Posts in category: Artikel

Pelatihan pajak bisa menjadi upaya terbaik bagi Anda yang ingin memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan pajak. Sebab, pelatihan pajak akan memberikan Anda segudang materi perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia. Per 1 Januari 2025, layanan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah secara resmi diimplementasikan melalui sistem administrasi pajak inti oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tujuan implementasi sistem Coretax adalah memberikan akses kepada wajib pajak terhadap berbagai layanan yang akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam menjalankan hak dan kewajiban pajak mereka.

Menurut situs web resmi DJP, Coretax adalah sistem administrasi layanan yang ramah pengguna yang dioperasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Reformasi Sistem Administrasi Pajak, pembentukan Coretax merupakan bagian dari Proyek Peremajaan Sistem Administrasi Pajak Inti (PSIAP). Tujuan utama adalah untuk menciptakan basis data wajib pajak dengan mengidentifikasi dan memasukkan informasi tentang semua wajib pajak—perorangan, badan usaha, lembaga pemerintah, dan wajib pajak lainnya—ke dalam Sistem Administrasi Pajak Inti (SIAP) guna memastikan bahwa semua proses terintegrasi secara otomatis dan prosedur administrasi pajak menjadi lebih cepat, efisien, dan optimal.

Pendaftaran Wajib Pajak Menggunakan Coretax

Semua prosedur pendaftaran pajak baru, baik untuk individu maupun entitas, kini dapat diselesaikan secara omnichannel melalui coretaxdjp.pajak.go.id sejak sistem Coretax diimplementasikan. Dengan menggunakan layanan terbaru ini, pendaftaran NPWP dapat diselesaikan kapan saja dan dari mana saja tanpa perlu mengunjungi Kantor Pajak (KPP) secara fisik. Persyaratan Pendaftaran NPWP Coretax

Berikut ini adalah dokumen dan detail yang perlu disiapkan sebelum mendaftar NPWP melalui Core Tax:

• Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan untuk melakukan verifikasi karena memerlukan nomor NIK yang tertera pada KTP.
• Kartu Keluarga (KK), untuk memverifikasi status perkawinan dan detail keluarga;
• Kode OTP/verifikasi dan informasi pajak lainnya hanya dapat dikirim ke nomor telepon dan alamat email yang aktif;
• Rincian mengenai usaha atau kegiatan wajib pajak, termasuk kode klasifikasi usaha (KLU);
• Foto wajib pajak diperlukan untuk verifikasi identitas dan akan dibandingkan dengan data dari Kantor Catatan Sipil (Dukcapil); alamat tempat tinggal atau alamat hukum wajib pajak, yang dimasukkan saat pendaftaran.

Baca Juga: Ini Panduan Wajib Pajak Pribadi: Cara Daftar, Hitung, dan Lapor Pajak yang Benar

Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak Perseorangan

Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai cara wajib pajak perseorangan menggunakan sistem Core Tax untuk mendaftar secara online untuk NPWP:

Langkah Pendaftaran

• Untuk mengakses halaman Pajak Dasar, kunjungi https://coretaxdjp.pajak.go.id/.
• Langkah 2 yakni dari layar login Portal Wajib Pajak, pilih “Daftar di sini.”
• Untuk mendaftar NPWP, pilih jenis wajib pajak “Perorangan” jika Anda belum pernah memiliki akun DJP Online.
• Setelah itu, sistem akan menanyakan, “Apakah wajib bagi wajib pajak untuk memiliki NIK?” Jika Anda adalah pemilik Nomor Identitas Nasional (NIK) yang terdaftar, maka jawabannya adalah “Ya, Wajib Pajak memiliki NIK.”
• Akan ada dua opsi pendaftaran: “Aktivasi NIK” untuk menandai NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan “Pendaftaran Saja” jika hanya Coretax yang diperlukan dan NIK tidak perlu ditandai sebagai NPWP.

Wajib Pajak yang memiliki akun DJP Online yang aktif dapat mendaftar

• Fitur “Lupa Kata Sandi” dapat digunakan untuk mendaftar Coretax untuk pertama kali oleh Wajib Pajak yang sudah memiliki akun DJP Online.
• Untuk mereset kata sandi, berikan informasi verifikasi (nomor telepon terdaftar atau alamat email);
• Setelah berhasil memperbarui kata sandi, Anda akan diminta untuk menetapkan frasa sandi. DJP akan mengirimkan email atau SMS dengan tautan untuk mereset kata sandi.
• Lanjutkan untuk masuk ke sistem Coretax.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin sengit, para ahli di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) diharapkan memiliki kemampuan lebih dari sekadar mengelola staf. Salah satu skill yang makin dicari adalah pemahaman mendalam soal perpajakan, khususnya lewat sertifikasi Brevet Pajak. Kenapa ini jadi penting? Berikut ulasan lengkapnya.

Sebenarnya, Apa Itu Brevet Pajak?

Brevet Pajak itu program pelatihan khusus yang membekali peserta dengan ilmu mendalam, baik teori maupun praktik, tentang perpajakan. Mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sampai info terbaru soal aturan pajak di Indonesia. Sertifikat Brevet Pajak jadi bukti sah jika seseorang kompeten di bidang pajak dan diakui luas di dunia kerja.

Kenapa HRD Wajib Paham Brevet Pajak?

HRD Punya Peran Penting dalam Manajemen Pajak Karyawan

HRD tak hanya merekrut dan mengelola karyawan, tapi juga bertanggung jawab atas hitung serta laporan pajak, misal PPh 21 atas gaji, tunjangan, dan fasilitas yang diterima staf. Salah mengelola pajak bisa menimbulkan masalah besar , mulai dari denda sampai sanksi hukum buat perusahaan.

Paham Perubahan Aturan yang Terus Bergerak

Aturan perpajakan di Indonesia sering banget berubah. HRD yang menguasai materi Brevet Pajak akan lebih siap menghadapi perubahan aturan, jadi bisa membuat kebijakan kerja yang pas dan menguntungkan bagi perusahaan.

Efisiensi Biaya serta Rencana Pajak

Dengan ilmu Brevet Pajak, HRD bisa membuat rencana pajak (tax Planning ) yang lebih oke, hemat pengeluaran, dan potensi menghindari denda karena salah lapor. Ini juga membantu perusahaan memaksimalkan kebijakan dan manfaat bagi karyawan.

Keunggulan Kompetitif dan Nilai Lebih di Mata Atasan

HRD profesional yang memiliki sertifikasi Brevet Pajak akan dianggap lebih jago dan siap kasih kontribusi yang besar. Sertifikasi ini jadi nilai plus yang berbeda dari kandidat lain saat proses naik jabatan atau rekrutmen internal.

Baca Juga: Mengapa UMKM Wajib Ikut Pelatihan Pajak? Ini Manfaat dan Dampaknya!

Keuntungan Brevet Pajak bagi HRD

• Meningkatkan Kemampuan Diri: Brevet Pajak tak hanya perdalam ilmu soal pajak, tapi juga tingkatkan rasa percaya diri saat menghadapi audit atau pemeriksaan pajak.
• Mempermudah Ambil Keputusan: Ilmu perpajakan yang cukup membuat HRD lebih berhati- hati saat merancang kebijakan terkait upah, tunjangan, dan fasilitas karyawan.
• Mendukung Pengembangan Karier: Sertifikat Brevet Pajak membuka peluang karir di berbagai sektor, termasuk perusahaan besar, kantor akuntan, hingga instansi pemerintah.
• Persiapan Jadi Konsultan Pajak: Buat HRD yang mau mengembangkan karir, Brevet Pajak itu fondasi penting untuk ikut Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP).

Studi Kasus: HRD dan Tantangan Perpajakan

Banyak HRD profesional yang masih mikir urusan pajak itu tugas bagian keuangan atau akuntansi. Padahal, hampir semua kebijakan kerja, mulai dari gaji, bonus, sampaifasilitas karyawan, memiliki kaitan erat dengan aturan perpajakan. HRD yang tidak paham aspek pajak berisiko membuat kebijakan yang salah dan merugikan perusahaan.

Brevet Pajak: Investasi Ilmu di Era Digital Saat ini

Ikut pelatihan Brevet Pajak jadi semakin mudah melalui kelas online, video pembelajaran, dan komunitas profesional. HRD bisa belajar fleksibel sesuai waktu luang tanpa gangguan kerja utama. Banyak lembaga pelatihan juga nawarin pembelajaran interaktif dan info terbaru soal aturan, jadi materi yang didapat selalu relevan dengan kebutuhan industry.

Karena untuk menjadi HRD yang paham akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Seorang individu yang diwajibkan untuk melaporkan dan membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak dikenal sebagai wajib pajak pribadi. Karena mencakup sebagian besar populasi produktif, termasuk karyawan, pekerja lepas, peserta UMKM, dan profesional seperti dokter dan konsultan, istilah ini sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Anda bisa mengelola perpajakan dengan baik ketika mengikuti kelas perpajakan seperti training pajak.

Sebab, dalam training pajak Anda akan memperoleh begitu banyak materi perpajakan, sehingga lebih memahami bagaimana cara mengurus pajak. Langkah pertama dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara efektif serta menggunakan pendapatan pajak untuk mendukung pembangunan nasional adalah memahami konsep wajib pajak pribadi.

Mengenal Wajib Pajak

Setiap individu yang memiliki penghasilan, baik dari sumber di dalam maupun di luar negeri, yang wajib mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dianggap sebagai wajib pajak pribadi. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pendaftaran sebagai wajib pajak wajib dimiliki oleh setiap orang yang memperoleh penghasilan melebihi Batas Penghasilan Bebas Pajak (PTKP).

WPDN atau Wajib Pajak dalam Negeri

Seseorang yang tinggal di Indonesia atau memiliki kehadiran fisik di sana dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri. Seseorang yang memenuhi salah satu syarat berikut diklasifikasikan sebagai WPDN:

• Tinggal secara permanen atau tidak terbatas di Indonesia atau memiliki domisili di Indonesia.
• Menghabiskan lebih dari 183 hari di Indonesia dalam periode 12 bulan, baik secara berturut-turut maupun tidak.
• WPDN wajib membayar pajak atas seluruh penghasilannya sebagai wajib pajak dalam negeri, terlepas dari apakah penghasilan tersebut berasal dari Indonesia atau luar negeri (penghasilan global).

Subjek Pajak Asing (WPLN)

Subjek pajak asing, di sisi lain, adalah orang yang tidak tinggal secara permanen di Indonesia. Orang yang memenuhi salah satu syarat berikut dikategorikan sebagai WPLN:

• Tidak tinggal di Indonesia atau tinggal di sana kurang dari 183 hari dalam periode 12 bulan, tetapi menggunakan Tempat Usaha Tetap (PE) untuk melakukan kegiatan komersial atau ekonomi di sana.

Baca Juga: Rahasia Sukses PKP! Cara Cerdas Klaim Kredit Pajak Masukan

Klasifikasi Wajib Pajak

Klasifikasi Wajib Pajak berikut ini mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak:

• Seorang wanita yang menikah dan, berdasarkan putusan pengadilan, dikenakan pajak secara terpisah karena tinggal terpisah dikenal sebagai Wajib Pajak Perorangan Terpisah (HB).
• Harta Terpisah Seorang suami dan istri yang dikenakan pajak secara terpisah karena perjanjian tertulis tentang pembagian penghasilan dan harta sebelum atau setelah pernikahan dikenal sebagai wajib pajak perorangan (PH).
• Meskipun tidak tinggal terpisah atau memiliki harta terpisah, seorang wanita yang menikah yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban pajaknya secara mandiri dari suaminya dikenal sebagai Wajib Pajak Pribadi yang Memilih Terpisah (MT).

Tugas Utama Wajib Pajak Pribadi

Empat tanggung jawab utama yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak individu adalah sebagai berikut:

• Mendaftar untuk mendapatkan NPWP: Mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan mendaftar di Direktorat Jenderal Pajak adalah langkah pertama untuk menjadi wajib pajak individu yang sah.
• Hitung Pajak Sendiri: Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), wajib pajak individu bertanggung jawab untuk menghitung penghasilan bruto, penghasilan kena pajak, dan tarif pajak yang berlaku.
• Pembayaran Pajak: Pembayaran dilakukan melalui bank atau saluran resmi lainnya ke kas negara. Menurut undang-undang pajak, keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pembayaran dapat dikenakan denda atau sanksi.
• Lapor SPT Pajak Tahunan: Pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) merupakan kewajiban penting selain perhitungan dan pembayaran pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) punya peran krusial dalam perekonomian Indonesia. Sayangnya, banyak pelaku UMKM yang memandang pajak itu rumit, bikin takut, bahkan sering diabaikan. Padahal kalau paham betul soal pajak, justru itu bisa jadi kunci buat mengembangkan dan menjaga bisnis tetap jalan. Salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan pemahaman ini adalah dengan ikut Pelatihan pajak.

Mengapa Pelatihan Pajak Penting Membuat UMKM?

Pelatihan itu pajak bukan sekedar formalitas, tapi kebutuhan dasar buat pelaku UMKM. Ini beberapa alasan kenapa pelatihan pajak itu penting banget :

Meningkatkan Pengetahuan dan Kepatuhan

Masih banyak UMKM yang belum paham betul soal kewajiban pajaknya. Melalui pelatihan, pelaku usaha jadi mengetahui jenis pajak apa saja yang harus dibayar, bagaimana cara lapornya, dan kapan batas waktu pembayarannya. Ini mencegah bantu kesalahan administrasi yang bisa menimbulkan sanksi atau denda.

Mengurangi Risiko Sanksi dan Denda

Seringnya, UMKM kena sanksi pajak itu karena enggak tahu. Dengan pelatihan, pelaku usaha bisa menghindari kesalahan fatal yang bisa merugikan bisnis mereka, misalnya salah lapor atau telat bayar pajak.

Pelatihan Pengelolaan Keuangan

Biasanya, pelatihan pajak juga membahas soal pengelolaan keuangan yang baik. Jadi, UMKM bisa lebih mudah memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, serta bikin laporan keuangan yang rapi.

Meningkatkan Kredibilitas Bisnis

UMKM yang rajin membayar pajak bakal lebih dipercaya sama mitra bisnis, investor, dan lembaga keuangan. Ini membuka peluang lebih besar untuk dapat pendanaan atau kerja sama bisnis.

Manfaat Nyata Pelatihan Pajak buat UMKM

Pelatihan pajak kasih dampak positif yang signifikan bagi UMKM, di antaranya :

Bisnis Lebih Rapi dan Terorganisir

Kalau paham soal pajak, UMKM bisa mengelola administrasi bisnis dengan lebih rapi. Setiap transaksi dicatat dengan baik, jadi mudah membuat laporan pajak dan audit internal.

Mendukung Pertumbuhan Bisnis

Kepatuhan pajak sering jadi syarat utama dalam program pemerintah, seperti bantuan modal, pelatihan lanjutan, dan akses ke pasar digital. UMKM yang patuh pajak lebih mudah ikut program ini dan mengembangkan bisnisnya .

Baca Juga: Upgrade Skill Staff Anda: Training Pajak yang Membuka Peluang Baru

Siap Menghadapi Era Digital

Pemerintah terus mendorong digitalisasi layanan pajak, mulai dari e-filing hingga e-billing. Pelatihan membantu UMKM beradaptasi dengan sistem digital ini, sehingga proses pelaporan dan pembayaran pajak lebih mudah dan efisien .

Menghindari Masalah Hukum

Enggak patuh pajak bisa bikin masalah hukum yang mengancam bisnis. Dengan ikut pelatihan, UMKM bisa pastiin bisnis mereka berjalan sesuai aturan yang berlaku, jadi tidak kena risiko hukum.

Dampak Positif Pelatihan Pajak Jangka Panjang

Pelatihan pajak enggak cuma kasih manfaat jangka pendek, tapi juga berdampak jangka panjang buat UMKM, kayak :

• Bisnis Lebih Berkelanjutan: Pengelolaan pajak yang baik membuat bisnis lebih stabil dan siap menghadapi tantangan ekonomi .
• Meningkatkan Nilai Bisnis: Kalau suatu saat mau jual atau cari investor, bisnis yang tertib pajak punya nilai jual yang lebih tinggi di mata calon pembeli atau investor .
• Kontribusi pada Negara: Dengan membayar pajak dengan benar, UMKM ikut berkontribusi pada pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Yuk, Mulai Sekarang ! Jangan biarkan masalah perpajakan jadi batu sandungan bagi perkembangan bisnis Anda, terlebih lagi sampai harus membayar denda atau melewatkan peluang berharga. Dengan pelatihan pajak, UMKM bisa berkembang lebih jauh dan lebih kompetitif di era modern ini ! UMKM yang taat pajak turut berkontribusi pada pembangunan negara sekaligus meraih manfaat bisnis yang melimpah.

Karena untuk menjadi pelaku UMKM yang paham akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Ketika menjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), Wajib Pajak Badan (PKP) dapat menggunakan kredit pajak masukan untuk mengurangi jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar. Manfaat ini hanya tersedia, bagaimanapun, jika kredit pajak masukan memenuhi persyaratan formal dan substansial. Untuk menjamin keabsahan kredit dan menghindari manipulasi kredit yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, kedua persyaratan tersebut harus dipenuhi. Kursus pajak dapat menjadi metode pembelajaran pajak terbaik bagi Anda yang ingin menambahkan wawasan pajak seperti di atas. Bahkan kursus pajak akan sangat tepat untuk diikuti oleh seseorang yang ingin terjun di dunia kerja perpajakan.

Persyaratan Resmi Kredit Pajak Masukan

Persyaratan formal menekankan pada detail administratif dan keakuratan catatan pajak, terutama faktur pajak. Menurut Pasal 13(5) Undang-Undang PPN, peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan teknis yang terkait, kredit pajak masukan hanya dapat diberikan jika berasal dari faktur pajak yang sah dan secara formal lengkap.

Persyaratan Faktur Pajak yang Memenuhi Persyaratan Resmi

Faktur pajak memenuhi kriteria formal apabila memuat detail berikut, seperti halnya yang tercantum dalam PER-11/PJ/2025:

• Identitas penjual (nama, alamat, dan NNPWP)
• Identitas pembeli atau penerima jasa
• Jenis, jumlah, harga jual atau pembayaran, dan diskon produk atau jasa
• Jumlah PPnBM dan PPN yang dipungut
• Nama dan tanda tangan penandatangan yang berwenang.

Jika terdapat ketidaksesuaian dalam informasi di atas atau penjual tidak menyediakan faktur pajak, faktur tersebut tidak memenuhi kriteria formal dan PPN masukan di dalamnya tidak dapat dikreditkan.

Batas Waktu dan Penundaan Pengkreditan

Berdasarkan PMK 18/PMK.03/2021 dan Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN, faktur pajak yang memenuhi kriteria formal harus dikreditkan paling lambat tiga periode pajak berikutnya. Selama belum dilakukan audit dan uang tersebut belum dikapitalisasi atau dibebankan sebagai aset, pengkreditan masih dapat dilakukan jika batas waktu tersebut terlampaui dengan memperbaiki SPT Masa PPN. Karena pajak masukan masih dalam jendela tiga periode pajak, PT Jawa Hati dapat melakukan pengkreditan dengan cara mengajukan SPT Masa PPN April 2024 (jika belum diajukan) atau memperbaiki SPT Masa PPN Januari-Maret 2024.

Baca Juga: Kenali Contoh Faktur Pajak Dianggap Tidak Diterbitkan dan Terlambat Dibuat Menurut PER-11/PJ/2025

Syarat Penting untuk Pengkreditan Pajak Masukan

Isi dan makna transaksi yang menjadi dasar pajak masukan terkait dengan kebutuhan material. Interaksi dengan operasi perusahaan dan hubungan dengan pasokan yang dikenakan PPN merupakan dua prinsip utama yang mendasari pemenuhan persyaratan material.

Biaya yang Terkait dengan Operasi Bisnis

Hanya ketika biaya yang dikeluarkan untuk barang atau jasa erat kaitannya dengan operasi bisnis, pajak masukan dapat dikreditkan. Hal ini mencakup biaya yang terkait dengan pemasaran, distribusi, produksi, dan manajemen, di antara aktivitas lainnya. Misalnya, pembelian bahan baku oleh produsen, layanan pengiriman produk ke distributor, atau biaya layanan cloud untuk operasi komersial.

Hubungan dengan Pengiriman yang Kena PPN

Sebuah pengeluaran tidak dapat dikreditkan jika tidak terkait dengan pengiriman yang kena PPN, meskipun terkait dengan operasi bisnis. Oleh karena itu, kredit pajak masukan hanya dapat digunakan untuk memfasilitasi pengiriman barang atau jasa yang dikenakan PPN. Di sisi lain, biaya pengiriman yang bebas PPN atau tidak dikenakan PPN tidak memenuhi syarat untuk dikreditkan.

Aturan Tambahan: Tidak Diperbolehkan Mengkreditkan

Pajak masukan tidak dapat dikreditkan dalam beberapa keadaan, meskipun persyaratan formal dan material terpenuhi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Di era bisnis yang semakin dinamis, kemampuan staff dalam memahami dan mengelola pajak menjadi salah satu kunci sukses perusahaan. Pajak bukan lagi sekadar kewajiban, tetapi juga peluang untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan membuka jalan bagi pertumbuhan bisnis. Melalui Training Pajak yang tepat, staff Anda tidak hanya akan lebih percaya diri dalam menjalankan tugas, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perusahaan.

Manfaat Training Pajak untuk Staff dan Perusahaan

Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas

Training pajak dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan terbaru, teknik pelaporan, serta strategi optimalisasi pajak. Staff yang terlatih akan lebih teliti dalam mengelola dokumen, menghindari kesalahan administratif, dan mampu memberikan solusi atas permasalahan pajak sehari-hari.

Mengurangi Risiko Kesalahan dan Sanksi

Kesalahan dalam pelaporan pajak bisa berakibat fatal, mulai dari denda hingga pemeriksaan pajak yang memakan waktu dan biaya. Dengan mengikuti training, staff akan lebih memahami prosedur yang benar, sehingga risiko kesalahan dapat diminimalkan. Hal ini tentu berdampak positif pada reputasi dan keuangan perusahaan.

Adaptasi terhadap Perubahan Regulasi

Peraturan perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan. Staff yang tidak update akan kesulitan menyesuaikan diri, sehingga perusahaan berisiko tidak patuh terhadap aturan yang berlaku. Training pajak membantu staff selalu mengikuti perkembangan terbaru dan siap menghadapi tantangan regulasi.

Membuka Peluang Karier

Staff yang memiliki keahlian di bidang perpajakan memiliki nilai tambah di mata perusahaan. Kemampuan ini membuka peluang promosi, rotasi jabatan, atau bahkan menjadi konsultan internal yang sangat dibutuhkan perusahaan. Dengan skill pajak yang mumpuni, staff dapat berkembang bersama perusahaan.

Materi Training Pajak yang Relevan

Training pajak yang efektif biasanya mencakup:

• Dasar-dasar perpajakan: Pengantar jenis pajak, objek dan subjek pajak, serta kewajiban perpajakan perusahaan.
• Teknik pelaporan pajak: Cara pengisian SPT, penggunaan aplikasi e-filing, dan tips menghindari kesalahan umum.
• Update regulasi terbaru: Perubahan undang-undang, aturan pajak digital, dan insentif perpajakan.
• Studi kasus dan simulasi: Pembelajaran berbasis kasus nyata agar staff siap menghadapi situasi di lapangan.

Baca Juga: Rahasia Sukses Menguasai Pajak: Kursus Praktis untuk Pebisnis Cerdas

Kenapa Harus Segera Mengikuti Training Pajak?

• Persaingan bisnis semakin ketat: Perusahaan membutuhkan staff yang adaptif dan serba bisa.
• Audit pajak makin sering dilakukan: Kesiapan staff adalah kunci menghadapi audit dengan tenang.
• Teknologi perpajakan berkembang pesat: Staff perlu memahami tools digital terbaru agar pekerjaan lebih efisien.

Pilih Training Pajak yang Tepat untuk Staff Anda

Pastikan Anda memilih Training pajak yang diselenggarakan oleh lembaga terpercaya, dengan pengajar berpengalaman dan materi yang selalu update. Training yang interaktif, dilengkapi studi kasus, dan memberikan sertifikat akan menjadi nilai tambah bagi staff dan perusahaan.

Sehingga meng-upgrade skill staff melalui Training pajak bukan sekadar investasi, tetapi langkah strategis untuk membuka peluang baru bagi perusahaan. Staff yang terampil di bidang pajak akan membantu perusahaan tumbuh lebih sehat, efisien, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Karena sekarang ini menjadi staff yang paham akan pajak merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Ada batas waktu yang ketat untuk menerbitkan faktur pajak dalam praktik perpajakan. Jika faktur pajak dianggap telah diterbitkan tanpa penundaan yang signifikan, hal ini merupakan pelanggaran serius. Topik ini secara khusus diatur oleh PER-11/PJ/2025, khususnya Pasal 59. Anda dapat menguasai pemahaman tentang kebijakan perpajakan seperti ini ketika Anda mengikuti brevet pajak. Karena pada kelas perpajakan seperti brevet pajak Anda akan mendapatkan berbagai macam materi tentang perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia.

Kapan Faktur Pajak Tidak Dianggap Telah Diterbitkan?

Pasal 59(1) PER-11/PJ/2025 menyatakan bahwa jika faktur pajak diterbitkan lebih dari tiga bulan setelah tanggal jatuh tempo, faktur tersebut dianggap tidak pernah diterbitkan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 31(2) atau Pasal 32(3) mengenai waktu penerbitan faktur, khususnya saat Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) diserahkan, atau saat pembayaran diterima, mana yang lebih dahulu.

Denda bagi Entitas Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 14(4) Undang-Undang Administrasi Pajak, entitas kena pajak (PKP) yang tidak mengirimkan faktur dalam batas waktu tiga bulan akan dikenakan sanksi administratif.

Dampak terhadap Kredit Pajak Masukan

Tidak mungkin untuk mengklaim kredit pajak masukan atas PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang dianggap tidak pernah diterbitkan. Akibatnya, pembeli tidak dapat mengurangi jumlah PPN yang harus dibayar dengan menggunakan PPN dari faktur tersebut.

Contoh faktur pajak yang dianggap tidak diterbitkan adalah sebagai berikut, yakni PT N menerima barang kena pajak dari CV M, wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak PPN. Faktur pajak untuk transaksi tersebut seharusnya dikirimkan pada 19 September 2025 sesuai dengan kebijakan yang baru dikeluarkan.  Berdasarkan Pasal 59(1), faktur pajak dianggap tidak diterbitkan karena tanggal penerbitannya melebihi batas waktu tiga bulan, yaitu setelah 18 Desember 2025. Berikut adalah konsekuensi hukumnya:

• Berdasarkan Pasal 14(4) Undang-Undang Administrasi Pajak, CV M dapat dikenakan sanksi administratif.
• PPN pada faktur tersebut tidak dapat diklaim oleh PT N.

Baca Juga: Wajib Tahu! Aturan Baru Faktur Pajak Pedagang Eceran 2025: Tanpa Identitas Pembeli dan Lebih Mudah!

Sangat penting bagi semua entitas yang terdaftar PPN untuk mengetahui batas waktu penerbitan faktur pajak. Ketidakakuratan atau kegagalan memenuhi batas waktu ini, terutama jika terjadi lebih dari tiga bulan setelah faktur seharusnya dikirimkan, akan membuat faktur menjadi tidak sah dan mengakibatkan denda serta ganti rugi bagi pelanggan. Salah satu masalah utama dalam administrasi pajak adalah keterlambatan penerbitan faktur pajak. Faktur pajak dianggap terlambat sesuai dengan Pasal 58 PER-11/PJ/2025 jika tanggal pada faktur lebih lambat dari batas waktu penerbitan yang ditetapkan dalam Pasal 31(2) atau Pasal 32(3).

Faktur pajak terlambat: apa itu?

Faktur pajak dianggap terlambat jika tanggal pada faktur lebih lambat dari tanggal seharusnya diterbitkan, sesuai dengan Pasal 58(1) PER-11/PJ/2025. Menurut Pasal 58(2) Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), keadaan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 14(4).

Implikasi Penerbitan Faktur Pajak Terlambat

Sanksi administratif dikenakan kepada PKP sesuai dengan Pasal 14(4) Undang-Undang KUP. Jika syarat-syarat untuk pengurangan pajak masukan terpenuhi, pembeli (pihak lawan transaksi) masih dapat mengkreditkan PPN meskipun faktur dikirim setelah batas waktu.

Contoh faktur pajak terlambat

Pada tanggal 11 September 2025, PT A memasok Barang Kena Pajak (BKP) kepada CV B, dan pada hari yang sama, faktur pajak seharusnya telah dikirimkan. Namun, faktur pajak baru diterbitkan oleh PT A pada tanggal 12 September 2025, yang dianggap terlambat. Dampaknya adalah sesuai dengan Pasal 14(4) Undang-Undang Administrasi Perpajakan, PT A menghadapi konsekuensi administratif.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Urusan pajak seringkali bikin pusing para pemilik bisnis, apalagi yang baru mulai. Tapi, tenang saja, sebenarnya sistem pajak itu nggak serumit yang dibayangkan, kok. Dengan ilmu yang cukup, kita bisa atur pajak dengan lebih baik dan bikin bisnis makin untung. Makanya, ikut Kursus pajak yang langsung praktik itu penting banget buat pengusaha yang pengen sukses.

Kenapa Sih Pajak itu Penting Buat Pengusaha?

Pajak itu kayak “tiket” supaya bisnis kita diakui negara dan nggak kena masalah hukum. Selain itu, pajak juga bisa jadi alat buat ngatur keuangan perusahaan dengan benar. Kalau kita paham betul, kita bisa manfaatin berbagai keringanan pajak, hindarin denda, dan bikin perencanaan keuangan yang lebih oke. Sayangnya, masih banyak pengusaha yang maju-mundur soal pajak karena kurang paham.

Kursus Pajak Praktis: Jagoan Buat Para Pengusaha

Kursus pajak praktis ini dibuat supaya peserta gampang ngerti pajak dan bisa langsung dipraktikkin. Nggak kayak teori yang njelimet, pelatihan ini fokus ke praktik dan contoh kasus yang sering kejadian di bisnis sehari-hari. Kita bakal belajar dari dasar-dasar pajak, cara ngitung pajak, sampai strategi lapor pajak yang benar dan nggak ribet.

Untungnya Ikut Kursus Pajak Praktis itu Apa Aja?

Pemahaman Pajak Jadi Gampang dan Jelas

Materi dijelasin dengan bahasa yang sederhana dan contoh yang gampang dicerna, jadi kita bisa langsung terapin di bisnis kita.

Hemat Waktu dan Uang

Dengan ikut Kursus Pajak, kita nggak perlu lagi buang waktu buat nyari informasi yang pecah-pecah dan susah dimengerti. Semua informasi penting udah disusun rapi dan mudah dipahami.

Nggak Salah Hitung dan Kena Denda Pajak

Salah lapor pajak bisa berabe, bisa kena sanksi dan masalah hukum. Pelatihan ini bakal ngasih kita ilmu soal aturan terbaru dan cara lapor yang benar.

Strategi Pajak Biar Untung Makin Gede

Kita bakal diajarin cara merencanakan pajak dengan pintar supaya beban pajak nggak bikin bisnis berat, jadi keuntungan bisa dimaksimalin.

Ada Bantuan dan Konsultasi

Banyak pelatihan yang nyediain sesi konsultasi langsung sama ahli pajak yang siap jawab pertanyaan dan ngasih solusi buat masalah bisnis kita.

Baca Juga: 5 Alasan Mengapa Anda Harus Mengikuti Kursus Brevet Pajak Tahun Ini

Siapa Aja yang Cocok Ikut Pelatihan Ini?

Kursus pajak praktis ini cocok banget buat pemilik usaha kecil dan menengah, freelancer, dan siapa aja yang pengen belajar pajak tanpa harus jadi ahli. Bahkan buat yang udah punya ilmu dasar, pelatihan ini bisa jadi kesempatan buat nambah dan update ilmu sesuai aturan terbaru.

Gimana Cara Pilih Pelatihan Pajak yang Pas?

Pilih pelatihan yang nawarin materi lengkap dan terbaru, diajarin sama instruktur yang berpengalaman, dan nyediain cara belajar yang fleksibel kayak kelas online atau tatap muka. Pastiin juga pelatihan itu ngasih sertifikat sebagai bukti kemampuan yang bisa bikin bisnis kita makin dipercaya.

Untuk itu, mengerti pajak itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kesempatan buat ngelola bisnis dengan lebih pintar dan efektif. Dengan ikut pelatihan pajak praktis, kita bakal dapet ilmu yang bisa langsung dipraktikkin, hindarin risiko salah, dan buka jalan buat sukses bisnis yang berkelanjutan. Jangan biarin pajak jadi momok yang nakutin, sekarang ubah jadi alat buat nguatkan pondasi bisnis kita.

Karena untuk menjadi pelaku UMKM yang paham akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Pedoman untuk menerbitkan faktur pajak kepada Wajib Pajak Pengusaha (WPP) yang dikategorikan sebagai pedagang eceran dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025. Bagi WPP yang menjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada konsumen akhir, peraturan ini memberikan kemudahan administratif dan kejelasan hukum. Anda bisa mendapatkan berbagai pengetahuan seputar kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia dengan mengikuti pelatihan pajak. Karena pelatihan pajak akan memberikan Anda berbagai materi perundang-undangan pajak.

Faktur pajak ritel, yang kadang-kadang disebut sebagai faktur pajak digunggung, umumnya dapat diterima untuk Wajib Pajak Pengusaha (PKP) yang menjual barang atau jasa kepada pelanggan akhir. Untuk beberapa transaksi, bahkan yang dilakukan kepada pengguna akhir, PKP wajib memberikan faktur elektronik.

Klausul Umum Pasal 55 PER-11/PJ/2025

Berdasarkan Pasal 55 PER-11/PJ/2025, faktur pajak harus diterbitkan sesuai dengan ketentuan umum faktur pajak, khususnya melalui e-Invoice, bukan sebagai faktur pajak ritel atau “digunggung”, untuk penyediaan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) kepada pengguna akhir. Hal ini menunjukkan bahwa faktur pajak ritel tidak relevan meskipun transaksi ditujukan untuk pelanggan akhir, karena barang atau jasa yang dijual termasuk dalam kategori tertentu.

Siapa yang Berhak Menjadi Pedagang Ritel PKP?

Pedagang ritel PKP didefinisikan sebagai pihak yang seluruh atau sebagian dari kegiatan usahanya meliputi penyediaan BKP dan/atau JKP kepada pelanggan akhir, termasuk melalui Sistem Perdagangan Elektronik (PMSE), sesuai dengan Pasal 51 ayat (3) PER-11/PJ/2025. Karakteristik pelanggan akhir digunakan untuk menentukan status pedagang ritel, bukan Klasifikasi Bidang Usaha (KLU), sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (4).

Siapa yang Termasuk Konsumen Akhir?

Pembeli produk atau jasa yang secara langsung mengonsumsi barang atau jasa yang dibeli merupakan contoh konsumen akhir, sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) PER-11/PJ/2025.

Baca Juga: Strategi DPR & Pemerintah 2026: Reformasi Pajak, Digitalisasi, dan Optimalkan Pendapatan Negara!

Data yang Diperlukan untuk Faktur Pajak Ritel (Digunggung)

Faktur pajak ritel, yang kadang-kadang disebut sebagai “digunggung”, diwajibkan oleh Pasal 52(2) PER-11/PJ/2025 untuk memuat informasi minimum berikut:

• Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP dari pihak yang melakukan penjualan
• jumlah, harga atau imbalan, diskon, dan jenis barang atau jasa
• PPN yang dipungut atau PPN dan PPnBM
• Kode faktur pajak, nomor seri, dan tanggal penerbitan

Faktur Pajak Ritel (Digunggung) Tidak Perlu Memuat Informasi Ini

Sesuai dengan Pasal 52(1) PER 11/PJ/2025, pedagang ritel PKP diperbolehkan menerbitkan faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli, nama penjual, dan tanda tangan penjual.

Informasi Penting Mengenai Faktur Pajak Pedagang Eceran (Digunggung)

Pertimbangan penting yang harus dilakukan oleh pedagang eceran PKP saat menerbitkan faktur pajak tercantum dalam Pasal 52(3) hingga (10) PER-11/PJ/2025. Pertimbangan tersebut meliputi:

• Lokasi usaha terdaftar PKP dapat dirujuk melalui nama, alamat, dan NPWP.
• Pembeli barang dan jasa wajib menggunakan faktur pajak, dan arsip PKP harus disimpan dalam format elektronik.
• Bentuk Dokumen Faktur Pajak Ritel
• Dapat berupa berkas elektronik.
• Bentuk dan ukuran dapat diubah sesuai kebutuhan toko ritel.
• Penerbitan dilakukan oleh perusahaan ritel itu sendiri.
• Sesuai dengan prosedur bisnis, faktur dapat diperbaiki atau dibatalkan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Menguasai ilmu perpajakan kini menjadi kebutuhan penting bagi para professional di bidang akutansi dan keuangan. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kompetensi adalah dengan mengikuti kursus Brevet Pajak. Program pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang peraturan dan taktik perpajakan, tetapi juga membuka peluang karier yang lebih luas di dunia kerja. Di tengah perkembangan regulasi pajak yang terus berubah, memiliki sertifikat Brevet Pajak menjadi modal utama untuk bersaing secara professional.

Memahami Lebih Dalam Soal Pajak: Keterampilan Penting yang Wajib Dimiliki

Program pelatihan ini dibuat khusus agar Anda betul-betul paham seluk beluk pajak. Di sini, Anda akan belajar semuanya, dari konsep dasar sampai cara menghitung dan lapor pajak yang benar. Tujuannya supaya Anda selalu up-to-date dan bisa langsung menerapkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan ini penting sekali agar laporan pajak Anda akurat dan sesuai aturan.

Dapatkan Sertifikat Resmi dari Program Pelatihan Pajak Terpercaya

Setelah selesai ikut pelatihan dan lulus ujian, Anda berhak dapat sertifikat pajak resmi, termasuk dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sertifikat ini jadi bukti kalau Anda ahli di bidang pajak dan juga meningkatkan nama baik Anda di mata perusahaan atau klien. Punya sertifikat ini bisa membuka jalan untuk promosi atau jabatan yang lebih bagus.

Belajar dengan Efektif Lewat Platform Daring yang Gampang Dipakai

Sekarang ini, banyak sekali lembaga yang menawarkan pelatihan pajak secara online. Anda bisa akses materinya kapan saja dan di mana saja, cocok banget buat Anda yang sibuk atau mahasiswa yang mau belajar tanpa ganggu kegiatan lain. Belajar online biasanya dilengkapi video, kuis, dan ujian supaya belajarnya lebih asyik dan interaktif.

Harga Terjangkau dengan Instruktur yang Sangat Kompeten

Sekarang ini, biaya buat ikut Brevet Pajak masih terbilang wajar kalau dilihat dari manfaat yang akan Anda dapatkan. Apalagi, sebagian besar instrukturnya adalah praktisi dan ahli pajak yang berpengalaman, dengan pengalaman kerja sekitar empat sampai sepuluh tahun. Ini menjamin kalau materi yang diajarkan berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Jadi, investasi Anda dalam pelatihan ini sangat berharga.

Baca Juga: Langkah Kecil, Dampak Besar: Pelatihan Pajak untuk UMKM Maju dan Berdaya Saing

Banyak Peluang Karier dan Persiapan Hadapi Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak

Pelatihan pajak bukan cuma bikin Anda jago urusan sehari-hari, tapi juga menyiapkan Anda untuk Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP). Dengan ilmu dari pelatihan ini, Anda akan lebih siap menghadapi ujian dan membuka jalan untuk jadi konsultan pajak yang hebat. Buat yang lagi cari kerja, sertifikat pelatihan pajak bisa jadi nilai tambah yang meningkatkan daya saing Anda.

Sehingga ikut pelatihan pajak tahun ini adalah pilihan yang cerdas untuk meningkatkan keahlian pajak, dapat sertifikat yang diakui, belajar dengan fleksibel lewat platform online, menghemat biaya, dan memperluas kesempatan karier. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini untuk meningkatkan kemampuan profesional dan meraih keberhasilan di dunia perpajakan yang terus berkembang.

Karena untuk menjadi pelaku UMKM yang paham akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.