Posts in category: Artikel

Kursus Pajak – Dalam dunia perpajakan Indonesia, ada dua istilah yang sering muncul namun kerap membingungkan, khususnya bagi masyarakat umum: NOP dan NPWP. Banyak yang menganggap keduanya memiliki fungsi yang sama, meski sangat berbeda dalam hal makna, tujuan, dan kegunaan. Bagi Anda yang ingin mempelajari lebih jauh tentang dunia perpajakan, mengikuti kursus pajak bisa menjadi langkah awal yang tepat. Namun, sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu perbedaan mendasar antara NOP dan NPWP.

Nomor Pokok Wajib Pajak Nasional atau NPWP merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak, baik badan usaha swasta maupun badan usaha publik. NPWP berfungsi sebagai pedoman bagi orang pribadi atau badan usaha dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab perpajakannya. Sama halnya dengan kartu tanda penduduk dalam urusan kependudukan, NPWP merupakan “kartu tanda pengenal pajak” yang wajib Anda laporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), saat mengajukan kredit ke bank, memantau hak ketenagakerjaan, hingga saat menjual properti.

Sedangkan, Nomor Pokok Wajib Pajak atau NOP memiliki peran yang berbeda. NOP merupakan nomor pokok wajib pajak, khususnya untuk objek pajak bumi dan bangunan (PBB). Objek kena pajak dalam konteks ini dapat berupa rumah, tanah, ruko, apartemen, atau bangunan berharga lainnya yang terdaftar sebagai objek pajak. NOP biasanya terdiri dari 18 digit unik dan menunjukkan lokasi serta identitas objek asuransi.

Perbedaan utama antara NPWP dan NOP terletak pada subjek dan objeknya. NOP biasanya terdiri dari 18 digit unik dan mengidentifikasi jenis asuransi. Dengan kata lain, NPWP merupakan identitas pemilik tertanggung dan NOP merupakan identitas barang atau harta yang dipertanggungkan.

Budi, misalnya, memiliki tanah dan rumah di Sleman, Yogyakarta. Sebagai warga negara yang bekerja dan berpenghasilan, Budi wajib memiliki NPWP. Sementara itu, tanah dan rumah yang dimilikinya akan memiliki NOP tersendiri karena keduanya merupakan objek pajak PBB. Jadi, seseorang bisa memiliki satu NOP, tetapi bisa memiliki beberapa NOP, tergantung pada jumlah aset yang dimiliki.

Baca Juga: Jangan Sampai Salah! Ini Aturan Pajak untuk Pembelian Hewan Kurban

Informasi NOP biasanya tercantum dalam Surat Pemberitahuan Wajib Pajak PBB (SPPT) yang dikirimkan ke pemerintah daerah setiap tahun. Jika ingin mengetahui status dan besaran pajak bumi dan bangunan, Anda harus mengetahui NOP. NOP sangat berguna dalam transaksi jual-beli rumah, pengecekan legalitas, dan perencanaan investasi properti. Sementara itu, NPWP sangat diperlukan dalam konteks kewajiban asuransi umum, baik di sektor perorangan maupun korporasi.

Banyak orang yang masih belum memahami arti penting kedua angka tersebut, terutama ketika berhadapan dengan masalah keuangan yang lebih kompleks. Di sinilah pentingnya mengikuti kursus pajak atau pelatihan pajak yang terpercaya untuk memahami dengan benar tanggung jawab dan hak kita sebagai wajib pajak. Pelatihan yang baik membantu mencegah kesalahan administrasi dan meningkatkan kepastian hukum dalam segala hal.

Singkatnya, NPWP dan NOP sama-sama penting, tetapi memiliki fungsi yang sangat berbeda. NPWP merupakan bukan wajib pajak, sedangkan NOP merupakan bukan wajib pajak. Mengetahui perbedaannya merupakan langkah awal untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap pajak dan bijaksana dalam mengelola keuangan. Jika Anda terlibat dalam transaksi keuangan yang terkait dengan properti, pendapatan, atau bisnis, pemahaman ini bahkan lebih penting. Jangan ragu untuk mencari sumber daya pendidikan yang Anda minati, termasuk kursus pajak, untuk lebih mempersiapkan diri Anda dalam memenuhi kewajiban pajak di masa mendatang.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Masyarakat, khususnya para wajib pajak, perlu memahami beberapa istilah yang digunakan dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Atau Anda bisa memahami lebih jauh mengenai kebijakan perundang undangan pajak melalui pelatihan pajak. Nomor Objek Pajak atau singkatan dari NOP merupakan salah satu istilah yang seringkali dipergunakan dalam konteks perpajakan, namun masih banyak dari masyarakat yang belum paham.

Bagian utama administrasi dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yakni merupakan NOP, yang mana berbeda dengan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP yang lebih dikenal oleh masyarakat awam. Sangat penting untuk memahami NOP, terutama dalam hal pelaporan, pembayaran, dan transaksi real estat.

Pengertian Nomor Objek Pajak (NOP)

Nomor Objek Pajak (NOP) merupakan nomor identitas yang secara khusus yang diberikan untuk seluruh wajib pajak yang akan dibebankan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Objek pajak yang dimaksud adalah tanah dan/atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis yang menjadi dasar pengenaan PBB. Nomor NOP yang terdiri dari 18 digit ini memberikan informasi yang terstruktur mengenai wilayah administratif dan lokasi objek pajak, mulai dari kode provinsi hingga urutan item di kelurahan.

32.73.080.005.011-0053.0 adalah contoh struktur NOP, di mana angka-angka tersebut mewakili wilayah administratif objek pajak. NOP adalah nomor identifikasi khusus yang diberikan untuk objek pajak, termasuk tanah dan/atau bangunan.

Karena nomor ini terkait dengan objek pajak dan sebagian besar digunakan dalam administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), nomor ini tidak berubah meskipun kepemilikannya berubah. Jika seseorang memiliki banyak objek pajak, ia bisa saja memiliki beberapa NPWP. Di sisi lain, NPWP adalah nomor unik yang dikaitkan dengan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. NPWP berfungsi sebagai identitas pajak untuk sejumlah pajak, seperti pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

NPWP tunggal wajib pajak tidak berubah, meskipun tempat tinggal atau tempat kerja mereka berpindah. NOP digunakan untuk penetapan dan pengawasan PBB serta penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), sedangkan NPWP digunakan untuk pelaporan dan kepatuhan pajak secara umum. Wajib pajak dapat mengelola kewajiban pajak mereka dengan lebih baik dengan menggunakan pembedaan ini, yang berkaitan dengan objek pajak dan identitas pajak individu atau organisasi.

Baca Juga: Faktur Pajak Bukan Lagi Satu-Satunya Bukti PPN, Ini 27 Dokumen Alternatif Resmi!

Fitur dan Manfaat NPWP dalam Sistem Perpajakan

• Identifikasi Objek Pajak yang Berbeda: Dengan bertindak sebagai nomor yang berbeda yang terkait dengan satu objek pajak, NPWP membantu menghindari kesalahan dalam pencatatan dan pengenaan pajak ganda.
• Memudahkan pelacakan lokasi objek pajak: Otoritas pajak dapat dengan cepat dan tepat menentukan lokasi objek pajak berkat NOP yang memiliki struktur numerik yang sesuai dengan wilayah administratif.
• Memudahkan Proses Pelaporan dan Penetapan PBB: SPPT dan SPOP PBB, dua dokumen penting dalam proses administrasi dan pelaporan PBB tahunan, menggunakan NOP.
• Memudahkan Proses Jual Beli Real Estat: Saat membeli atau menjual tanah atau bangunan, NOP digunakan untuk memastikan status pajak properti saat ini.
• Pengiriman Tagihan PBB: Tagihan pajak dalam bentuk SPPT diberikan berdasarkan data NOP, sehingga memastikan pengiriman tepat waktu.

Cara Mendapatkan dan Mengonfirmasi NOP

• Menggunakan SPPT PBB
• Periksa bagian atas dokumen SPPT yang dikirimkan ke alamat wajib pajak setiap tahunnya.
• Kunjungi Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Bapenda.
• Anda bisa mendapatkan semua informasi yang Anda butuhkan mengenai NOP langsung dari kantor pajak setempat.
• Menggunakan situs web atau aplikasi resmi pemerintah daerah
• Fasilitas online untuk mengecek NOP dan tagihan PBB tersedia di beberapa tempat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak adalah metode terbaik dalam memahami peraturan perpajakan, sebab dalam training pajak tersebut Anda akan mendapatkan materi kebijakan perundang-undangan pajak. Selain itu, pastinya tidak kalah penting bagi Anda untuk mengetahui berita pajak terbaru seperti yang akan dibahas dalam ulasan berikut ini. Peraturan terbaru yang berkaitan dengan pelaporan beberapa pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diuraikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam PER-11/PJ/2025.

Salah satu klausul utama berkaitan dengan dokumen tertentu yang memiliki status yang sama dengan tagihan pajak. Hal ini menyiratkan bahwa dokumen selain e-Faktur atau faktur pajak elektronik dapat diterima sebagai bukti sah pemungutan PPN dalam beberapa situasi atau untuk jenis transaksi tertentu.

Dokumen yang Disetarakan Digunakan Kapan?

Karena sifat bisnis, mekanisme distribusi, atau hukum industri, dokumen tertentu digunakan dalam transaksi yang tidak dapat difasilitasi oleh e-Faktur.

27 Jenis Dokumen yang Setara dengan Faktur Pajak Terbaru

Terdapat sejumlah dua puluh tujuh kategori jenis dokumen yang setara dengan faktur pajak menurut PER 11/2025 Pasal 62.

• Surat perintah pengiriman barang dari BULOG atau depo logistik untuk distribusi tepung terigu.
• Bukti tagihan layanan telekomunikasi dari penyedia layanan telekomunikasi.
• Kwitansi atau bukti pembayaran lainnya dari penyedia distribusi untuk komisi atau biaya yang dikenakan untuk penjualan pulsa dan/atau token atau voucher.
• Bukti tagihan perusahaan listrik untuk pengiriman listrik.
• Bukti tagihan dari perusahaan air minum untuk pengiriman BKP/JKP.
• Tiket jasa angkutan udara dalam negeri, surat jalan, atau surat jalan.
• Nota penjualan jasa kepelabuhanan.
• Bukti penagihan perantara pedagang efek (konfirmasi perdagangan) untuk jasa kena pajak.
• Bukti tagihan bank untuk jasa kena pajak.
• Surat dokumen CK-1.
• Satu lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atau SSP dengan dokumen yang menyertainya.
• Nota layanan ekspor dan dokumen pabean terkait dilampirkan pada pemberitahuan pabean ekspor, yang berisi data eksportir/NPWP.
• Pemberitahuan ekspor untuk Barang Kena Pajak tidak berwujud Jasa Kena Pajak
• Membawa pemberitahuan pabean dan dokumen pendukung lainnya.

Baca Juga: Pajak dan Retribusi Sama-Sama Wajib, Tapi Apa Bedanya? Jawaban Ini Bikin Kaget!

• Surat penetapan dari DJBC mengenai bea masuk, cukai, dan/atau pajak atas pengapalan barang:
  • Surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara lainnya
  • Surat setoran pabean, cukai, dan pajak; bukti pungutan pajak
• Bukti pemungutan PPN melalui PMSE
• Dokumen pengeluaran barang dari kawasan berikat, yang merupakan bagian dari penyerahan BKP/JKP oleh PKP.
• Pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus (KEK) dan dokumen terkait.
• SSP atau cara pelunasan administratif lainnya yang dilampirkan pada surat ketetapan pajak yang digunakan untuk memungut pajak masukan.
• Menerima faktur dari pihak ketiga atas transaksi pembelian barang atau jasa melalui sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
• Catatan yang berfungsi sebagai bukti bahwa Pajak Penghasilan Standar Penyatuan telah dipotong atau dipungut secara elektronik untuk transaksi yang melibatkan aset mata uang kripto.
• Bukti bahwa perusahaan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) telah melakukan penagihan atas jasa yang terkait dengan penyediaan fasilitas elektronik untuk transaksi yang melibatkan aset kripto.
• Dengan menggunakan sistem bisnis, perusahaan asuransi memberikan bukti pembayaran komisi kepada agen asuransi (statement of account).
• Bukti penagihan atas jasa keperantaraan terkait asuransi atau reasuransi yang diberikan oleh:
  • Pialang asuransi kepada nasabah atau perusahaan asuransi
  • Pialang reasuransi kepada perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi syariah
• Dokumen kontrak/faktur, beserta informasi mengenai jenis dan nilai BKP/JKP, atas pemanfaatan BKP/JKP tidak berwujud dari luar negeri yang dibebaskan dari pengenaan PPN.
• Nota penjualan atau dokumen lain yang sejenis yang digunakan kreditur untuk menyerahkan BKP kepada pembeli sebagai jaminan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Menjelang Idul Adha, umat Islam di seluruh Indonesia bersiap untuk melaksanakan ritual pengorbanan. Kegiatan ini dilakukan dengan membeli hewan ternak seperti kambing, sapi, atau domba, yang kemudian disembelih dan disembelih sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Namun, seiring dengan semakin maraknya transaksi pembelian hewan ternak, muncul pertanyaan penting yang kerap diajukan oleh masyarakat. apakah pembelian hewan ternak dikenakan pajak?

Pertanyaan ini sangat relevan, apalagi saat ini, seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap perpajakan dan pentingnya brevet pajak. Untuk menjawabnya, kita perlu mencermati aspek hukum perpajakan di Indonesia, khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Pembelian Hewan Kurban Dikecualikan dari Pengenaan PPN

Dalam konteks pembayaran pajak, hewan ternak termasuk dalam golongan barang kebutuhan pokok. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4A ayat (2) UU PPN dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.03/2022, barang kebutuhan pokok dikecualikan dari pengenaan PPN. Oleh karena itu, pembelian hewan kurban untuk keperluan keagamaan tidak dikenakan PPN kecuali hewan tersebut dalam keadaan hidup dan belum diolah.

Namun, jika hewan tersebut disembelih dan dikemas sebagai produk daging siap jual, maka barang tersebut dapat dikenakan PPN, tergantung pada jenis produk dan pengolah yang menjualnya.

Status Pembeli: Apakah Ada Pengurangan Pajak?

Jika Anda adalah orang yang menjual hewan kurban untuk keperluan keagamaan, usaha ini tidak dikenakan pajak tambahan. Kegiatan ini merupakan kegiatan konsumsi dan tidak terkait dengan kegiatan usaha, sehingga tidak dianggap sebagai objek PPh atau PPN.

Namun, bagi pedagang, baik penjual maupun peternak hewan kurban, ketentuannya berbeda. Penghasilan dari penjualan hewan kurban termasuk dalam objek Pajak Penghasilan (PPh) dan wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Apabila penjual merupakan wajib pajak orang pribadi dengan omzet lebih dari Rp500 juta per tahun, maka wajib membayar Pajak Penghasilan Final sesuai ketentuan PP 55 Tahun 2022 sebesar 0,5% dari omzet bruto. Selain itu, apabila penjual telah memiliki sertifikat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menjual hasil olahan, wajib mengajukan PPN oleh karena itu brevet pajak sangat penting untuk untuk wajib pajak maupun para pelaku usaha.

Baca Juga: Jangan Panik saat Menerima Surat Paksa Pajak: Pahami dan Ambil Langkah Tepat

Apa yang Terjadi jika Perusahaan Membeli Hewan Kurban?

Bukanlah suatu kebetulan jika banyak perusahaan swasta dan BUMN yang bergerak di bidang properti. Namun, dari segi perpajakan, pembelian hewan kurban oleh suatu perusahaan belum tentu menjadi beban yang dapat dikurangkan dari laba kotor.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, hanya beban yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha yang dapat dikurangkan dari pajak. Oleh karena itu, pembelian hewan kurban oleh perusahaan pada umumnya dianggap sebagai sumbangan keagamaan, yang dapat dikurangkan dari objek pajak apabila tidak memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi perusahaan.

Untuk menghindari teridentifikasinya biaya tersebut saat pemeriksaan pajak, perusahaan disarankan untuk:

• Menyiapkan laporan dan dokumentasi kegiatan
• Pencatatan akuntansi terpisah harus dilakukan untuk kegiatan sosial
• Bukti penyerahan hewan qurban ke panitia atau kantor penerima wajib dilampirkan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelian hewan kurban oleh orang pribadi tidak dikenakan pajak karena termasuk dalam daftar barang kebutuhan pokok dan transaksi nonkomersial. Namun, bagi pedagang dan perusahaan, penting untuk memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku agar dapat mematuhi peraturan perundang-undangan dan terhindar dari sanksi administratif. Literasi pajak merupakan bagian dari tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Batas waktu untuk niat baik masuk dalam jaminan, dengan catatan kita memahami aturan yang berlaku.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Mendapatkan surat keterangan taat pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa menjadi pengalaman yang menegangkan. Banyak wajib pajak yang merasa takut, bingung, dan malu saat menerima surat ini. Padahal, dengan mengikuti pelatihan pajak secara rutin, wajib pajak dapat belajar tentang hak dan kewajibannya serta belajar cara menangani SPT dengan efektif.

Apa itu Surat Keterangan Fiskus?

Surat Keterangan Fiskus merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh DJP untuk menagih utang pajak yang belum dibayar dari wajib pajak meskipun telah diberi peringatan melalui surat teguran sebelumnya. Dasar hukum penerbitan surat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa apabila surat teguran tidak dipatuhi dalam jangka waktu 21 hari, dapat diterbitkan surat paksa.

Dokumen ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Artinya, apabila wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya, dapat dilakukan tindakan lebih lanjut seperti penyitaan harta atau kurungan (gijzeling). Oleh karena itu, penting bagi seluruh wajib pajak untuk memahami apa saja yang termasuk dalam surat ini.

Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan Saat Menerima Surat Tagihan Pajak

Daripada panik, berikut ini beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan wajib pajak saat menerima surat tagihan pajak:

Verifikasi identitas pegawai

Pastikan bahwa petugas yang ditunjuk memang merupakan perwakilan resmi DJP. Mintalah surat perintah, periksa keasliannya, dan Anda dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk konfirmasi.

Periksa keabsahan surat

Catat dengan saksama nomor surat, tanggal, nama pegawai yang menandatanganinya, dan jumlah pajak yang dipungut. Pastikan pinjaman tersebut masih berlaku dan tidak jatuh tempo. Surat Ketetapan Pajak hanya berlaku selama lima tahun sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Keterangan Pajak (STP).

Pengumpulan dokumen pendukung

Segera arsipkan semua dokumen pajak yang relevan, seperti laporan SPT, surat ketetapan pajak, dan surat peringatan. Jika ada yang kurang, segera minta salinan resmi dari KPP.

Baca Juga: Digitalisasi Sengketa Pajak: Manfaat Penggunaan e-Tax Court Mobile di Era Modern

Diskusikan solusi pembayaran

Jika Anda merasa kesulitan untuk membayar langsung, DJP membuka kemungkinan untuk meminta pembayaran atau menunda pembayaran. Permohonan harus disertai dengan dokumen pendukung, seperti laporan keuangan terbaru, dan diserahkan secara resmi melalui Kantor Pelayanan Pajak.

Hindari Korupsi

Bayar pajak hanya melalui jalur resmi, seperti bank, kantor pos, atau jalur digital resmi DJP. Hindari membayar melalui perantara tidak resmi yang menawarkan “jalan pintas”.

Pelatihan Pajak yang efektif tidak hanya membantu wajib pajak memahami tugas administratif mereka, tetapi juga meningkatkan kesiapan mereka untuk memberikan solusi yang sah dan efektif untuk situasi seperti penagihan pajak yang bersifat memaksa.

Meskipun Mereka Menolak Pembukuan, Mereka Memiliki Kewenangan

Harap dicatat bahwa penolakan akses yang dipaksakan tidak menghentikan proses penagihan. Surat tersebut dianggap sah jika petugas mencatat penolakan tersebut dalam catatan. Oleh karena itu, daripada mengabaikannya, sebaiknya wajib pajak menerimanya, mencatatnya, dan segera mengambil tindakan yang tepat. Namun, jika ada keberatan, wajib pajak berhak mengajukan keberatan atau peninjauan kembali melalui jalur resmi yang disediakan oleh DJP.

Mendapatkan penyitaan pajak bukanlah akhir dari segalanya. Melalui tindakan yang tenang, penuh pengertian, dan cepat, masalah ini dapat diselesaikan secara hukum dan efektif. Hindari sama sekali, karena dokumen resmi dari DJP memiliki kekuatan hukum yang besar. Pelatihan perpajakan secara berkala merupakan langkah strategis untuk mencegah kesalahan dan keterlambatan, sekaligus memberikan pengetahuan praktis kepada wajib pajak agar mereka siap mematuhi semua ketentuan perpajakan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Dapat dipastikan bahwa kursus pajak akan membantu Anda secara maksimal dalam memahami kebijakan perpajakan. Karena di dalam kursus pajak tersebut nantinya anda akan mendapatkan berbagai materi terkait dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Namun, tidak kalah penting bagi anda untuk memahami dasar perpajakan seperti halnya Apa itu perbedaan dari pajak dan Retribusi.

Perlu diketahui bahwa perbedaan pajak dan Retribusi termasuk sebagai hal penting yang harus dipahami, terlebih bagi Anda yang ingin menguasai berbagai pemahaman tentang kebijakan pajak. Namun, pengetahuan pajak seperti ini juga sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat terlebih pada konteks kepatuhan terhadap negara dan pemanfaatan berbagai layanan publik.

Walaupun keduanya sama-sama termasuk dalam bentuk pungutan yang dibebankan oleh pemerintah, baik secara pusat ataupun pemerintah daerah, ada perbedaan utama dalam hal mekanisme, tujuan, atau bahkan timbal balik yang diperoleh oleh masyarakat. Dengan mempunyai pemahaman terhadap perbedaan seperti ini, maka anda akan lebih bijak dalam melakukan pemenuhan kewajiban finansial dan mengetahui berbagai hak terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Mengenal Pajak

Pajak merupakan pungutan yang wajib dibayarkan oleh masyarakat atau warga negara pada negara menurut kebijakan yang berlaku, tanpa adanya imbalan secara langsung yang didapatkan secara pribadi oleh wajib pajak atau seseorang yang membayarkan pajak. Pajak dipergunakan untuk memberikan pembiayaan terhadap pengeluaran negara, meliputi pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan layanan-layanan publik yang lain.

Seperti Apa Pajak itu?

Dapat dikatakan bahwa ciri-ciri dari pajak ini seperti halnya mempunyai sifat yang memaksa dan wajib, tidak terdapat timbal balik secara langsung, dilakukan pemu pemerintah daerah, dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Apa saja contoh pajak itu? Beberapa contoh jenis pajak antara lain adalah PPN atau pajak pertambahan nilai, PPh atau pajak penghasilan, PBB atau pajak bumi dan bangunan, serta bea materai.

Mengenal Retribusi

Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada masyarakat terhadap layanan atau jasa tertentu yang diberikan dengan cara langsung. Atau dapat dikatakan bahwa retribusi sifatnya balas jasa, yang mana masyarakat melakukan pembayaran dikarenakan memperoleh manfaat secara langsung dari layanan publik yang telah dipergunakan.

Baca Juga: Mau Tahu Jadwal Sidang Pajak Tanpa Ribet? e-Tax Court Mobile Jawab Kebutuhan Anda!

Seperti Apa Retribusi itu?

Diketahui bahwa retribusi ini ciri-cirinya biasanya dilakukan pemungutan sebagai imbalan terhadap fasilitas atau jasa tertentu, diterima secara langsung oleh masyarakat yang melakukan pembayaran, hanya dilakukan pemungutannya oleh pemerintah daerah, serta diatur dalam Perda atau peraturan daerah. Beberapa contoh retribusi yang biasanya dipungut adalah seperti retribusi pelayanan pasar, retribusi parkir kendaraan, retribusi kebersihan atau sampah, dan Retribusi IMB atau Izin Mendirikan Bangunan.

Mengapa Harus Bisa Membedakan Pajak dan Retribusi?

Memahami perbedaan dari kedua pungutan tersebut sangat penting bagi warga negara agar mengetahui berbagai kewajiban dan hak sebagai warga negara, kemana dana yang disetorkan akan disalurkan, siapa saja yang memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan tersebut, serta bentuk manfaat atau layanan seperti apa yang harus diperoleh masyarakat. Misalnya saja ketika melakukan penyetoran pajak penghasilan, maka anda tidak dapat menuntut imbalan secara langsung dari pemerintah negara. Tetapi, pada saat melakukan pembayaran retribusi parkir, anda akan secara langsung memiliki hak memperoleh fasilitas parkir yang aman dan layak.

Walaupun sama-sama mempunyai sifat yang wajib dan ditujukan untuk memberikan pembiayaan terhadap layanan publik, baik pajak maupun retribusi mempunyai dasar hukum, konsep, dan sistem pemungutan yang berbeda.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan signifikan di banyak bidang pemerintahan, termasuk sistem perpajakan. Salah satu inovasi terbaru adalah e-Tax Court Mobile, yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa pajak dengan cara yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Training pajak bagi wajib pajak dan profesional yang bekerja di bidang perpajakan merupakan langkah awal yang wajar untuk memahami mekanisme penggunaan platform digital yang tepat.

Masalah perpajakan merupakan bagian dari hubungan antara wajib pajak dengan otoritas pajak.. Apabila terdapat perbedaan pandangan dan penilaian mengenai kewajiban perpajakan, wajib pajak berhak untuk mengajukan keberatan, banding, atau memulai proses pidana. Proses ini sebelumnya mirip dengan konsultasi administratif, pengumpulan dokumen fisik, dan akses langsung ke pengadilan. Namun, dengan e-Tax Court Mobile, semua ini dapat dilakukan secara daring, mulai dari pengajuan hingga peninjauan status kasus.

Keuntungan paling signifikan dari digitalisasi ini adalah efisiensi waktu dan biaya. Dengan adanya Electronic Tax Court Mobile, wajib pajak tidak perlu lagi datang secara fisik ke kantor Pengadilan Pajak, yang tentunya menghemat biaya perjalanan dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk datang ke pengadilan maupun menghadiri pengadilan secara langsung. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengajukan tuntutan hukum atau keluhan dari perangkat seluler, kapan saja, dimana saja. Hal ini sangat menguntungkan terutama bagi wajib pajak yang berdomisili di luar kota atau di daerah terpencil.

Selain efisiensi, transparansi dan akuntabilitas juga meningkat. Semua proses dan tahapan kasus dicatat secara sistematis dalam sistem digital, sehingga mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan dokumen. Wajib pajak dapat memantau kemajuan transaksi secara real time dan mendapatkan status terbaru tanpa perlu persetujuan manual. Dari sudut pandang pengadilan, penggunaan sistem ini dapat membantu mengelola kasus dengan cara yang lebih terorganisir dan terintegrasi.

Namun, untuk menggunakan aplikasi ini dengan benar, pengguna harus memiliki pemahaman dasar tentang prosedur sengketa pajak dan alur administrasi banding. Di sinilah layanan pendidikan pajak menjadi penting. Training pajak memberikan informasi kepada warga negara tentang hak, status, dan inkonsistensi pembayar pajak. Dengan pengetahuan ini, pembayar pajak tidak hanya dapat menghindari kesalahan prosedural, tetapi juga dengan yakin memperjuangkan hak-hak mereka di pengadilan.

Baca Juga: Memperluas Tax Base: Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Nasional

Dari perspektif pemerintah, digitalisasi melalui e-Tax Court Mobile merupakan sinyal komitmen terhadap transformasi pelayanan publik berbasis digital. Ini melibatkan reformasi birokrasi dan sistem perpajakan agar lebih modern, adil, dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Melalui aplikasi ini, citra Pengadilan Pajak sebagai lembaga yang transparan, cepat dan efisien akan meningkat di mata masyarakat.

Namun, tentu saja, keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada teknologinya, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan pelatihan bagi penggunanya. Oleh karena itu, semakin banyak wajib pajak dan penasihat memahami penggunaan aplikasi ini, maka manfaat digitalisasi akan semakin terasa.

Terakhir, era digital mendorong kita untuk bersikap fleksibel, termasuk dalam menyelesaikan sengketa pajak. Menggunakan e-Tax Court Mobile merupakan solusi bagi mereka yang menginginkan proses yang cepat, ringkas dan efisien. Agar tidak tertinggal dan mampu menggunakan sistem ini secara maksimal, mengikuti pendidikan pajak adalah langkah strategis yang tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga menjadi bekal penting dalam menjaga hak dan kepentingan wajib pajak di ranah hukum pada perpajakan modern.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak termasuk cara terbaik bagi anda untuk mendalami ilmu tentang kebijakan perpajakan. Sebab dalam brevet pajak tersebut nantinya anda akan mendapatkan materi seputar perundang-undangan perpajakan tergantung dari tingkat brevet pajak yang anda pilih. Untuk itu, pastinya pengetahuan tentang berbagai perangkat digital perpajakan juga sangat penting untuk diketahui bagi anda.

Seperti halnya yang akan dibahas dalam ulasan berikut yakni mengenai bagaimana cara menggunakan e-Tax Court mobile.  Sebagai upaya untuk memberikan percepatan transformasi digital dan memberikan peningkatan terhadap kualitas layanan publik, maka sekretariat pengadilan pajak Indonesia pada saat ini telah melakukan peluncuran suatu aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mampu melakukan akses pada layanan informasi peradilan pajak langsung menggunakan Smartphone.

Aplikasi ini, yang dikenal sebagai e-Tax Court mobile, merupakan bagian dari upaya untuk mempromosikan keterbukaan prosedur hukum di sektor perpajakan dan untuk memungkinkan akses yang lebih luas ke layanan digital yang memungkinkan akses digital real-time ke informasi pengadilan pajak.

Dimana Dapat Mengunduh Aplikasi e-Tax Court Mobile?

Google Play Store dan App Store menyediakan aplikasi mobile e-Tax Court yang dapat diunduh secara gratis. Platform tersebut merupakan sarana baru yang direncanakan dapat menjangkau berbagai pihak yang terlibat pada sengketa pajak dengan lebih efisien dan secara lebih luas. Dengan sistem antarmuka yang user friendly, aplikasi e-Tax Court mobile yang satu ini dapat memungkinkan siapa saja untuk melakukan akses terhadap banyaknya informasi penting tentang proses sidang pajak di mana saja dan kapan saja.

Fitur Unggulan e-Tax Court Mobile

Sebagai upaya untuk mendukung kebutuhan dari para penggunanya,  aplikasi e-Tax Court mobile menghadirkan banyak fitur utama yang dapat memudahkan para penggunanya untuk mengakses informasi peradilan pajak, diantaranya seperti:

Jadwal Sidang

Ketika pengadilan pajak telah menetapkan seluruh daftar jadwal sidang terhadap sengketa pajak, maka penggunaan aplikasi bisa melihat seluruh daftar jadwal sidang tersebut. Bukan hanya itu saja, namun aplikasi ini juga memungkinkan para penggunanya untuk melakukan preview atau pratinjau terhadap panggilan sidang yang berkaitan, sehingga semua informasi bisa diakses dengan cepat dalam satu langkah saja. Bahkan riwayat persidangan dalam hal perpajakan juga bisa dilihat dari aplikasi yang satu ini.

Baca Juga: Pajak Minimum Global Resmi Berlaku 2025! Siapkah Anda Hadapi Perubahannya?

Live Monitoring Sidang Perpajakan

Fitur selanjutnya yang terdapat dalam e-Tax Court mobile adalah pemantauan sidang secara langsung yang memungkinkan penggunanya untuk mengetahui ada atau tidaknya persidangan dan sekaligus mengikuti jalannya proses peradilan secara live atau secara digital. Tentu saja ini akan sangat berguna untuk berbagai pihak yang mempunyai keterbatasan terhadap waktu dan jarak untuk menghadiri secara fisik pada ruang persidangan.

Profil Pengguna

Aplikasi yang satu ini memberikan tampilan Informasi pribadi yang terdaftar pada sistem, seperti diantaranya adalah nama pengguna, alamat korespondensi, dan alamat email, sehingga dapat mempermudah proses dari validasi identitas.

Mengecek Status Registrasi

Pengguna baru hanya cukup memasukkan nomor registrasi yang didapatkan untuk mengetahui sampai di mana status proses pendaftaran akun yang dilakukan, apakah proses tersebut membuat pengguna sudah aktif atau masih dalam proses.

Reset Kata Sandi

Untuk dapat mengatasi permasalahan akses pada aplikasi e-Tax Court mobile, maka dalam aplikasi tersebut telah tersedia fitur untuk pengaturan ulang password dengan cara Mandiri dan tentu saja aman secara langsung Melalui aplikasi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Sumber utama dalam keuangan publik merupakan pajak, yang digunakan guna membiayai infrastruktur, pembangunan, kesejahteraan, serta pendidikan. Oleh karena ini, upaya guna meningkatkan penerimaan pajak yang penting untuk kestabilan fiskal. Salah satu strategi utama dalam hal ini adalah memperluas tax base. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ini dan penerapan praktisnya, mengikuti kursus pajak dapat menjadi langkah awal yang tepat bagi masyarakat umum dan para profesional pajak.

Apa Tax Base?

Tax base didefinisikan sebagai semua objek atau sumber yang dapat dikenakan pajak, baik itu pendapatan, konsumsi, kekayaan, atau transaksi apa pun. Semakin luas basis pajak suatu negara, semakin tinggi pula pendapatan pajaknya. Namun pada kenyataannya, tidak semua kemungkinan ini telah dieksplorasi dengan baik karena berbagai faktor, seperti ekonomi informal, kepatuhan pajak yang rendah, dan kebocoran fiskal.

Tantangan dalam Memperluas Tax Base

Memperluas tax base bukanlah hal yang mudah. Beberapa tantangan yang dihadapi negara meliputi:

Dominasi sektor informal

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sektor informal merupakan kontributor utama kegiatan ekonomi. Namun, akses ke sektor ini sulit karena tidak terdaftar secara administratif.

Tingkat kepatuhan pajak yang rendah

Sebagian besar idividu dan bisnis yang belum mengajukan adanya pengembalian pajak yang sesuai. Minimnya pendidkan pada perpajakan serta kurangnya kesadaran fiskal yang dapat menjadi alasan.

Praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion)

Kelemahan hukum, kurangnya transparansi, dan pengawasan yang buruk memungkinkan praktik ini terus berlanjut dan mengurangi pendapatan pajak.

Dalam konteks ini, penting bagi para profesional dan bisnis untuk memiliki pemahaman yang tepat tentang aturan perpajakan. Mengambil kursus pajak dapat membantu Anda mempelajari tentang hak dan tanggung jawab pajak, serta strategi untuk mematuhi hukum tanpa mengorbankan efisiensi bisnis.

Baca Juga: Menghindari Pajak Berganda: Pemanfaatan P3B dan Keringanan Pajak bagi Wajib Pajak Luar Negeri

Strategi Perluasan Tax Base

Pemerintah harus mengambil langkah strategis untuk memperluas tax base dan meningkatkan efisiensi sistem perpajakan. Strategi ini meliputi:

Digitalisasi sistem perpajakan

Penggunaan teknologi digital, seperti e-filing, register elektronik, dan sistem pelaporan otomatis, dapat meningkatkan transparansi dan menjangkau lebih banyak pembayar pajak.

Integrasi data antar lembaga

Integrasi data antara Direktorat Pusat Pajak, otoritas perbankan, BPJS dan lembaga lainnya akan membantu dalam mengidentifikasi pendapatan atau transaksi yang tidak dilaporkan.

Menyederhanakan aturan

Aturan perpajakan yang rumit membuat kepatuhan menjadi sulit. Reformasi regulasi yang menyederhanakan proses administratif dapat mendorong lebih banyak bisnis untuk mendaftar dan melapor.

Pendekatan motivasi dan pendidikan

Memberikan insentif untuk UMKM yang patuh dengan pajak guna melakukan adanya edukasi terkait dengan manfaat pajak guna masyarakat yang bisa menumbuhkan budaya serta kepatihan pajak diatas.

Memperluas dan memperkuat pajak

Ekstensif berarti memperluas jangkauan kepada wajib pajak baru, sedangkan intensifikasi berarti meningkatkan cakupan kepada wajib pajak yang sudah ada.

Memperluas tax base merupakan langkah strategis yang ditujukan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan pemerintah tetapi juga menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil dapat mengarah pada perbaikan tax base Mengambil kursus pajak merupakan investasi yang baik bagi individu atau lembaga yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang sistem perpajakan dan perannya dalam pembangunan nasional. Selain meningkatkan pemahaman hukum, kursus ini membantu menciptakan kepatuhan pajak berbasis pengetahuan, bukan sekadar paksaan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak menjadi kunci terbaik bagi Anda yang ingin menambah ilmu tentang kebijakan pajak. Karena didalam pelatihan pajak Anda akan memperoleh materi mengenai perundang-undangan pajak. Namun, tentunya menambah pengetahuan pajak melalui ulasan berikut ini juga sama pentingnya. Pemerintah juga menekankan evolusi implementasi global minimum tax (GMT) dan kemungkinan dampaknya terhadap Indonesia dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026. Berbagai faktor seperti ini terlebih yang terhubung dengan kebijakan insentif pajak, strategi investasi asing, dan respon penolakan AS atau Amerika Serikat. Artikel berikut ini akan membahas lebih dalam.

Mengapa Global Minimum Tax (GMT) Penting, dan Apa Artinya?

Kerangka Kerja Inklusif OECD/G20 meluncurkan program BEPS 2.0 (Base Erosion and Profit Shifting), yang mencakup pajak minimum global (GMT). Dengan mencegah pengalihan laba dan erosi dasar, pajak minimum global (GMT) bertujuan untuk mengekang penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Pajak ini menargetkan perusahaan multinasional yang menghasilkan setidaknya €750 juta dalam pendapatan global setiap tahunnya dan menjamin bahwa mereka membayar pajak dengan tarif efektif minimal 15%. Akan ada pajak top-up yang diterapkan pada selisihnya jika tarif yang dibayarkan kurang dari ini.

Mekanisme Penerapan Pajak Minimum Global (GMT)

Ada tiga strategi utama yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan pajak minimum global (GMT):

• Negara tempat penghasilan berasal memberlakukan mekanisme pajak tambahan yang dikenal sebagai Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT).
• Jika negara sumber tidak menerapkan DMTT, tempat domisili entitas induk dapat mengenakan pajak atas pendapatan dari anak perusahaan di luar negeri di bawah Aturan Penyertaan Pendapatan (Revenue Inclusion Rule/RI).
• Jika negara lain dalam grup perusahaan multinasional tidak memberlakukan DMTT dan IIR, mereka dapat menerapkan pajak tambahan berdasarkan formula distribusi tertentu di bawah Undertaxed Payment Rule (UTPR).

Penerapan GMT di Indonesia Pada tanggal 31 Desember 2024, Indonesia mulai memberlakukan GMT melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024, dengan jadwal penerapan sebagai berikut:

• 1 Januari 2025, untuk IIR dan DMTT.
• Untuk UTPR, 1 Januari 2026.

Baca Juga: Target Pajak 2026 Ditetapkan di Tengah Berbagai Tantangan, Bisakah Indonesia Dorong Rasio Pajak?

Setiap wajib pajak yang dipekerjakan oleh perusahaan multinasional dengan omset global minimal €750 juta diwajibkan untuk mengajukan beberapa SPT ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), termasuk pemberitahuan tertulis yang mengidentifikasi entitas subjek pajak dan pemberi informasi GloBE Information Return (GIR). SPT PPh GloBE atau SPT DMTT/UTPR dibutuhkan namun juga tergantung pada rancangan bisnisnya.

Pengaruh terhadap Insentif Pajak di Indonesia

Penerapan pajak ini berdampak langsung pada insentif fiskal yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. Dampaknya bervariasi sesuai dengan jenis insentifnya, sebagai berikut:

Karena keringanan pajak adalah yang paling berisiko, terdapat saran bagi pemerintah untuk memberikan pengembangan rancangan insentif baru yang lebih memenuhi standar internasional sambil tetap menarik para investor.

Reaksi Internasional terhadap Penolakan AS: Sebagai bagian dari agenda America First Trade Policy, Amerika Serikat (AS) dengan tegas menolak pajak minimum global dan solusi BEPS 2.0 di bawah pemerintahan Donald Trump. Trump menulis hal berikut dalam memo resminya kepada Departemen Keuangan AS:

• Menolak untuk mendukung konsensus dua pilar OECD: mengamanatkan bahwa dalam waktu 60 hari, Perwakilan Dagang AS (USTR) harus menyerahkan rekomendasi kebijakan.
• Mekanisme UTPR menjadi target utama keberatan AS, karena dianggap melanggar Pasal 7 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan dapat mendiskriminasi perusahaan-perusahaan AS karena klasifikasi GMT sebagai pajak ekstrateritorial.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.