Posts in category: Artikel

Pelatihan Pajak – Dalam dunia kerja sekarang ini, setiap karyawan memiliki hak dan kewajiban terkait pajak penghasilan yang harus dipahami dengan baik. Sehingga pelatihan pajak penghasilan bagi karyawan menjadi sangat penting agar setiap individu mengetahui bagaimana cara memenuhi kewajiban pajak dengan benar sekaligus memahami hak yang melekat dalam sistem perpajakan. Dengan mengikuti pelatihan ini, karyawan tidak hanya dapat menaati aturan perpajakan, tetapi juga dapat mengoptimalkan hak potongan dan fasilitas yang tersedia secara legal.

Mengapa Penting Pelatihan Pajak Penghasilan untuk Karyawan?

Pajak penghasilan (PPh) bagi karyawan merupakan salah satu jenis pajak yang langsung dipotong dari gaji setiap bulan. Namun, peraturan dan mekanisme pemotongan PPh 21 cukup kompleks dan sering mengalami perubahan. Tanpa pemahaman yang memadai, karyawan berisiko mengalami kesalahan pelaporan atau bahkan kehilangan hak potongan pajak yang seharusnya diterima. Dan dengan mengikuti pelatihan pajak penghasilan khususnya bagi karyawan, tentunya Anda akan mendapatkan pemahaman mendalam terkait:

• Cara menghitung pajak penghasilan secara tepat sesuai aturan berlaku,
• Hak potongan pajak pribadi maupun keluarga,
• Mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh 21 oleh perusahaan,
• Prosedur penggunaan e-Filing untuk pelaporan pajak tahunan,
• Konsekuensi hukum dan sanksi jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Manfaat Pelatihan untuk Karyawan

Dengan mengikuti pelatihan pajak penghasilan, karyawan akan memperoleh berbagai manfaat yang sangat berguna baik untuk kesejahteraan finansial pribadi maupun kepatuhan pajak. Berikut manfaat utama yang akan dirasakan peserta pelatihan:

Pemahaman Pajak Jadi Lebih Jelas

Dengan adanya pelatihan pajak penghasilan ini tentunya akan membantu karyawan memahami konsep pajak penghasilan secara terstruktur, memudahkan mereka mengerti hak dan kewajiban secara langsung serta berbagai skema potongan pajak.

Mencegah Kesalahan Pemotongan Pajak

Dengan mengikuti pelatihan pajak penghasilan akan membuat karyawan mampu memeriksa dan memastikan besaran pemotongan pajak dari gaji sudah tepat, sehingga menghindari potensi kelebihan atau kekurangan potongan yang bisa merugikan.

Baca Juga: Training Pajak untuk Staf: Tingkatkan Pemahaman e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing

Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Pengetahuan yang diperoleh membuat karyawan bisa melaksanakan kewajiban pelaporan pajak tahunan dengan tepat waktu dan benar, sehingga terhindar dari masalah administrasi dan denda.

Optimalisasi Hak Potongan Pajak

Karyawan akan memahami haknya seperti pengurangan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), potongan keluarga, dan fasilitas lain yang dapat mengurangi nilai pajak terutang.

Meningkatkan Kepercayaan Diri

Dengan bekal ilmu perpajakan, karyawan lebih percaya diri dalam berdiskusi dengan HR atau bagian keuangan, serta mampu mengadvokasi hak perpajakannya.

Sehingga pelatihan pajak penghasilan yang membahas hak dan kewajiban karyawan ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membekali pekerja agar tidak hanya taat pajak, tetapi juga cerdas dalam mengelola hak perpajakan mereka. Dengan mengikuti pelatihan ini, karyawan dapat meningkatkan kesadaran pajak, memperbaiki pengelolaan finansial pribadi, dan berkontribusi pada tertib administrasi perusahaan.

Dan untuk menjadi karyawan yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pada tanggal 10 September 2025, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan secara rinci rencana kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tahun 2026 dalam Rapat Kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan para Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Keuangan. Strategi untuk memaksimalkan penerimaan pajak merupakan salah satu tujuan utama guna mencapai target Rp 2.358 triliun dengan rasio pajak 9,33%.

Pendekatan ini dirancang secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kepercayaan publik, digitalisasi, dan pemantauan. Pengetahuan pajak seperti ini sangat penting untuk diketahui bagi Anda yang ingin menguasai pemahaman tentang kebijakan pajak. Namun, cara terbaiknya adalah tetap dengan mengikuti kursus pajak. Sebab, dalam kursus pajak Anda akan mendapatkan begitu banyak materi seputar perundang-undangan pajak.

Integrasi Data

Dasar utama untuk meningkatkan standar pengawasan dan pengumpulan pajak adalah penguatan basis data. Di antara langkah-langkah yang diambil adalah:

• Membandingkan data antar sektor
• Pengawasan dan analisis berbasis risiko
• Audit dan pengumpulan data berbasis data
• Optimasi intelijen pajak

Proses Digitalisasi

Untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan layanan dan pengawasan, transformasi digital tetap menjadi prioritas utama. Di antara program penting adalah:

• Perkembangan basis pajak berdasarkan data elektronik
• Pemanfaatan sistem CRM-IRE (Compliance Risk Management-Integrated Risk Engine)
• Optimasi sistem Coretax

Inisiatif Kebijakan Pajak Transaksi Digital

DJP akan menerapkan kebijakan yang relevan sebagai respons terhadap transisi ekonomi ke ruang digital, termasuk:

• Platform PMSE dan e-commerce ditunjuk sebagai pemungut PPN.
• Digitalisasi transaksi luar negeri melalui platform internasional
• Pajak atas transaksi yang melibatkan aset kripto
• Pembentukan perusahaan jasa keuangan logam mulia

Penegakan Hukum dan Pengawasan

Penegakan hukum yang adil merupakan komponen kunci dari strategi pendapatan. Beberapa poin penting:

• Pembentukan tim tugas khusus untuk penegakan hukum dan pemantauan
• Pemantauan ekonomi informal
• Audit menyeluruh terhadap wajib pajak
• Peningkatan prosedur hukum yang proporsional dan transparan

Baca Juga: Digunakan untuk Apa Saja Pajak yang Telah Dibayarkan Warga Negara?

Membangun Kepercayaan Publik

DJP menyadari bahwa peningkatan pendapatan pajak memerlukan kerja sama dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, berikut adalah bagian dari rencana untuk meningkatkan kepercayaan publik:

• Membangun Organisasi yang Humanis dan Profesional
• Peningkatan integritas internal pegawai DJP
• Strategi hubungan masyarakat untuk inisiatif prioritas

Kebijakan Pajak

DJP berkomitmen untuk meningkatkan kebijakan fiskal dalam hal regulasi dengan:

• Mengevaluasi aturan yang tidak berlaku (celah kebijakan)
• Meningkatkan efisiensi sistem pemungutan pajak
• Mengevaluasi efektivitas insentif pajak

Komitmen terhadap Struktur Pajak yang Adil dan Berkelanjutan

Rencana DJP 2026 bertujuan untuk mengatasi isu-isu perpajakan kontemporer, mulai dari ekonomi digital dan teknologi hingga tuntutan masyarakat akan transparansi. Dengan rasio pajak 9,33% dan target ambisius sebesar IDR 2.358 triliun, keberhasilan pendekatan ini akan memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan fiskal negara. Dengan komitmen berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor, diyakini Indonesia dapat menciptakan struktur pajak yang lebih tangguh, adil, dan fleksibel. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah menargetkan pengumpulan pendapatan pajak sebesar IDR 2.357,7 triliun.

Meskipun harga komoditas global diprediksi turun, angka ini meningkat 13,5% dibandingkan perkiraan 2025. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, total penerimaan pajak pada 2026 diperkirakan mencapai Rp2.692 triliun, di mana Rp2.357,7 triliun berasal dari pajak dan Rp334,3 triliun dari bea cukai. Target pendapatan negara non-pajak (PNBP) adalah Rp455 triliun. Dengan rasio pajak sebesar 10,47% dari PDB, negara diperkirakan akan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp3.147,7 triliun pada tahun 2026.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Dalam era digital seperti sekarang ini, pengelolaan perpajakan di Indonesia semakin diarahkan ke sistem elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak. Bagi staf pajak, baik yang bekerja di perusahaan, kantor akuntan publik, maupun konsultan pajak, memahami penggunaan e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing menjadi keterampilan penting agar pekerjaan pengelolaan pajak dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan sesuai aturan. Sehingga untuk membantu situasi tersebut, para staf bisa mengikuti training pajak.

Apa itu e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing?

e-Faktur adalah aplikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk pembuatan, penerbitan, dan pelaporan Faktur Pajak secara elektronik. Dengan e-Faktur, staf pajak dapat mengeluarkan faktur pajak yang valid secara online dan terintegrasi langsung dengan sistem DJP sehingga mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan.

e-Bupot adalah aplikasi elektronik untuk membuat Bukti Potong PPh 23/26. Bukti potong ini diperlukan saat perusahaan melakukan pemotongan pajak atas pembayaran jasa atau penghasilan tertentu kepada pihak lain. Melalui e-Bupot, proses pembuatan, pengelolaan, dan pelaporan bukti potong menjadi otomatis dan lebih transparan.

e-Filing adalah layanan lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan atau Masa secara online yang disediakan oleh DJP. Dengan e-Filing, staf pajak dapat mengirimkan laporan pajak secara cepat, aman, dan dapat dipantau status pelaporannya tanpa perlu datang ke kantor pajak.

Manfaat Menggunakan e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing bagi Staf Pajak

• Efisiensi Waktu: Proses pembuatan faktur pajak, bukti potong, dan pelaporan pajak yang biasanya memakan waktu lama bisa dilakukan lebih cepat dengan sistem elektronik.
• Akurasi Data: Sistem yang otomatis mengurangi risiko kesalahan entri data, duplikasi, atau kelalaian dokumen penting.
• Transparansi dan Kepatuhan: Semua transaksi pajak tercatat terintegrasi di database DJP, sehingga memudahkan audit dan pengawasan.
• Kemudahan Pelaporan: Melalui e-Filing, pelaporan pajak bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, tanpa harus antre di kantor pajak.

Pentingnya Training Pajak untuk Staf

Perkembangan regulasi perpajakan yang dinamis dan implementasi sistem online dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menuntut staf pajak agar selalu mengikuti update dan mampu mengoperasikan berbagai aplikasi perpajakan secara optimal. Training pajak yang terstruktur akan memberikan bekal teori dan praktik yang komprehensif mengenai bagaimana menggunakan e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing secara benar dan efektif.

Baca Juga: 5 Alasan Mengapa Kursus Pajak Penting untuk Karier Anda

Dengan mengikuti training, staf pajak bisa meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam membuat faktur pajak elektronik, bukti potong, dan melaporkan SPT dengan cara yang sesuai ketentuan, sehingga meminimalisir risiko kesalahan dan sanksi dari DJP.

Manfaat Training Pajak untuk Perusahaan dan Staf

• Meningkatkan Kompetensi Staf: Peserta mendapat ilmu dan praktik langsung yang aplikatif, sehingga mampu bekerja lebih profesional.
• Mempercepat Proses Administrasi Pajak: Semua proses pembuatan faktur, bukti potong, dan pelaporan menjadi lebih efisien dengan sistem elektronik.
• Mengurangi Risiko Kesalahan dan Penalti: Pemahaman yang benar tentang aturan dan aplikasi online menghindarkan perusahaan dari denda.
• Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan: Pelaporan yang tepat waktu dan akurat menumbuhkan reputasi perusahaan sebagai wajib pajak taat.

Karena training pajak tentang e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing adalah investasi penting untuk membekali staf pajak agar dapat menjalankan tugas administratif perpajakan dengan lebih mudah, cepat, dan tepat. Dengan pemahaman yang mendalam melalui pelatihan, staf mampu memanfaatkan teknologi perpajakan elektronik dengan maksimal, sehingga kontribusi mereka terhadap ketaatan pajak perusahaan pun optimal.

Dan untuk menjadi staf yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Sebagai seseorang yang ingin menguasai pengetahuan mengenai kebijakan perpajakan, maka sangat penting untuk mengikuti brevet pajak. Bahkan, brevet pajak akan memberikan Anda sertifikat yang menunjukkan bahwa Anda telah mampu melalui ujian brevet pajak. Namun, tentunya tidak kalah penting untuk mengikuti berita pajak terbaru seperti yang akan dibahas dalam ulasan berikut ini.

Mukhamad Misbakhun, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, menanggapi seruan online baru-baru ini untuk “berhenti membayar pajak.” Karena banyak kelompok, termasuk pekerja dan guru, juga diuntungkan dari pungutan wajib ini, ia menekankan bahwa pajak adalah kewajiban masyarakat kepada negara.

“Anda harus membayar pajak. Itu adalah kewajiban kita kepada pemerintah. Menurut Misbakhun, yang diwawancarai oleh CNBC pada Selasa, 9 September 2025, ‘pajak digunakan untuk membayar gaji pekerja, gaji dosen, tunjangan sekolah, dan meningkatkan infrastruktur, semua dari pajak.’ Pernyataan ini akurat. Pajak adalah sumber pendapatan utama negara setiap tahun. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk membiayai sejumlah kebutuhan, termasuk pengembangan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Rinciannya sebagai berikut:

Pendidikan

Pemerintah wajib mengalokasikan 20% dari anggaran negara untuk sektor pendidikan, sesuai dengan Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dana ini digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan guru, membangun dan merenovasi sekolah, memberikan beasiswa, serta mendukung siswa melalui program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Jaminan Sosial bagi Kelompok Rentan

Selain itu, pajak juga membiayai program perlindungan masyarakat, subsidi, dan bantuan sosial. Kartu pangan dasar, bantuan asuransi kesehatan, program harapan keluarga (PKH), dan bantuan tunai langsung (BLT) dirancang untuk meringankan beban finansial bagi masyarakat miskin dan mendorong keberlanjutan konsumsi di rumah tangga yang kurang mampu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan jaminan sosial kepada individu yang berisiko, menjadi landasan hukum bagi hal ini.

Pembangunan Infrastruktur

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjadi landasan hukumnya, yang mewajibkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu tujuan nasional.

Baca Juga: Rahasia Bea Materai yang Wajib Anda Tahu agar Tak Tersandung Masalah Hukum dan Pajak

Kesejahteraan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018, BPJS Kesehatan akan menerima sebagian dari dana yang dikumpulkan dari pajak rokok. Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) peraturan tersebut, pemerintah daerah wajib menyisihkan setidaknya 50% dari pendapatan pajak rokok untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Keamanan Pangan dan Energi

Untuk menjamin pasokan yang stabil, pajak juga mendukung sektor pangan dan energi selain empat sektor yang disebutkan di atas. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi menjadi landasan hukumnya.

Tidak di Bawah Kendali Otoritas Pajak

Tidak diragukan lagi, banyak orang masih memiliki kesalahpahaman dan percaya bahwa petugas pajak bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan pajak. Sebenarnya, Direktorat Jenderal Pajak (DGT) secara eksklusif bertanggung jawab atas pengelolaan pemungutan pajak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang telah mengalami beberapa kali perubahan (terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan/HPP). Pendapatan pajak diterima oleh kas negara, yang kemudian dikelola oleh kementerian dan lembaga sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Selain diwajibkan membayar pajak, masyarakat juga berhak memantau bagaimana dana tersebut digunakan. Hal ini sejalan dengan kebijakan transparansi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Akibatnya, wajib pajak secara hukum berhak meminta klarifikasi mengenai alokasi penerimaan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Untuk sekarang ini, mengikuti kursus pajak merupakan investasi penting yang mampu membantu mengembangkan karier, terutama di era digital dan regulasi perpajakan yang semakin kompleks. Selain itu, mengikuti kursus pajak juga tidak hanya membantu menambah penambah pengetahuan, tetapi juga membuka peluang besar di dunia profesional. Dengan begitu, terdapat banyak alasan mengapa Anda harus mengikuti Kursus Pajak ini.

Meningkatkan Pemahaman tentang Perpajakan

Alasan pertama yaitu dengan mengikuti kursus pajak ini tentunya akan membantu Anda meningkatkan pemahaman tentang perpajakan, karena perpajakan adalah hal yang rumit dan selalu berubah mengikuti kebijakan pemerintah. Dengan mengikuti kursus pajak, Anda akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang konsep, aturan, dan prosedur perpajakan terbaru, mulai dari PPh 21, PPh 23, hingga e-SPT dan digitalisasi pajak.

Membuka Peluang Karier yang Lebih Luas

Sekarang ini, keahlian dibidang perpajakan sangat dibutuhkan berbagai perusahaan dan instansi. Dan dengan memiliki sertifikat kursus pajak tentunya akan membantu Anda memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan peluang diterima di posisi akuntan, konsultan pajak, staf keuangan, atau bahkan sebagai pejabat pajak. Posisi-posisi ini biasanya menawarkan gaji dan jenjang karier yang menarik. Dengan kompetensi pajak yang kuat, Anda juga berpeluang menjadi konsultan pajak independen yang dapat membuka usaha sendiri.

Memperkuat Kemampuan Mengelola Keuangan Perusahaan

Pajak adalah bagian penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Melalui kursus pajak, Anda dapat belajar bagaimana menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai ketentuan, sehingga keuangan perusahaan tetap sehat dan terhindar dari sanksi pajak. Kemampuan ini sangat dihargai di dunia bisnis karena membantu perusahaan dalam perencanaan pajak dan penghematan biaya yang legal. Dengan demikian, kursus pajak secara langsung meningkatkan kompetensi profesional Anda dalam bidang keuangan.

Mendukung Digitalisasi dan E-Government Pajak

Peraturan pajak saat ini menuntut penerapan sistem digital, seperti pelaporan menggunakan e-SPT dan e-Filing. Kursus pajak juga mengajarkan penggunaan teknologi dalam perpajakan, sehingga Anda siap menghadapi tuntutan zaman. Menguasai teknologi ini memberikan keunggulan kompetitif karena banyak perusahaan kini beralih ke sistem pajak digital demi efisiensi dan kepatuhan yang lebih baik. Anda menjadi sumber daya manusia yang relevan dan cepat beradaptasi terhadap perubahan digital.

Baca Juga: 5 Alasan Mengapa Kamu Perlu Mengikuti Kursus Brevet Pajak Sekarang

Meningkatkan Kredibilitas dan Kepercayaan Profesional

Sertifikasi pajak dari kursus yang terakreditasi tidak hanya menambah ilmu, tetapi juga meningkatkan kredibilitas Anda di mata atasan dan klien. Orang yang memahami pajak dengan baik biasanya dipercaya untuk menangani masalah perpajakan penting. Kredibilitas ini sangat menentukan dalam pengembangan karier dan jaringan profesional. Dengan reputasi yang baik, Anda bisa mendapatkan proyek dan tanggung jawab yang lebih besar, serta membangun karier yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Sehingga dengan berbagai manfaat tersebut, mengikuti kursus pajak adalah langkah strategis yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin maju di dunia kerja, terutama bidang keuangan, akuntansi, dan perpajakan. Jangan ragu mulai mencari kursus pajak yang terpercaya dan sesuai kebutuhan Anda. Investasi waktu dan tenaga untuk belajar pajak akan membuka pintu kesuksesan karier Anda yang lebih cerah dan penuh peluang.

Karena menjadi seseorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan pajak dapat menjadi metode terbaik bagi Anda yang ingin menambah wawasan tentang perundang-undangan pajak. Sebab, dalam pelatihan pajak Anda akan diberikan segudang materi mengenai kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Namun, juga tidak kalah penting untuk mengikuti perkembangan berita pajak saat ini seperti yang akan dibahas dalam ulasan berikut.

Bea materai adalah pajak yang dikenakan pada beberapa dokumen hukum yang dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan atau untuk keperluan sipil. Pengakuan hukum suatu dokumen melalui pajak ini memungkinkan dokumen tersebut digunakan secara sah dalam berbagai transaksi dan proses hukum.

Bea materai, yang memiliki tarif tetap sebesar IDR 10.000, diterapkan pada berbagai dokumen, termasuk transaksi sekuritas, akta notaris, dan surat perjanjian. Untuk mencegah kesalahan dalam penerapannya, penting untuk memahami peraturan Bea Materai, terutama yang berkaitan dengan siapa yang wajib membayar, kapan kewajiban pajak timbul, dan bagaimana cara membayarnya secara elektronik atau fisik.

Bea Materai: Apa itu?

Bea materai adalah pajak yang dikenakan pada dokumen, menurut situs web Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban ini berlaku saat pihak-pihak menandatangani dokumen. Bea materai harus dibayar segera setelah dokumen selesai atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen tersebut bersifat unilateral. Dengan kata lain, bea materai diterapkan pada setiap dokumen yang memiliki makna hukum, baik untuk keperluan sipil maupun sebagai bukti di pengadilan.

Siapa yang Wajib Membayar Bea Materai?

Berikut rinciannya:

• Dokumen yang diterima secara sepihak dikenakan bea materai, yang dibayar oleh penerima.
• Jika ada beberapa pihak terlibat, setiap pihak bertanggung jawab membayar bea materai atas dokumen yang mereka terima.
• Instrumen negotiable: Pihak yang menerbitkan instrumen negotiable bertanggung jawab membayar bea materai.
• Kecuali para pihak sepakat lain, penerima atau pihak yang diuntungkan dapat bertanggung jawab atas dokumen lain.

Barang yang Wajib Dibayar Bea Materai

Catatan Sipil

Ini meliputi, antara lain:

• Pernyataan, perjanjian, keterangan, dan sejenisnya.
• Akta notaris, termasuk salinan, asli, dan ringkasan.
• Akta Tanah Akta Notaris (PPAT).
• Surat berharga dengan nama atau bentuk apa pun.
• Perjanjian untuk transaksi futures atau surat berharga.
• Catatan lelang, termasuk asli, salinan, notulen, dan notulen lelang.
• Dokumen tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.

Baca Juga: Peran dan Perbedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah dalam Mendorong Pembangunan Nasional dan Regional

Catatan mengenai pengangkutan orang dan barang

Contohnya:

• surat penyimpanan barang.
• surat muatan.
• surat pengangkutan untuk penumpang dan komoditas.
• bukti pengiriman dan penerimaan barang.
• surat permintaan pengiriman barang untuk dijual atas biaya pengirim.

Catatan mengenai keuangan dan administrasi

Ini meliputi:

• ijazah.
• bukti penerimaan gaji, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan.
• Bukti penerimaan dana dari bank, negara, kas daerah, atau organisasi pemerintah lainnya.
• pendapatan dari pajak dan negara lain.
• Pendapatan dari organisasi internal.
• dokumen yang digunakan bank dan koperasi untuk menyetor dana atau sekuritas.
• tiket gadai.
• Bukti pembagian pendapatan, bunga, atau pengembalian sekuritas.
• Dokumen resmi Bank Indonesia yang berkaitan dengan kebijakan moneter.

Kapan Bea Materai Harus Dibayar

Bea materai dianggap harus dibayar dalam keadaan berikut:

• Perjanjian, akta notaris, dan akta PPAT ditandatangani.
• Ketika selesai → untuk dokumen transaksi terkait sekuritas dan kontrak berjangka.
• Ketika dikirim ke pihak lain → untuk dokumen yang berkaitan dengan jumlah uang, lelang, sertifikat, dan pernyataan.
• Ketika diajukan ke pengadilan → untuk catatan yang digunakan sebagai bukti.
• Menteri Keuangan menentukan kasus lain.

Terlepas dari nilai nominal dokumen, tarif pajak materai ditetapkan sebesar IDR 10.000 untuk semua dokumen yang dikenakan pajak (selama memenuhi syarat pemungutan).

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Apakah Anda sedang mencari cara untuk meningkatkan keterampilan perbankan dan meraih peluang karir dengan lebih baik? Kursus brevet pajak adalah penjelasannya. Brevet pajak adalah pelatihan perpajakan yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang perpajakan, mulai dari tingkatan dasar hingga lanjutan. Karena dengan mengikuti brevet pajak akan memberikan banyak sekali keuntungan bagi Anda.

Meningkatkan Pemahaman Pajak Secara Mendalam

Dengan mengikuti kursus brevet pajak, kamu akan mendapatkan pemahaman lengkap tentang teori dan praktik perpajakan sesuai aturan yang berlaku. Ilmu ini penting agar kamu bisa menjalankan kewajiban pajak pribadi atau perusahaan dengan benar dan efisien. Materi dikemas sistematis dari dasar hingga konsep lanjutan yang membantu kamu memahami berbagai jenis pajak, pelaporan, hingga perhitungan pajak secara detail. Ini akan sangat bermanfaat untuk menunjang pekerjaan di bidang keuangan atau akuntansi.

Sertifikat yang Diakui dan Menambah Nilai Karir

Setelah menyelesaikan kursus dan ujian brevet pajak, Anda akan memperoleh sertifikat resmi yang diakui di industri. Sertifikat ini menjadi bukti kompetensi dan keahlianmu dalam bidang perpajakan. Banyak perusahaan dan instansi pemerintah yang mengutamakan kandidat dengan sertifikat ini karena menunjukkan profesionalisme dan penguasaan materi perpajakan. Sertifikat ini bisa menjadi nilai tambah saat melamar kerja, mendapatkan kenaikan jabatan, maupun meningkatkan kepercayaan klien.

Meningkatkan Peluang Kerja dan Penghasilan

Ilmu dan sertifikasi brevet pajak akan membuka berbagai pintu karir di bidang perpajakan dan keuangan. Baik kamu freshgraduate, pekerja profesional, maupun pelaku usaha, kemampuan perpajakan yang kuat akan sangat membantu dalam menavigasi kewajiban pajak dengan tepat. Skill ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas tetapi juga membuka kesempatan mendapatkan gaji lebih baik dan posisi strategis dalam perusahaan atau sebagai konsultan pajak independen.

Mempersiapkan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak

Bagi Anda yang bercita-cita menjadi konsultan pajak profesional, sertifikasi brevet pajak adalah salah satu langkah penting. Kursus ini mempersiapkan peserta untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP), yang merupakan syarat utama berpraktik sebagai konsultan pajak resmi. Pengetahuan dan keterampilan dari brevet pajak akan sangat membantu lulus ujian ini dan membuka peluang karir yang lebih besar di bidang perpajakan.

Baca Juga: Kenali Manfaat Pelatihan Pajak untuk Kemajuan UMKM

Fleksibilitas Belajar dengan Metode Online

Kini banyak kursus brevet pajak yang diselenggarakan secara full online, yang memungkinkan kamu belajar kapan saja dan di mana saja. Sistem pembelajaran ini memberikan kebebasan mengatur jadwal belajar sesuai waktu luang, tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau aktivitas penting lainnya. Metode ini juga lebih hemat biaya dan efisien, dengan materi video, kuis, serta ujian yang dapat diakses melalui platform digital.

Sehingga brevet pajak adalah investasi penting untuk masa depan karir di bidang keuangan dan perpajakan. Jangan tunda lagi, mulai kursus brevet pajak sekarang dan raih masa depan profesional yang lebih cerah!

Karena menjadi seseorang yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Pajak daerah dan pajak pusat merupakan dua jenis pengenaan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan nasional dan regional. Meskipun keduanya sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang masih bingung tentang perbedaan di antara keduanya. Untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar, sangat penting untuk memahami perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah.

Definisi dan perbedaan utama antara pajak pusat dan pajak daerah akan dijelaskan secara lengkap dalam artikel ini. Training pajak juga tidak kalah penting untuk diikuti jika Anda sedang membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk pengetahuan tentang kebijakan perundang-undangan pajak. Sebab, training pajak akan memberikan Anda begitu banyak wawasan seputar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Pajak Pusat

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bertugas mengawasi pajak pusat. Pajak ini merupakan sumber utama pendapatan negara dan dikenakan di seluruh Indonesia. Di antara berbagai bentuk pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPh), yang dikenakan pada penghasilan individu dan korporasi. Untuk beberapa industri, kepemilikan tanah dan bangunan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak materai adalah biaya yang dikenakan pada dokumen tertentu.

Undang-Undang HKPD dan Pajak Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang HKPD), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengelolaan pajak daerah, berbeda dengan pajak pusat. Pajak daerah merupakan sumber pendanaan yang penting untuk layanan publik dan pengembangan regional.

Jenis pajak daerah meliputi:

• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Pengalihan Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Air Permukaan berada di tingkat provinsi.
• Di tingkat kabupaten/kota, terdapat pajak atas iklan, hiburan, hotel, restoran, dan pembelian hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
• Wewenang untuk mengumpulkan pajak, menentukan tarif, dan mengalokasikan dana untuk kebutuhan masyarakat berada di tangan pemerintah daerah.

Baca Juga: Skema Dana Bagi Hasil PPh 21: Dari Lokasi Perusahaan ke Domisili Pekerja untuk Optimasi Pendapatan Daerah

Perbedaan antara Pajak Daerah dan Pajak Pusat

Berikut adalah perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah untuk kemudahan Anda:

Pajak Pusat

• Pemerintah Pusat seperti DJP dan Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab secara administrasi terhadap pajak pusat yang satu ini.
• Cakupan: Nasional
• Contoh: PPnBM, PPN, dan Pajak Penghasilan
• Tujuan: Untuk membiayai kebutuhan negara secara umum

Pajak Daerah

• Pemerintah Daerah (Provinsi, Daerah, atau Kota) bertanggung jawab atas administrasi pajak daerah.
• Cakupan: Lokal dan Regional
• Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Tujuan: Untuk menyediakan dana bagi kebutuhan pengembangan regional

Mengapa Penting untuk Memahami Perbedaan ini?

Misalnya, laporan pajak penghasilan tahunan diajukan melalui DJP Online karena merupakan pajak pusat, tetapi pembayaran PKB dan BBNKB dilakukan di kantor Samsat karena merupakan pajak daerah. Klasifikasi pajak yang tidak akurat dapat menyebabkan denda, sanksi administratif, atau keterlambatan pembayaran. Selain itu, kesadaran pajak dapat meningkatkan kerja sama dan membangun hubungan saling percaya antara masyarakat dan pemerintah. Wajib pajak dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera dengan menyadari pentingnya peran mereka dalam pembangunan negara.

Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia, diperlukan pemahaman tentang peran DJP dalam mengelola pajak pusat, peran pemerintah daerah dalam mengelola pajak daerah, dampak pajak terhadap ekonomi, dan pentingnya kesadaran pajak dalam pembangunan nasional.  Baik pajak pusat maupun pajak daerah sama-sama penting bagi pertumbuhan negara, kecuali dalam hal siapa yang mengawasinya dan bagaimana penggunaannya.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Di era sekarang ini, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) sangat memegang peranan yang sangat penting bagi ekonomi bagi Indonesia serta menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih banyak sekali para UMKM yang belum memahami tentang perpajakan, sehingga berpotensi menghadapi masalah hukum serta kehilangan peluang pertumbuhan usaha. Dan pelatihan pajak bagi UMKM ini menjadi solusi penting untuk membantu pelaku usaha memahami dan mengelola pajak dengan benar, sehingga dapat memperkuat bisnis mereka secara berkelanjutan.

Pelatihan pajak untuk UMKM memiliki banyak manfaat strategi yang berdampak langsung pada kemajuan usaha.

Meningkatkan Pemahaman Perpajakan UMKM

Manfaat pertama yaitu dapat meningkatkan pemahaman perpajakan bagi para UMKM mengenai jenis-jenis pajak yang harus memuat, cara perhitungan, serta tata cara pelaporan dan pembayaran pajak yang benar. Dengan pengetahuan ini, UMKM menjadi lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan dan menghindari risiko sanksi denda atau hukuman akibat keterlambatan atau kesalahan pelaporan. Selain itu, dipenuhinya pajak adalah bukti legalitas usaha, yang sangat penting dalam membangun reputasi dan kredibilitas di mata pelanggan, mitra bisnis, dan investor.

Selain aspek yang terkandung di dalamnya, pelatihan pajak juga membuka wawasan UMKM terhadap berbagai kebijakan perpajakan yang memberikan insentif dan kemudahan, seperti pengurangan atau pengecualian pajak untuk UMKM dengan omzet tertentu. Pemahaman ini dapat membantu UMKM memanfaatkan fasilitas perpajakan yang tersedia untuk mengurangi beban biaya dan meningkatkan efisiensi usaha. Dengan demikian, UMKM dapat mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk inovasi produk, peningkatan kualitas layanan, dan perluasan pasar.

Membantu Meningkatkan Kinerja Keuangan

Salah satu manfaat jangka panjang dari pelatihan pajak adalah peningkatan kinerja keuangan. Pelaku UMKM yang mendaftar cenderung memiliki pembukuan dan pencatatan keuangan yang lebih rapi serta teratur. Hal ini tidak hanya membantu dalam pelaporan pajak yang akurat, tetapi juga memungkinkan pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat berdasarkan data keuangan yang valid. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, UMKM mampu merencanakan pengembangan usaha secara strategis dan mengurangi risiko kerugian.

Baca Juga: Keuntungan Perusahaan Menyediakan Training Pajak Bagi Staf

Tak kalah penting, UMKM yang taat pajak memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan formal dari lembaga keuangan. Bank dan investor biasanya memperoleh kelayakan kredit dengan mempertimbangkan rekam jejak pencatatan dan laporan keuangan yang transparan. Oleh karena itu, pelatihan pajak dapat menjadi pintu gerbang bagi UMKM untuk mendapatkan modal usaha yang diperlukan guna pengembangan bisnis lebih lanjut.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga aktif mendukung kemajuan UMKM melalui berbagai program edukasi perpajakan. Melalui pelatihan pajak, pemerintah berusaha meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Program seperti ini mendorong UMKM untuk lebih disiplin dalam penyelenggaraan perpajakan, sekaligus memperkuat sektor ekonomi nasional. Dengan demikian, pelatihan pajak tidak hanya bermanfaat bagi UMKM secara individu, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan negara secara keseluruhan.

Karena menjadi UMKM yang ahli dalam perpajakan, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak akan membantu Anda untuk memahami berbagai kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kursus pajak seperti ini sangat penting diikuti oleh job seeker sebagai skill tambahan dalam dunia kerja. Namun, juga tidak kalah penting dalam mengikuti berita pajak terbaru. Menurut Kementerian Keuangan, pihaknya sedang mengkaji modifikasi rencana pembagian hasil penerimaan pajak penghasilan karyawan (PPh 21).

Hingga saat ini, bagian daerah dari DBH PPh 21 ditentukan oleh lokasi agen pemungut (misalnya, kantor pusat/perusahaan). Alokasi dana dianggap lebih baik mewakili distribusi populasi dan tenaga kerja lokal karena rencana yang sedang dievaluasi akan mengikuti tempat tinggal pekerja ke depannya.

Informasi tentang Pembagian Pendapatan PPh 21 yang Saat Ini Berlaku Berikut adalah rincian dana bagi hasil PPh 21, menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb):

Rasio Pembagian Pendapatan per Wilayah Daerah menerima 20% dari pendapatan PPh WPOPDN dan PPh 21.

Detail

8% masuk ke provinsi yang bersangkutan, dan 12% masuk ke kota atau kabupaten di dalam provinsi tersebut. Informasi tentang Kota dan Kabupaten (dalam 12%) Tarif untuk kota atau kabupaten tempat wajib pajak terdaftar adalah 8,4%. 3,6%: didistribusikan secara merata di antara semua kota dan kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Distribusi Dana Bagi Hasil (Tahun Anggaran Saat Ini) 20% dari alokasi awal untuk setiap triwulan pertama, kedua, dan ketiga (berdasarkan realisasi pendapatan yang diperkirakan) Distribusi akhir dan jumlah Dana Bagi Hasil yang sudah disalurkan pada Triwulan I–III menjadi dasar penyesuaian pada Triwulan IV.

Rencana Perubahan

Tergantung pada tempat tinggal Pekerja Alamat domisili pekerja (data kependudukan/wajib pajak), bukan alamat perusahaan atau pemotong, akan digunakan sebagai dasar alokasi DBH PPh 21 jika rencana berbasis domisili diterapkan. Berdasarkan kontribusi penduduknya, kabupaten atau kota tempat tinggal para pekerja seharusnya menerima bagian yang lebih proporsional dari pembagian pendapatan.

Konsekuensi yang Diperkirakan Kesetaraan Horizontal Antar Wilayah

Meskipun perusahaan berbasis di wilayah lain, area dengan tenaga kerja terbesar mungkin memenuhi syarat untuk DBH yang lebih tinggi. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semu dengan transfer pusat yang lebih sesuai berdasarkan profil demografi adalah salah satu cara untuk meningkatkan otonomi fiskal daerah.

Baca Juga: Berasal Dari Mana Sumber Pajak Pejabat Negara yang Ditanggung Pemerintah (DTP)?

Perencanaan layanan publik

• Dana untuk transportasi perkotaan, layanan kesehatan, dan pendidikan dapat dialokasikan secara lebih efektif kepada penduduk usia kerja.
• Implementasi Kesulitan dasar administratif (baik statistik kependudukan yang dinamis, domisili pajak terbaru, atau alamat KTP).
• Sistem informasi (pajak, demografi, dan keuangan daerah) disesuaikan dan dikoordinasikan dari pusat ke daerah.

Mekanisme verifikasi dan pengelolaan bahaya moral (kemungkinan perpindahan domisili massal administratif untuk mengejar DBH). Kualitas data pergerakan penduduk (komuter, sewa jangka pendek) dan domisili (sinkronisasi NIK, NPWP, dan alamat saat ini).

Simulasi Perhitungan Ilustratif Misalnya, DBH Provinsi A didasarkan pada pendapatan karyawan PPh 21 (bersih pusat), yaitu Rp1 triliun.

• Rencana Relevan (Cutter): Rp80 juta, atau 8%, masuk ke provinsi. Kabupaten dan kota di provinsi tersebut mendapatkan Rp120 juta, atau 12%. 3,6% (dibagi rata): Rp36 juta dibagi rata di seluruh kota dan kabupaten di provinsi tersebut.
• Skema Domisili Konseptual: Misalnya, dengan asumsi parameter keseluruhan tetap sama, total DBH tetap Rp200 M.

Berdasarkan distribusi tempat tinggal pekerja, distribusi 12% ke kabupaten dan kota dimodifikasi (misalnya, Kota X, tempat tinggal 35% pekerja, menerima porsi lebih besar daripada Kota Y, yang menerima 10%). 8% yang spesifik untuk provinsi tersebut masih ditentukan oleh provinsi yang bersangkutan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.