Posts in category: Artikel

Pelatihan Pajak – Program tax amnesty telah lama menjadi strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memberikan pengampunan bagi wajib pajak yang melaporkan harta yang belum diungkapkan sebelumnya. Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia kembali berencana meluncurkan program serupa. Namun, muncul pertanyaan besar: apakah tax amnesty ini akan menjadi peluang untuk memperbaiki kepatuhan pajak, atau justru mengancam kredibilitas sistem perpajakan?

Apa itu Tax Amnesty?

Tax amnesty adalah kebijakan yang memungkinkan wajib pajak untuk mengungkapkan aset tersembunyi tanpa dikenakan sanksi hukum atau administrasi yang berat. Program ini biasanya menawarkan tarif pajak khusus yang lebih rendah untuk menarik partisipasi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan basis pajak dan mendorong kepatuhan di masa depan.

Peluang dari Tax Amnesty 2025

Tax amnesty 2025 dapat menjadi peluang besar bagi pemerintah dan wajib pajak. Berikut adalah beberapa manfaat potensial:

Meningkatkan Penerimaan Pajak

Program ini dapat memberikan suntikan dana instan bagi kas negara, terutama jika banyak wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan tersebut. Dengan melaporkan harta yang belum diungkapkan, pemerintah dapat memperluas basis pajak untuk meningkatkan pendapatan di masa depan.

Memberikan Kesempatan Kedua bagi Wajib Pajak

Bagi wajib pajak yang sebelumnya lalai atau tidak jujur dalam melaporkan aset, tax amnesty adalah kesempatan untuk memperbaiki catatan mereka tanpa menghadapi konsekuensi hukum yang berat.

Mendorong Investasi Domestik

Sebagai bagian dari kebijakan, wajib pajak biasanya diminta untuk merepatriasi aset dari luar negeri ke dalam negeri. Hal ini dapat mendorong aliran investasi baru dan memperkuat ekonomi domestik.

Memperbaiki Data Pajak

Dengan pengungkapan aset yang lebih lengkap, pemerintah dapat memiliki data pajak yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih baik.

Baca Juga: Apakah PPN Solusi Utama untuk Meningkatkan Pendapatan Pajak?

Ancaman bagi Kepatuhan Pajak

Meskipun memiliki banyak peluang, tax amnesty juga menghadirkan risiko yang dapat memengaruhi integritas sistem perpajakan:

Menciptakan Ketidakadilan

Program ini sering kali dianggap menguntungkan wajib pajak yang tidak patuh, sementara mereka yang selalu taat justru merasa tidak dihargai. Ketidakadilan ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Mengurangi Kepatuhan Jangka Panjang

Tax amnesty yang berulang dapat menciptakan budaya “wait and see” di mana wajib pajak sengaja menunda kewajiban mereka dengan harapan adanya pengampunan di masa depan. Hal ini melemahkan insentif untuk mematuhi peraturan pajak secara konsisten.

Mengorbankan Kredibilitas Otoritas Pajak

Program ini bisa dilihat sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak mampu menegakkan hukum secara tegas. Hal ini dapat merusak kredibilitas otoritas pajak di mata masyarakat.

Menyikapi Tax Amnesty 2025

Untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko, pemerintah perlu merancang program tax amnesty 2025 dengan cermat. Transparansi dalam pelaksanaan dan kejelasan mengenai aturan teknis sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Selain itu, kebijakan ini harus diiringi dengan penguatan sistem penegakan hukum pajak agar tidak muncul kesan bahwa tax amnesty adalah bentuk kelemahan pemerintah.

Dari sisi wajib pajak, program ini harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperbaiki kepatuhan dan berkontribusi pada pembangunan negara. Keengganan untuk mengikuti program dapat mengakibatkan sanksi yang lebih berat di masa depan, terutama dengan berkembangnya teknologi pajak yang memungkinkan otoritas untuk mendeteksi aset tersembunyi.

Tax amnesty 2025 adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, program ini menawarkan peluang besar untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki kepatuhan wajib pajak. Namun, di sisi lain, ada risiko bahwa program ini dapat menciptakan ketidakadilan dan mengurangi kepatuhan di masa depan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, keseimbangan antara insentif dan penegakan hukum sangat penting untuk memastikan keberhasilan tax amnesty sebagai alat yang efektif dalam sistem perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya mempermudah urusan perpajakan bagi para wajib pajak. Fitur prepopulated dengan cakupan yang lebih luas dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam Core Tax Administration System (CTAS) atau sistem Coretax menjadi salah satu langkah strategis yang akan diberlakukan mulai tahun 2025. Sistem Coretax milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mempermudah proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Selain karena bantuan coretax, kewajiban perpajakan juga akan semakin mudah jika mengetahui berbagai kewajiban perpajakan yang ada. Seperti halnya dengan mengikuti kursus pajak.

Sebab, kursus pajak seperti ini akan membantu Anda untuk menguasai begitu banyaknya kebijakan perundang-undangan pajak yang ada. Prosedur pelaporan pajak secara lengkap diselesaikan secara digital dan dalam tahapan yang lebih sedikit dengan Coretax. Secara umum, ada tiga langkah dalam proses pelaporan SPT dengan Coretax: membuat konsep SPT, merevisi konsep SPT, dan mengirimkan SPT (submit).

Apa saja Fitur-Fitur yang Telah Diisi Sebelumnya?

Dalam proses pelaporan SPT, fungsi prepopulated adalah cara untuk mengisi data pajak secara otomatis yang ditampilkan langsung di sistem elektronik. Bukti potong (bupot) dari pihak ketiga dimasukkan ke dalam data pajak, yang mencakup lebih luas, seperti PPh Pasal 21, 15, 22, 23, 25, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2). Perlu diketahui bahwa ide dari fungsi prepopulated bukanlah hal yang baru. Meskipun fitur ini telah disertakan dalam proses pelaporan SPT Tahunan, fitur ini hanya berlaku untuk bupot yang disediakan oleh pemberi kerja, seperti 1721 A1 dan 1721 A2.

Kedepannya, dengan adanya fitur prepopulated yang cakupannya semakin diperluas ke jenis pajak lainnya, diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam proses pengisian SPT, sehingga Wajib Pajak hanya perlu mengkonfirmasi kebenaran informasi yang ada dan tinggal mengirim jika SPT sudah benar.

Keuntungan Fitur Prepopulated bagi Wajib Pajak

Bagi Wajib Pajak, kehadiran fungsi prepopulated menawarkan beberapa keuntungan penting, antara lain:

• Menghemat Waktu: Karena data bupot sudah ditampilkan secara otomatis, Wajib Pajak tidak perlu lagi mengisinya.
• Kemudahan Pengisian: Ketika data dari pemotong atau pemungut pajak langsung terhubung, maka proses pengisian SPT menjadi lebih mudah.
• Peningkatan Akurasi: Dengan menyajikan data secara otomatis, kemungkinan terjadinya kesalahan input yang disebabkan oleh human error dapat dikurangi.
• Kemudahan Administrasi: Karena semua sudah tersimpan secara digital, maka tidak perlu lagi menyimpan dokumen bukti potong dalam bentuk kertas.

Baca Juga: Digitalisasi PPN dalam PMK 81/2024: Mempermudah atau Membingungkan?

Tidak perlu lagi menggunakan fitur prepopulated. Wajib Pajak memiliki kontrol atas data pajak yang ditampilkan berkat fungsi prepopulated. Wajib Pajak memiliki kendali penuh untuk menggunakan data tersebut, baik untuk mengubah atau tidak menggunakannya sama sekali dalam SPT. DJP menjamin bahwa Wajib Pajak memiliki kendali penuh atas keputusan akhir berdasarkan kebutuhan masing-masing.

Kewajiban Melaporkan SPT Tahunan

Meskipun pengisian SPT menjadi lebih mudah dengan adanya fitur prepopulated, namun perlu diingat bahwa kemudahan ini tidak membebaskan Wajib Pajak dari kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), DJP menegaskan bahwa wajib pajak tetap diwajibkan untuk menyampaikan SPT. Menurut pasal tersebut, setiap wajib pajak wajib: Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.

SPT harus ditandatangani dan disampaikan ke kantor DJP atau tempat lain yang ditentukan. Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat objektif (memiliki penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan) dan syarat subjektif (cukup umur) wajib menyampaikan SPT.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap transaksi barang dan jasa di berbagai tingkatan produksi hingga konsumsi akhir. Di banyak negara, termasuk Indonesia, PPN menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Dengan tingkat kepatuhan pajak yang sering menjadi tantangan, banyak yang bertanya apakah PPN bisa menjadi solusi utama untuk meningkatkan pendapatan pajak.

Artikel ini akan membahas kelebihan, tantangan, dan efektivitas PPN sebagai instrumen pajak utama. Dengan ini kursus pajak dapat memberikan pemahaman mendalam tentang peraturan dan strategi perpajakan yang efektif, membantu individu dan perusahaan dalam mematuhi kewajiban pajak secara benar, serta berkontribusi pada upaya peningkatan pendapatan pajak di Indonesia.

PPN dalam Sistem Perpajakan

PPN adalah pajak konsumsi yang dikenakan secara bertahap pada nilai tambah setiap proses produksi atau distribusi. Hal ini berarti pajak tidak hanya dikenakan sekali, tetapi di semua rantai pasokan, hingga akhirnya dibayar oleh konsumen akhir. Di Indonesia, tarif standar PPN saat ini adalah 11%, meskipun beberapa barang dan jasa tertentu mendapatkan tarif khusus atau dikecualikan.

Kelebihan PPN sebagai Solusi Pajak Utama

Sumber Pendapatan yang Stabil

Konsumsi adalah aktivitas ekonomi yang konsisten. PPN memanfaatkan aktivitas ini untuk menghasilkan pendapatan yang stabil, bahkan di tengah perlambatan ekonomi.

Efisiensi Administrasi

Sistem penghitungan PPN memungkinkan pengusaha menghitung pajak keluaran (output tax) dikurangi pajak masukan (input tax). Dengan sistem ini, mekanisme pelaporan menjadi lebih jelas dan mengurangi kemungkinan penghindaran pajak.

Mengurangi Beban Pajak Penghasilan

Dengan kontribusi PPN yang tinggi terhadap pendapatan negara, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada Pajak Penghasilan (PPh), yang lebih langsung membebani individu dan perusahaan.

Tantangan PPN sebagai Solusi Utama

Beban pada Konsumen Akhir

Karena PPN pada akhirnya dibebankan kepada konsumen, pajak ini dianggap regresif, yang berarti lebih membebani masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca Juga: Aspek Perpajakan Biro Perjalanan: Memahami Kewajiban dan Kepatuhan Pajak

Potensi Kebocoran

Meskipun sistem penghitungan PPN dirancang untuk transparansi, kebocoran tetap dapat terjadi melalui faktur fiktif atau praktik penghindaran pajak lainnya.

Dampak pada Daya Beli

Kenaikan tarif PPN dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. Hal ini bisa berdampak pada konsumsi domestik yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Apakah PPN Solusi Utama?

Sebagai instrumen pajak, PPN memiliki banyak keunggulan yang menjadikannya salah satu sumber pendapatan negara paling andal. Namun, menyebutnya sebagai solusi utama mungkin tidak sepenuhnya tepat. Sebuah sistem perpajakan yang sehat memerlukan diversifikasi. Ketergantungan yang terlalu besar pada PPN dapat meningkatkan ketidakadilan pajak, terutama di negara dengan kesenjangan ekonomi yang signifikan.

Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa sistem PPN diimbangi dengan kebijakan redistributif, seperti subsidi bagi masyarakat miskin atau pengurangan tarif PPN untuk kebutuhan dasar. Peningkatan sistem administrasi pajak juga diperlukan untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan kepatuhan.

PPN memang merupakan salah satu instrumen pajak yang sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan basis pajak yang luas dan stabilitas yang tinggi, PPN memberikan kontribusi besar terhadap anggaran negara. Namun, untuk mencapai sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan, PPN perlu didukung oleh kebijakan pajak lainnya yang memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan fiskal. Jadi, meskipun PPN adalah komponen penting, ia bukan satu-satunya solusi untuk mengerek pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Indonesia masih terus memodernisasi administrasi perpajakannya untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi. Salah satu tonggak penting adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81 Tahun 2024, yang memperkenalkan beberapa perubahan substansial, terutama dalam skema kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dampak dari peraturan baru ini terhadap prosedur kompensasi PPN dan konsekuensinya bagi wajib pajak Indonesia dan administrasi perpajakan akan dibahas dalam artikel ini. Namun, jika Anda membutuhkan pengetahuan tentang kebijakan pajak secara lengkap, maka Anda bisa mengikuti brevet pajak. Sebab, brevet pajak akan memberikan Anda segudang materi tentang perundang-undang pajak yang berlaku di Indonesia.

Apa yang Dimaksud dengan Kompensasi PPN?

Salah satu metode yang memungkinkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk membawa kelebihan pajak masukan ke masa pajak berikutnya adalah kompensasi PPN. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat 4 UU PPN 2009, yang menetapkan bahwa kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, namun tidak dapat diminta kembali pada masa pajak sekarang. Selisihnya akan menjadi kelebihan yang dapat digunakan pada masa pajak berikutnya, misalnya jika pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP lebih besar dari pajak keluaran. Untuk menjaga kepatuhan pajak dan arus kas PKP, pendekatan ini sangat penting.

Mekanisme Kompensasi PPN dalam PMK 81/2024

Untuk mengontrol prosedur kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PMK 81/2024 mengusulkan mekanisme baru yang terintegrasi secara digital. Penjelasan mengenai tahapan-tahapan yang terlibat dalam mekanisme kompensasi di bawah peraturan ini diberikan di bawah ini:

Perhitungan Kelebihan Pajak Masukan

PPN dapat dikompensasikan apabila pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran. Karena sistem e-Faktur memiliki fitur prepopulated, maka kelebihan ini akan langsung terdeteksi. Besarnya kelebihan pajak masukan yang dapat dikreditkan ke masa pajak berikutnya ditentukan secara otomatis oleh sistem.

Sebagai contoh:

• Pajak Keluaran: Rp 4 miliar
• Pajak Masukan: Rp 6 miliar
• Pajak Masukan yang Lebih Besar: Rp 2 miliar

Proses Pelaporan Kompensasi

Fungsi yang telah terisi sebelumnya dalam formulir ini akan secara otomatis mengisi area “Pajak Masukan Lainnya” dengan data kelebihan pajak. Kebenaran data yang dilaporkan dipastikan dengan mekanisme ini, yang mencegah PKP mengubah data kompensasi secara manual.

Baca Juga: Dari KPP Besar Hingga Pratama: Jenis dan Perannya untuk Wajib Pajak

Langkah-Langkah Pelaporan

Jumlah kelebihan pajak masukan yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya ditentukan secara otomatis oleh sistem.

Sebagai contoh:

• Pajak Keluaran: Rp 4 miliar
• Pajak Masukan: Rp 6 miliar
• Pajak Masukan yang Lebih Besar: Rp 2 miliar
• Periode pajak berikutnya akan melihat carryover dari kelebihan ini.

Ketentuan Kompensasi Khusus Karena Pembetulan

Pembetulan SPT Masa PPN juga memungkinkan pengembalian kelebihan pajak. Kelebihan pajak yang ditemukan setelah penyesuaian dalam hal ini dapat: Dikembalikan ke masa pajak saat pembetulan dilakukan atau disesuaikan untuk masa pajak yang akan datang sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak. Misalnya, SPT Masa Januari 2024 menunjukkan kurang bayar sebesar Rp1 juta.  Setelah dilakukan pembetulan pada bulan April 2024, ditemukan lebih dari Rp100.000. Pilihan yang tersedia bagi wajib pajak adalah: Kompensasi ke bulan Februari 2024. Atau, membayar pembetulan pada bulan April 2024.

Alternatif Kompensasi melalui Restitusi

Selain kompensasi, restitusi juga dapat diperoleh atas kelebihan pembayaran PPN. Hanya wajib pajak yang memenuhi persyaratan khusus untuk pengembalian pendahuluan atau untuk triwulan pajak terakhir dari tahun pajak yang dapat mengajukan reparasi ini.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Biro perjalanan atau agen perjalanan adalah entitas yang menawarkan jasa kepada masyarakat untuk pengaturan perjalanan, termasuk penjualan tiket pesawat, pemesanan hotel, hingga paket wisata lengkap. Sebagai entitas bisnis, biro perjalanan memiliki kewajiban perpajakan yang perlu dipahami dengan baik agar dapat menjalankan usahanya secara legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Untuk memahami aspek perpajakan yang berlaku dalam operasional biro perjalanan, mengikuti kursus pajak adalah langkah tepat guna meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

Jenis Pajak yang Berlaku untuk Biro Perjalanan

Biro perjalanan terikat dengan beberapa jenis pajak yang harus dipenuhi, di antaranya:

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan adalah kewajiban pajak atas pendapatan yang diterima oleh biro perjalanan. Kewajiban ini meliputi PPh Pasal 21, 23, dan 25, serta PPh Final untuk beberapa jenis pendapatan tertentu.

• PPh Pasal 21: Biro perjalanan harus memotong PPh Pasal 21 dari penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan mereka. Misalnya, gaji, tunjangan, atau bonus yang diterima karyawan.
• PPh Pasal 23: Berlaku untuk pembayaran jasa yang diterima atau diberikan kepada pihak ketiga. Misalnya, jika biro perjalanan menggunakan jasa pihak lain seperti jasa konsultasi atau pemasaran, mereka wajib memotong PPh Pasal 23.
• PPh Final: Beberapa jenis pendapatan dari bisnis pariwisata mungkin dikenakan PPh Final, tergantung pada kebijakan pemerintah yang berlaku saat itu.

Penghitungan Pajak dan Pelaporan

Penghitungan pajak yang benar sangat penting untuk memastikan bahwa biro perjalanan memenuhi kewajibannya dengan baik. Dalam praktiknya, penghitungan ini bisa menjadi rumit, terutama jika biro perjalanan menyediakan berbagai jenis layanan, seperti tur domestik dan internasional. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai komponen biaya, margin keuntungan, dan layanan apa saja yang dikenakan pajak. Pelaporan pajak harus dilakukan secara teratur, baik bulanan maupun tahunan.

Misalnya, laporan PPN harus diajukan setiap bulan jika biro perjalanan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Demikian juga, pelaporan PPh harus dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Baca Juga: Pajak Bagi Konten Kreator: Tanggung Jawab dan Kepentingannya

Pemotongan dan Pemungutan Pajak

Biro perjalanan tidak hanya berkewajiban membayar pajak atas penghasilan mereka, tetapi juga bertanggung jawab untuk memotong dan memungut pajak dari pihak lain. Misalnya, saat memberikan jasa kepada klien, biro perjalanan bisa memungut PPN jika mereka adalah PKP. Pemotongan pajak juga berlaku saat biro perjalanan membayar jasa pihak ketiga, seperti hotel atau pemandu wisata, tergantung pada kesepakatan yang dibuat.

Pengurangan dan Insentif Pajak

Terkadang, pemerintah memberikan insentif pajak untuk sektor pariwisata, terutama dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global atau untuk mendorong pengembangan destinasi wisata baru. Biro perjalanan harus selalu memperbarui informasi mereka terkait insentif pajak ini, yang bisa berbentuk pengurangan pajak atau pembebasan tertentu.

Tantangan dan Kepatuhan

Biro perjalanan sering kali menghadapi tantangan dalam memahami dan mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Salah satu kesulitan yang sering dihadapi adalah interpretasi aturan pajak, terutama ketika peraturan berubah atau ketika biro perjalanan menawarkan produk dan layanan yang kompleks. Untuk itu, banyak biro perjalanan yang memilih untuk bekerja sama dengan konsultan pajak atau menggunakan software akuntansi yang dapat membantu mereka dalam penghitungan dan pelaporan pajak.

Selain itu, penting bagi biro perjalanan untuk menyusun catatan keuangan yang rapi dan terdokumentasi dengan baik. Ini sangat membantu saat pelaporan pajak dan ketika terjadi pemeriksaan pajak dari otoritas pajak. Pelatihan pajak untuk staf administrasi atau keuangan juga bisa menjadi investasi yang baik agar perusahaan tetap patuh terhadap peraturan perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak rupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Ada beberapa jenis KPP, yang juga disebut sebagai Kantor Pelayanan Pajak. Masyarakat menangani semua urusan pajak mereka di KPP sebelum masyarakat terbiasa dengan kemajuan teknologi canggih. Lalu, apa yang melatarbelakangi berdirinya KPP? Simak ulasan lengkapnya berikut ini! Tentunya perihal ini sangat penting diketahui oleh orang-orang yang akan bekerja di bidang perpajakan, seperti pegawai kantor pajak maupun profesional pajak. Sehingga, mengikuti pelatihan pajak juga tidak kalah penting. Sebab, pelatihan pajak ini akan memberikan Anda begitu banyak materi tentang peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia.

KPP Sebagai Unit Kerja DJP

Kantor Pelayanan Pajak atau yang sering dikenal dengan sebutan KPP merupakan unit kerja DJP yang memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Karena KPP merupakan unit kerja DJP, maka KPP memiliki hubungan langsung dengan wajib pajak. Wajib pajak masih mendatangi KPP untuk melaporkan pajak mereka sebelum masyarakat mengetahui teknologi perpajakan yang berkembang pesat saat ini.  Namun seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi, wajib pajak tidak perlu lagi mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Tujuan dari Setiap Jenis Kantor Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (KPP Besar)

Hanya pajak penghasilan dan PPN yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, yang menangani wajib pajak besar. Ada empat divisi di dalam Kantor Pajak Wajib Pajak Besar, dan masing-masing divisi menangani administrasi yang berbeda. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

• KPP Wajib Pajak Besar 1 memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan wajib pajak besar dari sektor keuangan, perbankan, dan industri pendukung pertambangan.
• KPP Wajib Pajak Besar 2 bertugas mengelola wajib pajak besar dari sektor perdagangan, jasa, dan industri.
• Administrasi wajib pajak yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN di sektor perdagangan dan industri menjadi tanggung jawab KPP Wajib Pajak Besar 3.
• KPP Wajib Pajak Besar 4 bertanggung jawab atas pengadministrasian wajib pajak orang pribadi yang merupakan badan usaha negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa.

Baca Juga: Efisiensi Pajak untuk Bisnis: Revolusi Faktur Pajak di Indonesia

KPP Madya

Kantor Pelayanan Pajak yang berikut ini akan mengelola pajak dari wajib pajak badan dan bisnis dengan pendapatan yang tergolong cukup besar di kabupaten atau kota. KPP Madya yang tercantum di bawah ini tersebar di seluruh Indonesia.  KPP Pratama dan KPP Madya merupakan kantor pelayanan pajak yang didirikan antara tahun 2006 dan 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama dikenal sebagai kantor pajak terbesar, yang mana tersebar di berbagai penjuru di Indonesia.

Selain itu, sebagian besar wajib pajak ditangani oleh KPP Pratama. Tujuan utama Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah untuk memberikan bimbingan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak mengenai Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah yurisdiksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Pelayanan Pajak Khusus

Pada tahun 2003, Ditjen Pajak membuka sepuluh Kantor Pelayanan Pajak Khusus. KPP Khusus tersebut meliputi KPP BUMN, KPP Penanaman Modal Asing (PMA), KPP Badan dan Asing, serta KPP yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Keberadaan seksi penyuluhan di KPP STO merupakan pembeda yang paling nyata antara KPP STO, KPP LTO, dan KPP MTO. Seksi ekstensifikasi berkaitan dengan pertumbuhan jumlah wajib pajak dan perluasan objek pajak di wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. Seksi ekstensifikasi pajak di KPP Pratama bertanggung jawab untuk melaksanakan operasi ekstensifikasi ini.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Konten kreator adalah profesi yang semakin populer seiring dengan perkembangan teknologi digital dan media sosial. Dalam dunia yang serba online, mereka menghasilkan konten untuk berbagai platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lainnya. Sumber penghasilan konten kreator biasanya berasal dari iklan, endorse produk, hingga layanan berbayar. Namun, seiring bertambahnya penghasilan mereka, penting untuk memahami kewajiban pajak yang harus dipenuhi.

Apa itu Pajak bagi Konten Kreator?

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dikenakan kepada individu atau badan atas penghasilan, konsumsi, atau aktivitas tertentu. Bagi konten kreator, pajak yang berlaku umumnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Di Indonesia, pajak bagi konten kreator diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan diimplementasikan berdasarkan penghasilan yang diterima. Pendapatan konten kreator yang dikenai pajak mencakup semua jenis penghasilan, baik yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai contoh, penghasilan dari monetisasi video YouTube, sponsorship di Instagram, atau kolaborasi brand dengan TikTok, semuanya wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Pentingnya Membayar Pajak bagi Konten Kreator

Kewajiban Hukum

Sebagai warga negara, konten kreator memiliki kewajiban yang sama seperti profesi lain dalam membayar pajak. Tidak membayar pajak atau tidak melaporkan penghasilan dengan benar dapat berakibat sanksi administratif hingga pidana.

Mendukung Pembangunan Negara

Pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dengan membayar pajak, konten kreator turut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan Kredibilitas

Konten kreator yang taat pajak menunjukkan integritas dan profesionalisme. Hal ini dapat meningkatkan citra positif di mata pengikut dan mitra bisnis.

Bagaimana Cara Konten Kreator Memenuhi Kewajiban Pajak?

Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Setiap wajib pajak, termasuk konten kreator, harus memiliki NPWP untuk dapat melaporkan dan membayar pajak.

Mencatat Penghasilan Secara Rinci

Konten kreator harus mencatat semua penghasilan yang diterima, baik dari platform digital maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Hal ini akan mempermudah dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Baca Juga: Polemik Pembebasan Pajak Susu Impor di Indonesia

Menggunakan Jasa Konsultan Pajak

Jika merasa kesulitan memahami aturan perpajakan, konten kreator dapat menggunakan jasa konsultan pajak untuk memastikan penghitungan dan pelaporan pajak dilakukan dengan benar.

Melaporkan Penghasilan di SPT Tahunan

Konten kreator wajib melaporkan semua penghasilan dalam SPT Tahunan. Pemerintah telah menyediakan layanan online melalui e-Filing yang memudahkan wajib pajak dalam melaporkan penghasilannya.

Tantangan dalam Perpajakan Konten Kreator

Meski peraturan pajak telah ditetapkan, ada beberapa tantangan yang dihadapi konten kreator:

Kurangnya Edukasi Pajak

Tidak semua konten kreator memahami kewajiban perpajakan yang berlaku, terutama mereka yang baru memulai karier.

Penghasilan yang Tidak Stabil

Pendapatan konten kreator cenderung fluktuatif, sehingga menyulitkan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan secara konsisten.

Penghasilan dari Luar Negeri

Bagi konten kreator yang menerima penghasilan dari luar negeri, ada tantangan tambahan dalam menghitung pajak internasional dan penerapan aturan pajak berganda.

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang memiliki penghasilan, termasuk konten kreator. Dengan memahami aturan dan memenuhi kewajiban perpajakan, konten kreator tidak hanya menjadi warga negara yang baik tetapi juga mendukung pembangunan negara. Edukasi pajak dan pengelolaan keuangan yang baik sangat diperlukan agar kewajiban pajak dapat terpenuhi dengan mudah. Melalui langkah ini, profesi konten kreator dapat berkembang dengan profesionalisme tinggi tanpa meninggalkan tanggung jawab kepada negara.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – DJP mengambil keputusan untuk melakukan modernisasi faktur pajak dari manual ke elektronik sebagai upaya untuk meminimalisir kesalahan manusia, termasuk kecurangan yang sering terjadi pada faktur pajak manual. DJP bermaksud untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan di Indonesia dan mengurangi praktik faktur pajak palsu yang merugikan negara dengan menerapkan sistem e-faktur. Penggunaan e-faktur juga memberikan banyak kemudahan bagi wajib pajak, antara lain kemudahan akses, kenyamanan dalam penggunaan, dan keamanan data yang lebih terjamin.

Selain itu, untuk membantu perusahaan mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih efisien dan menghemat biaya pajak, pegawai perusahaan bisa melakukan training pajak agar lebih memahami kebijakan pajak yang berlaku untuk perusahaan. Sebab, training pajak seperti ini akan memberikan begitu banyak materi seputar kebijakan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia. PKP ini melakukan transaksi penjualan dan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak.Artikel ini menjelaskan perbedaan antara faktur pajak manual dan elektronik, yang juga disebut sebagai “faktur elektronik”.

Sebuah perusahaan disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika perusahaan tersebut telah didirikan dan memiliki izin dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait untuk menawarkan barang atau jasa kena pajak yang dikenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara faktur pajak elektronik, atau e-faktur, dan faktur pajak yang ditulis tangan. Faktur pajak adalah bagian penting dari proses pembelian dan penjualan di sektor bisnis, terutama untuk perusahaan.  Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak sesuai dengan Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012.

Ketika sebuah bisnis terdaftar dan disetujui oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai untuk menyediakan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), bisnis tersebut disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara faktur pajak elektronik, atau e-faktur, dan faktur pajak manual. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan fasilitas untuk membuat dan melaporkan faktur pajak, yang disebut dengan e-faktur. Faktur pajak ini tidak sama dengan faktur pajak manual yang dibuat dengan cara sebelumnya.

PKP diwajibkan menggunakan aplikasi e-faktur untuk membuat dan menyampaikan faktur pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-16/PJ/2014.

Baca Juga: Keadilan Perpajakan untuk Penyandang Disabilitas: Perlindungan dan Tanggung Jawab

Faktur Pajak Manual

Faktur pajak manual adalah bukti bahwa pengusaha yang telah diverifikasi sebagai PKP telah melaporkan penerimaan atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Semua bisnis atau badan usaha yang telah menjadi PKP diwajibkan oleh pemerintah untuk menggunakan faktur pajak elektronik, atau e-faktur, untuk pelaporan dan pembuatan bukti pajak.

Ada alasan yang mendasari peralihan dari faktur pajak kertas ke faktur pajak elektronik. Modifikasi ini dirancang untuk mengatasi masalah kecurangan yang sering muncul ketika membuat tagihan pajak, termasuk faktur palsu dan tindakan ceroboh lainnya yang merugikan negara.

Faktur Pajak dalam Bentuk Elektronik (e-Faktur)

Pembuatan faktur pajak digital dan bukti pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi mudah dengan aplikasi yang disebut e-Faktur. Salah satu perbedaan utama antara e-Faktur dan faktur pajak manual adalah e-Faktur dibuat secara online melalui program yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014, PKP diwajibkan untuk membuat dan melaporkan faktur pajak yang dibuat dengan menggunakan aplikasi faktur pajak elektronik ini.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Polemik terkait pembebasan pajak untuk produk susu impor telah menjadi isu kontroversial di Indonesia. Kebijakan ini diambil dengan tujuan menstabilkan harga susu dalam negeri dan memenuhi kebutuhan susu yang semakin meningkat. Namun, langkah tersebut menuai pro dan kontra di berbagai kalangan, terutama antara pemerintah, peternak lokal, dan konsumen. Artikel ini akan membahas latar belakang, dampak kebijakan ini, serta pandangan dari berbagai pihak terkait.

Latar Belakang Kebijakan Pembebasan Pajak

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat konsumsi susu yang rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh harga susu yang relatif tinggi, sehingga konsumsi produk susu di masyarakat terbatas pada kelompok tertentu. Salah satu penyebab tingginya harga susu di Indonesia adalah biaya produksi yang mahal, serta tingginya ketergantungan pada impor susu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kebijakan pembebasan PPN atas susu impor diatur dalam peraturan pemerintahan (PP) nomor 49 tahun 2022. Aturan ini mencmatumkan bahwa susu termasuk kedalam kategori barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pemerintah membebaskan PPN atas produk ini.

Dampak Kebijakan Pembebasan Pajak Susu Impor

Pengaruh Terhadap Peternak Lokal

Salah satu dampak yang paling jelas dari kebijakan ini adalah pada peternak lokal. Peternak sapi perah di Indonesia, yang sudah menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya biaya pakan dan kurangnya akses pada teknologi modern, merasa bahwa kebijakan ini akan semakin menyulitkan mereka. Dengan harga susu impor yang lebih murah, susu lokal menjadi kurang kompetitif, sehingga para peternak berisiko kehilangan pangsa pasar mereka.

Dampak Bagi Konsumen

Kebijakan pembebasan pajak susu impor ini disambut positif oleh sebagian masyarakat karena diharapkan dapat menurunkan harga susu. Konsumen, terutama keluarga dengan anak-anak yang membutuhkan asupan gizi dari susu, merasa bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan aksesibilitas mereka terhadap produk susu. Terlebih lagi, dalam jangka panjang, konsumsi susu yang meningkat dapat berkontribusi pada perbaikan kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan.

Baca Juga: Aturan Pajak Baru Bagi Pemegang Usaha Pertambangan Khusus: Dampak dan Implikasi

Pengaruh Terhadap Industri Pengolahan Susu

Selain itu, pembebasan pajak ini dapat berpengaruh pada industri pengolahan susu di Indonesia. Dengan harga bahan baku impor yang lebih murah, produsen susu olahan seperti yogurt, keju, dan susu kental manis mungkin dapat meningkatkan produksinya. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan lokal untuk mengembangkan produk susu dengan harga yang lebih bersaing di pasar domestik maupun internasional.

Pro dan Kontra Kebijakan

Polemik ini mendapat tanggapan beragam. Di satu sisi, beberapa pihak mendukung kebijakan ini karena dapat membantu meningkatkan konsumsi susu di masyarakat dan memberikan pilihan yang lebih terjangkau bagi konsumen. Bagi konsumen, terutama keluarga berpenghasilan rendah, kebijakan ini dianggap sebagai upaya yang tepat untuk meningkatkan akses pada sumber gizi penting.

Namun, pihak yang kontra, terutama peternak lokal, berpendapat bahwa kebijakan ini tidak adil bagi mereka yang telah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri. Mereka mengharapkan pemerintah memberikan perhatian lebih pada industri susu lokal, misalnya dengan menyediakan subsidi untuk peternak atau meningkatkan infrastruktur dan pelatihan yang mendukung mereka. Para peternak juga mengkhawatirkan masa depan keberlanjutan produksi susu lokal apabila pemerintah lebih fokus pada produk impor. Hal ini berisiko membuat Indonesia semakin bergantung pada produk susu luar negeri, yang dalam jangka panjang dapat melemahkan ketahanan pangan nasional.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak adalah salah satu metode pembelajaran tentang peraturan perpajakan yang paling efektif. Sebab, setelah mendapatkan berbagai materi perundang-undangan pajak, peserta juga harus mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikat kursus pajak. Salah satu alat utama dalam pembangunan suatu negara adalah pajak. Pemerintah dapat mendanai berbagai layanan publik dan inisiatif pembangunan dengan pendapatan pajak.

Namun pada kenyataannya, tidak semua wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terutama berlaku bagi para penyandang disabilitas, yang mungkin akan mengalami kesulitan untuk terlibat dalam perekonomian. Untuk menjamin agar para penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, pemerintah Indonesia telah mengatur hak dan kewajiban perpajakan mereka.

Definisi Penyandang Disabilitas

Setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan hambatan lain yang dapat menyulitkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan kesamaan hak, dianggap sebagai penyandang disabilitas, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya, bahkan dalam hal pajak dan ekonomi.

Hak Pajak Penyandang Disabilitas

Keringanan Pajak atas Penghasilan

Di Indonesia, penyandang disabilitas berhak mendapatkan keringanan pajak penghasilan. Menurut UU No. 7 Tahun 2021, pajak penghasilan dipotong secara bertahap dari penghasilan wajib pajak. Namun, pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah salah satu cara agar penyandang disabilitas bisa mendapatkan keringanan. PTKP adalah penghasilan minimum bebas pajak yang besarannya dapat dimodifikasi berdasarkan keadaan keluarga, seperti apakah wajib pajak atau anggota keluarga memiliki disabilitas, untuk membantu penyandang disabilitas memenuhi kewajiban perpajakannya.

Manfaat Pajak Bisnis untuk Penyandang Disabilitas

Pemerintah menawarkan keringanan pajak bagi bisnis yang mempekerjakan penyandang disabilitas sebagai upaya agar komunitas bisnis mendukung populasi ini. Hal ini dapat mendorong terciptanya lebih banyak lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas karena bisnis yang menawarkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas berhak mendapatkan pengurangan biaya dalam perhitungan pajak mereka.

Baca Juga: Dampak Kebijakan PPN Nol Persen untuk Susu Impor: Suara Peternak Lokal di Tengah Persaingan Pasar

Layanan Perpajakan Mudah Diakses

Kemudahan akses terhadap layanan perpajakan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Untuk menjamin pelayanan perpajakan bagi seluruh wajib pajak, termasuk penyandang disabilitas, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya. Penyediaan sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh wajib pajak dengan keterbatasan fisik, serta pelatihan khusus bagi petugas pajak untuk membantu wajib pajak penyandang disabilitas, merupakan beberapa contoh layanan pajak yang ramah disabilitas.

Menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Masuk (PPnBM)

Untuk barang-barang bantuan tertentu yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pengurangan atau pembebasan bea masuk dan pajak barang mewah (PPnBM).

Kewajiban Pajak untuk Penyandang Disabilitas

Meski memiliki hak khusus dalam hal perpajakan, penyandang disabilitas tetap memiliki tanggung jawab yang sama seperti wajib pajak lainnya. Para penyandang disabilitas harus mengetahui kewajiban perpajakan berikut ini:

• Kewajiban membayar pajak penghasilan: Penyandang disabilitas yang memiliki penghasilan di atas PTKP tetap diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan (PPh), sama seperti wajib pajak lainnya.
• Perlunya Mengajukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT): Direktorat Jenderal Pajak harus menerima Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari semua wajib pajak, termasuk mereka yang mengalami penurunan nilai.
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Pajak Tambahan: Di Indonesia, penyandang disabilitas juga harus mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pemilik properti dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang dan jasa kena pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.