Posts in category: Artikel

Kursus pajak dapat membantu wajib pajak memahami sistem perpajakan dengan lebih baik, termasuk cara menghindari lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). SPT lebih bayar terjadi ketika jumlah pajak yang telah dibayarkan melebihi kewajiban sebenarnya, sehingga wajib pajak harus mengajukan restitusi atau kompensasi pajak. Meskipun dana yang lebih dibayarkan dapat dikembalikan, prosesnya sering kali memakan waktu lama dan memerlukan verifikasi ketat. Oleh karena itu, lebih baik mencegah kondisi lebih bayar sejak awal agar tidak perlu berurusan dengan prosedur yang panjang.

Salah satu langkah utama untuk menghindari lebih bayar adalah dengan memahami aturan perpajakan yang berlaku. Kesalahan dalam pelaporan pajak sering kali terjadi akibat kurangnya pengetahuan mengenai tarif pajak, penghasilan kena pajak, serta pajak yang telah dipotong oleh pihak lain. Dengan mengikuti kursus pajak, wajib pajak dapat mempelajari cara menghitung pajak dengan benar, mengenali berbagai insentif pajak yang bisa dimanfaatkan, serta memastikan bahwa mereka hanya membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain memahami aturan, wajib pajak juga perlu mencatat dan menyimpan bukti pembayaran pajak dengan baik. Ketidaksesuaian antara pajak yang telah dibayar dan jumlah yang dilaporkan dalam SPT dapat menyebabkan lebih bayar. Oleh karena itu, penting untuk menyimpan semua bukti potong pajak dari perusahaan, bukti setoran pajak yang telah dibayarkan secara mandiri, serta faktur pajak yang berkaitan dengan transaksi kena pajak. Dengan memiliki dokumentasi yang lengkap, wajib pajak dapat memastikan bahwa jumlah pajak yang telah dibayarkan sesuai dengan kewajibannya dan menghindari kelebihan pembayaran.

Melakukan perhitungan pajak dengan akurat juga menjadi langkah penting dalam mencegah lebih bayar. Kesalahan dalam perhitungan bisa menyebabkan wajib pajak membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya. Untuk itu, sangat disarankan menggunakan perangkat lunak pajak atau berkonsultasi dengan konsultan pajak yang berpengalaman. Penghasilan kena pajak harus dihitung dengan cermat, termasuk potongan yang diperbolehkan, kredit pajak yang sudah dibayarkan, serta tarif pajak yang berlaku. Jika merasa kesulitan dalam melakukan perhitungan pajak secara mandiri, mengikuti kursus pajak dapat menjadi solusi tepat untuk memahami proses perhitungan dengan lebih baik.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Sektor Industri: Apakah Sudah Efektif?

Selain itu, penting bagi wajib pajak untuk menyesuaikan pemotongan pajak secara berkala. Bagi karyawan, pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dilakukan oleh perusahaan. Jika terjadi perubahan dalam penghasilan, seperti kenaikan gaji atau penerimaan bonus, wajib pajak harus segera melaporkannya kepada bagian keuangan agar pemotongan pajak bisa disesuaikan. Sementara itu, bagi pelaku usaha atau pekerja lepas, penting untuk meninjau kembali jumlah pajak yang disetor setiap bulan dan memastikan bahwa jumlahnya sesuai dengan kewajiban pajaknya.

Selain memahami aturan dan melakukan perhitungan dengan tepat, wajib pajak juga dapat memanfaatkan berbagai insentif pajak yang tersedia. Pemerintah memberikan berbagai kebijakan yang memungkinkan pengurangan pajak, seperti Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), insentif pajak bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta pengurangan pajak bagi mereka yang menyumbang ke lembaga yang diakui pemerintah. Dengan memanfaatkan insentif ini, wajib pajak dapat memastikan bahwa mereka hanya membayar pajak yang seharusnya dan menghindari lebih bayar.

Menghindari SPT lebih bayar bukan hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga memastikan bahwa keuangan tetap efisien. Dengan mengikuti kursus pajak, wajib pajak dapat memahami aturan perpajakan dengan lebih baik, mencatat seluruh transaksi dengan rapi, melakukan perhitungan yang akurat, menyesuaikan pemotongan pajak secara berkala, serta memanfaatkan insentif yang tersedia. Dengan langkah-langkah tersebut, wajib pajak bisa menghindari kelebihan pembayaran dan memastikan bahwa proses pelaporan pajak berjalan dengan lancar tanpa hambatan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak adalah kelas perpajakan yang bisa membantu Anda dalam menguasai kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Training pajak dapat membantu wajib pajak dalam mengurus perpajakan dengan lebih baik lagi. Dalam rangka meningkatkan layanan perpajakan secara digital, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya menghadirkan ide-ide baru. Pengenalan Coretax DJP, salah satu komponen dari Reformasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP), merupakan salah satu contoh nyata dari upaya tersebut. Dalam rangka memberikan layanan perpajakan kepada masyarakat, sistem ini dimaksudkan untuk menjadi lebih terintegrasi, dapat diandalkan, akurat, dan efisien.

Layanan ePHTB (Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan) merupakan salah satu fitur unggulan dari Coretax DJP. Dengan layanan ini, wajib pajak yang melakukan transaksi jual beli tanah atau bangunan kini dapat melakukan validasi Surat Setoran Pajak (SSP) secara mandiri dan lebih cepat tanpa harus datang ke kantor pajak.

Mengapa ePHTB Penting?

Proses validasi Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB) dulunya dianggap sulit dan memakan waktu lama, dan banyak Wajib Pajak yang beranggapan bahwa proses validasi tersebut hanya dapat dilakukan secara manual di kantor pajak tempat objek transaksi berada. Namun, dengan digitalisasi ePHTB, seluruh proses tersebut kini dapat diselesaikan secara online dalam satu platform, sehingga mempercepat proses transaksi properti dan mengurangi kesalahan administrasi. Inovasi ini juga mendorong kepastian hukum, meningkatkan transparansi perpajakan, dan mendukung ekosistem bisnis properti di Indonesia.

Bagaimana Prosedur Validasi PPh PHTB melalui ePHTB di Coretax DJP?

Wajib Pajak yang bertindak sebagai penjual dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan kini dapat mengajukan permohonan validasi melalui ePHTB di Coretax DJP. Berikut langkah-langkah yang harus diikuti:

• Masuk ke akun Coretax DJP dengan mengunjungi https://coretaxdjp.pajak.go.id dan masukkan NPWP dan password Anda
• Memilih menu Administrasi Perpajakan, lalu klik “Layanan Wajib Pajak”, kemudian pilih “Layanan Administrasi”, dan terakhir klik “Buat Permohonan Layanan Administrasi”.
• Lengkapi data permohonan
• Pilih AS.01 untuk melakukan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada bagian “Jenis Layanan Wajib Pajak”
• Pilih AS.01-03 Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Pengesahan SSP PPh atas PHTB)
• Isi informasi yang diperlukan, pastikan setiap kolom terisi dengan benar sesuai dengan transaksi yang dilakukan.
• Kirim Permintaan Validasi Pada bagian bawah halaman, klik Kirim.
• Setelah permintaan validasi selesai diproses, sistem akan menampilkan nomor kasus validasi.

Baca Juga: PPN Tiket Pesawat Dipotong, Mudik Lebaran 2025 Jadi Lebih Ringan

Selesai! Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan validasi PHTB PPh secara manual di kantor pajak dengan adanya sistem ini.

Manfaat ePHTB dari Coretax DJP

Menggunakan layanan ePHTB dengan Coretax DJP memberikan berbagai keuntungan, antara lain:

Sederhana & Cepat

• Tidak perlu mengantre di kantor pajak.
• Prosedur validasi lebih efektif dan tersedia kapan pun Anda inginkan.

Akurat dan Transparan

• Meminimalisir kemungkinan kesalahan administrasi
• Setiap prosedur terekam dalam sistem.

Tergabung dalam Satu Platform

• DJP Online untuk wajib pajak dan ePHTB Notaris/PPAT Support tidak lagi terpisah.

Kepercayaan Hukum & Investasi Real Estate

• Mempercepat transaksi real estate
• Mendorong ekspansi ekonomi dan lingkungan investasi yang kondusif

Diharapkan Indonesia dapat meningkatkan peringkat Kemudahan Berbisnis dengan penerapan Coretax DJP dan ePHTB, khususnya di bidang pendaftaran properti. Untuk validasi pajak yang lebih sederhana, gunakan ePHTB. Salah satu kemajuan signifikan dalam perpajakan digital di Indonesia adalah dimasukkannya ePHTB ke dalam Coretax DJP. Tanpa harus mengunjungi kantor pajak, wajib pajak dapat menggunakan teknologi ini untuk mengotentikasi pajak penghasilan atas transaksi real estat dengan lebih cepat, jelas, dan efektif.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Insentif pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, serta meningkatkan daya saing industri. Di Indonesia, berbagai bentuk insentif pajak telah diterapkan untuk sektor industri, seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk, serta pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Namun, efektivitas kebijakan ini masih menjadi perdebatan, terutama dalam hal dampaknya terhadap investasi dan pertumbuhan industri dalam jangka panjang.

Dalam konteks perpajakan, pemahaman mengenai insentif pajak menjadi krusial bagi pelaku industri dan praktisi pajak, termasuk mereka yang memiliki brevet pajak, yaitu sertifikasi yang menunjukkan kompetensi dalam bidang perpajakan. Dengan pemahaman yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan manfaat insentif pajak secara legal dan efisien.

Jenis-Jenis Insentif Pajak untuk Sektor Industri

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai bentuk insentif pajak bagi sektor industri guna meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. Salah satu yang paling dikenal adalah tax holiday, yaitu pembebasan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) selama periode tertentu bagi industri yang memenuhi syarat, terutama di sektor industri pionir seperti manufaktur, energi terbarukan, dan infrastruktur. Selain itu, terdapat tax allowance, yang memberikan keringanan pajak dalam bentuk pengurangan tarif pajak untuk perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, seperti industri yang berlokasi di daerah tertentu atau yang berorientasi ekspor.

Selain itu, industri juga dapat memperoleh fasilitas pengurangan bea masuk dan pajak impor, terutama bagi bahan baku atau barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Pemerintah juga memberikan insentif berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk industri tertentu, seperti industri farmasi dan teknologi.

Efektivitas Insentif Pajak bagi Sektor Industri

Meskipun berbagai insentif pajak telah diberikan, efektivitasnya masih menjadi pertanyaan. Beberapa studi menunjukkan bahwa insentif pajak memang dapat menarik investasi baru dan meningkatkan produksi industri, namun dalam beberapa kasus, kebijakan ini belum sepenuhnya optimal. Salah satu kendala utama adalah birokrasi yang kompleks dalam proses pengajuan insentif pajak. Banyak perusahaan, terutama yang berskala kecil dan menengah, mengalami kesulitan dalam memahami regulasi perpajakan yang sering berubah.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Tiket Pesawat Ekonomi Domestik

Di sinilah pentingnya peran tenaga ahli perpajakan dengan brevet pajak. Seorang profesional pajak yang memiliki brevet A, B, atau C dapat membantu perusahaan memahami dan memanfaatkan insentif pajak dengan lebih baik. Dengan pemahaman yang mendalam tentang regulasi pajak, mereka dapat membantu industri dalam perencanaan pajak yang efisien sehingga insentif yang diberikan pemerintah benar-benar berdampak pada pertumbuhan usaha.

Selain itu, efektivitas insentif pajak juga bergantung pada kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Beberapa perusahaan hanya memanfaatkan insentif pajak untuk mengurangi beban pajaknya tanpa benar-benar meningkatkan investasi atau produksi. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan utama dari pemberian insentif pajak itu sendiri. Oleh karena itu, pengawasan dari otoritas pajak juga harus diperkuat agar insentif pajak benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang nyata.

Insentif pajak untuk sektor industri memang memiliki potensi besar dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun efektivitasnya masih bergantung pada berbagai faktor. Regulasi yang jelas, kemudahan akses bagi pelaku usaha, serta peran tenaga ahli perpajakan yang memiliki brevet pajak sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar bermanfaat. Dengan pemanfaatan yang tepat dan pengawasan yang baik, insentif pajak dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan daya saing industri di Indonesia.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak bisa menjadi solusi bagi Anda yang sedang membutuhkan wawasan yang lengkap tentang kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia. Bahkan pelatihan pajak juga akan membantu wajib pajak untuk lebih mudah mengelola kewajiban pajak. Tentunya mengetahui berita perpajakan terbaru akan sangat penting untuk membantu Anda dalam mengurus perpajakan lebih efisien. Pada periode mudik Lebaran 2025, pemerintah telah menerapkan program diskon pajak pertambahan nilai (PPN) untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik sebagai upaya mendorong mobilitas masyarakat. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025 yang resmi ditandatangani pada 1 Maret 2025 memuat insentif ini.

Menurut peraturan tersebut, 6% dari keseluruhan tarif PPN yang diterapkan untuk pembelian tiket pesawat berbiaya hemat domestik akan ditanggung oleh pemerintah. Hasilnya, wisatawan hanya perlu membayar PPN 5%, yang berdampak langsung pada penurunan harga tiket pesawat sebesar 13%-14%.

Bagaimana Kondisi dan Berapa Lama Diskon Pajak?

Keringanan pajak ini hanya berlaku untuk waktu penerbangan dan pembelian tiket tertentu.

• Periode pembelian tiket adalah 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025.
• Sedangkan periode penerbangannya adalah 24 Maret 2025-7 April 2025.

Perlu dicatat bahwa program insentif ini tidak berlaku untuk tiket yang dibeli sebelum 1 Maret 2025. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin mendapatkan keuntungan dari strategi ini, disarankan untuk membeli tiket sesegera mungkin dalam waktu yang telah ditentukan.

Dampak Kebijakan terhadap Harga Tiket Pesawat

Diperkirakan bahwa kebijakan ini akan mengakibatkan penurunan yang cukup besar pada harga tiket pesawat domestik. Contoh simulasi yang digunakan untuk menentukan harga tiket dengan menggunakan insentif pajak adalah sebagai berikut:

Tanpa Insentif (Rp)

• Harga Tiket Dasar Rp1.500.000
• PPN 11% = Rp165.000
• Total Harga Tiket = Rp1.665.000

Dengan Insentif (Rp)

• Harga Tiket Dasar Rp1.500.000
• Tanpa PPN 11%
• PPN ditanggung pemerintah (6%) = Rp90.000
• PPN ditanggung penumpang (5%) = Rp75.000
• Total Harga Tiket = Rp1.575.000

Tergantung dari harga tiket dasar maskapai penerbangan, Anda bisa menghemat sekitar Rp90.000 untuk setiap tiket dengan penawaran ini.

Baca Juga: Pajak, Hibah, dan Transfer Dana: Bagaimana PMK 122/2024 Mengatur Transaksi Non-Pertukaran?

Alasan Pemerintah Memberikan Insentif Pajak

Tiket Pesawat Menurut PMK 18 Tahun 2025, kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meringankan beban masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman untuk mudik Lebaran 2025. Dengan meningkatnya jumlah penumpang, diharapkan sektor transportasi udara akan berkembang lebih cepat, yang akan menguntungkan perekonomian domestik dan sektor pariwisata. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas darat dengan mendorong masyarakat untuk beralih ke moda transportasi yang lebih cepat dan efisien, seperti tiket pesawat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur selama masa mudik, dengan mengatakan bahwa pemerintah akan memastikan bahwa jalan tol dan jalan non-tol dalam keadaan yang maksimal, serta memberikan penyediaan posko keamanan dan layanan kesehatan di titik-titik rawan kecelakaan. Salah satu program utama adalah mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN, yang akan memberikan 100.000 tiket gratis untuk pemudik yang menggunakan bus, kereta api, dan kapal laut.

Untuk tiket pesawat ekonomi domestik yang dibeli antara tanggal 1 Maret hingga 7 April 2025, dengan rencana perjalanan dari tanggal 24 Maret hingga 7 April 2025, pemerintah menawarkan insentif penghematan pajak PPN melalui PMK No. 18 Tahun 2025. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik kini dapat membeli tiket pesawat berkat kebijakan ini.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak merupakan bagian penting dalam memahami berbagai kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang sedang menjadi sorotan adalah insentif pajak untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat yang menggunakan transportasi udara serta mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi. Dengan adanya insentif pajak ini, diharapkan harga tiket pesawat menjadi lebih terjangkau sehingga mobilitas masyarakat dapat meningkat.

Pemerintah menyadari bahwa sektor penerbangan merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya insentif pajak, harga tiket pesawat bisa ditekan, sehingga masyarakat yang ingin bepergian untuk keperluan bisnis, wisata, pendidikan, atau kebutuhan lainnya tidak terlalu terbebani oleh harga tiket yang tinggi. Dalam kebijakan ini, insentif pajak diberikan dengan cara mengurangi atau menghapus pajak yang dikenakan pada tiket pesawat ekonomi domestik, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kebijakan ini tidak hanya menguntungkan penumpang, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi maskapai penerbangan. Selama beberapa tahun terakhir, industri penerbangan mengalami berbagai tantangan, terutama akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan jumlah penumpang secara drastis. Dengan adanya insentif pajak ini, maskapai penerbangan dapat menyesuaikan strategi harga tiket mereka, meningkatkan daya saing di pasar, serta memperluas rute penerbangan domestik. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap industri penerbangan secara keseluruhan.

Dalam pelatihan pajak, pemahaman mengenai insentif pajak ini sangat penting, terutama bagi pelaku usaha dan profesional di bidang perpajakan. Insentif pajak dapat memengaruhi banyak aspek dalam bisnis, mulai dari perhitungan pajak, pelaporan keuangan, hingga strategi bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, maskapai penerbangan dan perusahaan yang bergerak di sektor terkait perlu memahami bagaimana kebijakan ini bekerja dan bagaimana mereka bisa memanfaatkannya secara optimal tanpa menyalahi aturan yang berlaku.

Selain mendukung industri penerbangan, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan sektor pariwisata domestik. Dengan harga tiket yang lebih murah, masyarakat lebih terdorong untuk bepergian ke berbagai destinasi wisata dalam negeri. Hal ini akan berdampak positif pada berbagai sektor terkait, seperti perhotelan, restoran, dan industri kreatif. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan domestik, perekonomian daerah pun akan semakin berkembang, sehingga manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan secara lebih luas.

Baca Juga: Masa Depan Industri Tembakau di Tengah Kenaikan Pajak Rokok Elektrik

Namun, penerapan insentif pajak ini harus tetap diawasi agar kebijakan ini tidak menimbulkan celah bagi penyalahgunaan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan industri penerbangan tanpa mengganggu penerimaan negara. Jika kebijakan ini terbukti efektif, bukan tidak mungkin insentif serupa dapat diperpanjang atau diterapkan pada sektor lain yang juga membutuhkan dukungan fiskal.

Untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini, edukasi mengenai perpajakan harus terus ditingkatkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pelatihan pajak, yang bisa membantu masyarakat, pelaku usaha, dan profesional pajak memahami bagaimana kebijakan fiskal bekerja dan bagaimana cara memanfaatkannya dengan benar. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Melalui kebijakan insentif pajak untuk tiket pesawat ekonomi domestik, pemerintah berharap dapat memberikan stimulus bagi industri penerbangan, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan implementasi yang tepat dan pengawasan yang baik, kebijakan ini bisa menjadi salah satu langkah strategis dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan yang lebih luas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak dapat menjadi satu agenda wajib bagi Anda yang ingin menguasai kebijakan pajak. Sebab, dalam kelas perpajakan kursus pajak Anda akan mendapatkan materi seputar perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2024 pada akhir tahun 2024. Dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 18 tentang Pendapatan dari Transaksi Non-Devisa, peraturan ini secara signifikan mengubah tata kelola keuangan pemerintah. Keinginan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan, terutama dalam transaksi yang tidak memerlukan pertukaran produk atau jasa dengan nilai yang sama, adalah hal yang mendorong tren ini.

Pendapatan pajak, hibah, kontribusi, denda, dan transfer antar pemerintah merupakan contoh jenis transaksi non-pertukaran yang umum terjadi di pemerintahan. Berbeda dengan transaksi pertukaran di mana para pihak secara langsung mendapatkan manfaat dari satu sama lain, istilah “transaksi non-pertukaran” menggambarkan keadaan di mana pemerintah memperoleh sumber daya tanpa diharuskan memberikan kompensasi langsung kepada pihak yang mengalihkan sumber daya tersebut. Pedoman yang komprehensif mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi semacam itu dalam laporan keuangan pemerintah diatur dalam PMK 122/2024.

Salah satu fitur penting dalam PMK 122/2024 adalah pengakuan aset dan pendapatan yang berasal dari transaksi non-pertukaran. Salah satu perhatian utama dalam situasi ini adalah pendapatan pajak. Pajak, sebagai sumber utama pendapatan pemerintah, diakui pada saat terjadinya peristiwa kena pajak. Sebagai contoh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dicatat pada saat produk atau jasa kena pajak diberikan, sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) dicatat pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan kena pajak. Dalam PMK ini, hibah dan sumbangan juga menjadi perhatian utama. Hibah dapat berupa uang tunai, aset non-kas, atau bahkan jasa yang diberikan kepada pemerintah oleh orang pribadi atau badan lain tanpa imbalan langsung.

Menurut peraturan baru ini, hibah hanya dapat diakui sebagai pendapatan jika memenuhi kriteria tertentu, seperti adanya manfaat ekonomi masa depan yang signifikan dan nilai wajar yang dapat diukur secara andal. Sebagai transaksi non-pertukaran, pajak memiliki keunikan tersendiri karena pembayar pajak berkontribusi kepada negara tanpa menerima imbalan langsung, meskipun pada akhirnya pajak memberikan manfaat kepada masyarakat melalui layanan publik yang mereka biayai. Pemerintah mengalami kesulitan dalam menentukan nilai wajar ketika produk atau jasa diberikan, terutama ketika tidak ada nilai pasar yang dapat digunakan sebagai patokan. Oleh karena itu, untuk menjamin kebenaran laporan keuangan, pertimbangan profesional sering kali diperlukan.

Baca Juga: Reformasi Pajak Era Prabowo: Menuju Rasio Penerimaan 23% PDB

Lebih lanjut, transfer antar entitas pemerintah diatur dalam PMK 122/2024. Pemerintah pusat sering mengirimkan pembayaran ini ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Menurut kebijakan nasional, dana ini digunakan untuk mendorong pembangunan daerah atau upaya operasional lainnya. Karena entitas penerima tidak berkewajiban untuk memberikan kompensasi langsung kepada entitas pengirim, transfer ini dianggap sebagai transaksi non-pertukaran.

Organisasi penerima harus mengembalikan dana tersebut atau mencatatnya sebagai kewajiban hingga disesuaikan pada periode berikutnya, namun demikian, jika terjadi overstatement-yaitu ketika jumlah uang yang diterima melebihi jumlah yang seharusnya. Aturan yang berkaitan dengan penghapusan utang juga termasuk dalam PMK ini. Sebagai contoh, ketika pemerintah daerah menghapuskan utang yang dimilikinya, maka entitas pemerintah daerah mencatat penghapusan utang tersebut sebagai pendapatan. Nilai tercatat utang tersebut harus digunakan untuk menghitung jumlah utang yang dihapuskan. Laporan keuangan pemerintah daerah sangat terpengaruh oleh penghapusan utang seperti ini, terutama dalam hal peningkatan nilai aset bersih dan penurunan kewajiban yang diakui.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Penerapan pajak rokok elektrik di Indonesia telah menjadi isu penting yang memengaruhi berbagai sektor, terutama industri tembakau. Seiring meningkatnya konsumsi rokok elektrik atau vape, pemerintah menerapkan kebijakan pajak yang lebih ketat untuk mengatur peredarannya. Hal ini menimbulkan berbagai dampak, baik bagi industri tembakau konvensional maupun bagi konsumen yang mulai beralih ke produk alternatif. Training pajak menjadi langkah penting bagi pelaku industri dalam menghadapi kenaikan pajak rokok elektrik, membantu mereka memahami regulasi terbaru, mengelola kepatuhan, serta merancang strategi bisnis yang sesuai dengan kebijakan fiskal pemerintah.

Industri tembakau telah lama menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia, dengan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara melalui cukai. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tren konsumsi rokok mengalami perubahan. Kesadaran akan kesehatan serta kampanye antirokok yang semakin masif menyebabkan banyak perokok konvensional mencari alternatif yang dianggap lebih aman, seperti rokok elektrik. Perubahan ini memicu persaingan antara industri rokok konvensional dan produsen vape, sehingga pemerintah merasa perlu untuk menyeimbangkan regulasi melalui kebijakan pajak.

Kenaikan pajak rokok elektrik yang diberlakukan bertujuan untuk mengontrol penggunaannya, terutama di kalangan anak muda yang semakin banyak beralih ke produk ini. Di satu sisi, kebijakan ini dapat menguntungkan industri tembakau konvensional karena harga rokok elektrik yang lebih mahal berpotensi menghambat perpindahan konsumen dari rokok biasa ke vape. Namun, di sisi lain, tekanan pajak yang semakin tinggi juga bisa mendorong inovasi dalam industri rokok elektrik, membuat produk ini semakin berkembang dan tetap menjadi ancaman bagi industri tembakau tradisional.

Selain itu, training pajak  penting untuk pelaku industri karena regulasi yang lebih ketat terhadap rokok elektrik dapat mendorong industri tembakau untuk melakukan diversifikasi produk. Beberapa perusahaan rokok besar sudah mulai berinvestasi dalam produk tembakau alternatif, seperti produk tembakau yang dipanaskan (heated tobacco products), yang dianggap lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Langkah ini menunjukkan bahwa industri tembakau tidak tinggal diam menghadapi perubahan tren, tetapi justru melihat peluang untuk beradaptasi dengan permintaan pasar yang berubah.

Baca Juga: Regulasi Pajak Global Terhadap Aset Kripto dan Potensinya di Indonesia

Dari perspektif ekonomi, kenaikan pajak rokok elektrik juga bisa berdampak pada penerimaan negara. Selama ini, cukai rokok konvensional menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan pemerintah. Jika peralihan dari rokok konvensional ke rokok elektrik terus meningkat tanpa adanya regulasi yang setara, maka penerimaan negara dari cukai tembakau bisa berkurang. Dengan memberlakukan pajak rokok elektrik yang lebih tinggi, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan pemasukan dari sektor ini.

Namun, tantangan terbesar dalam kebijakan ini adalah bagaimana memastikan penerapan pajak yang adil dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap industri kecil yang bergantung pada produksi tembakau. Banyak petani tembakau dan pekerja pabrik rokok yang menggantungkan hidupnya pada industri ini, sehingga perubahan kebijakan harus mempertimbangkan aspek kesejahteraan mereka.

Ke depan, masa depan industri tembakau akan sangat bergantung pada bagaimana perusahaan rokok beradaptasi dengan perubahan regulasi dan tren konsumen. Jika mereka mampu mengembangkan produk inovatif yang memenuhi standar kesehatan dan regulasi pemerintah, mereka masih memiliki peluang untuk tetap bertahan di tengah meningkatnya popularitas rokok elektrik. Namun, jika tidak ada upaya untuk beradaptasi, maka industri ini bisa mengalami penurunan yang signifikan dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, kenaikan pajak rokok elektrik bukan hanya sekadar kebijakan fiskal, tetapi juga bagian dari dinamika besar dalam industri tembakau. Pemerintah, pelaku industri, dan konsumen perlu menavigasi atau mengetahui lebih dalam dengan training pajak agar perubahan ini dengan bijak tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan industri.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak sangat penting untuk diikuti oleh orang-orang yang membutuhkan pengetahuan tentang kebijakan perundang-undangan pajak. Bahkan brevet pajak ini biasanya diikuti oleh calon konsultan pajak. Sehingga, tidak kalah penting juga untuk mengetahui berita perpajakan yang terbaru saat ini. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, yang mengharuskan pembentukan Badan Penerimaan Negara, dalam upaya untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Tujuan dari pembentukan Badan Penerimaan Negara adalah untuk meningkatkan rasio penerimaan negara menjadi 23% dari PDB, yang saat ini berada pada kisaran 12,2%. Melalui sejumlah inisiatif strategis, rencana tersebut juga menyerukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan pajak.

Tujuan dan Sasaran Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Optimalisasi pengumpulan pendapatan negara, khususnya dari sektor perpajakan, akan menjadi tanggung jawab Badan Penerimaan Negara. Tujuan utama dari pembentukan badan ini, seperti yang tercantum dalam cetak biru RPJMN 2025-2029, adalah untuk meningkatkan penerimaan negara hingga 23% dari PDB, memperluas basis pajak dengan meningkatkan jumlah pembayar pajak, dan meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan melalui reformasi kelembagaan. Pada tahun 2029, pemerintah berharap dapat mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 100% dalam menyampaikan SPT tahunan.

Pemerintah akan mengupayakan sejumlah inisiatif kebijakan, seperti digitalisasi administrasi perpajakan dan menerapkan sistem informasi perpajakan berbasis teknologi, untuk mencapai tujuan ini. RPJMN menetapkan tiga tujuan utama yang harus dicapai oleh Badan Penerimaan Negara dalam lima tahun ke depan: meningkatkan tingkat kepatuhan pajak hingga 100%, memperluas jumlah wajib pajak hingga 90% pada tahun 2029, dan meningkatkan skor efektivitas kebijakan penerimaan negara hingga mencapai nilai tertinggi.

Rencana untuk Meningkatkan Pendapatan Negara

Pemerintah telah menjabarkan empat rencana utama untuk meningkatkan penerimaan negara dalam dokumen RPJMN 2025-2029. Pertama, sistem informasi perpajakan inti yang terintegrasi dengan sistem informasi pemangku kepentingan terkait dengan mengimplementasikan Coretax dan integrasi sistem perpajakan. Kedua, reformasi kelembagaan dan penyederhanaan proses bisnis melalui penyederhanaan peraturan perpajakan agar lebih mudah dipahami oleh wajib pajak. Ketiga, meningkatkan tata kelola ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, termasuk pengenaan pajak atas produk yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, serta penerapan sin tax.

Baca Juga: Dorong Ekonomi dan Investasi! Ini Manfaat Tax Allowance bagi Perusahaan

Keempat, meningkatkan kepatuhan pajak dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui pengawasan elektronik, pengawasan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), serta program edukasi dan kepatuhan pajak. Tambahan penerimaan negara sebesar US$90 miliar per tahun, atau sekitar Rp1.464,75 triliun, adalah target Presiden Prabowo Subianto. Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki persentase pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Kamboja memiliki rasio pendapatan negara sebesar 18%, sedangkan Vietnam 23%. Di tahun-tahun mendatang, tujuan utama Indonesia adalah menyamai rasio pajak negara-negara tersebut.

Pembentukan Badan Penerimaan Negara dan Pengaruhnya terhadap Wajib Pajak

Pembentukan Badan Penerimaan Negara berarti bahwa sejumlah perubahan akan secara langsung mempengaruhi wajib pajak. Sementara pengawasan dan hukuman tambahan akan memaksa wajib pajak untuk mencatat pendapatan mereka secara lebih terbuka, basis pajak yang lebih besar akan memperluas cakupan pajak ke sektor yang tidak terorganisir. Struktur administrasi yang lebih maju dan penggabungan teknologi digital akan semakin menyoroti peningkatan kepatuhan pajak. Layanan pajak online akan lebih mudah diperoleh oleh para wajib pajak dengan sistem yang lebih terintegrasi. Selain itu, reformasi administrasi akan meningkatkan efisiensi pajak secara keseluruhan dan mengurangi beban pelaporan pajak secara manual.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Dalam beberapa tahun terakhir, aset kripto telah berkembang pesat dan menarik perhatian banyak investor, baik individu maupun institusi. Namun, pertumbuhan ini juga menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah di seluruh dunia dalam hal regulasi dan perpajakan. Seiring dengan meningkatnya penggunaan kripto dalam transaksi global, banyak negara mulai memperkenalkan kebijakan pajak yang lebih jelas untuk memastikan bahwa aset digital ini tidak digunakan sebagai alat penghindaran pajak atau pencucian uang. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, juga mulai menerapkan kebijakan perpajakan terhadap aset kripto dengan harapan dapat mengoptimalkan potensi penerimaan negara.

Secara global, regulasi pajak terhadap aset kripto berbeda-beda di setiap negara. Amerika Serikat, misalnya, menganggap aset kripto sebagai properti yang dikenakan pajak atas keuntungan modal ketika diperdagangkan atau ditukarkan. Jepang dan beberapa negara Eropa juga menerapkan pajak atas transaksi kripto, meskipun tarif dan mekanismenya bervariasi. Sementara itu, beberapa negara seperti Portugal dan El Salvador menawarkan insentif pajak yang lebih ringan atau bahkan membebaskan pajak bagi pengguna kripto dalam upaya menarik lebih banyak investor dan inovasi teknologi blockchain.

Indonesia sendiri mulai mengatur pajak atas aset kripto sejak 1 Mei 2022 melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan. Pajak yang dikenakan mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Tarif PPN atas transaksi kripto ditetapkan sebesar 0,11%, sementara PPh final yang dikenakan pada keuntungan transaksi adalah 0,1% dari nilai transaksi. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri kripto sekaligus meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap pendapatan negara.

Potensi pajak dari aset kripto di Indonesia cukup besar mengingat semakin banyaknya masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi di dalamnya. Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa jumlah investor aset kripto di Indonesia telah melampaui jumlah investor saham, yang mencerminkan minat yang tinggi terhadap aset digital ini. Dengan regulasi pajak yang lebih jelas, pemerintah dapat memastikan bahwa aktivitas perdagangan kripto berjalan secara legal dan transparan, serta meminimalkan risiko yang berkaitan dengan kejahatan finansial seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Baca Juga: Peran BBNKB dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah

Selain sebagai sumber penerimaan pajak, regulasi yang tepat juga dapat mendorong pertumbuhan ekosistem blockchain dan inovasi teknologi keuangan di Indonesia. Jika pemerintah mampu menciptakan regulasi yang seimbang antara perlindungan investor dan dukungan terhadap inovasi, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pusat industri kripto di kawasan Asia Tenggara. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk menyediakan insentif bagi perusahaan berbasis blockchain, memperjelas aturan perpajakan bagi individu dan perusahaan, serta meningkatkan edukasi mengenai investasi dan risiko aset digital.

Meskipun regulasi pajak kripto telah diterapkan, tantangan tetap ada, terutama dalam hal kepatuhan dan pengawasan. Banyak transaksi kripto masih terjadi di luar platform yang terdaftar di Indonesia, yang membuatnya sulit untuk diawasi dan dikenakan pajak. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, platform perdagangan kripto, serta otoritas keuangan global menjadi kunci dalam memastikan bahwa regulasi dapat diterapkan secara efektif.

Dengan berkembangnya regulasi pajak global terhadap aset kripto, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi sektor ini. Jika dikelola dengan baik, kebijakan perpajakan yang diterapkan tidak hanya akan meningkatkan pendapatan negara tetapi juga membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat, inovatif, dan kompetitif di tingkat internasional.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak dapat membantu wajib pajak untuk mengelola pajak dengan lebih baik. Sebab, dalam pelatihan pajak akan mendapatkan materi tentang kebijakan perundang-undangan perpajakan. Salah satu kebijakan pajak yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk keringanan pajak adalah tax allowance. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing industri, dan menciptakan lapangan kerja. Dalam rangka mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, pemerintah bermaksud untuk meningkatkan investasi lokal dan asing dengan menawarkan keringanan pajak untuk bisnis yang memenuhi persyaratan tertentu.

Mengenal Tax Allowance

Tax allowance adalah keringanan pajak yang ditawarkan pemerintah untuk mendorong investasi di industri tertentu. Dalam rangka meningkatkan daya saing industri dan menarik investasi lokal dan asing, insentif ini memungkinkan bisnis untuk menerima keringanan pajak, seperti penurunan penghasilan kena pajak atau perlakuan istimewa lainnya.

Jenis-Jenis Fasilitas Tax Allowance

Menurut Pasal 3 Ayat (1) PP 78/2019, wajib pajak badan yang memenuhi syarat dapat memanfaatkan empat jenis fasilitas utama tunjangan pajak berikut ini:

• Pengurangan Penghasilan Neto: 30% dari seluruh investasi dapat dihapuskan sebagai aset tetap berwujud, seperti real estat yang digunakan untuk operasi bisnis utama. Pengurangan ini dilakukan secara bertahap, dengan tarif 5% per tahun selama enam tahun.
• Amortisasi dan Penyusutan Lebih Cepat: Sesuai dengan aset yang diperoleh selama investasi, bisnis dapat mempercepat pengurangan pajak mereka melalui penyusutan yang dipercepat untuk aset tetap fisik dan amortisasi untuk aset tidak berwujud.
• Tarif Pajak Penghasilan Dividen yang Lebih Rendah: dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri dengan tarif pajak penghasilan 10%, atau tarif yang lebih rendah sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).
• Kompensasi untuk Kerugian yang Diperpanjang: Mengizinkan kompensasi kerugian selama lebih dari lima tahun, tetapi tidak lebih dari 10 tahun, akan meringankan beban keuangan perusahaan.

Persyaratan untuk Penerima Fasilitas Tax Allowance

Perusahaan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh) di bawah skema tax allowance. Perusahaan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas ini harus memenuhi setidaknya satu dari tiga persyaratan utama yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2019.

Baca Juga: SPT di Era Digital: Coretax Menggantikan e-Filing, Simak Perubahannya!

Bisnis tersebut harus berfokus pada ekspor atau memiliki nilai investasi yang tinggi. Investasi yang besar menunjukkan dedikasi perusahaan terhadap pertumbuhan bisnis jangka panjang di Indonesia. Selain itu, bisnis yang memprioritaskan ekspor berkontribusi pada pendapatan devisa negara dan membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global.

• Tingkat penyerapan tenaga kerja perusahaan harus tinggi: Bisnis yang memiliki kapasitas untuk menghasilkan banyak pekerjaan diberikan prioritas utama karena mereka dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
• Perusahaan harus menggunakan banyak bahan baku yang diproduksi secara lokal: Tingkat kandungan lokal yang tinggi dalam proses produksi akan meningkatkan daya saing bisnis dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mendorong perluasan industri pendukung seperti manufaktur dan pertanian.

Lima Aspek Tax Allowance

Beberapa elemen kunci dari tax allowance dan dampaknya adalah sebagai berikut:

• Bantuan untuk Individu dan Keluarga: Mengurangi Tekanan Finansial: Dengan menurunkan pajak untuk kebutuhan seperti perumahan, perawatan kesehatan, dan pendidikan, tunjangan pajak bermanfaat bagi individu dan keluarga.
• Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi: Peningkatan Partisipasi Pasar Keuangan: Keringanan pajak memberi insentif kepada masyarakat dan bisnis untuk menanamkan uangnya ke dalam industri yang memiliki prospek pengembangan yang kuat.
• Bantuan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Pembebasan pajak memudahkan UKM untuk mendapatkan lebih banyak pendanaan untuk pertumbuhan perusahaan tanpa harus membayar pajak yang berlebihan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.