Posts in category: Artikel

Kursus Pajak – Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementrian Keuangan telah menetapkan kebijakan yang baru terkait PPN sebesar 12% yang diperuntukkan untuk barang mewah. Untuk mendukung implementasi aturan ini, pemerintah memberikan masa transisi selama tiga bulan untuk para pengusaha guna menyesuaikan sistem mereka. Langkah seperti ini diambil guna para pelaku usaha bisa mematuhi regulasi perpajakan baru tanpa mengganggu kelancaran operasional mereka.

Pentingnya kursus pajak saat ini semakin dirasakan, mengingat adanya perubahan tarif pajak yang terus berkembang. Kursus pajak memberikan pemahaman yang mendalam tentang peraturan terbaru, sehingga individu dan pelaku usaha dapat menyesuaikan kewajiban perpajakan mereka dengan tepat dan menghindari potensi masalah hukum di masa depan.

Dalam konferensi pers di Kantor DJP Jakarta pada hari Kamis 2 Januari, DJP Kementrian Keuangan, Suryo Utomo, menjelaskan bahwa pertemuan bahwa telah diadakan dengan beberapa pelaku usaha, terutama pada sektor ritel. Dalam diskusi tersebut, DJP serta pengusaha membahas langkah-langkah untuk penyesuaian yang perlu dilakukan pada sistem penghitungan pajak.

Suryo menyebutkan bahwa pemerintah telah memahami tantangan yang akan dihadapi dunia usaha untuk mengahadapi perubahan sistem perpajakan. Oleh karena itu, masa transisi tiga bulan seperti ini dianggap sebagai langkah strategis guna memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan baik dan benar di lapangan.

Sistem Pajak yang Perlu Disesuaikan

Suryo juga menambahkan bahwa dalam waktu tiga bulan ini akan di manfaatkan DJP untuk mengevaluasi kesiapan pada sistem internal mereka. Ia menekanka bahwa sistem perpajkaan di Indonesia harus berjalan seiring dengan adnaya kebijakan baru agar implementasi di lapangan dapat berlangsung tanpa adanya hambatan. Selain memberikan waktu kepada pengusaha, DJP juga akan memastikan kesiapan sistem teknologi mereka. Ini bertujuan untuk mengakomodasi penerapan kebijakan ini secara tepat waktu dan efisien.

Tanggapan dari dunia bisnis

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti menjelaskan, masa transisi selama tiga bulan bukanlah batasan waktu yang kaku. Ia mengungkapkan, proses penyesuaian bisa lebih cepat selesai jika pelaku usaha mampu segera beradaptasi dengan peraturan baru.

Dwi menjelaskan, masa transisi ini memberikan ruang bagi pelaku ekonomi untuk memperbarui sistem perpajakannya. Dalam kebijakan tersebut, DJP juga mengatur bahwa PPN atas barang mewah akan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual atau nilai impor. Faktur pajak akan menggunakan kode khusus yaitu kode invoice 04 untuk transaksi barang mewah.

Baca Juga: Jaminan Pemerintah untuk Konsumen yang Terlanjur Terkena Pungutan PPN 12 Persen

Responsi Dampak pada Penerimaan Negara

Meskipun aturan baru ini akan berpotensi meningkatkan penerimaan pajak, Dwi menekankan bahwa adanya perhitungan rinci dampaknya kepada pendapatan negara masih memerlukan kajian lebih lanjut. Pengenaan PPN 12 ini akan berlaku saja pada kategori barang tertentu, sehingga dampak ke penerimaan negara belum bisa diprediksi secara menyeluruh. Kebijakan ini, akan lebih berfokus pada keadilan dalam sistem perpajakan, dimana barang mewah dikenakan pajak lebih tinggi untuk menyeimbangkan struktur pada pendapatan negara.

Tahapan Penyesuaian dan Harapan Pemerintah

DJP berharap agar para pelaku usaha dapat memanfaatkan masa transisi ini dengan maksimal guna memperbarui sistem mereka. Penyesuain meliputi pembaruan perangkat lunak, pelatihan staf akuntansi, hingga pemahaman mendalam terkait aturan baru yang diberlakukan. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki komitmen untuk emmberikan dukungan teknis kepada pelaku usaha selama masa transisi. Dengan demikian ini, akann diharapkan tidak ada kendala yang signifikan sehingga menghambat adanya penerapan PPN 12% untuk barang mewah.

Kebijakan baru mengenai PPN sebesar 12% ini merupakan langkah pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan menciptakan pemerataan pendapatan negara. Dengan masa transisi yang cukup, diharapkan para pelaku ekonomi mampu menyesuaikan sistemnya tanpa hambatan besar. Sementara itu, DJP terus memastikan sistem internal siap mendukung kebijakan tersebut.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak  dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Coretax adalah langkah pertama yang penting bagi bisnis atau individu yang ingin mengelola kewajiban pajak mereka secara efisien dan efektif. Seiring perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan sistem Coretax DGT, sebuah platform canggih yang dibuat untuk membantu wajib pajak mengelola kewajiban perpajakan mereka.

Dengan Coretax DGT, sejumlah layanan perpajakan, termasuk pendaftaran akun dan konversi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kini dapat diakses secara online. Pada artikel ini, kami akan memberikan panduan lengkap tentang cara mendaftar Coretax serta cara login dan mengatur ulang kata sandi.

Panduan ini dimaksudkan untuk memudahkan Anda memahami prosedur pendaftaran sehingga Anda dapat memanfaatkan semua fitur Coretax DJP. Lihat petunjuk di bawah ini untuk mendaftar Coretax! Namun, jika Anda ingin menguasai kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia secara menyeluruh, maka bisa dengan mengikuti pelatihan pajak. Sebab, pelatihan pajak akan memberikan Anda materi-materi seputar kebijakan pajak.

Implementasi Coretax Dimulai 1 Januari 2025

Secara resmi, sistem Coretax DGT akan tersedia melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 1 Januari 2025. Seluruh layanan Coretax DGT sudah dapat dinikmati oleh seluruh wajib pajak pada periode akhir tahun ini. Tujuan dari sistem ini adalah untuk membuat kewajiban perpajakan menjadi lebih mudah diperoleh dan dikelola dengan lebih efektif.

Pada hari yang sama, wajib pajak harus memperbarui profil mereka selain menggunakan layanan ini. Tujuan dari peningkatan ini adalah untuk menjamin bahwa data wajib pajak tetap benar dan sesuai dengan aturan terbaru. Proses ini kini dapat dilakukan langsung melalui Coretax DJP bagi wajib pajak yang belum memiliki akun DJP Online atau yang belum mencocokkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dengan menggunakan sistem ini, Wajib Pajak dapat lebih cepat dan mudah dalam melakukan aktivasi NIK menjadi NPWP dan melakukan permintaan akses secara digital.

Petunjuk Pendaftaran Coretax DJP

Modul panduan ini berisi penjelasan rinci mengenai proses registrasi Coretax DJP. Prosedur di bawah ini dapat digunakan untuk melakukan registrasi dan mengakses sistem Coretax DJP:

Baca Juga: Tarif PPN yang Salah Sasaran: Upaya Pemerintah Mengembalikan Hak Konsumen

Cara Mendaftar untuk Coretax DGT

• Silakan kunjungi https://www.pajak.go.id/coretaxdjp untuk melihat situs web resmi Coretax DGT. Di sini, pilih menu Daftar.
• Pilih opsi Aktivasi Akun Wajib Pajak.
• Untuk mengatur ulang kata sandi Anda jika Anda tidak dapat mengingatnya, pilih opsi Lupa Kata Sandi.
• Langkah-langkah untuk Login ke Coretax DJP
• Buka https://www.pajak.go.id/coretaxdjp untuk mengakses halaman resmi Coretax DJP.
• Masukkan User ID Anda, biasanya dikenal sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).
• Masukkan kata sandi yang telah dibuat oleh DJP Online.
• Untuk memverifikasi keamanan, masukkan kode captcha yang muncul di layar.
• Tekan tombol “Login”.

Tata Cara Mengatur Ulang Kata Sandi

• Sistem akan secara otomatis memberitahukan kepada Anda untuk melakukan reset password setelah Anda login.
• Dengan menggunakan nomor ponsel atau surat elektronik (email), pilih tujuan konfirmasi.
• Jika Anda memiliki email, maka segera masukkan email Anda tersebut
• Masukkan nomor ponsel Anda jika Anda memilih ponsel.
• Masukkan kode captcha yang terus muncul.
• Untuk menyetujui, baca pernyataan.
• Klik tombol Kirim.

Setelah proses ini selesai, sistem akan memberikan konfirmasi untuk mengganti kata sandi melalui email atau SMS sesuai dengan permintaan Anda. Untuk menyelesaikan pengaturan ulang kata sandi, patuhi instruksi dalam konfirmasi. Panduan ini tujuannya adalah untuk mempermudah Wajib Pajak mengakses layanan eFaktur CTAS dengan lebih cepat dan aman.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia menerapkan perubahan tarif PPN, salah satunya adalah rencana kenaikan bertahap dari 10 persen menjadi 12 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara, namun juga memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama konsumen yang merasa terbebani dengan pungutan pajak lebih tinggi sebelum aturan resmi diterapkan secara menyeluruh.

Dalam konteks ini, pemerintah memberikan jaminan untuk melindungi konsumen yang mungkin sudah terlanjur dikenakan tarif PPN 12 persen sebelum waktu pelaksanaannya sesuai ketentuan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keadilan dalam implementasi kebijakan pajak, sekaligus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan oleh penerapan pajak yang belum sesuai aturan.

Konteks Penerapan PPN 12 Persen

Kenaikan tarif PPN 12 persen sejatinya dirancang sebagai bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kesetaraan, dan keberlanjutan sistem perpajakan. Namun, dalam proses transisinya, ada kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau penerapan yang belum sesuai oleh pelaku usaha. Beberapa pengusaha atau penyedia layanan mungkin telah memungut PPN dengan tarif lebih tinggi dari yang seharusnya, baik karena kelalaian, interpretasi yang salah, atau kekurangan informasi.

Konsumen yang merasa dirugikan dalam situasi ini berhak atas kompensasi atau pengembalian dana. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menyediakan mekanisme pelaporan dan penyelesaian agar konsumen dapat memperoleh hak mereka.

Mekanisme Pengembalian Dana untuk Konsumen

Jika konsumen terlanjur dikenakan PPN 12 persen sebelum waktu yang ditentukan, mereka dapat melaporkan kasus ini kepada otoritas terkait. Pelaporan dapat dilakukan dengan menunjukkan bukti transaksi yang mencakup rincian harga, pajak yang dipungut, dan tanggal transaksi. Bukti ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memverifikasi klaim konsumen.

Setelah laporan diterima dan diverifikasi, pemerintah akan bekerja sama dengan pelaku usaha untuk mengembalikan selisih pajak yang telah dipungut secara tidak sesuai. Dalam beberapa kasus, pengusaha yang melakukan kesalahan pungutan dapat diberikan sanksi administratif atau diwajibkan untuk mengoreksi sistem penghitungan pajaknya.

Baca Juga: Apa Keuntungan dalam Fasilitas Perpajakan untuk Proyek Pinjaman Luar Negeri?

Komitmen Pemerintah dalam Menjamin Keadilan Pajak

Jaminan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan kebijakan pajak menjadi faktor kunci dalam menciptakan kepatuhan yang lebih tinggi di kalangan pelaku usaha dan konsumen. Dengan adanya mekanisme pengaduan yang jelas, konsumen merasa lebih terlindungi, sementara pengusaha didorong untuk lebih berhati-hati dalam mematuhi aturan perpajakan.

Selain itu, pemerintah juga terus melakukan sosialisasi intensif mengenai perubahan tarif PPN kepada berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha memahami dengan baik ketentuan yang berlaku sehingga kesalahan penerapan dapat diminimalkan.

Jaminan pemerintah untuk konsumen yang terlanjur terkena pungutan PPN 12 persen merupakan langkah penting dalam memastikan keadilan dan transparansi dalam implementasi kebijakan pajak. Dengan adanya mekanisme pelaporan dan pengembalian dana, konsumen memiliki perlindungan yang memadai, sementara pelaku usaha didorong untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan.

Langkah ini juga memperkuat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih baik. Bagi konsumen yang merasa dirugikan, penting untuk segera melaporkan kasusnya agar hak mereka dapat terpenuhi, sekaligus menjadi bagian dari upaya kolektif untuk menciptakan keadilan dalam penerapan pajak di Indonesia.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak sangat tepat untuk diikuti oleh fresh graduate yang ingin bekerja karena menguasai berbagai skill saat ini sangatlah penting. Karena training pajak akan memberikan materi seputar perpajakan sekaligus sertifikasinya. Sebagai seseorang yang ingin terjun ke dunia kerja perpajakan, informasi seperti yang akan dibahas dalam ulasan ini tidak kalah pentingnya. Menerapkan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen terbukti sulit dilakukan oleh pemerintah.

Beberapa transaksi di daerah telah menerapkan tarif tersebut untuk barang dan jasa yang tidak diklasifikasikan sebagai barang mewah, meskipun faktanya pajak ini hanya berlaku untuk barang mewah. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memastikan bahwa PPN yang dipungut akan dikembalikan kepada konsumen untuk meluruskan kebingungan yang ada.

“Pemerintah memiliki komitmen untuk mengembalikan kelebihan pungutan pajak kepada konsumen,” Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memberikan pernyataan pada suatu konferensi pers yang diadakan pada tanggal 1 Februari di kantor pusat DJP di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa negara akan menjamin bahwa pengembalian pajak dilakukan sesuai dengan protokol yang tepat dan tidak melanggar hak-hak konsumen.

Penerapan yang Salah di Lapangan

Tarif PPN 12 persen telah diterapkan pada produk dan layanan tertentu yang tidak masuk dalam kategori mewah, seperti layanan internet Wi-Fi dan layanan iklan digital di platform e-commerce. Hal ini disebabkan karena pengumuman kebijakan yang baru selesai satu hari sebelum diberlakukan mengandung kontradiksi. DJP telah bertemu dengan para pelaku usaha untuk mengkaji masalah ini, lanjut Suryo. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa terdapat variasi dalam implementasi di lapangan. Menurut Hestu Yoga Saksama, Direktur Peraturan Perpajakan, para pelaku usaha dapat mengembalikan kelebihan pungutan kepada konsumen sebelum mengajukan kompensasi pajak kepada pemerintah.

Inisiatif Pemerintah untuk Menciptakan Program Pengembalian Dana

Yon Arsal, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, menekankan bahwa pemerintah sedang menciptakan sistem pengembalian dana yang sukses. Untuk segera mengembalikan pungutan tambahan kepada pihak-pihak yang berhak, ia berharap solusi dapat diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Yon juga berharap skenario pemungutan PPN 12 persen di luar produk mewah tidak terjadi dalam jumlah besar sehingga prosedur pengembalian dana dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat.

Baca Juga: Tarif Baru untuk PPN atas Barang Mewah, Bagaimana Penerapan PMK 131/2024?

Inkonsistensi Kebijakan Timbulkan Kebingungan

Ketidakpastian kebijakan yang berubah-ubah tidak bisa dilepaskan dari penyalahgunaan tarif PPN 12 persen di lapangan. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah pertama kali menetapkan kenaikan tarif untuk semua barang dan jasa yang menjadi objek PPN. Namun, pemerintah menetapkan bahwa kenaikan tersebut hanya berlaku untuk barang mewah setelah menerima keluhan. Sebelum ditetapkan pada 31 Desember 2024, sehari sebelum kebijakan tersebut berlaku, keputusan ini mengalami beberapa kali revisi.

Masalah Pengembalian PPN untuk Konsumen Akhir

Raden lebih lanjut menekankan betapa sulitnya bagi konsumen akhir untuk mendapatkan pengembalian pajak. Transaksi konsumen sering kali bersifat final, sehingga sulit bagi mereka untuk meminta pengembalian dana, terutama jika barang yang dibeli sudah habis terpakai. Menurutnya, konsumen mungkin ragu untuk meminta pengembalian dana jika jumlahnya sedikit karena prosedur restitusi pajak yang ada saat ini cenderung rumit secara administratif. Kompensasi pajak dapat menjadi pilihan yang lebih praktis bagi pemilik bisnis, meskipun faktanya prosedur ini juga tidak mudah.

Tindakan Selanjutnya untuk Mengembalikan Kepercayaan Publik

Pemerintah harus segera menyelesaikan proses pengembalian dana dan memberikan instruksi yang jelas kepada perusahaan dan pelanggan untuk membangun kembali kepercayaan publik. Untuk menghindari kesalahan yang sama terjadi lagi, pemerintah juga harus meningkatkan standar sosialisasi kebijakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang baru telah dirilis oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. Meskipun program ini menyerukan untuk menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12%, hanya barang mewah yang akan dikenakan kenaikan ini. Kekhawatiran masyarakat bahwa kenaikan tarif ini akan berdampak pada semua barang dan jasa kena pajak (BKP dan JKP) telah diredakan dengan hal ini.

Sebagai seseorang yang ingin terjun langsung dalam dunia perpajakan pastinya, mengetahui kebijakan pajak yang benar berlaku saat ini sangatlah penting. Namun, tidak kalah penting bagi Anda untuk menguasai bagaimana kebijakan tersebut diberlakukan dan bagaimana perhitungannya. Inilah tujuan utama mengapa Anda harus mengikuti kursus pajak. Sebab, kursus pajak bisa membantu Anda menguasai berbagai kebijakan pajak tersebut.

Latar Belakang Kebijakan

Setelah diumumkan sebagai bagian dari reformasi perpajakan di bawah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kenaikan PPN menjadi topik hangat. Pada awalnya, diperkirakan bahwa semua transaksi kena pajak yang melibatkan barang dan jasa akan dikenakan tarif baru sebesar 12%. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang baru telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024.

Meskipun program ini menyerukan untuk menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12%, hanya barang mewah yang akan dikenakan kenaikan ini. Kekhawatiran masyarakat bahwa kenaikan tarif ini akan berdampak pada semua barang dan jasa kena pajak (BKP dan JKP) telah diredakan dengan hal ini.

Hal-Hal Spesifik dari Implementasi

Sejumlah elemen krusial diuraikan dalam PMK No. 131/2024 sehubungan dengan penerapan kenaikan PPN ini:

• Metode Perhitungan: Harga jual atau nilai impor barang mewah dikalikan dengan tarif PPN 12% untuk menentukan PPN atas barang tersebut.
• Masa Transisi: Sebelum penerapan penuh tarif baru pada bulan Februari 2025, dasar pengenaan pajak untuk produk mewah ditentukan sebesar 11/12 dari harga jual pada bulan Januari 2025.
• Pengusaha Kena Pajak (PKP): Individu yang dikenai pajak dan menjual produk kelas atas harus mengumpulkan, menghitung, dan mengirimkan PPN dengan tarif yang diperbarui.

Baca Juga: Role Access dalam Coretax: Mengintegrasikan Teknologi untuk Layanan Pajak yang Lebih Baik

Alasan untuk Menekankan Produk Mewah

Gagasan pemerataan pajak adalah dasar dari kenaikan PPN yang semata-mata diterapkan pada produk mewah. Kelompok berpenghasilan tinggi biasanya mengonsumsi barang-barang ini karena mereka memiliki daya beli yang lebih besar. Oleh karena itu, tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan kontribusi pajak kelompok berpenghasilan tinggi tanpa membebani masyarakat umum. Rencana pemerintah untuk mempertahankan daya beli juga tercermin di dalamnya. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan pajak tidak memperburuk situasi keuangan masyarakat kelas menengah dan kelas bawah karena inflasi adalah masalah.

Pedoman Khusus untuk Produk dan Layanan Penting

Tarif PPN 11% masih berlaku untuk layanan kesehatan, pendidikan, bahan pokok, dan layanan vital lainnya. Pemerintah secara tegas menjanjikan bahwa kenaikan ini tidak akan berdampak pada komoditas yang digunakan oleh masyarakat umum.

Sosialisasi dan Komunikasi Kebijakan

• Untuk menjamin bahwa kebijakan ini dipahami dengan baik, pemerintah telah menerapkan sejumlah inisiatif sosialisasi melalui Kementerian Keuangan. Di antara elemen-elemen penting dari sosialisasi ini adalah:
• Penekanan pada Penerapan Terbatas: Hanya produk mewah yang dikenakan tarif 12%; tidak semua barang dan jasa kena pajak.
• Memberikan nasihat kepada para pengusaha kena pajak:
• Pengusaha harus menerima panduan dan pelatihan untuk membantu mereka memahami peraturan dan prosedur pelaporan yang tepat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Fasilitas perpajakan untuk proyek pinjaman luar negeri merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan mendorong investasi strategis, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan sektor penting lainnya. Pinjaman luar negeri sering digunakan untuk mendanai proyek-proyek besar yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Dalam hal ini, pemberian fasilitas perpajakan menjadi faktor krusial yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan proyek, meningkatkan daya tarik investor, dan meringankan beban finansial para pelaku usaha. Pelatihan pajak penting untuk memahami secara mendalam keuntungan perpajakan dalam proyek luar negeri, sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan insentif dengan optimal dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Salah satu keuntungan utama dari fasilitas perpajakan adalah pengurangan beban pajak yang harus ditanggung oleh penerima pinjaman. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), atau pajak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan proyek sering kali menjadi komponen besar dalam anggaran. Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan pajak tertentu untuk mendukung kelangsungan proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri. Dengan demikian, dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak dapat dialokasikan lebih efektif untuk kebutuhan proyek, seperti pengadaan material, pembayaran tenaga kerja, atau pengembangan teknologi.

Keuntungan lain adalah peningkatan efisiensi administrasi. Dalam konteks proyek yang melibatkan pinjaman luar negeri, proses administrasi perpajakan dapat menjadi rumit karena melibatkan regulasi domestik dan internasional. Fasilitas perpajakan sering kali disertai dengan kebijakan yang menyederhanakan prosedur administratif, seperti mekanisme pengajuan pengurangan pajak yang lebih ringkas atau penerapan tarif pajak khusus untuk transaksi tertentu. Langkah ini membantu mengurangi hambatan birokrasi, sehingga para pelaku proyek dapat fokus pada implementasi proyek tanpa terganggu oleh kerumitan regulasi perpajakan.

Fasilitas perpajakan juga berperan dalam meningkatkan daya tarik investasi. Proyek yang didukung oleh pinjaman luar negeri biasanya membutuhkan komitmen dari investor asing. Insentif perpajakan menjadi salah satu cara untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan beban pajak yang lebih ringan, risiko finansial bagi investor berkurang, sehingga mereka lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis. Hal ini tidak hanya menguntungkan proyek itu sendiri, tetapi juga membantu meningkatkan aliran modal asing ke dalam negeri.

Baca Juga: Fasilitas Perpajakan untuk Proyek Pinjaman Luar Negeri: Apa Saja Keuntungannya?

Selain itu, kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Dalam beberapa kasus, proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri memerlukan waktu bertahun-tahun untuk selesai dan mulai menghasilkan keuntungan. Beban pajak yang terlalu besar di awal proyek dapat menghambat progres dan mengancam keberlanjutan finansial. Fasilitas perpajakan membantu mengurangi tekanan tersebut, memungkinkan proyek berjalan lebih lancar hingga tahap operasional.

Bagi pemerintah, pemberian fasilitas perpajakan bukan hanya sekadar bentuk pengorbanan penerimaan negara, tetapi juga investasi strategis. Proyek-proyek besar yang didukung oleh pinjaman luar negeri biasanya memiliki dampak ekonomi yang luas, seperti peningkatan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan sektor pendukung. Dalam jangka panjang, manfaat yang dihasilkan oleh proyek-proyek ini sering kali jauh melebihi nilai fasilitas perpajakan yang diberikan.

Kesimpulannya, fasilitas perpajakan untuk proyek pinjaman luar negeri membawa sejumlah keuntungan signifikan, baik bagi pelaku proyek, investor, maupun pemerintah. Dengan mengurangi beban pajak, menyederhanakan administrasi, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, kebijakan ini mendukung kelancaran pelaksanaan proyek sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemberian fasilitas perpajakan yang tepat sasaran dan terencana dengan baik menjadi langkah penting dalam memaksimalkan manfaat dari proyek-proyek strategis yang didanai oleh pinjaman luar negeri.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Dalam dunia ekonomi global, banyak negara memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk mendanai berbagai proyek pembangunan, baik di sektor infrastruktur, energi, maupun industri lainnya. Pinjaman luar negeri sering kali memberikan keuntungan berupa suntikan dana besar dengan bunga kompetitif. Namun, untuk memaksimalkan manfaat dari pinjaman ini, negara-negara biasanya menawarkan fasilitas perpajakan khusus.

Di Indonesia, misalnya, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan fiskal untuk mendukung proyek-proyek yang didanai oleh pinjaman luar negeri. Berikut adalah penjelasan mengenai fasilitas perpajakan ini dan keuntungannya. Training pajak memberikan pemahaman mendalam tentang regulasi perpajakan, termasuk fasilitas dan kewajiban yang relevan untuk mendukung pengelolaan proyek pinjaman luar negeri secara efisien dan sesuai aturan.

Jenis Fasilitas Perpajakan untuk Proyek Pinjaman Luar Negeri

• Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Proyek yang didanai oleh pinjaman luar negeri sering kali mendapatkan fasilitas pembebasan PPN atas barang dan jasa tertentu. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban biaya proyek sehingga alokasi anggaran lebih efektif. Barang seperti mesin atau bahan baku yang diimpor untuk keperluan proyek sering kali dibebaskan dari PPN.
• Pengecualian Pajak Penghasilan (PPh) Dalam konteks ini, penghasilan yang diterima oleh pihak pemberi pinjaman luar negeri atau kontraktor luar negeri bisa dikecualikan dari kewajiban membayar PPh. Kebijakan ini biasanya diatur dalam perjanjian kerja sama internasional atau di bawah peraturan pemerintah terkait.
• Fasilitas Pajak Bea Masuk Barang-barang impor yang digunakan untuk proyek pembangunan sering kali mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk. Ini mencakup alat berat, komponen konstruksi, atau teknologi canggih yang tidak tersedia di dalam negeri.
• Tax Holiday Untuk proyek dengan skala besar atau yang dianggap strategis bagi pembangunan nasional, pemerintah dapat memberikan “tax holiday,” yaitu pembebasan pajak selama jangka waktu tertentu. Kebijakan ini dirancang untuk menarik investor asing agar lebih berminat membiayai proyek di Indonesia.

Keuntungan Fasilitas Perpajakan

• Menekan Biaya Proyek Dengan adanya pembebasan PPN, bea masuk, atau keringanan PPh, biaya total proyek dapat ditekan secara signifikan. Hal ini memungkinkan pemerintah atau badan pelaksana proyek untuk mengalokasikan dana lebih banyak ke aspek lain yang lebih strategis.
• Meningkatkan Daya Saing Proyek Fasilitas perpajakan membantu menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif. Pihak investor atau kreditur internasional cenderung lebih tertarik berpartisipasi dalam proyek yang memiliki keuntungan fiskal, karena ini meningkatkan tingkat pengembalian investasi mereka.

Baca Juga: Mengenal CFC Rules dalam Kebijakan Anti Penghindaran Pajak?

• Mendorong Transfer Teknologi Keringanan pajak atas barang impor, seperti mesin atau perangkat teknologi tinggi, memungkinkan negara penerima pinjaman untuk mendapatkan akses ke teknologi mutakhir. Ini tidak hanya mempercepat penyelesaian proyek tetapi juga membuka peluang transfer teknologi ke tenaga kerja lokal.
• Mempercepat Proyek Strategis Proyek yang didukung oleh fasilitas perpajakan sering kali diselesaikan lebih cepat karena beban administrasi dan biaya pajak berkurang. Dengan demikian, manfaat proyek dapat dirasakan oleh masyarakat dalam waktu yang lebih singkat.

Tantangan dalam Implementasi

Meskipun menawarkan banyak keuntungan, penerapan fasilitas perpajakan untuk proyek pinjaman luar negeri sering kali menghadapi tantangan, seperti potensi penyalahgunaan fasilitas, kompleksitas administrasi, dan risiko kehilangan potensi penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas ini hanya diberikan kepada proyek yang benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional.

Fasilitas perpajakan untuk proyek pinjaman luar negeri adalah salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan. Dengan menekan biaya, menarik investasi, dan mendorong transfer teknologi, kebijakan ini memberikan keuntungan besar bagi negara penerima pinjaman. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang transparan dan pengawasan yang ketat. Dengan pengelolaan yang baik, fasilitas perpajakan ini dapat menjadi katalisator penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan sistem administrasi baru bernama Coretax sebagai bagian dari inovasi berkelanjutan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Role Access, yang memungkinkan wajib pajak untuk menunjuk orang tertentu sebagai administrator, perwakilan, atau kuasa untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, adalah salah satu fitur unggulan Coretax.

DJP bermaksud untuk meningkatkan keamanan akses dan membuat manajemen pajak lebih mudah bagi wajib pajak dengan fungsi ini. Informasi seperti ini akan sangat penting diketahui jika Anda ingin menguasai ilmu perpajakan. Akan lebih mudah jika Anda mengikuti brevet pajak, sebab brevet pajak tersebut akan memberikan Anda begitu banyak materi seputar kebijakan pajak yang bisa dikuasai.

Mengenai Fitur Role Access

Melalui peran yang dapat ditentukan, Role Access adalah alat yang membantu wajib pajak untuk mengelola hak dan kewajiban perpajakan mereka. Individu yang ditunjuk, baik sebagai manajer, perwakilan, atau kuasa, akan memiliki akses ke akun Coretax dari wajib pajak yang bersangkutan dengan gagasan penyamaran. Orang yang ditunjuk akan memiliki wewenang untuk bertindak atas nama wajib pajak tertentu, sesuai dengan simulasi yang diperkenalkan oleh DJP.

Selain itu, fitur ini menawarkan antarmuka pengguna yang intuitif. Setelah memiliki akses, pengguna dapat menggunakan daftar dropdown di aplikasi Coretax untuk memilih nama wajib pajak yang diwakilinya. Untuk menjaga transparansi penggunaan, sistem ini juga memberi tahu pengguna tentang tanggung jawab mereka saat menangani akun tertentu.

DJP menyatakan bahwa tujuan Role Access adalah untuk meningkatkan keamanan akses. Akun wajib pajak hanya dapat dikelola oleh petugas yang berwenang yang telah ditunjuk sebagai administrator, wakil, atau kuasa. Hal ini untuk menjamin bahwa data wajib pajak tidak terganggu oleh akses yang tidak sah.

Peran dalam Akses Peran dan Tugasnya

Setiap dokumen pajak dalam sistem Coretax memiliki tujuan yang berbeda untuk menjamin keabsahan dan efisiensi prosedur. Dua tanggung jawab utama dari posisi ini adalah Drafter (yang menyusun dokumen) dan Signer (yang menandatangani dokumen). Bergantung pada jenis dokumen dan kewajiban pajak yang ditangani, setiap fungsi memiliki tugas yang berbeda. Daftar lengkap posisi di Portal Role CTAS tersedia di bawah ini.

Baca Juga: Menyiasati Celah Penghindaran Pajak Multinasional dengan CFC Rules

Tindakan Persiapan DJP untuk Menerapkan Coretax

Sebelum Coretax diperkenalkan secara resmi pada akhir tahun ini, DJP telah memulai persiapan. Pengenalan simulator Coretax untuk mengedukasi wajib pajak adalah salah satu langkah tersebut. Wajib pajak dapat melakukan registrasi dengan menggunakan akun DJP Online jika ingin menggunakan simulator ini. Dalam waktu tiga hari kerja setelah proses registrasi selesai, nasabah akan mendapatkan link akses, login, dan password untuk menggunakan simulator ini.

DJP menjamin bahwa versi final aplikasi Coretax akan tersedia dalam bahasa Inggris dan Indonesia, meskipun saat ini simulator hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh Wajib Pajak Indonesia dapat menggunakan aplikasi ini dengan mudah.

Manfaat dan Keunggulan Coretax bagi Wajib Pajak

Selain fitur Role Access, Coretax juga menyediakan sejumlah fitur lain yang memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat menyelesaikan berbagai tugas terkait pajak dalam satu platform dengan menggunakan sistem yang terintegrasi. Para perancang aplikasi ini juga sangat mengutamakan keamanan data, sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir akan kebocoran informasi. Selain itu, bagi wajib pajak badan usaha dan perorangan yang memiliki penasihat hukum, opsi ini menawarkan fleksibilitas. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan, mereka dapat menunjuk administrator atau perwakilan yang bertanggung jawab atas pelaporan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Penghindaran pajak merupakan masalah yang signifikan bagi otoritas pajak di seluruh dunia. Mereka melakukan berbagai tindakan, terutama perusahaan multinasional, untuk mengeksploitasi celah hukum untuk mengurangi pembayaran pajak mereka. Memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah adalah salah satu strategi yang sering digunakan perusahaan multinasional untuk menghindari pajak.

Banyak negara memberlakukan undang-undang Controlled Foreign Corporation (CFC) sebagai upaya untuk menangkal taktik penghindaran pajak ini. Pelatihan pajak dapat menjadi salah satu upaya untuk memahami kebijakan-kebijakan pajak seperti ini. Karena dalam pelatihan pajak tersebut Anda akan diberikan berbagai materi terkait dengan peraturan perundang-undangan pajak.

Dalam artikel ini, mari kita cari tahu apa itu Peraturan CFC!

Gambaran Umum CFC Rules

Tujuan dari peraturan CFC adalah untuk mengatur bisnis asing sebagai bagian dari strategi penghindaran pajak. Meskipun secara fisik dihasilkan di negara lain dan belum dikirim kembali ke negara asal pengendali, keuntungan atau pendapatan pasif, seperti bunga, dividen, dan royalti, yang diperoleh perusahaan asing di bawah kendali pembayar pajak dalam negeri pada umumnya akan dianggap sebagai pendapatan kena pajak di negara asal pengendali berdasarkan peraturan CFC. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah perusahaan multinasional menghindari pajak dengan mendirikan anak perusahaan atau entitas lain di negara-negara yang menawarkan suaka pajak. Peraturan CFC diberlakukan di Indonesia untuk meningkatkan upaya penegakan pajak.

Menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), wajib pajak dalam negeri harus memiliki penyertaan modal paling sedikit 50% dari jumlah saham yang disetor, atau memiliki penyertaan modal paling sedikit 50% dari jumlah saham yang disetor bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 107 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 kini mengatur lebih lanjut ketentuan teknik CFC Rules. Peraturan CFC terdaftar sebagai salah satu dari delapan Specific Anti-Avoidance Rules (SAAR), atau Instrumen Penghindaran Pajak Khusus, dalam Bab VII PP Nomor 55 Tahun 2022.

Baca Juga: PPN QRIS 12%: Bagaimana Kebijakan Ini Mempengaruhi UMKM dan Konsumen?

Tujuan Peraturan CFC

• Menghentikan Pengalihan Laba dan Erosi Basis Pajak: Mencegah perusahaan memindahkan keuntungan mereka ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk menghindari pajak adalah salah satu tujuan utama peraturan CFC. Peraturan ini mengizinkan penarikan pendapatan bebas pajak atau pajak rendah dari anak perusahaan asing ke negara asal, di mana pendapatan tersebut akan tunduk pada undang-undang yang relevan. Dengan menjaga basis pajak, pemerintah juga dapat menjaga stabilitas pengumpulan pajak dan melindunginya dari penghindaran pajak, yang tidak dapat dihindari untuk mendanai layanan publik dan inisiatif pembangunan.
• Meningkatkan Perlakuan yang Berkeadilan : Semua wajib pajak, baik dalam maupun luar negeri, dapat dikenakan pajak yang sesuai atas penghasilan yang mereka peroleh berdasarkan peraturan CFC.

Kesulitan dalam Menerapkan Peraturan

CFC Pasti akan ada kesulitan dengan kebijakan apa pun. Pemahaman hukum yang komprehensif dan koordinasi yang efektif dengan banyak negara lain diperlukan untuk penerapan peraturan CFC. Bagi otoritas pajak di negara-negara berkembang yang mungkin kekurangan sumber daya yang memadai, hal ini sering kali menjadi tantangan.

Selain itu, sering kali sulit untuk menentukan keuntungan sebenarnya yang dihasilkan oleh CFC karena meluasnya penggunaan teknik harga transfer yang agresif. Perusahaan multinasional juga dapat mempertahankan perencanaan pajak aktif mereka karena adanya perbedaan tarif pajak antar negara. Perusahaan masih dapat mengambil manfaat dari variasi undang-undang pajak antar negara, bahkan ketika peraturan CFC berhasil menurunkan penghindaran pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak  dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Penghindaran pajak menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara di era globalisasi. Perusahaan multinasional sering memanfaatkan perbedaan rezim pajak antar negara untuk meminimalkan kewajiban pajaknya, misalnya dengan memindahkan keuntungan ke yurisdiksi pajak rendah atau bebas pajak. Untuk mengatasi praktik ini, banyak negara menerapkan aturan anti-penghindaran pajak, salah satunya adalah Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules.

Apa itu CFC Rules?

CFC Rules adalah seperangkat kebijakan yang dirancang untuk mencegah perusahaan domestik mengalihkan laba ke entitas asing yang mereka kendalikan di negara-negara dengan tarif pajak rendah. Intinya, aturan ini memastikan bahwa laba entitas asing tersebut dikenakan pajak di negara asal perusahaan induk, meskipun laba tersebut belum direpatriasi.

Entitas asing yang dianggap sebagai CFC biasanya memenuhi dua kriteria utama:

• Kepemilikan: Sebagian besar saham atau hak suara dikuasai oleh penduduk atau perusahaan domestik.
• Penghasilan Pasif: Sebagian besar pendapatannya berasal dari penghasilan pasif, seperti bunga, royalti, dividen, atau pendapatan dari kekayaan intelektual.

Mengapa CFC Rules Penting?

CFC Rules bertujuan untuk mengatasi penghindaran pajak melalui strukturisasi yang memungkinkan perusahaan menghindari pengenaan pajak di negara asalnya. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan bisnis.

Dengan adanya CFC Rules, perusahaan multinasional tidak dapat lagi memanfaatkan perbedaan tarif pajak dengan mudah. Mereka harus melaporkan laba dari entitas asing yang dikendalikan sebagai bagian dari penghasilan kena pajak di negara asal, sehingga meningkatkan transparansi dan keadilan sistem perpajakan.

Cara Kerja CFC Rules

CFC Rules biasanya diterapkan melalui langkah-langkah berikut:

• Identifikasi Entitas CFC: Pemerintah mengidentifikasi entitas asing yang memenuhi kriteria CFC.
• Penentuan Penghasilan yang Dikenakan Pajak: Penghasilan tertentu dari entitas CFC, terutama penghasilan pasif, dianggap sebagai penghasilan perusahaan induk dan dikenakan pajak di negara asalnya.
• Pengecualian: Beberapa CFC Rules memberikan pengecualian, misalnya jika entitas asing beroperasi di negara dengan tarif pajak yang setara atau lebih tinggi daripada negara asal.

Baca Juga: Mengupas Tuntas Brevet Pajak: Dari Pelatihan Hingga Implementasi

CFC Rules di Indonesia

Indonesia mengadopsi CFC Rules sebagai bagian dari kebijakan anti-penghindaran pajak. Peraturan ini diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam konteks Indonesia, CFC Rules berlaku untuk laba setelah pajak dari entitas asing yang belum didistribusikan kepada pemegang saham domestik hingga batas waktu tertentu.

CFC Rules di Indonesia memiliki fokus utama pada penghasilan pasif untuk mencegah praktik profit shifting ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah. Peraturan ini memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sekaligus mendukung integritas sistem perpajakan nasional.

Tantangan dan Kritik

Meskipun efektif, penerapan CFC Rules tidak lepas dari tantangan. Salah satu kendala utama adalah kompleksitas dalam pelaksanaannya. Perusahaan multinasional sering kali memiliki struktur bisnis yang rumit, sehingga sulit untuk menentukan entitas yang memenuhi kriteria CFC. Selain itu, beberapa pihak mengkritik aturan ini karena dapat menimbulkan risiko pajak berganda jika tidak diimbangi dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

CFC Rules merupakan instrumen penting dalam kebijakan anti-penghindaran pajak, terutama di tengah meningkatnya globalisasi ekonomi. Dengan mengatur penghasilan entitas asing yang dikendalikan, CFC Rules membantu negara mempertahankan basis pajaknya dan memastikan persaingan bisnis yang adil. Namun, untuk efektivitasnya, aturan ini harus diimplementasikan secara hati-hati dengan mempertimbangkan konteks domestik dan internasional.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.