Posts in category: Artikel

Pelatihan Pajak – Sektor digital telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan inovasi, dan merombak ekonomi global. Namun, pertumbuhan sektor ini juga menimbulkan tantangan dalam perpajakan. Model bisnis digital sering kali melibatkan transaksi lintas batas yang rumit dan penggunaan aset digital yang tidak berwujud, seperti perangkat lunak, layanan cloud, atau konten digital. Kondisi ini membuat pemerintah di seluruh dunia mencari cara untuk menerapkan perpajakan yang adil dan efektif di sektor digital. Berikut adalah beberapa strategi penanganan pajak yang relevan untuk mengatasi tantangan di sektor digital.

Penerapan Pajak Penghasilan Berdasarkan Aktivitas Ekonomi

Salah satu tantangan dalam perpajakan sektor digital adalah bagaimana mengenakan pajak pada perusahaan yang beroperasi secara global tanpa kehadiran fisik yang signifikan di suatu negara. Untuk mengatasi hal ini, banyak negara mempertimbangkan model perpajakan berbasis aktivitas ekonomi atau “nexus ekonomi”. Artinya, perusahaan akan dikenakan pajak berdasarkan aktivitas bisnis yang mereka lakukan di suatu negara, seperti jumlah pengguna, pendapatan iklan, atau transaksi digital lainnya. Dengan demikian, perusahaan digital yang memperoleh pendapatan dari negara tersebut tetap akan dikenakan pajak meskipun mereka tidak memiliki kantor fisik.

Menerapkan Pajak Digital Langsung atau Digital Services Tax (DST)

Beberapa negara, seperti Prancis dan Inggris, telah mengadopsi pajak layanan digital (DST) sebagai cara untuk mengenakan pajak pada perusahaan teknologi besar yang memperoleh pendapatan dari pengguna di negara tersebut. DST diterapkan pada pendapatan yang diperoleh dari layanan digital tertentu, seperti iklan online, platform media sosial, atau pasar e-commerce. Dengan penerapan DST, negara dapat memperoleh pendapatan dari perusahaan digital yang sebelumnya sulit dikenakan pajak di yurisdiksi lokal.

Kolaborasi Internasional melalui OECD dan Pilar Pajak Digital

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) telah mengembangkan kerangka kerja untuk perpajakan digital yang dikenal sebagai Pilar Satu dan Pilar Dua. Pilar Satu bertujuan untuk mengalokasikan hak pajak secara adil kepada negara-negara tempat aktivitas ekonomi perusahaan digital terjadi. Pilar Dua, di sisi lain, bertujuan untuk menerapkan tarif pajak minimum global, sehingga mencegah perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi dengan pajak rendah. Kolaborasi internasional melalui OECD memungkinkan negara-negara untuk menyepakati prinsip perpajakan digital yang adil dan menghindari konflik pajak antar negara.

Baca Juga: Perpajakan Alih Usaha ke Ahli Waris: Panduan dan Hal yang Perlu Diperhatikan

Perluasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Layanan Digital

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah diterapkan oleh beberapa negara pada produk dan layanan digital yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, layanan digital, seperti langganan video, musik, aplikasi, atau perangkat lunak, dikenakan PPN meskipun penyedianya berasal dari luar negeri. Beberapa negara ASEAN, seperti Indonesia, juga telah menerapkan PPN pada layanan digital sebagai upaya untuk menyeimbangkan pasar dan memastikan pendapatan pajak yang lebih adil. Strategi ini efektif karena PPN dapat langsung dikenakan pada pengguna akhir, sehingga memudahkan administrasi pajak.

Meningkatkan Transparansi dan Laporan Pajak Digital

Perusahaan digital sering kali memanfaatkan struktur yang kompleks dan operasi lintas batas untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan kewajiban pelaporan adalah langkah penting dalam penanganan pajak di sektor digital. Salah satu pendekatannya adalah dengan mewajibkan perusahaan multinasional untuk melaporkan pendapatan mereka di setiap negara tempat mereka beroperasi. Laporan ini membantu otoritas pajak dalam mengawasi aktivitas bisnis dan mengurangi risiko penghindaran pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Sebagai seseorang yang ingin terjun di dunia perpajakan, pastinya sangat penting untuk menguasai kebijakan pajak yang berlaku. Sehingga, solusinya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Sebab, pelatihan pajak tersebut akan memberikan maateri pada pesertanya seputar peraturan perundang-undangan pajak. Perubahan signifikan dalam tata kelola perpajakan didorong oleh transisi digital ekonomi global yang terus berkembang di sejumlah negara. Dalam rangka menghadapi masalah ini, Indonesia, salah satu negara berkembang dengan potensi ekonomi digital yang signifikan, juga berusaha menerapkan undang-undang perpajakan yang relevan.

Beradaptasi dengan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 2.0 dari OECD merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan. Tujuan BEPS 2.0 adalah untuk mengatasi masalah pengalihan laba dan erosi basis pajak, terutama dari perusahaan multinasional yang beroperasi di sektor digital yang sering mengeksploitasi kesenjangan undang-undang perpajakan di yurisdiksi yang berbeda.

BEPS 2.0: Elemen-Elemen Penting dan Pengaruhnya terhadap Indonesia

Dua pilar utama BEPS 2.0 membahas masalah penghindaran pajak dan perpajakan digital di seluruh dunia. Pilar pertama memberikan otoritas perpajakan tambahan kepada negara sumber atas perusahaan global, meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki lokasi fisik. Hal ini sangat penting bagi Indonesia karena banyak bisnis digital internasional yang menghasilkan banyak uang dari e-commerce dan layanan digital di Indonesia tanpa memiliki kantor yang sebenarnya. Untuk mengekang praktik pengalihan keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak rendah, pilar kedua menetapkan pajak minimum global sebesar 15% untuk perusahaan multinasional.

Penerapan BEPS 2.0 memberikan Indonesia peluang dan kesulitan. Dengan memberlakukan peraturan ini, Indonesia mungkin dapat meningkatkan pendapatan pajak dari bisnis digital internasional. Namun, untuk menerapkan kebijakan ini, pemerintah perlu mengatasi hambatan administratif termasuk mengintegrasikan data pajak lintas batas dan menyesuaikan peraturan domestik. Elemen penting lainnya untuk menjamin keberhasilan implementasi adalah kesiapan teknologi dan sumber daya manusia dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Spesifik Indonesia untuk Mengadopsi BEPS 2.0

Indonesia telah secara aktif terlibat dalam diskusi dan negosiasi internasional sejak diperkenalkannya konsep BEPS 2.0. Indonesia telah menyatakan niatnya untuk mengadopsi kedua pilar tersebut sebagai bagian dari Kerangka Kerja Inklusif OECD dan G20. Pemerintah berencana untuk mengubah undang-undang perpajakan internasional, termasuk memperkenalkan pajak penghasilan berbasis keberadaan ekonomi yang cukup besar, untuk membantu pelaksanaan Pilar 1. Pajak ini akan menjamin bahwa bisnis online dengan aktivitas ekonomi yang substansial di Indonesia yang tidak memiliki kantor fisik akan tetap dikenakan pajak.

Baca Juga: Memahami PMK 78/2024: Bea Meterai, Digitalisasi, dan Kewajiban Wajib Pajak

Mengenai Pilar 2, Indonesia diperkirakan akan memodifikasi struktur pajak perusahaannya agar sesuai dengan pajak minimum di seluruh dunia. Menemukan keseimbangan antara menarik investasi asing dan menghentikan penghindaran pajak adalah salah satu kesulitan di bidang ini. Untuk menghindari kebingungan investor dan agar sesuai dengan hukum pajak domestik, pemerintah juga harus mengembangkan peraturan yang komprehensif terkait pajak minimum global.

Menggunakan Coretax dan Administrasi Pajak Digital untuk Memperkuat Sistem Perpajakan

Dengan mengimplementasikan Coretax, sebuah sistem baru yang ditujukan untuk mendorong reformasi administrasi perpajakan, Indonesia membangun infrastruktur teknologi selain mereformasi kebijakan perpajakannya. Pengumpulan data yang lebih akurat dan pemantauan transaksi digital secara real-time akan dimungkinkan oleh Coretax. Dengan menggunakan teknologi ini, DJP dapat mengawasi transaksi internasional dengan lebih baik dan memastikan bahwa bisnis digital internasional membayar pajak sesuai dengan peraturan BEPS 2.0. Prosedur pelaporan dan kepatuhan pajak menjadi lebih transparan dan efektif dengan menggunakan Coretax.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak merupakan pelatihan pajak yang bisa Anda ikuti untuk menguasai berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebab, training pajak akan memberikan berbagai materi yang berkaitan dengan kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia. Selain itu, tentu saja pastinya tidak kalah penting untuk mengetahui perkembangan berita pajak terbaru. Kementerian Keuangan meringkas aturan yang berkaitan dengan implementasi bea meterai melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 78/2024. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menggabungkan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan terpisah menjadi satu peraturan yang komprehensif. Pada tanggal 1 November 2024, PMK 78/2024 mulai berlaku sesuai dengan Pasal 82. Tiga PMK sebelumnya; PMK 133/2021, PMK 134/2021, dan PMK 151/2021 secara resmi dicabut dengan diberlakukannya peraturan ini.

Ruang Lingkup PMK 78/2024

Secara umum, PMK 78/2024 mengatur beberapa hal terkait implementasi bea meterai, antara lain sebagai berikut:

• Objek Bea Meterai: Menguraikan jenis-jenis dokumen yang dikenakan bea meterai dan yang tidak dikenakan bea meterai.
• Saat Bea Meterai Terhutang: Menjelaskan kondisi-kondisi di mana bea meterai harus dibayar untuk setiap jenis dokumen.
• Pihak yang Bertanggung Jawab atas Bea Materai: Menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk membayar bea materai.
• Proses Pembayaran Bea Materai: Menjelaskan langkah-langkah pembayaran bea meterai yang harus dilengkapi dengan materai atau Surat Setoran Pajak (SSP).
• Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Materai: Mengontrol ketersediaan, properti, kekuatan agen, dan distribusi berbagai jenis prangko (tempel, elektronik, dan format lainnya).
• Keabsahan Stempel: Menjelaskan kondisi yang harus dipenuhi agar stempel dianggap sah.
• Penyegelan Selanjutnya: Panduan untuk menyegel kertas yang digunakan sebagai bukti di pengadilan atau yang bea materainya tidak atau belum dibayar.
• Penagihan Bea Meterai: Klausul-klausul yang berkaitan dengan pencabutan hak pemungut serta pemungutan, penyetoran, dan pelaporan bea meterai untuk pemungut.
• Pengembalian Bea Meterai Lebih: Menawarkan penggantian jika bea meterai yang dibayarkan lebih banyak dari yang seharusnya.

Baca Juga: Peraturan Baru PMK 81/2024: Transformasi Administrasi Pajak Menuju Kepatuhan Lebih Baik

Ketentuan Bea Meterai Digital yang Baru

Aturan mengenai meterai digital adalah salah satu klausul baru dalam PMK 78/2024. Ini adalah jenis meterai baru yang berbeda dari jenis meterai sebelumnya seperti meterai terkomputerisasi, meterai cetak, dan meterai tempel. Stempel digital adalah label digital yang diaplikasikan pada dokumen dengan menggunakan printer stempel digital. Tujuan dari meterai digital adalah untuk membuat pemungutan bea meterai menjadi lebih mudah dan efisien bagi para pemungut yang telah mendapatkan otorisasi resmi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sesuai dengan ayat 4 Pasal 27, meterai digital memiliki kualitas sebagai berikut:

• Meterai berwarna merah neon.
• Terdapat tulisan “METERAI TERAAN DIGITAL”.
• menampilkan logo Kementerian Keuangan.
• menampilkan angka dan huruf tarif Bea Meterai.
• memiliki kode unik yang dapat dipindai bersama dengan aplikasi berupa 22 digit nomor seri, nomor seri printer yang terdaftar di sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan nama wajib pajak pemegang lisensi.

Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Bea Meterai Saat Ini

Dengan keluarnya PMK 78/2024, batas waktu penyetoran dan pelaporan bea meterai bagi pemungut juga mengalami perubahan. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, bea meterai yang dipungut untuk setiap masa pajak harus disetorkan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau yang setara. Hal ini juga berlaku untuk pelaporan SPT Masa Bea Meterai. Dengan melampirkan bukti penerimaan, SPT Masa Bea Meterai harus dilaporkan secara elektronik ke DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Perlu diketahui bahwa dalam PMK 151/2021, pelaporan bea meterai jatuh tempo tanggal 20 bulan berikutnya, dan penyetoran bea meterai jatuh tempo tanggal 10 bulan berikutnya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Alih usaha ke ahli waris merupakan proses yang umum terjadi dalam keluarga yang memiliki bisnis atau usaha. Perpindahan kepemilikan ini tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga memerlukan perhatian khusus dalam hal perpajakan. Mengelola perpajakan secara efisien saat alih usaha sangat penting untuk menghindari beban pajak yang tidak terduga dan memastikan keberlangsungan usaha yang telah dibangun.

Mengikuti brevet pajak sangat bermanfaat dalam proses perpajakan alih usaha ke ahli waris, karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari brevet pajak, ahli waris dapat menjalankan proses alih usaha dengan lebih mudah dan memastikan semua aspek perpajakan dikelola dengan benar, sehingga transisi usaha berlangsung lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum.Artikel ini akan membahas aspek-aspek perpajakan yang perlu diperhatikan saat melakukan alih usaha ke ahli waris, serta panduan praktis yang dapat membantu Anda dalam proses ini.

Pengertian Alih Usaha ke Ahli Waris

Alih usaha ke ahli waris adalah proses pemindahan kepemilikan usaha dari pemilik yang meninggal dunia kepada ahli waris yang sah, seperti anak-anak, pasangan, atau anggota keluarga lainnya. Proses ini melibatkan pengalihan aset, termasuk properti, peralatan, dan pendapatan usaha, kepada penerima yang ditentukan. Setiap transaksi yang terkait dengan pengalihan kepemilikan ini memiliki implikasi perpajakan yang harus dipahami dengan baik.

Jenis Pajak yang Terlibat dalam Alih Usaha

Dalam proses alih usaha, ada beberapa jenis pajak yang mungkin dikenakan, antara lain:

• Pajak Warisan: Di beberapa yurisdiksi, pajak warisan (estate tax) dikenakan pada nilai total harta yang diwariskan. Pajak ini bisa mempengaruhi jumlah aset yang diterima oleh ahli waris. Meski tidak semua negara mengenakan pajak warisan, penting untuk memeriksa peraturan yang berlaku di wilayah Anda.
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Jika aset yang dialihkan termasuk barang yang dikenakan PPN, transfer kepemilikan mungkin memerlukan pelaporan pajak tambahan.
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Jika aset usaha yang dialihkan melibatkan properti atau tanah, BPHTB akan dikenakan. Besarnya BPHTB tergantung pada nilai aset yang dialihkan.

Baca Juga: Tax Planning untuk Perusahaan: Cara Efektif Mengelola Pajak Bisnis Anda

Langkah-Langkah Mengelola Perpajakan Alih Usaha

Mengelola perpajakan dalam proses alih usaha memerlukan perencanaan yang matang. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat membantu:

• Evaluasi Nilai Aset: Langkah pertama adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap nilai aset usaha yang akan dialihkan. Ini mencakup aset fisik seperti tanah dan bangunan, serta aset tak berwujud seperti merek dagang dan goodwill. Evaluasi ini akan menentukan besarnya pajak yang mungkin dikenakan.
• Konsultasikan dengan Ahli Pajak: Setiap proses alih usaha memiliki implikasi perpajakan yang berbeda-beda, tergantung pada struktur usaha dan undang-undang perpajakan setempat. Konsultasi dengan ahli pajak atau perencana keuangan yang berpengalaman sangat penting untuk memahami dan memitigasi risiko pajak.
• Rencanakan Strategi Pembebanan Pajak: Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meminimalkan beban pajak. Misalnya, memanfaatkan pengecualian pajak atau menggunakan metode transfer yang mengurangi pajak, seperti hibah secara bertahap atau menggunakan entitas seperti perwalian keluarga.

Menyusun Perjanjian Alih Usaha

Untuk memastikan bahwa alih usaha berjalan lancar, sangat penting untuk menyusun perjanjian resmi yang merinci semua ketentuan perpajakan. Dokumen ini harus mencakup:

• Rincian Aset yang Dialihkan: Daftar semua aset yang akan dipindahkan ke ahli waris, termasuk estimasi nilai aset dan metode evaluasi yang digunakan.
• Ketentuan tentang Kewajiban Pajak: Penjelasan tentang bagaimana kewajiban pajak akan ditangani, termasuk siapa yang bertanggung jawab membayar pajak-pajak tertentu.
• Hak dan Kewajiban Ahli Waris: Menyusun ketentuan yang memastikan ahli waris memahami tanggung jawab mereka, termasuk kewajiban perpajakan dan peran mereka dalam menjalankan usaha.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Tax planning atau perencanaan pajak merupakan strategi penting yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan meminimalkan kewajiban pajak secara legal dan efisien. Dalam konteks bisnis, perencanaan pajak yang baik tidak hanya membantu mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi juga mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Pelatihan pajak berfungsi sebagai landasan penting dalam tax planning karena memberikan pengetahuan, keterampilan, dan alat yang diperlukan untuk membuat strategi pajak yang efisien dan patuh.

Perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan pajak untuk karyawan mereka akan lebih siap menghadapi tantangan perpajakan dan memanfaatkan peluang untuk mengurangi kewajiban pajak. Artikel ini akan membahas pentingnya tax planning untuk perusahaan, manfaat yang dapat diperoleh, serta beberapa cara efektif untuk mengelola pajak bisnis.

Manfaat Tax Planning bagi Perusahaan

Mengurangi Kewajiban Pajak: Manfaat utama dari tax planning adalah mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dengan memanfaatkan potongan atau insentif yang tersedia, perusahaan dapat menghemat uang yang kemudian dapat digunakan untuk investasi, pengembangan, atau keperluan operasional lainnya.

• Meningkatkan Arus Kas: Dengan kewajiban pajak yang lebih rendah, perusahaan dapat mengelola arus kas mereka dengan lebih baik. Uang yang disimpan dari pembayaran pajak dapat digunakan untuk memperluas bisnis, memperbaiki infrastruktur, atau meningkatkan modal kerja.
• Meminimalkan Risiko Hukum: Perencanaan pajak yang dilakukan sesuai hukum dan peraturan perpajakan membantu perusahaan menghindari risiko sanksi atau denda dari otoritas pajak. Kepatuhan yang baik terhadap peraturan perpajakan juga membangun reputasi perusahaan yang sehat di mata investor dan mitra bisnis.
• Meningkatkan Efisiensi Keuangan: Perencanaan pajak yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya mereka secara lebih efisien, sehingga dapat mencapai tujuan bisnis dengan lebih optimal.

Cara Efektif Mengelola Pajak Bisnis Anda

Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk mengelola pajak dengan lebih efektif:

Memanfaatkan Insentif dan Kredit Pajak

Pemerintah sering kali menawarkan berbagai insentif dan kredit pajak untuk mendorong aktivitas ekonomi tertentu, seperti investasi di daerah tertentu, penelitian dan pengembangan (R&D), atau proyek ramah lingkungan. Perusahaan harus selalu memperbarui informasi tentang insentif ini dan memanfaatkannya bila memungkinkan.

Baca Juga: Upaya Pemerintah dalam Membangkitkan Industri Padat Karya: Apakah Bebas Pajak?

Mengoptimalkan Biaya yang Dapat Dikurangkan (Tax Deductible)

Banyak pengeluaran bisnis yang dapat dikurangkan dari pendapatan kotor untuk mengurangi pajak. Biaya seperti gaji karyawan, sewa kantor, asuransi, biaya pemasaran, dan bunga pinjaman dapat dikategorikan sebagai pengeluaran yang dapat mengurangi kewajiban pajak. Penting bagi perusahaan untuk mendokumentasikan semua pengeluaran ini dengan baik agar dapat dipertanggungjawabkan.

Mengatur Waktu Pengakuan Pendapatan dan Pengeluaran

Strategi lain dalam tax planning adalah mengatur kapan pendapatan diakui dan kapan pengeluaran dicatat. Dengan mengatur waktu ini secara strategis, perusahaan dapat meminimalkan pajak yang harus dibayar dalam periode tertentu. Misalnya, menunda pengakuan pendapatan hingga tahun pajak berikutnya atau mempercepat pengeluaran yang dapat dikurangkan.

Melibatkan Ahli Pajak

Mengelola pajak bisnis yang kompleks membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, penting untuk bekerja sama dengan ahli pajak atau konsultan keuangan yang memiliki keahlian dalam tax planning. Mereka dapat membantu perusahaan mengidentifikasi area di mana kewajiban pajak dapat dikurangi, serta memastikan bahwa semua kebijakan pajak yang diterapkan sesuai dengan hukum.

Tax planning yang efektif merupakan elemen kunci dalam manajemen keuangan perusahaan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak mereka, meningkatkan arus kas, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk pertumbuhan bisnis. Namun, perencanaan pajak harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku untuk menghindari masalah hukum. Dengan bekerja sama dengan ahli pajak dan terus memantau perubahan kebijakan perpajakan, perusahaan dapat mengelola pajak mereka dengan lebih baik dan memastikan stabilitas keuangan jangka panjang.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak bisa menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk menguasai kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia. Sebab, kursus pajak akan memberikan berbagai materi seputar perundang-undangan pajak. Pengenalan Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Administrasi Perpajakan Inti (SIAP) akan membawa perbaikan pada sistem administrasi perpajakan Indonesia bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024, yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Batas waktu pembayaran dan penyetoran berbagai jenis pajak merupakan salah satu modifikasi. Diharapkan kebijakan ini akan meningkatkan kepatuhan pajak dengan merampingkan jadwal pembayaran dan penyetoran pajak serta menyederhanakan administrasi bagi wajib pajak.

Tanggal Tenggat Waktu Sesuai dengan PMK 81/2024

Berdasarkan Pasal 94 ayat (2) PMK 81/2024, tanggal 15 setiap bulan setelah berakhirnya masa pajak adalah tanggal jatuh tempo pembayaran sejumlah pajak. Kategori pajak berikut ini kini memiliki batas waktu pembayaran dan penyetoran pada tanggal 15 bulan berikutnya:

• Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2: Pajak final atas pendapatan tertentu, termasuk transaksi saham dan sewa tanah atau bangunan.
• Pajak Penghasilan Pasal 21: Pajak yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan pekerja dan karyawan.
• Pajak Penghasilan Pasal 22: Pajak yang dikenakan pada transaksi bisnis tertentu, seperti penjualan atau impor oleh instansi pemerintah.
• Pajak Penghasilan Pasal 23: Keuntungan modal, hadiah dan hadiah, dan pembayaran jasa semuanya dikenakan pajak.
• Pajak Penghasilan Pasal 25: Wajib pajak membayar cicilan bulanan untuk mengurangi kewajiban pajak tahunan mereka.
• Pasal 26 Pajak Penghasilan: Penghasilan Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri (WP LN) dikenakan pajak.
• Pajak penghasilan minyak dan/atau gas: Pajak ini dikenakan atas keuntungan dari operasi hulu minyak dan gas bumi dan jatuh tempo pada setiap akhir periode pajak.
• PPN atas Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean: PPN atas penggunaan barang atau jasa tidak berwujud yang berasal dari luar negeri di Indonesia.
• PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS): PPN jenis ini diterapkan sekaligus atau secara bertahap untuk kegiatan membangun sendiri.

Baca Juga: Cara Mengimpor Barang dengan Lancar: Aturan Bea Masuk dan Pajak untuk Bagasi Penumpang

• Bea Materai: Biaya yang dikenakan oleh pemungut bea materai pada dokumen-dokumen tertentu.
• Pajak Penjualan: Pungutan yang dikenakan pada penjualan barang-barang tertentu yang tercakup dalam peraturan.
• Pajak Karbon: Pungutan yang dikenakan atas emisi karbon yang dikumpulkan oleh entitas yang bertanggung jawab atas emisi tersebut.

Pengecualian Batas Waktu untuk Tanggal Jatuh Tempo

Ada beberapa pengecualian yang harus diketahui oleh pembayar pajak, meskipun sebagian besar pajak jatuh tempo pada tanggal lima belas bulan berikutnya. Tenggat waktu untuk beberapa kategori pajak yang dikecualikan dirinci sebagai berikut:

• PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak dengan Persyaratan Khusus Tambahan: Batas waktu penyetoran bagi Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang menyimpang dari Pasal 3 ayat (3b) UU KUP diatur dalam peraturan khusus yang ditetapkan sesuai dengan jenis pajaknya.
• Pajak Penghasilan Tambahan yang Diterima oleh Emiten atas Saham Pendiri: Paling lambat satu bulan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran PPh tambahan, saham pendiri harus disetor dengan PPh tambahan tersebut.
• Satu Masa Pajak untuk PPN dan PPnBM: PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa pajak harus dilunasi paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, tetapi sebelum SPT Masa PPN disampaikan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Membeli atau mengimpor barang dari luar negeri ke Indonesia memerlukan pertimbangan yang cermat mengenai peraturan impor bagasi penumpang yang relevan. Hal ini sangat penting untuk dipahami karena, meskipun tidak ada batasan jenis atau jumlah bagasi penumpang, pajak impor dan cukai masih berlaku untuk beberapa nilai. Ketahui cara mengimpor bagasi penumpang dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk memastikan proses bea cukai yang lancar saat Anda tiba di bandara atau pelabuhan di Indonesia. Anda bisa menguasai berbagai kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia melalui brevet pajak. Sebab, kursus pajak akan mengajarkan Anda berbagai materi perundang-undangan pajak.

Panduan untuk Impor Bagasi Penumpang

Impor bagasi penumpang mengacu pada berbagai barang yang dibawa oleh wisatawan atau pekerja migran Indonesia dari luar negeri, yang ketentuannya diatur oleh undang-undang dan peraturan impor yang relevan. Permendag 7/2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023 tentang Ketentuan dan Tata Niaga Impor memuat ketentuan yang mengatur jenis dan jumlah barang bawaan yang diimpor. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan No. 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut mengatur pengenaan bea masuk dan cukai atas impor barang bawaan penumpang.

Petunjuk Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-09/BC/2018 sebagai peraturan pelaksana dari PMK tersebut. Kemudian, PMK No. 141 Tahun 2023 mengatur impor tas yang dibawa oleh pekerja migran dari Indonesia.

Jenis dan Jumlah Barang Bawaan Jinjing yang Diimpor

Pemerintah telah membebaskan barang bawaan pribadi penumpang dari larangan dan pembatasan impor (lartas) di bawah Permendag No. 7 Tahun 2024. Ini berarti tidak ada batasan jumlah tas penumpang dan jenis barang yang mereka bawa. Namun, pengecualian ini tidak berlaku untuk produk yang dibatasi atau dilarang untuk diimpor, seperti produk yang berhubungan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan (HSE). Barang-barang bekas, MMEA (minuman mengandung etil alkohol), limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), obat-obatan, senyawa psikoaktif, dan produk daging babi adalah beberapa contoh komoditas HSE yang diimpor. Hanya importir terdaftar yang diizinkan untuk mengimpor barang-barang terlarang HSE ini; impor bagasi penumpang tidak lagi diizinkan.

Baca Juga: PMK 79/2024: Kebijakan Pajak Terbaru untuk Kerja Sama Operasi (KSO) di Indonesia

Barang bawaan bebas bea untuk penumpang

Kemudian, bea masuk tidak diberlakukan untuk impor tidak terbatas dari komoditas yang dibawa oleh penumpang dan pekerja migran Indonesia. Dengan peraturan pelaksanaannya dalam PER-09/BC/2018, PMK No. 203/2017 mengatur nilai maksimum barang bebas bea masuk, ketika awak sarana pengangkut mengimpor barang pribadi mereka, nilai maksimum komoditas yang bebas bea masuk pada saat kedatangan adalah USD 50 per orang.

Mengimpor Barang Bawaan yang Kena Pajak dan Barang Kena Bea Secara Nominal

Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) akan dikenakan apabila nilai impor barang bawaan penumpang melebihi batas nilai pabean, yaitu lebih besar dari 500 USD. Pasal 17 ayat (3) PER-09/BC/2018 memuat ketentuan mengenai batas nominal barang impor yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang dikenakan bea masuk dan pajak. Sebagai catatan, jumlah barang bawaan yang bebas bea masuk hanya ditentukan oleh jumlah barang bawaan per penumpang. Setiap penumpang tetap dibebaskan dari bea masuk meskipun hanya satu keluarga yang menyerahkan Pemberitahuan Pabean di terminal kedatangan bandara atau pelabuhan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Industri padat karya memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Industri ini mencakup sektor-sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, manufaktur, dan produk konsumsi lainnya. Mengingat pentingnya sektor ini, pemerintah Indonesia terus mengupayakan berbagai langkah untuk mendukung kebangkitan industri padat karya, terutama di tengah tantangan global dan peningkatan persaingan internasional. Salah satu strategi yang kerap diperbincangkan adalah pemberian keringanan pajak bagi industri padat karya. Namun, apakah kebijakan bebas pajak bisa diterapkan, dan sejauh mana efektifitasnya?

Keringanan Pajak sebagai Insentif bagi Industri Padat Karya

Keringanan pajak telah menjadi salah satu langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk mendukung sektor padat karya. Namun, tidak semua keringanan berbentuk bebas pajak secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa bentuk insentif pajak yang diberikan:

Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh):

• Pemerintah memberikan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) bagi perusahaan yang berinvestasi pada industri padat karya. Ini termasuk keringanan bagi perusahaan yang membuka lapangan kerja dalam jumlah besar atau beroperasi di wilayah terpencil.
• Selain itu, terdapat juga skema Super Deduction Tax, yang memungkinkan perusahaan memperoleh pengurangan pajak tambahan hingga 200% dari biaya pelatihan dan 300% untuk kegiatan riset dan pengembangan (R&D) yang mendukung peningkatan keterampilan pekerja.

Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

• Pemerintah memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku bagi industri padat karya. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mengurangi biaya produksi, sehingga mampu bersaing di pasar internasional.
• Selain bea masuk, PPN untuk beberapa bahan baku dan barang modal tertentu juga dibebaskan guna meringankan beban perusahaan dalam proses produksi.

Fasilitas Tax Holiday dan Tax Allowance:

• Tax Holiday memberikan fasilitas bebas pajak hingga 10 tahun bagi perusahaan yang memenuhi syarat tertentu, termasuk perusahaan yang melakukan investasi besar dan mempekerjakan ribuan tenaga kerja.
• Tax Allowance memberikan pengurangan PPh Badan sebesar 30% dari nilai investasi selama enam tahun, dengan tujuan mendorong investasi baru dalam sektor padat karya.

Baca Juga: Pajak, Modal Utama dalam Pembangunan Nasional

Insentif di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK):

• Pemerintah juga mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai wilayah, di mana perusahaan yang beroperasi di dalamnya mendapatkan insentif berupa bebas pajak dan kemudahan perizinan. KEK dikhususkan untuk meningkatkan investasi dan menumbuhkan industri padat karya, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran tinggi.

Tantangan dalam Penerapan Kebijakan Bebas Pajak

Meskipun keringanan pajak dapat membantu mendorong industri padat karya, penerapan bebas pajak secara menyeluruh memiliki tantangan tersendiri. Kebijakan ini harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak mengurangi penerimaan negara secara drastis. Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam kebijakan bebas pajak adalah:

Efektivitas dalam Penciptaan Lapangan Kerja:

• Keringanan pajak harus tepat sasaran dan diberikan kepada perusahaan yang benar-benar menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin menerima insentif pajak tetapi tidak memberikan dampak signifikan pada penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa perusahaan yang mendapat insentif benar-benar memenuhi syarat.

Menghindari Kecurangan Pajak:

• Kebijakan bebas pajak atau keringanan pajak berisiko disalahgunakan oleh perusahaan yang tidak berkomitmen jangka panjang terhadap industri padat karya. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat dan menerapkan mekanisme kontrol guna memastikan kebijakan ini tidak disalahgunakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Suatu usaha agar bisa mencapai suatu tujuan atau cita-cita yang telah diimpikan suatu Negara tersebut, telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945, agar bisa menjalankan pembangunan di berbagai sektor. Tentu saja, pembangunan tersebut memerlukan sumber pembiayaan, terutama penerimaan pajak. Perpajakan memegang peranan penting dalam pembangunan nasional karena merupakan sumber utama penerimaan negara yang mendanai berbagai program pemerintah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dalam kursus pajak, peserta diajak memahami kebijakan perpajakan yang mendukung pembangunan, sehingga dapat berkontribusi secara optimal sebagai Wajib Pajak.

Sejarah Singkat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak sebagai sumber pendanaan pemerintah dimulai sekitar tahun 3.300 SM di Mesopotamia (sekarang Irak). Sekitar tahun 3000 SM, pemungutan pajak juga tercatat di wilayah Mesir. Bahkan pada masa Kekaisaran Romawi (31 SM-476 M), pemungutan pajak begitu intensif sehingga menjadikan Kekaisaran Romawi sebagai kerajaan terbesar dan terkaya di dunia. Oleh karena itu, pemungutan pajak akan terus mengalami banyak perkembangan dalam berbagai aspek dan sistem pemungutan pajak lainnya.

Pengumpulan pajak di Indonesia terjadi disaat jaman kerajaan-kerjaaan di daerah nusantara mengumpulkan suatu upeti yang menjadi sumber biaya bagi sebuah kerajaan, yang bertujuan agar penduduk mendapatkan perlindungan. Di masa Kolonial, telah dikenalkan dengan yang namanya pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial dan mentarif berbeda-beda berdasarkan status warganya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah Indonesia dan DPR telah menetapkan undang-undang yang mengatur perpajakan. Dengan demikian, pemungutan pajak di Indonesia diatur dengan peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat yang memenuhi ketentuan tersebut wajib memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan asas kepastian dan persamaan dalam pemungutan pajak dari Adam Smith.

Perpajakan Sebagai Sumber Utama Pembangunan Nasional

Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, sasaran pembangunan tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan penekanan pada pembangunan struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada keunggulan kompetitif di berbagai bidang. RPJMN 2020-2024 menjadi titik tolak untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.

Untuk mencapai tujuan RPJMN dan Indonesia Maju 2045, pemerintah melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun. Anggaran pendapatan dan belanja negara memuat sasaran pendapatan dan belanja negara yang ditujukan untuk membiayai program pembangunan nasional. Program pembangunan nasional tersebut antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Baca Juga: Pajak dari Judi Online: Tantangan dalam Menghadapi Shadow Economy

Program pembangunan suatu negara membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena itu suatu negara membutuhkan sumber pembiayaan dari pajak. Selama ini, porsi penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara telah melampaui 75 persen. Hal yang sama juga terjadi di hampir semua negara yang porsi pendapatan masyarakatnya didominasi oleh perpajakan.

Pajak yang dihimpun Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain, seperti ASEAN. Hal ini terlihat dari rasio pajak Indonesia. Pada tahun 2021, tarif pajak akan meningkat signifikan karena pemulihan ekonomi Indonesia dan tercapainya target penerimaan pajak.

Sementara itu, tarif pajak di sebagian besar negara ASEAN berada di atas 12 persen. Tarif pajak di negara-negara maju, misalnya di Eropa Barat, bahkan mencapai 41 persen pada tahun 2020 (lima negara dengan tarif pajak tertinggi di dunia: Prancis 47,2 persen; Denmark 47,1 persen; Belgia 45,2 persen; Swedia 43,4 persen; Dengan tarif pajak, negara-negara tersebut memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya serta mengurangi ketergantungan mereka terhadap pendanaan dari sumber lain seperti utang.

Hal ini sesuai dengan pandangan Fjeldstad bahwa “sistem pajak yang efektif dianggap penting bagi pembangunan berkelanjutan karena” dapat memobilisasi basis pendapatan nasional sebagai mekanisme utama yang memungkinkan negara-negara berkembang melepaskan diri dari ketergantungan mereka terhadap pajak atas bantuan atau sumber daya alam yang unik. Selain itu, tarif pajak yang tinggi juga menggambarkan pentingnya kontribusi masyarakat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi Anda dalam menguasai kebijakan perpajakan. Sebab, dalam pelatihan pajak ini selain mendapatkan materi seputar peraturan perundang-undangan pajak, Anda juga akan mendapatkan ujian pelatihan perpajakan nantinya. Namun, pastinya mengetahui berita perpajakan yang terbaru juga tidak kalah penting. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi (KSO) baru-baru ini dirilis oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan ini memberikan instruksi menyeluruh tentang bagaimana berbagai jenis KSO harus diperlakukan dari segi perpajakan. Pengecualian dari persyaratan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk KSO yang tidak memenuhi persyaratan tertentu adalah salah satu aspek menarik dari undang-undang ini.

Persyaratan untuk KSO dengan NPWP

Memahami persyaratan bagi KSO untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak Badan sangat penting sebelum beralih ke pembahasan mengenai KSO yang dikecualikan dari kewajiban memiliki NPWP. Menurut PMK 79/2024, jika KSO memenuhi salah satu dari persyaratan berikut, KSO harus mendaftar untuk mendapatkan NPWP dan mengungkapkan usahanya untuk diverifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP):

• melakukan penyerahan barang dan/atau jasa.
• memperoleh atau menghasilkan pendapatan.
• mengeluarkan biaya atau melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atas nama KSO.

KSO harus mendaftar di kantor pelayanan pajak di negara asalnya jika memenuhi salah satu dari ketiga persyaratan ini. Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, merampingkan pengawasan, dan menjamin bahwa operasi komersial yang dilakukan dalam bentuk KSO tetap terhubung dengan sistem perpajakan nasional.

KSO yang Dikecualikan dari Persyaratan NPWP

PMK 79/2024 juga memperjelas bahwa KSO yang tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas dikecualikan dari kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Hal ini mengimplikasikan bahwa KSO tidak memerlukan pengukuhan sebagai PKP atau NPWP jika KSO tersebut hanya berfungsi sebagai alat koordinasi atau tidak memenuhi persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai contoh, KSO dikecualikan dari kewajiban untuk mendaftar sebagai wajib pajak badan apabila dua perusahaan, PT X dan PT Y, membentuk KSO untuk tujuan koordinasi proyek dengan tetap mengakui tagihan dan penghasilan masing-masing perusahaan. Masing-masing anggota KSO memenuhi kewajiban perpajakannya secara penuh, sesuai dengan alokasi dalam perjanjian kerja sama.

Baca Juga: Optimalisasi BPHTB dan Peran DJKN dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Namun, PMK 79/2024 juga memperjelas bahwa KSO yang tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas dikecualikan dari kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Hal ini mengimplikasikan bahwa KSO tidak memerlukan pengukuhan sebagai PKP atau NPWP jika KSO tersebut hanya berfungsi sebagai alat koordinasi atau tidak memenuhi persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagai contoh, KSO dikecualikan dari kewajiban untuk mendaftar sebagai wajib pajak badan apabila dua perusahaan, PT X dan PT Y, membentuk KSO untuk tujuan koordinasi proyek dengan tetap mengakui tagihan dan penghasilan masing-masing perusahaan. Masing-masing anggota KSO memenuhi kewajiban perpajakannya secara penuh, sesuai dengan alokasi dalam perjanjian kerja sama.

PT B juga harus memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri.

Untuk KSO yang harus memiliki NPWP, Peraturan PPN dan PPh PMK 79/2024 juga memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana menangani Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Ketika memasok barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada klien, KSO yang memenuhi persyaratan sebagai PKP harus membuat faktur pajak. Faktur pajak ini, yang harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berfungsi sebagai bukti pungutan pajak. Namun, setiap anggota KSO bertanggung jawab untuk menerbitkan faktur pajak dan melaporkan PPN untuk KSO yang dikecualikan dari kepemilikan NPWP.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.