Posts in category: Artikel

Training Pajak – Sangat penting bagi para pelaku bisnis di industri seni dan hiburan untuk memahami tanggung jawab perpajakan mereka. PBJT atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu seperti untuk Jasa Kesenian dan Hiburan yang mana termasuk salah satunya. Penyelenggaraan berbagai acara, termasuk tontonan umum, pertunjukan, permainan, rekreasi, dan keramaian, tercakup dalam pajak ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan layanan online melalui domain pajakonline.jakarta.go.id untuk membantu pemenuhan kewajiban ini. Anda sebagai wajib pajak bisa mengikuti training pajak untuk bisa mengelola kewajiban pajak Anda sendiri dengan lebih baik lagi.

Metode ini memungkinkan pembayaran pajak dengan lebih cepat dan efektif karena tidak perlu datang ke kantor pajak secara fisik. Dengan fitur-fitur yang disediakan, wajib pajak dapat menggunakan layanan ini dari mana saja dan kapan saja, sehingga mengurangi kerepotan dalam mengurus administrasi pajak. Jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan Layanan Kesenian dan Hiburan, berikut ini adalah tutorial lengkap untuk membuat kode bayar PBJT.

Cara Melaporkan PBJT

• Kunjungi pajakonline.jakarta.go.id dan masuk dengan akun yang sudah Anda daftarkan untuk memulai. Anda bisa terlebih dahulu membuat akun apabila memang belum mempunyai akunnya.
• Selanjutnya, pilih PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dari menu Jenis Pajak di pojok kiri bawah. Setelah membaca notifikasi, klik “Ya, Saya Mengerti.”
• Selanjutnya, pilih opsi Pelaporan, ketik nama objek pajak, dan klik Tambah. Maka opsi jenis pajak yang Anda pilih akan muncul. Selanjutnya, tentukan masa dan tahun pajak yang ingin Anda laporkan.
• Selanjutnya, masukkan informasi yang benar pada kategori Data Pembayaran. Pada bagian data pembayaran terdapat beberapa kolom yang dapat diisi. Pembayaran dari sewa kamar/ruangan, penjualan makanan dan minuman, cover charge/minimum charge, penjualan tiket, dan penjualan fasilitas lainnya, semuanya termasuk di dalam laporan.
• Masukkan rincian pembayaran berdasarkan jumlah pajak yang Anda terima. Secara otomatis, sistem akan melakukan penghitungan atas dasar pengenaan pajak (DPP), pajak terutang, dan pajak yang dibayarkan. Anda perlu mengunggah tiga dokumen pendukung. Yang pertama adalah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Rekapitulasi Penjualan dan Omzet berada di urutan kedua. Rekapitulasi Penggunaan Bon/Tagihan berada di urutan ketiga.
• Klik kolom “Saya Setuju Dengan Pernyataan Diatas” dan pilih Simpan setelah semua data selesai diunggah. Anda bisa memilih opsi Pelaporan, apabila ingin melihat status pealporan sudah berhasil disimpan. Status pelaporan pada halaman ini adalah “Dalam Proses Petugas”. Mohon tunggu statusnya dan sering-seringlah melakukan pengecekan. Selesai.

Baca Juga: Benarkah Satu Kode Biling Pajak Saja Bisa untuk Beberapa Jenis Setoran Pajak?

Mengapa Penting untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan?

Salah satu cara untuk mendukung pembangunan daerah secara langsung adalah dengan membayar pajak, khususnya PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. Pajak Anda akan mendukung berbagai inisiatif pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat umum, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, membayar pajak tepat waktu akan menjaga reputasi perusahaan Anda di mata masyarakat dan pemerintah. Anda akan dipandang sebagai pebisnis terhormat yang berdedikasi untuk mendorong kemajuan bangsa. Selain itu, ketersediaan sistem online ini juga berkontribusi pada pengembangan lingkungan perpajakan yang lebih akuntabel dan transparan.

Dedikasi Pemerintah untuk Menyederhanakan Layanan Pajak

Untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para wajib pajak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menyederhanakan prosedur perpajakan. Salah satu teknologi yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat adalah layanan PajakOnline. Diperkirakan akan ada lebih banyak perusahaan yang akan menggunakan layanan online ini di masa depan untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pelaporan pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Sayangnya, banyak orang yang masih merasa kesulitan dalam memenuhi kewajiban ini. Tidak jarang pula terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak yang dapat berujung pada sanksi administratif atau bahkan masalah hukum. Kesalahan ini biasanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan, ketidaktelitian dalam proses pelaporan, atau kurangnya persiapan dokumen pendukung.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara-cara menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak agar prosesnya berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan. Selain itu penting juga untuk mengikuti pelatihan pajak untuk lebih mengetahui tentang perpajakan pajak dan dapat meminimalkan kesalahan dalam pelaporan pajak.

Salah satu langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa Anda memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak memiliki banyak jenis, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Setiap jenis pajak memiliki aturan yang berbeda, mulai dari subjek yang dikenakan pajak, objek pajaknya, hingga tarif yang berlaku. Memahami aspek-aspek dasar ini akan membantu Anda mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, Anda dapat membaca peraturan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau berkonsultasi dengan konsultan pajak terpercaya.

Selain memahami peraturan, ketelitian juga menjadi kunci utama dalam pelaporan pajak. Banyak kesalahan terjadi karena wajib pajak tidak teliti dalam mengisi formulir atau melaporkan jumlah penghasilan yang diperoleh. Sebagai contoh, mencantumkan angka penghasilan yang tidak sesuai dengan catatan keuangan atau lupa memasukkan potongan pajak tertentu bisa menjadi masalah serius. Pastikan Anda selalu memeriksa kembali data yang telah dimasukkan sebelum mengajukan laporan pajak Anda. Jika perlu, mintalah orang lain untuk mengecek ulang laporan tersebut untuk memastikan tidak ada kesalahan.

Dokumen pendukung juga memainkan peran penting dalam pelaporan pajak. Semua transaksi keuangan yang terkait dengan penghasilan, pengeluaran, dan potongan pajak harus didukung oleh bukti yang jelas, seperti faktur, kwitansi, atau slip gaji. Simpanlah semua dokumen ini dengan rapi, karena dokumen tersebut akan menjadi acuan utama dalam proses pelaporan pajak. Dalam beberapa kasus, DJP dapat meminta wajib pajak untuk menunjukkan dokumen pendukung sebagai bagian dari proses verifikasi. Dengan memiliki dokumen yang lengkap dan terorganisir, Anda dapat menghindari potensi masalah di kemudian hari.

Baca Juga: Solusi Permasalahan Pajak yang Kompleks: Kapan Anda Membutuhkan Ahli Pajak?

Untuk mempermudah proses pelaporan, manfaatkan fasilitas teknologi seperti aplikasi e-Filing yang disediakan oleh DJP. Dengan e-Filing, Anda dapat mengajukan laporan pajak secara online, kapan saja dan di mana saja. Platform ini juga memiliki panduan langkah demi langkah yang memudahkan wajib pajak dalam mengisi laporan. Selain itu, penggunaan teknologi ini dapat mengurangi risiko kesalahan yang sering terjadi saat pelaporan manual, seperti kehilangan formulir atau salah menulis data.

Bagi mereka yang memiliki penghasilan kompleks atau usaha dengan banyak transaksi, menggunakan jasa konsultan pajak bisa menjadi solusi yang bijak. Konsultan pajak akan membantu Anda menghitung pajak, menyiapkan laporan, dan memastikan semua kewajiban terpenuhi sesuai peraturan. Namun, pastikan Anda memilih konsultan yang berpengalaman dan memiliki reputasi baik agar hasilnya maksimal.

Menghindari kesalahan dalam pelaporan pajak membutuhkan perhatian, ketelitian, dan pemahaman yang cukup. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat memastikan bahwa laporan pajak Anda akurat dan sesuai dengan ketentuan. Selain menghindarkan Anda dari masalah hukum, pelaporan pajak yang benar juga membantu mendukung pembangunan negara melalui kontribusi pajak yang Anda bayarkan. Jadi, persiapkanlah segala sesuatunya dengan baik agar proses pelaporan pajak menjadi lebih mudah dan bebas dari kesalahan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Untuk bisnis yang menangani beberapa akun pajak sekaligus, Coretax Billing Code adalah pilihan yang kreatif. Coretax menawarkan pembuatan, pelacakan, dan pembayaran kode billing tanpa repot dengan kemampuan unggulnya yang memungkinkan pengelolaan berbagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara terpusat.  Tujuan dari platform ini adalah untuk meningkatkan efisiensi proses perpajakan dengan tetap menjaga kepatuhan pajak perusahaan.

Coretax adalah solusi untuk masalah penanganan tanggung jawab pajak secara efisien, tepat, dan bertanggung jawab untuk perusahaan dengan struktur multi-entitas. Sebagai seseorang yang ingin bekerja di dunia perpajakan seperti Kantor Pajak atau staf pajak pada sebuah perusahaan wajib mengetahui hal di atas. Namun, jika ingin lebih menguasai seluruh lingkup kebijakan pajak, maka bisa dengan mengikuti kursus pajak.

Apa yang Dimaksud dengan Kode Billing?

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik, kode billing adalah kode pengenal khusus yang dihasilkan oleh sistem billing. Kode ini berfungsi sebagai indikator unik untuk setiap jenis pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan Wajib Pajak.  Metode pembayaran pajak secara manual, yang sebelumnya lebih rentan terhadap kesalahan administrasi, akan digantikan oleh teknologi ini.

Kode billing memfasilitasi transformasi digital sistem perpajakan Indonesia dengan membuat prosedur pembayaran pajak secara online menjadi lebih terorganisir, tepat, dan mudah diakses. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, kode billing ini dapat digunakan untuk berbagai macam pajak, termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak-pajak lainnya.

Kode Billing Pajak Bisa Digunakan pada Beberapa Akun Pajak?

Pemerintah telah membuat peraturan untuk memberlakukan sistem Coretax, menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, yang akan berlaku pada 1 Januari 2025, berisi peraturan tersebut. Kemampuan pembuatan kode billing Coretax yang lebih mudah beradaptasi dan efektif merupakan salah satu dari sekian banyak manfaat yang ditawarkan oleh sistem Coretax kepada para wajib pajak.

DJP mengklarifikasi bahwa, tidak seperti sistem sebelumnya, yang mengamanatkan bahwa setiap kode billing digunakan secara eksklusif untuk satu jenis pajak dalam jangka waktu atau ketentuan tertentu, kode billing Coretax mengizinkan satu kode billing untuk digunakan untuk membayar beberapa jenis setoran pajak.

Baca Juga: Mengapa Tax Ratio Penting? Panduan Memahami dan Meningkatkannya

Perubahan ini akan memungkinkan Coretax untuk menawarkan sistem pembayaran multi-akun, yang memungkinkan wajib pajak untuk membayar beberapa kewajiban pajak dengan menggunakan satu kode penagihan. Hal ini diharapkan akan mempercepat proses pembayaran dan menyederhanakan manajemen pajak.

Selain itu, Coretax dapat secara otomatis membuat kode penagihan berdasarkan faktur pajak yang belum dibayar. Otomatisasi ini tidak hanya mengurangi kemungkinan masalah pembuatan kode billing, tetapi juga membantu wajib pajak untuk menghindari keterlambatan pembayaran yang dapat mengakibatkan denda administrasi.

Manfaat Lain dari PMK 81/2024

Wajib pajak kini dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sejumlah kemudahan berkat terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Kemudahan-kemudahan tersebut antara lain:

• Prosedur Pendaftaran yang Lebih Bermanfaat: Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kini dapat menerima pendaftaran melalui berbagai kanal yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
• Menggunakan akun wajib pajak untuk mendapatkan akses digital: Melalui Portal Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengakses Akun Wajib Pajak secara online.
• Keseragaman Pembayaran Pajak: Untuk mempermudah pengelolaan dan administrasi pembayaran pajak, batas waktu penyetoran atau pembayaran berbagai jenis pajak diseragamkan menjadi tanggal lima belas di bulan berikutnya.
• Pemanfaatan Setoran Pajak: Wajib pajak dapat menyetor uang terlebih dahulu melalui sistem Setoran Pajak, yang kemudian digunakan untuk membayar pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Tax Ratio atau rasio pajak adalah salah satu metrik yang digunakan untuk menilai kinerja pajak suatu negara. Sederhananya, tax ratio merupakan rasio yang terdapat dalam PDB atau yang kita kenal dengan produk domestik bruto, sehingga merupakan rasio PDB atas penerimaan perpajakan. Pengeluaran oleh konsumen, pemerintah, investasi, dan ekspor neto semuanya termasuk dalam PDB.

Sebagai seseorang yang ingin mendalami dunia kerja perpajakan, tentu mengetahui rasio pajak seperti ini sangatlah penting. Namun, juga tidak kalah penting untuk menguasai kebijakan pajak lain melalui brevet pajak. Sebab, brevet pajak akan memberikan Anda materi tentang perundang-undangan pajak sekaligus ujian sertifikasinya.

Rasio total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara  terhadap pendapatan pajaknya dikenal sebagai rasio pajak. PDB, yang ditentukan oleh pengeluaran publik, pengeluaran pemerintah, investasi, dan perbedaan ekspor-impor, adalah nilai total semua produk dan jasa yang dihasilkan oleh negara selama periode waktu tertentu. Keadaan ekonomi, kepatuhan pajak, dan peraturan pemerintah adalah beberapa variabel yang mempengaruhi rasio pajak. Karena semakin banyak pajak yang dikumpulkan, maka perekonomian akan semakin baik ketika rasio pajak semakin besar.

Memahami Rasio Pajak

Kehadiran rasio pajak memberikan ringkasan keadaan pajak dan mengevaluasi efektivitas struktur pajak suatu negara. Setiap negara menghitung rasio pajak sesuai dengan bagian konstituennya dengan cara yang berbeda. Meskipun demikian, penghitungan ini menggunakan definisi yang diberikan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) atau Dana Moneter Internasional (IMF). Pajak pusat, pajak daerah, bea cukai, keuntungan perusahaan selain dividen, dan pendapatan negara dari sumber daya alam adalah beberapa komponen penerimaan pajak yang digunakan oleh IMF.

Bagaimana dengan Perhitungan Rasio Pajak Indonesia?

Dalam menentukan komponen rasio pajak, Indonesia menggunakan dua interpretasi: arti sempit dan arti luas. Perbandingan antara jumlah total penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat, termasuk PPh, PPN/PPnBM, PBB, bea dan cukai, dan pajak lainnya, dengan PDB nominal menghasilkan angka rasio pajak dalam arti sempit. Secara umum, komponen pembandingnya adalah total nilai sumber daya alam (SDA), pertambangan batu bara dan mineral (minerba), minyak dan gas bumi, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan PDB nominal. Indonesia memiliki rasio pajak terendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya.

Pada tahun 2017, rasio pajak Indonesia turun menjadi 10,7%, level terendah dalam lima tahun terakhir. Tax Ratio Indonesia diperkirakan akan mencapai 15% jika dibandingkan dengan standar internasional.

Baca Juga: Perhatikan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak untuk Desember 2024!

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rasio Pajak

Apa saja yang mempengaruhi tingkat rasio pajak? Dua di antaranya adalah sebagai berikut:

• Variabel mikro meliputi kesamaan persepsi antara wajib pajak dan aparat negara, dedikasi dan koordinasi antar lembaga negara, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.
• Parameter makro, seperti tarif pajak, pendapatan per kapita, dan tingkat optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik.

Keuntungan dari Rasio Pajak

Mengingat dampaknya terhadap perekonomian dan kapasitas suatu negara dalam pengelolaan anggaran, rasio pajak bermanfaat untuk:

• Menilai kinerja penerimaan pajak
• Membandingkan kinerja pajak dari berbagai negara
• Memeriksa seberapa baik sistem pajak bekerja
• Menentukan masalah yang mungkin terjadi pada sistem pajak.
• Membantu pemerintah membuat kebijakan pajak

Gambaran atau kesimpulan tentang jumlah pajak yang dikumpulkan relatif terhadap pendapatan nasional suatu negara selama periode waktu tertentu dapat diperoleh dari rasio pajak. Dengan demikian, wajib pajak sadar akan posisi dan perannya dalam membayar pajak melalui tax ratio. Kontribusi wajib pajak yang meningkat memungkinkan Indonesia untuk memenuhi target rasio pajak yang diproyeksikan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Permasalahan pajak sering kali menjadi tantangan bagi individu maupun perusahaan. Dengan regulasi yang terus berkembang dan semakin kompleks, memahami serta memenuhi kewajiban perpajakan menjadi tugas yang tidak sederhana. Dalam situasi tertentu, melibatkan ahli pajak dapat menjadi solusi terbaik untuk menghindari risiko denda, sanksi, atau kehilangan peluang penghematan pajak. Lalu, kapan sebenarnya Anda membutuhkan ahli pajak?

Mengikuti training pajak sangat penting untuk membantu individu maupun perusahaan memahami permasalahan pajak yang semakin kompleks, terutama di tengah dinamika regulasi perpajakan yang terus berubah. Dengan pelatihan yang tepat, peserta dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai aturan terkini, strategi perencanaan pajak yang efektif, serta cara menghindari kesalahan administratif yang berpotensi merugikan, sehingga mereka mampu menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih percaya diri dan akurat.

Salah satu momen penting ketika ahli pajak diperlukan adalah saat menghadapi perubahan regulasi pajak. Pemerintah secara berkala memperbarui aturan pajak untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi, seperti pengenalan pajak karbon, perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh), atau peraturan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Memahami detail perubahan ini membutuhkan keahlian yang mendalam, terutama jika bisnis Anda bergerak di sektor yang terkena dampak signifikan. Ahli pajak tidak hanya membantu menerjemahkan aturan baru ini tetapi juga memberikan panduan praktis agar perusahaan tetap mematuhi hukum.

Selanjutnya, ahli pajak menjadi sangat penting saat perusahaan menghadapi audit pajak. Proses audit sering kali melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap laporan keuangan dan pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Tanpa bimbingan ahli pajak, perusahaan berisiko menghadapi penalti akibat kesalahan administratif atau interpretasi aturan yang kurang tepat. Ahli pajak dapat membantu mempersiapkan dokumen yang diperlukan, menjelaskan posisi perusahaan kepada otoritas pajak, dan memastikan hasil audit berjalan dengan baik.

Di sisi lain, perencanaan pajak strategis adalah area lain di mana ahli pajak memiliki peran signifikan. Untuk perusahaan yang ingin mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum, konsultasi dengan ahli pajak adalah langkah bijak. Mereka dapat merancang strategi yang sesuai dengan profil bisnis Anda, seperti memanfaatkan insentif pajak, fasilitas pengurangan pajak untuk kegiatan tertentu, atau menghindari pembayaran pajak ganda dalam transaksi lintas negara. Hal ini tidak hanya membantu menghemat biaya, tetapi juga memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Baca Juga: Memahami Tarif Bunga Sanksi Administrasi dan Imbalan Pajak di Desember 2024: Kebijakan dan Perhitungannya

Bagi individu, ahli pajak sangat berguna ketika Anda memiliki penghasilan dari berbagai sumber, baik di dalam maupun luar negeri. Situasi seperti memiliki investasi di berbagai negara, pendapatan pasif yang signifikan, atau warisan yang melibatkan aset besar dapat mempersulit pengisian SPT Tahunan. Dalam kasus ini, ahli pajak dapat membantu menyusun laporan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan sekaligus menghindari konflik hukum di kemudian hari.

Selain itu, menghadapi sengketa pajak adalah alasan lain yang mendesak untuk berkonsultasi dengan ahli pajak. Ketika terjadi ketidaksepakatan antara wajib pajak dan otoritas pajak, ahli pajak dapat menjadi perwakilan yang memahami prosedur hukum dan teknis perpajakan. Dengan bantuan mereka, kemungkinan menyelesaikan sengketa dengan hasil yang menguntungkan lebih besar.

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, kebutuhan akan ahli pajak tidak dapat diabaikan. Mereka bukan hanya mitra strategis dalam mengelola risiko perpajakan, tetapi juga kunci untuk mengoptimalkan kepatuhan dan efisiensi pajak. Ketika Anda merasa kewajiban pajak semakin membingungkan, tidak ada salahnya untuk melibatkan ahli pajak demi keamanan dan kelangsungan usaha.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Kemenkeu melalui keputusan menteri keuangan (KMK) nomor 18/km.10/2024, sudah menetapkan tarif dari bunga sanksi pada administratif serta imbalan bunga pajak yang berlaku untuk periode Desember 2024. Dalam penetapan ini memiliki tujuan untuk memberikan kepastian kepastian terkait dengan hukum serta mendorong kepatuhan para wajib pajak. Tarif ini akan berlaku mulai 1 Desember hingga 31 Desember 2024. Kursus pajak penting diikuti karena dengan adanya banyak perubahan kebijakan pajak di Indonesia yang saat ini sangat rumit dan berubah-ubah sehingga memerlukan pengetahuan yang mendalam terkait dengan perpajakan di Indonesia.

Bagaimana Perhitungan Tarif pajak di Indonesia jika dihitung berdasarkan dengan suku bungan acuan pada Bank Indonesia (BI Rate), dengan adanya tambahan uplit factor yang bermacam-macam sesuai dengan jenis pelanggaran yang wajib dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan pada undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP). Setelah adanya uplift factor ditambahkan, tarif ini telah dibagi menjadi 12 bagian untuk mendapatkan tarif sanksi pajak bulanan.

Kategori Uplift Factor:

• 0%-10% guna pelanggaran dengan self-assessment
• 15% guna pelanggaran dengan official assessment

Dengan adanya perhitungan ini, perubahan BI Rate akan mempengaruhi tarif sanksi secara langsung. Ketika BI Rate naik, tarif sanksi inipun akan meningkatkan serta vice versa. Akan tetapi berbeda dengan skema tarif tetap 2 persen perbulan yang digunakan sebelumnya, sistem ini umumnya menghasilkan tarif yang lebih fleksibel serta lebih rendah.

Untuk sanksi administrasi, terdapat lima tarif bunga per bulan yang ditetapkan, yaitu:

• Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3): 0,57% per bulan.
• Pasal 8 ayat (2), (2a), Pasal 9 ayat (2a), (2b), dan Pasal 14 ayat (3): 0,99% per bulan.
• Pasal 8 ayat (5): 1,40% per bulan.
• Pasal 13 ayat (2) dan (2a): 1,82% per bulan.
• Pasal 13 ayat (3b): 2,24% per bulan.

Imbalan Bunga Pajak

Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak, sebagaimana diatur dalam:

Pasal 11

• Pasal 11 ayat (3): Apabila penyampaian kelebihan pembayaran pajak dilakukan lebih dari satu bulan, pemerintah wajib memberikan imbalan bunga menurut tarif bulanan.

Baca Juga: Penghapusan PBG dan BPHTB: Langkah Progresif Pemerintah untuk Meringankan Beban Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam Memiliki Hunian Layak

Pasal 17B

• Pasal 17B ayat (3): Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) terlambat diterbitkan, Wajib Pajak berhak mendapat imbalan bunga sesuai tarif yang berlaku.
• Pasal 17B ayat (4): Pembayaran bunga juga diberikan dengan syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan proses hukum yang berkaitan dengan perpajakan.

Pasal 27B UU KUP

• Pasal 27B ayat (4): Pembayaran bunga bulanan dihitung berdasarkan suku bunga acuan, untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Perubahan tarif bunga ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Misalnya, pada November 2024, tarif bunga sanksi administrasi berkisar antara 0,55% hingga 2,22% per bulan. Kenaikan tarif ini dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang kemudian menjadi dasar perhitungan tarif bunga sanksi administrasi pajak. Penting bagi wajib pajak untuk memahami dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku guna menghindari sanksi administrasi berupa bunga. Selain itu, pemahaman mengenai tarif bunga imbalan juga krusial bagi wajib pajak yang berhak menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Informasi lebih lanjut mengenai tarif bunga sanksi administrasi pajak dan imbalan bunga dapat diakses melalui situs resmi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Indonesia.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Tingkat suku bunga sanksi administrasi dan imbalan bunga pajak yang berlaku untuk periode Desember 2024 telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 18/KM.10/2024. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan kepastian hukum.

Tarif ini berlaku mulai tanggal 1 Desember hingga 31 Desember 2024. Ketika Anda ingin terjun ke dunia perpajakan, pastinya mengetahui berita pajak seperti ini sangatlah penting. Namun, mengikuti pelatihan pajak juga bisa membantu Anda untuk menguasai berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena dalam pelatihan pajak Anda diberikan materi tentang kebijakan-kebijakan pajak sesuai dengan tingkatan yang Anda pilih.

Dasar Penetapan Tarif Sanksi Administrasi Pajak

Menurut ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tarif sanksi administrasi perpajakan di Indonesia ditentukan dengan menggunakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) dan ditambah dengan faktor kenaikan yang berubah-ubah sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan wajib pajak.  Tarif sanksi pajak bulanan dihitung dengan membagi tarif ini dengan 12 setelah unsur kenaikan ditambahkan.

Kategori Faktor Peningkatan:

• 0% hingga 10% untuk pelanggaran yang dilakukan dengan penilaian sendiri
• 15% untuk pelanggaran yang melibatkan evaluasi resmi

Perubahan dalam BI Rate memiliki dampak langsung pada tingkat sanksi dalam perhitungan ini. Tingkat sanksi akan naik seiring dengan kenaikan BI Rate, dan sebaliknya. Secara umum, strategi ini menghasilkan tarif yang lebih fleksibel dan lebih rendah daripada struktur tarif tetap bulanan sebesar 2%.

Penjelasan Mengenai Ketentuan-Ketentuan dalam UU KUP

Sanksi Administrasi Perpajakan

Sanksi bunga untuk berbagai pelanggaran diatur oleh UU KUP, termasuk:

Pasal 19

• Pasal 19 ayat (1): Wajib Pajak dikenai sanksi bunga berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), atau Surat Keputusan Pembetulan (SKP) yang diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Baca Juga: Tarif Pajak Hiburan: Bagaimana Tiket Bioskop Mendorong Pembangunan Lokal

• Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak berdasarkan Pasal 19 ayat (2), dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Suku bunga bulanan dihitung dengan menggunakan saldo pajak yang masih harus dibayar.
• Menurut ayat (3) Pasal 19, wajib pajak juga dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan penghitungan sementara pajak yang terutang, dengan bunga yang disetujui dengan tarif bulanan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8, 9, dan 14

• Pasal 8 ayat (2): Wajib pajak dikenai sanksi bunga bulanan atas jumlah pajak yang kurang dibayar jika mereka membetulkan SPT, yang menyebabkan utang pajak bertambah.
• Menurut Pasal 8 ayat (2a), Wajib Pajak yang membetulkan sendiri SPT Masa dan menambah utang pajak akan dikenai sanksi administrasi atas jumlah pajak yang kurang dibayar.
• Pasal 9 ayat (2a): Sanksi administrasi berupa bunga akan dikenakan atas penyetoran dan pembayaran pajak yang terlambat setelah batas waktu yang ditentukan.
• Pasal 9 ayat (2b): Sanksi administrasi bunga akan dikenakan atas keterlambatan pembayaran dan penyetoran pajak setelah batas waktu penyampaian SPT tahunan.
• Ayat 3 Pasal 14: Sanksi bunga bulanan akan ditambahkan ke defisit pajak.

Pasal 8 Ayat 5

Dalam pasal 8 ayat 5, sebelum laporan diserahkan, wajib pajak harus membayar kekurangan pembayaran yang diakibatkan oleh pengungkapan informasi yang tidak benar dalam SPT dan sanksi administrasi yang terkait.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Saat ini pemerintah Indonesia telah mengambil langkah progresif untuk meringankan beban masyarakat dengan penghasilan rendah (MBR) dalam memiliki hunian yang layak. Per Desember 2024, harga hunian tipe 36 untuk MBR akan dikurangi hingga Rp10,5 juta per unitnya dengan penghapusan dua jenis pungutan restribusi, yaitu dengan persetujuan bangungan gedung (PBG) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Brevet pajak menjadi instrumen penting dalam memahami dan mengikuti perkembangan kebijakan perpajakan di era Presiden Prabowo, khususnya terkait dengan penghapusan retribusi hunian, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang bertujuan untuk mendorong kemudahan investasi, mengurangi beban masyarakat, serta mempercepat pembangunan infrastruktur perumahan di seluruh Indonesia. Kebijakan ini dirancang tidak hanya guna menekan harga rumah, akan tetapi juga untuk mempercepat pencapaian target dalam pembangunan 3 juta rumah per tahunnya, yang progres ini merupakan salah satu prioritas utama presiden Prabowo Subianto.

Bagaimana Mekanisme Penghapusan Pungutan Restribusinya?

PBG adalah perizinan yang mesti dimiliki oleh para pemilik bangunan guna mendirikan, mengurangi, memperluas, serta merawat bangunan atau gedung. Biaya PBG guna membangun rumah bermacam-macam tergantung dengan faktor ukuran, administrasi, hingga restribusi daerah, yang biasanya dapat mencapai Rp5 juta sampai dengan Rp12 juta. Sementara itu, BPHTB merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan dengan tarif 5% dari nilai transaksi setelah dikurangi oleh nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP).

Guna mewujudkan kebijakan ini, pemerintah akan menerbitkan surkep bersama (SKB) yang akan ditandatangani langsung oleh menteri dalam negeri yaitu Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Kawasan Pemrukian Maruarar Sirait, serta menteri pekerjaan umum yaitu Dody Hanggodo. SKB ini akan menjadi salah satu dasar hukum dalam penghapusan retribusi tersebut.

Kriteria Rumah Seperti Apa yang Mendapat Pembebasan?

Tito Karnavian menjelaskan tentang kriteria rumah yang mendapatkan pembebasan restribusi yang sudah diatur dalam keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat No 22/Kpts/M/2023. Peraturan ini berupa batasan penghasilan serta luas bangunan guna kategori rumah umum serta rumah swadaya.

Baca Juga: DJP Imbau Wajib Pajak Waspadai Penipuan Terkait Coretax: Keamanan Data adalah Prioritas

Penghematan untuk Rumah Tipe 36

Tito Karnavian menjelaskan, kebijakan ini memungkinkan masyarakat yang membeli rumah tipe 36 bisa mendapatkan penghematan yang signifikan. Dengan penghapusan BPHTB dan PBG, harga rumah bisa ditekan hingga Rp 10,5 juta. Penghapusan BPHTB memberikan kontribusi pengurangan sekitar Rp6,2 juta, sedangkan PBG memberikan pengurangan sebesar Rp4,3 juta. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban MBR dan memudahkan mereka mendapatkan perumahan yang layak.

Bagaimana Dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah?

Namun dalam penghapusan BPHTB serta PBG juga akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tito menjelaskan, retribusi ini sebelumnya merupakan salah satu sumber utama PAD di banyak daerah. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah daerah memahami pentingnya kebijakan tersebut bagi masyarakat MBR. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk benar-benar mengkaji definisi MBR dengan baik agar kebijakan ini berkeadilan. Pemerintah daerah perlu melakukan antisipasi dampak terhadap PAD. Karena dengan koordinasi yang baik antara pemerintahan pusat serta daerag, kebijakan seperti ini memiliki harapan agar dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya mengorbankan pendapatan daerah.

Selain menghapus retribusi, pemerintah juga akan mempercepat proses penerbitan PBG. Proses yang tadinya memakan waktu hingga 28 hari kini dikurangi menjadi 10 hari saja. Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah untuk menjamin kelancaran kebijakan ini. Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah progresif untuk memberikan dukungan kepada rakyat jelata. Ia mengimbau pemerintah daerah tidak menunda penerapan kebijakan tersebut agar dapat membantu masyarakat segera memiliki hunian yang layak huni.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Salah satu sumber utama pendanaan lokal untuk industri hiburan adalah pajak bioskop. Sebagai kontribusi dari bisnis film, pajak ini dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan dikenakan pada setiap tiket film yang terjual. Kebijakan pajak bioskop tidak hanya mengontrol biaya masuk, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat anggaran mereka, yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai infrastruktur dan layanan publik lainnya. Semua kebijakan pajak seperti ini sangat penting untuk diketahui oleh orang-orang yang ingin terjun di dunia perpajakan. Untuk itu, training pajak bisa membantu Anda untuk memahami dan menguasai seluruh kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia.

Pajak bioskop, yang bervariasi di setiap daerah, merupakan cerminan kebijakan fiskal lokal, yang bertujuan untuk mencapai kompromi antara kebutuhan akan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan hiburan yang dapat diakses dengan harga terjangkau.

Tarif Pajak Bioskop

Salah satu bentuk hiburan yang paling populer di masyarakat umum adalah pergi ke bioskop. Bioskop termasuk dalam kategori layanan seni dan hiburan yang tunduk pada peraturan pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Pasal 55, jasa hiburan seperti bioskop harus membayar pajak hiburan sebesar 10% dari harga tiket yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Selain itu, untuk mencegah pajak berganda, tiket bioskop yang tadinya dikenakan pajak hiburan tidak lagi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, Pasal 4A, Ayat 3 Huruf H. Menurut peraturan tersebut, bioskop dan jasa kesenian dan hiburan lainnya dibebaskan dari PPN.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 menjelaskan peraturan tambahan yang berkaitan dengan jasa kesenian dan hiburan yang dibebaskan dari PPN. Menurut Pasal 5 Ayat (1a) peraturan ini, film atau pertunjukan audiovisual lainnya yang ditayangkan secara langsung di tempat tertentu, seperti bioskop, dibebaskan dari PPN. Akibatnya, penonton hanya membayar pajak hiburan pada tiket bioskop, sehingga tarif pajaknya lebih rendah.

Dampak Pajak Bioskop Terhadap Harga Tiket

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak berlaku saat menonton film di bioskop; meskipun demikian, pemerintah daerah dapat mengenakan pajak hiburan. Ada undang-undang dan tarif pajak hiburan yang berbeda di setiap daerah di Indonesia berdasarkan peraturan daerah. Untuk membantu pendapatan daerah, pajak hiburan ini diterapkan pada berbagai kegiatan hiburan, termasuk pajak bioskop.

Baca Juga: Global Minimum Tax: Strategi Baru Indonesia dalam Menghadapi Penghindaran Pajak

Pemerintah daerah memilih tarif pajak hiburan yang berlaku; variasi tarif ini memungkinkan daerah untuk memodifikasi pendapatan mereka sesuai dengan karakteristik ekonomi daerah dan persyaratan lokal. Misalnya, berdasarkan kebijakan fiskal yang diterapkan masing-masing daerah, tarif pajak di kota-kota besar mungkin berbeda dengan tarif di daerah yang lebih kecil.

Selain mendanai kas daerah, skema pajak hiburan ini juga mendanai sejumlah inisiatif dan layanan publik, sehingga keuntungan dari industri hiburan dapat kembali memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Pajak sudah termasuk dalam harga tiket yang kita bayar, oleh karena itu semakin besar pajaknya, semakin besar pula kemungkinan harga tiket akan naik. Alasannya adalah karena bioskop harus memastikan bahwa pendapatan setelah pajak mereka cukup untuk membayar biaya operasional dan menghasilkan keuntungan.

BPJT atau Bentuk Pajak Hiburan Lainnya

Tujuan dari pajak hiburan, juga dikenal sebagai BPJT (Biaya Perolehan Jasa Tertentu), yang dipungut atas berbagai layanan artistik dan hiburan, diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Dengan menerapkan kebijakan ini, Indonesia tidak hanya akan memastikan penerimaan pajak yang lebih adil, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai bagian dari komunitas internasional yang berkomitmen pada sistem pajak yang transparan dan adil. Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan otoritas pajak untuk memastikan peraturan tersebut diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.

Untuk mengetahui berbagai penerapan kebijakan lainnya, Anda bisa mengikuti kursus pajak. Kelas perpajakan seperti kursus pajak ini akan memberikan Anda segudang materi tentang peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia. Indonesia telah mulai membuat kebijakan yang dikenal sebagai “Pengaturan Pajak Minimum Global” sebagai bagian dari implementasi di seluruh dunia. Dengan menggunakan strategi ini, Indonesia akan terlindungi dari kerugian pajak yang diakibatkan oleh penghindaran pajak internasional.

Kerangka Kerja Indonesia untuk Peraturan Pajak Minimum Global

Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) mengatur Peraturan Pajak Minimum Global Indonesia. Model Peraturan, Komentar, dan Pedoman Administratif yang diadopsi dari Kerangka Kerja Inklusif merupakan salah satu dokumen yang dirujuk dalam peraturan ini. Beberapa poin penting yang tercakup dalam kerangka kerja RPMK tersebut:

• Ruang Lingkup dan Tarif: Untuk PMN dengan pendapatan konsolidasi minimal EUR 750 juta, tarif pajak efektif minimum ditetapkan sebesar 15%. Semua bentuk penghasilan dikenakan tarif tersebut, dengan pengecualian penghasilan dari luar negeri.
• Klausul Pajak Tambahan: Pajak tambahan akan diterapkan pada PMN di beberapa negara jika tarif pajak efektif kurang dari 15%. Tujuan dari pajak ini adalah untuk menutupi perbedaan antara tarif minimum di seluruh dunia dan tarif efektif di yurisdiksi tersebut.
• Pengecualian: Instansi pemerintah, organisasi nirlaba, organisasi internasional, dan dana pensiun dan investasi tertentu termasuk di antara entitas yang dikecualikan dari penerapan pajak ini.

Prinsip-Prinsip Perhitungan Pajak

Penentuan laba atau rugi sebagai dasar pengenaan pajak adalah salah satu dari banyak prosedur teknis yang terlibat dalam penerapan Pajak Penghasilan Badan di Indonesia. Berikut ini adalah ide-ide utama di balik perhitungannya:

• Perhitungan Laba GloBE
• Perhitungan Pajak yang Disesuaikan
• Pajak Tambahan dan Tarif Pajak Efektif

Baca Juga: Peningkatan IPM Indonesia: Bagaimana Peran Strategis Pajak Didalamnya?

Dampak Kebijakan Pajak Minimum Global

Berikut ini adalah beberapa keuntungan dan dampak yang mungkin timbul dari pemberlakuan kebijakan ini:

• Lebih sedikit pergeseran laba: Karena selisihnya akan tetap dikenakan pajak di negara lain, PMN tidak lagi memiliki insentif untuk memindahkan keuntungan mereka ke yurisdiksi dengan pajak rendah.
• Meningkatkan Keterbukaan: Dengan mendorong harmonisasi pajak global, peraturan ini akan mengurangi persaingan pajak antar negara.
• Meningkatkan Pendapatan Negara: Indonesia dapat meningkatkan potensi pendapatan pajak dari perusahaan asing yang menjalankan bisnis di Indonesia dengan memberlakukan Global Minimum Tax.

Hambatan dan Eksekusi

Terlepas dari potensinya, penerapan Global Minimum Tax memiliki beberapa kendala, antara lain:

• Kompleksitas Administrasi: Setiap entitas penyusun PMN harus menyediakan data yang sangat lengkap untuk pelaporan dan penghitungan pajak.
• Adaptasi SDM dan Teknologi: Untuk membantu implementasi aturan ini, otoritas pajak harus menjamin sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang memadai.

Salah satu respon strategis Indonesia terhadap realitas perpajakan global adalah dengan adanya Global Minimum Tax Arrangement. Dengan menerapkan kebijakan ini, Indonesia tidak hanya akan menjamin pendapatan pajak yang lebih adil, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai anggota komunitas global yang berdedikasi pada sistem perpajakan yang terbuka dan adil. Kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan otoritas pajak akan menjadi sangat penting untuk keberhasilan implementasi strategi ini untuk menjamin bahwa peraturan diterapkan dengan benar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.