Posts in category: Artikel

Sebagai seseorang yang ingin terjun di dunia perpajakan, pastinya mengikuti pelatihan pajak adalah upaya yang sangat solutif. Sebab, dalam pelatihan pajak tersebut Anda akan mendapat segudang pengetahuan seputar peraturan perundang-undangan pajak. Namun, jika Anda ingin menjadi ahli pajak nantinya, menyimak ulasan berikut ini tidak kalah pentingnya. Dengan membentuk sebuah Direktorat baru di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengambil langkah yang diperhitungkan untuk meningkatkan pengawasan industri perbankan di Indonesia. Pada tanggal 30 Desember 2024, Peraturan Menteri Keuangan No. 124 tahun 2024 ditetapkan, yang secara resmi mengimplementasikan modifikasi ini.

Perubahan organisasi yang signifikan telah dilakukan pada Kementerian Keuangan sebagai hasil dari kebijakan baru ini, termasuk pembentukan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Pembentukan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan di dalam Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan merupakan salah satu tujuan utama.

Meningkatkan Pengawasan Profesi Keuangan

Direktorat Pengembangan dan Pengawasan Profesi Keuangan yang baru memainkan peran penting dalam mengawasi sejumlah profesi di industri keuangan, seperti ahli pajak, akuntan, bea cukai, lelang, dan lain-lain. Dengan dibantu oleh sejumlah direktorat lainnya, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan akan mengawasi pengelolaan kebijakan sektor keuangan. Direktorat ini bertugas membuat dan melaksanakan kebijakan teknis serta mendukung, menumbuhkan, dan mengawasi profesi keuangan sesuai dengan PMK Nomor 124 Tahun 2024. Direktorat ini juga bertugas mengawasi pelaporan bisnis dan keuangan serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh industri keuangan dan asosiasi profesi terkait.

Direktorat Jenderal Sektor Keuangan

• Bab XIII dari PMK, yang mencakup Pasal 1495 sampai 1569, memberikan penjelasan rinci tentang Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Sejumlah sub-direktorat, termasuk yang berikut ini, melengkapi struktur organisasi ini:
• DJPPR atau Direktorat Pengembangan Perbankan, Pasar Keuangan, dan Pembiayaan Lainnya
• Direktorat Pengembangan Dana Aktuaria, Asuransi, dan Pensiun
• Direktorat Sinkronisasi Kebijakan Sektor Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan
• Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan
• Direktorat Kerjasama Regional dan Bilateral
• Direktorat Keuangan Berkelanjutan dan Kerjasama Multilateral

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembentukan direktorat ini diharapkan dapat membantu stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan dan meningkatkan standar pengawasan dan arahan yang diberikan kepada profesi keuangan Indonesia.

Baca Juga: Februari 2025 PPnBM Mulai Berlaku: Era Baru PPN Barang Mewah Dimulai

Pusat Pengembangan Profesi Keuangan Ditutup

Pusat Pengembangan Profesi Keuangan didirikan oleh Kementerian Keuangan di bawah kebijakan sebelumnya, yang diatur oleh PMK Nomor 118 Tahun 2021. Namun, PMK terbaru menghapuskan pusat pengembangan ini dan memindahkan operasinya ke Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menyesuaikan struktur organisasi Kemenkeu dengan tuntutan administrasi sektor keuangan yang lebih dinamis.

Memperhatikan Sanksi dan Profesionalisme

Selain itu, Sri Mulyani memberikan perhatian besar pada profesionalisme industri perbankan. Direktorat baru ini akan memiliki yurisdiksi untuk mendisiplinkan pelanggaran yang dilakukan oleh para ahli keuangan, termasuk akuntan dan konsultan pajak. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menjamin bahwa semua profesi keuangan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Lebih jauh lagi, direktorat ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola sektor keuangan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara.

Langkah-Langkah Metodis untuk Mendorong Stabilitas Ekonomi

Tujuan ambisius Sri Mulyani untuk membangun stabilitas keuangan dan ekonomi di Indonesia sesuai dengan pembentukan direktorat baru ini. Diharapkan industri keuangan akan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan profesional sebagai hasil dari pengawasan yang lebih ketat. Upaya pemerintah untuk mengatasi isu-isu ekonomi global yang semakin rumit, seperti kebutuhan akan kolaborasi internasional yang lebih erat dalam industri perbankan, juga tercermin dalam strategi ini.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Dalam dunia perpajakan internasional, attributable principle adalah salah satu konsep penting yang berperan dalam menentukan pengenaan pajak atas pendapatan suatu entitas di berbagai yurisdiksi. Prinsip ini menjadi relevan terutama bagi perusahaan multinasional (multinational enterprises atau MNEs) yang beroperasi lintas negara. Melalui attributable principle, negara dapat menentukan seberapa besar penghasilan atau laba yang dapat dikenakan pajak berdasarkan aktivitas ekonomi yang terjadi dalam yurisdiksi tersebut.

Mempelajari attributable principle dalam pajak internasional melalui program brevet pajak sangat penting untuk memahami cara mengalokasikan pendapatan lintas negara secara adil, mencegah penghindaran pajak, dan memastikan kepatuhan terhadap perjanjian perpajakan internasional.

Definisi Attributable Principle

Attributable principle adalah prinsip perpajakan yang menetapkan bahwa pendapatan atau laba suatu entitas hanya dapat dikenakan pajak di suatu yurisdiksi sejauh pendapatan tersebut dapat diatribusikan kepada aktivitas ekonomi yang dilakukan di wilayah tersebut. Prinsip ini biasanya diterapkan pada situasi di mana perusahaan memiliki kehadiran fisik atau ekonomi di lebih dari satu negara, seperti melalui perwakilan tetap (permanent establishment/PE), kantor cabang, atau anak perusahaan.

Relevansi dalam Pajak Internasional

Prinsip ini menjadi landasan utama dalam mengalokasikan laba antar negara sesuai dengan kontribusi ekonomi yang dilakukan di masing-masing wilayah. Dalam konteks perwakilan tetap, attributable principle digunakan untuk menentukan laba yang dapat dikaitkan dengan aktivitas PE tersebut di negara tempat PE berada.

Misalnya, sebuah perusahaan asal negara A memiliki kantor cabang di negara B. Attributable principle akan membantu menentukan berapa bagian laba perusahaan yang dihasilkan melalui aktivitas kantor cabang di negara B dan karenanya dikenakan pajak di negara tersebut.

Kerangka Hukum Attributable Principle

Dasar hukum attributable principle ditemukan dalam model perjanjian pajak internasional seperti OECD Model Tax Convention dan UN Model Tax Convention.

• Pasal 7 OECD Model Tax Convention mengatur bahwa hanya laba yang dapat diatribusikan kepada perwakilan tetap (PE) yang dapat dikenakan pajak oleh negara tempat PE tersebut berada. Untuk menentukan laba ini, PE diperlakukan sebagai entitas independen yang melakukan transaksi dengan perusahaan induknya atau pihak lain sesuai prinsip kewajaran (arm’s length principle).
• UN Model Tax Convention memiliki ketentuan serupa, namun lebih condong memberikan hak pajak lebih besar kepada negara sumber, mengingat seringkali melibatkan negara berkembang.

Baca Juga: Benarkah Data Pajak Akan Menjadi Syarat Pembuatan Paspor Hingga SIM?

Penerapan Attributable Principle

Penerapan attributable principle melibatkan dua langkah utama:

Identifikasi Aktivitas Ekonomi

Langkah pertama adalah menganalisis fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung oleh entitas di yurisdiksi tertentu. Analisis ini dikenal sebagai functional analysis.

Penentuan Laba yang Dapat Dikaitkan

Setelah aktivitas ekonomi diidentifikasi, laba yang dapat diatribusikan dihitung berdasarkan prinsip kewajaran. Proses ini sering kali membutuhkan dokumentasi transfer pricing untuk memastikan pembagian laba yang adil.

Manfaat dan Tantangan

Manfaat

Attributable principle memastikan keadilan dalam sistem perpajakan internasional dengan mengalokasikan laba sesuai dengan aktivitas ekonomi yang sebenarnya dilakukan di suatu yurisdiksi. Prinsip ini juga membantu mengurangi praktik penghindaran pajak, seperti pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak rendah.

Tantangan

Namun, penerapan prinsip ini sering menghadapi tantangan. Perbedaan interpretasi aturan antara negara-negara, kompleksitas analisis aktivitas ekonomi, dan ketersediaan data yang memadai dapat menyebabkan sengketa pajak lintas negara.

Attributable principle merupakan elemen penting dalam memastikan keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan internasional. Dengan prinsip ini, setiap negara berhak memperoleh bagian pajak yang adil berdasarkan kontribusi ekonomi nyata yang terjadi di wilayahnya. Namun, penerapan yang efektif membutuhkan kerja sama internasional, dokumentasi yang transparan, dan pendekatan yang konsisten antara yurisdiksi pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak bisa diikuti oleh siapapun yang sedang membutuhkan untuk penguasaan atas kebijakan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia maupun secara global. Namun, juga tidak kalah penting untuk mengetahui informasi pajak terbaru saat ini. Setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12%, PPN barang mewah menjadi isu yang hangat diperbincangkan.

Namun, masyarakat dan pelaku bisnis menanggapi kenaikan ini dengan cara yang berbeda, yang hanya berlaku untuk barang mewah. Berlaku mulai 1 Februari 2025, pemerintah Indonesia sekali lagi membuat langkah yang diperhitungkan untuk mengendalikan pajak nasional dengan mengenakan PPN secara penuh pada produk barang mewah yang kena pajak.

Tarif PPN yang Diperbarui

Berdasarkan Ketentuan UU No. 7 Tahun 2021 tentang UU HPP bahwa pada 1 Januari 2025 tarif PPN secara resmi akan naik menjadi 12%. Namun, hanya produk dan layanan yang diklasifikasikan sebagai barang mewah yang sepenuhnya tunduk pada pajak ini. Rakyat Indonesia secara umum tidak akan merasakan kenaikan harga yang besar untuk barang maupun jasa non-mewah.  Beban pajak yang dikenakan masih sama dengan tarif PPN 11% sebelumnya karena PPN untuk barang dan jasa ini dihitung dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar 11/12 dari harga jual. Lingkungan ini terus mendapatkan insentif yang direncanakan untuk mengurangi beban pajak secara signifikan.

Aturan Khusus dan Pengecualian

Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu yang menggunakan DPP Nilai Lain atau PPN Jumlah Tertentu berhak atas sejumlah pengecualian yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Beberapa contoh pengecualian adalah sebagai berikut:

• hadiah cuma-cuma.
• permohonan sendiri.
• komoditas termasuk perhiasan emas, mobil bekas, LPG 3 kg, produk pertanian, dan mata uang kripto.

Dasar Hukum

Dasar perubahan peraturan ini adalah:

UU PPN Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8, yakno PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan DPP atau Dasar Pengenaan Pajak, yakni nilai lain yang setara dengan 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual, dengan tarif sebesar 12% (dua belas persen) sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024. Langkah-langkah seperti halnya yang tercantum pada Pasal 2 ayat (2) akan mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2025.

Baca Juga: Coretax di Minggu Pertama: Mengatasi Kesulitan di Era Transformasi Digital

Barang Kena Pajak Dikenakan PPnBM

• Rumah mewah.
• Helikopter (dikecualikan jika untuk kebutuhan negara), balon udara, dan pesawat terbang.
• Kapal pesiar dan kapal laut (kecuali yang digunakan untuk pariwisata).
• Amunisi dan senjata api, yang pasti bukan untuk penggunaan pemerintah.

Tujuan Kebijakan PPN untuk tahun 2025

Berikut ini adalah tujuan utama dari kebijakan yang akan mengubah tarif PPN atas barang mewah per 1 Januari 2025:

• Meningkatkan Kesetaraan Perpajakan: Dengan tarif PPN yang lebih tinggi untuk produk mewah dan tarif yang lebih rendah untuk barang non-mewah agar tidak membebani mereka yang berpenghasilan lebih rendah, kebijakan ini tujuannya adalah untuk melakukan pembangunan pada sistem perpajakan yang lebih adil.
• Melindungi Pendapatan Negara: Kenaikan pendapatan negara yang lebih stabil diantisipasi untuk mendanai program-program sosial dan pembangunan infrastruktur dengan menaikkan tarif PPN untuk barang-barang mewah dan menurunkannya untuk barang-barang non-mewah.
• Melindungi Produsen Konvensional dan Kecil: Kebijakan ini menawarkan insentif pajak untuk industri tertentu serta pengecualian atau tarif rendah untuk barang dan jasa non-mewah untuk menghindari beban pajak yang tidak semestinya pada produsen kecil dan usaha mikro.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Baru-baru ini, wacana mengenai penggunaan data pajak sebagai syarat pembuatan dokumen penting seperti paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan layanan administrasi lainnya menjadi perhatian publik. Rencana ini mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak, terutama masyarakat dan pengamat kebijakan. Ide ini dianggap inovatif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga menimbulkan pertanyaan terkait dampaknya pada hak dasar masyarakat. Bagi Anda yang belum memahami pajak dengan baik, mulailah mencari informasi atau mengikuti pelatihan pajak agar Anda siap menghadapi kebijakan ini. Dengan demikian, Anda dapat tetap menikmati layanan publik tanpa kendala, sekaligus mendukung pembangunan negara.

Latar Belakang Wacana

Langkah ini sebenarnya berkaitan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih berada di bawah target. Pemerintah berusaha memperluas basis pajak dengan memastikan bahwa setiap individu yang menggunakan layanan publik juga memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut wacana yang berkembang, data pajak akan diintegrasikan dengan berbagai sistem pelayanan publik, seperti pembuatan paspor, perpanjangan SIM, dan bahkan izin usaha. Artinya, masyarakat yang ingin mengakses layanan tersebut mungkin akan diminta menunjukkan bukti telah melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Tujuan Utama Kebijakan

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai pemerintah melalui kebijakan ini:

• Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Dengan menjadikan data pajak sebagai syarat layanan, masyarakat diharapkan lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajak.
• Mengurangi Penghindaran Pajak: Kebijakan ini akan membuat wajib pajak lebih sulit menghindari kewajiban mereka.
• Mengintegrasikan Sistem Data Nasional: Integrasi antara data pajak dan layanan publik membantu menciptakan transparansi dan efisiensi dalam administrasi negara.

Pro dan Kontra di Masyarakat

Keuntungan Potensial

• Peningkatan Pendapatan Negara: Jika diterapkan dengan baik, kebijakan ini dapat meningkatkan penerimaan pajak negara yang digunakan untuk pembangunan.
• Pemerataan Beban Pajak: Semua individu yang memanfaatkan fasilitas negara diharapkan ikut berkontribusi sesuai dengan kemampuannya.
• Penguatan Basis Data Nasional: Kebijakan ini memungkinkan pemerintah memiliki data yang lebih akurat tentang penduduk dan aktivitas ekonomi mereka.

Baca Juga: Cara Efektif Hindari Sanksi Pajak dengan Deposit Pajak

Tantangan dan Kritik

• Hak Dasar Warga Negara: Beberapa pihak mengkritik kebijakan ini karena dapat dianggap menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik yang seharusnya menjadi hak mereka, seperti paspor untuk bepergian.
• Kerentanan Data Pribadi: Integrasi data pajak dengan sistem lain menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi dan potensi penyalahgunaannya.
• Potensi Diskriminasi: Kebijakan ini berisiko menimbulkan diskriminasi terhadap masyarakat yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Persiapan yang Diperlukan

Jika kebijakan ini akan diterapkan, beberapa hal perlu dipersiapkan agar implementasinya berjalan lancar:

• Sosialisasi yang Intensif: Pemerintah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan pajak dan bagaimana proses integrasi ini akan dilakukan.
• Perbaikan Sistem Teknologi: Integrasi data memerlukan sistem teknologi informasi yang andal, aman, dan efisien.
• Pengecualian untuk Kelompok Tertentu: Pemerintah harus mempertimbangkan untuk memberikan kelonggaran bagi masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu atau tidak wajib memiliki NPWP.

Wacana penggunaan data pajak sebagai syarat untuk membuat paspor, SIM, dan layanan publik lainnya mencerminkan upaya serius pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara dan kepatuhan pajak. Meski memiliki potensi manfaat besar, kebijakan ini juga memerlukan kajian mendalam untuk mengatasi risiko yang dapat timbul, seperti pelanggaran hak dasar warga negara dan perlindungan data pribadi.

Sebagai masyarakat, penting untuk memahami dan mengikuti perkembangan kebijakan ini. Jika nantinya diterapkan, pastikan Anda telah memenuhi kewajiban pajak untuk menghindari kendala dalam mengakses layanan publik. Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara adil dan tidak memberatkan rakyat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Salah satu inisiatif utama dalam modernisasi administrasi pajak Indonesia adalah sistem Coretax, yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Seperti halnya sistem baru lainnya, ada kesulitan operasional dan teknis dalam peluncurannya. Masalah-masalah utama yang dihadapi pengguna selama minggu pertama peluncuran Coretax diuraikan di bawah ini, beserta langkah-langkah yang diambil DJP untuk mengatasinya. Selain penting untuk mengetahui informasi pajak seperti ini, bagi Anda yang ingin menguasai ilmu perpajakan maka perlu mengikuti kursus pajak. Sebab, dalam kursus pajak Anda akan mendapatkan materi tentang peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia.

Sulitnya Login

Salah satu masalah utama yang diidentifikasi oleh wajib pajak dan staf DJP adalah kesulitan login. Di antara masalah yang muncul adalah:

• NPWP lama tidak valid: Sulit bagi wajib pajak untuk login dengan NPWP 15 digit. Wajib pajak perorangan diinstruksikan untuk menggunakan NIK, sedangkan wajib pajak badan disarankan untuk menambahkan angka “0” pada NPWP.
• Nomor telepon dan email belum diperbarui: Masalah verifikasi bisa terjadi karena email yang tidak valid atau nomor telepon seluler yang sudah ketinggalan zaman. DJP telah menyediakan fasilitas untuk melaporkan data ke DJP untuk ditindaklanjuti atau diperbaharui melalui KPP terdekat.

Kesulitan dalam Pendaftaran dan Aktivasi

Ada beberapa tantangan lain yang dihadapi selama proses registrasi dan aktivasi WP, antara lain:

• Registrasi “hanya registrasi” tidak aktif: Status WP tetap tidak aktif meskipun telah melakukan registrasi. Wajib Pajak diinstruksikan oleh DJP untuk melakukan aktivasi melalui portal Coretax.
• Aktivasi NPWP istri: Ketika data tidak sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), aktivasi NPWP untuk istri yang memiliki tanggung jawab pajak sendiri sering kali gagal. Wajib Pajak dihimbau untuk mengonfirmasi apakah data ini sudah sesuai.
• Kesalahan dalam verifikasi foto dan kata sandi: Disarankan agar wajib pajak mengubah lokasi foto atau memperjelas pencahayaan.
• PIC tidak ditentukan: Beberapa fitur Coretax tidak dapat diakses oleh wajib pajak badan yang belum menentukan Penanggung Jawab (PIC). DJP menyarankan Wajib Pajak untuk mengkonfirmasi bahwa data telah divalidasi dan Penanggung Jawab telah ditetapkan melalui portal.
• Opsi penyamaran belum tersedia: Pengguna menyampaikan bahwa menu Impersonate Wajib Pajak Badan belum tersedia. DJP memastikan bahwa hanya PIC yang telah terdaftar yang dapat menggunakan fitur ini, dan sedang dilakukan tindakan perbaikan untuk mengaktifkannya.
• Permintaan perubahan data tidak tersimpan: Beberapa permohonan perubahan status Non Efektif (NE) tidak dapat disimpan. DJP sedang melakukan investigasi untuk memperbaiki masalah teknis ini.

Baca Juga: Menakar Kenaikan PPN: Posisi Indonesia di Antara Negara ASEAN

Mengganggu Fitur dan Layanan Lain

Masih ada beberapa fitur Coretax yang masih perlu diperbaiki yang seharusnya dapat memudahkan pengguna:

• Menu perubahan data: Pengguna menyatakan ketidakpuasannya karena Coretax sekarang membutuhkan koordinasi ekstra untuk menu perubahan data yang sebelumnya tersedia di e-Registration. Untuk meningkatkan kecepatan akses, DJP berkolaborasi dengan tim teknologi informasi (TIK).
• Kode otorisasi untuk sertifikat elektronik: Ketiadaan kode otorisasi menimbulkan keluhan dari Wajib Pajak. DJP menyarankan untuk mengajukan pertanyaan melalui kantor pajak atau portal wajib pajak.
• Gangguan dalam sistem migrasi: Beberapa data belum masuk ke Coretax karena masih diproses menggunakan teknologi yang sudah ketinggalan zaman. Data migrasi ini sedang dalam proses pengecekan dan harmonisasi oleh DJP.

Langkah-Langkah Perbaikan DJP

DJP telah melakukan beberapa langkah perbaikan untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain

• Peningkatan kapasitas gateway: Menangani verifikasi nomor telepon dan email yang terputus.
• Penyelarasan data antara Coretax dan sistem sebelumnya: Untuk menjamin keakuratan dan integritas data yang ditransfer.
• Pendidikan dan dukungan pengguna: Untuk membantu pengguna memahami dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi, DJP menawarkan sejumlah saluran dukungan, termasuk layanan pengaduan online dan portal edukasi pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Sanksi pajak merupakan salah satu konsekuensi yang tidak diinginkan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Sanksi ini bisa berupa denda administratif, bunga, atau bahkan hukuman pidana jika terjadi pelanggaran berat. Salah satu penyebab utama munculnya sanksi pajak adalah keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran pajak yang seharusnya dilunasi.

Namun, wajib pajak dapat menghindari risiko tersebut dengan menggunakan mekanisme deposit pajak. Metode ini tidak hanya efektif untuk mengelola kewajiban perpajakan, tetapi juga memberikan rasa tenang karena mengurangi kemungkinan kesalahan administrasi. Salah satunya dengan Training pajak berperan penting dalam membantu wajib pajak memahami strategi yang tepat, termasuk penggunaan mekanisme deposit pajak, untuk menghindari sanksi akibat keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak.

Deposit pajak adalah uang yang disetorkan oleh wajib pajak ke kas negara sebelum jatuh tempo pembayaran pajak yang sesungguhnya. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk mencicil atau membayar lebih awal sebagian dari kewajiban pajak mereka. Mekanisme ini biasanya dilakukan melalui Surat Setoran Pajak (SSP) dan dicatat sebagai pembayaran di muka. Deposit pajak memberikan fleksibilitas dan kontrol lebih kepada wajib pajak dalam mengatur arus kas mereka, terutama bagi badan usaha dengan kewajiban pajak yang besar.

Salah satu manfaat utama deposit pajak adalah mencegah timbulnya denda keterlambatan. Denda ini sering kali dikenakan ketika wajib pajak melewatkan tenggat waktu pembayaran atau melaporkan jumlah pajak yang kurang dari seharusnya. Dengan melakukan deposit, wajib pajak memastikan bahwa sebagian atau seluruh kewajiban pajaknya telah dilunasi sebelum jatuh tempo. Jika pada saat pelaporan pajak ternyata ada kelebihan pembayaran, kelebihan tersebut dapat dikompensasikan untuk kewajiban pajak berikutnya atau dimintakan pengembalian (restitusi).

Selain itu, deposit pajak membantu wajib pajak menghindari risiko kekurangan bayar. Dalam beberapa kasus, wajib pajak mungkin tidak sepenuhnya memahami jumlah pajak yang harus dibayar akibat perubahan peraturan atau perhitungan yang rumit. Jika wajib pajak melakukan deposit secara bertahap, risiko kekurangan bayar dapat diminimalkan. Bahkan jika terjadi kesalahan dalam pelaporan, jumlah pajak yang telah didepositkan dapat digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut, sehingga mengurangi kemungkinan dikenakan bunga atas kekurangan bayar.

Baca Juga: Kesalahan Umum dalam Pembukuan Pajak dan Cara Menghindarinya

Bagi badan usaha, deposit pajak juga memiliki manfaat strategis dalam pengelolaan keuangan. Dengan melakukan pembayaran pajak di muka, perusahaan dapat mengurangi beban pajak sekaligus menjaga reputasi mereka di mata otoritas pajak. Kepatuhan yang konsisten terhadap kewajiban pajak menunjukkan komitmen perusahaan terhadap aturan hukum, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kredibilitas mereka di hadapan mitra bisnis, investor, dan regulator.

Otoritas pajak di berbagai negara, termasuk Indonesia, juga mendorong penggunaan sistem deposit pajak melalui layanan online yang mempermudah proses penyetoran. Sistem ini memberikan transparansi dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melacak pembayaran mereka. Selain itu, teknologi digital memastikan bahwa setiap deposit tercatat dengan baik, sehingga mengurangi risiko kehilangan data atau kesalahan administrasi.

Dengan memanfaatkan deposit pajak, wajib pajak dapat mengelola kewajiban mereka secara lebih terencana dan terorganisir. Pendekatan ini tidak hanya membantu menghindari sanksi pajak tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih baik antara wajib pajak dan otoritas pajak. Deposit pajak bukan sekadar alat untuk membayar pajak lebih awal, tetapi juga merupakan strategi proaktif dalam memastikan kepatuhan perpajakan yang optimal. Di tengah meningkatnya pengawasan dan tuntutan kepatuhan pajak, langkah ini menjadi solusi cerdas bagi individu maupun badan usaha untuk menjalankan kewajibannya dengan lebih percaya diri.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Dalam konteks perdebatan seputar kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, tarif PPN di negara-negara ASEAN menjadi semakin penting.  Rencana Pemerintah Indonesia untuk menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 telah menimbulkan banyak perdebatan, terutama karena hal ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tarif PPN tertinggi di kawasan ini, tepat di belakang Filipina.

Disparitas ini tidak hanya menggambarkan pendekatan yang berbeda dalam penganggaran, tetapi juga menyulitkan Indonesia untuk tetap kompetitif di pasar regional. Informasi seperti ini pasti penting untuk Anda miliki jika ingin berkarir di dunia perpajakan. Namun, mengikuti brevet pajak juga tidak kalah pentingnya. Sebab, brevet pajak akan lebih detail dalam memberikan materi pajak seputar kebijakan perundang-undangan pajak.

Membandingkan Tarif PPN Negara-Negara ASEAN Pajak pertambahan nilai, atau PPN, merupakan komponen utama dari kebijakan fiskal di semua negara ASEAN. Tujuan ekonomi yang berbeda, mulai dari meningkatkan pendapatan hingga memikat investasi asing, tercermin dalam variasi tarif PPN di antara negara-negara ASEAN. Ringkasan lengkap mengenai tarif PPN di kawasan ASEAN dapat ditemukan di sini:

Tarif PPN Tertinggi di ASEAN

Dengan tarif 12%, Indonesia dan Filipina memiliki tarif PPN tertinggi di kawasan ini. Pada tahun 2025, Indonesia akan menaikkan tarif 11% menjadi 12%, terutama untuk transaksi yang melibatkan barang-barang premium. Salah satu negara dengan beban pajak tertinggi untuk perusahaan dan konsumen adalah Filipina, yang telah lama mempertahankan tarif 12%.

Negara-Negara dengan Tarif Moderat (10%)

Tarif pajak pertambahan nilai yang umum berlaku di Malaysia, Laos, dan Kamboja adalah 10%. Malaysia memiliki sistem pajak yang sangat berbeda, dengan pajak penjualan 10% dan pajak jasa 8%. Vietnam Saat ini, Vietnam memiliki tarif PPN 10%, namun pemerintah telah setuju untuk memotong tarif menjadi 8% hingga Juni 2025. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menarik lebih banyak modal asing dan domestik.

Negara-Negara dengan Tarif Rendah (5-9%)

• Singapura: Dengan tarif PPN 9%, Singapura memiliki salah satu tarif pajak terendah di kawasan ini, namun tetap menarik bagi perusahaan.
• Thailand: Thailand mempertahankan beban pajak yang rendah dengan mengenakan tarif PPN sekitar 7%, yang menarik lebih banyak perusahaan.
• Salah satu negara dengan tarif PPN terendah di dunia, tarif PPN Myanmar sebesar 5% menawarkan biaya operasional yang rendah dan peluang investasi yang menjanjikan bagi perusahaan asing.

Baca Juga: Benarkah Pembuatan SIM dan Paspor Akan Menjadikan Data Pajak Sebagai Syarat?

Negara dengan Tarif Nol Persen (0%)

• Brunei Darussalam: Menawarkan lingkungan bisnis yang sangat menarik bagi perusahaan lokal dan asing, Brunei tidak membebankan PPN pada transaksi domestik. Timor Leste: Timor Leste tidak membebankan PPN pada transaksi domestik, tetapi mengenakan tarif 2,5% untuk barang dan jasa impor untuk melindungi produk lokal dari persaingan asing. Perbandingan tarif PPN negara-negara ASEAN mencerminkan berbagai pendekatan kebijakan fiskal di antara negara-negara anggota.
• Myanmar: Menawarkan biaya operasional yang minimal dan prospek investasi yang mendorong, Myanmar menawarkan salah satu tarif PPN terendah sebesar 5%.

Negara yang Tidak Memiliki Tarif Persen (0%)

Karena pembebasan PPN untuk transaksi domestik, Brunei Darussalam memberikan iklim bisnis yang sangat menarik bagi bisnis domestik dan internasional. Di Timor Leste, transaksi domestik tidak dibebankan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, untuk melindungi barang-barang domestik dari persaingan luar negeri, negara ini mengenakan tarif 2,5% untuk barang dan jasa impor.

Anggota ASEAN memiliki pendekatan yang berbeda-beda terhadap kebijakan fiskal, yang ditunjukkan dalam perbandingan tarif PPN mereka. Tarif yang rendah memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, sementara tarif yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan negara. Indonesia harus mengambil tindakan strategis untuk mempertahankan daya saing ekonominya di kawasan yang semakin terkait secara ekonomi sehubungan dengan kenaikan tarif PPN tahun 2025.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Dalam pembukuan pajak yang baik merupakan pondasi penting untuk keberlangsungan bisnis, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi, banyak pelaku usaha, terutama UMKM, seringkali melakukan kesalahan dalam pembukuan pajak. Kesalahan-kesalahan ini akan berakibat pada sanksi finansial, denda, atau bahkan pemeriksaan pajak yang lebih intensif. Artikel ini akan membahas beberapa kesalahan umum dalam pembukuan pajak serta bagaimana cara menghindarinya.

Kurangnya Pemisahan Antara Keuangan Pribadi dan Bisnis

Salah satu adanya kesalahan umum yang sering terjadi merupakan tidak adanya pemisahan antara keuangan pribadi dan bisnis. Hal ini sering terjadi pada bisnis kecil atau usaha baru. Ketika pelaku usaha mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis, akan sulit untuk melacak pengeluaran dan pendapatan bisnis secara akuran. Selain itu, hal seperti ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan pajak, dimana pengeluaran pribadi akan dilaporkan sebagai pengeluaran bisnis.

Cara Menghindarinya:

Pastikan untuk membuka rekening bank terpisah untuk bisnis anda serta selalu lakukan pencatatan pada setiap transaksi dengan detail. Gunakan sistem akuntansi yang memadai untuk membantu memisahkan transaksi pribadi dan transaksi pada bisnis anda dengan lebih efektif.

Tidak Mempertahankan Bukti Transaksi yang Lengkap

Banyak pelaku usaha yang tidak dapat menyimpan bukti transaksi seperti faktur, kwitansi, serta bukti pembelian. Padahal, dokumen-dokumen ini sangat penting pada proses pembukuan pajak. Tanpa bukti yang cukup, akan sulit untuk membuktikan pengeluaran atau pendapatan yang akan dilaporkan, terutama saat terjadi audit atau pemeriksaan pajak.

Cara Menghindarinya:

Pastikan semua bukti transaksi anda disimpan dengan baik, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Gunakan sistem penyimpanan digital yang terorganisir untuk menyimpan semua bukti transaksi agar mudah diakses serta dicari saat dibutuhkan.

Salah Memahami Pengeluaran yang Dapat Dikurangkan

Kesalahan lain yang sering dilakukan merupakan kurangnya pemahaman tentang pengeluaran yang dapat dikurangkan dalam laporan pajak. Beberapa pengeluaran dapat dimaksudkan . Salah dalam mengidentifikasi pengeluaran yang boleh dikurangkan dapat mengakibatkan pelaporan pajak yang tidak akurat.

Cara Menghindarinya:

Menurut studi yang diterbitkan pada tahun 2022, sangat penting bagi pelaku usaha untuk berkonsultasi dengan ahli pajak untuk memahami pengeluaran apa saja yang dapat dikurangkan. Selain itu, partisipasi dalam seminar pelatihan atau pajak juga dapat membantu meningkatkan pemahaman aturan pajak yang berlaku.

Baca Juga: Transformasi Digital Demi Tingkatkan Kepatuhan Pajak

Pelaporan Pajak yang Terlambat

Seringkali, perusahaan terlambat dalam pajak laporan, baik karena mereka lupa atau tidak meniru sistem penarikan yang menurun. Penundaan dalam deklarasi jejak ini dapat menyebabkan denda dan sanksi pajak.

Bagaimana Menghindarinya:

Meluncurkan dari artikel keuangan yang diterbitkan pada tahun 2021, solusi untuk menghindari laporan pajak yang terlambat adalah bahwa ia menggunakan konsultasi konsultasi pajak atau permintaan memori. Dengan cara ini, para pemain bisnis dapat menjamin laporan pajak tepat waktu dan tergantung pada aturannya.

Periksa kesalahan perhitungan

Kesalahan dalam perhitungan chalties yang harus dibayar adalah masalah yang sering dihadapi oleh aktor perusahaan. Ini mungkin karena kurangnya pemahaman tentang pajak yang berlaku atau tidak memperhitungkan semua pendapatan dari pendapatan yang dialokasikan oleh Pajak.

Bagaimana Menghindarinya:

Gunakan perangkat lunak akuntansi yang secara otomatis dapat menghitung pajak sesuai dengan data transaksi yang dimasukkan. Jika dia menyerang, minta bantuan dari profesional pajak profesional untuk memastikan perhitungan pajak tertentu. Ini juga dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam laporan pajak.

Akun pajak yang tepat dan terorganisir adalah kunci untuk menghindari masalah dengan otoritas pajak dan memastikan kesinambungan kegiatan. Dengan menghindari kesalahan umum, seperti yang dijelaskan di atas, pemain bisnis dapat mempertahankan reputasi perusahaan, mengurangi risiko denda dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan pajak. Konsultasikan dengan pakar pajak atau gunakan perangkat lunak yang tepat untuk membantu Anda mengelola akuntansi pajak dengan lebih baik.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat menjadi perhatian penting bagi Indonesia. Luhut Binsar Pandjaitan, ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), mengungkapkan bahwa Bank Dunia telah memberikan perhatian dan bahkan menegur rendahnya kepatuhan pajak. Integrasi sistem layanan pemerintah (GovTech) untuk mendorong kepatuhan pajak adalah salah satu upaya yang disarankan. Hal ini termasuk mewajibkan pembayaran pajak sebelum mendapatkan surat-surat seperti SIM dan paspor.

Urgensi kebijakan yang diusulkan, reformasi yang diterapkan, dan dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat akan dibahas dalam esai ini. Jika Anda ingin terjun ke dunia kerja perpajakan, pastinya penting untuk mengikuti berita dan informasi pajak yang ada. Namun, juga tidak kalah penting untuk mengikuti pelatihan pajak yang bisa memberikan Anda segudang materi tentang kebijakan perundang-undangan pajak.

Tingkat Kepatuhan Pajak yang Rendah

Luhut menyoroti fakta bahwa hanya sekitar setengah dari masyarakat Indonesia yang memiliki kendaraan bermotor yang membayar pajak. Dengan hampir 100 juta mobil, angka ini menunjukkan betapa rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya kontribusi pajak bagi kemajuan bangsa tercermin dalam fenomena ini. Kritik Bank Dunia menyoroti perlunya perbaikan struktur pajak di Indonesia. Dengan pendapatan pajak yang hanya sebesar 6,4% dari PDB, atau sekitar Rp1.500 triliun, Indonesia saat ini dianggap belum maksimal dalam memaksimalkan penerimaan pajak.

Kontribusi Teknologi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Pemerintah telah mulai menciptakan layanan teknologi pemerintah (GovTech) untuk mengatasi masalah ini. Selain meningkatkan efektivitas layanan publik, sistem ini menjamin kepatuhan pajak, yang merupakan prasyarat untuk mendapatkan sejumlah layanan administratif. Di antara aspek-aspek GovTech yang akan dimasukkan adalah:

• Catatan Pribadi: Permohonan SIM dan paspor akan membutuhkan bukti kepatuhan pajak.
• Kegiatan Ekonomi Perusahaan: Perusahaan yang gagal membayar pajak tidak akan diizinkan untuk mengimpor atau mengekspor.
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Sistem ini akan mengidentifikasi perusahaan-perusahaan, seperti perusahaan-perusahaan di industri batu bara, yang belum membayar royalti atau pembayaran lainnya.

Dengan mengambil tindakan ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat umum dan pelaku usaha.

Baca Juga: Masa Transisi Coretax: Solusi DJP untuk Modernisasi Administrasi Pajak

Keuntungan Program Coretax bagi Sistem Perpajakan

Penerapan Coretax, sebuah sistem yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, tidak diragukan lagi juga didukung oleh pemerintah federal. Coretax menggunakan integrasi data dan teknologi untuk mengoptimalkan pendapatan pajak. Setiap pelanggaran atau data yang tidak akurat dapat langsung ditemukan dengan sistem ini. Kampanye ini menargetkan pejabat pemerintah yang sering menghindari pengawasan di samping populasi yang lebih luas. GovTech dan Coretax memungkinkan pengawasan yang ketat terhadap pejabat yang melanggar hukum atau tidak transparan dalam pelaporan keuangan mereka, menurut Anggota DEN Septian Hario Seto.

Implikasi dan Dampak Kebijakan

• Bagi individu, membayar pajak akan diperlukan untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting seperti SIM dan paspor. Diharapkan sistem yang transparan akan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak.
• Untuk Bisnis: Perusahaan yang gagal membayar pajak akan dilarang untuk melakukan kegiatan ekspor-impor atau menjual barang tertentu, seperti batu bara. Selain itu, peraturan ini meningkatkan lingkungan bisnis bagi perusahaan yang taat pajak.
• Bagi Pemerintah: Pemerintah dapat membiayai inisiatif pembangunan nasional dengan lebih mudah ketika pendapatan pajak meningkat. Pengawasan yang ketat juga dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran administratif dan korupsi.

Kesulitan Implementasi

Meskipun memiliki tujuan yang mengagumkan, pelaksanaan kebijakan ini diperkirakan akan menghadapi beberapa kesulitan:

• Adaptasi Teknologi: Memastikan pengoperasian sistem GovTech dan Coretax yang lancar akan membutuhkan waktu dan pengeluaran keuangan yang signifikan.
• Penolakan Masyarakat: Jika pembayaran pajak terkait langsung dengan layanan administrasi, masyarakat mungkin akan mengeluh.
• Sosialisasi dan Pendidikan: Pemerintah harus mengedukasi masyarakat tentang manfaat pajak dan pentingnya pajak bagi pertumbuhan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Transformasi digital telah menjadi salah satu elemen kunci dalam memodernisasi berbagai sektor di seluruh dunia, termasuk di bidang perpajakan. Di era yang serba teknologi ini, penerapan digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga mampu mendorong tingkat kepatuhan pajak secara signifikan.

Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dan otoritas perpajakan dapat menghadirkan layanan yang lebih transparan, mudah diakses, serta minim risiko pelanggaran, baik disengaja maupun tidak. Brevet pajak memainkan peran penting dalam transformasi pajak digital dengan membekali para profesional pajak pengetahuan dan keterampilan terbaru untuk memahami sistem perpajakan berbasis teknologi, sehingga mereka dapat membantu wajib pajak beradaptasi dengan era digital secara lebih efektif.

Salah satu aspek penting dari transformasi digital dalam perpajakan adalah penerapan teknologi berbasis data. Dengan sistem digital, otoritas pajak mampu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam jumlah besar secara real-time. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran pajak lebih cepat dan akurat. Selain itu, penerapan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan (AI) membantu menciptakan sistem yang mampu mendeteksi anomali dalam pelaporan pajak, sehingga mengurangi kemungkinan manipulasi data oleh wajib pajak.

Layanan e-filing dan e-billing adalah contoh nyata dari transformasi digital yang telah berhasil diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan sistem ini, wajib pajak dapat melaporkan dan membayar pajak mereka secara daring, tanpa harus datang ke kantor pajak. Kemudahan akses ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan administratif yang sering terjadi pada sistem manual. Hasilnya, wajib pajak cenderung lebih patuh karena proses yang lebih sederhana dan transparan.

Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak. Teknologi blockchain, misalnya, mulai dilirik oleh beberapa negara untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih aman dan tidak dapat dimanipulasi. Blockchain memungkinkan setiap transaksi pajak terekam secara permanen dalam jaringan yang terdesentralisasi, sehingga meminimalisasi potensi kecurangan. Dengan transparansi ini, wajib pajak merasa lebih percaya terhadap sistem yang ada, sehingga mereka lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar.

Transformasi digital juga memungkinkan otoritas pajak untuk menjangkau segmen wajib pajak yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan aplikasi dan platform digital yang mudah digunakan, UMKM dapat lebih memahami kewajiban pajak mereka dan memperoleh panduan dalam menjalankan pelaporan pajak. Hal ini berkontribusi pada peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan patuh.

Baca Juga: Mutual Agreement Procedure untuk Solusi Sengketa Pajak Internasional

Namun, meskipun transformasi digital membawa banyak manfaat, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah kesenjangan akses terhadap teknologi. Di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil, infrastruktur teknologi masih terbatas, sehingga digitalisasi belum sepenuhnya optimal. Selain itu, literasi digital yang rendah pada sebagian masyarakat menjadi hambatan dalam mengadopsi sistem pajak berbasis digital. Oleh karena itu, edukasi dan pembangunan infrastruktur digital menjadi langkah yang harus diutamakan oleh pemerintah untuk memastikan manfaat transformasi digital dapat dirasakan oleh semua kalangan.

Keamanan data juga menjadi perhatian utama dalam transformasi digital perpajakan. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, risiko kebocoran data semakin besar. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu mengadopsi sistem keamanan yang canggih untuk melindungi informasi wajib pajak dari ancaman siber.

Secara keseluruhan, transformasi digital merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara. Dengan inovasi teknologi yang terus berkembang, pemerintah dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih inklusif, transparan, dan efisien. Namun, keberhasilan transformasi ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengatasi tantangan yang ada. Dengan langkah yang tepat, digitalisasi dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menciptakan sistem perpajakan yang modern dan berkelanjutan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.