Posts in category: Artikel

Training Pajak – Salah satu kebutuhan utama bagi para profesi keuangan, akuntansi, dan perpajakan yaitu dengan memahami resiko serta peluang dari pajak. Dengan seringnya perubahan regulasi perpajakan secara dinamis yang tentunya membutuhkan pemahaman yang mendalam dan update wajib dilakukan untuk menghindari resiko sanksi, denda, dan dapat memanfaatkan peluang yang ada secara optimal. Untuk itulah training pajak eksklusif tentang perpajakan diperlukan karena dapat memberikan solusi untuk memperkuat wawasan dan keterampilan praktis.

Training pajak ini tetunya dirancang secara khusus untuk memberikan edukasi komprehensif mengenai dua sisi pajak yang sering menjadi tantangan dan peluang sekaligus. Dengan dibekali pembahasan yang detail dan strudi kasus yang nyata, membuat para peserta akan mampu mengidentifikasi risiko-risiko umum yang bisa mengancam kepatuhan pajak seperti kesalahan pengisian SPT, keterlambatan pembayaran, hingga potensi audit. Sebaliknya, mereka juga diajak menggali peluang untuk mengoptimalkan manajemen pajak agar dapat memberikan nilai tambah, seperti pemanfaatan insentif pajak, pengurangan beban pajak secara legal, serta strategi perencanaan pajak yang efektif.

Dan salah satu keunggulan dari training pajak ini yaitu metode pembelajaran yang interaktif dan aplikatif. Serta para peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga simulasi pengisian dokumen pajak, analisis kasus, dan diskusi langsung dengan narasumber yang merupakan praktisi dan konsultan pajak berpengalaman. Sehingga dengan pendekatan ini, membuat para peserta mampu memahami kompleksitas perpajakan dengan cara yang lebih mudah dan praktis sehingga siap menghadapi tantangan di dunia nyata pekerjaan dan bisnis.

Manfaat Training Pajak Eksklusif

Training pajak ini sangat cocok bagi berbagai kalangan, baik mahasiswa akuntansi, staf keuangan, bahkan bagi pelaku UMKM yang ingin memahami prosedur perpajakan yang benar. Dengan begitu training ini memberikan berbagai manfaat, seperti:

• Mengenali berbagai jenis risiko pajak dan dampaknya: Dengan mengetahui risiko, peserta dapat lebih waspada dan mengantisipasi potensi kerugian.
• Optimalisasi kewajiban perpajakan: Memahami cara-cara memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan perpajakan untuk efisiensi biaya.
• Pemahaman regulasi terbaru: Update perubahan aturan pajak terkini yang penting untuk diterapkan di setiap perusahaan atau usaha.
• Keterampilan praktis dalam pengisian dan pelaporan pajak: Membantu mengurangi kesalahan dan mempercepat proses administrasi.
• Sesi tanya jawab langsung dengan ahli pajak: Kesempatan langka untuk memperoleh insight dan solusi atas masalah-permasalahan pajak yang dihadapi peserta.

Baca Juga: Kursus Pajak Praktis: Siap Hadapi Pelaporan & Pemeriksaan

Selain manfaat pembelajaran, mengikuti training ini juga membuka peluang networking yang sangat bermanfaat. Peserta dapat berinteraksi dengan sesama profesional dan pelaku usaha yang memiliki kebutuhan serupa, sehingga memperluas jaringan dan potensi kerjasama di masa depan.

Dan pentingnya training pajak ini juga didukung dari kenyataan bahwa pemahaman pajak yang baik merupakan pondasi untuk mendukung kemajuan usaha. Karena kesalahan dan ketidaktahuan terkait pajak bisa berujung pada hukuman administratif, denda yang besar, hingga reputasi yang menurun. Namun sebaliknya, jika mampu memanfaatkan peluang pajak yang tepat tentunya dapat membantu mempertahankan keuangan usaha tetap sehat dan kompetitif.

Karena untuk menjadi sesorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Menurut undang-undang perpajakan Indonesia, salah satu hak wajib pajak adalah menerima pengembalian pajak. Namun, dalam praktiknya, prosedur pengembalian pajak sering dianggap sulit dan memakan waktu. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2025 untuk mengatasi masalah ini. Tujuan peraturan ini adalah memberikan kepastian hukum, kejelasan, dan transparansi kepada wajib pajak mengenai proses pengembalian pajak.

Ketika Anda ingin bekerja di dunia perpajakan, maka pengetahuan pajak seperti ini sangat penting. Sehingga, mengikuti brevet pajak adalah solusi yang paling tepat. Karena brevet pajak dapat membantu Anda menguasai pemahaman tentang perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia.

Bagaimana PER-16/PJ/2025 Telah Berubah?

Peraturan yang relevan sebelumnya adalah PER-6/PJ/2021 sebelum PER-16/PJ/2025 diterbitkan. Namun, peraturan sebelumnya tidak sepenuhnya mengatasi kebutuhan untuk mengubah proses pengembalian pajak awal atas kelebihan pembayaran pajak. Akibatnya, masih ada celah yang menyebabkan ketidakjelasan hukum dalam penerapannya. PER-16/PJ/2025 diterbitkan sebagai pembaruan untuk mengatasi hal ini. Peraturan baru ini memberikan kejelasan yang lebih besar dan mengatur secara menyeluruh proses pengembalian pajak untuk beberapa jenis wajib pajak, seperti:

• Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu
• Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu
• PKP Berisiko Rendah meliputi Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
• Perusahaan Tujuan Khusus (SPC)
• Wajib Pajak Berisiko Rendah (PKP).

Bagi jangkauan yang lebih luas dari wajib pajak yang mengajukan pengembalian pajak awal atas kelebihan pembayaran pajak, PER-16/PJ/2025 memberikan kejelasan hukum.

Pengakuan Pajak Masukan

Penjelasan bahwa pajak masukan dapat dihitung sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak merupakan salah satu perkembangan signifikan dalam PER-16/PJ/2025. Menurut ketentuan ini, pajak masukan yang diakui adalah:

Faktur pajak

• telah ditambahkan ke sistem yang digunakan untuk administrasi DJP.
• disetujui oleh DJP.
• dilaporkan oleh PKP yang menerbitkannya dalam Laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Periodik.

Siapa yang berhak?

Wajib pajak yang bukan pegawai negeri, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau pegawai negeri sipil. Dengan kata lain, karyawan sektor swasta adalah sasaran utama aturan ini.

Apa yang terjadi jika ada kesalahan?

Dianggap tidak ada kelebihan pembayaran pajak jika pajak penghasilan yang terutang berdasarkan Pasal 21 dimasukkan dan dikreditkan secara salah untuk mencegah kelebihan pembayaran. Dalam hal ini, tidak akan ada surat keputusan pengembalian pajak sementara yang dikirimkan.

• Akan ada pemberitahuan resmi bagi wajib pajak.
• Sesuai dengan Pasal 17B Undang-Undang Administrasi Pajak, permohonan tersebut tidak akan diproses.
• Wajib pajak individu kini memiliki aturan yang lebih jelas dan jaminan hukum terhadap kemungkinan kesalahan administratif berkat peraturan ini.

Baca Juga: Perbedaan Penting antara PBB dan BPHTB: Panduan Lengkap untuk Transaksi Properti yang Tepat

Digitalisasi Proses Pengembalian Pajak

Komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam memaksimalkan teknologi digital ditegaskan kembali dalam PER-16/PJ/2025. Peraturan ini mencerminkan beberapa langkah signifikan, termasuk:

• Pengenalan dokumen digital: Faktur pajak dan dokumen sejenis hanya diterima setelah diunggah dan diverifikasi dalam sistem DJP.
• Integrasi bea cukai: Kerjasama antar lembaga untuk membantu wajib pajak ditunjukkan melalui pertukaran data elektronik dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
• Efisiensi administrasi: Prosedur menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.

Langkah ini sejalan dengan peralihan ke struktur perpajakan yang modern, efektif, dan sangat kompetitif.

Apa Keuntungan yang Diperoleh Wajib Pajak?

Ada beberapa keuntungan dari implementasi PER-16/PJ/2025 yang langsung terasa:

• Kejelasan hukum yang lebih besar mengenai prosedur pengembalian dana.
• Petunjuk rinci mengenai dokumen-dokumen yang memenuhi syarat sebagai pajak masukan.
• Permohonan pengembalian dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan 2024 menjadi lebih mudah bagi karyawan swasta.
• Perlindungan hukum terhadap kesalahan administratif.
• Perusahaan dapat mematuhi peraturan dengan biaya lebih rendah dengan memanfaatkan teknologi digital.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Di dunia bisnis dan keuangan, pajak merupakan salah satu aspek penting yang harus dikuasai oleh setiap individu dan pelaku usaha. Akan tetapi, tidak jarang pelaporan pajak dan persiapan menghadapi pemeriksaan menjadi hal yang menakutkan karena kompleksitas aturan serta risiko kesalahan yang dapat berujung pada sanksi administrasi atau denda besar. Sehingga dengan mengikuti kursus pajak adalah solusi terbaik bagi siapa pun yang ingin meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam perpajakan secara efisien dan aplikatif.

Kursus Pajak dirancang khusus untuk membantu para peserta menguasai teknik pelaporan pajak yang benar dan mempersiapkan diri dengan baik saat menghadapi pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Pajak. Program ini sangat cocok untuk staf keuangan, akuntan, pemilik usaha kecil dan menengah (UMKM), serta mahasiswa yang ingin menambah wawasan praktis perpajakan. Dengan mengikuti kursus ini, peserta akan mendapatkan bekal lengkap mulai dari pengisian formulir SPT, penghitungan PPh 21, PPh 23, hingga strategi menghadapi audit pajak dengan tenang dan yakin.

Keunggulan Kursus Pajak

Keunggulan utama Kursus Pajak terletak pada pendekatannya yang mudah dipahami dan langsung ke inti persoalan. Materi disampaikan secara sistematis dan menggunakan studi kasus nyata sehingga peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga mampu menerapkannya langsung ke dalam aktivitas pelaporan dan pembukuan pajak sehari-hari. Instruktur berpengalaman yang merupakan praktisi dan konsultan pajak andal juga akan membimbing peserta dengan metode interaktif, diskusi, dan sesi tanya jawab yang mendalam.

Selain itu, kursus ini memberikan pemahaman penting mengenai perubahan terbaru dalam peraturan perpajakan yang sering kali membingungkan bagi banyak orang. Dengan update terkini, peserta tidak perlu khawatir ketinggalan aturan baru yang dapat mempengaruhi kewajiban pajak mereka. Selain itu, pembekalan tentang penggunaan aplikasi e-filing dan e-SPT juga menjadi bagian dari pelatihan ini, sehingga peserta siap menghadapi era digitalisasi pelaporan pajak dengan percaya diri.

Baca Juga: Brevet Pajak: Sertifikasi Wajib Buat Kamu yang Mau Jadi Tax Consultant!

Bagi UMKM, kursus pajak sangat strategis karena perpajakan yang benar dapat meningkatkan reputasi bisnis sekaligus menghindari masalah hukum. Pelayanan perpajakan yang cermat akan memastikan usaha berjalan lancar tanpa hambatan administrasi, sekaligus mengoptimalkan hak dan kewajiban pajak sesuai ketentuan. Banyak peserta yang sebelumnya kesulitan mengelola pajak kini merasa lebih mudah dan efisien setelah mengikuti kursus ini.

Dengan berbagai keuntungan tersebut, membuat kursus pajak sangat layak untuk Anda ikuti. Karena dengan pembelajaran yang mudah dan aplikatif, materi selalu update, instruktur berpengalaman, serta dukungan teknologi pelaporan pajak modern. Tidak hanya memberikan rasa percaya diri dalam pelaporan dan pemeriksaan pajak, kursus ini juga membantu Anda menghindari risiko kesalahan yang sering terjadi akibat kurangnya pengetahuan detail tentang regulasi pajak.

Karena untuk menjadi sesorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Jika Anda ingin menguasai pengetahuan tentang kebijakan pajak, maka solusinya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Karena pelatihan pajak akan memberikan Anda berbagai peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah PBB dan BPHTB. Masalah perpajakan seringkali membingungkan dalam transaksi properti, baik saat membeli rumah maupun tanah.

Selain itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan atas Pembelian Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah dua jenis pajak yang memiliki nama yang sama. Meskipun keduanya berkaitan dengan properti atau bangunan, dasar pengenaan, jadwal pembayaran, dan tujuannya berbeda.

Secara sederhana, BPHTB hanya berlaku sekali saat memperoleh hak baru, sedangkan PBB merupakan kewajiban tahunan bagi pemilik properti. Penting untuk memahami PBB dan BPHTB secara mendalam agar terhindar dari perkiraan yang salah saat membeli atau memiliki properti. Berikut penjelasan lengkapnya:

Persyaratan Hukum

PBB diatur oleh Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1994. Tarif maksimum ditetapkan sebesar 0,5%. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, keduanya mengatur BPHTB. Persyaratan teknis diterapkan melalui peraturan daerah, seperti Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 117 Tahun 2019, dan tarifnya umumnya 5%.

Perbedaan dalam Objek Pajak

Pemilik atau penghuni bangunan dan/atau tanah dikenakan PBB. Oleh karena itu, pajak ini dibayarkan secara tahunan. Pajak properti disebut demikian karena objek pajaknya adalah bangunan dan tanah. Pihak yang memperoleh hak atas properti atau bangunan melalui lelang, hibah, warisan, atau jual beli dikenakan BPHTB. Objeknya adalah transfer hak kepemilikan, bukan barang berwujud.

Pajak Dasar

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berfungsi sebagai dasar pengenaan PBB. Pemerintah daerah menetapkan besaran NJOP, yang dapat bervariasi antar wilayah. Rumus sederhananya adalah:

• Dimana NJKP adalah proporsi tertentu dari (NJOP – NJOPTKP), PBB sama dengan 0,5% x NJKP.

BPHTB dihitung dengan mengurangkan Nilai Pengadaan Objek Pajak yang Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dari Nilai Pengadaan Objek Pajak (NPOP). Rumusnya lebih sederhana:

• 5% x (NPOP – NPOPT) = BPHTB

Baca Juga: Keuangan Keluarga Semakin Mudah: Panduan Lengkap Menggabungkan NPWP Suami dan Istri dengan Coretax

Metode Pembayaran

• Pemilik bangunan atau properti diwajibkan membayar PBB setiap tahun. Setelah terjadi peralihan kepemilikan, pemilik baru segera bertanggung jawab atas kewajiban PBB.
• Pembeli atau penerima hak diwajibkan membayar BPHTB. Pembayaran dilakukan setelah hak baru diperoleh.

Pembayaran BPHTB dan PPhTB

Selain PBB dan BPHTB, terdapat PPhTB (Pajak Penghasilan atas Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan). Subjeknya berbeda:

• Pembeli atau penerima hak membayar BPHTB.
• Penjual membayar PPhTB.

Sementara PPhTB dibayarkan ke kas negara dan harus dibayarkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah pembayaran diterima, BPHTB sering dibayarkan ke pemerintah daerah menggunakan Surat Pembayaran Pajak Daerah.

Cara Menentukan BPHTB dan PBB

Cara Menghitung PBB

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), dan Nilai Jual Tidak Kena Pajak Objek Pajak (NJOPTKP) adalah unsur-unsur yang harus diperhitungkan. NJKP ditetapkan sebesar 40% untuk barang-barang seperti kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

• 40% untuk barang-barang pedesaan dan perkotaan dengan nilai di atas IDR 1 miliar dan 20% untuk yang bernilai di bawah IDR 1 miliar.
• Akhirnya, PBB = 0,5% x NJKP

Cara Menghitung BPHTB

NPOP dan NPOPTKP adalah dua komponen yang diperlukan. Perhitungan sebagai berikut:

• 5% x (NPOP – NPOPTKP) = BPHTB
• Misalnya, jika NPOPTKP adalah IDR 60 juta dan rumah bernilai IDR 800 juta, maka:
• IDR 37 juta sama dengan 5% x (IDR 800.000.000 – IDR 60.000.000) = BPHTB.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Di era globalisasi dan semua yang serba digital ini, membuat profesi sebagai tax consultant semakin diminati karena peran vitalnya dalam membantu perusahaan dan individu mengelola kewajiban perpajakan secara tepat dan optimal. Jika kamu bermimpi menjadi seorang konsultan pajak yang handal dan terpercaya, memiliki sertifikasi Brevet Pajak adalah langkah awal yang sangat penting dan wajib kamu miliki.

Brevet pajak sendiri merupaka pelatihan dan sertifikasi resmi yang tentunya diakui oleh pemerintah Indonesia, bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan mendalam tentang aturan perpajakan serta praktik perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sertifikasi ini membuktikan seseorang kompetensi dan kredibilitas di bidang pajak, sehingga membuka peluang karier yang luas sebagai tax consultant, staf pajak perusahaan, atau pengelola administrasi perpajakan di berbagai lembaga.

Kenapa Brevet Pajak Penting untuk Kamu?

Pertama, sertifikasi Brevet Pajak memberikan pemahaman komprehensif tentang berbagai jenis pajak seperti PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPN, dan Bea Materai. Dengan bekal ini, kamu bisa dengan mudah memahami dan mengimplementasikan kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku, sehingga menghindari risiko pelanggaran hukum dan denda yang merugikan klien.

Kedua, dengan mengikuti brevet pajak tentunya akan meningkatkan  kepercayaan klien dan perusahaan terhadap kemampuan kamu dalam mengelola perpajakan. Di pasar kerja yang semakin kompetitif, sertifikat ini menjadi nilai tambah yang dapat membedakan kamu dari kandidat lain yang belum memiliki sertifikasi resmi.

Ketiga, dengan proses pembelajaran pada brevet pajak yang dirancang secara praktis dengan simulasi pengisian SPT Tahunan, NPWP, e-SPT, serta pembahasan kasus pajak nyata. Hal ini membuat kamu tidak hanya menguasai teori tapi juga siap langsung terjun dalam menangani kewajiban pajak di dunia kerja.

Manfaat Sertifikasi Brevet Pajak

Peningkatan Profesionalisme

Brevet Pajak membentuk dasar pengetahuan yang kuat sehingga setiap langkah dalam pekerjaan perpajakan dilakukan secara profesional dan akurat.

Baca Juga: Pelatihan Pajak Penghasilan: Hak & Kewajiban Karyawan

Kemudahan Mengikuti Perkembangan Perpajakan

Materi brevet pajak selalu diperbarui menyesuaikan dengan regulasi terbaru, sehingga pemegang sertifikasi mendapatkan informasi yang up-to-date dan tidak ketinggalan zaman.

Persiapan untuk Menjadi Konsultan Pajak Berlisensi

Brevet Pajak menjadi syarat dasar yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak resmi, langkah lanjutan bagi kamu yang serius ingin memasuki profesi ini.

Akses ke Peluang Kerja Lebih Luas

Banyak perusahaan, baik swasta maupun pemerintah, preferensi mempekerjakan tenaga ahli yang sudah bersertifikat. Brevet Pajak membuka peluang karier di kantor pajak, kantor akuntan publik, dan konsultan pajak.

Sehingga dengan mengikuti sertifikasi brevet pajak bukan sekadar formalitas, tapi investasi karier jangka panjang yang menjanjikan. Profesi tax consultant memiliki potensi penghasilan yang besar seiring meningkatnya kebutuhan akan ahli perpajakan yang mumpuni. Dengan sertifikasi resmi, kamu juga lebih dipercaya menghandle klien dari beragam skala usaha, termasuk UMKM, perusahaan besar, maupun asing.

Dan untuk menjadi sesorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menawarkan kesempatan untuk menggabungkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) suami dan istri guna mempermudah administrasi pajak keluarga. Metode ini menggabungkan kewajiban pajak istri ke dalam NPWP suami, sehingga memungkinkan penggunaan satu nomor untuk pelaporan dan pembayaran pajak. Karena semua prosedur dapat diselesaikan secara online, cepat, dan transparan, tanpa perlu mengunjungi kantor pajak, teknologi Coretax semakin mempermudah proses penggabungan.

Anda dapat mengelola kewajiban pajak Anda dengan mudah, ketika menguasai segala pemahaman tentang kebijakan pajak, maka solusinya adalah dengan mengikuti training pajak. Sebab, dalam training pajak Anda akan mendapatkan begitu banyak materi tentang perundang-undangan pajak.

Metode untuk Menonaktifkan NPWP Istri

Langkah Pertama: Masuk ke Akun Coretax Istri

• Gunakan NPWP istri Anda untuk mengakses akun Coretax Anda.
• Pilih “Ubah Status” → “Atur Wajib Pajak sebagai Tidak Aktif” dari menu My Portal.
• Lengkapi formulir aplikasi pada langkah selanjutnya.
• Isi formulir yang disediakan dengan semua informasi.

Langkah 2: Menyediakan Dokumen Pendukung

• Kartu Identitas Suami.
• Kartu Identitas Istri.
• Kartu Keluarga (KK).

Langkah 3: Kirimkan permohonan Anda

• Klik Kirim Permohonan setelah semua informasi diisi dan semua dokumen pendukung diunggah.
• Buka kembali My Portal → My Cases untuk memantau status.
• Pilih jenis kasus “Deaktivasi Status Wajib Pajak (Portal)”.
• Periksa bagian Alur Kasus; seringkali pesan “Kasus sedang diproses” akan muncul. Saat ini, tidak ada yang dapat dilakukan.
• Waktu Pengolahan: Direktorat Jenderal Pajak akan memproses permohonan dalam waktu hingga lima hari kerja.

Cara Mengupdate Informasi FTU Suami

Langkah 1: Masuk ke akun Coretax suami Anda

• Masukkan NPWP suami Anda untuk mengakses akun Coretax.
• Klik Edit di area kanan atas setelah navigasi ke menu Profil Saya → Informasi Umum.
• Tambahkan data istri di langkah dua.
• Masukkan NIK istri dan informasi pendukung lainnya di area Unit Pajak Keluarga.
• Tetapkan status istri sebagai tanggungan.

Langkah 2: Simpan Perubahan

• Periksa kesepakatan.
• Klik Kirim untuk menyimpan data terbaru.

Baca Juga: Strategi DJP 2026: Digitalisasi, Penegakan Hukum, dan Peningkatan Kepercayaan Publik untuk Capai Target

Keuntungan Menggabungkan NPWP Suami dan Istri

Ada beberapa keuntungan administratif dan perpajakan bagi pasangan suami istri yang menggabungkan NPWP mereka. Berikut adalah beberapa manfaatnya:

Potongan Pajak yang Lebih Efektif

Pasangan suami istri yang belum menikah, sudah menikah, dan sudah menikah dengan NPWP digabungkan memiliki jumlah PTKP yang berbeda. Jika pasangan tidak memiliki anak, status PTKP-nya menjadi K/0 saat NPWP digabungkan. Jika istri hanya bekerja di satu perusahaan, jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja dari gajinya cukup untuk dicantumkan di bagian A formulir 1770-III tanpa perlu perhitungan ulang.

Suami menggunakan status K/0 dan istri menggunakan status TK/0 jika NPWP mereka berbeda. Perhitungan ulang dapat mengakibatkan pajak yang lebih besar karena penghasilan istri masih harus diintegrasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan.

Pilihan yang Lebih Baik untuk Tarif Pajak

Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja bekerja sama untuk mengatur tarif pajak penghasilan melalui mekanisme progresif. Tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan penghasilan. Tidak perlu menghitung ulang penghasilan istri yang telah dipotong untuk pajak penghasilan jika ada NPWP bersama.

Hal ini memungkinkan pasangan untuk meminimalkan pembayaran pajak tambahan dengan mengoptimalkan tarif pajak progresif. Di sisi lain, jika suami dan istri mengajukan laporan pajak terpisah, penghasilan mereka tetap digabungkan dalam laporan pajak, sehingga meningkatkan total penghasilan dan tarif progresif yang berlaku.

Kemudahan Administrasi Pajak

Secara administratif, menggabungkan NPWP jelas lebih mudah. Penghasilan seluruh keluarga harus dimasukkan dalam laporan pajak tahunan tunggal suami. Istri tidak perlu lagi mengajukan laporan pajak tahunan sendiri. Hal ini tentunya memudahkan pengelolaan keuangan rumah tangga dan mengurangi beban administratif.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Dalam dunia kerja sekarang ini, setiap karyawan memiliki hak dan kewajiban terkait pajak penghasilan yang harus dipahami dengan baik. Sehingga pelatihan pajak penghasilan bagi karyawan menjadi sangat penting agar setiap individu mengetahui bagaimana cara memenuhi kewajiban pajak dengan benar sekaligus memahami hak yang melekat dalam sistem perpajakan. Dengan mengikuti pelatihan ini, karyawan tidak hanya dapat menaati aturan perpajakan, tetapi juga dapat mengoptimalkan hak potongan dan fasilitas yang tersedia secara legal.

Mengapa Penting Pelatihan Pajak Penghasilan untuk Karyawan?

Pajak penghasilan (PPh) bagi karyawan merupakan salah satu jenis pajak yang langsung dipotong dari gaji setiap bulan. Namun, peraturan dan mekanisme pemotongan PPh 21 cukup kompleks dan sering mengalami perubahan. Tanpa pemahaman yang memadai, karyawan berisiko mengalami kesalahan pelaporan atau bahkan kehilangan hak potongan pajak yang seharusnya diterima. Dan dengan mengikuti pelatihan pajak penghasilan khususnya bagi karyawan, tentunya Anda akan mendapatkan pemahaman mendalam terkait:

• Cara menghitung pajak penghasilan secara tepat sesuai aturan berlaku,
• Hak potongan pajak pribadi maupun keluarga,
• Mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh 21 oleh perusahaan,
• Prosedur penggunaan e-Filing untuk pelaporan pajak tahunan,
• Konsekuensi hukum dan sanksi jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Manfaat Pelatihan untuk Karyawan

Dengan mengikuti pelatihan pajak penghasilan, karyawan akan memperoleh berbagai manfaat yang sangat berguna baik untuk kesejahteraan finansial pribadi maupun kepatuhan pajak. Berikut manfaat utama yang akan dirasakan peserta pelatihan:

Pemahaman Pajak Jadi Lebih Jelas

Dengan adanya pelatihan pajak penghasilan ini tentunya akan membantu karyawan memahami konsep pajak penghasilan secara terstruktur, memudahkan mereka mengerti hak dan kewajiban secara langsung serta berbagai skema potongan pajak.

Mencegah Kesalahan Pemotongan Pajak

Dengan mengikuti pelatihan pajak penghasilan akan membuat karyawan mampu memeriksa dan memastikan besaran pemotongan pajak dari gaji sudah tepat, sehingga menghindari potensi kelebihan atau kekurangan potongan yang bisa merugikan.

Baca Juga: Training Pajak untuk Staf: Tingkatkan Pemahaman e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing

Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Pengetahuan yang diperoleh membuat karyawan bisa melaksanakan kewajiban pelaporan pajak tahunan dengan tepat waktu dan benar, sehingga terhindar dari masalah administrasi dan denda.

Optimalisasi Hak Potongan Pajak

Karyawan akan memahami haknya seperti pengurangan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), potongan keluarga, dan fasilitas lain yang dapat mengurangi nilai pajak terutang.

Meningkatkan Kepercayaan Diri

Dengan bekal ilmu perpajakan, karyawan lebih percaya diri dalam berdiskusi dengan HR atau bagian keuangan, serta mampu mengadvokasi hak perpajakannya.

Sehingga pelatihan pajak penghasilan yang membahas hak dan kewajiban karyawan ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membekali pekerja agar tidak hanya taat pajak, tetapi juga cerdas dalam mengelola hak perpajakan mereka. Dengan mengikuti pelatihan ini, karyawan dapat meningkatkan kesadaran pajak, memperbaiki pengelolaan finansial pribadi, dan berkontribusi pada tertib administrasi perusahaan.

Dan untuk menjadi karyawan yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pada tanggal 10 September 2025, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan secara rinci rencana kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tahun 2026 dalam Rapat Kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan para Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Keuangan. Strategi untuk memaksimalkan penerimaan pajak merupakan salah satu tujuan utama guna mencapai target Rp 2.358 triliun dengan rasio pajak 9,33%.

Pendekatan ini dirancang secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kepercayaan publik, digitalisasi, dan pemantauan. Pengetahuan pajak seperti ini sangat penting untuk diketahui bagi Anda yang ingin menguasai pemahaman tentang kebijakan pajak. Namun, cara terbaiknya adalah tetap dengan mengikuti kursus pajak. Sebab, dalam kursus pajak Anda akan mendapatkan begitu banyak materi seputar perundang-undangan pajak.

Integrasi Data

Dasar utama untuk meningkatkan standar pengawasan dan pengumpulan pajak adalah penguatan basis data. Di antara langkah-langkah yang diambil adalah:

• Membandingkan data antar sektor
• Pengawasan dan analisis berbasis risiko
• Audit dan pengumpulan data berbasis data
• Optimasi intelijen pajak

Proses Digitalisasi

Untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan layanan dan pengawasan, transformasi digital tetap menjadi prioritas utama. Di antara program penting adalah:

• Perkembangan basis pajak berdasarkan data elektronik
• Pemanfaatan sistem CRM-IRE (Compliance Risk Management-Integrated Risk Engine)
• Optimasi sistem Coretax

Inisiatif Kebijakan Pajak Transaksi Digital

DJP akan menerapkan kebijakan yang relevan sebagai respons terhadap transisi ekonomi ke ruang digital, termasuk:

• Platform PMSE dan e-commerce ditunjuk sebagai pemungut PPN.
• Digitalisasi transaksi luar negeri melalui platform internasional
• Pajak atas transaksi yang melibatkan aset kripto
• Pembentukan perusahaan jasa keuangan logam mulia

Penegakan Hukum dan Pengawasan

Penegakan hukum yang adil merupakan komponen kunci dari strategi pendapatan. Beberapa poin penting:

• Pembentukan tim tugas khusus untuk penegakan hukum dan pemantauan
• Pemantauan ekonomi informal
• Audit menyeluruh terhadap wajib pajak
• Peningkatan prosedur hukum yang proporsional dan transparan

Baca Juga: Digunakan untuk Apa Saja Pajak yang Telah Dibayarkan Warga Negara?

Membangun Kepercayaan Publik

DJP menyadari bahwa peningkatan pendapatan pajak memerlukan kerja sama dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, berikut adalah bagian dari rencana untuk meningkatkan kepercayaan publik:

• Membangun Organisasi yang Humanis dan Profesional
• Peningkatan integritas internal pegawai DJP
• Strategi hubungan masyarakat untuk inisiatif prioritas

Kebijakan Pajak

DJP berkomitmen untuk meningkatkan kebijakan fiskal dalam hal regulasi dengan:

• Mengevaluasi aturan yang tidak berlaku (celah kebijakan)
• Meningkatkan efisiensi sistem pemungutan pajak
• Mengevaluasi efektivitas insentif pajak

Komitmen terhadap Struktur Pajak yang Adil dan Berkelanjutan

Rencana DJP 2026 bertujuan untuk mengatasi isu-isu perpajakan kontemporer, mulai dari ekonomi digital dan teknologi hingga tuntutan masyarakat akan transparansi. Dengan rasio pajak 9,33% dan target ambisius sebesar IDR 2.358 triliun, keberhasilan pendekatan ini akan memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan fiskal negara. Dengan komitmen berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor, diyakini Indonesia dapat menciptakan struktur pajak yang lebih tangguh, adil, dan fleksibel. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah menargetkan pengumpulan pendapatan pajak sebesar IDR 2.357,7 triliun.

Meskipun harga komoditas global diprediksi turun, angka ini meningkat 13,5% dibandingkan perkiraan 2025. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, total penerimaan pajak pada 2026 diperkirakan mencapai Rp2.692 triliun, di mana Rp2.357,7 triliun berasal dari pajak dan Rp334,3 triliun dari bea cukai. Target pendapatan negara non-pajak (PNBP) adalah Rp455 triliun. Dengan rasio pajak sebesar 10,47% dari PDB, negara diperkirakan akan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp3.147,7 triliun pada tahun 2026.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Dalam era digital seperti sekarang ini, pengelolaan perpajakan di Indonesia semakin diarahkan ke sistem elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak. Bagi staf pajak, baik yang bekerja di perusahaan, kantor akuntan publik, maupun konsultan pajak, memahami penggunaan e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing menjadi keterampilan penting agar pekerjaan pengelolaan pajak dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan sesuai aturan. Sehingga untuk membantu situasi tersebut, para staf bisa mengikuti training pajak.

Apa itu e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing?

e-Faktur adalah aplikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk pembuatan, penerbitan, dan pelaporan Faktur Pajak secara elektronik. Dengan e-Faktur, staf pajak dapat mengeluarkan faktur pajak yang valid secara online dan terintegrasi langsung dengan sistem DJP sehingga mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan.

e-Bupot adalah aplikasi elektronik untuk membuat Bukti Potong PPh 23/26. Bukti potong ini diperlukan saat perusahaan melakukan pemotongan pajak atas pembayaran jasa atau penghasilan tertentu kepada pihak lain. Melalui e-Bupot, proses pembuatan, pengelolaan, dan pelaporan bukti potong menjadi otomatis dan lebih transparan.

e-Filing adalah layanan lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau Masa secara online yang disediakan oleh DJP. Dengan e-Filing, staf pajak dapat mengirimkan laporan pajak secara cepat, aman, dan dapat dipantau status pelaporannya tanpa perlu datang ke kantor pajak.

Manfaat Menggunakan e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing bagi Staf Pajak

• Efisiensi Waktu: Proses pembuatan faktur pajak, bukti potong, dan pelaporan pajak yang biasanya memakan waktu lama bisa dilakukan lebih cepat dengan sistem elektronik.
• Akurasi Data: Sistem yang otomatis mengurangi risiko kesalahan entri data, duplikasi, atau kelalaian dokumen penting.
• Transparansi dan Kepatuhan: Semua transaksi pajak tercatat terintegrasi di database DJP, sehingga memudahkan audit dan pengawasan.
• Kemudahan Pelaporan: Melalui e-Filing, pelaporan pajak bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, tanpa harus antre di kantor pajak.

Pentingnya Training Pajak untuk Staf

Perkembangan regulasi perpajakan yang dinamis dan implementasi sistem online dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menuntut staf pajak agar selalu mengikuti update dan mampu mengoperasikan berbagai aplikasi perpajakan secara optimal. Training pajak yang terstruktur akan memberikan bekal teori dan praktik yang komprehensif mengenai bagaimana menggunakan e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing secara benar dan efektif.

Baca Juga: 5 Alasan Mengapa Kursus Pajak Penting untuk Karier Anda

Dengan mengikuti training, staf pajak bisa meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam membuat faktur pajak elektronik, bukti potong, dan melaporkan SPT dengan cara yang sesuai ketentuan, sehingga meminimalisir risiko kesalahan dan sanksi dari DJP.

Manfaat Training Pajak untuk Perusahaan dan Staf

• Meningkatkan Kompetensi Staf: Peserta mendapat ilmu dan praktik langsung yang aplikatif, sehingga mampu bekerja lebih profesional.
• Mempercepat Proses Administrasi Pajak: Semua proses pembuatan faktur, bukti potong, dan pelaporan menjadi lebih efisien dengan sistem elektronik.
• Mengurangi Risiko Kesalahan dan Penalti: Pemahaman yang benar tentang aturan dan aplikasi online menghindarkan perusahaan dari denda.
• Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan: Pelaporan yang tepat waktu dan akurat menumbuhkan reputasi perusahaan sebagai wajib pajak taat.

Karena training pajak tentang e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing adalah investasi penting untuk membekali staf pajak agar dapat menjalankan tugas administratif perpajakan dengan lebih mudah, cepat, dan tepat. Dengan pemahaman yang mendalam melalui pelatihan, staf mampu memanfaatkan teknologi perpajakan elektronik dengan maksimal, sehingga kontribusi mereka terhadap ketaatan pajak perusahaan pun optimal.

Dan untuk menjadi staf yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Sebagai seseorang yang ingin menguasai pengetahuan mengenai kebijakan perpajakan, maka sangat penting untuk mengikuti brevet pajak. Bahkan, brevet pajak akan memberikan Anda sertifikat yang menunjukkan bahwa Anda telah mampu melalui ujian brevet pajak. Namun, tentunya tidak kalah penting untuk mengikuti berita pajak terbaru seperti yang akan dibahas dalam ulasan berikut ini.

Mukhamad Misbakhun, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, menanggapi seruan online baru-baru ini untuk “berhenti membayar pajak.” Karena banyak kelompok, termasuk pekerja dan guru, juga diuntungkan dari pungutan wajib ini, ia menekankan bahwa pajak adalah kewajiban masyarakat kepada negara.

“Anda harus membayar pajak. Itu adalah kewajiban kita kepada pemerintah. Menurut Misbakhun, yang diwawancarai oleh CNBC pada Selasa, 9 September 2025, ‘pajak digunakan untuk membayar gaji pekerja, gaji dosen, tunjangan sekolah, dan meningkatkan infrastruktur, semua dari pajak.’ Pernyataan ini akurat. Pajak adalah sumber pendapatan utama negara setiap tahun. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk membiayai sejumlah kebutuhan, termasuk pengembangan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Rinciannya sebagai berikut:

Pendidikan

Pemerintah wajib mengalokasikan 20% dari anggaran negara untuk sektor pendidikan, sesuai dengan Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dana ini digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan guru, membangun dan merenovasi sekolah, memberikan beasiswa, serta mendukung siswa melalui program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Jaminan Sosial bagi Kelompok Rentan

Selain itu, pajak juga membiayai program perlindungan masyarakat, subsidi, dan bantuan sosial. Kartu pangan dasar, bantuan asuransi kesehatan, program harapan keluarga (PKH), dan bantuan tunai langsung (BLT) dirancang untuk meringankan beban finansial bagi masyarakat miskin dan mendorong keberlanjutan konsumsi di rumah tangga yang kurang mampu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan jaminan sosial kepada individu yang berisiko, menjadi landasan hukum bagi hal ini.

Pembangunan Infrastruktur

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjadi landasan hukumnya, yang mewajibkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu tujuan nasional.

Baca Juga: Rahasia Bea Materai yang Wajib Anda Tahu agar Tak Tersandung Masalah Hukum dan Pajak

Kesejahteraan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018, BPJS Kesehatan akan menerima sebagian dari dana yang dikumpulkan dari pajak rokok. Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) peraturan tersebut, pemerintah daerah wajib menyisihkan setidaknya 50% dari pendapatan pajak rokok untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Keamanan Pangan dan Energi

Untuk menjamin pasokan yang stabil, pajak juga mendukung sektor pangan dan energi selain empat sektor yang disebutkan di atas. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi menjadi landasan hukumnya.

Tidak di Bawah Kendali Otoritas Pajak

Tidak diragukan lagi, banyak orang masih memiliki kesalahpahaman dan percaya bahwa petugas pajak bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan pajak. Sebenarnya, Direktorat Jenderal Pajak (DGT) secara eksklusif bertanggung jawab atas pengelolaan pemungutan pajak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang telah mengalami beberapa kali perubahan (terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan/HPP). Pendapatan pajak diterima oleh kas negara, yang kemudian dikelola oleh kementerian dan lembaga sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Selain diwajibkan membayar pajak, masyarakat juga berhak memantau bagaimana dana tersebut digunakan. Hal ini sejalan dengan kebijakan transparansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Akibatnya, wajib pajak secara hukum berhak meminta klarifikasi mengenai alokasi penerimaan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.