Posts in category: Artikel

Pelatihan pajak bisa menjadi jalan keluar terbaik bagi Anda jika ingin menguasai pengetahuan tentang kebijakan pajak. Karena pelatihan pajak ini akan memberikan Anda berbagai materi peraturan perundang-undangan pajak. Melalui berbagai saluran komunikasi digital, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) gencar mengingatkan para wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Bagaimana cara Ditjen Pajak mengingatkan wajib pajak orang pribadi dan badan untuk melaporkan SPT akan dibahas dalam ulasan berikut ini.

Cara DJP Mengingatkan Wajib Pajak Agar Tidak Lupa Lapor SPT

DJP secara rutin membuat postingan di kanal-kanal media sosialnya, yang berisi ajakan dan pengingat bagi para wajib pajak untuk segera menyampaikan SPT sebelum batas waktu pelaporan pajak berakhir agar terhindar dari sanksi atau denda keterlambatan pelaporan pajak. Berikut ini adalah kanal-kanal media sosial resmi yang digunakan DJP untuk mengingatkan wajib pajak agar tidak lupa menyampaikan SPT Tahunan:

• Username DJP: @DitjenPajakRI di Twitter
• Follow @ditjenpajakri di Instagram
• Informasi@pajak.go.id adalah alamat email DJP

Hindari Penipuan yang Mengatasnamakan DJP

Berikut ini adalah contoh email peringatan tentang pelaporan SPT Tahunan DJP:

• Menggunakan alamat email ditjenpajak.xxxx@pajak.go.id.
• Ilustrasi yang digunakan adalah tentang Menghindari Masalah Saat Pelaporan SPT Tahunan Tahun 2025 (dengan tahun perubahan tahun pajak yang bersangkutan).
• Sebelum domain pajak, karakter XXX pada alamat email sering kali diberi kode khusus.

Namun jangan khawatir, karena walaupun menggunakan kode khusus, alamat email tersebut resmi dari Dirjen Pajak sesuai dengan domain emailnya.

Bukti Lapor SPT Tahunan Sebagai Syarat Pelayanan Publik

Banyak orang yang khawatir jika tidak melaporkan SPT tahunan akan berakibat pada ketidakmampuan mereka untuk mengajukan kredit kendaraan bermotor. Hingga kini, mempunyai NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak telah menjadi syarat untuk melakukan pengajuan kredit. Hal ini mengindikasikan bahwa pengajuan kredit tidak memerlukan laporan SPT Tahunan. Oleh karena itu, perlu disebutkan bahwa program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) telah disiapkan untuk layanan publik pemerintah. KSWP pada dasarnya memiliki dua persyaratan: Pertama, NPWP dari layanan publik pemerintah harus sah.

Baca Juga: Kenapa Orang Kaya Bayar Pajak Lebih Banyak? Ini Rahasia di Balik Prinsip Ability to Pay!

Kedua, menyerahkan SPT tahunan dua tahun pajak sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum mengeluarkan izin di bawah skema KSWP yang ada, organisasi atau lembaga harus memverifikasi kepatuhan wajib pajak. Pengajuan izin usaha di 28 kementerian atau lembaga, bersama dengan layanan lainnya, adalah layanan publik yang dimaksud.

Permohonan perizinan koperasi yang diajukan ke Kementerian Koperasi dan UMKM merupakan salah satu contohnya. Kementerian yang bersangkutan juga menerima permohonan izin usaha di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. KSWP juga diperlukan untuk layanan kepabeanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Oleh karena itu, wajib pajak yang membutuhkan layanan ini juga perlu menyampaikan SPT tahunan untuk dua tahun sebelumnya.

Wajib pajak selalu diingatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu. Pengingat ini didistribusikan melalui berbagai platform digital, termasuk email resmi yang dikirimkan kepada wajib pajak secara langsung dan platform media sosial Instagram dan Twitter/X. Pendekatan ini menginformasikan wajib pajak tentang tanggal pelaporan dan memudahkan akses mereka terhadap informasi.

Biasanya, pesan pengingat dari DJP mencakup permintaan untuk segera melaporkan SPT, panduan tentang cara menggunakan layanan online untuk mencatat SPT, dan peringatan untuk selalu waspada terhadap penipuan. Untuk lebih mendorong wajib pajak agar lebih patuh, DJP juga memberikan informasi mengenai denda yang dapat dikenakan atas keterlambatan pelaporan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak merupakan metode yang tepat untuk belajar kebijakan perpajakan. Karena dalam training pajak ini Anda akan mendapatkan materi tentang perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia. Selain sebagai alat untuk mengumpulkan pendapatan, pajak juga digunakan untuk menyelesaikan masalah redistribusi pendapatan. Selain itu, salah satu syarat pemungutan pajak dari masyarakat adalah keadilan. Kebutuhan untuk menetapkan pajak yang adil dan redistributif memotivasi pengembangan hukum pajak yang dapat membagi beban pajak secara adil sesuai dengan kemampuan finansial.

Apa yang dimaksud dengan “ability to pay”? Salah satu pilar fundamental yang mendukung penetapan tarif pajak yang adil dalam sistem perpajakan kontemporer adalah prinsip Ability to Pay. Gagasan ini menggarisbawahi bahwa seseorang yang memiliki pendapatan yang tinggi harus melakukan penyetoran pajak lebih banyak dibandingkan seseorang yang mempunyai penghasilan lebih rendah. Dengan demikian, peraturan perpajakan dapat berfungsi sebagai sarana keadilan sosial dengan meredistribusi kesejahteraan, selain sebagai alat anggaran.

Definisi Prinsip Ability to Pay

Salah satu prinsip pemungutan pajak adalah ability to pay. Menurut prinsip yang satu ini, pajak harus dibebankan dengan dengan adil dan memastikan bahwa beban yang ditanggung sepadan dengan kemampuan keuangan subjek pajak dibandingkan dengan subjek pajak yang lain. Menurut konsep ability to pay, pajak harus didasarkan pada kondisi keuangan pembayar pajak dan bukan semata-mata pada keuntungan dari pengeluaran negara, seperti yang diuraikan dalam asas manfaat. Ketentuan yang satu ini, yang mana pajak dipungut dengan proporsional dengan pendapatan dan daya beli setiap orang atau entitas, mewakili keadilan dalam mendistribusikan beban keuangan.

Implikasi Asas Ability to Pay terhadap Sistem Tarif Pajak

Keadilan Vertikal

Gagasan keadilan vertikal, yang menyatakan bahwa pembayar pajak dengan kemampuan finansial yang lebih besar seharusnya membayar pajak yang lebih tinggi, didukung oleh teori ini. Menurut penelitian Akbar & Hamida (2024), sistem tarif progresif menyeimbangkan kontribusi fiskal antar kategori pendapatan secara lebih adil daripada sistem proporsional.

Redistribusi Pendapatan

Pemerintah dapat melakukan redistribusi pendapatan melalui sistem tarif berbasis ability to pay, di mana pajak dari kelompok berpenghasilan lebih tinggi mendanai bantuan sosial, perawatan kesehatan, dan pendidikan.

Baca Juga: Baru! Coretax Punya Fitur Deposit Pajak, Wajib Pajak Kini Bisa Bayar Lebih Fleksibel!

Dampak terhadap Insentif Finansial

Ketika prinsip ini dikritik, kemungkinan disinsentif kerja sering disebutkan. Namun, penelitian empiris menunjukkan bahwa sistem ini masih dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan sosial asalkan dibangun dengan struktur tarif yang progresif namun adil.

Menggunakan Sistem Tarif Progresif

Misalnya, pendapatan yang berada di bawah ambang batas tertentu mungkin tidak dikenakan pajak. Tarif sedang berlaku untuk individu berpenghasilan menengah. Internal Revenue Service (IRS) melaporkan bahwa strategi ini telah berhasil di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Indonesia.

Kesulitan Implementasi

Berikut ini adalah beberapa hambatan dalam menerapkan prinsip Ability to Pay:

• Biaya yang terlalu tinggi dapat menghalangi investasi atau tenaga kerja.
• Struktur pajak tidak selalu mencerminkan kesenjangan dalam beban pengeluaran (seperti tanggungan keluarga).
• Sistem administrasi pajak yang kuat dan data yang dapat diandalkan masih diperlukan untuk mengukur ability to pay secara akurat.

Landasan moral dan keuangan untuk mengembangkan sistem pajak yang adil dan inklusif adalah prinsip Ability to Pay. Prinsip ini membantu meningkatkan stabilitas fiskal, mengurangi kesenjangan sosial, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem pajak dengan cara memodifikasi pajak sesuai dengan kemampuan keuangan wajib pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Di era perpajakan yang semakin rumit dan dinamis, jadi ahli pajak yang Andal bukan cuma soal jam terbang, tapi juga ilmu yang mumpuni dan sertifikasi resmi. Salah satu kunci sukses para ahli pajak adalah punya Brevet pajak. Brevet pajak bukan sekadar bukti jago, tapi juga senjata ampuh untuk membuka peluang karir, membuat klien percaya, dan kuatin posisi di dunia kerja.

Apa Sih Brevet Pajak Itu?

Brevet pajak adalah sertifikasi membuat orang yang sudah mengikuti pelatihan dan kursus pajak secara intensif, plus ngerti banget teori dan praktik perpajakan. Sertifikat ini dikeluarin sama lembaga yang diakui, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan ada levelnya, mulai dari Brevet A, B, sampai C, yang nunjukkin seberapa dalam penguasaan materi pajaknya.

Mengapa Brevet Pajak Penting Membuat Ahli Pajak?

Nambah Ilmu dan Pengetahuan Mendalam

Brevet pajak ngasih bekal ilmu yang lengkap soal aturan pajak terbaru, mulai dari pajak orang pribadi, perusahaan, sampai aspek pajak internasional. Tentu saja brevet bikin ahli pajak ngerti perubahan aturan yang terus muncul dan bisa nerapinnya dengan benar dalam kerja sehari-hari.

Siap Hadapi Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP)

Brevet pajak adalah langkah jitu buat yang pengen jadi konsultan resmi pajak. Sertifikat ini jadi persiapan utama buat ngadepin Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang diadain pemerintah. Dengan brevet pajak, peluang lulus ujian dan mendapat izin konsultan pajak semakin besar.

Meningkatkan Kepercayaan Klien dan Perusahaan

Punya sertifikat Brevet pajak nunjukkin jika seorang ahli memiliki keahlian dan kemampuan yang diakui secara resmi. Ini membuat klien dan perusahaan semakin percaya sama kemampuan profesional itu membuat ngurusin masalah pajak dengan akurat dan efektif.

Baca Juga: Pajak Bukan Musuh, Tapi Teman: Pelatihan Pajak dengan Pendekatan Kekinian

Buka Peluang Karir dan Potensi Penghasilan Lebih Tinggi

Di dunia kerja yang saingannya ketat, brevet pajak jadi tambah nilai yang sangat berharga. Banyak perusahaan dan kantor konsultan pajak yang lebih milih kandidat yang memiliki sertifikat ini karena dianggap lebih siap dan profesional. Dengan sertifikat brevet, peluang mendapat posisi bagus , naik jabatan, dan naik gaji jadi lebih terbuka lebar.

Naikin Kualitas dan Mutu Pekerja

Brevet pajak gak hanya menambah ilmu, tapi juga kualitas kerja. Ahli yang punya brevet pajak bisa nyusun laporan pajak, membuat perencanaan pajak, dan memberikan solusi atas masalah pajak dengan lebih tepat dan efisien. Ini juga memberikan perlindungan bagi pengguna jasa akuntan dan konsultan pajak.

Karena kunci keberhasilan seorang ahli pajak terletak pada pemahaman mendalam tentang aturan pajak dan kepemilikan sertifikasi yang terpercaya, yaitu brevet pajak. Sertifikat ini lebih dari sekedar dokumen; ini adalah modal penting yang meningkatkan kemampuan, membangun keyakinan, membuka jalan karir, dan berpotensi meningkatkan pendapatan. Dengan mengikuti brevet pajak, Anda tidak hanya siap menghadapi dinamika dunia pajak, tetapi juga memposisikan diri sebagai ahli pajak yang kompeten dan dihormati oleh perusahaan dan para klien.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Banyak orang menganggap pajak sebagai sesuatu yang menakutkan, baik bagi individu maupun pemilik bisnis. Namun, anggapan ini sebenarnya salah. Pajak seharusnya dipandang sebagai mitra yang penting dalam memajukan negara dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami pajak dengan cara yang benar dan mudah. Pelatihan pajak dengan metode modern hadir sebagai solusi agar Anda dapat memahami pajak tanpa merasa stres atau kebingungan.

Pajak: Teman , Bukan Lawan

Pajak adalah sumbangan wajib yang harus dipublikasikan kepada negara untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan, dan bantuan sosial. Dengan membayar pajak, Anda ikut serta dalam pembangunan bangsa dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Namun, kurangnya pemahaman tentang aturan pajak sering kali membuat orang merasa khawatir dan tidak yakin.

Itulah mengapa pelatihan pajak dengan pendekatan modern sangat diperlukan. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teori, tetapi juga memberikan cara praktis yang mudah dipahami dalam mengelola pajak. Dengan metode belajar yang menarik dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, peserta pelatihan bisa belajar tentang pajak dengan cara yang menyenangkan dan mudah diterapkan.

Keunggulan Pelatihan Pajak dengan Pendekatan Modern

Pelatihan pajak modern tidak lagi membosankan dengan istilah-istilah teknis yang rumit. Berikut adalah beberapa keuntungan dari pelatihan pajak yang modern:

• Metode Belajar Interaktif: Menggunakan video pembelajaran, simulasi, dan diskusi yang menarik sehingga peserta lebih mudah memahami materi.
• Materi Praktis dan Terbaru: Fokus pada aturan pajak terbaru dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis, termasuk cara mengisi pajak secara online .
• Waktu dan Tempat yang Fleksibel: Banyak pelatihan yang menawarkan kelas campuran (offline dan online) atau online sepenuhnya, sehingga peserta bisa belajar kapan saja dan di mana saja tanpa mengganggu kegiatan utama.
• Dibimbing oleh Ahli: Diajar oleh profesional pajak berpengalaman yang siap membantu peserta memahami materi dan menjawab pertanyaan secara pribadi.

Baca Juga: Aturan Terbaru Impor Barang Bawaan Pribadi Penumpang 2025

Siapa Saja yang Perlu Ikut Pelatihan Ini?

Pelatihan pajak modern sangat cocok untuk berbagai kalangan, misalnya:

• Karyawan dan Profesional: Agar lebih memahami cara menghitung dan melaporkan pajak dengan benar, serta meningkatkan nilai diri di dunia kerja.
• Pengusaha dan Pekerja Lepas: Membantu memahami kewajiban pajak dalam bisnis dan merencanakan pajak dengan baik agar bisnis berjalan lancar tanpa masalah hukum.
• Mahasiswa dan Lulusan Baru: Menambah keterampilan yang sangat dibutuhkan di dunia kerja, terutama bagi yang ingin berkarir di bidang pajak atau keuangan.
• Siapa pun yang ingin tenang menangani pajak: Pelatihan ini memberikan pemahaman yang sederhana sehingga pajak tidak lagi menjadi beban pikiran.

Untuk itu, jangan melihat pajak itu seperti musuh yang menakutkan, tapi anggap saja teman yang ikut membantu memajukan negeri ini. Dengan mengikuti pelatihan pajak yang kekinian, kamu bisa mengubah pandangan buruk tentang pajak menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat. Program ini dibuat agar kamu bisa belajar pajak dengan cara yang seru, fleksibel, dan mudah dipraktikkan

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak menjadi metode pembelajaran kebijakan pajak terbaik bagi Anda yang ingin menguasai ketentuan perpajakan. Sebab, dalam kursus pajak tersebut Anda akan mendapatkan begitu banyak materi seputar perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia. Salah satu kemajuan signifikan dalam sistem perpajakan digital Indonesia yang diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui platform Coretax yakni penggunaan Setoran Pajak Coretax. Tanpa membuat ID Billing yang unik untuk setiap transaksi, pendekatan ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran di muka ke dalam akun deposit yang kemudian dapat digunakan untuk melunasi berbagai jenis pajak.

Penggunaan setoran pajak di Coretax merupakan pendekatan kontemporer yang mendorong efisiensi administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak karena fleksibilitas dan transparansi yang diberikan. Bagi Anda yang masih awam dengan sistem ini, artikel ini akan memberikan penjelasan yang jelas dan komprehensif tentang cara menggunakan deposit pajak di Coretax, mulai dari prosedur deposit hingga penggunaan saldo untuk pembayaran pajak.

Keuntungan Menggunakan Setoran Pajak

Berikut adalah beberapa keuntungan menggunakan setoran pajak sebelum masuk ke langkah-langkah teknisnya:

• Lebih mudah beradaptasi, cocok untuk berbagai periode dan jenis pajak
• menyederhanakan pembayaran rutin
• Menghindari penundaan penyetoran pajak karena jumlah yang tersisa sudah tersedia.
• diawasi secara langsung melalui akun Coretax/DGT Online, sehingga bersifat transparan

Cara Memanfaatkan Setoran Pajak Coretax

Buka Portal Coretax dan lakukan login: Kunjungi situs resmi portal Coretax dan gunakan akun wajib pajak yang sudah tervalidasi dan aktif untuk login.

1. Masuk ke menu untuk e-billing: Pilih layanan “e-Billing” dari dasbor. Anda dapat membuat tagihan dan menangani penyetoran dengan fungsionalitas baru Coretax.
2. Melakukan setoran pajak: Setelah membuat ID Penagihan yang unik, transfer dana ke rekening DJP menggunakan saluran pembayaran yang disetujui atau bank persepsi. Alih-alih langsung masuk ke jenis pajak tertentu, setoran ini akan masuk ke saldo deposit Anda. Jumlah yang tersisa akan secara otomatis dimasukkan sebagai Setoran Pajak Aktif di sistem Coretax setelah pembayaran berhasil.
3. Verifikasi saldo deposit: Anda dapat memeriksa status saldo yang tersedia, riwayat transaksi, dan bukti pembayaran melalui tab “Deposit”. Anda dapat menggunakan saldo ini kapan pun Anda membutuhkannya untuk keperluan pajak.
4. Bayar pajak menggunakan deposit: Anda dapat menggunakan saldo deposit Anda untuk membayar hal-hal berikut ini ketika Anda ingin menyelesaikan kewajiban pajak Anda:

• Pasal 21, 22, 23, 25, dan 29 Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan.
• Pembayaran PPN.
• Pembayaran PPnBM.

Baca Juga: Pajak Tangguhan: Senjata Rahasia di Laporan Keuangan yang Jarang Diketahui!

Setelah memilih jenis pajak, masa pajak, dan jumlah pajak, pastikan saldo sudah sesuai. Jumlah tersebut akan dikurangi dari kontribusi Anda dan dicatat sebagai setoran pajak resmi oleh sistem.

Persyaratan Penting untuk Menggunakan Setoran Pajak Coretax

Hal-hal penting yang harus diketahui oleh setiap wajib pajak adalah sebagai berikut:

• Seluruh kewajiban harus dibayar dengan saldo deposito: Pemotongan sebagian dan penyetoran sebagian tidak diizinkan oleh sistem. Sistem akan secara otomatis gagal atau menolak transaksi jika saldo kurang dari jumlah yang ditentukan.
• Tidak kompatibel dengan opsi pembayaran lain: Pembayaran pajak yang menggabungkan setoran dengan metode pembayaran lain dalam satu transaksi tidak diizinkan oleh sistem Coretax.
• Dana yang tidak digunakan anda dapat meminta pengembalian dana.: Wajib pajak berhak meminta pengembalian (restitusi) jika ada dana dalam saldo deposito yang tidak terpakai atau tidak diperlukan lagi.
• Tidak relevan dengan pembayaran pajak yang disetujui: Salah satu kelemahan dari sistem setoran pajak adalah, kecuali jika setoran sudah tersedia di sistem sebelum tanggal jatuh tempo, setoran tidak dapat digunakan untuk membayar pajak yang sudah jatuh tempo dan dikenakan denda.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Di era perdagangan bebas, masyarakat Indonesia semakin banyak bepergian ke luar negeri untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun pendidikan. Di tengah situasi seperti ini, penting untuk memahami aturan terkait dengan barang bawaan pribadi. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan yang merugikan dalam proses kepabeanan. Oleh karena itu, wajib pajak dan pengguna jasa kepabeanan sangat disarankan untuk mengikuti pelatihan pajak guna meningkatkan pemahaman akan tanggung jawab dan haknya.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menetapkan aturan terkait barang bawaan penumpang yang masuk ke wilayah Indonesia. PMK ini akan terus berkembang untuk merespon dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan global, salah satu perubahan penting adalah pada Permendag No. 7 tahun 2024.

Ambang Batas Harga Bebas Bea Masuk

Semua pelancong asing yang membawa barang pribadi untuk penggunaan pribadi berhak mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak hingga US$500 per orang. Harga ini berlaku untuk barang yang dibeli di luar negeri dan tidak termasuk barang. Jika nilai produk melebihi ambang batas USD 500, kelebihannya akan dikenakan bea masuk dan pajak. Misalnya, jika pelanggan mengimpor barang senilai USD 800, maka USD 300 akan dikenakan bea masuk dan pajak.

Bea Masuk dan Pajak

Berikut ini adalah ketentuan tarif yang berlaku untuk barang bawaan pribadi:

• Bea masuk: 10%
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN): 11%
• Pajak Penghasilan (PPh): Jika memiliki NPWP 10% dan NPWP 20%

Beberapa barang, seperti barang mewah, dapat dikenai harga sesuai klasifikasi.

Barang Kena Cukai

Barang yang termasuk dalam kategori barang kena cukai, seperti rokok, minuman keras, dan hasil tembakau lainnya, juga dikenakan ketentuan khusus. Batas maksimum pengecualian BCC bagi penumpang adalah:

• 200 batang rokok
• 25 batang cerutu
• 100 gram tembakau
• 1 Liter minuman

Jika nilai barang melebihi kuota, barang yang tersisa akan disita atau dimusnahkan oleh kepolisian.

Baca Juga: Dua Nomor Penting di Dunia Pajak: NOP dan NPWP, Apa Bedanya?

Perubahan Baru: Tidak Ada Tarif Pajak Saat Melaporkan Pajak

Salah satu perubahan penting yang diusulkan dalam Permendag Nomor 7 Tahun 2024 adalah penghapusan tarif bea masuk atas barang elektronik konsumen tertentu, seperti telepon seluler dan telepon genggam. Artinya, pelancong dapat membawa lebih dari satu barang elektronik jika ingin membayar pajak sesuai dengan nilai barang tersebut.

Dengan adanya perubahan ini, penting bagi masyarakat untuk memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan terkini. Training pajak pada tahap ini masuk akal secara strategis, baik bagi masyarakat yang sering bepergian ke luar negeri maupun bagi pelaku usaha yang menggunakan perjalanan penumpang sebagai jalur distribusi barang.

Sanksi atas pelanggaran

Penumpang yang tidak melaporkan barang bawaannya dengan benar atau berupaya menghindari pembayaran pajak dapat dikenakan sanksi administratif hingga 500% dari nilai bea masuk yang harus dibayarkan. Dalam beberapa kasus, penyitaan dan tuntutan pidana dapat dilakukan, terutama jika terdapat tanda-tanda penyelundupan.

Memahami aturan mengenai pelancong yang membawa barang bawaan sendiri saat kembali ke Indonesia merupakan langkah penting untuk menghindari masalah hukum dan keuangan saat kembali ke Indonesia. Karena biaya kosong sebesar USD 500, penumpang diberikan fleksibilitas tetapi juga bertanggung jawab untuk mendeklarasikan barang bawaan mereka dengan benar.

Perubahan dalam peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menuntut transparansi dan kepatuhan sukarela dengan mengenakan pajak yang adil. Oleh karena itu, Training Pajak bermanfaat tidak hanya bagi para profesional bisnis tetapi juga bagi para pengacara yang terlibat aktif dalam kegiatan lintas batas. Pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan akan menjadi prasyarat penting untuk menangani pajak dan undang-undang bea cukai secara efektif dan sah.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Salah satu komponen penting dalam pelaporan keuangan yang sering menimbulkan kebingungan, terutama bagi individu yang tidak terbiasa dengan akuntansi pajak adalah pajak tangguhan. Istilah tersebut menggambarkan perbedaan antara beban pajak yang ditampilkan dalam laporan keuangan dan pajak yang sebenarnya harus disetorkan berdasarkan UU pajak.

Perbedaan ini semata-mata disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan dalam sistem akuntansi dan fiskal, dan tidak bersifat permanen. Jika Anda ingin menjadi staf pajak sebuah perusahaan, maka harus memahami konsep pajak ini karena hal ini berkaitan langsung dengan perencanaan pajak jangka panjang, transparansi laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang relevan. Maka, Anda bisa mengikuti brevet pajak.

Apa yang Dimaksud dengan Penangguhan Pajak?

Komponen laporan keuangan yang dikenal sebagai pajak tangguhan mewakili manfaat atau beban pajak yang akan berdampak pada pembayaran pajak di masa depan. Dalam hal ini, pendapatan pajak tangguhan mewakili pengurangan pajak prospektif pada periode mendatang, dan beban pajak tangguhan menunjukkan peningkatan beban pajak yang akan terjadi di masa depan.

Hal ini terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau beban antara standar akuntansi keuangan (komersial) dengan ketentuan perpajakan (fiskal). Sebagai contoh, suatu pendapatan mungkin telah dicatat dalam laporan laba rugi sesuai dengan akuntansi, tetapi tidak akan dikenakan pajak fiskal sampai kuartal berikutnya. Di sisi lain, beberapa biaya mungkin belum dicatat dalam akuntansi tetapi dapat dikurangkan lebih awal berdasarkan undang-undang perpajakan.

Perbedaan ini hanya bersifat sementara karena, pada akhirnya, total pendapatan atau biaya yang diakui dalam periode fiskal dan komersial akan sama secara keseluruhan, terlepas dari waktu pengakuan yang tidak sama. Akibatnya, jumlah pajak kini-yaitu pajak yang jatuh tempo dan harus dibayar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada periode berjalan-tidak secara langsung dipengaruhi oleh pajak tangguhan. Dengan kata lain, pajak tangguhan hanyalah penyesuaian akuntansi yang digunakan untuk memperhitungkan kewajiban atau manfaat pajak di masa depan yang akan timbul dari perbedaan waktu pengakuan.

Baca Juga: Mengenal Nomor Objek Pajak (NOP): Kunci Penting dalam Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

Berbagai Jenis Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan terbagi menjadi dua kategori utama:

Pajak Tangguhan atas Aset (DTA) 2

Misalnya, kerugian pajak yang dapat dikompensasi di masa depan.  Penyisihan piutang ragu-ragu yang diakui dalam akuntansi tetapi belum diakui dalam keuangan. Diharapkan bahwa DTA akan menurunkan biaya pajak di masa depan.

Kewajiban Pajak yang Ditangguhkan (DTL)

Ketika pembayaran pajak fiskal perusahaan lebih kecil daripada beban pajaknya seperti yang ditunjukkan oleh akun keuangan, DTL terjadi. Sebagai contoh:

• Penyusutan fiskal aset tetap terjadi lebih cepat daripada penyusutan akuntansi.
• Pendapatan yang telah dicatat sebagai pendapatan kena pajak meskipun tertunda dalam akuntansi.
• Tanggung jawab untuk membayar pajak yang meningkat di masa depan tercermin dalam DTL.

Apa yang Membuat Pajak Tangguhan Sangat Penting?

Sangat penting untuk memahami pajak tangguhan karena:

• Menyajikan data keuangan yang lebih akurat dapat membantu investor dan manajemen dalam memahami beban pajak yang sebenarnya.
• Perusahaan diharuskan untuk menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, yang sering dikenal sebagai kepatuhan terhadap PSAK 46 (atau IFRS).
• Identifikasi pajak tangguhan dan perencanaan pajak yang efektif membantu dalam pengelolaan arus kas pajak jangka panjang.

Dengan Brevet Pajak Anda akan memahami manajemen dan pelaporan pajak menjadi lebih mudah. Membuat bukti potong dengan e-Bupot, membayar pajak dengan e-Billing, dan menerbitkan faktur pajak dengan e-Faktur, semuanya menjadi mudah dengan platform perpajakan online kami.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Dalam dunia perpajakan Indonesia, ada dua istilah yang sering muncul namun kerap membingungkan, khususnya bagi masyarakat umum: NOP dan NPWP. Banyak yang menganggap keduanya memiliki fungsi yang sama, meski sangat berbeda dalam hal makna, tujuan, dan kegunaan. Bagi Anda yang ingin mempelajari lebih jauh tentang dunia perpajakan, mengikuti kursus pajak bisa menjadi langkah awal yang tepat. Namun, sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu perbedaan mendasar antara NOP dan NPWP.

Nomor Pokok Wajib Pajak Nasional atau NPWP merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak, baik badan usaha swasta maupun badan usaha publik. NPWP berfungsi sebagai pedoman bagi orang pribadi atau badan usaha dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab perpajakannya. Sama halnya dengan kartu tanda penduduk dalam urusan kependudukan, NPWP merupakan “kartu tanda pengenal pajak” yang wajib Anda laporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), saat mengajukan kredit ke bank, memantau hak ketenagakerjaan, hingga saat menjual properti.

Sedangkan, Nomor Pokok Wajib Pajak atau NOP memiliki peran yang berbeda. NOP merupakan nomor pokok wajib pajak, khususnya untuk objek pajak bumi dan bangunan (PBB). Objek kena pajak dalam konteks ini dapat berupa rumah, tanah, ruko, apartemen, atau bangunan berharga lainnya yang terdaftar sebagai objek pajak. NOP biasanya terdiri dari 18 digit unik dan menunjukkan lokasi serta identitas objek asuransi.

Perbedaan utama antara NPWP dan NOP terletak pada subjek dan objeknya. NOP biasanya terdiri dari 18 digit unik dan mengidentifikasi jenis asuransi. Dengan kata lain, NPWP merupakan identitas pemilik tertanggung dan NOP merupakan identitas barang atau harta yang dipertanggungkan.

Budi, misalnya, memiliki tanah dan rumah di Sleman, Yogyakarta. Sebagai warga negara yang bekerja dan berpenghasilan, Budi wajib memiliki NPWP. Sementara itu, tanah dan rumah yang dimilikinya akan memiliki NOP tersendiri karena keduanya merupakan objek pajak PBB. Jadi, seseorang bisa memiliki satu NOP, tetapi bisa memiliki beberapa NOP, tergantung pada jumlah aset yang dimiliki.

Baca Juga: Jangan Sampai Salah! Ini Aturan Pajak untuk Pembelian Hewan Kurban

Informasi NOP biasanya tercantum dalam Surat Pemberitahuan Wajib Pajak PBB (SPPT) yang dikirimkan ke pemerintah daerah setiap tahun. Jika ingin mengetahui status dan besaran pajak bumi dan bangunan, Anda harus mengetahui NOP. NOP sangat berguna dalam transaksi jual-beli rumah, pengecekan legalitas, dan perencanaan investasi properti. Sementara itu, NPWP sangat diperlukan dalam konteks kewajiban asuransi umum, baik di sektor perorangan maupun korporasi.

Banyak orang yang masih belum memahami arti penting kedua angka tersebut, terutama ketika berhadapan dengan masalah keuangan yang lebih kompleks. Di sinilah pentingnya mengikuti kursus pajak atau pelatihan pajak yang terpercaya untuk memahami dengan benar tanggung jawab dan hak kita sebagai wajib pajak. Pelatihan yang baik membantu mencegah kesalahan administrasi dan meningkatkan kepastian hukum dalam segala hal.

Singkatnya, NPWP dan NOP sama-sama penting, tetapi memiliki fungsi yang sangat berbeda. NPWP merupakan bukan wajib pajak, sedangkan NOP merupakan bukan wajib pajak. Mengetahui perbedaannya merupakan langkah awal untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap pajak dan bijaksana dalam mengelola keuangan. Jika Anda terlibat dalam transaksi keuangan yang terkait dengan properti, pendapatan, atau bisnis, pemahaman ini bahkan lebih penting. Jangan ragu untuk mencari sumber daya pendidikan yang Anda minati, termasuk kursus pajak, untuk lebih mempersiapkan diri Anda dalam memenuhi kewajiban pajak di masa mendatang.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Masyarakat, khususnya para wajib pajak, perlu memahami beberapa istilah yang digunakan dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Atau Anda bisa memahami lebih jauh mengenai kebijakan perundang undangan pajak melalui pelatihan pajak. Nomor Objek Pajak atau singkatan dari NOP merupakan salah satu istilah yang seringkali dipergunakan dalam konteks perpajakan, namun masih banyak dari masyarakat yang belum paham.

Bagian utama administrasi dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni merupakan NOP, yang mana berbeda dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP yang lebih dikenal oleh masyarakat awam. Sangat penting untuk memahami NOP, terutama dalam hal pelaporan, pembayaran, dan transaksi real estat.

Pengertian Nomor Objek Pajak (NOP)

Nomor Objek Pajak (NOP) merupakan nomor identitas yang secara khusus yang diberikan untuk seluruh wajib pajak yang akan dibebankan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Objek pajak yang dimaksud adalah tanah dan/atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis yang menjadi dasar pengenaan PBB. Nomor NOP yang terdiri dari 18 digit ini memberikan informasi yang terstruktur mengenai wilayah administratif dan lokasi objek pajak, mulai dari kode provinsi hingga urutan item di kelurahan.

32.73.080.005.011-0053.0 adalah contoh struktur NOP, di mana angka-angka tersebut mewakili wilayah administratif objek pajak. NOP adalah nomor identifikasi khusus yang diberikan untuk objek pajak, termasuk tanah dan/atau bangunan.

Karena nomor ini terkait dengan objek pajak dan sebagian besar digunakan dalam administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), nomor ini tidak berubah meskipun kepemilikannya berubah. Jika seseorang memiliki banyak objek pajak, ia bisa saja memiliki beberapa NPWP. Di sisi lain, NPWP adalah nomor unik yang dikaitkan dengan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. NPWP berfungsi sebagai identitas pajak untuk sejumlah pajak, seperti pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

NPWP tunggal wajib pajak tidak berubah, meskipun tempat tinggal atau tempat kerja mereka berpindah. NOP digunakan untuk penetapan dan pengawasan PBB serta penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), sedangkan NPWP digunakan untuk pelaporan dan kepatuhan pajak secara umum. Wajib pajak dapat mengelola kewajiban pajak mereka dengan lebih baik dengan menggunakan pembedaan ini, yang berkaitan dengan objek pajak dan identitas pajak individu atau organisasi.

Baca Juga: Faktur Pajak Bukan Lagi Satu-Satunya Bukti PPN, Ini 27 Dokumen Alternatif Resmi!

Fitur dan Manfaat NPWP dalam Sistem Perpajakan

• Identifikasi Objek Pajak yang Berbeda: Dengan bertindak sebagai nomor yang berbeda yang terkait dengan satu objek pajak, NPWP membantu menghindari kesalahan dalam pencatatan dan pengenaan pajak ganda.
• Memudahkan pelacakan lokasi objek pajak: Otoritas pajak dapat dengan cepat dan tepat menentukan lokasi objek pajak berkat NOP yang memiliki struktur numerik yang sesuai dengan wilayah administratif.
• Memudahkan Proses Pelaporan dan Penetapan PBB: SPPT dan SPOP PBB, dua dokumen penting dalam proses administrasi dan pelaporan PBB tahunan, menggunakan NOP.
• Memudahkan Proses Jual Beli Real Estat: Saat membeli atau menjual tanah atau bangunan, NOP digunakan untuk memastikan status pajak properti saat ini.
• Pengiriman Tagihan PBB: Tagihan pajak dalam bentuk SPPT diberikan berdasarkan data NOP, sehingga memastikan pengiriman tepat waktu.

Cara Mendapatkan dan Mengonfirmasi NOP

• Menggunakan SPPT PBB
• Periksa bagian atas dokumen SPPT yang dikirimkan ke alamat wajib pajak setiap tahunnya.
• Kunjungi Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Bapenda.
• Anda bisa mendapatkan semua informasi yang Anda butuhkan mengenai NOP langsung dari kantor pajak setempat.
• Menggunakan situs web atau aplikasi resmi pemerintah daerah
• Fasilitas online untuk mengecek NOP dan tagihan PBB tersedia di beberapa tempat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak adalah metode terbaik dalam memahami peraturan perpajakan, sebab dalam training pajak tersebut Anda akan mendapatkan materi kebijakan perundang-undangan pajak. Selain itu, pastinya tidak kalah penting bagi Anda untuk mengetahui berita pajak terbaru seperti yang akan dibahas dalam ulasan berikut ini. Peraturan terbaru yang berkaitan dengan pelaporan beberapa pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diuraikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam PER-11/PJ/2025.

Salah satu klausul utama berkaitan dengan dokumen tertentu yang memiliki status yang sama dengan tagihan pajak. Hal ini menyiratkan bahwa dokumen selain e-Faktur atau faktur pajak elektronik dapat diterima sebagai bukti sah pemungutan PPN dalam beberapa situasi atau untuk jenis transaksi tertentu.

Dokumen yang Disetarakan Digunakan Kapan?

Karena sifat bisnis, mekanisme distribusi, atau hukum industri, dokumen tertentu digunakan dalam transaksi yang tidak dapat difasilitasi oleh e-Faktur.

27 Jenis Dokumen yang Setara dengan Faktur Pajak Terbaru

Terdapat sejumlah dua puluh tujuh kategori jenis dokumen yang setara dengan faktur pajak menurut PER 11/2025 Pasal 62.

• Surat perintah pengiriman barang dari BULOG atau depo logistik untuk distribusi tepung terigu.
• Bukti tagihan layanan telekomunikasi dari penyedia layanan telekomunikasi.
• Kwitansi atau bukti pembayaran lainnya dari penyedia distribusi untuk komisi atau biaya yang dikenakan untuk penjualan pulsa dan/atau token atau voucher.
• Bukti tagihan perusahaan listrik untuk pengiriman listrik.
• Bukti tagihan dari perusahaan air minum untuk pengiriman BKP/JKP.
• Tiket jasa angkutan udara dalam negeri, surat jalan, atau surat jalan.
• Nota penjualan jasa kepelabuhanan.
• Bukti penagihan perantara pedagang efek (konfirmasi perdagangan) untuk jasa kena pajak.
• Bukti tagihan bank untuk jasa kena pajak.
• Surat dokumen CK-1.
• Satu lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atau SSP dengan dokumen yang menyertainya.
• Nota layanan ekspor dan dokumen pabean terkait dilampirkan pada pemberitahuan pabean ekspor, yang berisi data eksportir/NPWP.
• Pemberitahuan ekspor untuk Barang Kena Pajak tidak berwujud Jasa Kena Pajak
• Membawa pemberitahuan pabean dan dokumen pendukung lainnya.

Baca Juga: Pajak dan Retribusi Sama-Sama Wajib, Tapi Apa Bedanya? Jawaban Ini Bikin Kaget!

• Surat penetapan dari DJBC mengenai bea masuk, cukai, dan/atau pajak atas pengapalan barang:
  • Surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara lainnya
  • Surat setoran pabean, cukai, dan pajak; bukti pungutan pajak
• Bukti pemungutan PPN melalui PMSE
• Dokumen pengeluaran barang dari kawasan berikat, yang merupakan bagian dari penyerahan BKP/JKP oleh PKP.
• Pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus (KEK) dan dokumen terkait.
• SSP atau cara pelunasan administratif lainnya yang dilampirkan pada surat ketetapan pajak yang digunakan untuk memungut pajak masukan.
• Menerima faktur dari pihak ketiga atas transaksi pembelian barang atau jasa melalui sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
• Catatan yang berfungsi sebagai bukti bahwa Pajak Penghasilan Standar Penyatuan telah dipotong atau dipungut secara elektronik untuk transaksi yang melibatkan aset mata uang kripto.
• Bukti bahwa perusahaan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) telah melakukan penagihan atas jasa yang terkait dengan penyediaan fasilitas elektronik untuk transaksi yang melibatkan aset kripto.
• Dengan menggunakan sistem bisnis, perusahaan asuransi memberikan bukti pembayaran komisi kepada agen asuransi (statement of account).
• Bukti penagihan atas jasa keperantaraan terkait asuransi atau reasuransi yang diberikan oleh:
  • Pialang asuransi kepada nasabah atau perusahaan asuransi
  • Pialang reasuransi kepada perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi syariah
• Dokumen kontrak/faktur, beserta informasi mengenai jenis dan nilai BKP/JKP, atas pemanfaatan BKP/JKP tidak berwujud dari luar negeri yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
• Nota penjualan atau dokumen lain yang sejenis yang digunakan kreditur untuk menyerahkan BKP kepada pembeli sebagai jaminan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.