Posts in category: Artikel

Training Pajak – Sanksi pajak merupakan salah satu konsekuensi yang tidak diinginkan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Sanksi ini bisa berupa denda administratif, bunga, atau bahkan hukuman pidana jika terjadi pelanggaran berat. Salah satu penyebab utama munculnya sanksi pajak adalah keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran pajak yang seharusnya dilunasi.

Namun, wajib pajak dapat menghindari risiko tersebut dengan menggunakan mekanisme deposit pajak. Metode ini tidak hanya efektif untuk mengelola kewajiban perpajakan, tetapi juga memberikan rasa tenang karena mengurangi kemungkinan kesalahan administrasi. Salah satunya dengan Training pajak berperan penting dalam membantu wajib pajak memahami strategi yang tepat, termasuk penggunaan mekanisme deposit pajak, untuk menghindari sanksi akibat keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak.

Deposit pajak adalah uang yang disetorkan oleh wajib pajak ke kas negara sebelum jatuh tempo pembayaran pajak yang sesungguhnya. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk mencicil atau membayar lebih awal sebagian dari kewajiban pajak mereka. Mekanisme ini biasanya dilakukan melalui Surat Setoran Pajak (SSP) dan dicatat sebagai pembayaran di muka. Deposit pajak memberikan fleksibilitas dan kontrol lebih kepada wajib pajak dalam mengatur arus kas mereka, terutama bagi badan usaha dengan kewajiban pajak yang besar.

Salah satu manfaat utama deposit pajak adalah mencegah timbulnya denda keterlambatan. Denda ini sering kali dikenakan ketika wajib pajak melewatkan tenggat waktu pembayaran atau melaporkan jumlah pajak yang kurang dari seharusnya. Dengan melakukan deposit, wajib pajak memastikan bahwa sebagian atau seluruh kewajiban pajaknya telah dilunasi sebelum jatuh tempo. Jika pada saat pelaporan pajak ternyata ada kelebihan pembayaran, kelebihan tersebut dapat dikompensasikan untuk kewajiban pajak berikutnya atau dimintakan pengembalian (restitusi).

Selain itu, deposit pajak membantu wajib pajak menghindari risiko kekurangan bayar. Dalam beberapa kasus, wajib pajak mungkin tidak sepenuhnya memahami jumlah pajak yang harus dibayar akibat perubahan peraturan atau perhitungan yang rumit. Jika wajib pajak melakukan deposit secara bertahap, risiko kekurangan bayar dapat diminimalkan. Bahkan jika terjadi kesalahan dalam pelaporan, jumlah pajak yang telah didepositkan dapat digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut, sehingga mengurangi kemungkinan dikenakan bunga atas kekurangan bayar.

Baca Juga: Kesalahan Umum dalam Pembukuan Pajak dan Cara Menghindarinya

Bagi badan usaha, deposit pajak juga memiliki manfaat strategis dalam pengelolaan keuangan. Dengan melakukan pembayaran pajak di muka, perusahaan dapat mengurangi beban pajak sekaligus menjaga reputasi mereka di mata otoritas pajak. Kepatuhan yang konsisten terhadap kewajiban pajak menunjukkan komitmen perusahaan terhadap aturan hukum, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kredibilitas mereka di hadapan mitra bisnis, investor, dan regulator.

Otoritas pajak di berbagai negara, termasuk Indonesia, juga mendorong penggunaan sistem deposit pajak melalui layanan online yang mempermudah proses penyetoran. Sistem ini memberikan transparansi dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melacak pembayaran mereka. Selain itu, teknologi digital memastikan bahwa setiap deposit tercatat dengan baik, sehingga mengurangi risiko kehilangan data atau kesalahan administrasi.

Dengan memanfaatkan deposit pajak, wajib pajak dapat mengelola kewajiban mereka secara lebih terencana dan terorganisir. Pendekatan ini tidak hanya membantu menghindari sanksi pajak tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih baik antara wajib pajak dan otoritas pajak. Deposit pajak bukan sekadar alat untuk membayar pajak lebih awal, tetapi juga merupakan strategi proaktif dalam memastikan kepatuhan perpajakan yang optimal. Di tengah meningkatnya pengawasan dan tuntutan kepatuhan pajak, langkah ini menjadi solusi cerdas bagi individu maupun badan usaha untuk menjalankan kewajibannya dengan lebih percaya diri.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Dalam konteks perdebatan seputar kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia, tarif PPN di negara-negara ASEAN menjadi semakin penting.  Rencana Pemerintah Indonesia untuk menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 telah menimbulkan banyak perdebatan, terutama karena hal ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tarif PPN tertinggi di kawasan ini, tepat di belakang Filipina.

Disparitas ini tidak hanya menggambarkan pendekatan yang berbeda dalam penganggaran, tetapi juga menyulitkan Indonesia untuk tetap kompetitif di pasar regional. Informasi seperti ini pasti penting untuk Anda miliki jika ingin berkarir di dunia perpajakan. Namun, mengikuti brevet pajak juga tidak kalah pentingnya. Sebab, brevet pajak akan lebih detail dalam memberikan materi pajak seputar kebijakan perundang-undangan pajak.

Membandingkan Tarif PPN Negara-Negara ASEAN Pajak pertambahan nilai, atau PPN, merupakan komponen utama dari kebijakan fiskal di semua negara ASEAN. Tujuan ekonomi yang berbeda, mulai dari meningkatkan pendapatan hingga memikat investasi asing, tercermin dalam variasi tarif PPN di antara negara-negara ASEAN. Ringkasan lengkap mengenai tarif PPN di kawasan ASEAN dapat ditemukan di sini:

Tarif PPN Tertinggi di ASEAN

Dengan tarif 12%, Indonesia dan Filipina memiliki tarif PPN tertinggi di kawasan ini. Pada tahun 2025, Indonesia akan menaikkan tarif 11% menjadi 12%, terutama untuk transaksi yang melibatkan barang-barang premium. Salah satu negara dengan beban pajak tertinggi untuk perusahaan dan konsumen adalah Filipina, yang telah lama mempertahankan tarif 12%.

Negara-Negara dengan Tarif Moderat (10%)

Tarif pajak pertambahan nilai yang umum berlaku di Malaysia, Laos, dan Kamboja adalah 10%. Malaysia memiliki sistem pajak yang sangat berbeda, dengan pajak penjualan 10% dan pajak jasa 8%. Vietnam Saat ini, Vietnam memiliki tarif PPN 10%, namun pemerintah telah setuju untuk memotong tarif menjadi 8% hingga Juni 2025. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan menarik lebih banyak modal asing dan domestik.

Negara-Negara dengan Tarif Rendah (5-9%)

• Singapura: Dengan tarif PPN 9%, Singapura memiliki salah satu tarif pajak terendah di kawasan ini, namun tetap menarik bagi perusahaan.
• Thailand: Thailand mempertahankan beban pajak yang rendah dengan mengenakan tarif PPN sekitar 7%, yang menarik lebih banyak perusahaan.
• Salah satu negara dengan tarif PPN terendah di dunia, tarif PPN Myanmar sebesar 5% menawarkan biaya operasional yang rendah dan peluang investasi yang menjanjikan bagi perusahaan asing.

Baca Juga: Benarkah Pembuatan SIM dan Paspor Akan Menjadikan Data Pajak Sebagai Syarat?

Negara dengan Tarif Nol Persen (0%)

• Brunei Darussalam: Menawarkan lingkungan bisnis yang sangat menarik bagi perusahaan lokal dan asing, Brunei tidak membebankan PPN pada transaksi domestik. Timor Leste: Timor Leste tidak membebankan PPN pada transaksi domestik, tetapi mengenakan tarif 2,5% untuk barang dan jasa impor untuk melindungi produk lokal dari persaingan asing. Perbandingan tarif PPN negara-negara ASEAN mencerminkan berbagai pendekatan kebijakan fiskal di antara negara-negara anggota.
• Myanmar: Menawarkan biaya operasional yang minimal dan prospek investasi yang mendorong, Myanmar menawarkan salah satu tarif PPN terendah sebesar 5%.

Negara yang Tidak Memiliki Tarif Persen (0%)

Karena pembebasan PPN untuk transaksi domestik, Brunei Darussalam memberikan iklim bisnis yang sangat menarik bagi bisnis domestik dan internasional. Di Timor Leste, transaksi domestik tidak dibebankan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, untuk melindungi barang-barang domestik dari persaingan luar negeri, negara ini mengenakan tarif 2,5% untuk barang dan jasa impor.

Anggota ASEAN memiliki pendekatan yang berbeda-beda terhadap kebijakan fiskal, yang ditunjukkan dalam perbandingan tarif PPN mereka. Tarif yang rendah memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, sementara tarif yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan negara. Indonesia harus mengambil tindakan strategis untuk mempertahankan daya saing ekonominya di kawasan yang semakin terkait secara ekonomi sehubungan dengan kenaikan tarif PPN tahun 2025.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Dalam pembukuan pajak yang baik merupakan pondasi penting untuk keberlangsungan bisnis, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi, banyak pelaku usaha, terutama UMKM, seringkali melakukan kesalahan dalam pembukuan pajak. Kesalahan-kesalahan ini akan berakibat pada sanksi finansial, denda, atau bahkan pemeriksaan pajak yang lebih intensif. Artikel ini akan membahas beberapa kesalahan umum dalam pembukuan pajak serta bagaimana cara menghindarinya.

Kurangnya Pemisahan Antara Keuangan Pribadi dan Bisnis

Salah satu adanya kesalahan umum yang sering terjadi merupakan tidak adanya pemisahan antara keuangan pribadi dan bisnis. Hal ini sering terjadi pada bisnis kecil atau usaha baru. Ketika pelaku usaha mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis, akan sulit untuk melacak pengeluaran dan pendapatan bisnis secara akuran. Selain itu, hal seperti ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan pajak, dimana pengeluaran pribadi akan dilaporkan sebagai pengeluaran bisnis.

Cara Menghindarinya:

Pastikan untuk membuka rekening bank terpisah untuk bisnis anda serta selalu lakukan pencatatan pada setiap transaksi dengan detail. Gunakan sistem akuntansi yang memadai untuk membantu memisahkan transaksi pribadi dan transaksi pada bisnis anda dengan lebih efektif.

Tidak Mempertahankan Bukti Transaksi yang Lengkap

Banyak pelaku usaha yang tidak dapat menyimpan bukti transaksi seperti faktur, kwitansi, serta bukti pembelian. Padahal, dokumen-dokumen ini sangat penting pada proses pembukuan pajak. Tanpa bukti yang cukup, akan sulit untuk membuktikan pengeluaran atau pendapatan yang akan dilaporkan, terutama saat terjadi audit atau pemeriksaan pajak.

Cara Menghindarinya:

Pastikan semua bukti transaksi anda disimpan dengan baik, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Gunakan sistem penyimpanan digital yang terorganisir untuk menyimpan semua bukti transaksi agar mudah diakses serta dicari saat dibutuhkan.

Salah Memahami Pengeluaran yang Dapat Dikurangkan

Kesalahan lain yang sering dilakukan merupakan kurangnya pemahaman tentang pengeluaran yang dapat dikurangkan dalam laporan pajak. Beberapa pengeluaran dapat dimaksudkan . Salah dalam mengidentifikasi pengeluaran yang boleh dikurangkan dapat mengakibatkan pelaporan pajak yang tidak akurat.

Cara Menghindarinya:

Menurut studi yang diterbitkan pada tahun 2022, sangat penting bagi pelaku usaha untuk berkonsultasi dengan ahli pajak untuk memahami pengeluaran apa saja yang dapat dikurangkan. Selain itu, partisipasi dalam seminar pelatihan atau pajak juga dapat membantu meningkatkan pemahaman aturan pajak yang berlaku.

Baca Juga: Transformasi Digital Demi Tingkatkan Kepatuhan Pajak

Pelaporan Pajak yang Terlambat

Seringkali, perusahaan terlambat dalam pajak laporan, baik karena mereka lupa atau tidak meniru sistem penarikan yang menurun. Penundaan dalam deklarasi jejak ini dapat menyebabkan denda dan sanksi pajak.

Bagaimana Menghindarinya:

Meluncurkan dari artikel keuangan yang diterbitkan pada tahun 2021, solusi untuk menghindari laporan pajak yang terlambat adalah bahwa ia menggunakan konsultasi konsultasi pajak atau permintaan memori. Dengan cara ini, para pemain bisnis dapat menjamin laporan pajak tepat waktu dan tergantung pada aturannya.

Periksa kesalahan perhitungan

Kesalahan dalam perhitungan chalties yang harus dibayar adalah masalah yang sering dihadapi oleh aktor perusahaan. Ini mungkin karena kurangnya pemahaman tentang pajak yang berlaku atau tidak memperhitungkan semua pendapatan dari pendapatan yang dialokasikan oleh Pajak.

Bagaimana Menghindarinya:

Gunakan perangkat lunak akuntansi yang secara otomatis dapat menghitung pajak sesuai dengan data transaksi yang dimasukkan. Jika dia menyerang, minta bantuan dari profesional pajak profesional untuk memastikan perhitungan pajak tertentu. Ini juga dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam laporan pajak.

Akun pajak yang tepat dan terorganisir adalah kunci untuk menghindari masalah dengan otoritas pajak dan memastikan kesinambungan kegiatan. Dengan menghindari kesalahan umum, seperti yang dijelaskan di atas, pemain bisnis dapat mempertahankan reputasi perusahaan, mengurangi risiko denda dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan pajak. Konsultasikan dengan pakar pajak atau gunakan perangkat lunak yang tepat untuk membantu Anda mengelola akuntansi pajak dengan lebih baik.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat menjadi perhatian penting bagi Indonesia. Luhut Binsar Pandjaitan, ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), mengungkapkan bahwa Bank Dunia telah memberikan perhatian dan bahkan menegur rendahnya kepatuhan pajak. Integrasi sistem layanan pemerintah (GovTech) untuk mendorong kepatuhan pajak adalah salah satu upaya yang disarankan. Hal ini termasuk mewajibkan pembayaran pajak sebelum mendapatkan surat-surat seperti SIM dan paspor.

Urgensi kebijakan yang diusulkan, reformasi yang diterapkan, dan dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat akan dibahas dalam esai ini. Jika Anda ingin terjun ke dunia kerja perpajakan, pastinya penting untuk mengikuti berita dan informasi pajak yang ada. Namun, juga tidak kalah penting untuk mengikuti pelatihan pajak yang bisa memberikan Anda segudang materi tentang kebijakan perundang-undangan pajak.

Tingkat Kepatuhan Pajak yang Rendah

Luhut menyoroti fakta bahwa hanya sekitar setengah dari masyarakat Indonesia yang memiliki kendaraan bermotor yang membayar pajak. Dengan hampir 100 juta mobil, angka ini menunjukkan betapa rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya kontribusi pajak bagi kemajuan bangsa tercermin dalam fenomena ini. Kritik Bank Dunia menyoroti perlunya perbaikan struktur pajak di Indonesia. Dengan pendapatan pajak yang hanya sebesar 6,4% dari PDB, atau sekitar Rp1.500 triliun, Indonesia saat ini dianggap belum maksimal dalam memaksimalkan penerimaan pajak.

Kontribusi Teknologi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Pemerintah telah mulai menciptakan layanan teknologi pemerintah (GovTech) untuk mengatasi masalah ini. Selain meningkatkan efektivitas layanan publik, sistem ini menjamin kepatuhan pajak, yang merupakan prasyarat untuk mendapatkan sejumlah layanan administratif. Di antara aspek-aspek GovTech yang akan dimasukkan adalah:

• Catatan Pribadi: Permohonan SIM dan paspor akan membutuhkan bukti kepatuhan pajak.
• Kegiatan Ekonomi Perusahaan: Perusahaan yang gagal membayar pajak tidak akan diizinkan untuk mengimpor atau mengekspor.
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Sistem ini akan mengidentifikasi perusahaan-perusahaan, seperti perusahaan-perusahaan di industri batu bara, yang belum membayar royalti atau pembayaran lainnya.

Dengan mengambil tindakan ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat umum dan pelaku usaha.

Baca Juga: Masa Transisi Coretax: Solusi DJP untuk Modernisasi Administrasi Pajak

Keuntungan Program Coretax bagi Sistem Perpajakan

Penerapan Coretax, sebuah sistem yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, tidak diragukan lagi juga didukung oleh pemerintah federal. Coretax menggunakan integrasi data dan teknologi untuk mengoptimalkan pendapatan pajak. Setiap pelanggaran atau data yang tidak akurat dapat langsung ditemukan dengan sistem ini. Kampanye ini menargetkan pejabat pemerintah yang sering menghindari pengawasan di samping populasi yang lebih luas. GovTech dan Coretax memungkinkan pengawasan yang ketat terhadap pejabat yang melanggar hukum atau tidak transparan dalam pelaporan keuangan mereka, menurut Anggota DEN Septian Hario Seto.

Implikasi dan Dampak Kebijakan

• Bagi individu, membayar pajak akan diperlukan untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting seperti SIM dan paspor. Diharapkan sistem yang transparan akan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak.
• Untuk Bisnis: Perusahaan yang gagal membayar pajak akan dilarang untuk melakukan kegiatan ekspor-impor atau menjual barang tertentu, seperti batu bara. Selain itu, peraturan ini meningkatkan lingkungan bisnis bagi perusahaan yang taat pajak.
• Bagi Pemerintah: Pemerintah dapat membiayai inisiatif pembangunan nasional dengan lebih mudah ketika pendapatan pajak meningkat. Pengawasan yang ketat juga dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran administratif dan korupsi.

Kesulitan Implementasi

Meskipun memiliki tujuan yang mengagumkan, pelaksanaan kebijakan ini diperkirakan akan menghadapi beberapa kesulitan:

• Adaptasi Teknologi: Memastikan pengoperasian sistem GovTech dan Coretax yang lancar akan membutuhkan waktu dan pengeluaran keuangan yang signifikan.
• Penolakan Masyarakat: Jika pembayaran pajak terkait langsung dengan layanan administrasi, masyarakat mungkin akan mengeluh.
• Sosialisasi dan Pendidikan: Pemerintah harus mengedukasi masyarakat tentang manfaat pajak dan pentingnya pajak bagi pertumbuhan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Transformasi digital telah menjadi salah satu elemen kunci dalam memodernisasi berbagai sektor di seluruh dunia, termasuk di bidang perpajakan. Di era yang serba teknologi ini, penerapan digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga mampu mendorong tingkat kepatuhan pajak secara signifikan.

Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dan otoritas perpajakan dapat menghadirkan layanan yang lebih transparan, mudah diakses, serta minim risiko pelanggaran, baik disengaja maupun tidak. Brevet pajak memainkan peran penting dalam transformasi pajak digital dengan membekali para profesional pajak pengetahuan dan keterampilan terbaru untuk memahami sistem perpajakan berbasis teknologi, sehingga mereka dapat membantu wajib pajak beradaptasi dengan era digital secara lebih efektif.

Salah satu aspek penting dari transformasi digital dalam perpajakan adalah penerapan teknologi berbasis data. Dengan sistem digital, otoritas pajak mampu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam jumlah besar secara real-time. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran pajak lebih cepat dan akurat. Selain itu, penerapan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan (AI) membantu menciptakan sistem yang mampu mendeteksi anomali dalam pelaporan pajak, sehingga mengurangi kemungkinan manipulasi data oleh wajib pajak.

Layanan e-filing dan e-billing adalah contoh nyata dari transformasi digital yang telah berhasil diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan sistem ini, wajib pajak dapat melaporkan dan membayar pajak mereka secara daring, tanpa harus datang ke kantor pajak. Kemudahan akses ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan administratif yang sering terjadi pada sistem manual. Hasilnya, wajib pajak cenderung lebih patuh karena proses yang lebih sederhana dan transparan.

Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak. Teknologi blockchain, misalnya, mulai dilirik oleh beberapa negara untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih aman dan tidak dapat dimanipulasi. Blockchain memungkinkan setiap transaksi pajak terekam secara permanen dalam jaringan yang terdesentralisasi, sehingga meminimalisasi potensi kecurangan. Dengan transparansi ini, wajib pajak merasa lebih percaya terhadap sistem yang ada, sehingga mereka lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar.

Transformasi digital juga memungkinkan otoritas pajak untuk menjangkau segmen wajib pajak yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan aplikasi dan platform digital yang mudah digunakan, UMKM dapat lebih memahami kewajiban pajak mereka dan memperoleh panduan dalam menjalankan pelaporan pajak. Hal ini berkontribusi pada peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan patuh.

Baca Juga: Mutual Agreement Procedure untuk Solusi Sengketa Pajak Internasional

Namun, meskipun transformasi digital membawa banyak manfaat, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah kesenjangan akses terhadap teknologi. Di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil, infrastruktur teknologi masih terbatas, sehingga digitalisasi belum sepenuhnya optimal. Selain itu, literasi digital yang rendah pada sebagian masyarakat menjadi hambatan dalam mengadopsi sistem pajak berbasis digital. Oleh karena itu, edukasi dan pembangunan infrastruktur digital menjadi langkah yang harus diutamakan oleh pemerintah untuk memastikan manfaat transformasi digital dapat dirasakan oleh semua kalangan.

Keamanan data juga menjadi perhatian utama dalam transformasi digital perpajakan. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, risiko kebocoran data semakin besar. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu mengadopsi sistem keamanan yang canggih untuk melindungi informasi wajib pajak dari ancaman siber.

Secara keseluruhan, transformasi digital merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara. Dengan inovasi teknologi yang terus berkembang, pemerintah dapat menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih inklusif, transparan, dan efisien. Namun, keberhasilan transformasi ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengatasi tantangan yang ada. Dengan langkah yang tepat, digitalisasi dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menciptakan sistem perpajakan yang modern dan berkelanjutan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Ada sejumlah kendala yang menghalangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meluncurkan Core Tax Administration System (Coretax) pada awal Januari 2025. Masyarakat telah menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap sistem ini, terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas, meskipun sistem ini diharapkan dapat memodernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Informasi perpajakan seperti sangat penting untuk Anda ketahui jika ingin terjun ke dunia perpajakan. Namun, tidak kalah penting dengan mengikuti kelas perpajakan seperti training pajak. Sebab, training pajak bisa memberikan Anda berbagai materi tentang kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia.

Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, mengakui dalam sebuah konferensi pers tentang APBN Kita pada hari Senin, 1 Juni, di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, bahwa masalah akses tidak hanya berdampak pada masyarakat umum sebagai pengguna akhir, namun juga pada internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan para pemangku kepentingan lainnya. Pihaknya masih terus memantau perkembangan dan melakukan perbaikan untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul pada tahap pertama implementasi.

Infrastruktur dan Volume Akses Merupakan Kendala Utama

Menurut Suryo, ada dua tantangan utama dalam implementasi Coretax. Yang pertama adalah volume pengguna sistem yang sangat besar. Kinerja sistem sempat terganggu pada minggu pertama implementasi karena banyaknya wajib pajak yang menggunakan sistem baru ini untuk transaksi aktual dan untuk mengujicobanya. Kedua, infrastruktur jaringan menjadi kendala utama. Menurut Suryo, faktor kunci untuk menjamin kelancaran akses adalah penyedia layanan telekomunikasi yang mendukung sistem ini. DJP terus bekerja sama dengan para provider untuk mengoptimalkan kapasitas jaringan.

“Kami telah berupaya meningkatkan mekanisme manajemen beban akses dan memaksimalkan kapasitas sistem. Pada konferensi pers APBN KiTA yang diadakan pada hari Senin, 1 Juni 2025, di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Suryo menambahkan, “Kami juga menawarkan bantuan teknis yang komprehensif untuk memberikan kepastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan akses sistem yang satu ini dengan lebih mudah.”

Masa Transisi dan Banding Wajib Pajak

DJP menawarkan masa transisi selama penerapan sistem ini untuk meredakan kekhawatiran masyarakat. Menurut Suryo, pihaknya akan mempertimbangkan secara fleksibel untuk mengenakan sanksi selama masa transisi, terutama terkait keterlambatan pelaporan pajak dan penerbitan faktur pajak. Ia memberikan himbauan pada masyarakat, terlebih wajib pajak, untuk terus melakukan percobaan dalam melakukan akses pada sistem Coretax meskipun mengalami kendala.

Baca Juga: 97,2% dari Target: Menemukan Solusi di Balik Kurang Tercapainya Target Pajak 2024

Dengan demikian, DJP dapat terus memantau kinerja sistem dan melakukan modifikasi yang diperlukan. “Apabila terjadi keterlambatan dalam menyampaikan laporan atau faktur pajak di masa transisi seperti ini, maka masyarakat tidak perlu risau dan khawatir. Selama wajib pajak tetap menggunakan sistem baru ini, kami jamin tidak akan mengalami kesulitan,” kata Suryo.

Reaksi Media Sosial dari Masyarakat

Platform media sosial seperti platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter), komentar-komentar di akun Instagram resmi DJP, dan unggahan dari anggota staf yang terlibat dalam urusan administrasi perpajakan di Linkedin merupakan cara umum bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka atas betapa sulitnya mengakses sistem Coretax.

Tindakan Perbaikan dan Bantuan Pemerintah

Menanggapi kritik yang terus berdatangan, DJP berkomitmen untuk secara bertahap meningkatkan kemampuan sistem Coretax. Suryo menekankan bahwa selain fokus pada pengembangan teknologi, pihaknya juga membantu para wajib pajak yang mengalami kendala. “Dengan berbagai upaya ini, kami berharap masyarakat bisa lebih mudah menyesuaikan diri dengan sistem yang baru dan memahami perbedaannya dengan sistem yang lama,” tambahnya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Dalam dunia globalisasi saat ini, transaksi internasional menjadi semakin kompleks dan melibatkan berbagai yurisdiksi yang berbeda. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dan individu yang beroperasi di banyak negara adalah sengketa pajak internasional. Sengketa ini sering terjadi karena adanya perbedaan interpretasi antara otoritas pajak di negara yang berbeda mengenai pengenaan pajak atas pendapatan atau transaksi yang sama. Salah satu solusi yang diakui secara internasional untuk menyelesaikan sengketa pajak semacam ini adalah melalui Mutual Agreement Procedure (MAP), atau Prosedur Kesepakatan Bersama.

MAP adalah prosedur yang diatur dalam perjanjian pajak internasional atau perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty) antara dua negara. Tujuan utama dari prosedur ini adalah untuk mengatasi masalah pajak berganda atau pajak yang dikenakan secara tidak adil, yang sering kali timbul dalam situasi di mana suatu negara mengenakan pajak terhadap pendapatan yang sudah dipajaki di negara lain. Dengan kata lain, MAP memberikan jalur bagi wajib pajak dan otoritas pajak negara terkait untuk bekerja sama dalam mencari solusi bagi sengketa pajak yang timbul akibat perbedaan interpretasi atau aplikasi dari ketentuan-ketentuan pajak internasional.

Pada dasarnya, MAP berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi antara otoritas pajak dua negara yang terlibat. Prosedur ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil, yang menghindari terjadinya pajak berganda dan memastikan bahwa pajak yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian penghindaran pajak berganda. Selain itu, MAP juga membantu menciptakan kepastian hukum bagi wajib pajak yang mungkin merasa dirugikan dengan pajak yang dikenakan oleh kedua negara secara bersamaan atau dengan cara yang tidak adil.

Setelah terjadi sengketa pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk memulai prosedur MAP. Permohonan ini biasanya diajukan kepada otoritas pajak negara tempat wajib pajak tinggal atau berdomisili. Wajib pajak harus memberikan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka terkait dengan ketidakadilan atau kesalahan dalam penerapan pajak. Setelah itu, otoritas pajak negara tersebut akan berkoordinasi dengan otoritas pajak negara lain yang terlibat dalam sengketa tersebut untuk membahas masalah tersebut. Proses negosiasi ini bisa memakan waktu, tergantung pada kompleksitas masalah yang dihadapi dan kesiapan kedua negara untuk bekerja sama.

Keberhasilan MAP sangat bergantung pada kemauan kedua negara untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam beberapa kasus, jika kedua otoritas pajak tidak dapat mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa bisa diserahkan kepada mekanisme alternatif, seperti arbitrase. Meskipun demikian, banyak negara yang telah berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa melalui MAP dengan cara yang lebih transparan dan adil, terutama di bawah framework yang diatur oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Baca Juga: Kendala CoreTax: Penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Salah satu keuntungan utama dari MAP adalah bahwa prosedur ini menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal di pengadilan. Selain itu, MAP memberikan kesempatan kepada otoritas pajak untuk mencari solusi yang lebih fleksibel dan sesuai dengan ketentuan perjanjian pajak berganda, tanpa perlu membawa masalah ini ke ranah pengadilan. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya bagi kedua belah pihak, tetapi juga memberikan perlindungan bagi wajib pajak yang mungkin terjebak dalam sistem pajak yang tumpang tindih atau tidak adil.

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun MAP adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, tidak semua negara memiliki perjanjian pajak berganda dengan setiap negara lain. Selain itu, meskipun banyak negara yang sudah mengadopsi MAP, ada negara yang belum sepenuhnya mengimplementasikan prosedur ini, atau prosedurnya mungkin belum dioptimalkan. Dalam hal ini, wajib pajak harus siap untuk menghadapi proses yang lebih panjang dan mungkin lebih rumit.

Secara keseluruhan, Mutual Agreement Procedure adalah solusi yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa pajak internasional. Dengan memberikan ruang bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah pajak berganda dan kesalahan aplikasi pajak, MAP membantu menciptakan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan efisien. Hal ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi wajib pajak, tetapi juga meningkatkan hubungan internasional antar negara dan mendukung terciptanya sistem pajak yang lebih transparan dan kooperatif di tingkat global.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Hasil kinerja penerimaan pajak Indonesia tahun 2024 tidak mencapai target. Penerimaan pajak yang terealisasi hingga akhir tahun adalah sebesar Rp 1.932,4 triliun, atau hanya 97,2% dari target Rp 1.988,9 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Statistik ini mengindikasikan kenaikan 3,5% dari tahun 2023, meskipun masih jauh dari target. Pada hari Senin, 1 Juni, temuan-temuan ini dipamerkan dalam Konferensi Pers Kementerian Keuangan. Informasi atau berita perpajakan seperti ini akan cukup penting untuk diketahui jika Anda ingin bekerja di bidang pajak. Namun, mengikuti kursus pajak juga tidak kalah pentingnya. Sebab, dalam kursus pajak tersebut Anda akan diberikan materi seputar kebijakan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia.

Menurut Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan III, kegagalan ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya pendapatan pajak selama semester pertama, terutama di industri-industri utama seperti manufaktur dan pertambangan. Hasil akhir ini juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia dan harga komoditas yang tidak stabil. Untuk meningkatkan penerimaan pajak di masa depan, tulisan ini akan membahas hambatan utama yang dihadapi, memeriksa alasan di baliknya, dan menyarankan langkah-langkah strategis.

Kesulitan di Paruh Pertama Tahun 2024: Pengaruh Moderasi Harga Komoditas

Kuartal pertama dan kedua tahun 2024 mengalami penurunan tajam dalam penerimaan pajak. Hanya Rp 393,9 triliun yang diperoleh selama kuartal pertama, turun 8,8% dari waktu yang sama tahun sebelumnya. Dengan Rp 499,9 triliun, 7,2% lebih rendah dari kuartal sebelumnya, tren ini berlanjut di kuartal kedua. Rendahnya profitabilitas industri pertambangan batu bara dan pengolahan kelapa sawit menjadi penyebab penurunan ini. Menurut data, moderasi harga komoditas global tahun 2023 telah berdampak signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan.

Pemulihan Semester Kedua: Fungsi Sektor Transaksional dan Industri

Meskipun diawali dengan awal yang penuh tantangan, penerimaan pajak mulai meningkat di semester kedua. Pajak transaksional seperti PPN impor, PPh Pasal 22 impor, dan PPh dalam negeri merupakan penyebab utama pertumbuhan ini. Pendapatan meningkat lebih signifikan pada kuartal keempat, naik 20,3% dari tahun ke tahun menjadi Rp 577,6 triliun. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor industri, asuransi, perbankan, dan perdagangan. Anggito melanjutkan bahwa kinerja penerimaan pajak secara keseluruhan juga didukung oleh meningkatnya profitabilitas industri pertambangan tembaga.

Baca Juga: Tidak Bayar Pajak Meski Punya NPWP? Ini Sanksi dan Solusinya

Hambatan dan Solusi yang Diperlukan

• Pengaruh Perubahan Harga Komoditas: Kinerja penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dunia, terutama perubahan harga komoditas. Penerimaan pajak dari industri pertambangan dan manufaktur telah terdampak secara signifikan oleh penurunan harga batu bara dan minyak kelapa sawit. Menurut studi Bank Pembangunan Asia tahun 2023, negara-negara yang ekonominya bergantung pada ekspor komoditas sering mengalami kesulitan seperti itu. Solusinya, salah satu elemen penting dalam mengurangi ketergantungan pada sektor komoditas adalah diversifikasi ekonomi.
• Pembatasan Pertumbuhan Basis Pajak: Potensi yang sangat besar di sektor informal belum sepenuhnya dimanfaatkan, dan struktur pajak saat ini cenderung mengandalkan sektor formal. Menurut perkiraan Bank Dunia pada tahun 2024, sektor informal di Indonesia menyumbang lebih dari 50% PDB Indonesia, namun hanya menyumbang sedikit sekali terhadap penerimaan pajak. Solusinya, untuk memasukkan sektor informal ke dalam sistem perpajakan, pemerintah harus membuat kebijakan yang inklusif. Beberapa contoh dari kebijakan-kebijakan ini termasuk rencana pajak dasar dan insentif untuk pemilik usaha kecil dan mikro.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – CoreTax adalah sistem teknologi informasi terbaru yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendukung pelaksanaan administrasi perpajakan di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk menggantikan sistem yang lebih lama, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Namun, seperti halnya dengan penerapan sistem baru lainnya, implementasi CoreTax tidak lepas dari berbagai kendala. Training pajak menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem CoreTax, sehingga wajib pajak dan petugas pajak dapat mengoperasikan sistem ini dengan efektif, meminimalkan kesalahan, serta meningkatkan efisiensi dalam pelaporan dan pengelolaan pajak.

Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi CoreTax

Kendala Teknis

Salah satu tantangan utama dalam penerapan CoreTax adalah kendala teknis. Beberapa pengguna melaporkan adanya gangguan teknis, seperti sistem yang lambat, sulit diakses, atau mengalami crash saat dioperasikan. Masalah ini sering kali disebabkan oleh beban sistem yang tinggi, terutama pada saat mendekati batas waktu pelaporan atau pembayaran pajak.

Kurangnya Pemahaman Pengguna

Penggunaan sistem baru sering kali membutuhkan adaptasi, terutama bagi wajib pajak dan petugas DJP yang terbiasa dengan sistem lama. Beberapa pengguna mengaku kesulitan memahami antarmuka dan alur kerja CoreTax, yang dianggap lebih kompleks dibandingkan sistem sebelumnya.

Integrasi Data yang Belum Optimal

CoreTax dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data perpajakan secara menyeluruh. Namun, pada tahap awal implementasi, proses migrasi data dari sistem lama ke CoreTax menimbulkan kendala. Data yang tidak lengkap atau tidak sesuai format menjadi salah satu penyebab utama hambatan dalam integrasi ini.

Gangguan pada Layanan Perpajakan

Selama masa transisi ke CoreTax, beberapa layanan perpajakan seperti pelaporan, pembayaran, dan permohonan insentif pajak sempat terganggu. Hal ini memicu keluhan dari wajib pajak yang merasa pelayanannya menjadi kurang optimal.

Penjelasan dan Upaya DJP

Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan penjelasan terkait kendala yang muncul dalam penerapan CoreTax. Menurut DJP, kendala ini merupakan hal yang wajar dalam proses migrasi teknologi berskala besar dan membutuhkan waktu untuk perbaikan serta penyesuaian.

Baca Juga: DJP Berikan Waktu Transisi untuk Pengusaha Sebagai Penyesuaian pada Perubahan PPN

Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan DJP untuk mengatasi kendala:

Peningkatan Kapasitas Sistem

DJP berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas server dan infrastruktur pendukung CoreTax agar mampu menangani lonjakan penggunaan, terutama pada periode pelaporan pajak.

Pelatihan dan Sosialisasi

DJP terus melakukan pelatihan bagi petugas pajak dan menyelenggarakan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman terkait penggunaan CoreTax. Materi pelatihan ini mencakup cara menggunakan sistem, mengatasi kendala teknis, dan memahami fitur-fitur baru.

Penyediaan Layanan Bantuan

Untuk membantu wajib pajak yang menghadapi kesulitan, DJP menyediakan layanan bantuan melalui pusat kontak, kantor pelayanan pajak, dan kanal daring. Langkah ini bertujuan untuk memastikan masalah yang dihadapi pengguna dapat diselesaikan secara cepat dan efisien.

Monitoring dan Evaluasi

DJP secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja CoreTax. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan umpan balik dari pengguna, dan penerapan solusi yang sesuai.

Harapan di Masa Depan

Dengan perbaikan yang terus dilakukan, CoreTax diharapkan mampu menjadi sistem yang andal dan efektif dalam mendukung administrasi perpajakan. Keberhasilan sistem ini akan memberikan manfaat besar, seperti meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan pajak, dan memperkuat pengawasan terhadap penerimaan negara.

Meskipun kendala dalam implementasi CoreTax menjadi tantangan yang signifikan, DJP menunjukkan komitmen untuk mengatasinya. Dengan kolaborasi antara DJP, wajib pajak, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan sistem CoreTax dapat berjalan optimal dan mendukung reformasi perpajakan di Indonesia.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Jika Anda memiliki NPWP tetapi tidak membayar pajak, apa konsekuensi hukumnya? Apakah semua pemegang NPWP wajib membayar pajak? Artikel ini akan membahas dua pertanyaan tersebut. Wajib pajak diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, sering diasumsikan bahwa mereka yang memiliki NPWP namun tidak membayar pajak telah melanggar undang-undang perpajakan. Apakah ini asumsi yang benar? Jika ingin lebih banyak menguasai kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia, Anda bisa mengikuti brevet pajak. Bahkan brevet pajak tersebut bisa memberikan Anda sertifikat perpajakan.

Siapa yang Harus Melakukan Pembayaran Pajak?

Apakah memiliki NPWP tetapi tidak membayar pajak menimbulkan risiko? Oleh karena itu, semua wajib pajak yang memiliki NPWP yang berpenghasilan lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib melakukan pembayaran pajak tepat waktu dan mengungkapkan penghasilannya. Apa yang terjadi jika Anda memiliki NPWP tetapi tidak memiliki sumber penghasilan? Jika Anda tidak memiliki pekerjaan tetapi memiliki NPWP, silakan ajukan permohonan NPWP Non Efektif (NE). NPWP Non Efektif ini juga tersedia bagi wajib pajak yang penghasilannya kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pasal 9 ayat 2a dan b UU KUP, yang terakhir kali diubah dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mengatur tentang sanksi perpajakan bagi pemilik NPWP yang penghasilannya di atas PTKP. Denda sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran, akan dikenakan kepada wajib pajak yang membayar pajak setelah tanggal jatuh tempo, menurut laporan tersebut.

Selain itu, berdasarkan pasal 2b, wajib pajak yang membayar pajak setelah batas waktu penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung dari akhir batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran. Jika Anda memiliki NPWP namun tidak membayar pajak, Anda juga dapat dikenakan hukuman pidana, yang merupakan hukuman paling berat dalam undang-undang perpajakan Indonesia.

Baca Juga: Cara Cepat Mendaftar Coretax DJP dan Konversi NIK ke NPWP

Hukuman pidana biasanya dikenakan jika wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Sesuai dengan pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan No.243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), wajib pajak dengan penghasilan tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT. Namun, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang dimaksud dengan wajib pajak dengan penghasilan tertentu? Dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah Wajib Pajak yang dikategorikan memiliki Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Selain denda sebesar minimal dua kali jumlah pajak terutang dan maksimal empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, UU KUP juga mengatur sanksi pidana di bidang perpajakan, yaitu pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Perlu Anda ketahui bahwa besaran PTKP sering mengalami fluktuasi.  Setiap tahun, tidak selalu mengalami perubahan. Besaran PTKP terbaru tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini. Besaran PTKP 2016 adalah sebagai berikut:

• Wajib pajak orang pribadi akan menerima Rp 54.000.000.
• Wajib pajak yang sudah menikah akan menerima tambahan Rp 4.500.000.
• Tambahan Rp 4.500.000 untuk setiap anak angkat yang menjadi tanggungan, anggota keluarga sedarah, dan anggota keluarga semenda dalam garis keturunan lurus.

Oleh karena itu, Anda tidak diwajibkan untuk membayar atau melaporkan pajak jika penghasilan Anda kurang dari PTKP. Oleh karena itu, Anda juga tidak diwajibkan untuk memiliki NPWP. Meskipun demikian, Anda tetap harus membayar pajak jika penghasilan Anda melebihi PTKP.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.