Posts in category: Artikel

Kursus pajak akan sangat penting diikuti, jika Anda ingin menguasai berbagai kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia. Karena kursus pajak akan memberikan materi perundang-undangan pajak yang akan sangat berguna dalam meningkatkan skill pajak Anda. Namun, tidak kalah penting dalam selalu mengikuti berita pajak terbaru seperti yang akan dibahas dalam ulasan berikut. Di tengah gejolak ekonomi global, pasar saham Indonesia kembali menjadi pemberitaan. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan tren penurunan yang jelas selama bulan Maret 2025. Indikasi bahwa pasar berada di bawah tekanan semakin disorot oleh penurunan tajam pada saham-saham unggulan di industri perbankan dan industri penting lainnya.

Situasi ini tentu saja memiliki konsekuensi yang lebih luas bagi perekonomian nasional, terutama di sektor penerimaan pajak, yang sebagian bergantung pada aktivitas dan kinerja pasar modal, selain berdampak pada investor yang melihat nilai investasinya menurun.

Indikator Kesehatan Ekonomi dan IHSG

IHSG merepresentasikan penilaian pasar terhadap kondisi perekonomian nasional sebagai indeks komposit dari seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kenaikan IHSG sering kali mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang kuat, arus modal masuk, dan optimisme investor.

Di sisi lain, penurunan IHSG mengindikasikan kekhawatiran investor mengenai kondisi perekonomian, baik sebagai akibat dari isu-isu global seperti ketegangan geopolitik atau resesi ekonomi global, atau alasan domestik seperti inflasi dan kebijakan fiskal. Baik investor domestik maupun asing dapat menjadi kurang tertarik untuk melakukan investasi jika IHSG menurun. Potensi penerimaan negara dari sektor pajak juga akan terkena dampak selain pasar modal ketika modal asing keluar dan volume perdagangan turun.

Dampak Langsung terhadap Pajak Pasar Modal

Pajak Penghasilan (PPh) final atas penjualan saham dan PPh atas dividen merupakan dua cara utama pasar modal berkontribusi terhadap penerimaan pajak negara. Setiap transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan saham oleh investor akan dikenakan PPh final. Demikian pula, pembayaran dividen perusahaan kepada para pemegang saham dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Namun, volume perdagangan secara alamiah menurun ketika IHSG menurun dan investor menjadi ragu-ragu untuk berdagang karena mereka takut kehilangan uang. Akibatnya, lebih sedikit uang yang terkumpul dalam bentuk pajak penghasilan final dari perdagangan saham. Sektor pasar modal, yang biasanya berkontribusi terhadap pendapatan pajak, akan mengalami penurunan kontribusi jika pola ini berlanjut dalam jangka waktu yang lama.

Baca Juga: DJP Go Digital! Era Baru Pengajuan Layanan Administrasi Pajak Digital yang Lebih Praktis

Menurunnya Pajak Korporasi dan Capital Gains

Perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa kemungkinan akan menghadapi tekanan pada kinerja keuangan mereka, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan IHSG. Jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan cenderung turun ketika pendapatan perusahaan menurun. Selain itu, pajak atas dividen dan keuntungan modal investor diturunkan jika kondisi pasar menyebabkan perusahaan merugi atau berhenti membayar dividen.

Selain itu, tidak ada keuntungan modal kena pajak ketika investor menjual saham mereka dengan kerugian. Akibatnya, pendapatan capital gain negara juga turun. Skenario ini menunjukkan bahwa penurunan IHSG memiliki efek multifaset pada transaksi saham, struktur laba, dan potensi pajak pada berbagai tahap siklus ekonomi.

Dampak Domino pada Konsumsi dan Pajak Penghasilan Karyawan

Sektor tenaga kerja dapat terpengaruh oleh penurunan pasar saham. Langkah-langkah pemangkasan biaya seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pembekuan perekrutan dapat dilakukan jika emiten mengalami penurunan pendapatan. Jika lebih sedikit karyawan yang dipekerjakan atau gaji berkurang, jumlah pajak penghasilan Pasal 21 yang dikenakan pada gaji karyawan juga akan turun. Selain itu, kebiasaan belanja masyarakat juga dipengaruhi oleh efek psikologis dari pasar yang menurun.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak membantu memahami kewajiban perpajakan agar terhindar dari kesalahan umum dalam pelaporan. Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Dalam praktiknya, pelaporan SPT sering kali mengalami kesalahan teknis maupun administratif yang berakibat pada perbedaan status pajak yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah SPT yang seharusnya nihil justru berubah menjadi lebih bayar. Kesalahan seperti ini bukan hanya membingungkan, tetapi juga berpotensi menghambat proses administrasi perpajakan karena adanya tahapan lebih lanjut yang harus dilakukan oleh wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Salah satu penyebab utama kesalahan ini adalah pengisian data yang tidak akurat dalam formulir SPT. Banyak wajib pajak yang kurang teliti dalam mencantumkan jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak lain, seperti oleh pemberi kerja atau pihak ketiga. Misalnya, seorang pegawai yang pajaknya telah dipotong setiap bulan oleh perusahaan tempatnya bekerja harus memasukkan jumlah potongan tersebut dengan benar dalam SPT-nya. Jika terjadi kekeliruan, sistem DJP akan membaca adanya kelebihan pembayaran pajak yang berujung pada status lebih bayar, padahal seharusnya nihil.

Selain itu, kesalahan dalam memasukkan bukti potong juga sering menjadi penyebab utama. Beberapa wajib pajak secara tidak sengaja menginput bukti potong lebih dari sekali, baik karena lupa sudah memasukkannya atau karena mengalami kendala teknis saat pengisian. Jika hal ini terjadi, jumlah pajak yang telah dibayarkan akan terlihat lebih besar daripada yang seharusnya, sehingga status SPT berubah menjadi lebih bayar.

Kredit pajak juga menjadi faktor yang sering menyebabkan kesalahan dalam pelaporan SPT. Kredit pajak merupakan jumlah pajak yang telah dibayarkan atau dipotong sebelumnya dan bisa digunakan untuk mengurangi pajak terutang. Jika wajib pajak salah menghitung atau memasukkan kredit pajaknya, maka hasil akhir perhitungan bisa menjadi lebih bayar meskipun sebenarnya nihil. Kesalahan ini sering terjadi pada mereka yang tidak memahami bagaimana sistem kredit pajak bekerja, terutama bagi wajib pajak yang memiliki beberapa sumber penghasilan dan pajak yang dipotong oleh berbagai pihak.

Baca Juga: Pentingnya Pelaporan Harta dan Utang di SPT Tahunan PPh OP

Penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang tidak sesuai juga dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan SPT. PTKP merupakan batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak dan dapat berubah tergantung pada jumlah tanggungan yang dimiliki oleh wajib pajak. Jika seseorang tidak memperhitungkan tanggungan keluarga dengan benar atau menggunakan angka PTKP yang salah, maka perhitungan pajak terutang bisa menjadi tidak akurat. Kesalahan ini dapat menyebabkan pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya, sehingga sistem mencatat kelebihan pembayaran dan menetapkan status lebih bayar. Training pajak memberikan pemahaman mendalam mengenai pengisian SPT yang benar dan menghindari kesalahan umum.

Kesalahan dalam pelaporan SPT bisa terjadi pada siapa saja, terutama bagi mereka yang kurang memahami aturan perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk lebih teliti dalam setiap proses pengisian SPT dan memastikan bahwa semua data yang dimasukkan telah sesuai dengan dokumen resmi. Dengan pengetahuan yang cukup dan kehati-hatian dalam pengisian data, wajib pajak dapat menghindari kesalahan yang tidak perlu dan memastikan bahwa pelaporan pajak dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Training pajak adalah langkah strategis untuk memastikan kepatuhan pajak dan menghindari potensi kesalahan dalam pelaporan SPT.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Jika Anda ingin bekerja di dunia perpajakan, baik menjadi konsultan pajak atau bekerja di kantor pajak dan sejenisnya. Maka, sangat penting bagi Anda untuk menguasai kebijakan pajak melalui brevet pajak. Brevet pajak adalah kelas perpajakan yang akan membantu Anda menguasai peraturan-peraturan pajak yang berlaku di Indonesia, seperti halnya yang akan dibahas dalam ulasan berikut ini.

Melalui sistem Coretax DGT, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan layanan administrasi digital untuk membantu wajib pajak menangani berbagai persyaratan administrasi perpajakan secara online. Menerima pemberitahuan, menangani permintaan dari wajib pajak dan bukan wajib pajak untuk penyediaan produk hukum, dan mendapatkan laporan yang berkaitan dengan produk layanan administratif, semuanya dianggap sebagai layanan administratif di bawah Coretax DJP.

Jenis Layanan Administrasi Coretax DJP

Wajib Pajak dapat memilih dari berbagai jenis layanan dalam kategori Layanan Administratif di bawah Layanan Wajib Pajak, termasuk:

• Mengajukan Permohonan Layanan Administratif: Untuk mengajukan permohonan baru untuk layanan administratif.
• Permintaan Belum Dikirim: Menampilkan permintaan yang telah disiapkan tetapi belum dikirim. Permohonan ini dapat dibatalkan jika Anda memutuskan untuk tidak melanjutkannya.
• Permohonan Dalam Proses: Menampilkan aplikasi yang sedang diproses oleh pihak terkait.
• Aplikasi Selesai: Menampilkan aplikasi yang telah selesai diproses.
• Daftar Fasilitas Saya: Menampilkan daftar fasilitas yang sudah ada dan layanan yang sudah selesai.

Cara Mengajukan Permohonan Layanan Administrasi Coretax DJP

Panduan lengkap untuk mengajukan layanan administrasi di Coretax DJP tersedia di bawah ini.

Buka Coretax DGT dan masuk

• Masukkan informasi akun wajib pajak Anda untuk mengakses sistem Coretax DGT.
• Pilih Layanan Administrasi dari menu Layanan Wajib Pajak.
• Pilih “Buat Permintaan Layanan Administratif.”

Membuat pengajuan permohonan baru

Pilih jenis layanan yang ingin Anda ajukan, misalnya Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) AS.19.

Mendapatkan nomor perkara

Sistem akan secara otomatis membuat nomor perkara untuk permohonan Anda setelah Anda memilih jenis layanan.

Baca Juga: Strategi Cerdas IPO di Indonesia dengan Bantuan Insentif Pajak

Memilih proses pengajuan perkara

Untuk melanjutkan proses pengajuan, pilihlah Alur Perkara berdasarkan jenis layanan yang Anda pilih.

Melengkapi permohonan

Lengkapi formulir yang tersedia secara keseluruhan, dengan memperhatikan kolom yang wajib diisi dengan tanda (*).

Melengkapi dokumen-dokumen tambahan

• Untuk mengunggah berkas yang diperlukan, klik tombol Pilih Berkas.
• Pastikan semua kolom yang diperlukan telah diisi dengan benar.
• Verifikasi area Pernyataan Wajib Pajak untuk memastikan data yang dikirimkan telah akurat.

Buat draf dokumen dan tanda tangani

• Untuk membuat dokumen permohonan, gulir ke bawah dan pilih tombol “Buat PDF”.
• Klik tombol Tanda Tangan untuk menandatangani dokumen secara elektronik.

Mengirimkan permohonan

Untuk mengirimkan aplikasi secara resmi, klik tombol Kirim.

Memverifikasi status permohonan

Wajib Pajak dapat menggunakan rincian berikut untuk memverifikasi status permohonan mereka setelah diajukan:

• Permohonan Ditutup: Kami telah selesai memproses permohonan.
• Permohonan dalam Proses: DJP masih memproses permohonan.

Beberapa Daftar Permohonan Layanan Administrasi di Coretax DJP

Berikut adalah sebagian daftar jenis permohonan layanan administrasi yang tersedia di Coretax DJP:

Kategori AS.01 Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Kode Sub-Layanan

• 01-01: LA.01-01 Surat Keterangan Fiskal (SKF)
• 01-02: LA.01-02 Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
• 01-03: LA.01-03 Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Validasi SSP PPh atas PHTB)
• 01-03A: LA.01-03A Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak menjadi salah satu cara terbaik bagi wajib pajak untuk memahami proses perpajakan, termasuk bagaimana alur setoran pajak dari wajib pajak hingga masuk ke kas negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga layanan sosial lainnya. Oleh karena itu, memahami bagaimana pajak disetorkan dengan benar sangat penting agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan wajib pajak maupun negara.

Proses setoran pajak dimulai dari kewajiban wajib pajak untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan jenis pajak yang dikenakan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Setelah menghitung jumlah pajak yang terutang, wajib pajak harus membuat kode billing yang digunakan sebagai identitas pembayaran pajak melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kode billing dibuat melalui sistem DJP Online, aplikasi e-Billing, atau melalui saluran lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah mendapatkan kode billing, wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui berbagai metode yang tersedia, seperti bank persepsi, kantor pos, ATM, internet banking, mobile banking, atau melalui aplikasi pembayaran pajak yang telah bekerja sama dengan DJP. Dengan adanya berbagai kanal pembayaran ini, wajib pajak semakin mudah dalam menyetorkan pajaknya tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Setelah wajib pajak melakukan pembayaran, sistem akan secara otomatis mencatat transaksi tersebut dan menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai tanda bahwa pajak telah berhasil disetorkan. Bukti ini sangat penting sebagai bukti sah bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam kursus pajak, biasanya dijelaskan bagaimana cara mendapatkan BPN serta pentingnya menyimpan bukti pembayaran ini untuk keperluan administrasi atau pemeriksaan di kemudian hari.

Setelah pajak disetor oleh wajib pajak, dana tersebut akan masuk ke rekening kas negara melalui mekanisme yang telah ditentukan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan mencatat seluruh penerimaan pajak yang masuk ke kas negara. Dana yang telah terkumpul kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional serta kebutuhan belanja negara lainnya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Baca Juga: Pentingnya Pelaporan Harta dan Utang di SPT Tahunan PPh OP

Untuk memastikan bahwa seluruh pajak yang dibayarkan benar-benar masuk ke kas negara, Direktorat Jenderal Pajak memiliki sistem pengawasan yang ketat. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan pembayaran pajak, DJP berhak melakukan pemeriksaan dan mengenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi ini dapat berupa denda, bunga, atau bahkan tindakan hukum bagi mereka yang dengan sengaja menghindari kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, penting bagi wajib pajak untuk selalu memastikan bahwa mereka telah mengikuti prosedur perpajakan dengan benar dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah juga terus melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih luas. Salah satu cara yang dapat membantu wajib pajak memahami aturan perpajakan adalah dengan mengikuti kursus pajak. Dengan mengikuti kursus ini, wajib pajak akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kewajiban perpajakan, cara menghitung pajak yang benar, serta bagaimana proses penyetoran pajak hingga masuk ke kas negara. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik dan membantu negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak untuk pembangunan yang lebih maju.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Banyak makanan ringan yang terkenal, seperti permen jeli, yang sering dimakan secara teratur, kini mulai mempertimbangkan prospek baru di pasar modal. Sebuah penawaran umum perdana saham (IPO) akan dilakukan oleh produsen permen jelly terkemuka di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum bulan Ramadan tahun ini.

Dengan target perolehan dana hingga Rp2,13 triliun, perusahaan ini berniat menerbitkan sekitar 854,44 juta lembar saham. IPO tambahan ini menambah jumlah saham yang tercatat menjadi 953 emiten, sehingga total perusahaan yang melantai di bursa pada kuartal pertama 2025 menjadi 10 perusahaan. Meningkatnya jumlah penawaran umum perdana saham (IPO) merupakan contoh signifikan bagaimana bisnis lokal semakin menggunakan bursa saham sebagai cara strategis untuk mengumpulkan modal baru.

IPO sebagai Alat untuk Pertumbuhan Bisnis dan Investasi

Penawaran umum perdana (IPO) adalah cara yang fantastis bagi sebuah perusahaan untuk tumbuh, menjadi lebih kompetitif, dan mengukuhkan posisinya di pasar. Bagaimanapun, penawaran umum perdana (IPO) memberikan banyak kemungkinan bagi investor institusional dan investor biasa untuk menangani investasi yang lebih beragam, termasuk opsi saham baru. Dengan 79 perusahaan yang berhasil menyelesaikan IPO, tahun 2023 diperkirakan akan menjadi tahun dengan jumlah IPO terbanyak, menurut data Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah-langkah strategis pemerintah, khususnya pemberian insentif pajak yang menarik, terkait erat dengan pencapaian ini.

Jika Anda ingin bekerja sebagai staf pajak sebuah perusahaan, maka mengetahui berita perpajakan seperti ini sangat penting. Namun, mengikuti pelatihan pajak juga sangat penting. Karena pelatihan pajak bisa membantu Anda menguasai wawasan Anda mengenai kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Insentif Pajak untuk Mendorong Pertumbuhan IPO

Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan merupakan salah satu insentif utama yang ditawarkan pemerintah untuk mendorong penawaran saham perdana (IPO). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memuat kebijakan tersebut. Menurut kebijakan ini, tarif PPh badan akan diturunkan dari tarif standar 22 persen menjadi hanya 19 persen untuk perusahaan terbuka yang melepas minimal 40 persen sahamnya ke publik dan memiliki minimal 300 pemegang saham dengan kepemilikan saham maksimal 5 persen per pemegang saham selama minimal 183 hari.

Baca Juga: Ketahui Dampak Financial Distress terhadap Strategi Pajak Perusahaan

Karena tarif yang lebih rendah sangat mengurangi beban perusahaan, meningkatkan arus kas, dan menarik investor dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi, jelas bahwa hal ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk lebih tertarik untuk menjadi perusahaan publik. Tarif PPh Final sebesar 0,1 persen untuk transaksi saham di bursa efek, yang secara signifikan lebih rendah daripada tarif progresif untuk transaksi saham yang tidak tercatat, merupakan manfaat langsung lainnya yang diterima oleh investor swasta. Sebagai hasilnya, terbukti bahwa keuntungan pajak ini mendorong lebih banyak transaksi saham di bursa saham, menghasilkan ekosistem investasi yang hidup dan berkembang pesat.

Dividen untuk Reinvestasi yang Bebas Pajak

Insentif pajak khusus juga diberikan kepada investor yang mendapatkan dividen dari perusahaan publik. Dividen yang diterima oleh investor perorangan dibebaskan dari pajak penghasilan oleh pemerintah, dengan syarat dividen tersebut diinvestasikan kembali selama minimal tiga tahun. Surat Berharga Negara (SBN) dan instrumen investasi strategis lainnya yang diatur oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk investasi yang diperbolehkan. Insentif ini telah efektif dalam meningkatkan jumlah investor ritel dan mendorong reinvestasi, yang keduanya mendukung stabilitas perekonomian nasional.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Setiap wajib pajak orang pribadi (WP OP) di Indonesia memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) secara benar, lengkap, dan jelas. Salah satu bagian yang harus diperhatikan dalam pelaporan ini adalah pencantuman harta dan utang. Sayangnya, masih banyak wajib pajak yang mengabaikan atau bahkan tidak memahami pentingnya memasukkan informasi ini dalam SPT mereka. Padahal, pencantuman harta dan utang bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari upaya menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel.

Pelaporan harta dalam SPT Tahunan bertujuan untuk mencatat seluruh aset yang dimiliki oleh wajib pajak. Harta yang harus dilaporkan mencakup berbagai bentuk, seperti tanah dan bangunan, kendaraan, tabungan, investasi, emas, surat berharga, serta harta tidak berwujud lainnya. Dengan melaporkan harta secara lengkap dan benar, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa seluruh aset yang dimilikinya berasal dari sumber yang sah. Hal ini sangat penting untuk menghindari dugaan adanya penghasilan yang tidak dilaporkan atau diperoleh secara ilegal. Jika ada perbedaan mencolok antara penghasilan yang dilaporkan dan pertumbuhan harta seseorang, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhak melakukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.

Selain itu, pencantuman harta dalam SPT juga membantu wajib pajak dalam menghindari sanksi pajak. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, wajib pajak yang tidak melaporkan harta dengan benar bisa dikenakan sanksi berupa denda administratif atau bahkan diperiksa lebih lanjut. Jika terbukti ada harta yang tidak dilaporkan, DJP dapat mengenakan sanksi berupa tambahan pajak yang harus dibayar beserta denda yang cukup besar. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah di kemudian hari, sangat disarankan agar wajib pajak melaporkan seluruh hartanya dengan jujur.

Selain harta, pelaporan utang juga memiliki peran penting dalam SPT Tahunan. Utang yang dilaporkan bisa berupa pinjaman dari bank, kredit kendaraan, cicilan rumah, atau utang lainnya yang masih menjadi kewajiban wajib pajak. Dengan melaporkan utang, wajib pajak dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi keuangannya. Jika seseorang memiliki pertumbuhan harta yang signifikan, tetapi juga memiliki utang dalam jumlah besar, hal ini dapat menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh aset tersebut. Misalnya, jika seseorang membeli rumah senilai miliaran rupiah tetapi tidak mencantumkan utang KPR dalam SPT, maka bisa timbul dugaan bahwa dana pembelian rumah tersebut berasal dari sumber yang tidak dilaporkan.

Baca Juga: Bagaimana Financial Distress Mempengaruhi Potensi Penghindaran Pajak?

Selain kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, pencantuman harta dan utang juga bermanfaat bagi wajib pajak dalam mengelola keuangannya. Dengan memiliki catatan yang jelas tentang aset dan kewajiban, seseorang dapat lebih mudah merencanakan keuangan jangka panjang, termasuk dalam hal investasi dan perencanaan pajak. Melalui pencatatan yang baik, wajib pajak bisa melihat kondisi keuangan secara lebih objektif dan mengambil keputusan yang lebih tepat terkait pengelolaan kekayaan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah kini telah menyediakan fasilitas e-Filing yang mempermudah pelaporan SPT secara online. Dengan sistem ini, wajib pajak dapat mengakses, mengisi, dan menyampaikan SPT mereka tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Dengan adanya kemudahan ini, tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk tidak melaporkan harta dan utangnya dengan benar dan tepat waktu.

Pada akhirnya, kepatuhan dalam pelaporan harta dan utang dalam SPT Tahunan PPh OP bukan hanya untuk memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga mencerminkan transparansi dan integritas seorang wajib pajak. Dengan melaporkan secara jujur, wajib pajak membantu negara dalam meningkatkan penerimaan pajak serta menjaga legalitas dan kredibilitas kekayaannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap wajib pajak untuk memahami dan menjalankan kewajiban ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak bisa menjadi pelatihan yang sangat bermanfaat bagi Anda yang ingin menguasai kebijakan pajak. Sebab, dalam training pajak tersebut Anda akan mendapatkan berbagai materi tentang peraturan perundang-undangan pajak. Namun, tidak kalah penting bagi Anda untuk selalu mengikuti perkembangan berita pajak terbaru di Indonesia seperti yang akan dibahas dalam ulasan berikut ini.

Dalam rangka memenuhi target APBN, fokus utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah mengoptimalkan pengumpulan pajak.  Memperkuat penegakan hukum dan pengawasan secara berkeadilan adalah salah satu taktik yang digunakan.  Namun, di tengah upaya-upaya tersebut, muncul kesulitan baru karena kondisi ekonomi yang tidak stabil, yang membuat banyak bisnis terancam bangkrut.

Idealnya, analisis potensi pajak yang dilakukan DJP harus mempertimbangkan kondisi keuangan wajib pajak, selain rasio-rasio keuangan standar.  Strategi yang lebih menyeluruh diperlukan, terutama pada masa pemulihan ekonomi seperti pasca pandemi dan krisis global, untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak membebani dunia usaha.

Penggunaan Manajemen Risiko Kepatuhan (Compliance Risk Management/CRM) sebagai Instrumen Pemantauan

Dalam rangka melakukan pengawasan yang lebih imparsial, DJP menggunakan Manajemen Risiko Kepatuhan (Compliance Risk Management/CRM). Sistem ini memetakan tingkat risiko Wajib Pajak berdasarkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan CRM, DJP dapat mengidentifikasi potensi kehilangan penerimaan dari Wajib Pajak yang tidak patuh dan memprioritaskan Wajib Pajak mana yang perlu diawasi lebih ketat. Namun, pada kenyataannya, CRM masih perlu disertai dengan analisis ekstra, salah satunya adalah memantau kondisi keuangan perusahaan yang sedang mengalami krisis keuangan.

Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Perilaku Pajak Perusahaan

Penelitian mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung melakukan tindakan pajak yang agresif. Untuk menjaga stabilitas kas perusahaan selama keadaan darurat keuangan, manajemen biasanya terdorong untuk mengurangi beban pajak. Penelitian juga menemukan bahwa ketika perusahaan berada di bawah tekanan keuangan, mereka lebih cenderung untuk “mempercantik” catatan keuangan mereka untuk memberikan kesan yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan-termasuk otoritas pajak.

Hubungan antara Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas dan Utang

Dampak Profitabilitas

Metrik utama untuk menilai kemungkinan penghindaran pajak adalah profitabilitas yang ditentukan oleh Return on Assets (ROA). Jumlah pajak yang harus dibayarkan meningkat seiring dengan tingkat keuntungan perusahaan. Pada kenyataannya, perusahaan yang menguntungkan lebih cenderung melakukan perencanaan pajak aktif untuk menurunkan kewajiban pajak mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa, sebagian, penghindaran pajak secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh profitabilitas.

Baca Juga: SPT Dokter di Bawah PMK 168/2023: Pajak Adil atau Beban Berlebih?

Dampak Utang

Dampak utang terhadap penghindaran pajak diukur dalam penelitian ini dengan menggunakan Debt to Asset Ratio (DAR). Karena biaya bunga pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, utang memiliki konsekuensi keuangan. Namun, kecenderungan perusahaan untuk menggunakan leverage untuk perencanaan pajak telah berkurang setelah PMK Nomor 169/PMK.010/2015 disahkan, yang membatasi rasio utang terhadap modal. Oleh karena itu, tidak terlihat dampak dari utang secara parsial terhadap penghindaran pajak dalam penelitian ini.

Peran Financial Distress sebagai Variabel Moderasi

Altman Z-Score digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat kesulitan keuangan. Berikut ini adalah temuan-temuan utama dari penelitian ini:

• Hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak tidak dimoderasi oleh financial distress. Hal ini mengimplikasikan bahwa selama bisnis menguntungkan, manajemen akan terus melakukan perencanaan pajak yang agresif meskipun perusahaan sedang mengalami kesulitan.
• Pengaruh utang terhadap penghindaran pajak dimoderasi oleh financial distress. Perusahaan yang sehat secara finansial lebih cenderung menggunakan utang sebagai alat untuk menghindari pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak adalah aspek penting dalam meningkatkan pemahaman perusahaan mengenai kewajiban perpajakan dan strategi pengelolaan pajak yang sesuai dengan regulasi. Namun, dalam situasi tertentu, perusahaan dapat menghadapi tekanan finansial yang berat atau dikenal dengan istilah financial distress. Kondisi ini terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan likuiditas, menurunnya profitabilitas, atau meningkatnya beban utang, yang mengancam keberlanjutan operasionalnya. Dalam keadaan tersebut, perusahaan sering kali mencari cara untuk mengurangi beban keuangan, termasuk dengan mengoptimalkan strategi perpajakan, yang dapat berujung pada penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan cara yang masih berada dalam batas hukum, meskipun terkadang strategi yang digunakan bersifat agresif dan memanfaatkan celah dalam regulasi. Dalam kondisi financial distress, perusahaan berada dalam tekanan besar untuk mempertahankan arus kas dan menghindari kebangkrutan. Oleh karena itu, mereka cenderung mencari berbagai cara untuk mengurangi beban pajak, baik dengan memanfaatkan insentif pajak yang tersedia maupun dengan menerapkan praktik penghindaran pajak yang lebih agresif.

Beberapa faktor utama yang mendorong perusahaan dalam kondisi financial distress untuk melakukan penghindaran pajak adalah kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas keuangan, tekanan dari pemegang saham dan kreditur, serta adanya ketidaksempurnaan dalam regulasi perpajakan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sering kali menggunakan strategi seperti menunda pembayaran pajak, mengalihkan pendapatan ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah melalui transfer pricing, atau memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajaknya.

Namun, tidak semua perusahaan yang mengalami financial distress akan serta-merta melakukan penghindaran pajak. Beberapa perusahaan tetap berupaya mematuhi regulasi perpajakan karena khawatir terhadap konsekuensi jangka panjang yang dapat merugikan bisnis mereka. Risiko sanksi dari otoritas pajak, potensi kehilangan reputasi, serta kemungkinan menghadapi tuntutan hukum membuat banyak perusahaan berpikir dua kali sebelum melakukan praktik penghindaran pajak yang berlebihan. Dalam hal ini, pelatihan pajak memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman kepada perusahaan tentang risiko dan manfaat dari berbagai strategi perpajakan.

Baca Juga: Level Playing Field dalam Perpajakan Indonesia Terkini

Selain itu, pemerintah dan otoritas pajak di berbagai negara terus meningkatkan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak, terutama terhadap perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Regulasi yang lebih ketat, transparansi perpajakan, serta kerja sama internasional dalam pertukaran data pajak semakin menyulitkan perusahaan untuk menghindari pajak secara agresif. Dengan adanya kebijakan seperti ini, perusahaan dalam kondisi financial distress harus lebih cermat dalam mengelola strategi perpajakannya agar tidak melanggar regulasi yang berlaku.

Dalam jangka panjang, perusahaan yang terlalu agresif dalam melakukan penghindaran pajak dapat menghadapi dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat jangka pendek yang diperoleh. Kehilangan kepercayaan investor, sanksi dari pemerintah, serta potensi kerugian akibat sengketa pajak dapat merugikan perusahaan secara signifikan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengelola strategi pajaknya dengan hati-hati dan mempertimbangkan kepatuhan terhadap regulasi sebagai bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan.

Sebagai kesimpulan, financial distress dapat meningkatkan potensi penghindaran pajak karena tekanan untuk mempertahankan likuiditas dan menekan biaya operasional. Namun, keputusan perusahaan dalam menghindari pajak tidak hanya bergantung pada kondisi keuangan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor seperti regulasi, risiko sanksi, serta kesadaran akan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan pajak dan strategi pengelolaan pajak yang tepat agar tidak terjerumus dalam praktik yang berisiko. Pelatihan pajak yang efektif menjadi salah satu cara untuk membantu perusahaan memahami batasan legal dalam perencanaan pajak serta menghindari praktik yang dapat menimbulkan masalah hukum di masa depan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Bagi Anda yang ingin memperdalam ilmu perpajakan, maka kursus pajak sangat disarankan. Karena kursus pajak akan memberikan Anda segudang pengetahuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Namun, juga tidak kalah penting untuk mengikuti berita perpajakan terbaru seperti yang akan dibahas dalam ulasan berikut, untuk menguasai perpajakan lebih luas lagi. Lebih dari 5.000 dokter dari seluruh Indonesia secara resmi mengajukan keberatan atas kebijakan pajak yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023.

Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang baru menjadi fokus utama protes ini karena dianggap membebani para dokter, terutama mereka yang merawat pasien yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Piprim Basarah Yanuarso, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), menandatangani surat keberatan yang kemudian diteruskan kepada Kementerian Keuangan.

Argumen yang Disampaikan oleh Dokter Terhadap Peraturan Pajak Baru

IDAI berpendapat bahwa PMK 168/2023 mengharuskan dokter untuk membayar pajak atas penghasilan bruto yang belum dikurangi bagi hasil rumah sakit dan biaya operasional lainnya, sesuai dengan surat dari Detik Health yang telah disebutkan. Dengan kata lain, dokter harus membayar pajak atas penghasilan bruto meskipun mereka tidak menerima semuanya sebagai penghasilan bersih. Dalam surat keberatannya, Piprim menyatakan, “Ini berarti dokter membayar pajak atas penghasilan yang tidak diterimanya.” Selain itu, menurut IDAI, klausul ini memberatkan dokter yang mendapatkan honorarium dari berbagai sumber, termasuk pelatihan, seminar, dan konsultasi. Akibatnya, tergantung dari total akumulasi penghasilan bruto, beban pajak progresif dapat meningkat dari 5% hingga 30%.

Risiko Berkurangnya Layanan untuk Pasien JKN

Pendekatan ini diperkirakan akan berdampak pada menurunnya antusiasme dokter dalam menangani pasien JKN, yang selama ini menjadi tumpuan sistem layanan kesehatan di Indonesia. Mayoritas dokter anak yang memberikan layanan JKN mengenakan tarif standar yang ditetapkan pemerintah. Para dokter menganggap rencana ini tidak adil dan membebani keuangan mereka jika pajak masih dikenakan pada pendapatan kotor tanpa memperhitungkan pengeluaran dan biaya operasional. Piprim mengatakan bahwa dokter dikenakan pajak atas omzet dan bukan atas laba bersih, memperlakukan mereka seperti unit bisnis.

Baca Juga: Level Playing Field dalam Perpajakan: Mitos atau Realita dalam Sistem Perpajakan Indonesia?

Permintaan Penundaan Pelaporan Pajak untuk Tahun 2024

IDAI melakukan protes dengan meminta agar pelaporan pajak untuk tahun pajak 2024 ditunda hingga Kementerian Keuangan membuat perubahan atau menemukan alternatif yang lebih adil. Untuk mengkaji kebijakan pajak yang baru ini, mereka juga mendorong Kemenkeu untuk membentuk forum diskusi dengan asosiasi profesi. Kementerian Keuangan harus menyediakan forum komunikasi dengan asosiasi-asosiasi profesi ini, tambah IDAI. Tujuannya adalah untuk mengkaji ulang kebijakan pajak yang ada saat ini dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi dokter, khususnya yang menangani pasien JKN.

Penghasilan Tinggi tapi Utang dan Aset Tidak Seimbang: Kemungkinan Penipuan Data

Di sisi lain, patut dicurigai juga jika seseorang mengaku memiliki penghasilan yang sangat tinggi namun tidak sesuai dengan aset atau utangnya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pendapatan tersebut adalah penipuan atau digunakan untuk tujuan yang tidak diungkapkan kepada publik. Selain itu, hal ini dapat menjadi tanda pencucian uang, perusakan data, atau biaya yang disembunyikan dengan sengaja. Saat mengemudi, bagian ini memengaruhi perpindahan transmisi. Akibatnya, rasio yang tidak tepat pada gigi mundur dapat menjadi sumber hentakan mobil otomatis. Menyetel ulang rasio gigi mundur adalah satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Dalam konteks perpajakan Indonesia, pemerintah terus berupaya menerapkan prinsip level playing field agar tidak ada pihak yang mendapat perlakuan istimewa atau sebaliknya mengalami kerugian akibat ketimpangan kebijakan pajak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Salah satu langkah nyata dalam mewujudkan level playing field dalam perpajakan adalah dengan menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor digital melalui skema Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Penerapan pajak ini merupakan jawaban atas ketimpangan antara bisnis digital dan bisnis konvensional yang sebelumnya mengalami perbedaan beban pajak. Hingga awal 2025, pemerintah telah menunjuk ratusan perusahaan digital, termasuk penyedia layanan streaming, marketplace, dan aplikasi digital lainnya, sebagai pemungut PPN. Langkah ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan kesetaraan bagi semua pelaku usaha.

Selain di sektor digital, pemerintah juga mulai memperketat regulasi perpajakan di industri aset kripto. Dengan berkembangnya aset digital sebagai instrumen investasi, pemerintah melihat perlunya pengenaan pajak untuk menyetarakan kewajiban perpajakan dengan instrumen keuangan lainnya. Pajak atas transaksi aset kripto, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), telah diterapkan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan pajak di sektor ini. Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah penghindaran pajak serta memastikan bahwa seluruh pelaku industri aset digital berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Di sektor keuangan digital, pemerintah telah memberlakukan pajak bagi layanan fintech, khususnya dalam model bisnis peer-to-peer (P2P) lending. Pajak atas bunga yang diterima dari pinjaman online merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menyeimbangkan perlakuan pajak antara fintech dan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Dengan kebijakan ini, industri fintech dapat berkembang secara sehat dan tetap berada dalam koridor perpajakan yang adil.

Pemerintah juga telah mengambil langkah strategis dalam mencegah penghindaran pajak lintas negara dengan menandatangani Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR). Perjanjian ini memberikan kewenangan bagi Indonesia untuk mengenakan pajak tambahan atas penghasilan yang dikirim ke negara dengan tarif pajak rendah. Dengan adanya regulasi ini, perusahaan multinasional tidak lagi bisa dengan mudah mengalihkan keuntungannya ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah.

Baca Juga: Rekor Restitusi Pajak di Februari 2025: Benarkah Ini Sinyal Ekonomi Membaik?

Sebagai bagian dari upaya global, Indonesia juga telah menetapkan pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di negara ini. Kebijakan ini bertujuan untuk menghindari praktik penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan dengan skala besar. Dengan adanya pajak minimum ini, perusahaan lokal dan internasional berada dalam kondisi yang lebih setara dalam hal kewajiban pajak, sehingga kompetisi bisnis dapat berjalan lebih adil.

Dalam sektor komoditas, terutama logam mulia, pemerintah tengah mengkaji regulasi perpajakan bagi bullion bank. Harmonisasi pajak dalam sektor ini bertujuan untuk menghilangkan ketimpangan antara pelaku usaha yang berbeda, sehingga industri emas dan logam mulia dapat tumbuh tanpa hambatan pajak yang tidak perlu.

Training pajak memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan ini. Dengan edukasi perpajakan yang lebih luas, wajib pajak dapat memahami kewajiban mereka dengan lebih baik, sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat. Kebijakan perpajakan yang adil dan transparan akan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.