Posts in category: Artikel

Training pajak adalah kunci untuk memahami kewajiban dan hak dalam perpajakan, termasuk bagi suami istri yang memilih NPWP terpisah. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, suami istri memiliki pilihan untuk menggabungkan atau memisahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Keputusan ini akan berdampak pada perhitungan pajak penghasilan (PPh), jumlah pajak yang harus dibayar, serta strategi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan. Memilih NPWP terpisah membutuhkan pemahaman yang baik agar pasangan dapat mengelola pajaknya dengan lebih efisien dan tetap mematuhi aturan yang berlaku.

Ketika suami istri memilih NPWP terpisah, masing-masing memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak penghasilannya sendiri. Salah satu keuntungan dari sistem ini adalah perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dilakukan secara mandiri. Dalam kasus ini, setiap pasangan mendapatkan PTKP masing-masing, sehingga dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Hal ini sangat menguntungkan bagi pasangan di mana salah satu memiliki penghasilan lebih rendah, karena tarif pajak yang dikenakan bisa lebih kecil dibandingkan jika penghasilan mereka digabungkan. Selain itu, pemisahan NPWP juga membuat pencatatan keuangan lebih jelas, terutama jika kedua pasangan memiliki penghasilan dari sumber yang berbeda, seperti pekerjaan dan bisnis.

Namun, memilih NPWP terpisah juga memiliki beberapa konsekuensi yang harus diperhitungkan. Salah satunya adalah adanya beberapa potongan pajak atau insentif tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan oleh salah satu pasangan. Jika pasangan tidak memahami aturan ini dengan baik, bisa saja mereka kehilangan kesempatan untuk mengoptimalkan pajak yang dibayarkan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami aspek teknis perpajakan agar tidak mengalami kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Training pajak dapat membantu pasangan memahami berbagai ketentuan ini serta memberikan wawasan tentang strategi perhitungan pajak yang lebih efisien.

Strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan bagi pasangan dengan NPWP terpisah adalah dengan mengalokasikan penghasilan secara cermat. Jika salah satu pasangan memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan pasangannya, maka pembagian pajak harus dirancang sedemikian rupa agar tidak masuk ke dalam lapisan tarif pajak yang lebih tinggi. Selain itu, jika salah satu pasangan memiliki penghasilan dari usaha, mereka dapat memanfaatkan skema pajak khusus, seperti Pajak UMKM atau pajak final untuk profesi tertentu. Dengan cara ini, pajak yang harus dibayar bisa lebih rendah dibandingkan menggunakan skema pajak penghasilan biasa.

Baca Juga: Penyebab Turunnya Penerimaan Pajak Februari 2025

Selain strategi penghasilan, pasangan dengan NPWP terpisah juga harus memastikan bahwa mereka melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar dan tepat waktu. Kesalahan dalam pengisian atau keterlambatan dalam pelaporan dapat mengakibatkan denda dan pemeriksaan pajak yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami cara pengisian SPT yang benar serta mengetahui potongan pajak yang dapat mereka manfaatkan untuk mengurangi kewajiban pajak.

Agar strategi perpajakan ini berjalan dengan baik, pasangan yang memilih NPWP terpisah sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak atau mengikuti training pajak secara berkala. Dengan mengikuti training pajak, pasangan dapat memperoleh informasi terbaru mengenai kebijakan perpajakan serta memahami teknik perhitungan pajak yang lebih efektif. Dengan pemahaman yang baik tentang aturan pajak, suami istri dapat mengelola pajaknya secara lebih efisien, mengurangi beban pajak yang tidak perlu, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Perencanaan pajak yang matang tidak hanya membantu dalam penghematan pajak, tetapi juga memberikan kestabilan finansial bagi keluarga dalam jangka panjang.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak yang biasanya diikuti oleh calon konsultan pajak akan memberikan Anda begitu banyak materi seputar kebijakan perpajakan. Namun, tidak kalah penting juga untuk mengikuti berbagai berita perpajakan seperti ulasan berikut ini. Menurut data yang dipresentasikan oleh Kementerian Keuangan pada konferensi pers APBN Kita pada 13 Maret 2025, realisasi penerimaan pajak hingga Februari 2025 adalah Rp187,8 triliun, atau 8,6% dari target penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak pada Februari 2024 yang sebesar Rp269,02 triliun, jumlah tersebut menunjukkan penurunan sebesar 30,19% secara year-on-year (yoy).

Pemerintah menekankan bahwa, meskipun terjadi penurunan yang cukup besar, pola ini konsisten dengan kecenderungan yang biasa terjadi di awal tahun. Menurut Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, sejak tahun 2022, karena adanya anggaran akhir tahun dan libur Natal-Tahun Baru (Nataru), penerimaan pajak secara historis tumbuh di bulan Desember sebelum menurun di bulan Januari dan Februari. Akibatnya, penurunan di awal tahun 2025 dianggap sebagai hal yang normal dan masih dalam batas yang dapat diterima. Namun, ia mengakui bahwa tingkat penurunan tahun ini lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan pengumpulan pajak di awal tahun 2025 dapat disebabkan oleh beberapa hal.

Faktor-Faktor yang Berkontribusi pada Penurunan Penerimaan Pajak

Pada Februari 2025, penurunan harga komoditas utama dan perubahan kebijakan administrasi perpajakan adalah dua penyebab utama penurunan penerimaan pajak.

Penurunan Harga Komoditas

Penerimaan pajak Indonesia secara langsung dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas secara global, terutama untuk industri yang mengandalkan ekspor sumber daya alam. Berikut ini adalah tiga komoditas utama yang harganya turun dari tahun ke tahun dan berdampak pada penerimaan pajak:

• Harga batu bara turun 11,8%.
• Harga minyak mentah Brent turun 5,2%.
• Harga nikel mengalami penyesuaian sebesar 5,9%.

Kebijakan Baru dan Pertimbangan Administratif

Realisasi penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh beberapa perubahan kebijakan perpajakan, antara lain:

Baca Juga: Menjaga Daya Saing Danantara: Peran Pajak dalam Pengelolaan Aset Negara

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Penerapan PPh 21

Berdasarkan PMK 168/2023, pemerintah akan mulai memajaki penghasilan tenaga kerja dengan tarif efektif rata-rata (TER) PPh 21 pada Januari 2024. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp16,5 triliun pada tahun 2024 sebagai akibat dari penerapan kebijakan ini. Penerimaan pajak dari PPh Pasal 21 akan meningkat rata-rata sebesar Rp21,2 triliun antara Desember 2024 dan Februari 2025 jika kelebihan pembayaran ini diklaim pada bulan Januari dan Februari di tahun tersebut.

Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penerimaan pajak penghasilan untuk periode tersebut masih lebih besar dari Rp20,4 triliun yang terkumpul pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tampaknya menurun dari sisi keuangan, tetapi hal ini dapat dijelaskan sebagai dampak administratif dengan mempertimbangkan kebijakan TER yang baru diberlakukan pada tahun 2024.

Relaksasi Pembayaran PPN Dalam Negeri (DN)

Berdasarkan kebijakan relaksasi pembayaran PPN DN selama 10 hari yang ditawarkan oleh pemerintah, pembayaran yang seharusnya jatuh tempo pada bulan Februari 2025 sekarang dapat dilakukan hingga 10 Maret 2025. Karena relaksasi ini, penerimaan pajak dari PPN DN pada Februari 2025 tampak lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, rata-rata penerimaan PPN DN dari Desember 2024 hingga Februari 2025 mencapai Rp69,5 triliun jika angka tersebut disesuaikan dengan pembayaran yang dilakukan hingga 10 Maret 2025. Jumlah ini lebih besar dari Rp64,2 triliun yang tercatat untuk periode yang sama tahun lalu.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pada Februari 2025, penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Berkurangnya penerimaan pajak dapat berdampak pada kebijakan fiskal, kesejahteraan masyarakat, serta stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai faktor yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak pada periode tersebut.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan turunnya penerimaan pajak adalah perlambatan ekonomi global. Pada awal tahun 2025, berbagai negara, terutama mitra dagang utama Indonesia, mengalami pelemahan ekonomi yang berdampak pada ekspor Indonesia. Permintaan global terhadap komoditas utama Indonesia seperti minyak sawit, batu bara, dan karet mengalami penurunan, sehingga berdampak langsung pada penerimaan pajak dari sektor ekspor dan industri terkait. Selain itu, ketegangan geopolitik yang terjadi di beberapa kawasan juga memperburuk situasi ekonomi global, yang berimbas pada menurunnya investasi dan perdagangan internasional.

Di dalam negeri, beberapa faktor domestik turut berkontribusi terhadap turunnya penerimaan pajak. Salah satunya adalah inflasi yang masih cukup tinggi sejak akhir 2024. Harga barang dan jasa yang meningkat membuat daya beli masyarakat melemah, sehingga konsumsi rumah tangga berkurang. Dampak dari menurunnya konsumsi ini berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), yang merupakan salah satu sumber utama pajak negara. Sektor ritel dan perdagangan juga mengalami penurunan transaksi, yang berkontribusi pada menurunnya setoran pajak dari sektor tersebut.

Selain itu, kinerja industri dan manufaktur di dalam negeri juga mengalami tekanan. Beberapa sektor yang sebelumnya berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak, seperti otomotif dan properti, mengalami perlambatan akibat rendahnya permintaan. Di sektor properti misalnya, kebijakan suku bunga yang masih tinggi membuat banyak masyarakat menunda pembelian rumah, sehingga penerimaan pajak dari transaksi properti mengalami penurunan. Sementara itu, di sektor otomotif, meskipun ada program insentif dari pemerintah, daya beli masyarakat yang terbatas tetap menjadi kendala utama dalam mendorong penjualan kendaraan bermotor.

Di sisi perpajakan itu sendiri, kepatuhan wajib pajak juga menjadi salah satu tantangan utama. Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak melalui sosialisasi dan digitalisasi sistem perpajakan, masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Beberapa pengusaha dan individu cenderung menunda pembayaran pajak karena kesulitan finansial atau kurangnya pemahaman terhadap aturan perpajakan terbaru. Selain itu, praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan juga turut berkontribusi terhadap berkurangnya penerimaan negara.

Baca Juga: Pajak dan Danantara: Regulasi, Tantangan, dan Implikasi Ekonomi

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kembali penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat digitalisasi sistem perpajakan agar lebih transparan dan efisien. Pemerintah juga bisa memberikan insentif pajak bagi sektor-sektor yang sedang terpuruk untuk mendorong pemulihan ekonomi. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku penghindaran pajak harus diperketat agar kepatuhan pajak dapat meningkat.

Meskipun penerimaan pajak pada Februari 2025 mengalami penurunan, kondisi ini bukanlah sesuatu yang tidak bisa diatasi. Dengan kebijakan yang tepat serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan penerimaan pajak dapat kembali meningkat dalam bulan-bulan mendatang. Pajak adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan negara, sehingga kesadaran akan pentingnya membayar pajak harus terus ditanamkan agar Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti  Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti  Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak merupakan metode terbaik yang bisa Anda dapatkan untuk menguasai kebijakan perpajakan. Pelatihan pajak seperti ini biasanya dibutuhkan oleh orang-orang yang ingin bekerja di dunia perpajakan. Namun, tentu saja mengetahui berita perpajakan terbaru juga tidak kalah pentingnya seperti ulasan berikut ini. Pada tanggal 24 Februari 2025, pemerintah secara resmi menetapkan Danantara Indonesia sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) dengan mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025, Perubahan Ketiga atas UU No.19/2003 mengenai BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Dengan perkiraan aset sebesar $900 miliar atau sekitar Rp14.847,3 triliun, Danantara bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan aset negara, menarik modal internasional, dan memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia.

Fungsi Danantara sebagai SWF termasuk mengelola aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengarahkan investasi pada inisiatif strategis nasional, dan membantu mendiversifikasi pendapatan negara. Namun, kebijakan perpajakan yang diterapkan untuk SWF ini sama pentingnya bagi keberhasilan Danantara dengan rencana investasinya. Ketika mengevaluasi daya saing Danantara dalam kaitannya dengan SWF lain di seluruh dunia, pajak dapat memainkan peran penting.

Apa yang Harus Saya Ketahui Tentang Pajak dalam Manajemen SWF?

Di banyak negara, sovereign wealth fund biasanya diberikan status pajak preferensial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa SWF berfungsi sebagai alat manajemen kekayaan dan bukan sebagai bisnis tradisional yang berorientasi pada laba. Ada tiga jenis perlakuan pajak untuk SWF berdasarkan praktik global:

• Pembebasan Pajak di Negara Asal: Untuk mendorong investasi jangka panjang dan mencegah pajak berganda, beberapa negara memberikan pembebasan pajak kepada SWF mereka.
• Keringanan Pajak untuk Investasi di Luar Negeri: Untuk menarik modal SWF, negara-negara tempat SWF berinvestasi sering kali memberikan keringanan pajak atau pengurangan tarif pajak.
• Pajak atas Pendapatan Investasi: Beberapa negara masih memberlakukan pajak atas dividen, pendapatan investasi, dan keuntungan modal SWF.

Perlakuan Pajak Danantara

Saat ini, perlakuan pajak Danantara tidak diatur secara khusus oleh peraturan apa pun. Meskipun demikian, ada beberapa rencana perpajakan potensial yang dapat digunakan:

• Untuk investasi dalam negeri, tidak ada pajak.
• SWF ini mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat pajak untuk investasi dalam negeri, seperti pembebasan pajak penghasilan badan atau pajak atas dividen yang diterima dari perusahaan dalam negeri, jika pemerintah ingin menggunakan Danantara sebagai katalisator investasi nasional.
• Beberapa negara, termasuk Singapura dan Norwegia, telah menerapkan hal ini.

Baca Juga: Menghindari Kesalahan dalam Pembayaran Pajak dengan Memahami SSP

Pajak Minimal untuk Investasi Asing

Perjanjian pajak internasional dengan negara-negara mitra investasi sangat penting jika Danantara ingin berpartisipasi dalam ekonomi global. Perjanjian pajak dapat menurunkan tarif pajak keuntungan modal, dividen, atau bunga yang dikenakan oleh negara mitra investasi.

Pembebasan dari Pajak Keuntungan Modal atau Pajak Properti

Investasi real estat asing Danantara dapat dikenakan pajak keuntungan modal atau pajak properti di negara tuan rumah. SWF internasional tertentu, seperti Otoritas Investasi Abu Dhabi (ADIA), sering menerima perlakuan pajak preferensial yang membebaskan mereka dari capital gain dan pajak properti.

Masalah Pajak yang Dihadapi Danantara

Terlepas dari keuntungan pajak yang mungkin diperoleh, Danantara masih harus berurusan dengan sejumlah masalah terkait pajak, seperti:

Risiko dan Transparansi Pajak Internasional

Untuk menghentikan penghindaran pajak, termasuk di SWF, beberapa negara telah memperkuat undang-undang transparansi pajak mereka dalam beberapa tahun terakhir.

Risiko Pajak Berganda

Investasi asing Danantara berpotensi dikenakan pajak dua kali jika tidak dapat memperoleh fasilitas perjanjian pajak yang menguntungkan.

Campur Tangan Politik dalam Hukum Pajak

Kemungkinan campur tangan politik dalam administrasi SWF, terutama yang berkaitan dengan perpajakan, adalah salah satu risiko utamanya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak merupakan sertifikasi yang diberikan kepada para profesional di bidang perpajakan untuk membuktikan keahlian mereka dalam mengelola masalah perpajakan, baik bagi individu maupun perusahaan. Sistem pajak yang baik dan tepat sasaran dapat menjadi pilar penting bagi perekonomian suatu negara. Namun, dalam dunia perpajakan, banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan regulasi yang terus berkembang dan dampaknya terhadap pelaku ekonomi. Salah satu sektor yang banyak terpengaruh oleh perubahan regulasi pajak adalah sektor ekonomi digital, seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam jaringan Danantara.

Danantara adalah salah satu platform fintech yang berperan dalam menyediakan layanan peer-to-peer lending di Indonesia. Dengan peranannya yang semakin besar dalam dunia finansial, Danantara tidak hanya harus beradaptasi dengan dinamika pasar, tetapi juga dengan regulasi perpajakan yang kerap kali mengalami perubahan. Sebagai entitas bisnis yang memfasilitasi pinjaman antara individu, Danantara perlu memahami berbagai regulasi terkait pajak, terutama mengenai pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan kewajiban lainnya yang berlaku untuk perusahaan fintech. Hal ini penting agar mereka dapat memastikan kepatuhan terhadap hukum perpajakan dan menghindari masalah hukum yang dapat berdampak pada kelangsungan operasional mereka.

Regulasi pajak yang berlaku di Indonesia terus berubah, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Danantara dan perusahaan sejenis. Pemerintah Indonesia terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara, dan dalam proses tersebut, perusahaan-perusahaan fintech harus mampu menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan baru yang dibuat. Dalam hal ini, para profesional yang memiliki brevet pajak sangat diperlukan untuk membantu perusahaan-perusahaan seperti Danantara untuk mengelola dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka secara efektif.

Salah satu tantangan utama dalam sektor perpajakan adalah ketidakpastian dan perubahan regulasi yang sering terjadi. Banyak perusahaan di sektor fintech merasa kesulitan untuk mengikuti setiap perubahan aturan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak. Misalnya, pada tahun-tahun terakhir, terdapat perubahan signifikan dalam tarif pajak dan kewajiban PPN untuk transaksi digital, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk menyesuaikan sistem mereka. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan fintech seperti Danantara untuk memiliki penasihat pajak yang terlatih dan bersertifikat, yang memiliki brevet pajak, agar mereka dapat selalu mengikuti perkembangan regulasi terbaru dan memastikan kepatuhan pajak yang maksimal.

Baca Juga: DJP Evaluasi Tarif TER PPh 21, Apa Dampaknya Bagi Karyawan?

Implikasi ekonomi dari penerapan pajak yang tepat dan efisien sangat besar, baik bagi perusahaan maupun perekonomian negara secara keseluruhan. Pajak yang dipungut dengan benar dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan yang mendukung kemajuan ekonomi. Sebagai contoh, penerimaan pajak dari sektor fintech dapat digunakan untuk mendanai program-program yang mendukung inklusi keuangan di Indonesia, yang pada gilirannya akan memperkuat perekonomian negara.

Bagi perusahaan seperti Danantara, meskipun tantangan yang ada cukup besar, ada peluang besar juga dalam memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar. Dengan bantuan profesional yang memiliki brevet pajak, Danantara dapat mengelola pajak dengan lebih efisien, mengurangi risiko kesalahan, dan tetap fokus pada pengembangan bisnis mereka. Dalam jangka panjang, kesadaran pajak yang tinggi di kalangan perusahaan fintech akan menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan.

Sebagai kesimpulan, regulasi pajak yang terus berubah merupakan tantangan besar bagi perusahaan-perusahaan di sektor fintech seperti Danantara. Namun, dengan memiliki penasihat pajak yang bersertifikat dan berpengalaman, seperti mereka yang memiliki brevet pajak, perusahaan dapat mengelola kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik dan mengurangi risiko kesalahan. Pajak yang dipungut dengan tepat dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan mendukung pertumbuhan sektor fintech yang semakin berkembang.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak akan sangat bermanfaat jika Anda ingin menguasai kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia. Karena training pajak akan memberikan Anda segudang wawasan tentang perundang-undangan perpajakan. Dokumen penting yang berfungsi sebagai dokumentasi formal pembayaran pajak wajib pajak adalah Surat Setoran Pajak (SSP). SSP memastikan bahwa setiap setoran pajak didokumentasikan secara akurat dan sah dalam sistem keuangan negara sebagai bagian dari administrasi perpajakan.

Selain berfungsi sebagai bukti kepatuhan pajak, dokumen ini membantu menjaga proses pembayaran pajak tetap terbuka dan terorganisir. Wajib Pajak dapat lebih mudah mengelola tanggung jawab perpajakannya dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengetahui tujuan dan ketentuan penggunaannya.

Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

Dokumen resmi yang berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak adalah Surat Setoran Pajak (SSP). Formulir SSP atau sarana resmi lainnya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran ini. Setoran pajak harus dikirim ke kas negara melalui tempat pembayaran atau lembaga yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Karena SSP memberikan bukti yang dapat diandalkan bahwa wajib pajak telah mematuhi undang-undang yang berlaku dan memenuhi tanggung jawab pajak mereka, SSP sangat penting untuk administrasi pajak. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai referensi untuk pelaporan pajak dan ditambahkan ke dalam arsip pajak, yang dapat ditinjau oleh otoritas pajak jika diperlukan.

Tujuan Utama Surat Setoran Pajak (SSP) SSP adalah alat penting untuk manajemen pajak. Tujuan utamanya adalah sebagai alat bantu administratif dan dokumentasi formal bagi wajib pajak yang telah membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. SSP adalah bukti bahwa pajak telah dibayarkan melalui cara yang sah dan dimasukkan ke dalam kas negara. Perwakilan resmi dari kantor pajak dan lembaga penerima pembayaran yang ditunjuk akan memverifikasi SSP, yang merupakan bukti pembayaran yang sah bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak mereka.

Ketentuan Penggunaan SSP

SSP berisi sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan saat menggunakannya:

• Hanya satu jenis pajak yang memenuhi syarat untuk satu SSP.
• Hal ini berarti satu dokumen SSP tidak dapat digunakan untuk beberapa jenis pajak sekaligus, melainkan hanya untuk menyetor satu jenis pajak tertentu.
• Tahun pajak atau masa pajak tertentu.
• SSP harus sesuai dengan masa pajak yang berlaku, yang dapat berupa tahun pajak tahunan atau masa pajak bulanan.
• Berkaitan dengan satu catatan pajak.

Baca Juga: THR & Bonus Kena Pajak Lebih Besar? Kupas Tuntas Skema PPh 21 TER!

Hanya satu dokumen pajak, seperti Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang dapat digunakan untuk menyetor pajak dengan menggunakan setiap SSP.

• Surat Tagihan Pajak (STP)
• Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
• Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
• Surat Keputusan terkait upaya hukum yang mengakibatkan kewajiban pajak yang lebih tinggi.

Jenis Surat Setoran Pajak (SSP)

Bergantung pada jenis pajak yang dibayarkan dan instansi yang terlibat dalam prosedur administrasi, setiap jenis SSP memiliki kegunaan dan persyaratan yang berbeda. Empat kategori SSP yang berlaku adalah sebagai berikut:

• Standar SSP: Ketika membayar pajak melalui kantor penerima pembayaran yang ditunjuk, wajib pajak menggunakan formulir setoran pajak SSP Standar.
• SSP Khusus: SSP Standar dan SSP Khusus memiliki tujuan yang sama. Kantor penerima pembayaran menggunakan mesin transaksi yang telah dipilih atau disahkan oleh pemerintah untuk menghasilkan dokumen ini secara langsung.
• Surat Setoran Cukai, Surat Setoran Pajak Impor, dan Surat Setoran Pabean: Pelaku usaha yang mengimpor barang ke Indonesia menggunakan SSP jenis ini. Dokumen ini dicetak sebanyak enam rangkap dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru-baru ini melakukan evaluasi terhadap tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, yang merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Evaluasi tarif ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang terus berkembang, serta untuk meningkatkan efisiensi sistem perpajakan di Indonesia. PPh 21 sendiri adalah salah satu jenis pajak yang langsung dipotong oleh pemberi kerja dari penghasilan karyawan, baik itu gaji, upah, honorarium, maupun tunjangan lainnya. Dengan adanya evaluasi terhadap tarif ini, muncul berbagai pertanyaan tentang bagaimana perubahan ini dapat memengaruhi karyawan secara langsung.

Evaluasi tarif PPh 21 ini berpotensi membawa dampak yang signifikan bagi banyak karyawan, terutama dalam hal besaran potongan pajak yang akan dikenakan pada penghasilan mereka. Tarif PPh 21 sendiri terbagi menjadi beberapa lapisan sesuai dengan besarnya penghasilan yang diterima. Dengan adanya evaluasi, bisa saja terjadi perubahan pada penggolongan tarif pajak ini, baik itu penurunan atau peningkatan. Jika terjadi penurunan tarif, maka potongan pajak yang dikenakan pada gaji karyawan akan lebih ringan, sehingga jumlah penghasilan yang diterima oleh karyawan setelah dipotong pajak akan lebih besar. Sebaliknya, jika tarif pajak naik, karyawan akan menerima potongan pajak yang lebih besar, yang tentu akan mengurangi jumlah penghasilan yang mereka bawa pulang.

Selain itu, evaluasi tarif PPh 21 ini juga berpotensi untuk memperkenalkan pembaruan terkait dengan penghasilan yang bebas pajak atau tidak dikenakan PPh 21. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat meningkatkan batas penghasilan yang bebas pajak untuk memberi ruang lebih besar bagi karyawan dengan penghasilan rendah. Hal ini akan memberikan keringanan pajak kepada mereka yang penghasilannya masih tergolong kecil, sehingga mereka tidak terbebani dengan kewajiban pajak yang berat.

Namun, meskipun ada kemungkinan dampak positif berupa penurunan tarif atau peningkatan batas penghasilan bebas pajak, evaluasi ini juga dapat membawa dampak negatif, terutama bagi karyawan yang memiliki penghasilan menengah hingga tinggi. Jika pemerintah memutuskan untuk meningkatkan tarif pajak pada kelompok penghasilan tinggi, maka karyawan dengan gaji besar akan merasakan dampaknya dengan peningkatan potongan pajak mereka. Hal ini tentu akan mengurangi penghasilan yang mereka terima, meskipun dapat diimbangi dengan program pemerintah lainnya, seperti insentif atau pengurangan pajak untuk sektor tertentu.

Baca Juga: Zakat Bisa Mengurangi Pajak, Bagaimana Caranya?

Dampak lain yang perlu diperhatikan adalah aspek administrasi dan pemahaman karyawan terhadap perubahan tarif pajak. Evaluasi tarif PPh 21 yang terjadi dapat mempengaruhi cara perhitungan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja, sehingga karyawan mungkin perlu memahami peraturan baru ini agar tidak bingung atau merasa dirugikan. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas antara DJP dan perusahaan dalam hal pembaruan tarif pajak sangat penting agar tidak ada kesalahpahaman.

Bagi sebagian karyawan, perubahan tarif PPh 21 juga bisa berpengaruh terhadap perencanaan keuangan pribadi mereka. Jika tarif pajak mengalami penurunan, mereka mungkin dapat memanfaatkan penghematan ini untuk menabung atau meningkatkan pengeluaran mereka. Namun, jika tarif pajak meningkat, mereka harus lebih bijak dalam mengatur pengeluaran dan merencanakan keuangan untuk mengimbangi kenaikan potongan pajak.

Secara keseluruhan, evaluasi tarif PPh 21 yang dilakukan oleh DJP dapat membawa dampak yang beragam bagi karyawan, baik positif maupun negatif, tergantung pada keputusan yang diambil terkait penyesuaian tarif dan kebijakan perpajakan lainnya. Oleh karena itu, karyawan disarankan untuk mengikuti perkembangan terkait perubahan tarif pajak ini dengan seksama dan menyesuaikan pengelolaan keuangan mereka untuk menghadapi kemungkinan perubahan yang akan datang.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak akan sangat berguna bagi Anda yang ingin bekerja sebagai staf pajak pada sebuah perusahaan. Karena nantinya dari kursus pajak Anda akan mendapatkan pengetahuan tentang kebijakan perpajakan dan bahkan juga mendapatkan sertifikatnya. Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengevaluasi struktur dan skema tarif pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, evaluasi ini bertujuan untuk membuat prosedur pelaporan dan pemotongan PPh Pasal 21 menjadi lebih sederhana, mudah dimengerti, dan dapat diterapkan.

Dwi menginformasikan kepada tim media pada hari Senin, 3 Oktober, bahwa tujuan dari penyempurnaan rencana dan struktur ini adalah untuk menerapkan prinsip kesederhanaan dalam pelaporan dan pemotongan PPh Pasal 21. Namun, dengan sejumlah penyesuaian yang sedang dipertimbangkan, DJP menjamin bahwa skema pemotongan PPh Pasal 21 TER akan tetap digunakan dalam sistem perpajakan Indonesia.

Dampak yang Mungkin Terjadi pada Pekerja

Banyak karyawan yang saat ini mengkhawatirkan peninjauan tarif PPh 21 TER, terutama karena implementasinya telah menimbulkan sejumlah keluhan. Beberapa pekerja percaya bahwa potongan pajak mereka telah meningkat, terutama ketika mereka menerima bonus dan tunjangan hari raya (THR). Penghasilan tetap dan tidak tetap dijumlahkan dan kemudian dipotong pajak dengan tarif efektif rata-rata di bawah skema TER. Hal ini menyiratkan bahwa ketika pendapatan bulanan karyawan meningkat sebagai akibat dari bonus atau THR, begitu pula dengan tarif pajaknya. Hal ini mengakibatkan pemotongan pajak yang lebih tinggi bagi karyawan selama bulan-bulan tertentu. Pada kenyataannya, karyawan dapat membayar lebih banyak PPh 21 dalam beberapa situasi.

Pedoman untuk Program PPh 21 TER

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 dirujuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023 yang mengatur program TER ini. Menurut ketentuan ini, tarif efektif bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto yang diperoleh karyawan tetap dalam satu masa pajak menentukan besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong. Jumlah pajak yang dipotong bisa sangat bervariasi karena program ini menggabungkan penghasilan tetap dan tidak tetap dalam satu bulan. Sebagai contoh, tarif efektif bulanan kategori A yang berlaku adalah 1,5% jika seorang karyawan dengan status TK/0 mendapatkan kompensasi sebesar Rp8 juta setiap bulannya. Namun, total penghasilan karyawan tersebut naik menjadi Rp16 juta jika ia menerima THR di bulan berikutnya, yang setara dengan satu kali gaji. Pajak yang dipotong lebih tinggi dari bulan biasa karena tarif efektif bulanan berubah menjadi 7%.

Baca Juga: PPN Tiket Pesawat Ditanggung Pemerintah: Peluang Emas untuk Pemudik 2025!

Apakah Beban Pajak akan Bertambah untuk Karyawan?

DJP menekankan bahwa penggunaan TER untuk menghitung PPh Pasal 21 tidak akan meningkatkan beban pajak wajib pajak secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan hanya pemotongan pajak bulanan yang dilakukan dari bulan Januari hingga November yang dikenakan tarif TER. Berdasarkan tarif umum PPh Pasal 17, pemberi kerja akan melakukan rekonsiliasi pajak pada bulan Desember. Jumlah keseluruhan pajak yang harus dibayar oleh karyawan di bawah pendekatan ini sama dengan pendekatan sebelumnya, dengan pengecualian bahwa potongan pajak di bawah rencana TER didistribusikan secara berbeda sepanjang tahun.

Tujuan dari pengkajian berkelanjutan DJP terhadap rencana TER PPh 21 adalah untuk merampingkan pemotongan pajak tanpa meningkatkan beban pajak bagi karyawan. Namun pada kenyataannya, penggunaan TER dapat mengakibatkan pemotongan pajak yang lebih tinggi pada bulan-bulan tertentu. Untuk memprediksi perubahan potongan pajak selama bulan-bulan ketika mereka menerima penghasilan tambahan, seperti bonus dan THR, karyawan harus memahami bagaimana sistem ini beroperasi. Karyawan dapat mengelola pajak dengan lebih baik dan mencegah dampak yang tidak diinginkan dengan perencanaan keuangan yang baik.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam yang memiliki manfaat tidak hanya dalam aspek keagamaan tetapi juga dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, zakat juga memiliki dampak positif dalam perhitungan pajak, karena dapat digunakan sebagai pengurang dalam kewajiban pajak seseorang. Namun, tidak semua orang memahami bagaimana mekanisme pengurangan pajak dengan zakat bekerja. Oleh karena itu, memahami hubungan antara zakat dan pajak, serta mengikuti training pajak yang tepat, dapat membantu wajib pajak mengoptimalkan hak mereka dalam sistem perpajakan yang berlaku.

Secara hukum, zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga zakat yang diakui pemerintah dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan. Artinya, seseorang atau badan usaha yang membayar zakat dapat mengurangi jumlah penghasilan kena pajak mereka, sehingga kewajiban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil.

Agar zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, wajib pajak harus memastikan bahwa zakat tersebut disalurkan melalui lembaga yang telah mendapatkan izin dari pemerintah. Lembaga-lembaga ini mencakup BAZNAS dan lembaga zakat yang telah memiliki sertifikasi resmi. Selain itu, pembayaran zakat harus didukung dengan bukti pembayaran resmi yang nantinya dapat digunakan dalam proses pelaporan pajak tahunan. Tanpa bukti tersebut, pengurangan pajak dari zakat tidak dapat dilakukan.

Training pajak atau pelatihan pajak dapat menjadi solusi bagi mereka yang ingin memahami lebih lanjut tentang mekanisme pengurangan pajak melalui zakat. Melalui pelatihan ini, peserta dapat belajar tentang aspek legal perpajakan, cara menghitung pajak penghasilan setelah memperhitungkan zakat, serta prosedur pelaporan yang benar. Dalam pelatihan pajak, biasanya juga diajarkan bagaimana cara mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, sehingga wajib pajak tidak mengalami kesalahan dalam melaporkan zakat sebagai pengurang pajak.

Baca Juga: Pajak di Gig Economy Menghadapi Era Kerja Fleksibel

Selain manfaat dalam pengurangan pajak, pembayaran zakat melalui jalur resmi juga memiliki dampak sosial yang besar. Zakat yang dikelola oleh lembaga resmi akan didistribusikan kepada mereka yang berhak, seperti fakir miskin, anak yatim, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi. Dengan demikian, selain mengurangi beban pajak, zakat juga berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan sosial.

Meskipun mekanisme pengurangan pajak melalui zakat sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkannya. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya informasi atau pemahaman tentang cara kerja sistem ini. Oleh karena itu, penting bagi individu dan perusahaan untuk meningkatkan literasi perpajakan mereka, baik melalui pelatihan mandiri maupun melalui Training Pajak yang diselenggarakan oleh lembaga resmi.

Dengan memahami cara zakat dapat mengurangi pajak, wajib pajak dapat menjalankan kewajiban keagamaan sekaligus mendapatkan manfaat dalam pengelolaan keuangan mereka. Selain itu, partisipasi dalam training pajak dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak serta pemanfaatan regulasi yang menguntungkan. Dengan adanya kombinasi zakat dan perencanaan pajak yang baik, individu maupun badan usaha dapat menjalankan kewajiban mereka secara lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak dapat menjadi upaya terbaik bagi Anda yang ingin terjun dunia kerja. Karena dengan brevet pajak Anda akan menguasai kebijakan pajak dan memiliki sertifikasi pajak, yang mana saat ini dunia kerja persaingannya sangat ketat, mengharuskan setiap orang menguasai berbagai hal. Selain mengikuti brevet pajak, Anda juga bisa update tentang berita perpajakan terbaru agar tidak ketinggalan. Idul Fitri biasanya menjadi hari pertama dalam kalender yang dilingkari oleh para pejuang rupiah yang sedang berjuang di luar negeri. Mengapa? Karena pada hari itu, mereka berkesempatan untuk pulang ke kampung halaman dengan penuh suka cita, berbekal uang THR dari tempat kerja di luar negeri untuk dibagikan kepada keluarga.

Sesuai dengan definisi Idulfitri yang merupakan hari kemenangan, hari raya ini juga menandai berakhirnya puasa sebulan penuh menahan lapar, haus, dan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Idul Fitri tidak hanya menjadi momen penting bagi para prajurit yang bertugas di luar negeri, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, tanpa memandang latar belakang agama. Mesin yang menggerakkan ekonomi individu di semua tingkatan adalah perubahan substansial dalam pola produksi, distribusi, dan konsumsi. Selain itu, ada unsur kegiatan pariwisata yang meningkat selama liburan Idul Fitri. Mayoritas kegiatan mudik berlangsung selama libur lebaran, yang juga berarti bahwa rumah makan, toko kelontong, dan restoran di sepanjang jalur mudik di seluruh Indonesia akan mengalami lonjakan bisnis dari lebih banyak pelanggan yang singgah karena perjalanan mudik yang panjang.

PPN Maskapai Penerbangan Salah satu biaya yang harus dipertimbangkan penumpang saat terbang adalah biaya tiket. Maskapai penerbangan yang menawarkan jasa transportasi udara dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi sebagai upaya untuk meringankan beban keuangan masyarakat dan mendorong ekspansi industri penerbangan. Meningkatkan daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan industri penerbangan nasional adalah tujuan dari program ini.

Durasi Kebijakan Diskon PPN Tiket Pesawat

Untuk memperlancar arus mudik Lebaran 1446 Hijriah, pemerintah secara resmi mengumumkan skema insentif berupa diskon pajak untuk pembelian tiket pesawat. Tiket yang dibeli antara tanggal 1 Maret hingga 7 April 2025, berhak mendapatkan insentif ini, dan penerbangan yang dijadwalkan antara tanggal 24 Maret hingga 7 April 2025, berhak mendapatkan kebijakan ini.

Baca Juga: Tapping Box dan Masa Depan Pengawasan Pajak yang Lebih Efektif

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025, yang menguraikan kebijakan ini, berupaya untuk mengurangi beban keuangan dari biaya perjalanan bagi mereka yang ingin mengunjungi kampung halaman selama musim mudik. Diharapkan keringanan pajak ini akan menurunkan harga tiket pesawat, sehingga lebih banyak orang yang menggunakan transportasi udara untuk mudik.

Tiket Pesawat dengan Diskon PPN

Untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi, pemerintah menawarkan layanan berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Insentif ini bertujuan untuk mempromosikan perjalanan udara dan mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat umum. Pelanggan hanya membayar 5% dari pajak di bawah rencana ini karena pemerintah membayar 6% dari total PPN. Enam persen dari nilai penggantian tiket digunakan untuk menentukan berapa banyak PPN DTP yang harus dibayarkan pemerintah. Angka penggantian ini termasuk tarif dasar, biaya tambahan bahan bakar, biaya bagasi tambahan, dan biaya pemilihan tempat duduk sebagai komponen biaya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.