Posts in category: Artikel

Brevet pajak bisa membantu Anda untuk menguasai kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Bahkan biasanya brevet pajak ini diikuti oleh calon ahli perpajakan, namun juga tidak ada salahnya bagi wajib pajak untuk mengikutinya sebagai upaya mengelola pajak lebih efisien lagi. Tentunya tidak kalah penting untuk mengetahui berbagai informasi perpajakan yang ada saat ini. Menyusul pengumuman kenaikan tarif oleh pemerintah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kembali menjadi pemberitaan.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus mendorong kesinambungan anggaran. Namun, kenaikan PPN sering kali mengakibatkan beban keuangan harian yang lebih besar bagi masyarakat biasa. Dampak kenaikan PPN akan dibahas dalam artikel ini, bersama dengan saran untuk pembeli yang cerdik tentang cara mengatasi kesulitan ini.

Mengenai PPN dan Mengapa Tarifnya Naik?

Pajak tidak langsung yang dikenal sebagai PPN dikenakan atas pembelian barang dan jasa. Hampir semua transaksi di Indonesia dikenai PPN, kecuali transaksi yang secara khusus dikecualikan oleh undang-undang, seperti transaksi yang melibatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan beberapa bahan pokok. Interoperabilitas antara Coretax DJP dengan sistem National Single Window (LNSW) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memungkinkan tahap ini diselesaikan.

Dampak Kenaikan PPN terhadap Konsumen

Konsumen harus membayar lebih mahal untuk barang dan jasa yang mereka beli jika tarif PPN naik. Meskipun kenaikannya hanya 1%-dari 11% menjadi 12%-mungkin akan menyebabkan kenaikan harga yang signifikan untuk barang dan jasa tertentu, terutama barang-barang mewah. Kementerian Keuangan mengklaim bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengamanatkan kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Namun, pemerintah telah menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN ini hanya akan berlaku untuk produk dan layanan mewah, seperti tempat tinggal ultra-mewah, kapal pesiar, dan pesawat pribadi.

Baca Juga: Tantangan Coretax: Bagaimana DJP Menjawab dan Memperbaiki Sistem Pajak?

Strategi untuk Menangani Kenaikan PPN

Meskipun kenaikan PPN tidak dapat dihindari, pelanggan yang cerdik dapat mengurangi dampaknya dengan menerapkan taktik berikut:

• Prioritaskan kebutuhan dasar Anda: Belanjakan uang untuk hal-hal seperti makanan, transportasi, dan kesehatan yang sebenarnya merupakan kebutuhan. Kurangi pengeluaran untuk kemewahan dan kebutuhan tersier yang tidak mendesak.
• Manfaatkan harga jual dan promosi: Kenaikan harga yang disebabkan oleh PPN dapat diatasi dengan diskon atau cashback yang diberikan oleh banyak pengecer dan situs e-commerce. Manfaatkan promosi ini dengan baik.
• Beli dengan hati-hati: Sebelum melakukan pembelian, bandingkan harga dari peritel lain. Jika memungkinkan, pikirkan untuk membeli dalam jumlah besar, terutama untuk barang-barang yang tidak mudah rusak. Manfaatkan program loyalitas konsumen untuk mendapatkan poin tambahan atau penghematan.
• Kurangi konsumsi barang yang dikenakan PPN tinggi: Barang-barang mewah adalah salah satu barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN yang lebih tinggi. Untuk menghemat uang, hindari atau kurangi konsumsi produk-produk ini.
• Perbanyak produk lokal sebagai substitusi: Karena adanya tambahan pajak dan biaya logistik, barang impor seringkali lebih mahal. Pilihlah barang yang diproduksi secara lokal, berkualitas lebih tinggi, dan dengan harga yang lebih terjangkau.
• Dapatkan pengetahuan tentang manajemen keuangan: Buatlah rencana pengeluaran bulanan yang lebih ketat. Belanjakan uang untuk tabungan, kebutuhan, dan pengeluaran tambahan secara terpisah. Hal ini akan mengurangi kemungkinan kenaikan harga yang akan membahayakan keamanan finansial Anda.
• Manfaatkan teknologi: Untuk mengawasi pengeluaran Anda dan membuat anggaran, gunakan aplikasi pengelolaan uang. Selain itu, beberapa aplikasi menawarkan rekomendasi penghematan yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan Anda.
• Dorong penggunaan produk ramah lingkungan: Undang-undang pajak tertentu menawarkan imbalan untuk produk dan layanan ramah lingkungan. Mendukung produk-produk ini membantu melestarikan lingkungan selain menghemat uang untuk pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pada sistem perpajakan Indonesia, pengembalian atau adanya retur faktur pajak yang akan segera diterbitkan sebelum tahun 2025 dan akan dilakukan setelahnya yang memerlukan pemahaman terkait prosedur yang berlaku, terutama dengan beralihnya untuk sistem coretax pada tahun 2025. Banyak pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana menangani faktur pajak yang akan diterbitkan sebelum tahun 2025 jika retur dilakukan pada tahun 2025 atau setelahnya. Pada dasarnya, ada dua skenario utama yang perlu untuk dipahami yaitu faktur pengganti dan retur faktur. Keduanya akan memiliki prosedur yang beda, tergantung tahun transaksi serta sistem yang telah digunakan.

Faktur Pengganti: Perbaikan Faktur Pajak

Faktur pengganti pajak ini akan diterbitkan ketika terdapat kesalahan pada faktur pajak yang telah dibuat, kesalahan ini terkait penulisan identitas pembeli, jumlah barang, harga satuan, hingga diskon. Ketika faktur pajak yang diterbitkan pada tahun 2024 perlu diperbaiki setelah tahun 2025, maka proses penggantian faktur ini akan dilakukan dengan menggunakan sistem legacy hingga akhir 2024. Namun,sejak Januari 2025, seluruh administrasi faktur pajak, termasuk juga dengan faktur pengganti, yang akan diproses melalui aplikasi coretas.

Adapun Langkah-Langkah dalam Pembuatan Faktur Pengganti

• Aplikasi Coretax: Sejak tahun 2025, pembuatan faktur pengganti dilakukan dalam sistem Coretax yang memiliki fungsi notifikasi bagi pembeli mengenai perubahan faktur pajak. Penggantian faktur pajak hanya akan dianggap berhasil setelah pembeli mengonfirmasi perubahan tersebut.
• Proses di Aplikasi:Kontraktor Kena Pajak (PKP) dapat mengedit rincian transaksi pada faktur yang perlu diganti, seperti menambah atau menghapus transaksi dan mengubah informasi tentang harga atau jumlah barang. Setelah melakukan perubahan, status faktur akan berubah menjadi “Pending Change” dan pembeli akan menerima pemberitahuan konfirmasi. Setelah konfirmasi pembeli, status faktur akan berubah menjadi “Dimodifikasi”.

Retur Faktur; Pengembalian atas Barang yang Mempengaruhi PPN

Pengembalian faktur terjadi ketika ada pengembalian barang yang memengaruhi transaksi pajak, sehingga memerlukan penyesuaian PPN yang telah dipungut sebelumnya. Dalam kasus ini, faktur yang diterbitkan pada tahun 2024 akan diproses melalui sistem Coretax jika deklarasi dilakukan pada tahun 2025 atau setelahnya. Sistem Coretax mengelola faktur pengembalian dan memastikan bahwa PPN yang dinyatakan sesuai dengan transaksi pengembalian yang terjadi.

Baca Juga: Mengganti PIC Utama di Coretax DJP: Proses dan Langkah-Langkah yang Perlu Diketahui

Prosedur penulisan nota pengembalian:

• Penyiapan oleh Pembeli: Pembeli, baik yang berstatus PKP maupun tidak, wajib membuat formulir pernyataan dan mengunduhnya melalui modul Portal Wajib Pajak (Coretax) atau sistem yang terintegrasi pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
• Persetujuan DGT: Setelah voucher pengembalian disiapkan, voucher tersebut harus memperoleh persetujuan dari DGT melalui sistem, dan pembeli bertanggung jawab untuk menyelesaikan prosedur administratif sesuai dengan peraturan saat ini.

Perbedaan antara faktur pengganti dan faktur pengembalian

Dalam sistem perpajakan baru Indonesia, penanganan faktur pajak untuk transaksi yang dilakukan sebelum tahun 2025 dan kemudian dikembalikan atau diganti setelah tahun 2025 memerlukan penyesuaian sistem yang digunakan. Faktur pengganti yang diterbitkan untuk transaksi sebelum tahun 2025, jika diterbitkan setelah tanggal ini, harus mengikuti prosedur yang berlaku di sistem lama (hingga akhir tahun 2024) atau di Coretax (setelah tahun 2025).

Sementara itu, untuk pengembalian faktur, prosesnya harus dilakukan dengan Coretax mulai tahun 2025, mengikuti ketentuan dan periode pajak yang berlaku tahun itu. Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memastikan seluruh proses penatausahaan faktur pajak dilakukan dengan benar, sesuai ketentuan yang berlaku, dan terhindar dari permasalahan pelaporan PPN.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjawab 22 masalah yang muncul setelah pengenalan sistem Coretax dalam sebuah artikel resmi yang tersedia di situs web pajak.go.id. Sistem yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan perpajakan Indonesia ini mengalami sejumlah masalah teknis yang kurang nyaman bagi para wajib pajak. Diharapkan bahwa layanan pajak Coretax pada akhirnya akan beroperasi sebaik mungkin dengan adanya respon penyelesaian masalah ini. Penjelasan dari setiap masalah dan cara memperbaikinya disediakan di bawah ini. Sebagai seseorang yang ingin menguasai kebijakan atau berbagai informasi pajak, maka Anda bisa mengikuti pelatihan pajak. Sebab, pelatihan pajak memberikan segudang materi tentang peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia.

Keterbatasan Sertifikat Elektronik dan Kode Otorisasi

Di antara masalah yang ditemukan adalah menu yang tidak muncul untuk pembuatan sertifikat, ketidakakuratan nama pada sertifikat elektronik yang dicetak, dan kegagalan prosedur validasi wajah. Dalam proses validasi, DJP mengimbau wajib pajak untuk memastikan bahwa foto yang ada di e-KTP sesuai dengan tampilan wajah, seperti tidak menggunakan kacamata jika foto di KTP tidak sesuai.

Pendaftaran NPWP Orang Asing

DJP menemukan adanya hambatan dalam penunjukan orang asing sebagai penanggung jawab dan pendaftaran NPWP bagi warga negara asing (WNA), khususnya yang berpaspor Tiongkok. Setelah mengalami perkembangan, WNA yang berpaspor Tiongkok kini dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan ditunjuk sebagai penanggung jawab.

Status Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Perbedaan status PKP antara Coretax DJP dan sistem sebelumnya (SIDJP) dikeluhkan oleh beberapa wajib pajak. Melalui helpdesk atau Kring Pajak 1500200, DJP memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan verifikasi data. Janji untuk menyelesaikan kasus-kasus serupa dalam satu hari kerja.

Pengiriman OTP yang terbatas

Masalah dengan distribusi one-time password (OTP), khususnya dengan penyedia email dan Telkomsel, telah diperbaiki. Distribusi OTP kini dapat berjalan dengan lancar untuk semua kebutuhan Wajib Pajak, termasuk untuk memperbarui nomor telepon dan mengganti password.

Profil Wajib Pajak

Permasalahan pada tampilan profil wajib pajak yang tidak sesuai telah teratasi. Data yang sesuai dengan informasi yang terdaftar sekarang ditampilkan di menu profil Coretax.

Baca Juga: Cara Mudah Daftar NPWP Online: Hemat Waktu, Tanpa Repot ke KPP

Memasukkan Peran Pihak Terkait

Ketidaksesuaian antara NIK dan NPWP serta data pengurus yang belum diupdate menjadi penyebab utama sulitnya menambahkan karyawan sebagai pihak berelasi. Dengan mewajibkan pengkinian data pengurus dan pencocokan NIK-NPWP, DJP telah memperbaiki masalah ini.

Pemutakhiran Data dan Pendaftaran NPWP

Permasalahan pendaftaran NPWP, rekening, dan data penanggung jawab telah diperbaiki. Wajib Pajak kini dapat dengan cepat melakukan pembaruan data dan registrasi melalui sistem Coretax.

Kendala Peniruan Data

Karena adanya perbedaan data di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), wajib pajak badan sempat mengalami kendala impersonasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, DJP meminta Wajib Pajak untuk melakukan pengkinian data perusahaan di Ditjen AHU.

Permasalahan Pengaturan Ulang Kata Sandi dan Login

Kesalahan penggunaan kata sandi dan masalah login setelah reset kata sandi telah diperbaiki. Untuk memastikan proses reset password berjalan lancar, DJP juga menyadari pentingnya memperbarui data email sebelum menggunakan Coretax.

Tantangan dalam Melunasi Utang Pajak

Untuk Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang dikirim sebelum Coretax, beberapa orang tidak dapat melunasi utang pajaknya. Basis data telah diperbarui oleh DJP untuk memfasilitasi proses pembayaran yang lancar.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah salah satu platform digital yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan administrasi perpajakan. Salah satu fitur dalam Coretax adalah penunjukan PIC (Person In Charge) utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaporan pajak. Mengganti PIC utama dalam sistem Coretax DJP menjadi penting, terutama jika terjadi perubahan personel yang menangani pajak di sebuah perusahaan atau entitas bisnis. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa administrasi pajak tetap berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pentingnya brevet pajak dalam mengetahui lebih dalam mengenai Coretax DJP untuk pergantian PIC terletak pada kemampuan profesional yang terlatih untuk memahami seluk-beluk sistem perpajakan digital, termasuk prosedur pengelolaan dan pembaruan data pengguna dalam Coretax. Dengan memiliki brevet pajak, seorang profesional pajak dapat memastikan bahwa pergantian PIC dilakukan dengan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku, meminimalkan risiko kesalahan administratif, serta mendukung kelancaran proses pelaporan dan pengelolaan pajak perusahaan.

Artikel ini akan membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengganti PIC utama di sistem Coretax DJP serta beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Persiapan Sebelum Mengganti PIC Utama

Sebelum melakukan perubahan PIC utama di sistem Coretax, pastikan bahwa Anda memiliki akses yang memadai ke sistem tersebut, baik sebagai admin atau pihak yang berwenang. Proses ini memerlukan hak akses tertentu, yang umumnya hanya dapat dilakukan oleh admin yang terdaftar atau pengguna dengan izin khusus. Selain itu, pastikan bahwa data yang terkait dengan perusahaan atau entitas sudah lengkap dan valid.

Berikut beberapa hal yang perlu dipersiapkan:

• Akses login ke Coretax DJP.
• Data valid PIC baru, termasuk identitas, nomor induk, dan data yang relevan.
• Notifikasi internal tentang perubahan ini untuk memastikan kelancaran komunikasi antar departemen yang terkait.

Langkah-Langkah Mengganti PIC Utama di Coretax DJP

Proses mengganti PIC utama di Coretax dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yang diantaranya sebagai berikut:

Login ke Sistem Coretax

Langkah pertama adalah masuk ke dalam aplikasi Coretax dengan menggunakan akun yang memiliki hak akses admin atau akses yang memadai untuk melakukan perubahan. Pastikan Anda menggunakan browser yang kompatibel dengan sistem.

Baca Juga: Pengawasan OJK terhadap Perdagangan Kripto di Indonesia

Masuk ke Menu Pengaturan Pengguna

Setelah berhasil login, navigasikan ke menu pengaturan pengguna atau manajemen akses. Biasanya, menu ini terletak di bagian dashboard atau pengaturan akun.

Cari dan Pilih PIC yang Akan Diganti

Pada menu pengaturan, cari PIC yang saat ini terdaftar sebagai PIC utama. Sistem akan menampilkan daftar pengguna yang memiliki peran tertentu dalam pengelolaan pajak.

Ganti PIC dengan Pengguna Baru

Pilih pengguna baru yang akan menggantikan posisi PIC utama. Pastikan bahwa pengguna yang dipilih sudah terdaftar dan memiliki hak akses yang diperlukan untuk menjalankan tugas sebagai PIC utama.

Simpan Perubahan

Setelah memilih PIC baru, pastikan untuk menyimpan perubahan tersebut agar sistem memperbarui data dengan segera. Beberapa sistem akan mengirimkan notifikasi atau konfirmasi untuk memastikan bahwa perubahan ini telah dilakukan dengan benar.

Konfirmasi dan Verifikasi Perubahan

Setelah perubahan dilakukan, sangat penting untuk memverifikasi bahwa PIC baru telah terdaftar dan dapat mengakses fitur yang diperlukan dalam Coretax. Anda bisa melakukan pengecekan melalui menu pengaturan atau dengan mengirimkan notifikasi kepada PIC baru bahwa perubahan sudah berhasil dilakukan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Situs web Direktorat Jenderal Pajak memungkinkan Anda untuk mendaftar NPWP secara online. Apa saja syarat dan langkah-langkah pendaftaran NPWP online? Simak ulasannya di bawah ini! DJP memberikan wajib pajak urutan nomor seri yang dikenal sebagai “Nomor Pokok Wajib Pajak” untuk digunakan sebagai identifikasi dalam memenuhi kewajiban terkait pajak, seperti mengajukan pajak dan membayar pajak.

Nomor identifikasi wajib pajak dikeluarkan oleh DJP, yang diizinkan untuk melakukannya. Nomor-nomor ini diberikan kepada para wajib pajak dalam bentuk kartu yang berisi nama, alamat, dan serangkaian angka unik. Jika Anda ingin terjun di dunia perpajakan, mengetahui cara daftar NPWP seperti ini sangat penting. Namun, tidak kalah penting untuk mengikuti training pajak untuk menambah wawasan Anda dalam ilmu perpajakan.

Sebab, training pajak akan memberikan Anda segudang materi tentang kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Untuk mendapatkan NPWP, apa saja yang diperlukan? Bagaimana cara pembuatannya? Untuk mengetahui prasyarat dan cara membuat NPWP online, lanjutkan membaca pembahasan kami.

Syarat Pembuatan NPWP Online

Sebagai syarat untuk membuat NPWP secara online, Anda harus menyiapkan dokumen-dokumen berikut ini.

Wajib pajak orang pribadi yang tidak bekerja atau menjalankan usaha

• Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga negara Indonesia.
• Untuk WNA, paspor dan KITAS/KITAP.

Wajib pajak orang pribadi yang bekerja untuk diri sendiri atau sebagai kontraktor independen, atau pemilik usaha

• Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk warga negara Indonesia.
• Untuk WNA, paspor dan KITAS/KITAP.
• Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah setempat, minimal Kepala Desa atau Lurah, atau surat izin kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Wanita yang sudah menikah yang merupakan wajib pajak orang pribadi dikenakan pajak terpisah dari suaminya

• Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk warga negara Indonesia.
• Untuk WNA, paspor dan KITAS/KITAP.
• Salinan kartu NPWP suami.
• Fotocopy kartu keluarga.
• Salinan surat pernyataan yang menunjukkan kesediaan untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami, atau surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Semua prasyarat ini harus dalam format digital karena panduan ini hanya mencakup pendaftaran NPWP online. Artinya, setiap dokumen tersebut harus dipindai atau difoto dengan kamera sebelum disimpan secara digital.

Baca Juga: Coretax Mulai 2025, Lapor Pajak Tahunan 2024 Masih Menggunakan e-Filing

Cara Mendaftar NPWP Online

Anda bisa mendaftar kartu pajak ini secara online selain datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Persyaratan yang harus dipenuhi wajib pajak untuk mendapatkan kartu pajak ini sama saja, baik secara online maupun offline. Namun, fokus utama artikel ini adalah menjelaskan proses pendaftaran NPWP secara online. Cara ini memiliki kelebihan karena lebih cepat, lebih mudah, dan lebih sederhana.

Daftar akun Ereg Pajak

Jika Anda belum memiliki akun Ereg Pajak, silakan kunjungi situs web Ereg Pajak (https://ereg.pajak.go.id) dan buat akun. Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan halaman web ini untuk memfasilitasi pembuatan NPWP secara online.

Daftar NPWP 2019 secara online

Jika Anda seorang lajang, pilih status “Pusat”. Sementara itu, pilih “Cabang” (atau disebut juga NPWP Cabang) jika Anda sudah menikah dan ingin mengawinkan NPWP dengan pasangan Anda.

Kirimkan berkas elektronik

Selanjutnya, lihat email Anda. Silakan klik tombol “Token” sekali lagi jika token belum terkirim setelah satu menit. Setelah itu, masuk kembali ke menu dashboard setelah menyalin dan menempelkan token ke dalam email. Setelah itu, tempelkan kode token di kolom “Token” dan klik “Kirim”. Klik “Kirim Permintaan” setelah itu.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan aset kripto telah menjadi fenomena global, termasuk di Indonesia. Aset digital ini menarik perhatian banyak pihak, baik sebagai instrumen investasi maupun alat spekulasi. Namun, dengan peluang besar tersebut juga muncul berbagai risiko yang memerlukan pengawasan ketat dari otoritas terkait. Di Indonesia, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting dalam memastikan perdagangan aset kripto berlangsung secara aman, transparan, dan terpercaya. Pelatihan pajak dalam perdagangan kripto sangat penting untuk membantu pelaku usaha dan investor memahami kewajiban perpajakan, menghindari risiko sanksi hukum, serta mendukung transparansi dan kepatuhan dalam ekosistem perdagangan aset digital yang terus berkembang.

Peran OJK dalam Industri Kripto

OJK adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Dalam konteks perdagangan kripto, meskipun aset ini lebih banyak berada di bawah pengaturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), OJK tetap memiliki peran penting, terutama dalam melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pada dasarnya, aset kripto dianggap sebagai komoditas digital di Indonesia, bukan alat pembayaran. Karena itu, pengawasan terhadap perdagangan kripto lebih difokuskan pada aspek perlindungan konsumen, pencegahan aktivitas ilegal, dan mitigasi risiko terhadap sistem keuangan. OJK bekerja sama dengan Bappebti dan Bank Indonesia untuk memastikan integritas pasar serta mencegah potensi penyalahgunaan aset kripto untuk tindak kejahatan, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Kebijakan dan Regulasi OJK Terkait Kripto

OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan perdagangan aset kripto yang sehat. Salah satu langkah penting adalah penerbitan peringatan kepada masyarakat tentang risiko investasi dalam aset kripto. Dalam beberapa kesempatan, OJK menekankan bahwa nilai aset kripto sangat fluktuatif dan dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi investor yang tidak memahami risiko tersebut.

Selain itu, OJK juga berkontribusi dalam mengawasi integrasi teknologi keuangan yang berkaitan dengan aset kripto. Hal ini mencakup pengaturan perusahaan fintech yang berencana menggunakan teknologi blockchain atau menawarkan layanan terkait kripto. OJK mewajibkan pelaku industri untuk memiliki izin dan mematuhi standar keamanan, perlindungan data, serta transparansi operasional.

Baca Juga: Tingkatkan Pengawasan Akuntan dan Konsultan Pajak Melalui Direktorat Baru

Tantangan dalam Pengawasan Kripto

Meski berbagai langkah telah diambil, OJK menghadapi sejumlah tantangan dalam pengawasan perdagangan kripto. Salah satunya adalah cepatnya evolusi teknologi dan produk baru dalam ekosistem kripto, seperti token non-fungible (NFT) dan decentralized finance (DeFi). Fenomena ini seringkali belum diatur secara spesifik dalam regulasi yang ada, sehingga menyulitkan otoritas untuk melakukan pengawasan yang efektif.

Selain itu, sifat desentralisasi aset kripto membuat transaksi sulit untuk dilacak. Hal ini membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan celah regulasi. Oleh karena itu, OJK perlu terus memperbarui kebijakan dan memperkuat kerja sama dengan otoritas lain, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Upaya ke Depan

Ke depan, OJK akan terus meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan kripto dengan mengedepankan edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami risiko yang ada dan dapat mengambil keputusan investasi yang bijak. OJK juga akan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengawasan berbasis data guna mengidentifikasi potensi risiko secara dini.

Kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan pengawasan perdagangan kripto di Indonesia. Dengan sinergi yang baik antara OJK, Bappebti, Bank Indonesia, dan instansi lainnya, perdagangan aset kripto diharapkan dapat berkembang secara sehat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan potensi aset kripto, sekaligus melindungi masyarakat dari risiko yang menyertainya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Mekanisme e-Filing di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), https://djponline.pajak.go.id/, akan tetap digunakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2024. Untuk membantu para wajib pajak memahami sistem pelaporan pajak saat ini, DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memverifikasi informasi ini. Meskipun diluncurkan pada awal tahun 2025, sistem Coretax baru akan digunakan untuk pelaporan SPT mulai tahun pajak 2025. Sebagai wajib pajak Anda bisa mengikuti kursus pajak untuk lebih mudah dalam mengelola kewajiban pajak tanpa melakukan pelanggaran dan mendapat sanksi. Bahkan sertifikat yang Anda dapatkan dari kursus pajak dapat membantu meningkatkan value diri Anda.

Implementasi Sistem Coretax pada tahun 2025

Salah satu inisiatif untuk memperbarui sistem perpajakan Indonesia adalah sistem Coretax, yang diperkenalkan oleh DJP pada tanggal 1 Januari 2025. Coretax dimaksudkan untuk menggantikan teknik verifikasi EFIN (Electronic Filing Identification Number) dengan pendekatan yang lebih berguna, khususnya melalui nomor telepon atau email yang terdaftar. Dengan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya, sistem baru ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, DJP mengklarifikasi bahwa teknologi ini masih dalam tahap pengenalan dan secara resmi akan mulai digunakan untuk pelaporan SPT tahun pajak 2025.

Oleh karena itu, Wajib Pajak diimbau untuk tetap menggunakan e-Filing yang saat ini sudah dapat diakses melalui situs resmi di https://djponline.pajak.go.id/ untuk tahun pajak 2024 dan seterusnya. Kemudahan Pelaporan SPT DJP menjamin hingga tahun 2024, sistem e-Filing akan tetap menjadi pilihan utama dalam pelaporan SPT. Untuk melengkapi persyaratan pelaporan secara online, wajib pajak bisa masuk ke menu Pelaporan Pajak di laman Portal Layanan Wajib Pajak. Lebih lanjut, DJP menekankan pentingnya untuk selalu memperbarui informasi pribadi, terutama nomor telepon dan alamat email yang terdaftar, untuk memastikan kelancaran prosedur pelaporan.

Juru bicara DJP mengklaim bahwa selain membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka, inisiatif pemutakhiran data ini akan memudahkan akses mereka ke sejumlah layanan pajak tambahan. Salah satu opsi yang mempermudah pelaporan pajak tanpa harus datang ke kantor pajak adalah sistem e-Filing, yang telah terbukti berhasil.

Baca Juga: Mulai Sekarang Pelaporan PPN PMSE Wajib Dilakukan Setiap Masa Pajak!

Modernisasi Sistem Perpajakan untuk Masa Depan

Salah satu upaya utama DJP untuk mendorong transformasi digital di industri perpajakan adalah dengan memperkenalkan Coretax. Sistem ini dibuat untuk memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Selain itu, Coretax diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan Indonesia. Namun demikian, diperlukan persiapan teknologi dan sumber daya manusia yang cukup besar untuk peralihan dari e-Filing ke Coretax. DJP mengaku telah melakukan sejumlah langkah, seperti mengedukasi petugas pajak dan mengedukasi masyarakat, untuk menjamin kelancaran penerapan sistem ini.

Pentingnya Taat pada Peraturan Perpajakan

Selain modifikasi sistem, DJP juga mengingatkan pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Pelaporan pajak yang tepat waktu tidak hanya diperlukan, tetapi juga memajukan pembangunan negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan kemudahan yang disediakan oleh sistem Coretax dan e-Filing di masa mendatang. DJP telah melakukan sejumlah inisiatif dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya adalah digitalisasi layanan perpajakan yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diperkirakan tingkat kepatuhan ini akan terus meningkat sebagai hasil dari pengenalan Coretax, yang juga akan membuat pelaporan pajak menjadi lebih sederhana.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Keberadaan akuntan dan konsultan pajak memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan pajak, efisiensi administrasi, dan transparansi keuangan di Indonesia. Namun, tantangan yang muncul dalam industri ini, seperti praktik ilegal, pelanggaran kode etik, hingga penyalahgunaan profesi, memerlukan pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengambil langkah strategis dengan membentuk direktorat baru yang berfokus pada pengawasan akuntan dan konsultan pajak. Pada training pajak menjadi elemen krusial dalam upaya peningkatan pengawasan terhadap akuntan dan konsultan pajak, karena melalui pelatihan yang berkelanjutan, para profesional dapat memahami regulasi terbaru, meningkatkan kompetensi teknis, dan memastikan praktik yang sesuai dengan standar etika serta hukum yang berlaku.

Direktorat ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam memastikan praktik akuntansi dan perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar profesional yang berlaku. Melalui pembentukan direktorat baru ini, pemerintah tidak hanya bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan dan konsultan pajak, tetapi juga memperkuat sistem perpajakan nasional secara keseluruhan.

Salah satu tugas utama direktorat baru ini adalah memverifikasi legalitas dan kredibilitas akuntan serta konsultan pajak yang beroperasi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus praktik ilegal oleh oknum tidak bertanggung jawab telah mencoreng citra profesi tersebut. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan hanya profesional yang memenuhi syarat kompetensi dan memiliki izin resmi yang dapat menjalankan aktivitasnya. Proses sertifikasi, pelatihan, dan pembaruan lisensi juga menjadi fokus utama untuk memastikan para profesional tetap mengikuti perkembangan regulasi yang dinamis.

Selain itu, direktorat ini akan memperkuat pengawasan melalui pengembangan sistem berbasis teknologi. Digitalisasi proses pelaporan dan pengawasan memungkinkan pemerintah melacak dan memonitor aktivitas akuntan serta konsultan pajak secara real-time. Hal ini akan memudahkan identifikasi potensi pelanggaran dan penanganan masalah sebelum dampaknya meluas. Integrasi data dari berbagai instansi terkait juga memungkinkan transparansi yang lebih besar dalam hubungan antara akuntan, konsultan pajak, dan klien mereka.

Baca Juga: Beneficial Owner Rules: Mengupas Aturan Penting untuk Transparansi Keuangan

Namun, pembentukan direktorat baru ini tidak hanya sekadar pengawasan. Pendekatan kolaboratif juga menjadi strategi utama. Pemerintah berencana menjalin kerja sama dengan asosiasi profesi, universitas, dan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi para akuntan serta konsultan pajak. Dengan cara ini, direktorat baru ini tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra dalam meningkatkan standar profesionalisme di sektor tersebut.

Di sisi lain, pembentukan direktorat baru ini juga memberikan peluang bagi pemerintah untuk memperketat penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Mekanisme sanksi yang lebih tegas, termasuk pencabutan izin hingga proses hukum, dapat diterapkan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas profesi. Selain itu, regulasi yang mendukung perlindungan bagi para akuntan dan konsultan pajak yang bekerja sesuai aturan juga perlu diperkuat agar mereka merasa aman dalam menjalankan tugasnya.

Dengan meningkatnya pengawasan, masyarakat dan pelaku usaha dapat memiliki kepercayaan lebih besar terhadap sistem akuntansi dan perpajakan di Indonesia. Kepercayaan ini berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak, yang pada akhirnya berdampak positif pada penerimaan negara. Selain itu, lingkungan bisnis yang lebih transparan dan akuntabel akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Melalui direktorat baru ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan profesional. Langkah ini tidak hanya menjadi solusi atas berbagai masalah yang ada, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam membangun ekosistem perpajakan yang lebih baik. Keberhasilan implementasi direktorat ini akan sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Dengan sinergi yang baik, tujuan menciptakan profesi akuntan dan konsultan pajak yang berintegritas serta mendukung pembangunan negara dapat tercapai.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Perusahaan digital sekarang harus melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) pada akhir setiap triwulan pajak. Strategi ini diterapkan untuk mendukung industri perdagangan digital yang berkembang pesat di Indonesia, sekaligus menjamin bahwa setiap transaksi menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Apabila Anda adalah seseorang yang ingin bekerja sebagai staf pajak pada suatu perusahaan, maka penting untuk mengetahui informasi seperti ini. Namun, tidak kalah penting bagi Anda untuk mengikuti kelas perpajakan seperti brevet pajak. Sebab, dalam brevet pajak tersebut Anda bisa menguasai berbagai kebijakan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia.

Mengenai PPN PMSE

Konsumsi produk dan jasa digital yang diperoleh baik secara lokal maupun internasional melalui platform digital dikenakan PPN PMSE. Di antara produk dan layanan yang tercakup dalam PMSE adalah:

• Produk digital seperti aplikasi, musik, film, dan e-book.
• Layanan digital termasuk kelas online, penyimpanan cloud, dan layanan streaming.
• Platform digital yang ditunjuk sebagai pemungut pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tunduk pada pengenaan PPN ini. PPN atas transaksi harus dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh platform tersebut.

Kebijakan Pelaporan PPN PMSE Berdasarkan PMK 81

Pelaku usaha yang melakukan perdagangan dengan menggunakan sistem elektronik (PMSE) bertanggung jawab untuk melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dipungut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemungutan PPN tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK 81/2024), kewajiban pelaporan ini harus dipenuhi. Terdapat perubahan signifikan pada ketentuan baru ini dari ketentuan sebelumnya. Sebelumnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 Pasal 9 ayat (1) mengatur pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Menurut peraturan tersebut, pemungut harus menyampaikan SPT Masa PPN PMSE secara triwulanan untuk tiga masa pajak, dengan batas waktu pelaporan akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN digunakan untuk pelaporan PPN PMSE. Ada beberapa komponen data yang perlu dilaporkan dalam SPT Masa PPN untuk jenis pajak ini, antara lain:

• Jumlah pihak atau konsumen yang memanfaatkan barang dan/atau jasa;
• Jumlah harga yang dibayarkan untuk transaksi tersebut, dikurangi PPN yang dipungut;
• Jumlah total PPN yang dipungut; Rincian transaksi terkait pemungutan PPN.

Baca Juga: Era Baru Pengawasan Profesi Keuangan: Langkah Sri Mulyani Mengawal Keuangan Nasional

Orang-Orang yang Berpartisipasi dalam Transaksi PPN PMSE

PMSE adalah perusahaan yang memfasilitasi transaksi perdagangan dengan menawarkan layanan komunikasi elektronik. Pihak-pihak berikut terlibat dalam perdagangan melalui sistem elektronik dalam konteks ini:

• Individu, Pelaku Usaha, dan Konsumen: Lembaga Penyelenggara Negara, yang sering dikenal sebagai “para pihak,” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perdagangan elektronik juga dipandang sebagai hubungan hukum privat yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk:
• Interaksi Bisnis-ke-Bisnis (B2B): Individu dengan Individu (C2C) dan Bisnis dengan Konsumen (B2C) sesuai dengan hukum yang berlaku Lembaga Penyelenggara Negara dengan Pelaku Usaha, sebagaimana didefinisikan oleh hukum yang berlaku

Pelaku Usaha yang Termasuk dalam PPN PMSE

Pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan dalam negeri dan/atau internasional, serta pelaku usaha yang menyelenggarakan perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE). Dalam konteks perdagangan yang menggunakan sistem elektronik, klausul ini menyoroti bahwa pelaku usaha dalam dan luar negeri diperlakukan secara sama terkait kewajiban perpajakan mereka. Sistem perpajakan yang adil dan seragam dihasilkan oleh semua pihak yang memiliki tanggung jawab yang sama di bawah hukum yang relevan. Elemen penting dalam membantu kemajuan Indonesia di era digital adalah penyerahan laporan PPN PMSE secara berkala.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Beneficial Owner Rules adalah seperangkat aturan yang dirancang untuk meningkatkan transparansi kepemilikan dalam entitas bisnis dan struktur keuangan. Aturan ini menjadi sangat relevan di era modern, di mana kejahatan keuangan seperti pencucian uang, penghindaran pajak, dan pendanaan terorisme semakin kompleks. Tujuan utama dari aturan ini adalah memastikan bahwa identitas individu yang benar-benar memiliki atau mengendalikan suatu entitas, atau yang dikenal sebagai beneficial owner, dapat diidentifikasi dengan jelas. Selain itu, edukasi dan pemahaman terhadap transparansi keuangan, kepatuhan pajak, serta regulasi anti-penipuan pajak. Kursus pajak yang mencakup topik terkait Beneficial Owner Rules sangat penting karena kedua hal ini saling berkaitan dalam memastikan pengelolaan pajak yang benar dan legalitas bisnis yang transparan.

Dalam konteks hukum dan regulasi, beneficial owner merujuk pada individu yang memiliki hak atau kepentingan ekonomi yang signifikan atas aset atau perusahaan, meskipun nama mereka tidak tercantum secara langsung dalam dokumen legal atau akta perusahaan. Misalnya, seorang pemegang saham yang memiliki lebih dari 25% saham suatu perusahaan sering dianggap sebagai beneficial owner. Demikian pula, seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan juga dapat dikategorikan sebagai beneficial owner.

Implementasi Beneficial Owner Rules berakar pada sejumlah inisiatif global, seperti yang diusung oleh Financial Action Task Force (FATF). FATF, sebuah badan internasional yang menetapkan standar untuk memerangi kejahatan keuangan, telah menyerukan kepada negara-negara untuk memperkenalkan kebijakan yang mewajibkan pengungkapan informasi beneficial owner. Dengan demikian, aturan ini menjadi salah satu alat penting untuk meningkatkan integritas sistem keuangan global.

Di banyak negara, aturan ini diterapkan melalui kewajiban bagi perusahaan untuk mencatat dan melaporkan informasi beneficial owner kepada otoritas yang berwenang. Data ini kemudian disimpan dalam registrasi yang dapat diakses oleh otoritas, seperti regulator keuangan, penegak hukum, atau lembaga anti-korupsi. Sebagai contoh, Uni Eropa telah menerapkan aturan ini melalui Fourth dan Fifth Anti-Money Laundering Directives (AMLD), yang mewajibkan negara anggota untuk membangun registrasi beneficial ownership yang dapat diakses oleh publik.

Manfaat utama dari Beneficial Owner Rules adalah meningkatkan transparansi dalam aktivitas bisnis dan keuangan. Dengan mengetahui siapa yang sebenarnya berada di balik suatu entitas, pihak berwenang dapat lebih mudah mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal. Selain itu, aturan ini memberikan kepercayaan lebih kepada mitra bisnis dan investor karena mereka dapat memahami struktur kepemilikan suatu perusahaan dengan lebih jelas.

Baca Juga: Attributable Principle dalam Pajak Internasional: Apa Itu?

Namun, penerapan Beneficial Owner Rules tidak tanpa tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kerahasiaan data. Beberapa pihak khawatir bahwa akses publik terhadap informasi beneficial owner dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sah, seperti pencurian identitas atau pemerasan. Selain itu, perusahaan dengan struktur kepemilikan yang kompleks, seperti yang melibatkan beberapa lapisan anak perusahaan di berbagai yurisdiksi, sering kali sulit untuk mematuhi aturan ini.

Di sisi lain, negara-negara dengan perlindungan privasi yang kuat sering kali enggan untuk mengadopsi aturan ini secara penuh. Hal ini menciptakan celah bagi individu atau entitas yang ingin menyembunyikan aset atau menghindari pajak. Oleh karena itu, kolaborasi internasional menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan implementasi yang konsisten di seluruh dunia.

Meskipun ada hambatan, keberadaan Beneficial Owner Rules tetap menjadi langkah maju yang signifikan dalam mendorong transparansi keuangan. Dengan regulasi yang kuat dan kerjasama lintas batas, aturan ini dapat menjadi fondasi penting untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan akuntabel. Untuk masa depan, penguatan mekanisme pengawasan dan pengembangan teknologi, seperti blockchain, dapat menjadi alat pendukung untuk memperbaiki penerapan aturan ini, sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan data.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.