungan.

BPJT atau Bentuk Pajak Hiburan Lainnya

Tujuan dari pajak hiburan, juga dikenal sebagai BPJT (Biaya Perolehan Jasa Tertentu), yang dipungut atas berbagai layanan artistik dan hiburan, diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Dengan menerapkan kebijakan ini, Indonesia tidak hanya akan memastikan penerimaan pajak yang lebih adil, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai bagian dari komunitas internasional yang berkomitmen pada sistem pajak yang transparan dan adil. Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan otoritas pajak untuk memastikan peraturan tersebut diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.

Untuk mengetahui berbagai penerapan kebijakan lainnya, Anda bisa mengikuti kursus pajak. Kelas perpajakan seperti kursus pajak ini akan memberikan Anda segudang materi tentang peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia. Indonesia telah mulai membuat kebijakan yang dikenal sebagai “Pengaturan Pajak Minimum Global” sebagai bagian dari implementasi di seluruh dunia. Dengan menggunakan strategi ini, Indonesia akan terlindungi dari kerugian pajak yang diakibatkan oleh penghindaran pajak internasional.

Kerangka Kerja Indonesia untuk Peraturan Pajak Minimum Global

Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) mengatur Peraturan Pajak Minimum Global Indonesia. Model Peraturan, Komentar, dan Pedoman Administratif yang diadopsi dari Kerangka Kerja Inklusif merupakan salah satu dokumen yang dirujuk dalam peraturan ini. Beberapa poin penting yang tercakup dalam kerangka kerja RPMK tersebut:

• Ruang Lingkup dan Tarif: Untuk PMN dengan pendapatan konsolidasi minimal EUR 750 juta, tarif pajak efektif minimum ditetapkan sebesar 15%. Semua bentuk penghasilan dikenakan tarif tersebut, dengan pengecualian penghasilan dari luar negeri.
• Klausul Pajak Tambahan: Pajak tambahan akan diterapkan pada PMN di beberapa negara jika tarif pajak efektif kurang dari 15%. Tujuan dari pajak ini adalah untuk menutupi perbedaan antara tarif minimum di seluruh dunia dan tarif efektif di yurisdiksi tersebut.
• Pengecualian: Instansi pemerintah, organisasi nirlaba, organisasi internasional, dan dana pensiun dan investasi tertentu termasuk di antara entitas yang dikecualikan dari penerapan pajak ini.

Prinsip-Prinsip Perhitungan Pajak

Penentuan laba atau rugi sebagai dasar pengenaan pajak adalah salah satu dari banyak prosedur teknis yang terlibat dalam penerapan Pajak Penghasilan Badan di Indonesia. Berikut ini adalah ide-ide utama di balik perhitungannya:

• Perhitungan Laba GloBE
• Perhitungan Pajak yang Disesuaikan
• Pajak Tambahan dan Tarif Pajak Efektif

Baca Juga: Peningkatan IPM Indonesia: Bagaimana Peran Strategis Pajak Didalamnya?

Dampak Kebijakan Pajak Minimum Global

Berikut ini adalah beberapa keuntungan dan dampak yang mungkin timbul dari pemberlakuan kebijakan ini:

• Lebih sedikit pergeseran laba: Karena selisihnya akan tetap dikenakan pajak di negara lain, PMN tidak lagi memiliki insentif untuk memindahkan keuntungan mereka ke yurisdiksi dengan pajak rendah.
• Meningkatkan Keterbukaan: Dengan mendorong harmonisasi pajak global, peraturan ini akan mengurangi persaingan pajak antar negara.
• Meningkatkan Pendapatan Negara: Indonesia dapat meningkatkan potensi pendapatan pajak dari perusahaan asing yang menjalankan bisnis di Indonesia dengan memberlakukan Global Minimum Tax.

Hambatan dan Eksekusi

Terlepas dari potensinya, penerapan Global Minimum Tax memiliki beberapa kendala, antara lain:

• Kompleksitas Administrasi: Setiap entitas penyusun PMN harus menyediakan data yang sangat lengkap untuk pelaporan dan penghitungan pajak.
• Adaptasi SDM dan Teknologi: Untuk membantu implementasi aturan ini, otoritas pajak harus menjamin sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang memadai.

Salah satu respon strategis Indonesia terhadap realitas perpajakan global adalah dengan adanya Global Minimum Tax Arrangement. Dengan menerapkan kebijakan ini, Indonesia tidak hanya akan menjamin pendapatan pajak yang lebih adil, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai anggota komunitas global yang berdedikasi pada sistem perpajakan yang terbuka dan adil. Kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan otoritas pajak akan menjadi sangat penting untuk keberhasilan implementasi strategi ini untuk menjamin bahwa peraturan diterapkan dengan benar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Implementasi pada sistem inti administrasi perpajakan (SIAP) atau biasa yang dikenal dengan Core Tax Administration System (Coretax) telah menjadi salah satu langkah yang penting untuk reformasi perpajakan Indonesia. Sistem coretax ini dirancang untuk mempermudah administrasi pajak, untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, serta meningkatkan sistem pelaporan dan kepatuhan pajak. Dalam mendukung penerapan pada sistem ini, DJP sudah mengirimkan pesan melalui email blast serta WhatsApp blas kepada para wajib pajak.

Maraknya penipuan di era saat ini mendorong untuk para wajib pajak untuk mengikuti pelatihan pajak agar terhindar dari penyalahgunaan informasi yang dapat menyebabkan penipuan untuk para wajib pajak. Bersamaan dengan ini, telah muncul potensi adanya penyalahgunaan informasi ini oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Melalui PENG-32/PJ.09/2024, DJP telah memberikan pengumuman tentang penyebarluasan informasi cortex dengan poin-poin penting seperti:

Saluran Resmi Penyampaian Informasi Coretax oleh DJP

Dalam informasi yang disampaikan oleh coretan wajib pajak, DJP menggunakan email blast dan WhatsApp blast pada sebagai media komunikasi resmi mereka.

Waspada adanya Potensi Penipuan

DJP menghimbau masyarakat untuk tetap hati-hati terhadap potensi penipuan dengan mengatasnamakan DJP dengan memanfaatkan pengiriman email dan whatsapp. Sebagai langkah yang preventif, DJP telah menyampaikan pesan resmi terkait dengan informasi coretan dari kedua laman resmi mereka bahwa mereka tidak pernah meminta hal-hal seperti:

• Mengirim pesan dengan melampirkan file APK atau meminta pengguna untuk mengunduh aplikasi tertentu.
• Menginformasikan atas adanya pemadaman NIK dan NPWP atau untuk update data profil wajib pajak.
• Meminta informasi yang sensitif, seperti nama ibu kandung, nomor telepon, alamat, dll.
• Meminta pengguna untuk transfer sejumlah uang dengan alasan untuk pembayaran bea materai.
• Meminta kode unik OTP.

Pembaruan Data Profil Wajib Pajak

DJP akan mengingatkan untuk para pengguna bahwa harus melakukan update data profil bagi wajib pajak yang dapat dilakukan hanya atas permintaan wajib pajak. Apabila ada permintaan yang tidak memenuhi prosedur resmi, maka masyarakat diminta untuk tetap waspada dan tidak melanjutkan permintaan tersebut.

Baca Juga: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor: Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Kemandirian Fiskal

Layanan Pengaduan dan Informasi Tindakan Penipuan DJP

Untuk memastikan perlindungan pada wajib pajak, DJP memberikan layanan informasi serta panduan resmi melalui beberapa channel resmi mereka.

Kesadaran Masyarakat

Langkah ini merupakan bagian dari upaya DJP untuk memastikan keamanan serta kenyamanan wajib pajak guna melaksanakan kewajibannya. Para Wajib pajak dituntut untuk memahami ciri-ciri komunikasi resmi pada DJP, agar masyarakat dapat terhindar dari risiko penyalahgunaan data dan kerugian finansial. Para wajib pajak diharapkan untuk selalu memeriksa keaslian pesan atau informasi yang diterima serta tidak sembarangan memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal.

Sebagai bentuk dukungan, masyarakat diharapkan turut berperan aktif dengan melaporkan segala bentuk penipuan yang mencatut nama DJP atau Coretax. Informasi yang valid dari masyarakat dapat membantu pihak berwenang untuk melacak dan menindak para pelaku kejahatan ini. Kolaborasi antara DJP dan masyarakat menjadi kunci penting dalam meminimalkan dampak dari ancaman tersebut.

Dengan memahami modus operandi penipuan dan tetap waspada, masyarakat dapat melindungi diri mereka dari ancaman yang semakin marak ini. DJP menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak, sekaligus memastikan bahwa sistem Coretax tetap aman dan dapat diandalkan. Penegasan ini menjadi pengingat bahwa keamanan data dan informasi adalah tanggung jawab bersama, baik oleh institusi maupun masyarakat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Kementerian keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyatakan bahwa kebijakan opsen atau tambahan pajak pada kendaraan bermotor (BKP) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) yang mulai berlaku pada tahun 2025 agar mudah diimplementasikan. Dari CNN Indonesia, seorang analisis kebijakan ahli madya BKF Rustam Effendi, menjelaskan bahwa keputusan ini akan memberikan manfaat untuk pemerintah daerah, selain itu juga akan tetap menjadI kenyamanan wajib pajak (WP).

Kegiatan edukasi dengan tujuan meningkatkan pemahaman terkait dengan peraturan perpajakan, termasuk pajak kendaraan bermotor dengan training pajak akan memberikan pemahaman yang baik  serta dapat membuat pelaku wajib pajak memenuhi dan memenuhi kewajiban mereka secara tepat waktu.  Kebijakan ini sudah diatur pada  undang-undang no 1 th 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Rustam menjelaskan bahwa opsen pajak tidak akan menjadi beban masyarakat, melainkan hanya menyusun ulang tentang pembagian tarif pajak antara pemerintah provinsi dengan pemerintahan kabupaten/kota.

Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Opsen Pajak

Telah disebutkan oleh Rustam bahwa walaupun opsen pajak merupakan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat harus tetap melakukan pengawasan guna memastikan kebijakan ini tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat sudah menetapkan batasan tarif dan proporsi opsen pajak supaya implementasinya lebih terarah serta memberikan manfaat maksimal.

Pengaturan Opsen Pajak pada UU HKPD

Opsen pajak adalah bagian dari perubahan pengelolaan pajak daerah sebagaimana yang telah diatur dalam UU HKPD. Lewat aturan ini, pemerintah daerah akan memungut opsen dari pajak kendaran bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Selain itu, opsen akan berlaku untuk pajak mineral bukan logam dan bantuan. Opsen pajak ini adalah salah satu pungutan tambahan yang lakukan berdasarkan persentase tertentu dari pajak utama. Skema ini akan menggantikan skema bagi hasil sebelumnya, yang dinilai akan lebih rumit serta kurang optimal dalam mendukung pendapatan daerah.

Meningkatkan Pendapatan Daerah Tanpa Beban Tambahan

Kementerian keuangan sudah menekankan bahwa opsen pajak tidak akan menambah beban wajib pajak. Pengenaan opsen ini hanya menyusun ulang porsi pajak yang ada, sehingga tidak ada perubahan yang signifikan dalam jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sebaliknya, justru  kebijakan ini memiliki harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan basis pajak.

Baca Juga: Penerapan Pajak Minimum Global di Indonesia: Langkah Menuju Sistem Perpajakan yang Adil dan Transparan

Opsen pajak ini dapat mendorong daerah dalam melakukan ekstensifikasi perpajakan, yaitu memperluas basis pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Dengan ini pemerintah daerah tidak akan bergantung pada kenaikan tarif pajak saja, akan tetapi juga memperluas cangkupan perpajakan daerah yang inklusif. Kemenkeu berharap bahwa dengan adanya penerapan opsen pajak dapat menciptakan sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pengelolaan yang terarah, sehingga opsen pajak mampu menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kemandirian daerah.

Kebijakan yang Seimbang dan Terukur

Opsen pajak kendaraan bermotor merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat. Dengan didukung regulasi yang jelas melalui UU HKPD, diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama secara maksimal untuk menjamin kelancaran kebijakan tersebut.

Pemberlakuan opsen perpajakan tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, namun juga mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas perekonomian sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Kebijakan ini menjadi contoh bagaimana reformasi perpajakan dapat dilakukan secara terukur dan inklusif, dengan tetap mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Ulasan berikut ini sangat penting untuk menambah informasi Anda perihal berita perpajakan. Namun, jika Anda ingin menguasai peraturan perpajakan secara lebih luas lagi, maka bisa dengan mengikuti pelatihan pajak. Sebab, pelatihan pajak akan mengajarkan berbagai materi tentang kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengukur kualitas pembangunan manusia, adalah indikator lain dari kemajuan suatu bangsa selain pertumbuhan ekonomi. Metrik penting untuk mengevaluasi kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pertama kali disajikan oleh UNDP pada tahun 1990. IPM terdiri dari tiga bagian dasar: standar hidup layak, tingkat pengetahuan, serta umur dan kesehatan.

Tingkat kelahiran dan harapan hidup digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat. Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan untuk belajar dan jumlah tahun yang diharapkan dihabiskan di sekolah digunakan untuk mengukur komponen pendidikan. Sementara itu, pengeluaran riil per kapita yang ditentukan oleh survei sosio-ekonomi dan data harga komoditas digunakan untuk mengevaluasi tingkat kehidupan.

Pajak Sebagai Dasar Pembangunan Sumber Daya Manusia

Sumber utama pendanaan negara untuk pembangunan fisik dan non-fisik adalah pajak. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing dalam skala global, pemerintah memberikan prioritas pada sektor kesehatan dan pendidikan. Menurut laporan BPS tahun 2024, terdapat kecenderungan peningkatan pembangunan institusi pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2023, 13.571 fasilitas kesehatan dibangun oleh sektor publik dan swasta, meningkat 0,9% dari tahun 2022. Jumlah lembaga pendidikan formal di sektor pendidikan meningkat 0,13% dari tahun 2021 menjadi 1.749.073 unit pada tahun 2022. Selain itu, jumlah tenaga medis dan guru juga meningkat 3% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, Rp96,621 miliar dialokasikan untuk sektor kesehatan, dan Rp234,089 miliar dialokasikan untuk pendidikan. Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah terus membelanjakan lebih banyak uang untuk meningkatkan standar hidup masyarakat melalui pajak.

Peran Pajak dalam Meningkatkan IPM

Ada tiga tujuan utama pajak, yaitu anggaran, redistribusi pendapatan, dan pengaturan, menurut sebuah tulisan yang ditulis oleh fiskus Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dedik Herry Susetyo di situs resmi DJP. Penyaluran dana untuk sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan fungsi penganggaran dan redistribusi. Sementara itu, fungsi regulerend digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak terkait dengan uang melalui kebijakan perpajakan.

Baca Juga: Dilema Perpanjangan Tarif PPh UMKM, Menanti Keputusan Perpanjangan Tarif 0,5%

Salah satu undang-undang penting yang mendukung fungsi regulerend pajak adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada tahun 2021. UU HPP memuat klausul-klausul terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan keringanan pajak yang menguntungkan sektor pendidikan dan kesehatan.

Bantuan Pajak untuk Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Pembebasan penghasilan tenaga medis dari PPh selama epidemi COVID-19 didukung oleh pajak di sektor kesehatan. Selain itu, pemerintah membebaskan layanan kesehatan komunal dan individu dari PPN. Akses ke layanan kesehatan berkualitas tinggi ditingkatkan dengan strategi ini. Sementara itu, keringanan pajak atas bantuan, hibah, dan donasi yang diterima oleh lembaga pendidikan ditawarkan sebagai insentif pajak di industri pendidikan. Selain itu, pemerintah membebaskan layanan penyediaan pendidikan formal dan informal dari PPN, yang menurunkan biaya bagi masyarakat umum.

Demografi dan Kesenjangan Ekonomi di Indonesia

Kesenjangan ekonomi masih menjadi masalah bagi Indonesia meskipun telah mengalami banyak kemajuan. Pertumbuhan yang tidak merata di seluruh nusantara merupakan penghalang yang signifikan untuk meningkatkan standar hidup warganya. Di lokasi-lokasi yang terisolasi, kesenjangan ini dapat mempersulit penduduk untuk mendapatkan sumber daya kesehatan dan pendidikan. Meskipun demikian, Indonesia mendapatkan keuntungan besar dari dividen demografis yang menghasilkan populasi usia kerja yang besar. Pemerintah dapat mengatasi hambatan ini dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan pajak sebaik-baiknya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Mesin penggerak perekonomian Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM mempekerjakan 97% tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB nasional, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani. Untuk mengetahui informasi pajak seperti ini Anda bisa mengikuti website Tax Academy, namun jika ingin menguasai kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia Anda bisa mengikuti brevet pajak yang diselenggarakan Tax Academy. Brevet pajak akan memberikan Anda segudang materi yang bisa dijadikan sebagai bekal untuk terjun dalam dunia kerja perpajakan.

Menerapkan skema tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5%, yang mempermudah para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, merupakan salah satu cara untuk mendukung sektor UMKM. Namun karena kebijakan ini akan berakhir pada akhir tahun 2024, ada beberapa diskusi dan usulan untuk memperpanjangnya. Langkah ini diyakini dapat mendorong kepatuhan pajak dan memberikan stimulus bagi UMKM untuk berkembang lebih cepat. Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto menambahkan insentif fiskal masih sangat dibutuhkan, terutama untuk sektor UMKM yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi. Selain itu, ia menyarankan agar kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% ditunda hingga perekonomian membaik, karena akan menambah beban usaha bagi pelaku UMKM.

Menuju Kemandirian UMKM

Meskipun perpanjangan tarif PPh UMKM 0,5% memberikan manfaat yang besar, pemerintah tetap mendorong pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini, terutama bagi pelaku UMKM yang sudah dianggap mampu. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan pentingnya kesadaran kolektif di kalangan pelaku usaha untuk bertransisi ke kebijakan pajak yang lebih adil.

• Mengurangi Beban Pajak: UMKM yang baru memulai usaha akan lebih mudah untuk tetap bertahan karena tarif yang rendah.
• Kepatuhan Pajak yang Lebih Baik: UMKM biasanya lebih patuh dalam memenuhi tanggung jawab pajak mereka karena tarif yang wajar dan kemudahan administrasi.
• Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Karena UMKM mempekerjakan 97% tenaga kerja, perlindungan terhadap UMKM akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional.

Kelemahan Kebijakan Pajak Penghasilan UMKM 0,5%

Namun menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, rencana ini masih jauh dari keadilan. Bisnis-bisnis dengan biaya operasional yang signifikan atau bahkan merugi mungkin akan merasa pajak berdasarkan omzet memberatkan. Selain itu, jika program ini digunakan untuk jangka waktu yang lama, program ini dapat menghambat UMKM untuk tumbuh dan menjadi lebih mandiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap manfaat PPh Final 0,5%.

Baca Juga: Dari Kenaikan PPN Hingga Insentif Pajak: Apa yang Perlu Anda Ketahui di 2025?

Opsi Lain untuk UMKM Selain PPh Final

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan tarif progresif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf an merupakan dua alternatif skema yang tersedia bagi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp4,8 miliar jika kebijakan PPh Final UMKM 0,5% tidak diperpanjang.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Jika UMKM memenuhi standar yang diuraikan dalam PER 17/PJ/2015, maka UMKM dapat menggunakan NPPN.

Pendapat Para Pakar tentang Perluasan Manfaat Pajak Penghasilan UMKM

Bhima Yudhistira, direktur eksekutif Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios), merekomendasikan agar pemerintah menurunkan tarif menjadi 0,1% hingga 0,2% dari omzet selain memperpanjang insentif. Diperkirakan bahwa mengambil tindakan ini akan mendorong kepatuhan pajak dan memberikan dorongan kepada UMKM untuk mempercepat pertumbuhan mereka.

Bergerak Menuju Kemandirian UMKM

Meskipun perpanjangan tarif PPh UMKM 0,5% memiliki beberapa keuntungan, pemerintah tetap menyarankan UMKM untuk bersiap-siap menghadapi transisi, terutama bagi mereka yang dinilai mampu. Agar perusahaan dapat beralih ke sistem perpajakan yang lebih adil, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan pentingnya pemahaman bersama.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.