Posts in category: Artikel

Pelatihan pajak yang bisa diikuti oleh siapapun akan sangat bermanfaat bagi anda yang membutuhkan peningkatan skill pengetahuan pajak. Dikarenakan di dalam kelas perpajakan seperti pelatihan pajak anda akan memperoleh begitu banyak materi tentang kebijakan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pastinya sudah tidak jarang lagi bagi kita semua mendengar yang namanya istilah kata “pajak”. Mungkin akan terdengar menakutkan, rumit, bahkan hingga membosankan bagi beberapa orang. Namun, Apakah anda tahu bahwa sebenarnya pajak mempunyai peran yang sangat krusial dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari layanan kesehatan yang kita a, jalan yang kita lalui, hingga sekolah yang kita tempati semua tentunya tidak lepas dari yang namanya kontribusi pajak.

Pajak ini bisa diibaratkan sebagai Iuran wajib dari masyarakat kepada negaranya yang mana telah diatur oleh kebijakan perundang-undangan pajak. Dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut dipergunakan untuk memberikan pembiayaan atas begitu banyaknya keperluan publik seperti penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, membayar gaji aparatur negara, serta pembangunan infrastruktur. Walaupun manfaatnya tidak secara langsung akan terasa pada setiap individu atau masyarakat, namun perpajakan adalah fondasi yang penting untuk kesejahteraan bersama. Tanpa adanya pajak tersebut negara akan kesulitan dalam memberikan penyediaan layanan dasar yang bisa dinikmati oleh seluruh warga negara tiap harinya.

Peran Generasi Z dalam Masa Depan Pajak

Di tengah era fiskal yang terjadi semakin Kompleks saat ini, penting untuk seluruh warga Indonesia terlebih generasi zat antara tahun 1997 sampai dengan tahun 2012, untuk mempunyai pola pikir terbuka atas perpajakan. Generasi yang satu ini sering kali dikenal sebagai generasi yang apatis atas kewajiban sosial, termasuk juga perpajakan di dalamnya. Tetapi, pandangan seperti ini tidak sepenuhnya adil bagi generasi z dan justru mengabaikan keanekaragaman dan potensi yang dimiliki oleh generasi tersebut. Mempunyai Open mindedness atau pola pikir yang terbuka dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melampaui stereotip dan memahami bahwa persepsi mengenai perpajakan ini bisa sangat bervariasi.

Generasi Z mempunyai peluang yang cukup besar untuk melakukan pengubahan pandangan umum mengenai perpajakan, yang mana melihat pajak bukan hanya sekedar beban saja, melainkan juga kontribusi sosial untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan tentunya adil.

Baca Juga: Pajak Minimum Global 15% Resmi Berlaku di Indonesia: Apa Dampaknya bagi MNC dan Kita?

Benarkah Pajak adalah Investasi Sosial?

Dengan memiliki pemahaman bahwa pajak bisa memberikan pendanaan terhadap layanan publik, seperti halnya infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Maka generasi Z bisa mengadopsi pandangan bahwa pajak merupakan investasi kolektif yang diperlukan untuk masa depan bersama. Pola pikir seperti ini diperlukan untuk membentuk kesadaran bahwa partisipasi dalam sistem pajak bukan hanya bersifat legal namun juga ada sisi moralnya. Selain itu, pemahaman seperti ini akan memungkinkan generasi Z mempunyai penilaian yang kritis atas kebijakan pajak dan bagaimana dampaknya atas ketimpangan sosial, keadilan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kunci Kepatuhan Pajak

Penting untuk diketahui bahwa kepatuhan pajak tak hanya sekedar tentang membayar atau menyetorkan saja, namun juga mengenai kesadaran dan pemahaman. Generasi Z yang tumbuh dan berkembang dalam era digital yang sangat canggih, tentu mempunyai keunggulan dalam mengakses berbagai informasi dan teknologi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tetap ada tantangan literasi pajak pada mereka tidak. Maka dari itu kakak sangat dibutuhkan pendidikan pajak yang harus disesuaikan dengan karakter dan cara belajar generasi Z. Selain itu, kampanye penyuluhan pajak dari platform digital seperti media sosial juga penting untuk diperkuat supaya pesan-pesannya lebih relevan dan bisa menjangkau Gen Z.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak memiliki peran penting bagi generasi Z dalam membentuk pola pikir yang lebih sadar dan peduli terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia. Dengan mengikuti pendidikan atau pelatihan brevet pajak, Gen Z tidak hanya memperoleh pemahaman teknis tentang perpajakan, tetapi juga mengembangkan mindset baru bahwa pajak bukan beban, melainkan kontribusi nyata bagi pembangunan negara. Pengetahuan ini mendorong generasi muda untuk lebih aktif, kritis, dan partisipatif dalam sistem perpajakan, sekaligus menjadi agen perubahan yang mendorong kepatuhan pajak sejak dini dalam lingkup pribadi, komunitas, hingga dunia kerja.

Pajak dapat diibaratkan sebagai iuran wajib masyarakat kepada negara yang diatur dengan undang-undang. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pembayaran gaji pejabat negara. Meskipun manfaatnya tidak selalu dirasakan secara langsung, pajak merupakan landasan penting bagi kesejahteraan bersama. Tanpa pajak, pemerintah akan kesulitan menyediakan layanan dasar yang kita nikmati setiap hari.

Mengapa Generasi Z Penting dalam Masa Depan Pajak dengan Brevet Pajak?

Di era perpajakan yang semakin kompleks, penting bagi masyarakat, khususnya Generasi Z (lahir antara akhir 1990-an dan awal 2010-an), untuk memiliki pikiran terbuka tentang pajak. Generasi ini sering digambarkan apatis terhadap kewajiban sosial, termasuk pajak. Namun pandangan ini tidak sepenuhnya akurat dan justru mengabaikan keberagaman dan potensi generasi ini.

Memiliki pola pikir terbuka berarti mampu melihat melampaui stereotip dan memahami bahwa persepsi tentang pajak sangat bervariasi. Generasi Z memiliki peluang luar biasa untuk mengubah pandangan umum tentang pajak: bukan sekadar beban, tetapi kontribusi sosial untuk masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pajak sebagai Investasi Sosial

Dengan memahami bahwa pajak mendanai layanan publik, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, dan jaminan sosial, Generasi Z dapat menerima gagasan bahwa pajak adalah investasi kolektif untuk masa depan bersama. Pola pikir ini penting untuk menyadari bahwa partisipasi dalam sistem perpajakan tidak hanya legal, tetapi juga moral.

Lebih jauh lagi, pemahaman ini memungkinkan Generasi Z untuk menilai secara kritis kebijakan pajak dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan ekonomi.

Baca Juga: Digitalisasi Pajak dengan Coretax: Lakukan Kemudahan atau Tantangan Baru?

Potensi Generasi Z sebagai Agen Perubahan

Dengan keterampilan digital, kreativitas tinggi, dan kepekaan terhadap masalah sosial dan lingkungan, Generasi Z memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak reformasi pajak di Indonesia. Mereka bisa:

• Mendukung adanya sistem perpajakan yang lebih adil serta progresif,
• Berjuang untuk transparansi anggaran publik,
• Dorong penggunaan teknologi untuk tanggung jawab fiskal.

Peningkatan kesadaran perpajakan di kalangan generasi muda juga menjadi prasyarat penting dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, sebuah visi besar yang menempatkan sumber daya manusia sebagai motor utama pembangunan nasional.

Mengembangkan pola pikir pajak terbuka di kalangan Generasi Z merupakan langkah strategis dalam mencapai kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Generasi ini bukan hanya penerus bangsa, tetapi juga agen perubahan dalam membangun sistem perpajakan yang adil, transparan, dan modern.

Melalui edukasi perpajakan yang relevan, keterlibatan aktif dalam kebijakan perpajakan, dan pemanfaatan teknologi digital, Generasi Z memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi sistem perpajakan Indonesia ke arah yang lebih baik. Pajak bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan dengan investasi bersama guna masa depan untuk bangsa. Ayo, bersama-sama kita bangun budaya pajak yang kuat. Mulailah dengan memahami, membayar, dan meningkatkan kesadaran tentang pajak. Setiap rupiah yang kita bayarkan bukanlah suatu beban, melainkan kontribusi yang berharga untuk Indonesia yang lebih maju dan adil.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak dapat menjadi salah satu metode terbaik bagi Anda yang ingin belajar tentang materi-materi kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia. Karena training pajak tersebut akan memberikan Anda dasar-dasar peraturan perundang-undangan pajak yang akan sangat berguna untuk meningkatkan skill anda di dunia kerja perpajakan. Namun, tidak kalah penting bagi anda untuk selalu up to date terhadap berbagai berita perpajakan seperti yang akan dibahas dalam ulasan berikut ini.

Sejak 1 Januari 2025 penerapan pajak minimum Global terjadi sejumlah 15% di Indonesia, yang mana akan membawa banyak perubahan secara signifikan untuk perekonomian nasional. Ketentuan ini adalah salah satu inisiatif Global yang dipimpin oleh OECD (Organization for Economic Co-Operation) dan G20 Untuk menghindari adanya penghindaran pajak oleh perusahaan global atau perusahaan multinasional.

Mengenai Perusahaan Multinasional/Global

Multinational corporate (MNC) atau perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang secara operasional bekerja pada lebih dari satu negara dan mempunyai aktivitas bisnis secara internasional. Pada umumnya, perusahaan mu mempunyai kantor pusat pada satu negara saja dan cabang maupun anak perusahaan di banyak beberapa lainnya. Contoh dari perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia adalah Unilever, Google, Apple, dan Toyota. Keberadaan multinational corporate tidak jarang memberikan kontribusi besar atas perekonomian sebuah negara, namun juga bisa memanfaatkan celah perpajakan untuk mengurangi kewajiban perpajakannya.

MNC mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendapatkan sumber dana penghasilan yang berasal dari negara tempat perusahaan itu berada. Di sisi lain, perusahaan multinasional bisa memaksimalkan strategi bisnisnya dengan memanfaatkan perbedaan kebijakan dan regulasi pada berbagai negara untuk mengurangi beban pajak yang mereka terima. Maka dari itu, Ketentuan atas pajak minimum Global ini Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian bahwa berbagai perusahaan multinasional tersebut harus tetap melakukan pembayaran pajak dalam jumlah yang wajar pada seluruh negara tempat mereka mengoperasikan perusahaannya.

Baca Juga: Ekspor Anjlok, PHK Mengancam! Pajak Negara Jadi Korban Kebijakan Trump

Alasan Penerapan Pajak Minimum Global

Pajak minimum Global merupakan sebuah peraturan perpajakan baru yang dirancang untuk memberikan kepastian bahwa MNC melakukan Pembayaran pajak secara adil pada setiap negara tempat mereka mengoperasikan perusahaannya. Ketentuan ini berlaku untuk perusahaan yang mempunyai pendapatan konsolidasi Global per tahun minimal 750 juta Euro atau setara dengan Rp 12,5 triliun. Salah satu tujuan utama kebijakan ini dirancang adalah Untuk menghindarkan negara-negara yang saling bersaing untuk menurunkan tarif pajak demi menarik investasi Karena perusahaan tetap harus melakukan pembayaran pajak sejumlah 15 persen dimana saja mereka mengoperasikan perusahaannya.

Indonesia juga sudah mengadopsi ketentuan ini melalui PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 136 tahun 2024 mengenai pengenaan pajak minimum Global yang menjadi landasan hukum untuk menerapkan Global Minimum Tax di dalam negeri. Langkah seperti ini diharapkan mampu memberikan peningkatan pada penerimaan pajak nasional sekaligus menciptakan iklim pajak yang lebih merata dan adil.

Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah untuk Mengurangi Dampak Negatif GMT?

Untuk bisa meminimalkan risiko terjadinya dampak negatif dari global minimum tas, maka pastinya pemerintah Indonesia dapat mempersiapkan beberapa strategi seperti melakukan perpanjangan kebijakan tax holiday dan menambahkan insentif baru. Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan penerapan insentif non fiskal, meningkatkan efisiensi administrasi pajak, dan mendorong investasi pada sektor produktif seperti halnya manufaktur berteknologi tinggi, ekonomi digital, dan industri kreatif.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Digitalisasi pajak merupakan suatu proses modernisasi administrasi dalam perpajakan lewat penerapan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi perpajakan di Indonesia mulai diterapkan secara bertahap sejak diperkenalkannya sistem e-filing oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2004, yang memungkinkan wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) secara daring.

Perkembangan ini berlanjut dengan diluncurkannya e-faktur pada tahun 2013 untuk memfasilitasi pembayaran pajak digital, serta e-faktur pada tahun 2014 untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN). Pelatihan pajak berbasis digital melalui sistem Coretax menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital perpajakan, sekaligus meningkatkan kompetensi pegawai dalam mengelola data dan proses administrasi perpajakan secara efisien dan akuntabel

Pada tahun 2025, pemerintah akan mulai menerapkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) sebagai langkah lebih lanjut dalam digitalisasi pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan otomatisasi layanan, efisiensi administrasi, serta integrasi dan analisis data pajak yang komprehensif. Sistem ini dirancang untuk mengoptimalkan pemrosesan pajak, mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan, dan menyediakan akses waktu nyata kepada pembayar pajak dan otoritas pajak.

Adapun Perbedaan Coretax dengan Sistem Pajak Sebelumnya

Teknologi yang Digunakan

Menurut jurnal komunikasi ilmu sosial, coretax mengadopsi teknologi terkini, termasuk komputasi awan (cloud computing), dengan kecerdasan buatan atau atifical intelligent, serta big data analisis guna meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan. Sementara dengan hal itu, menurut laman resmi DJP, sistem DJP online mengguakan konspe single login.

Pada program ini merupakan bagian dalam rencana strategis DJP pada tahun 2014-2019, yang kemudian akan dikembangkan dalam rencana strategis DJP 2020-2024. Single login ini berfungsi untuk akses utama ke berbagai layanan perpajakan 3C yaitu (click-call-counter). Konsep ini memungkinkan para wajib pajak mengakses layanan melalui berbagai kanal dengan baik secara online maupun offline, untuk meningkatkan kemudahan dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan.

Baca Juga: Pemerintah Bebaskan Wajib Pajak dari Denda Keterlambatan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Tahun 2024

Sistem Keamanan

Coretax dirancang dengan mengutamakan prinsip privasi sejak awal, sehingga perlindungan data akan menjadi fokus utama dalam perancangan ini. Sistem ini mengimplementasikan kerangkan keamanan yang berlapis, dan terdiri atas keamanan infrastruktur, majanemen akser, serta protokol penggunaan data. Setiap aspek tersebut dirancang guna memenuhi standal keamanan yang tinggi serta tetap sesuai dengan regulasi perlindungan pada data yang saat ini berlaku. Demi untuk menjada inyeygritas serta kerahasiaan informasi wajib pajak, Coretax mengadopsi enskripsi menyeluruh sekaligus sistem audit komprehensif yang mencatat seluruh aktivitas pada sistem.

Fitur Unggulan

Coretax menghadirkan ebrbagai fitur andalan, diantaranya yaitu dashboard terintegrasi, modul analisis risiko, serta sistem notifikasi yang akan membantu dalam pemantauan kepatuhan pada wajib pajak. Selain itu, sistem ini dirancang dengan antarmuka yang intuitif serta mudah digunakan, sehingga mempermudah akses untuk pemanfaatan layanan perpajakan untuk pengguna.

Tantangan Persiapan Sistem Coretax

Digitalisasi pajak akan mengadirkan tantangan, seperti kesulitan dalam adaptasi terhadap sistem baru dan risiko keamanan data. Dari sisi regulasi, aturan perpajakan yang akan terus berkembang terkadang belum sepenuhnya selaras dengan sistem digital yang saat ini sudah duterapkan, sehingga memerlukan penyesuaian lebih lanjut.

Adapun tantang lain yang datang dari kesenjangan literasi digital, dimana tidak semua wajib pajak, terutama para pelaku UMKM dan individu yang belum terbiasa mengguanan teknologi, mampu menggunakan sistem ini secara optimal. Bagi para perusahaan, digitalisasi pajak juga memiliki arti dalam penambahan biaya, baik untuk perangkat lunak, pelatihan, maupun integrasi pada sistem yang dapat menjadi sistem beban.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Apabila Anda ingin menguasai materi kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia, maka kursus pajak akan sangat penting untuk Anda ikuti. Karena kursus pajak akan memberikan Anda berbagai materi perundang-undangan perpajakan yang bisa membantu anda untuk terjun ke dunia kerja perpajakan. Sebagai seseorang yang akan terjun ke dunia perpajakan, pasti mengetahui berita terbaru tidak kalah penting, seperti halnya akhir-akhir ini munculnya tarif impor Amerika Serikat di era Donald Trump, maka bagaimana dampaknya terhadap perekonomian dan perpajakan di Indonesia? Perlu diketahui bahwa Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat kembali mengguncang dinamika perdagangan dunia global.

Iya secara resmi memberikan penetapan tarif dasar 10% atas hampir seluruh barang impor ke Amerika Serikat pada 2 April tahun 2025, yang mana juga ditambah dengan tarif khusus hingga 32% untuk beberapa negara tertentu termasuk Indonesia. Kebijakan seperti ini dikenal dengan “Deklarasi Kemerdekaan Ekonomi” yang termasuk sebagai bagian strategi mengembalikan kekuatan industri Amerika Serikat.

Sebagai presiden, Donald Trump menduga bahwa berbagai negara mitra dagang termasuk Indonesia sudah memberikan pengenaan tarif yang tidak adil terhadap berbagai barang dari Amerika Serikat. Menurut paparan presiden Amerika Serikat tersebut disebutkan bahwa Indonesia mengenalkan tarif 64% terhadap barang impor Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat membalasnya dengan tarif 32% atas barang-barang ekspor Indonesia.

Langkah seperti ini dapat memicu kekhawatiran besar, tetapi untuk berbagai negara berkembang salah satunya Indonesia, yang mana sangat bergantung atas ekspor sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonominya.

Industri Indonesia Bisa Tertekan, Ekspor dalam Negeri Bisa Terancam

Amerika Serikat merupakan salah satu pasar utama untuk aktivitas ekspor nonmigas Indonesia. Menurut data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sepanjang tahun 2024 telah mencapai USD 26,8 miliar, di mana sebagian asalnya adalah dari sektor manufaktur seperti furniture, tekstil, komponen elektronik, dan alas kaki.

Pengenaan tarif baru sejumlah 32% atas barang Indonesia akan langsung memberikan peningkatan harga jual produk Indonesia di pasar Amerika Serikat, hal ini Tentunya membuat perekonomian menjadi tidak kompetitif dibandingkan dengan produk dari negara yang lain. Hal ini akan berakibat pada demand yang menurun, hingga ancaman pemutusan kerja pada sektor padat karya yang mungkin saja meningkat. Sektor paling awal yang akan terdampak diperkirakan merupakan produk alas kaki dan tekstil yang mempunyai margin keuntungan rendah dan sangat sensitif atas perubahan harga.

Baca Juga: Pajak UMKM 2025: Masih Bisa Nikmati PPh Final atau Harus Pakai Tarif Umum?

Dampak Proteksionisme atas Pendapatan Pajak dan Fiskal

Langkah proteksionis Amerika Serikat ini pun akan memberikan dampak secara tidak langsung atas penerimaan pajak dari Indonesia. Berikut ini beberapa jalur utama transmisi dampak tersebut, diantaranya:

• Penurunan PPN dan PPh Ekspor: Apabila ekspor menurun maka basis pengenaan PPN terhadap ekspor atau PPN 0% juga akan ikut merosot. Walaupun tarifnya 0% penurunan nilai ekspor akan tetap terkena imbas pada arus kas perusahaan, sehingga akhirnya bisa berpengaruh terhadap besaran laba bersih dan pajak penghasilan badan yang dibayarkan.
• Kinerja Perusahaan Ekspor yang Lesu: Ada begitu banyak tenaga kerja yang diserap oleh sektor manufaktur ekspor. Apabila ekspor lesu maka potensi pengurangan gaji dan karyawan pastinya akan mengurangi basis pengenaan pajak penghasilan pasal 21. Ini akan berdampak secara langsung pada penerimaan pajak penghasilan dari para pekerja.
• Gangguan Neraca Perdagangan: Ekspor yang melemah akan beresiko memperbesar defisit transaksi berjalan, yang mana dapat memicu rupiah melemah secara berkelanjutan. Situasi seperti ini kan berpotensi menaikkan beban utang pemerintah dalam bentuk valuta asing dan memberikan peningkatan biaya impor bahan baku.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak sangat penting bagi pembayar pajak, terutama dalam konteks perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan terbaru yang diumumkan Pemerintah Indonesia adalah pembebasan denda bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan dan membayar pajak pada tahun 2024. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keringanan kepada wajib pajak, terutama yang mengalami kesulitan administratif atau keadaan yang tidak terduga.

Pembebasan sanksi keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat dan dunia usaha. Di samping program pemulihan ekonomi nasional pascapandemi, pemerintah memahami bahwa banyak bisnis dan masyarakat masih berjuang untuk pulih dari dampak krisis ekonomi. Dengan kebijakan ini, pemerintah bertujuan memberikan kesempatan kedua kepada wajib pajak untuk meningkatkan kewajiban perpajakannya tanpa dikenakan denda atau sanksi administratif lainnya.

Bagi banyak pemilik bisnis dan individu, mengajukan dan membayar pajak tepat waktu sering kali menjadi tantangan besar, terutama bagi mereka yang tidak sepenuhnya memahami sistem perpajakan atau yang menghadapi kesulitan teknis dalam mengajukan pajak mereka. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk mengikuti pelatihan perpajakan guna meningkatkan pemahamannya terhadap kewajiban perpajakan, metode pelaporan yang tepat, serta potensi akibat yang mungkin timbul jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan pelatihan ini, wajib pajak dapat memahami sistem perpajakan dengan lebih mudah dan menghindari masalah di masa mendatang.

Pemerintah berharap dengan adanya pembebasan sanksi ini, partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin meningkat, sekaligus memberikan semangat kepada wajib pajak yang selama ini mungkin belum memenuhi kewajibannya untuk segera melaporkan dan membayar pajak. Lebih jauh lagi, kebijakan ini juga bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi dunia usaha. Pembebasan denda memungkinkan wajib pajak lebih fokus mengembangkan usahanya tanpa merasa terbebani ancaman denda tinggi.

Namun, meskipun denda keterlambatan pembayaran telah dicabut, wajib pajak masih diharuskan untuk melaporkan dan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah menekankan pentingnya setiap individu dan bisnis untuk terus mengajukan pajak dengan benar dan tepat waktu setelah berakhirnya kebijakan ini. Oleh karena itu sangat disarankan untuk mengikuti training pajak, agar setiap wajib pajak mengetahui cara memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tidak terjebak dalam kesalahan administrasi.

Baca Juga: Perpanjangan Pajak UMKM: Solusi untuk Mendukung Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Penting untuk dicatat bahwa meskipun denda keterlambatan pembayaran dihapus pada tahun 2024, kebijakan ini hanya berlaku selama periode tertentu. Oleh karena itu, ini merupakan kesempatan yang baik bagi para wajib pajak yang terlambat dalam mengajukan atau membayar pajak pada tahun-tahun sebelumnya untuk melakukan perbaikan tanpa harus membayar denda. Namun, untuk mempertahankan kepatuhan pajak jangka panjang, wajib pajak harus memahami bahwa di masa mendatang, mereka harus selalu memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu.

Kesimpulannya, kebijakan pembebasan sanksi keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak pada tahun 2024 memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperbaiki pelaporan pajaknya tanpa tekanan denda atau sanksi. Dengan mengikuti training pajak, wajib pajak dapat lebih memahami tata cara pelaporan dan pembayaran pajak yang benar, serta memanfaatkan kebijakan ini secara maksimal agar terhindar dari permasalahan perpajakan di kemudian hari. Melalui pemahaman yang tepat dan peningkatan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan, diharapkan penerimaan pajak akan meningkat, mendukung stabilitas ekonomi negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak akan sangat berguna bagi anda yang mengelola kebijakan pajak Anda secara mandiri. Sebab, brevet pajak akan memberikan berbagai materi tentang kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia untuk membantu Anda semakin efisien dalam melakukan kewajiban perpajakan anda.

Seperti halnya Ketika anda adalah seseorang yang menjalankan UMKM, Maka sangat penting untuk mengetahui kewajiban pajak yang dikenakan terhadap bisnis tersebut. Usaha mikro kecil dan menengah atau yang seringkali disebut dengan UMKM menggunakan tarif umum atau yang berarti bahwa kebijakan pajak yang ditetapkan terhadap bisnis tersebut berdasarkan penghasilan tertentu dengan besaran tarif yang tetap dan tidak bergantung pada perhitungan laba atau rugi wajib pajak.

Skema tersebut pastinya akan memberikan kemudahan administrasi untuk pengusaha maupun perseorangan, sebab pajaknya dihitung secara langsung dari nilai transaksi atau omset tanpa mempertimbangkan biaya operasional bisnis. Pemerintah Indonesia sudah memfasilitasi UMKM yang berupa PPh final atau pajak penghasilan final sebesar 0,5 persen dengan omset di bawah Rp4,8 miliar setiap tahunnya. Tetapi terdapat kondisi tertentu yang mana UMKM dapat atau harus memakai tarif pajak umum. Bagaimana bisa?

Pebisnis UMKM dan Penerapan PPh Final

Bisnis UMKM di Indonesia sangat penting untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan kebijakan perundang-undangan yang berlaku. sesuai dengan kebijakan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 bahwa UMKM harus memiliki pemahaman atas mekanisme perpajakan yang diterapkan, meliputi juga kebijakan mengenai tarif pajak penghasilan final.

Pada saat ini Pemerintah sudah melakukan perencanaan perpanjangan masa berlaku dari tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5 persen untuk pelaku UMKM sampai tahun 2025. Tetapi kebijakan teknis berkaitan dengan perpanjangan ini masih belum ada tindak lanjut pemberitahuannya, sehingga cukup menimbulkan ketidakpastian untuk wajib pajak UMKM dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya.

Baca Juga: Bunga Sanksi Pajak April 2025: Kenali Tarifnya Sebelum Terlambat!

Perpanjangan PPh Final UMKM

Kebijakan perpanjangan masa berlaku pajak penghasilan final 0,5 persen seharusnya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang sudah memanfaatkan skema ini dalam 7 tahun belakangan, yakni mulai dari 2018 sampai dengan tahun 2024. Yang artinya adalah perpanjangan ini hanya berlaku selama 1 tahun tambahan saja. Tetapi, tanpa adanya kebijakan teknis yang jelas maka wajib pajak yang sudah memakai pajak penghasilan final selama periode tersebut harus mulai untuk berpindah ke skema perpajakan umum seperti halnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17. Dapat dipastikan bahwa hal ini akan memunculkan kebingungan dan risiko adanya beban administrasi tambahan untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Di samping itu, karena perpanjangan PPH final yang belum ada kejelasan juga berpengaruh terhadap tidak terbitnya surat keterangan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 Tahun 2022 untuk wajib pajak UMKM. Surat keterangan ini mempunyai peran yang penting supaya wajib pajak tetap dikenakan pemotongan pajak penghasilan final sebesar 0,5 persen pada saat melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemungut atau pemotong PPH.

Tanpa adanya Surat Keterangan tersebut, penghasilan yang diperoleh dari transaksi dengan pemotong bisa dibebankan tarif pajak penghasilan lainnya yang lebih tinggi, bahkan hingga beresiko untuk meningkatkan beban pajak untuk pelaku UMKM. Untuk pelaku usaha UMKM dengan omset tahunan yang kurang dari Rp500 juta, maka fasilitas omset tidak kena pajak tersebut akan tetap berlaku Sedangkan untuk pelaku UMKM yang mempunyai omzet tahunan di atas Rp500 juta, maka pajak hanya akan dibebankan pada bagian omset yang melebihi batas tersebut.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak merupakan langkah penting bagi para pemangku kepentingan bisnis dalam memahami berbagai peraturan dan kebijakan perpajakan, terutama yang terkait dengan perluasan pajak UMKM. Pemerintah Indonesia terus berupaya mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian negara. Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM adalah melalui perpanjangan pajak, yang memberikan waktu lebih banyak bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa dikenakan denda atau sanksi.

UMKM merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah menyadari pentingnya memberikan kemudahan administrasi perpajakan pada sektor ini. Memperluas pajak bagi UMKM dapat menjadi solusi efektif untuk mendukung keberlangsungan kegiatan mereka, terutama dalam konteks tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Bagi banyak UMKM, pengelolaan pajak merupakan salah satu kendala terbesar dalam menjalankan bisnis mereka. Oleh karena itu, kursus perpajakan yang diberikan kepada para pebisnis sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memahami sepenuhnya ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perpanjangan pajak UMKM ini umumnya diberikan dengan ketentuan tertentu, yang memberikan waktu lebih bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu manfaat utama perluasan pajak ini adalah untuk meringankan beban administratif pada UMKM yang terkadang kesulitan mengelola kewajiban pajaknya tepat waktu. Dengan adanya perpanjangan ini, pelaku usaha UMKM dapat fokus mengembangkan usahanya, tanpa terbebani denda maupun bunga keterlambatan pembayaran yang dapat mengancam keberlangsungan usahanya.

Namun demikian, perluasan pajak UMKM tidak berarti kewajiban perpajakan dapat dihindari. Pelaku usaha tetap wajib membayar pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun diberikan perpanjangan. Oleh karena itu, para pelaku UMKM masih perlu membekali pengetahuan tentang pajak dan kewajiban perpajakan. Di sinilah kursus pajak berperan, yang dapat membantu pengusaha lebih memahami hak dan kewajiban pajak mereka, serta cara memanfaatkan fasilitas perpanjangan pajak secara maksimal.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak juga memberikan berbagai kemudahan kepada UMKM untuk memperlancar proses pelaporan dan pembayaran pajak. Salah satu contohnya adalah pengenalan sistem e-pajak, yang memungkinkan UMKM untuk mengajukan dan membayar pajak mereka secara daring. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan pajak, sekaligus memudahkan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Baca Juga: Dampak IMEI dan Pajak saat Membeli iPhone 16: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Dengan adanya perluasan pajak UMKM, diharapkan sektor ini dapat terus tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah juga berharap kebijakan ini dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kondusif bagi usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, UMKM yang ingin memanfaatkan perluasan pajak secara efektif harus mengikuti kursus pajak untuk memastikan mereka memenuhi semua persyaratan dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Kesimpulannya, perluasan pajak UMKM merupakan salah satu langkah positif yang diambil pemerintah untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Berkat kebijakan ini, diharapkan pelaku ekonomi dapat lebih fokus mengembangkan kegiatannya tanpa terbebani kewajiban perpajakan yang mendesak. Selain itu, dengan mengikuti kursus pajak, UMKM dapat lebih siap memenuhi kewajiban perpajakannya dan terhindar dari kesalahan-kesalahan potensial yang dapat merugikan bisnisnya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak dapat membantu Anda sebagai seseorang yang ingin terjun ke dunia perpajakan untuk memahami kebijakan perundang-undangan pajak dengan lebih dalam. Bahkan pelatihan pajak juga bisa diikuti oleh orang-orang yang ingin menjadi seorang konsultan pajak. Untuk itu, pasti mengetahui berbagai informasi perpajakan seperti salah satunya tarif bunga sanksi administrasi pajak terbaru sangatlah penting bagi anda.

Dalam sanksi perpajakan, ketika terdapat penetapan tarif sanksi pajak, maka akan dihitung menurut tari bunga Seksi Administrasi pajak terbaru. Tarif bunga sanksi perpajakan perbulan April tahun 2025 menurut KMK No. 5/KMK.10/2025, yang berlaku mulai dari 1 April sampai 30 April tahun 2025 adalah sebesar 0,58 persen sampai yang tertinggi adalah 2,25 persen.

Tarif bunga sanksi pajak pada periode April ini lebih tinggi Apabila dibandingkan dengan periode di bulan sebelumnya yakni Maret 2025. Sama halnya dengan tarif imbalan bunga pajak yang lebih tinggi Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Arif sangsi pajak ini pastinya setiap bulannya akan diperbarui melalui penerbitan keputusan Menteri Keuangan yang bisaperiksa pada situs resmi badan kebijakan fiskal. Seluruh wajib pajak harus mengetahui tarif sangsi pajak terbaru supaya bisa memudahkan untuk pengelolaan pajak.

Tarif Sanksi Pajak dan Tarif Bunga Sanksi Pajak

Penghitungan sanksi administrasi berdasarkan tarif bunga sanksi pajak ini adalah berupa bunga dan pemberian imbalan bunga pada periode tertentu dalam kurun 1 bulan. Sederhananya, tari bunga sanksi pajak ini untuk melakukan penghitungan besaran tarif sanksi pajak. Telah tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja s.t.d.t.d Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 bahwa di dalamnya mengatur tentang kebijakan yang digunakan sebagai dasar penghitungan tarif sanksi pajak tersebut.

Terdapat suatu hal baru dalam komponen penetapan tarif bunga seleksi administrasi pajak yang berlaku mulai bulan Desember tahun 2021, yaitu penambahan ayat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 13 dalam UU HPP yang mana sebelumnya telah diatur juga dalam UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Insentif Pajak Penghasilan 2025: Dorongan Baru untuk Pekerja dan Industri Manufaktur

Tarif Bunga Sanksi Pajak

Bunga penagihan (Pasal 19 Ayat 1): 0,58%

• Penundaan pembayaran/angsuran pajak (Pasal 19 ayat 2): 0,58%
• Kurang bayar penundaan pelaporan SPT Tahunan (Pasal 19 ayat 3): 0,58%
• Pembetulan SPT Pasal 8 ayat 2 dan 2a: 1,00%
• Terlambat bayar/setor pajak: 1,00%
• Pajak tidak/kurang dibayar akibat salah tulis/hitung atau PPh tahun berjalan (Pasal 14 Ayat 3): 1,00%
• Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT (Pasal 8 Ayat 5): 1,41%
• Sanksi SKPKB (Pasal 13 ayat 2): 1, 83%
• Sanksi SKPKB (Pasal 13 ayat 2a): 1,83%
• Sanksi SKPKB (Pasal 13 ayat 3b): 2,25%

Contoh Perhitungan Sanksi Administrasi Pajak

Pada tanggal 20 Juli 2025, PT ZZZ menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2024. Pada tanggal 19 Juli 2025, PT ZZZ telah membayar kekurangan pembayaran sebesar Rp250.000.000. Menurut Pasal 9 ayat 2b UU KUP, sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran pajak pada SPT Tahunan PPh dihitung sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh terlewati (30 April untuk SPT Tahunan PPh badan) sampai dengan dilakukannya pembayaran. Sebagai contoh, pada bulan Mei 2025, Menteri Keuangan menetapkan suku bunga acuan sebesar 4,96%. Setelah itu, denda administratif yang dihitung pada bulan April 2025 akan dikenakan tarif bulanan sebesar 0,83% [(4,96% + 5%) / 12)].

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Saat membeli ponsel pintar kelas atas seperti iPhone 16, salah satu hal yang perlu Anda perhatikan adalah keberadaan IMEI (International Mobile Equipment Identity) dan kewajiban pajaknya. IMEI adalah nomor unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat seluler, termasuk telepon seluler seperti iPhone. Pemerintah Indonesia telah mengatur secara ketat penggunaan dan regulasi terkait IMEI untuk memastikan ponsel yang beredar di pasaran adalah legal dan terdaftar dengan benar. Dalam kasus ini, brevet pajak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pajak yang dikenakan atas pembelian dan penggunaan perangkat seluler seperti iPhone 16 dipatuhi dengan benar.

IMEI yang terdaftar pada perangkat Anda berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan bahwa ponsel tersebut telah terdaftar di sistem nasional dan dapat digunakan secara sah di Indonesia. Jika perangkat tidak terdaftar atau terdeteksi tidak memiliki IMEI yang valid, ponsel dapat diblokir dan tidak dapat digunakan. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah penyelundupan ponsel atau perangkat ilegal yang belum membayar pajak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, saat membeli iPhone 16, pastikan IMEI-nya terdaftar untuk menghindari masalah di masa mendatang.

Selain itu, penting juga untuk dipahami bahwa ponsel seperti iPhone 16 termasuk dalam kategori barang mewah yang dikenakan pajak. Salah satu pajak yang perlu dipertimbangkan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang biasanya dibebankan pada harga penjualan. Namun, ada juga pajak tambahan yang harus dibayar pembeli atau importir untuk mengimpor barang elektronik mahal ke Indonesia. Pembayaran pajak ini terkait erat dengan proses pendaftaran IMEI. Perangkat apa pun yang masuk ke Indonesia tanpa terdaftar dengan benar dapat dikenakan pembatasan akses atau bahkan diblokir oleh pemerintah. Itulah sebabnya brevet pajak merupakan cara untuk membantu pelaku industri dan konsumen memahami kewajiban pajak yang ada.

Seiring makin maraknya impor ponsel ke Indonesia, pemerintah pun memperketat pengawasan terhadap produk elektronik, termasuk iPhone 16. Aturan IMEI ini diberlakukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara akibat pajak yang belum dibayarkan oleh pihak-pihak yang tidak terdaftar secara resmi. Oleh karena itu, konsumen yang membeli perangkat mahal seperti iPhone 16 harus siap memenuhi kewajiban pajak ini.

Pembeli juga harus berhati-hati saat membeli iPhone 16 melalui saluran tidak resmi, seperti di luar negeri atau di pasar gelap. Meski harganya mungkin lebih murah, risiko IMEI perangkat tidak terdaftar di Indonesia menjadi masalah besar. Tanpa IMEI yang terdaftar, perangkat tersebut tidak dapat digunakan, yang pastinya akan membuat pembelian Anda sia-sia. Pastikan juga untuk memeriksa keabsahan bukti pembayaran pajak dan apakah perangkat tersebut memenuhi semua persyaratan yang berlaku.

Baca Juga: Bagaimana Pemerintah Mengatur Ulang Sistem Perpajakan?

Penting untuk diingat bahwa pemerintah menerapkan aturan-aturan ini untuk melindungi konsumen dan industri lokal. Dengan sistem yang lebih tertib, pajak yang tepat dapat dikumpulkan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap telepon seluler yang beredar di Indonesia dapat diterapkan. Selain itu, dengan hak paten perpajakan yang tepat, konsumen dan pelaku usaha dapat lebih mudah mengetahui hak dan kewajibannya dalam bertransaksi.

Kesimpulannya, membeli iPhone 16 atau perangkat mahal lainnya bukan hanya tentang memilih perangkat terbaik, tetapi juga memperhatikan aspek IMEI dan pajak yang terlibat. Pastikan perangkat Anda terdaftar dengan benar dan memenuhi persyaratan pajak yang berlaku. Dengan cara ini, Anda tidak akan mengalami masalah apa pun di kemudian hari dan membeli perangkat yang mahal tidak akan menjadi “batu sandungan” bagi Anda untuk menikmati kenyamanan teknologi. Jangan lupa untuk memeriksa brevet pajak Anda sehingga Anda dapat menjalani proses ini dengan ketenangan pikiran dan legalitas yang lengkap!

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.