Posts in category: Artikel

Pelatihan pajak seringkali menjadi solusi utama bagi orang-orang yang ingin menguasai ilmu tentang kebijakan pajak. Sebab, dalam pelatihan pajak akan diberikan materi seputar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perlu diketahui bahwa calon konsultan pajak lebih baik memahami berbagai berita dan informasi pajak yang sedang diperbincangkan.

Untuk dua tahun pajak berikutnya, wajib pajak yang melakukan investasi tambahan dapat menerima pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 50% setelah periode manfaat tax holiday ini berakhir. Mendorong investasi berkelanjutan yang mendukung perluasan ekonomi nasional adalah tujuan dari proses ini. Setengah dari investasi Rp 100 miliar akan dikurangi menjadi kurang dari Rp 500 miliar.

Pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 50% akan diberikan selama lima tahun untuk wajib pajak badan yang berinvestasi antara Rp 100 miliar dan kurang dari Rp 500 miliar. Selain itu, wajib pajak yang melakukan investasi tambahan setelah akhir periode manfaat ini memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan 25% lebih lanjut untuk dua tahun pajak berikutnya.

Persyaratan dan Kualifikasi untuk Menggunakan Tax Holiday

Wajib pajak badan harus memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam PMK No. 69/2024 Pasal 3 Ayat 1 agar dapat memperoleh manfaat tax holiday. Persyaratan utamanya adalah sebagai berikut:

• Bekerja di Industri Pionir: Industri yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tax holiday harus memiliki nilai strategis yang penting bagi perekonomian nasional, menghasilkan nilai tambah yang tinggi, memiliki keterkaitan yang luas, dan menghasilkan eksternalitas yang signifikan.
• Badan Hukum Indonesia: Pengajuan untuk fasilitas ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang diakui secara hukum di Indonesia. Diperlukan investasi minimal Rp 100 miliar. Untuk mendapatkan fasilitas ini, wajib pajak badan harus memiliki rencana investasi baru senilai minimal Rp 100 miliar. Memenuhi Persyaratan Rasio Utang terhadap Modal Peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan harus diikuti dengan rasio utang terhadap modal.
• Menggunakan Sistem Online Single Submission (OSS) untuk menyampaikan: Pasal 7 PMK 130/2020 telah dihapus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal I Angka 5 PMK 69/2024. Oleh karena itu, sistem OSS adalah satu-satunya cara untuk mengajukan tax holiday secara online.

Baca Juga: Tak Bisa Lagi Sembunyi! DJP Perluas Jangkauan Pajak ke 115 Yurisdiksi

Cara Mengajukan Tax Holiday

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengajukan tax holiday melalui sistem OSS:

• Pendaftaran OSS: Rencana investasi baru harus didaftarkan oleh wajib pajak badan dengan menggunakan sistem OSS.
• Verifikasi Kriteria: Kepatuhan rencana investasi terhadap persyaratan yang diuraikan dalam Pasal 3 Ayat 1 PMK 69/2024 akan diperiksa oleh sistem OSS.
• Lampirkan Dokumentasi Pendukung: Setelah persyaratan terpenuhi, wajib pajak diharuskan mengunggah dokumen digital yang berisi data aset tetap dan nilai rencana penanaman modal.
• Pengajuan Proposal: Sistem OSS akan memberitahukan kepada Menteri Keuangan bahwa permohonan sedang dipertimbangkan dan meneruskan usulan pemberian tax holiday jika semua dokumen yang diperlukan telah lengkap.
• Penerbitan Keputusan: Setelah menerima proposal yang lengkap, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sesuai dengan Pasal 11 Ayat 2 PMK 130/2020 hingga PMK 69/2024, akan mengirimkan surat keputusan atas nama Menteri Keuangan selambat-lambatnya lima hari kerja.

Manfaat Tax Holiday bagi Perekonomian Indonesia

Bagi Indonesia, kebijakan tax holiday yang diperpanjang hingga akhir tahun 2025 ini memberikan sejumlah manfaat strategis, antara lain:

• Meningkatkan Investasi Internasional: Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain untuk menarik investor internasional, terutama di sektor industri pionir, dengan menawarkan manfaat pajak yang memikat.
• Mempercepat Revolusi Industri: Industri pionir yang berpotensi memberikan pengaruh positif terhadap inovasi dan transformasi teknis Indonesia akan diprioritaskan dalam kebijakan ini.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Dalam sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama dalam menjaga keberlangsungan penerimaan negara. Salah satu mekanisme yang digunakan untuk memastikan kepatuhan tersebut adalah penerbitan Surat Teguran Pajak secara otomatis bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak sekaligus memberikan peringatan dini kepada wajib pajak agar segera menyelesaikan kewajiban mereka sebelum dikenakan sanksi lebih lanjut.

Kursus pajak tentang penerbitan teguran pajak secara otomatis sangat penting bagi para profesional pajak dan pelaku usaha untuk memahami mekanisme, regulasi, serta implikasi hukum dari sistem otomatisasi ini. Dengan mengikuti kursus ini, peserta dapat mempelajari bagaimana surat teguran pajak diterbitkan secara sistematis, cara menghindari kesalahan administrasi, serta strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak guna menghindari sanksi yang lebih berat.

Surat Teguran Pajak merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pajak sebagai bentuk peringatan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak terutang atau melaporkan pajaknya dalam batas waktu yang telah ditentukan. Sebelumnya, penerbitan surat teguran dilakukan secara manual oleh petugas pajak setelah melalui tahapan verifikasi terhadap daftar tunggakan pajak. Namun, dengan kemajuan teknologi dan sistem administrasi yang semakin canggih, penerbitan surat teguran kini dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem berbasis teknologi informasi yang telah terintegrasi dengan data perpajakan.

Penerapan sistem otomatisasi dalam penerbitan Surat Teguran Pajak memberikan banyak manfaat, baik bagi otoritas pajak maupun bagi wajib pajak. Dari sisi administrasi, proses ini dapat mengurangi beban kerja petugas pajak karena sistem secara langsung dapat mendeteksi wajib pajak yang tidak patuh dan segera mengeluarkan surat teguran tanpa intervensi manual. Selain itu, otomatisasi juga membantu meningkatkan ketepatan waktu dalam penerbitan surat teguran, sehingga wajib pajak dapat segera menerima pemberitahuan dan melakukan tindakan yang diperlukan.

Bagi wajib pajak, penerimaan surat teguran secara otomatis memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam proses perpajakan. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk mengetahui secara lebih cepat jika terdapat kewajiban pajak yang belum dipenuhi. Dengan demikian, mereka memiliki kesempatan untuk segera melunasi tunggakan pajak atau melakukan klarifikasi apabila terdapat kesalahan dalam data perpajakan mereka. Selain itu, penerbitan surat teguran secara otomatis juga mengurangi kemungkinan adanya perlakuan yang tidak adil atau penyalahgunaan wewenang dari pihak tertentu, karena sistem bekerja berdasarkan data yang objektif.

Baca Juga: Mengenal Apa itu DPP Nilai Lain dalam Perpajakan?

Namun, meskipun sistem ini memberikan berbagai keuntungan, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah akurasi data yang digunakan dalam sistem otomatisasi. Kesalahan dalam pencatatan atau integrasi data dapat menyebabkan penerbitan surat teguran kepada wajib pajak yang sebenarnya telah memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, otoritas pajak harus memastikan bahwa sistem yang digunakan memiliki tingkat akurasi yang tinggi serta didukung oleh mekanisme koreksi yang efektif apabila terjadi kekeliruan.

Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih luas kepada wajib pajak mengenai mekanisme penerbitan surat teguran secara otomatis. Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami prosedur ini, sehingga mereka mungkin merasa bingung atau bahkan khawatir ketika menerima surat teguran secara tiba-tiba. Dengan edukasi yang baik, wajib pajak dapat lebih memahami bahwa surat teguran ini bukanlah bentuk hukuman, melainkan bagian dari sistem administrasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan secara lebih efektif. Secara keseluruhan, penerbitan Surat Teguran Pajak secara otomatis merupakan langkah maju dalam sistem administrasi perpajakan modern.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak bisa menjadi salah satu metode terbaik untuk memperdalam ilmu tentang kebijakan perpajakan. Bahkan training pajak seperti ini sangat penting bagi Anda yang ingin terjun ke dunia perpajakan yang mana harus mengetahui berbagai perkembangan informasi pajak dan ulasan berikut ini akan membahas berita pajak terbaru. Melalui mekanisme pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information/AEoI), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah meningkatkan upayanya untuk memerangi penggelapan pajak. Berdasarkan Pengumuman Nomor PENG-1/PJ/2025, akan ada 115 yurisdiksi yang ikut serta dalam program pertukaran informasi keuangan ini pada tahun 2025.

Implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 yang telah mengalami beberapa kali revisi, termasuk yang terbaru melalui PMK Nomor 47 Tahun 2024, termasuk dalam langkah ini. DJP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penelusuran kepatuhan pajak WP yang memiliki aset di luar negeri dengan memperluas jumlah yurisdiksi yang berpartisipasi. Dalam rangka mengidentifikasi dan mencegah kemungkinan penghindaran pajak, sistem Peran Strategis AEoI dalam Transparansi Perpajakan secara otomatis melakukan pertukaran informasi rekening keuangan antarnegara.

Pendekatan ini mengurangi celah bagi orang-orang yang berusaha menyembunyikan aset untuk menghindari tanggung jawab pajak dengan membuatnya lebih mudah bagi otoritas pajak untuk mengumpulkan informasi keuangan tentang wajib pajak yang memiliki rekening di luar negeri. Penambahan yurisdiksi ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mengadopsi kriteria transparansi keuangan internasional yang ditetapkan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), menurut Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak. “Untuk memastikan pertukaran informasi keuangan berjalan secara efisien dan berdampak positif bagi optimalisasi penerimaan pajak negara, DJP terus memperkuat kerja sama dengan berbagai yurisdiksi,” ujarnya.

Daftar Yurisdiksi dan Negara yang Berpartisipasi

Daftar lengkap 115 yurisdiksi yang ikut serta dalam mekanisme AEoI adalah sebagai berikut:

Albania, Andorra, Armenia, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Barbados, Belgia, Belize, Brasil, Bulgaria, Kanada, Kepulauan Cayman, Chili, Cina (Republik Rakyat), Kolombia, Kepulauan Cook, Kosta Rika, Kroasia, Curacao, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Ekuador, Estonia, Kepulauan Faroe, Finlandia, Prancis, Georgia, Jerman, Ghana, Gibraltar, Yunani, Greenland, Grenada, Guernsey, Hong Kong (Tiongkok), Hongaria, Islandia, India, Irlandia, Pulau Man, Italia, Jamaika, Jepang, Jersey, Kazakhstan, Kenya, Korea, Kuwait, Latvia, Libanon, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Makau (Tiongkok), Malaysia, Maladewa, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritius, Meksiko, Moldova, Monako, Montserrat, Nauru, Belanda, Selandia Baru, Nigeria, Niue, Norwegia, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Polandia, Portugal, Qatar, Rumania, Rusia, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Samoa, San Marino, Arab Saudi, Seychelles, Singapura, Sint Maarten, Republik Slowakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Thailand, Bahama, Trinidad dan Tobago, Turki, Kepulauan Turks dan Caicos, Uganda, Ukraina, Uni Emirat Arab, Britania Raya, Uruguay, dan Vanuatu.

Baca Juga: Tak Bisa Rekam e-Bupot 21? Ketahui Solusi NIK Tak Terbaca di Coretax

Perluasan yurisdiksi mitra ini memberikan akses yang lebih luas bagi DJP untuk menelusuri aset-aset yang dimiliki Wajib Pajak Indonesia di luar negeri. Hal ini diharapkan dapat mengurangi penghindaran pajak yang sering dilakukan melalui “tax havens”, atau negara-negara yang memiliki peraturan pajak yang ringan.

Rencana Pertukaran Informasi Perpajakan (Tax Information Exchange Plans)

Pertukaran Data Pemotongan Pajak Melalui program ini, DJP memperoleh data transaksi penghasilan wajib pajak Indonesia yang bersumber dari luar negeri. Di sisi lain, DJP juga memberikan informasi kepada yurisdiksi mitra mengenai transaksi penghasilan wajib pajak luar negeri yang berasal dari Indonesia. Melalui pertukaran informasi berdasarkan negara, otoritas pajak dapat memeriksa rekening keuangan perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Termasuk dalam data ini adalah aktivitas ekonomi masing-masing negara, pendapatan pajak, dan distribusi pendapatan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Dalam sistem perpajakan di Indonesia, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan elemen penting yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Secara umum, DPP dihitung berdasarkan harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu bentuk DPP yang sering digunakan dalam kondisi tertentu adalah DPP Nilai Lain.

DPP Nilai Lain dalam perpajakan merupakan konsep yang sering dibahas dalam materi Brevet Pajak, terutama dalam konteks perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam pelatihan Brevet Pajak, peserta akan mempelajari bahwa DPP Nilai Lain digunakan untuk menentukan dasar pengenaan pajak berdasarkan persentase tertentu dari nilai transaksi, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemahaman mengenai DPP Nilai Lain sangat penting bagi praktisi pajak agar dapat melakukan perhitungan pajak dengan tepat dan memastikan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya.

DPP Nilai Lain adalah dasar pengenaan pajak yang tidak menggunakan harga jual atau penggantian secara langsung, melainkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual atau nilai transaksi. Pemerintah telah menetapkan beberapa kondisi di mana DPP Nilai Lain diterapkan, biasanya untuk sektor atau jenis transaksi tertentu yang sulit ditentukan harga jualnya secara langsung atau untuk menyederhanakan administrasi perpajakan.

Salah satu contoh penerapan DPP Nilai Lain adalah dalam sektor jasa, seperti jasa perhotelan, jasa angkutan, dan jasa konstruksi. Dalam sektor ini, sering kali sulit menentukan harga jual secara langsung karena adanya berbagai komponen biaya yang masuk dalam perhitungan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan persentase tertentu sebagai dasar pengenaan pajak. Misalnya, untuk jasa agen perjalanan tertentu, DPP Nilai Lain dapat ditetapkan sebesar 10% dari total transaksi, yang berarti pajak dihitung berdasarkan persentase ini, bukan dari total harga jual secara penuh.

Selain itu, DPP Nilai Lain juga digunakan dalam perdagangan eceran, khususnya untuk barang-barang yang dijual secara langsung kepada konsumen akhir. Dalam banyak kasus, harga jual yang diberikan kepada pelanggan sudah mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga sulit untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh penjual. Dengan adanya ketentuan DPP Nilai Lain, penghitungan pajak menjadi lebih sederhana dan dapat dipastikan bahwa pajak tetap dipungut tanpa membebani wajib pajak dengan perhitungan yang kompleks.

Baca Juga: Mencegah Sanksi dan Denda Pajak dengan Pelatihan yang Tepat

Sektor lain yang menerapkan DPP Nilai Lain adalah sektor properti. Dalam transaksi penjualan rumah sederhana dan rumah susun sederhana, pemerintah telah menetapkan bahwa DPP Nilai Lain adalah sebesar 20% dari harga jual. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memudahkan pengembang serta konsumen dalam menghitung kewajiban pajak mereka.

Penerapan DPP Nilai Lain juga dapat ditemukan dalam transaksi yang melibatkan penyerahan barang hasil pertambangan yang belum diproses lebih lanjut. Dalam industri pertambangan, sulit menentukan harga jual yang tepat karena fluktuasi harga pasar dan variasi kualitas barang tambang. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan persentase tertentu sebagai dasar pengenaan pajak agar sistem perpajakan tetap berjalan dengan baik tanpa menghambat kegiatan industri.

Keuntungan dari penggunaan DPP Nilai Lain adalah adanya kemudahan dalam administrasi perpajakan bagi wajib pajak dan juga bagi otoritas pajak. Dengan sistem ini, wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan yang kompleks untuk menentukan DPP secara individu, karena sudah ada persentase tetap yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, penggunaan DPP Nilai Lain juga membantu meningkatkan kepatuhan pajak karena lebih mudah dipahami dan diterapkan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pajak. Sejak 1 Januari 2025, ketika Coretax mulai berlaku, banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan. Ketidakmampuan untuk menemukan NIK saat merekam e-Bupot 21 di Coretax adalah salah satu masalah yang ditemukan. Akibatnya, pemberi kerja tidak dapat memberikan bukti potong. Informasi pajak seperti ini, sangat penting untuk diketahui jika Anda ingin bekerja di dunia perpajakan. Tetapi, juga tidak kalah penting untuk mengikuti kelas perpajakan seperti kursus pajak. Sebab, dalam kursus pajak ini, Anda akan mendapatkan materi seputar kebijakan perundang-undangan pajak.

Dari beberapa sumber diketahui bahwa penyebab NIK tidak dapat ditemukan bukan karena data Dukcapil tidak valid, melainkan karena NIK harus dibuat dan didaftarkan di sistem Coretax.

Buka Halaman Coretax DJP

Gunakan browser populer, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari, untuk mengakses situs resmi Coretax DJP. Setelah itu, pilih Daftar Di Sini.

Pilih Jenis Pendaftaran

Untuk wajib pajak orang pribadi, pilih kategori Orang Pribadi sebagai jenis pendaftaran yang sesuai.

Verifikasi Kepemilikan NIK

Bagi Wajib Pajak yang memiliki NIK, pilih opsi Ya, Wajib Pajak Memiliki NIK.

Pilih Jenis Registrasi

Pada registrasi ini, DJP menawarkan dua pilihan:

• Aktivasi Registrasi NIK: Pilihan ini digunakan untuk masyarakat yang ingin menjadikan NIK-nya sebagai NPWP.
• Registrasi Saja: Bagi Anda yang ingin memiliki akun Coretax tanpa mengubah NIK menjadi NPWP, Anda dapat menggunakan pilihan ini. Misalnya, seorang wanita yang sudah menikah dan membutuhkan akses Coretax untuk menandatangani faktur pajak atau dokumen pajak lainnya secara elektronik, namun tidak ingin memiliki kewajiban pajak yang terpisah dari suaminya, maka ia dapat memilih pilihan Registrasi Saja.

Masukkan Identitas Pribadi

Isi formulir dengan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis wajib pajak, negara asal, agama, jenis kelamin, status perkawinan, jenis pekerjaan, nama lengkap ibu kandung, nomor kartu keluarga, status anggota keluarga, dan NIK kepala keluarga (opsional; hanya muncul jika wajib pajak wanita sudah menikah).

Baca Juga: Kesulitan Membuat Password dan Passphrase di Coretax? Begini Solusinya!

Verifikasi Kontak

Masukkan alamat email dan nomor ponsel Anda. Klik tombol Verifikasi di sebelah kolom yang tersedia untuk melakukan konfirmasi. Nomor telepon dan alamat email yang dimasukkan akan menerima kode OTP dari sistem. Untuk menyelesaikan prosedur verifikasi, masukkan kode OTP. Jika kode OTP tidak diterima atau email atau nomor telepon yang dimasukkan salah, masukkan 000 sebagai pengganti kode OTP. Klik Verifikasi lalu masukkan informasi yang benar untuk mendapatkan kode OTP sekali lagi.

Rincian Alamat Lengkap

Masukkan alamat domisili secara lengkap, yaitu alamat tempat tinggal Anda saat ini. Klik tombol Salin dari Domisili jika alamat tersebut sama dengan alamat yang tertera di e-KTP. Isi kolom alamat sesuai dengan keadaan sebenarnya jika berbeda.

Terima Pernyataan dan Kirimkan Permohonan

Tandai kotak yang menunjukkan bahwa, sesuai dengan semua peraturan dan ketentuan yang berlaku, informasi yang diberikan akurat dan lengkap. Untuk menyelesaikan proses pendaftaran, klik Kirim Aplikasi.

Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam melakukan registrasi Coretax DJP karena NIK-nya tidak ada, tetap dapat menyelesaikan proses registrasi dan mendapatkan layanan perpajakan dengan mengikuti petunjuk sebelumnya. DJP masih terus berupaya untuk menyempurnakan sistem ini agar lebih baik lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan Wajib Pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu maupun badan usaha sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, masih banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memahami dan mengelola kewajiban perpajakannya dengan benar. Akibatnya, tidak sedikit yang berakhir dengan sanksi atau denda akibat keterlambatan pembayaran, kesalahan pelaporan, atau ketidaksesuaian dengan peraturan pajak yang berlaku. Untuk menghindari masalah tersebut, mengikuti pelatihan pajak menjadi salah satu solusi terbaik agar wajib pajak dapat memahami aturan dengan lebih baik dan menjalankan kewajibannya secara optimal.

Salah satu penyebab utama timbulnya sanksi dan denda pajak adalah kurangnya pemahaman terhadap regulasi pajak yang terus mengalami perubahan. Pemerintah secara berkala memperbarui kebijakan perpajakan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan negara. Tanpa pemahaman yang cukup, wajib pajak sering kali tidak menyadari adanya aturan baru atau perubahan yang berdampak pada cara mereka membayar dan melaporkan pajak. Dengan mengikuti pelatihan pajak secara rutin, baik individu maupun perusahaan dapat tetap mendapatkan informasi terbaru mengenai peraturan pajak dan menyesuaikan strategi pengelolaan keuangan mereka agar tetap patuh terhadap regulasi yang berlaku.

Kesalahan dalam pengisian dan pelaporan pajak juga menjadi faktor utama yang menyebabkan sanksi. Banyak wajib pajak yang merasa kesulitan dalam mengelola administrasi pajak karena kurangnya pemahaman tentang formulir yang harus diisi, perhitungan pajak yang benar, serta tenggat waktu yang harus dipatuhi. Melalui pelatihan pajak, peserta akan diberikan panduan yang lebih rinci tentang cara melakukan pencatatan pajak dengan benar, menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar perpajakan, serta memahami prosedur pengajuan pajak yang benar. Dengan demikian, risiko kesalahan administrasi dapat diminimalkan dan kemungkinan dikenakan denda akibat kesalahan pelaporan dapat dihindari.

Selain itu, keterlambatan dalam pembayaran pajak sering kali menjadi penyebab utama dikenakannya denda dan sanksi. Banyak wajib pajak yang tidak mengetahui dengan pasti kapan batas waktu pembayaran pajak atau mengalami kesulitan dalam mengatur arus kas sehingga pajak tidak dibayarkan tepat waktu. Dalam pelatihan pajak, peserta akan diajarkan bagaimana cara mengelola perencanaan pajak dengan baik, termasuk strategi dalam mengalokasikan dana agar pembayaran pajak dapat dilakukan tepat waktu tanpa mengganggu keuangan pribadi atau perusahaan. Dengan perencanaan yang matang, pembayaran pajak dapat dilakukan dengan lancar dan terhindar dari denda akibat keterlambatan.

Baca Juga: Cara Mengatasi Kendala Pembuatan Password dan Passphrase pada Coretax DJP

Pelatihan pajak juga bermanfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan tentang kewajiban perpajakan. Banyak perusahaan yang menghadapi masalah karena kurangnya pemahaman karyawan dalam mengurus pajak penghasilan, PPN, atau pajak lainnya yang berkaitan dengan operasional bisnis. Dengan memberikan pelatihan pajak kepada tim keuangan dan akuntansi, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh proses perpajakan dikelola dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga risiko terkena sanksi dapat diminimalkan.

Dengan mengikuti pelatihan pajak yang tepat, wajib pajak dapat memahami kewajiban perpajakannya secara menyeluruh dan menerapkan strategi yang benar dalam mengelola administrasi pajak. Pemahaman yang baik terhadap regulasi perpajakan tidak hanya membantu menghindari sanksi dan denda, tetapi juga dapat memberikan manfaat dalam perencanaan keuangan yang lebih efektif. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan pajak adalah langkah cerdas yang dapat membantu individu maupun perusahaan untuk tetap patuh pada aturan perpajakan dan menghindari risiko hukum yang dapat merugikan di masa depan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Coretax DJP adalah sistem perpajakan yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengelola berbagai administrasi perpajakan secara digital. Salah satu langkah penting dalam penggunaan sistem ini adalah pembuatan password dan passphrase yang berfungsi sebagai lapisan keamanan akses pengguna. Namun, banyak wajib pajak mengalami kendala saat membuat atau mengatur ulang password dan passphrase mereka. Berikut merupakan beberapa langkah serta solusi guna mengatasi masalah tersebut.

Mengatasi kendala pembuatan password dan passphrase pada Coretax DJP dapat dilakukan dengan mengikuti training pajak yang membahas teknis penggunaan sistem perpajakan digital. Melalui pelatihan ini, peserta akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang prosedur pembuatan, pengelolaan, serta pemulihan password dan passphrase, sehingga dapat menghindari kesalahan umum yang sering terjadi.

Salah satu kendala umum yang sering terjadi adalah gagal membuat password baru. Ini biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya aturan format password yang ditetapkan oleh sistem. Coretax DJP memiliki standar keamanan tertentu yang mengharuskan password mengandung kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Jika pengguna mencoba membuat password yang terlalu sederhana atau tidak sesuai dengan aturan tersebut, sistem akan menolak perubahan tersebut. Untuk menghindari masalah ini, pastikan password yang Anda buat memenuhi seluruh kriteria yang disyaratkan.

Selain itu, pengguna sering mengalami kesulitan saat membuat passphrase yang digunakan untuk mengakses file sertifikat elektronik. Berbeda dengan password biasa, passphrase biasanya lebih panjang dan harus bersifat unik. Salah satu masalah yang sering muncul adalah pengguna lupa dengan passphrase yang telah mereka buat sebelumnya. Jika hal ini terjadi, tidak ada cara untuk memulihkan passphrase yang hilang, dan pengguna harus mengajukan permohonan ulang untuk sertifikat elektronik kepada DJP. Oleh karena itu, penting untuk mencatat dan menyimpan passphrase di tempat yang aman namun tetap mudah diakses saat dibutuhkan.

Kesalahan teknis juga sering menjadi kendala dalam pembuatan password dan passphrase. Misalnya, terkadang pengguna mengalami error pada sistem Coretax DJP yang menyebabkan password baru tidak dapat disimpan atau passphrase yang dimasukkan dianggap tidak valid. Jika mengalami masalah ini, coba untuk menghapus cache dan cookies pada browser yang digunakan, atau gunakan browser lain yang kompatibel dengan sistem Coretax DJP seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox.

Baca Juga: Sumber Kebocoran Pajak yang Harus Anda Ketahui

Jika kendala masih berlanjut, solusi lain adalah mencoba mengatur ulang password melalui fitur “Lupa Password” yang tersedia di sistem Coretax DJP. Proses ini biasanya akan mengirimkan tautan pemulihan ke email yang terdaftar. Pastikan email yang digunakan masih aktif dan dapat menerima email dari DJP. Jika email tidak diterima dalam waktu yang lama, periksa folder spam atau coba ulangi proses pengaturan ulang password beberapa saat kemudian.

Selain itu, jika pengguna mengalami masalah dengan passphrase setelah memperbarui sertifikat elektronik, bisa jadi penyebabnya adalah ketidaksesuaian antara sertifikat lama dan baru. Dalam kasus ini, pastikan bahwa Anda menggunakan sertifikat yang benar sesuai dengan passphrase yang telah dibuat. Jika sertifikat yang digunakan sudah tidak valid, wajib pajak perlu mengajukan permohonan sertifikat baru ke DJP.

Jika semua langkah di atas tidak berhasil, cara terakhir adalah menghubungi Kantor Pajak atau Kring Pajak DJP di 1500200 untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Pastikan Anda memiliki data yang diperlukan seperti NPWP dan informasi akun agar petugas dapat membantu dengan lebih cepat.

Dengan memahami langkah-langkah di atas, pengguna dapat mengatasi kendala dalam pembuatan password dan passphrase pada Coretax DJP dengan lebih mudah. Pastikan untuk selalu mencatat informasi penting ini dengan baik agar tidak mengalami kendala di masa mendatang.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak dapat menjadi solusi bagi Anda yang ingin mempelajari kebijakan perpajakan di tengah masa peralihan kebijakan dan sistem pajak seperti ini. Karena brevet pajak akan memberikan Anda materi kebijakan perundang-undangan pajak. Pada tanggal 1 Januari 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi memperkenalkan Coretax, sebuah sistem administrasi perpajakan yang terkomputerisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018, sistem ini dibuat sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Dengan memberikan akses digital kepada wajib pajak untuk mengelola berbagai persyaratan administrasi perpajakan, Coretax bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan perpajakan.

Pelaporan SPT, pemeriksaan dan penagihan pajak, serta layanan registrasi wajib pajak semuanya tercakup dalam sistem ini. Meskipun Coretax akan mengambil alih sebagai sistem utama untuk proses perpajakan pada tahun 2025, sistem e-FIN akan tetap digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan pada tahun tersebut. Baru pada awal tahun 2026, untuk tahun pajak 2025, Coretax akan digunakan dalam pelaporan SPT Tahunan. Sementara wajib pajak badan memiliki waktu hingga 30 April 2025, wajib pajak orang pribadi (WP OP) masih memiliki waktu hingga 31 Maret 2025 untuk melaporkan SPT Tahunan.

Prosedur Pendaftaran dan Tantangan dalam Membuat Kata Sandi dan Frasa Sandi

Pengguna harus membuat akun di situs resmi Coretax DJP di coretaxdjp.pajak.go.id untuk menggunakan layanan Coretax. Mengisi formulir identitas, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), merupakan langkah awal untuk melakukan registrasi. Pengguna kemudian diminta untuk membuat kata sandi dan kata sandi baru untuk tanda tangan elektronik. Namun demikian, banyak orang yang mengalami kesulitan saat membuat kata sandi dan kata sandi ini. Masalah ini sering muncul dan menyulitkan pengguna untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Ada beberapa cara untuk mengatasi hal ini dan memastikan bahwa pembuatan akun Coretax berjalan tanpa hambatan.

Saran untuk Melewati Masalah Pembuatan Kata Sandi dan Frasa Sandi Coretax

Hindari Karakter Khusus yang Tidak Didukung

Penggunaan karakter khusus yang tidak memenuhi kriteria sistem adalah salah satu alasan paling sering mengapa upaya pembuatan kata sandi dan frasa sandi gagal. Karakter tertentu dilarang dalam kata sandi dan kata sandi Coretax, termasuk garis miring (/), tanda kutip (‘), dan tanda tambah (+). Sebagai alternatif, pengguna dapat menggunakan karakter yang didukung seperti simbol dolar ($) dan ampersand (&).

Baca Juga: Digitalisasi Pajak dan Perubahan Peran Konsultan Pajak: Apa yang Berbeda?

Pastikan Format Kata Sandi dan Frasa Sandi Sesuai

Setiap sistem memiliki panduan khusus untuk membuat frasa sandi dan kata sandi. Oleh karena itu, pengguna harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Coretax DGT dengan cermat. Untuk membuat kata sandi yang aman, sistem biasanya meminta kombinasi huruf besar dan kecil, angka, dan karakter khusus.

Gunakan Nomor Telepon atau Alamat Email yang Terdaftar

Sistem akan mengirimkan tautan verifikasi ke nomor telepon atau alamat email yang terdaftar ketika kata sandi diatur ulang atau frasa sandi dibuat. Pastikan nomor telepon atau alamat email yang Anda berikan masih beroperasi dan dapat dihubungi. Jika email atau SMS verifikasi tidak sampai, coba lagi nanti atau lihat di kotak spam.

Verifikasi Koneksi Internet Anda dan Coba Lagi

Gangguan internet terkadang dapat menjadi alasan mengapa kata sandi atau frasa sandi tidak dibuat. Coba verifikasi koneksi internet Anda dan coba lagi nanti jika Anda masih mengalami masalah.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara untuk membiayai berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebocoran pajak menjadi permasalahan serius yang dapat menghambat upaya pemerintah dalam mencapai target penerimaan negara. Kebocoran pajak terjadi ketika pendapatan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara berkurang akibat berbagai faktor, baik yang disengaja maupun tidak disengaja sehingga hal seperti juga perlu diatasi salah satunya dengan melakukan kursus pajak. Artikel ini akan membahas beberapa sumber utama kebocoran pajak yang perlu Anda ketahui.

Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Penggelapan pajak adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Praktik ini bisa berupa tidak melaporkan penghasilan, menyembunyikan aset, atau membuat laporan keuangan palsu. Penggelapan pajak sering terjadi di sektor informal atau bisnis yang sulit diawasi oleh otoritas pajak.

Contohnya adalah pelaku usaha yang tidak mencatat transaksi penjualan mereka atau melaporkan jumlah penghasilan yang lebih rendah dari yang sebenarnya untuk mengurangi beban pajak. Penggelapan pajak juga dapat dilakukan melalui rekening bank di luar negeri yang tidak dilaporkan kepada otoritas pajak.

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Berbeda dengan penggelapan pajak, penghindaran pajak adalah upaya meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Meskipun secara hukum tidak melanggar aturan, praktik ini merugikan negara karena mengurangi potensi penerimaan pajak.

Salah satu bentuk penghindaran pajak yang umum adalah penggunaan skema transfer pricing, di mana perusahaan multinasional memindahkan keuntungan mereka ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Selain itu, ada juga praktik mendirikan perusahaan di negara bebas pajak (tax haven) untuk menghindari pajak yang lebih tinggi di negara asal.

Manipulasi Laporan Keuangan

Beberapa perusahaan menggunakan berbagai trik akuntansi untuk memanipulasi laporan keuangan mereka agar terlihat memiliki penghasilan yang lebih rendah. Hal ini dilakukan dengan cara menunda pengakuan pendapatan, meningkatkan beban pajak buatan, atau membuat transaksi fiktif. Selain itu, perusahaan juga bisa menyalahgunakan insentif pajak dengan mengklaim potongan atau pengurangan pajak yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Jika tidak diawasi dengan ketat, praktik ini dapat menyebabkan kehilangan penerimaan pajak yang signifikan.

Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak

Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak juga menjadi salah satu penyebab kebocoran pajak. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan ini antara lain:

• Kurangnya sosialisasi pajak: Banyak wajib pajak yang tidak memahami kewajiban perpajakan mereka karena minimnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah.
• Sistem administrasi yang kompleks: Proses administrasi yang rumit dan memakan waktu membuat sebagian wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajibannya.
• Kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah: Jika masyarakat merasa bahwa dana pajak tidak dikelola dengan baik atau digunakan untuk korupsi, mereka cenderung enggan membayar pajak.

Baca Juga: Adaptasi Para Konsultan Pajak Pasca Implementasi Coretax Administration System

Upaya Mengatasi Kebocoran Pajak

Untuk mengurangi kebocoran pajak, pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:

Meningkatkan Pengawasan dan Transparansi

Otoritas pajak perlu meningkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangan wajib pajak dan memperketat aturan terkait pelaporan pajak. Penggunaan teknologi seperti big data dan artificial intelligence (AI) dapat membantu mendeteksi potensi penghindaran atau penggelapan pajak.

Meningkatkan Edukasi Pajak

Pemerintah perlu lebih aktif dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak kepada masyarakat, baik melalui kampanye digital, seminar, kursus pajak maupun edukasi di sekolah dan universitas.

Menindak Tegas Pelaku Pelanggaran Pajak

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penggelapan pajak, termasuk pejabat yang korup, dapat menjadi efek jera bagi pihak lain yang berniat melakukan pelanggaran serupa.

Kebocoran pajak adalah masalah serius yang dapat menghambat pembangunan negara. Sumber kebocoran pajak dapat berasal dari penggelapan pajak, penghindaran pajak, manipulasi laporan keuangan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta korupsi dalam administrasi perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk meningkatkan transparansi, memperbaiki sistem pajak, dan menegakkan hukum guna memastikan bahwa penerimaan pajak negara dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Kemampuan para pemangku kepentingan, termasuk konsultan pajak, untuk beradaptasi dengan undang-undang yang terus berkembang dan kemajuan teknologi disebut sebagai adaptasi dalam konteks pajak. Tidak ada jalan lain untuk menghindari digitalisasi karena hal tersebut kini menjadi sebuah keharusan, bukan lagi pilihan. Salah satu tahap penting dalam proses digitalisasi pajak di Indonesia adalah pengenalan Coretax Administration System (CTAS).

Tujuan dari CTAS adalah untuk membantu prosedur administrasi perpajakan wajib pajak menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Sehingga, ketika Anda ingin menjadi konsultan pajak, maka penting untuk mengetahui digitalisasi perpajakan seperti. Namun, tidak kalah penting untuk mengikuti pelatihan pajak. Sebab, pelatihan pajak bisa menjadi solusi untuk mempelajari berbagai kebijakan perundang-undangan pajak.

Konsultan pajak, yang secara historis merupakan titik kontak utama antara wajib pajak dan otoritas pajak dan menyiapkan laporan secara manual, sekarang menghadapi kesulitan tambahan sebagai akibat dari transisi ini. Salah satu pekerjaan yang paling bergengsi saat ini adalah konsultan pajak karena nilainya diakui tidak hanya dalam melindungi kepentingan wajib pajak, tetapi juga mengasumsikan lebih banyak jaminan dalam pengumpulan dana publik, yang membantu menjaga stabilitas sistem anggaran dan memungkinkan perencanaan pengeluaran publik yang masuk akal. Nasihat pajak yang ahli dan profesional memberikan kepercayaan diri kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menjaga hak-haknya selama proses perpajakan.

Dengan kata lain, hal ini memungkinkan Wajib Pajak untuk menggunakan haknya untuk menerapkan hukum pajak secara konsisten dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan ketidakberpihakan.

Perubahan Peran Konsultan Pajak

Konsultan pajak sangat penting dalam menangani tanggung jawab pajak pelanggan mereka sebelum CTAS diberlakukan, menangani segala sesuatu mulai dari persiapan laporan hingga pengajuan manual ke kantor pajak. Platform kerja sebagian besar konsultan pajak sangat berbeda dengan sistem CTAS, yang menawarkan alat otomatisasi dan pelaporan online langsung. Namun, karena fitur-fitur CTAS mengotomatiskan hingga 21 prosedur bisnis wajib pajak, fungsi konsultan pajak tidak berkurang, melainkan berubah (DJP, 2024).

Ketahanan Konsultan Pajak

Berikut ini adalah beberapa cara untuk menilai ketahanan konsultan pajak setelah penggunaan CTAS:

Kemampuan beradaptasi dengan teknologi, Menurut buku panduan singkat tentang Coretax v.1 (DJP, 2024), konsultan pajak harus mahir dalam teknologi baru yang digunakan dalam sistem ini. Agar karier mereka tetap relevan, mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi.

Baca Juga: Dari Edukasi Hingga Administrasi: Kenali Semua Layanan Pajak dalam Menu Coretax

Memahami Hukum Pajak “Konsultan pajak berperan sebagai pihak yang menjaga kepastian hukum dan membantu wajib pajak memahami peraturan yang dinamis,” menurut artikel “Tax Consulting as a Special Type of Social Activity” (Drjljaya & Muminovic, 2021). Kapasitas mereka untuk mengikuti perkembangan hukum pajak domestik dan asing adalah faktor lain yang menentukan seberapa tangguh mereka.

Keterampilan dalam Pendidikan dan Komunikasi

Saat ini, konsultan pajak berperan sebagai pengajar dan penyusun laporan untuk klien mereka. Dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh klien, mereka harus dapat menjelaskan bagaimana CTAS beroperasi dan pentingnya mematuhi peraturan baru.

Kesulitan yang Dihadapi Konsultan Pajak

Selain berbagai keuntungan yang ditawarkan CTAS, konsultan pajak juga harus menghadapi beberapa kesulitan berikut ini:

• Kompleksitas Sistem: Buku panduan Coretax v.1 (DJP, 2024) mencatat bahwa sistem ini memiliki sejumlah fitur yang membutuhkan pemahaman teknis yang menyeluruh. Konsultan pajak harus meluangkan waktu untuk memahami sistem ini sepenuhnya.
• Perubahan Paradigma Kerja: Sangat mungkin bahwa tugas-tugas berulang yang dapat dimekanisasi akan digantikan oleh otomatisasi. Akibatnya, perubahan paradigma di tempat kerja diperlukan untuk mengimbangi kemajuan teknologi yang pesat di masa depan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.