Pelatihan Brevet Online & Offline: Fleksibel, Praktis, dan Terjangkau!

Pelatihan Brevet Online & Offline: Fleksibel, Praktis, dan Terjangkau!

Brevet Pajak – Di era yang serba digital saat ini, membuat kebutuhan akan pemahaman tentang perpajakan semakin penting, apalagi bagi seseorang yang profesional keuangan, akuntan, dan para pelaku usaha. Dan salah satu solusi untuk meningkatkan kompetensi dan kredibilitas di bidang perpajakan adalah dengan mengikuti Pelatihan Brevet Pajak. Kini, Anda dapat mengikuti pelatihan ini dengan lebih mudah melalui program Brevet Pajak yang tersedia secara online dan offline dengan metode yang fleksibel, praktis, dan tentunya terjangkau.

Mengapa Memilih Pelatihan Brevet Pajak?

Pelatihan Brevet Pajak menjadi salah satu syarat penting bagi Anda yang ingin mengembangkan karier di bidang perpajakan. Sertifikat brevet pajak tidak hanya meningkatkan nilai profesional Anda, tetapi juga membuka peluang kerja yang lebih luas, baik di perusahaan swasta, pemerintah, maupun sebagai konsultan pajak mandiri.

Namun, seringkali kendala waktu dan biaya menjadi alasan utama mengapa banyak orang belum mengikuti pelatihan ini. Oleh karena itu, adanya pelatihan Brevet Pajak dengan pilihan online dan offline menjadi solusi fleksibel yang sangat tepat.

Keunggulan Pelatihan Brevet Pajak Online & Offline

Praktis dan Mudah Diikuti

Pelatihan ini dirancang agar peserta dapat langsung memahami praktik perpajakan yang berlaku di Indonesia. Anda akan dibekali dengan simulasi pengisian laporan pajak, cara menggunakan aplikasi pajak seperti e-Faktur dan e-Bupot, serta strategi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang sesuai peraturan terbaru. Metode pembelajaran yang praktis ini memudahkan pemahaman sekaligus meningkatkan skill lebih cepat.

Fleksibilitas Waktu dan Lokasi

Melalui pelatihan online, Anda bisa belajar kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan rutinitas sehari-hari. Materi tersaji lengkap dengan video pembelajaran, modul interaktif, serta akses konsultasi dengan instruktur berpengalaman. Bagi Anda yang lebih memilih belajar tatap muka, pelatihan offline tetap diberikan dengan suasana kelas yang kondusif dan didukung fasilitas lengkap.

Baca Juga: 5 Alasan Akuntan Profesional Perlu Ikut Pelatihan Pajak Lanjutan

Biaya Terjangkau dengan Banyak Pilihan Paket

Berbeda dengan pelatihan konvensional yang mengharuskan biaya besar dan waktu lama, program Brevet Pajak online & offline ini menawarkan paket yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda. Mulai dari paket dasar yang fokus pada materi Brevet A sampai paket lengkap Brevet A dan B dengan materi lanjutan, semuanya disusun dengan harga bersaing.

Siapa yang Cocok Mengikuti Pelatihan Ini?

  • Akuntan dan Staff Keuangan yang ingin memperdalam pengetahuan pajak.
  • Pemilik UMKM dan Pengusaha yang ingin mengelola pajak secara mandiri dan efisien.
  • Mahasiswa dan Fresh Graduate yang ingin meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja.
  • Konsultan Pajak Pemula yang ingin mendapatkan sertifikat resmi untuk menunjang karier.

Untuk itu, pelatihan Brevet Pajak online dan offline adalah pilihan cerdas bagi Anda yang ingin meningkatkan keterampilan perpajakan secara praktis, fleksibel, dan dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memperkuat kompetensi Anda dalam menghadapi tantangan perpajakan era digital!

Karena untuk menjadi sesorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pajak Digital Capai Rp41,09 Triliun: PPN PMSE, Aset Kripto, Fintech, dan SIPP Jadi Kontributor Utama Pendapatan Negara

Pajak Digital Capai Rp41,09 Triliun: PPN PMSE, Aset Kripto, Fintech, dan SIPP Jadi Kontributor Utama Pendapatan Negara

Training pajak adalah metode terbaik jika Anda ingin menguasai pemahaman tentang kebijakan perundang-undangan pajak. Sebab, dalam training pajak Anda akan mendapatkan begitu banyak materi mengenai perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia.

Namun, mengikuti perkembangan berita pajak tentunya juga tidak kalah penting. Per 31 Agustus 2025, pemerintah melaporkan pendapatan sebesar IDR 41,09 triliun dari sektor ekonomi digital. Sebanyak 236 perusahaan telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemungut PPN PMSE per Agustus 2025.  Pemerintah juga menangguhkan TP Global Operations Limited, seorang pemungut PPN PMSE, pada saat yang sama. Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Layanan, dan Hubungan Masyarakat DGT, menyatakan bahwa dana tersebut berasal dari empat jenis pajak digital yang berbeda, yaitu:

  • PPN PMSE (Perdagangan Elektronik)
  • Pajak atas aset kripto
  • Pajak atas fintech (pinjaman P2P)
  • Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) mengenakan pajak atas transaksi pengadaan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE Menjadi Kontributor Utama

Dengan total IDR 31,85 triliun, PPN PMSE menghasilkan pendapatan terbesar. Sejak pengumpulan PPN PMSE dimulai enam tahun lalu, jumlah ini telah terakumulasi. Pendapatan masih sebesar IDR 731,4 miliar pada 2020, namun pada 2025, angka tersebut meningkat menjadi IDR 6,51 triliun. Dari 236 perusahaan yang diizinkan, 201 pengumpul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PMSE aktif menyetorkan dana tersebut. Empat perusahaan baru ditunjuk sebagai pengumpul pada Agustus 2025.

Blackmagic Design Asia Pte Ltd dan Samsung Electronics Co., Ltd. adalah dua di antaranya. Sementara itu, satu perusahaan, TP Global Operations Limited, penunjukannya dibatalkan oleh pemerintah.

Pajak Fintech dan Kripto Terus Meningkat

Selain PMSE, industri kripto juga berkembang. Pajak kripto yang dikumpulkan hingga Agustus 2025 mencapai IDR 1,61 triliun, kenaikan signifikan dari IDR 246,45 miliar yang diperoleh pada tahun 2022. Jumlah ini meliputi:

IDR 770,42 miliar pajak penghasilan berdasarkan Pasal 22 dan IDR 840,08 miliar pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri. Sementara itu, industri fintech, khususnya pinjaman peer-to-peer (P2P), menyumbang IDR 3,99 triliun.

Baca Juga: Implementasi CRS di Indonesia Tahun 2027, Apakah Pelaporan Pajak Digital dan QRIS Terkena Dampaknya?

Dibandingkan dengan tahun 2022, yang hanya mencapai IDR 446,39 miliar, pertumbuhan ini dianggap cepat. Pendapatan untuk tahun ini meliputi:

  • Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga pinjaman WPDN/BUT sebesar IDR 1,11 triliun
  • Pajak Penghasilan Pasal 26 atas bunga pinjaman WPLN sebesar IDR 724,32 miliar
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri sebesar IDR 2,15 triliun

Peningkatan Pajak SIPP

Dari perspektif pengadaan pemerintah, pajak melalui SIPP terealisasi sebesar IDR 3,63 triliun, yang terdiri dari IDR 3,39 triliun PPN dan IDR 242,31 miliar Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal ini menunjukkan bagaimana proses pengadaan pemerintah untuk barang dan jasa telah mengoptimalkan sistem digitalnya.

Pajak Digital Muncul sebagai Landasan Pendapatan Negara Baru

Rosmauli menegaskan bahwa pencapaian Rp41,09 triliun menunjukkan bahwa pajak digital kini menjadi salah satu sumber utama pendapatan pemerintah. Potensi ini diperkirakan akan meningkat lebih lanjut di masa depan seiring dengan perluasan basis pengumpulan PPN PMSE, pertumbuhan pesat bisnis fintech dan kripto, serta penggunaan teknologi digital di sektor pengadaan pemerintah.

“Ekonomi digital kini menjadi sumber pendapatan pemerintah yang strategis, bukan sekadar industri baru. Untuk memaksimalkan potensinya, inovasi dalam pengumpulan dan regulasi diperlukan,” kata Rosmauli.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

5 Alasan Akuntan Profesional Perlu Ikut Pelatihan Pajak Lanjutan

5 Alasan Akuntan Profesional Perlu Ikut Pelatihan Pajak Lanjutan

Pelatihan pajak lanjutan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi seorang akuntan profesional yang ingin mengembangkan karir dan meningkatkan kompetensinya. Dalam dunia perpajakan yang terus mengalami perubahan regulasi dan teknologi, kemampuan memahami dan menerapkan aturan pajak secara tepat sangatlah krusial. Terdapat 5 alasan utama mengapa akuntan profesional perlu mengikuti pelatihan pajak lanjutan.

Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme

Sebagai seorang akuntan, memiliki kompetensi khusus dalam pajak merupakan nilai tambah yang sangat berharga di mata perusahaan atau klien. Pelatihan pajak lanjutan tidak hanya memberikan teori, tetapi juga praktik langsung dalam mengelola masalah perpajakan yang sering dihadapi. Dengan sertifikasi atau bukti mengikuti pelatihan ini, akuntan mampu menunjukkan keahlian profesionalnya secara lebih kredibel dan meyakinkan, sehingga membuka peluang karir maupun pengembangan bisnis di bidang jasa konsultasi pajak.

Memperdalam Pengetahuan Pajak yang Kompleks

Regulasi perpajakan di Indonesia terus diperbarui dan semakin kompleks, terutama dengan hadirnya sistem digital seperti e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing yang wajib diikuti oleh pelaku usaha dan pemerintah. Pelatihan pajak lanjutan memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai jenis pajak, cara perhitungan, serta prosedur pelaporan yang benar. Akuntan yang mengikuti pelatihan ini dapat menguasai teknik penyusunan laporan pajak yang sesuai dengan regulasi terbaru, meminimalisir risiko kesalahan, dan menghindari denda atau sanksi dari Direktorat Jenderal Pajak.

Memperluas Jaringan Profesional dan Peluang Bisnis

Pelatihan pajak lanjutan sering kali diikuti oleh berbagai kalangan profesional, mulai dari akuntan, konsultan pajak, pemilik bisnis, hingga staf keuangan perusahaan. Mengikuti pelatihan ini memberi kesempatan untuk bertemu dan berjejaring dengan sesama profesional di bidang perpajakan. Jaringan ini dapat menjadi sumber informasi terbaru, kolaborasi proyek, maupun peluang bisnis baru yang berhubungan dengan jasa perpajakan dan konsultasi. Dengan jaringan yang kuat, seorang akuntan juga dapat memperluas basis klien dan meningkatkan penghasilan.

Mengikuti Perkembangan Sistem Perpajakan Digital

Era digital mengharuskan semua pihak memahami penggunaan teknologi dalam pengelolaan pajak. Sistem e-Faktur misalnya, mensyaratkan input data faktur pajak secara elektronik yang harus akurat dan sesuai ketentuan. Pelatihan pajak lanjutan mengajarkan cara kerja sistem perpajakan berbasis digital, teknik input data, serta optimalisasi penggunaan software perpajakan. Ini sangat penting untuk menghindari kesalahan akibat ketidaktahuan teknologi terbaru yang dapat berakibat pada kerugian finansial atau sanksi pajak.

Baca Juga: Prinsip, Sistem, dan Tantangan Pemungutan Pajak di Indonesia: Panduan Lengkap untuk Wajib Pajak

Mempersiapkan Diri untuk Tantangan Pajak di Masa Depan

Tata kelola pajak yang semakin detail dan ketat menuntut akuntan untuk selalu siap menghadapi tantangan baru, seperti audit pajak, perencanaan pajak untuk berbagai jenis entitas usaha, dan pengelolaan pajak internasional. Pelatihan pajak lanjutan membekali para akuntan dengan pemahaman strategi dan teknik yang tepat untuk menangani situasi-situasi rumit tersebut. Dengan bekal ini, akuntan dapat memberikan solusi perpajakan yang efektif dan efisien sehingga mendukung keberhasilan bisnis dan kepatuhan hukum klien.

Untuk itu, mengikuti pelatihan pajak lanjutan adalah investasi penting bagi akuntan profesional yang ingin tetap relevan, kompeten, dan sukses di bidangnya. Dengan tambahan pengetahuan terbaru, keahlian digital, jaringan profesional, dan kesiapan menghadapi tantangan fiskal, akuntan dapat memberikan nilai lebih yang signifikan bagi perusahaan atau kliennya.

Karena untuk menjadi sesorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Implementasi CRS di Indonesia Tahun 2027, Apakah Pelaporan Pajak Digital dan QRIS Terkena Dampaknya?

Implementasi CRS di Indonesia Tahun 2027, Apakah Pelaporan Pajak Digital dan QRIS Terkena Dampaknya?

Kursus pajak dapat membantu Anda meningkatkan skill pemahaman di bidang perpajakan. Sebab, dalam kelas perpajakan kursus pajak ini Anda akan mendapatkan begitu banyak materi tentang perundang-undangan pajak. Namun, juga tidak kalah penting bagi Anda untuk mengikuti perkembangan berita pajak terbaru. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Indonesia akan mengadopsi Common Reporting Standard (CRS), yang sering disebut sebagai standar pelaporan pajak global, pada tahun 2027. CRS adalah standar internasional untuk informasi yang mewajibkan negara-negara untuk mengumpulkan data dari lembaga keuangan dan secara otomatis membagikan data tersebut dengan yurisdiksi lain setiap tahun.

Informasi yang dibagikan meliputi jenis-jenis akun keuangan, wajib pajak, kewajiban lembaga keuangan untuk menghasilkan laporan dengan data keuangan, serta proses yang harus diikuti oleh lembaga keuangan untuk mengidentifikasi akun keuangan. Akibat perubahan ini, pelaporan pajak kini mencakup baik laporan keuangan tradisional maupun aktivitas berbasis teknologi keuangan. Aset digital seperti e-Wallet dan QRIS termasuk dalam kategori ini.

Menurut Mekar Satria Utama, Direktur Pajak Internasional, “data mata uang digital yang disimpan oleh Bank Indonesia, termasuk pembayaran melalui QRIS, akan menjadi bagian dari informasi yang akan dibagikan ke depan setelah CRS diterapkan,” seperti dilaporkan oleh Kontan.co.id pada Jumat (26 September 2025). Namun, peserta dalam ekosistem QRIS memiliki implikasi pajak. Hal ini tidak berarti bahwa setiap transaksi QRIS akan dikenakan pajak tambahan. Kebijakan ini menekankan transparansi untuk memastikan tidak ada pendapatan atau aset digital yang dilaporkan kurang.

QRIS Tidak Dikenakan Pajak

Seperti uang tunai, kartu debit, dan metode pembayaran lainnya, QRIS hanyalah mekanisme pembayaran. Oleh karena itu, tidak ada pajak tambahan langsung yang dikenakan pada konsumen yang menggunakan QRIS untuk membeli barang atau jasa.

Siapa yang dikenakan pajak dalam Ekosistem QRIS?

  • Penyedia Layanan Sistem Pembayaran (PJSP) adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan QRIS, seperti bank dan perusahaan fintech.
  • Mereka memperoleh pendapatan dari biaya, komisi, atau biaya layanan.
  • Dari segi pajak, PJSP bertanggung jawab membayar pajak penghasilan atas biaya atau komisi dan PPN atas layanan sistem pembayaran (jika mereka memiliki status PKP).
  • Pedagang (Pedagang atau Penyedia Layanan): Terlepas dari jenis usahanya, pedagang yang menerima pembayaran melalui QRIS tetap wajib membayar pajak.
  • Mereka harus mengumpulkan dan membayar PPN atas penjualan barang dan jasa kena pajak jika memiliki status PKP.

Baca Juga: Upgrade Skill Karyawan Anda: Training Pajak yang Wajib Diikuti Setiap Tahun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55/2022, UMKM dikenakan Pajak Penghasilan Final, asalkan pendapatan tahunan mereka tidak melebihi IDR 500 juta. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS tidak mengubah kewajiban pajak yang ada; melainkan hanya mengganti mekanisme pembayaran.

Pelanggan

Dari sudut pandang pelanggan, adopsi QRIS tidak menimbulkan kewajiban pajak tambahan. Hanya biaya barang atau jasa yang dibayarkan oleh konsumen. Harga sudah termasuk PPN jika produk atau jasa tersebut dikenakan PPN.

Biaya QRIS yang Relevan

Meskipun transaksi QRIS bebas pajak, setiap transaksi dikenakan biaya yang disebut Merchant Discount Rate (MDR). Bagi Penyedia Layanan Pembayaran (PJSP), biaya ini dikenakan PPN. Berdasarkan PMK 69/PMK.03/2022, MDR dapat berupa biaya administrasi, biaya transaksi, atau biaya sejenis lainnya. Berikut adalah tarif MDR:

  • Usaha Mikro: 0,3% untuk transaksi di atas IDR 500.000 dan 0% untuk transaksi antara IDR 1.000 dan IDR 500.000.
  • 0,7% untuk usaha kecil, menengah, dan besar.
  • Layanan Pendidikan: 0,6%
  • BLU, stasiun bahan bakar, dan persyaratan layanan publik: 0,4%
  • Donasi, pajak, dan bantuan sosial: 0%

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Prinsip, Sistem, dan Tantangan Pemungutan Pajak di Indonesia: Panduan Lengkap untuk Wajib Pajak

Prinsip, Sistem, dan Tantangan Pemungutan Pajak di Indonesia: Panduan Lengkap untuk Wajib Pajak

Brevet Pajak – Salah satu cara negara mengumpulkan dana untuk membiayai program-program yang bermanfaat bagi masyarakat umum adalah melalui pajak. Agar pemungutan pajak dapat dilakukan secara adil, transparan, dan dapat diterima oleh masyarakat umum, hal tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Untuk membantu Anda memahami peran penting pajak dalam urusan negara dan pertumbuhan, esai ini akan membahas prinsip-prinsip dan struktur pemungutan pajak di Indonesia.

Pengetahuan pajak seperti ini sangat penting untuk diketahui ketika Anda ingin terjun ke dunia kerja perpajakan. Namun, tidak kalah penting juga dengan mengikuti brevet pajak. Sebab, dalam brevet pajak Anda akan mendapatkan lebih banyak pemahaman yang mendalam tentang perundang-undangan perpajakan.

Arti Pemungutan Pajak

Menurut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak didefinisikan sebagai pembayaran wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh individu atau organisasi, dapat ditegakkan secara hukum, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran maksimal masyarakat. Negara diwajibkan untuk mengumpulkan pajak, namun untuk mematuhi prinsip-prinsip pemungutan pajak yang benar, hal tersebut harus dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

  • Fungsi pertama pajak adalah fungsi anggaran: Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk pengembangan militer nasional, kesehatan, dan pendidikan.
  • Fungsi Regulasi: Dengan menerapkan undang-undang pajak, pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, insentif pajak ditawarkan untuk mendorong investasi, sementara pajak impor yang tinggi dikenakan pada barang impor untuk melindungi industri dalam negeri.
  • Fungsi Stabilitas: Pemerintah dapat mengelola inflasi dengan menerapkan langkah-langkah stabilitas harga menggunakan dana yang diterima dari pajak.
  • Fungsi Redistribusi Pendapatan: Negara menggunakan pajak untuk membiayai inisiatif publik seperti pembangunan, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menciptakan peluang kerja.

Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak di Indonesia

  • Prinsip Keuangan: Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan penghasilan, omzet, atau pendapatan wajib pajak. Akibatnya, setiap wajib pajak akan dikenakan jumlah pajak yang berbeda.
  • Prinsip Ekonomi: Pajak yang diterima dari wajib pajak harus benar-benar berdampak pada kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat.
  • Prinsip Hukum: Pengaturan pemungutan pajak harus sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
  • Prinsip Umum: Seperti namanya, keadilan umum—bukan keadilan individu—harus menjadi landasan pemungutan pajak. Hal ini berarti bahwa rakyat Indonesia lah yang harus mengumpulkan dan menggunakan pajak.
  • Prinsip Kewarganegaraan: Semua individu yang lahir di Indonesia dan saat ini tinggal di sini wajib membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
  • Prinsip Sumber: Menurut prinsip ini, wajib pajak yang penghasilannya berasal dari Indonesia dikenakan pajak.
  • Prinsip Wilayah: Prinsip ini mengklasifikasikan pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili wajib pajak.

Baca Juga: Kuasai Pajak, Tingkatkan Nilai Bisnismu dengan Kursus Pajak!

Sistem Pemungutan Pajak Indonesia

Memahami mekanisme pemungutan pajak sangat penting selain prinsip-prinsip panduan. Tiga metode pemungutan pajak digunakan di Indonesia:

Kerangka Penilaian Mandiri

Dalam sistem ini, wajib pajak dipercaya untuk menentukan, membayar, dan mencatat kewajiban pajaknya sendiri.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT Tahunan.

Metode Pemotongan Pajak

Dalam metode ini, pihak ketiga memotong pajak pada saat pembayaran.

Contoh: Pemotongan pajak penghasilan oleh pemberi kerja berdasarkan Pasal 21 atas penghasilan karyawan.

Sistem Penilaian Resmi

Dengan mekanisme ini, otoritas pajak atau petugas pajak dapat menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Contoh: Pemerintah daerah menetapkan jumlah pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tantangan Pemungutan Pajak di Indonesia

  • Kurangnya Pengetahuan Pajak: Pentingnya pajak masih belum dipahami dengan baik, yang berdampak pada kepatuhan.
  • Kompleksitas Peraturan Pajak: Sulit bagi wajib pajak untuk mengikuti peraturan terbaru karena seringnya revisi berbagai peraturan.
  • Akses Informasi yang Tidak Merata: Tidak semua wilayah memiliki akses yang memadai terhadap data pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Upgrade Skill Karyawan Anda: Training Pajak yang Wajib Diikuti Setiap Tahun

Upgrade Skill Karyawan Anda: Training Pajak yang Wajib Diikuti Setiap Tahun

Training Pajak – Di era bisnis yang semakin dinamis dan regulasi perpajakan yang terus berkembang, kemampuan dan pengetahuan pajak karyawan bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan kebutuhan utama agar perusahaan bisa tetap kompetitif dan patuh terhadap peraturan. Salah satu cara terbaik untuk memastikan karyawan Anda selalu update dengan pengetahuan pajak terbaru adalah dengan mengikuti training pajak secara rutin setiap tahun. Training ini penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola kewajiban perpajakan perusahaan secara tepat dan efisien.

Pentingnya Training Pajak untuk Karyawan

Regulasi pajak di Indonesia selalu mengalami perubahan, baik berupa penyesuaian tarif, tata cara pelaporan, maupun sistem digitalisasi yang semakin canggih seperti e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing. Jika karyawan tidak mengikuti perkembangan ini, risiko kesalahan penghitungan pajak, keterlambatan pelaporan, hingga sanksi administrasi akan mengancam kelangsungan bisnis Anda.

Training pajak yang diselenggarakan secara berkala membantu karyawan:

  • Memahami peraturan pajak terbaru dan implementasinya dalam aktivitas bisnis sehari-hari.
  • Menguasai teknologi perpajakan digital seperti sistem e-Faktur, Pajak Online, dan software perpajakan yang banyak digunakan.
  • Meningkatkan kapasitas pelaporan pajak yang akurat dan tepat waktu.
  • Mengurangi risiko kesalahan administrasi dan denda yang bisa merugikan perusahaan.
  • Menjadi sumber daya manusia yang siap menghadapi audit pajak dan pemeriksaan dari otoritas pajak.

Materi Training Pajak yang Wajib Diikuti

Training pajak yang ideal mencakup berbagai topik penting agar karyawan bisa mendapatkan wawasan menyeluruh dan kompetensi praktis:

  • Pemahaman Dasar dan Lanjutan Pajak: Mulai dari pengenalan jenis-jenis pajak seperti PPh, PPN, PBB, hingga konsep pajak internasional jika perusahaan melakukan ekspor impor.
  • Pelaporan dan Pengisian SPT Tahunan dan Masa: Langkah-langkah pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk wajib pajak orang pribadi dan badan usaha.
  • Penggunaan e-Faktur dan e-Bupot: Tutorial penggunaan aplikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak untuk penginputan faktur pajak dan bukti potong elektronik.
  • Analisis dan Penyelesaian Masalah Pajak: Cara mengatasi permasalahan pajak seperti keterlambatan pelaporan, kesalahan data, dan tata cara penanganan sengketa perpajakan.
  • Update Kebijakan Pajak Terbaru: Informasi perubahan peraturan, tarif, dan insentif pajak yang berlaku untuk berbagai sektor industri.

Baca Juga: Panduan Lengkap BPHTB: Definisi, Dasar Hukum, Subjek, Tarif, dan Cara Perhitungannya

Mengapa Training Pajak Harus Diikuti Setiap Tahun?

Perubahan regulasi pajak yang cepat menuntut pembaruan pengetahuan secara berkala. Dengan mengikuti training setiap tahun, karyawan memperoleh informasi terbaru agar tidak ketinggalan, terutama di masa implementasi aturan baru seperti pajak digital, perubahan tarif PPh, serta insentif atau relaksasi pajak dari pemerintah. Training tahunan juga menjadi momen evaluasi dan refresh skill karyawan sekaligus membangun kultur kerja yang aware terhadap kepatuhan pajak.

Karena untuk menjadi sesorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kuasai Pajak, Tingkatkan Nilai Bisnismu dengan Kursus Pajak!

Kuasai Pajak, Tingkatkan Nilai Bisnismu dengan Kursus Pajak!

Kursus Pajak – Menguasai pajak adalah kunci utama untuk meningkatkan nilai dan keberlangsungan bisnis Anda. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan penuh persaingan, pemahaman mendalam tentang perpajakan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang sangat penting. Kursus pajak hadir sebagai solusi terbaik untuk menambah wawasan, meningkatkan kemampuan, dan mendorong pertumbuhan bisnis secara optimal.

Kursus pajak memberikan pengetahuan lengkap dan terstruktur mengenai berbagai aspek perpajakan yang berlaku, mulai dari pengenalan pajak, pelaporan pajak, hingga strategi perencanaan pajak yang efektif. Anda tidak hanya akan belajar tentang aturan dan regulasi, tetapi juga memahami bagaimana menerapkan ilmu tersebut langsung pada bisnis Anda. Dengan demikian, risiko kesalahan pelaporan yang dapat berujung pada sanksi maupun denda dapat diminimalisir secara signifikan.

Mengapa Kursus Pajak Sangat Penting Bagi Pengusaha dan Profesional?

Pajak memengaruhi berbagai aspek dalam pengelolaan bisnis, dari penghitungan biaya produksi hingga penetapan harga jual produk atau jasa. Sistem perpajakan yang baik akan membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih efisien, memahami kewajiban pajak secara tepat waktu, serta memanfaatkan insentif atau fasilitas pajak yang tersedia. Semua ini akan berdampak positif pada arus kas dan profitabilitas bisnis Anda.

Kursus pajak juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk mendalami berbagai jenis pajak yang relevan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak lainnya. Selain teori, praktik pengisian laporan SPT, pemahaman e-Faktur, e-Filing, serta aplikasi teknologi perpajakan digital modern juga diajarkan agar Anda terbiasa dan mahir menggunakan berbagai sistem online yang kini menjadi standar di Indonesia.

Dengan mengikuti kursus pajak, Anda tidak sekadar menguasai aturan perpajakan, tetapi juga mampu melakukan perencanaan pajak secara strategis. Perencanaan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan dengan tetap patuh pada regulasi yang berlaku, sehingga bisnis mendapatkan keuntungan maksimal tanpa risiko hukum. Strategi ini sangat krusial terutama bagi bisnis dengan skala menengah hingga besar yang berhadapan dengan berbagai jenis pajak dan kewajiban pelaporan yang kompleks.

Baca Juga: Kenapa Sertifikasi Brevet Pajak Penting untuk Karier Akuntansi & Keuangan?

Selain manfaat internal bisnis, memiliki sertifikasi atau bukti kompetensi pajak setelah mengikuti kursus bisa menjadi nilai tambah yang menarik. Bagi pelaku bisnis, hal ini meningkatkan kredibilitas di mata mitra usaha, investor, maupun lembaga keuangan. Sementara bagi staf akuntansi atau karyawan yang menangani perpajakan, sertifikat tersebut membuka peluang karier lebih luas dan mendukung pengembangan profesi yang berkelanjutan.

Kursus pajak juga cocok untuk berbagai kalangan, mulai dari pemilik usaha UMKM yang ingin memahami kewajiban pajak dasar, hingga profesional bidang keuangan yang perlu pembaruan pengetahuan secara berkala terkait regulasi terbaru. Banyak penyedia kursus pajak kini menawarkan program yang fleksibel, mulai dari kelas offline dengan materi tatap muka, hingga pelatihan online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sesuai kebutuhan peserta.

Karena untuk menjadi sesorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Panduan Lengkap BPHTB: Definisi, Dasar Hukum, Subjek, Tarif, dan Cara Perhitungannya

Panduan Lengkap BPHTB: Definisi, Dasar Hukum, Subjek, Tarif, dan Cara Perhitungannya

Training Pajak – Istilah BPHTB tentu saja familiar bagi siapa pun yang pernah membeli rumah, menerima hibah tanah, atau mewarisi bangunan. Namun, banyak orang masih belum mengetahui secara pasti apa itu BPHTB, cara menghitungnya, atau dasar hukumnya. Sebenarnya, memiliki pengetahuan ini sangat penting untuk memastikan proses transfer properti berjalan lancar dan menghindari masalah hukum atau administratif di masa depan.

Sebagai seseorang yang ingin terjun di dunia perpajakan, maka mengikuti training pajak merupakan hal yang sangat penting. Sebab, dalam training pajak Anda akan mendapatkan materi tentang kebijakan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia dan berbagai pengetahuan pajak lainnya, seperti yang akan dibahas dalam ulasan berikut.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang juga dikenal sebagai Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, akan dibahas dalam artikel ini mulai dari definisinya, dasar hukumnya, subjek dan tujuan pajak, tarif, hingga metode perhitungannya.

Definisi BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau organisasi yang membeli hak atas tanah dan/atau bangunan. Berbagai metode, termasuk jual beli, hibah, warisan, pertukaran, pelepasan hak, lelang, dan hadiah, dapat digunakan untuk memperoleh hak tersebut.

Hal ini berarti bahwa pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan diwajibkan membayar BPHTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap kali hak tersebut dialihkan. Dengan kata lain, BPHTB adalah jenis pajak yang perlu dipertimbangkan saat melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Landasan Hukum BPHTB

Sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, BPHTB diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Namun, pemerintah daerah kini memiliki kewenangan untuk memungut BPHTB setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Untuk menetapkan distribusi sumber daya nasional yang lebih efektif dan efisien, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada tahun 2022.

Baca Juga: Rekening Koran: Cara Mendapatkan dan Perannya dalam Keuangan serta Audit Pajak

Subjek dan Tujuan BPHTB

Subjek BPHTB

BPHTB mencakup orang atau organisasi yang membeli tanah dan/atau hak bangunan. Contohnya termasuk mereka yang membeli rumah atau tanah, mereka yang menerima hibah tanah dari kerabat, dan ahli waris yang mewarisi rumah dari orang yang telah meninggal.

Tujuan BPHTB

Pengadaan tanah dan/atau hak bangunan merupakan tujuan BPHTB. Di antara peristiwa yang termasuk dalam lingkup BPHTB adalah:

  • Penjualan dan pembelian tanah dan bangunan; perdagangan;
  • warisan dan hadiah;
  • pewarisan;
  • kontribusi ke perusahaan atau organisasi hukum lainnya;
  • pemisahan atau penggabungan perusahaan;
  • merger dan akuisisi;
  • hadiah properti atau bangunan;
  • penegakan putusan pengadilan yang mengikat secara hukum untuk selamanya.

Di sisi lain, beberapa properti dan bangunan tidak dianggap sebagai objek BPHTB. Misalnya, properti atau bangunan yang dibeli untuk alasan keagamaan, fasilitas pemerintah, organisasi atau perwakilan asing (dengan beberapa batasan), atau yang dibeli oleh orang atau organisasi sebagai hasil dari wakaf.

Tarif BPHTB

Secara umum, tarif BPHTB adalah 5% dari dasar pengenaan pajak (DPP). Namun, selisih antara Nilai Pengadaan Objek Pajak (NPOP) dan Nilai Pengadaan Objek Non-Pajak (NPOPTKP) digunakan untuk menentukan dasar pengenaan pajak ini, bukan nilai transaksi keseluruhan. NPOP merujuk pada nilai transaksi yang disepakati, atau jika lebih rendah, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah daerah menetapkan NPOPTKP sebagai jumlah terendah yang dibebaskan dari BPHTB.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kenapa Sertifikasi Brevet Pajak Penting untuk Karier Akuntansi & Keuangan?

Kenapa Sertifikasi Brevet Pajak Penting untuk Karier Akuntansi & Keuangan?

Brevet Pajak – Salah satu langkah penting yang dapat meningkatkan kompetensi dan karier bagi para profesional di bidang akuntansi dan keuangan yaitu dengan memiliki brevet pajak. Di era yang serba digital dan dengan regulasi perpajakan yang semakin ketat ini, dan apabila Anda terjun ke dunia perpajakan dan keuangan maka dengan memiliki brevet pajak menjadi nilai tambah sekaligus bukti kemampuan dalam mengelola aspek perpajakan secara profesional dan terpercaya.

Pentingnya Sertifikasi Brevet Pajak untuk Karier Akuntansi & Keuangan

Brevet Pajak adalah sertifikasi resmi yang mengukur kemampuan seseorang dalam memahami, menghitung, dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi terbaru. Dengan mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat ini, Anda akan memperoleh pengetahuan mendalam tentang perpajakan, mulai dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), hingga tata cara pelaporan pajak secara elektronik yang kini wajib dilakukan melalui e-Filing.

Memiliki sertifikasi Brevet Pajak menunjukkan bahwa Anda memiliki keahlian teknis yang tidak hanya menguntungkan diri pribadi, tetapi juga perusahaan tempat Anda bekerja. Peluang untuk berkarier di bidang akuntansi dan keuangan, terutama yang berhubungan dengan perpajakan, menjadi semakin terbuka lebar.

Keunggulan Menguasai Brevet Pajak

Sertifikasi Brevet Pajak memberikan berbagai keuntungan yang membuat Anda lebih kompetitif di pasar kerja, antara lain:

Meningkatkan kredibilitas profesional

Sertifikat Brevet Pajak adalah bukti konkrit kemampuan Anda dalam memahami regulasi pajak yang berlaku. Hal ini membuat Anda dipercaya oleh perusahaan maupun klien untuk menangani masalah perpajakan secara tepat dan efisien.

Membuka peluang karier lebih luas

Dengan kualifikasi ini, Anda dapat melamar posisi strategis seperti Analis Pajak, Konsultan Pajak, Auditor Pajak, hingga Manajer Keuangan yang membutuhkan keahlian di bidang perpajakan.

Mempercepat proses pengurusan pajak perusahaan

Memiliki staf dengan sertifikasi Brevet Pajak membantu perusahaan lebih cepat dan akurat dalam pemenuhan kewajiban pajak, mengurangi risiko kesalahan dan denda.

Mengikuti perkembangan regulasi perpajakan terbaru

Pelatihan Brevet Pajak selalu diperbarui sesuai perubahan peraturan pajak. Ini memastikan pengetahuan Anda selalu relevan dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang dinamis.

Baca Juga: Pelatihan Pajak Internasional: Pahami Tax Treaty dan Hindari Pajak Berganda

Siapa yang Perlu Sertifikasi Brevet Pajak?

Sertifikasi ini sangat penting bagi berbagai kalangan profesional, di antaranya:

Akuntan dan Tenaga Keuangan

Mereka yang bekerja dalam pengelolaan keuangan perusahaan akan mendapatkan pemahaman menyeluruh untuk menjalankan tugas perpajakan dengan tepat.

Pemilik UMKM dan Pengusaha

Bagi pengusaha, terutama UMKM, memahami perpajakan adalah kunci agar bisnis berjalan lancar tanpa terjebak masalah administrasi pajak.

Mahasiswa dan Fresh Graduate Akuntansi

Seseorang yang baru memasuki dunia kerja akan lebih dipandang karena memiliki keahlian spesifik berupa Brevet Pajak.

Konsultan Pajak dan Auditor

Profesi yang secara khusus menangani perpajakan wajib memiliki sertifikat ini untuk menunjang kepercayaan klien.

Karena untuk menjadi sesorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Rekening Koran: Cara Mendapatkan dan Perannya dalam Keuangan serta Audit Pajak

Rekening Koran: Cara Mendapatkan dan Perannya dalam Keuangan serta Audit Pajak

Training Pajak – Istilah “rekening koran” sering digunakan dalam konteks keuangan dan perpajakan, terutama ketika seseorang ingin mengajukan pinjaman, melakukan audit internal bisnis, atau memenuhi persyaratan pelaporan kepada pihak-pihak terkait. Namun, banyak orang masih belum mengetahui apa itu rekening koran, bagaimana cara mendapatkannya, atau seberapa pentingnya dalam kehidupan keuangan sehari-hari.

Sebagai seseorang yang ingin terjun di dunia perpajakan, maka mengikuti training pajak merupakan hal yang sangat penting. Sebab, dalam training pajak Anda akan mendapatkan materi tentang kebijakan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia dan berbagai pengetahuan pajak lainnya, seperti yang akan dibahas dalam ulasan berikut.

Rekening Koran: Apa itu?

Rekening koran, yang secara resmi disediakan oleh bank, adalah ringkasan transaksi yang masuk dan keluar dari rekening bank dalam periode waktu tertentu. Setiap aktivitas, termasuk setoran tunai, transfer masuk dan keluar, biaya administrasi, dan bunga yang dikenakan pada rekening, dicatat secara rinci dalam rekening koran ini.

Meskipun tujuan rekening koran serupa dengan buku tabungan, informasi yang disajikan lebih jelas, lengkap, dan terstruktur sesuai dengan standar audit atau pelaporan keuangan. Rekening koran merupakan salah satu dokumen penting yang diperlukan untuk audit pajak dan menjadi dokumen pendukung krusial dalam konteks konsultasi pajak, membantu mengevaluasi transaksi klien secara objektif saat menentukan pajak yang harus dibayar.

Persyaratan Pengajuan Pinjaman

Rekening koran biasanya diminta sebagai dokumen pendukung oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk menilai kemampuan finansial pemohon pinjaman. Insentif ini akan tetap berlaku tidak hanya hingga akhir 2025 tetapi juga hingga 2026. Pemerintah ingin memastikan fasilitas ini tetap tersedia bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.

Rincian yang Tercantum dalam Rekening Koran

Berikut adalah rincian yang umumnya tercantum dalam rekening koran:

  • Nama pemegang rekening.
  • Jumlah rekening.
  • Periode pelaporan.
  • Saldo awal dan akhir periode.
  • Rincian transaksi (tanggal, jenis, jumlah kredit atau debit, dan saldo setelah transaksi).
  • Pengguna dapat menilai situasi keuangan mereka dengan benar dan transparan menggunakan informasi ini.

Baca Juga: Sejarah dan Sistem Pajak Mesir Kuno Masa Firaun, Apakah Berkaitan dengan Fenomena Saat ini?

Cara Mendapatkan Rekening Koran

Langkah-langkah berikut dapat dilakukan untuk mendapatkan rekening koran:

Mengunjungi cabang bank secara langsung

Anda dapat meminta petugas layanan pelanggan untuk mencetak laporan rekening bank untuk periode yang Anda butuhkan saat mengunjungi cabang bank tempat Anda membuka rekening. Untuk setiap laporan rekening bank yang dicetak, bank biasanya mengenakan biaya administrasi.

Menggunakan Perbankan Online

Beberapa bank menawarkan kemampuan untuk mengunduh laporan rekening bank dalam format PDF melalui perbankan online. Pelanggan kini dapat mengakses laporan rekening bank kapan saja tanpa perlu mengunjungi bank secara fisik.

Menggunakan Mobile Banking

Pelanggan dapat membaca atau mengunduh laporan rekening menggunakan mobile banking, sama seperti melalui internet banking. Namun, di beberapa bank, informasi transaksi yang tersedia di mobile banking biasanya dibatasi untuk beberapa bulan terakhir.

Mengajukan permintaan melalui email

Beberapa bank menyediakan layanan bagi pelanggan korporat atau prioritas untuk meminta laporan rekening melalui email, yang akan dikirim pada interval waktu yang telah ditentukan.

Contoh Penggunaan Laporan Rekening dalam Pajak

Laporan rekening digunakan oleh konsultan pajak untuk mencocokkan aktivitas rekening bank dengan laporan keuangan. Misalnya, laporan rekening menunjukkan total pendapatan sebesar Rp550.000.000, namun klien melaporkan omzet sebesar Rp500.000.000 dalam satu bulan. Penjelasan lebih lanjut diperlukan untuk hal ini. Sebagai contoh tambahan, tim audit akan meminta rekening koran sebagai bukti selama audit pajak untuk memastikan SPT Wajib Pajak akurat. Rekening koran menjadi bukti netral yang diterima selama proses audit pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.