Posts in category: Artikel

Salah satu investasi penting yang dapat meningkatkan kualitas dari staff keuangan di perusahaan Anda yaitu dengan mengikuti pelatihan Brevet pajak. Di era bisnis yang sangat rumit dan serba cepat ini, pemahaman perpajakan yang mendalam menjadi kebutuhan utama agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Brevet pajak sendiri merupakan program pelatihan pajak yang dirancang khusus untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan komprehensif tentang perpajakan Indonesia. Pelatihan ini terdiri dari beberaoa level, mulai dari brevet A, B, bahkan C, dengan memiliki fokus pembahasan yang mendalam sesuai dengan levelan masing-masing. Apabila staf keuangan mengikuti pelatihan ini tentunya mereka akan mendapatkan pemahaman tentang proses akuntansi, pelaporan, hingga perencanaan pajak yang efektif, secara menyeluruh.

Dampak Positif Mengikuti Brevet Pajak Bagi Staff Keuangan

Salah satu dampak paling signifikan yang dapat Anda rasakan dari Brevet pajak yaitu peningkatan akurasi dalam pengelolaan pajak. Karena jika terjadi kesalahan saat penghitungan pajak tentunya akan berakibat denda maupun sanksi administrasi, dan hal itu dapat menurunkan reputasi perusahaan. Dengan brevet ini, maka karyawan akan mendapatkan pemahaman yang mendalam, sehingga menjadi lebih cermat dan teliti dalam melaksanakannya. Dan hal ini tentunya tidak hanya akan membantu terhindar dari denda maupun sansi administrasi, tetapi juga akan membantu perusahaan dapat menghemat biaya yang mungkin timbul akibat kesalahan perpajakan.

Dan dengan mengikuti Brevet pajak ini akan membantu karyawan dapat memahami regulasi perpajakan terbaru dan perubahannya. Pajak merupakan bidang yang sangat dinamis, di mana peraturan dan kebijakan dapat berubah dengan cepat sesuai kebijakan pemerintah. Dan staff yang mengikuti pelatihan Brevet pajak ini tentunya akan mendapatkan update informasi terbaru yang sangat penting untuk menjaga kepatuhan pajak perusahaan. Sehingga pelatihan ini dapat membantu perusahaan terhindar dari masalah hukum atau sanksi yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan akan perubahan regulasi.

Baca Juga: Pelatihan Pajak Digital dan Dampaknya pada Kepatuhan Wajib Pajak Era Ekonomi Digital

Selain itu, pelatihan Brevet pajak ini juga akan memberikan kemampuan analisis yang lebih baik dalam perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang efektif merupakan strategi penting bagi perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak secara legal. Staff yang mengikuti Brevet pajak ini akan dapat membantu mengindentifikasi  peluang penghematan pajak, mengelola arus kas pajak dengan lebih baik, dan menyusun strategi pajak yang sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. Dengan pengelolaan pajak yang optimal, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saingnya di pasar.

Dampak lain yang tidak kalah penting tentunya dengan mengikuti Brevet pajak akan meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan diri staff keuangan. Sertifikasi brevet pajak merupakan bukti kompetensi yang diakui dalam dunia akuntansi dan perpajakan. Staf yang memiliki sertifikasi ini biasanya lebih dihargai oleh perusahaan dan kolega karena menunjukkan dedikasi dan kemampuan yang telah teruji. Kepercayaan diri ini mendorong staf untuk bekerja lebih produktif dan berinovasi dalam menyelesaikan tugas-tugas perpajakan yang kompleks.

Karena menjadi seseorang yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Bagi wajib pajak yang ingin menggunakan layanan perpajakan digital terbaru yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mengaktifkan akun Coretax Anda adalah langkah pertama yang sangat penting. Namun, banyak individu yang penasaran mengapa mereka menerima email dari DJP dan mengapa mereka perlu mengaktifkan Coretax segera. Ini adalah penjelasan yang lengkap. Anda juga bisa mengikuti training pajak agar mampu mengelola kewajiban pajak pribadi ataupun perusahaan Anda dengan lebih efisien. Karena training pajak akan memberikan Anda begitu banyak materi tentang kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia.

Mengapa saya harus mengaktifkan Coretax?

DJP mengirimkan email berjudul “Aktifkan Akun Coretax DJP Anda Segera” untuk mengingatkan wajib pajak tentang dua langkah penting:

Aktifkan Akun Coretax Anda

Tanpa aktivasi, wajib pajak yang biasanya mengajukan laporan pajak melalui DJP Online (seperti Laporan Pajak Pribadi Tahunan) tidak dapat mengakses Coretax secara otomatis. Sistem baru tidak dapat diakses tanpa aktivasi. Mengaktifkan akun Anda lebih awal lebih disarankan daripada menunda hingga menit terakhir, saat biasanya ramai dan ada kemungkinan overload server.

Mendaftarkan Kode Otorisasi Sertifikat Digital

• Otoritas pajak memerlukan tanda tangan digital karena semua pelaporan di Coretax dilakukan secara elektronik yang dikenal dengan Kode Otorisasi DJP (KODJP).
• Anda tidak dapat menandatangani faktur atau laporan pajak di sistem Coretax tanpa kode ini.
• Email resmi dari DJP juga berisi tutorial pendaftaran.

Mengapa saya masih menerima email meskipun sudah login ke Coretax?

Email-email ini dikirim secara massal. Anda dapat mengabaikan email-email ini jika sudah berhasil login dan sudah memiliki kode otorisasi atau tanda tangan elektronik lainnya.

Apa yang terjadi jika NPWP suami dan istri digabungkan?

Data unit keluarga suami sudah mencantumkan nama istri: Pastikan nama istri muncul sebagai “Dependent.”

Baca Juga: Pajak Minuman Manis: Strategi Ganda untuk Kesehatan dan Peningkatan Pendapatan Daerah

Apakah Istri Bekerja di Posisi yang Membutuhkan Akses Coretax?

Jika ya, istri perlu mengaktifkan akunnya sendiri untuk menandatangani faktur atau laporan pajak. Jika tidak, pastikan namanya tercantum dalam Data Unit Keluarga. Email ini dapat diabaikan jika semua syarat terpenuhi.

Waspadai Penipuan yang Menggunakan Nama DJP

• Karena nama DJP sering digunakan dalam penipuan, pastikan email tersebut benar-benar berasal dari ditjen.pajak@pajak.go.id.
• Hindari memasukkan informasi sensitif atau mengklik tautan mencurigakan kecuali berasal dari sumber yang sah.
• DJP tidak pernah memungut biaya untuk layanannya; semuanya gratis.
• Jika ragu, hubungi Kring Pajak 1500200 atau Kantor Pajak langsung.

Setiap wajib pajak yang saat ini memiliki NPWP diwajibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengaktifkan akunnya dalam sistem administrasi pajak terbaru, Coretax DJP. Sebagai langkah awal untuk memenuhi hak dan kewajiban pajak, seperti pengajuan Formulir SPT dan pembayaran pajak, aktivasi ini sangat penting.

Manfaat Mengaktifkan Akun Coretax

Wajib Pajak tidak dapat menggunakan fungsi pelaporan dan pembayaran pajak Coretax tanpa mengaktifkan akun terlebih dahulu. Penggunaan fitur digital DJP terbaru, termasuk validasi data, formulir pajak yang sudah terisi, dan penggunaan sertifikat elektronik baru, juga memerlukan aktivasi ini.

Tips Tambahan

• Pastikan nomor telepon dan alamat email yang Anda berikan sesuai dengan yang terdaftar di sistem DJP.
• Kunjungi Kantor Pajak terdekat atau hubungi Kring Pajak di 1500200 jika aktivasi tidak berhasil.
• Untuk menghindari masalah, aktivasi ini harus diselesaikan sebelum periode pelaporan pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Di era ekonomi yang serba digital ini, maka transformasi teknologi sangat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, salah satunya yaitu pengelolaan perpajakan. Salah satu stategi bagi para wajib pajak, terutama bagi para pelaku usaha dan profesi perpajakan yaitu dengan mengikuti Pelatihan pajak digital untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam sistem pajak modern. Adanya pelaihan ini tidak hanya memperkuat pemahaman tentang regulasi pajak, tetapi juga meningkatkan kemampuan mengelola kewajiban pajak secara digital yang kini menjadi keharusan.

Pelatihan pajak ini merupakan program yang dirancang khusus untuk membekali para peserta dengan pengetahuan dan keterampilan terkait penggunaan teknologi dalam administrasi dan pelaporan pajak. Dengan pesatnya perkembangan sistem e-filing, e-bupot, dan berbagai aplikasi perpajakan online lainnya, wajib pajak dituntut untuk lebih adaptif bekerja dengan platform digital. Untuk itu, pelatihan pajak ini akan membantu para wajib pajak cara memanfaatkan teknologi secara optimal untuk memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu, akurat, dan sesuai peraturan terbaru.

Dampak Positif Adanya Pelatihan Pajak Digital

Salah satu dampak postif dengan adanya Pelatihan pajak digital ini adalah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena dengan mengikuti Pelatihan pajak, para wajib pajak dapat mengetahui tata cara penggunaan sistem perpajakan digital, sehingga dapat meminimalisir resiko kesalahan pelaporan dan keterlambatan pembayaran pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak karena adanya Pelatihan ini membuat Pelatihan pajak secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak negara, yang pada akhirnya memperkuat pembangunan nasional. Selain itu, Pelatihan pajak tentunya juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak karena setiap transaksi terekam secara digital dan mudah diaudit.

Pelatihan pajak juga akan memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha, terutama pelaku UMKM yang pada umumnya belum terlalu familiar dengan sistem perpajakan digital. Dan dengan mengikuti Pelatihan pajak, para UMKM dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pajak mereka, serta dapat terhindar dari denda dan sanksi akibat kesalahan administrasi, dan tentunya akan lebih percaya diri dalam menjalankan usaha secara legal dan berkelanjutan.

Baca Juga: Training Pajak: Strategi Menghadapi Jurusita Pajak Daerah

Selain memberikan pemahaman secara teknis, pelatihan ini juga membahas tentang permasalahan yang sedang terjadi dan tren berpajakan digital di Indonesia dan dunia internasional. Sehingga para peserta tidak hanya bisa menerapkan ilmu yang didapat secara langsung, tetapi juga memiliki pengetahuan luas yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan perubahan kebijakan perpajakan di masa depan. Dengan begitu para peserta akan memiliki ketersidaan untuk menghadapi dinamika ini menjadi modal penting dalam dunia bisnis yang penuh intimidasi.

Dengan mengikuti Pelatihan pajak merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan banyak sekali keuntungan. Dengan memiliki manfaat yang tidak hanya bagi negara tetapi juga bagi pengembangan usaha dan peningkatan profesionalisme individu di bidang perpajakan.

Karena menjadi seseorang yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak dapat membantu Anda untuk memperdalam wawasan dalam dunia perpajakan. Bahkan kursus pajak seperti ini akan sangat cocok bagi para fresh graduate untuk meningkatkan skill untuk bersaing di antara pelamar kerja yang lain. Namun, mengetahui berita perpajakan juga dapat memberikan Anda wawasan pajak yang mungkin akan penting. Saat ini, mengonsumsi minuman manis dalam berbagai bentuknya semakin umum di kalangan berbagai kelompok masyarakat dan telah menjadi bagian dari gaya hidup. Dengan konsumsi rata-rata tahunan sebesar 20,23 liter per orang, Indonesia menempati peringkat ketiga tertinggi dalam konsumsi minuman manis di Asia Tenggara.

Anda harus membatasi jumlah gula yang dikonsumsi setiap hari untuk menjaga kesehatan. Sayangnya, banyak orang masih mengabaikan hal ini. Sebenarnya, 42,2% penduduk Indonesia yang berusia lima tahun ke atas mengonsumsi permen, sirup, dan gula setidaknya sekali sehari. Data ini didasarkan pada Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Menurut penelitian tambahan, 24,5% orang mengonsumsinya kurang dari tiga kali sebulan. Berbagai masalah kesehatan, termasuk obesitas, diabetes, kerusakan gigi, gangguan metabolik, dan masalah kardiovaskular, dapat timbul akibat konsumsi minuman manis berlebihan.

Pada tahun 2021, terdapat 19,5 juta penderita diabetes di Indonesia, menurut Federasi Diabetes Internasional (IDF). Dengan angka ini, Indonesia menempati peringkat ketujuh secara global dalam hal jumlah penderita diabetes. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 28,6 juta pada tahun 2045. Oleh karena itu, salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengurangi konsumsi gula adalah dengan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada minuman manis. Langkah ini juga bertujuan untuk menurunkan prevalensi diabetes dan kondisi lain yang disebabkan oleh konsumsi gula berlebihan.

Kemungkinan Peningkatan Pajak Minuman Manis

Langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD) mungkin dengan memperluas pajak atas minuman manis. Hal ini terutama berlaku untuk pendapatan pajak restoran, yang masih dapat dimanfaatkan secara signifikan. Kemandirian pajak daerah, yang saat ini rendah, akan diperkuat dengan meningkatkan PAD dan memperluas pajak atas minuman manis. Indeks Kemandirian Keuangan rata-rata untuk kabupaten dan kota pada tahun 2019 hanya 11%, menurut Laporan Audit Inspektorat Keuangan (2020). Hal ini menunjukkan bahwa hanya 11% dari pengeluaran lokal yang didanai oleh PAD untuk sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.

Baca Juga: Empat PMK Pajak 2025: Reformasi Besar untuk Aset Kripto, Emas, dan Transparansi PPN

Selain itu, kebijakan ini mendukung gagasan bahwa menurunkan tarif atas minuman manis kemasan untuk mencakup yang disajikan di restoran akan mengurangi konsumsi gula.  Langkah ini sejalan dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Sistem pajak merupakan cara lain di mana strategi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Penerapan pajak ini juga sejalan dengan tren global dalam mengenakan pajak konsumsi pada barang-barang yang berisiko bagi kesehatan.

Beberapa negara telah menerapkan tarif pada minuman manis, termasuk Thailand, Meksiko, dan Inggris. Negara-negara ini juga berhasil meningkatkan pendapatan pajak dan mengurangi konsumsi gula. Selain mempromosikan kesehatan masyarakat, program perluasan ini juga dimaksudkan untuk menjadi sarana mendatangkan lebih banyak pendapatan bagi wilayah tersebut.

Kenaikan Harga Minuman Manis

Menurut penelitian, 82% kenaikan harga yang disebabkan oleh pajak pada minuman manis akhirnya menjadi beban bagi konsumen. Jenis pajak yang dikenakan menentukan kenaikan harga. Dibandingkan dengan pajak ad valorem (tarif berdasarkan harga), pajak konsumsi dengan tarif spesifik berdasarkan volume, kandungan gula, atau kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan kenaikan harga yang lebih besar. Pajak ad valorem diterapkan pada harga sebelum markup, karena pajak pada minuman manis sering dikenakan pada tingkat distributor atau produsen. Akibatnya, harga akhir bagi konsumen hampir tidak terpengaruh.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Dalam dunia pajak, tentunya para wajib pajak akan menghadapi beberapa tantangan seperti halnya membayar pajak dengan tepat waktu serta bagaimana menghadapi proses administrasi dan pengumpulan pajak yang terkadang rumit, terutama dari pihak Jurusita Pajak Daerah. Jurusita pajak ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengumpulan  pajak dari wajib pajak yang menunggak, dan bagi banyak perusahaan dan individu, menghadapi Jurusita Pajak Daerah bisa menjadi momen yang penuh tekanan dan memerlukan strategi yang matang. Namun, sekarang Anda tidak perlu khawatir karena Training pajak hadir sebagai solusi yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku bisnis dan wajib pajak.

Training pajak akan membantu para wajib pajak untuk menjalankan kewajiban mereka. Training ini dirancang khusus untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana tata cara kerja Jurusita Pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, serta strategi-strategi efektif yang dapat diterapkan agar proses pengumpulan menjadi lebih terkelola dengan baik.

Mengapa Training Pajak Sangat Penting?

Pemahaman Proses Penagihan Pajak

Dengan mengikuti Training pajak ini, Anda akan mendapatkan pemahaman tentang prosedur pengumpulan pajak oleh Jurusita Pajak Daerah, mulai dari surat teguran, surat paksa, hingga penyertaan aset jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Pemahaman ini sangat penting karena proses ini sangat krusial agar wajib pajak tidak panik dan dapat mengambil langkah tepat saat mengumpulkan pajak.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Harus Dipahami

Para wajib pajak sering kali tidak memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka saat berhadapan dengan Jurusita Pajak. Dan Training pajak ini menekankan pentingnya mengetahui batasan-batasan hukum Jurusita, serta hak-hak wajib pajak saat proses pengumpulan berlangsung, sehingga tidak terjadi pemahaman kekuasaan.

Strategi Pengelolaan Administrasi Pajak

Masih banyak para pewajib pajak mengalami kesulitan dalam mengelola administrasi perpajakan, yang dapat memicu permasalahan dengan otoritas pajak dan Training pajak ini akan mengajarkan cara mengatur dokumen dan laporan pajak sehingga dapat mencegah potensi penyelesaian, dan jika terjadi pengumpulan, wajib pajak lebih siap menghadapi proses tersebut.

Baca Juga: Lonjakan PBB-P2 di Daerah: Dampak, Kritik, dan Solusi Keuangan Daerah yang Adil

Pendekatan Praktis dan Kasus Nyata

Training pajak ini juga menggunakan pendekatan praktis dengan studi kasus nyata yang sering terjadi di lapangan. Peserta akan mengajarkan cara merespons berbagai situasi yang dihadapi, sehingga lebih siap dan percaya diri.

Peningkatan Kepatuhan Pajak

Dengan memiliki pemahaman lebih baik dan strategi yang tepat, wajib pajak dapat meningkatkan pemenuhan mereka secara sadar dan terarah. Hal ini bukan hanya menghindari sanksi, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih baik dengan otoritas pajak dan Jurusita Pajak Daerah.

Untuk itu,Training pajak sangat relevan bagi pemilik bisnis, manajer keuangan, staf akuntansi dan pajak, konsultan pajak, hingga profesional lain yang berkecimpung dalam pengelolaan pajak dan administrasi perpajakan. Bahkan bagi individu yang ingin memahami bagaimana menghadapi proses pengumpulan pajak daerah dengan strategi yang tepat, training ini memberikan nilai tambah yang signifikan.

Karena menjadi seseorang yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru ini menandai pergeseran signifikan dalam peraturan perpajakan yang berkaitan dengan sektor emas, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan aset kripto. Peraturan ini akan diberlakukan secara resmi oleh pemerintah pada tanggal 1 Agustus 2025. Empat Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2025 telah diumumkan secara resmi. Untuk menyelaraskan aturan dengan pertumbuhan ekonomi digital, perdagangan komoditas, dan kebutuhan transparansi dalam administrasi pajak, peraturan ini menawarkan perubahan kebijakan.

Selain mendorong ekosistem perdagangan yang lebih kuat dan efektif, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi pajak ganda, menyederhanakan prosedur pemungutan pajak, dan memberikan kejelasan hukum. Pengetahuan pajak lainnya dapat Anda ketahui dengan mengikuti brevet pajak. Karena brevet pajak akan memberikan Anda materi perpajakan yang terbaru dan berlaku di Indonesia.

Empat PMK Baru Akan Diimplementasikan

PMK 50/2025: Pajak Transaksi atas Aset Kripto

Dengan mengklasifikasikan aset kripto sebagai aset keuangan digital yang setara dengan sekuritas, PMK 50/2025 memperbarui kode pajak untuk kepemilikan aset kripto. Sebagai alternatif, Pajak Penghasilan Final Pasal 22 diterapkan dengan tarif 1% untuk pembayaran sendiri atau transaksi melalui platform asing, dan 0,21% untuk transaksi menggunakan platform domestik (PPMSE domestik). Perubahan ini diharapkan dapat menyederhanakan administrasi pajak, memberikan kejelasan hukum bagi investor, dan memastikan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) hanya dikenakan pajak penghasilan tanpa PPN.

PMK 51/2025: Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Emas dan Impor

Pemerintah menegaskan dalam PMK 51/2025 bahwa transaksi impor, perdagangan batangan emas, dan industri tertentu masih dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Pihak yang ditunjuk, termasuk bank logam mulia, perusahaan milik negara (BUMN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan bank valuta asing, bertanggung jawab atas pemungutan. Tarif yang berlaku adalah 0,25% untuk pembelian batangan emas melalui bank logam mulia yang memiliki lisensi OJK. Dengan memperjelas fungsi pemungut pajak, kebijakan ini menyederhanakan prosedur administratif dan menjamin keadilan bagi semua organisasi korporasi.

Baca Juga: Kendala Potensial yang Dihadapi Wajib Pajak Dalam Penyusunan Laporan SPT Tahunan

PMK 52/2025: Pembebasan Pajak Penghasilan bagi Pengguna Akhir Emas Pasal 22

PMK 52/2025 memberikan pembebasan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 22 kepada UMKM dan pengguna akhir yang membeli emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun batangan emas. Pembebasan ini berlaku bagi individu atau rumah tangga, UMKM yang telah menggunakan rencana pajak penghasilan akhir, pemegang Sertifikat Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 (SKB), serta transaksi dengan Bank Indonesia atau pasar emas fisik digital. Tujuan strategi ini adalah memberikan kepastian bagi peserta pasar emas sambil menghilangkan pajak ganda.

Perubahan Dasar Penghitungan PPN (PMK 53/2025)

PMK 53/2025 mengubah persyaratan dalam PMK 11/2025 dengan mengganti harga jual aktual sebagai dasar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) daripada nilai indikatif “nilai lain-lain”. Perubahan ini menjamin perhitungan PPN yang lebih akurat dan transparan, serta melarang strategi manipulasi harga seperti menurunkan atau menaikkan nilai transaksi.

Dampak dan Persiapan Wajib Pajak

Investor aset kripto:

• Untuk mengubah skema pajak penghasilan akhir (0,21% atau 1%), perbarui sistem pencatatan platform.
• Pastikan bahwa pajak penghasilan, bukan PPN, berlaku untuk transaksi.

Pembeli dan penjual emas:

• Diketahui bahwa pengguna akhir dibebaskan dari pembayaran pajak saat membeli batangan emas.
• Pastikan LJK atau bank logam mulia mengumpulkan PPh 22 dengan benar.

Penambang dan produsen platform perdagangan kripto:

• Modifikasi tarif PPN untuk layanan platform dan verifikasi penambangan.
• Untuk pengumpulan yang akurat, integrasikan DJP dengan sistem administratif.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Beberapa daerah telah secara signifikan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tren ini didorong oleh penundaan penyesuaian selama bertahun-tahun, kenaikan Nilai Jaminan Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) berdasarkan penilaian yang dianggap salah, serta kebijakan baru dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Protes publik dipicu oleh kenaikan mendadak di daerah seperti Pati, Jombang, dan Cirebon.

Latar belakang kebijakan, penyebab utama, dampak, dan alternatif solusi kebijakan yang lebih adil untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat dibahas dalam artikel ini. Selain itu, Anda juga dapat memperdalam ilmu perpajakan dengan mengikuti training pajak. Karena training pajak akan memberikan Anda begitu banyak materi peraturan perpajakan.

Mengapa Beberapa Daerah Mengalami Kenaikan Tajam PBB-P2?

Penyebab utama kenaikan yang signifikan dalam penyesuaian di lapangan adalah sebagai berikut:

• Penyesuaian yang tertunda: Sudah bertahun-tahun sejak dasar pajak dan tarif diubah. Kenaikan tampak berlebihan ketika semua perubahan diterapkan sekaligus.
• Penilaian NJOP dipertanyakan: Ada ketidakcocokan antara tagihan dan kemampuan membayar karena beberapa orang percaya perkiraan nilai pasar tim penilai tidak akurat.
• Peningkatan PAD jangka pendek: Dibandingkan dengan ide pendapatan lain yang membutuhkan waktu, kenaikan pajak dianggap sebagai cara tercepat untuk mengumpulkan dana.
• Di bawah Undang-Undang HKPD, ruang kebijakan: Meskipun tarif maksimum yang lebih tinggi menawarkan fleksibilitas, dampaknya signifikan jika perubahan tidak dirancang dengan baik.

Suara dan Posisi Pemangku Kepentingan

Pendapat legislator dan otoritas membantu menggambarkan pandangan dan jalur kebijakan korektif di masa depan, termasuk:

• Menurut Deddy Sitorus (Komisi II DPR, Fraksi PDI Perjuangan), beberapa pemerintah daerah mengambil jalan pintas dengan menaikkan pajak untuk meningkatkan PAD. Sesuai dengan efisiensi pengeluaran yang didorong secara sentral, ia mendorong kehati-hatian dan inovasi pendapatan.
• Menurut Muhammad Khozin (Komisi II DPR), penundaan penyesuaian dan kenaikan nilai penilaian properti (NJOP) selama bertahun-tahun, yang dianggap salah, merupakan faktor lain yang berkontribusi pada kenaikan tarif. Ia mengaitkan fenomena ini dengan perluasan rentang tarif menjadi 0,5% oleh Undang-Undang Pendapatan dan Belanja Daerah (UU HKPD).
• Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera memperingatkan pemerintah daerah agar tidak menerbitkan peraturan yang memberatkan warga. Ia mendorong langkah-langkah untuk meningkatkan perusahaan milik negara, mendorong investasi, membantu UMKM, dan memaksimalkan pariwisata sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat.
• Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan apakah strategi tersebut sesuai dengan kemampuan warga untuk membayar dan menegur Bupati Pati karena menaikkan pajak properti hingga 250%. Kemudian, peraturan tersebut dicabut.

Baca Juga: Ingin Tingkatkan Kompetensi SDM di Perusahaan? Brevet Pajak untuk Karyawan Solusinya

Daftar Wilayah dengan Kenaikan PBB-P2 yang Signifikan

Berbagai wilayah dengan tingkat kenaikan PBB-P2 yang tajam di berbagai wilayah Indonesia adalah sebagai berikut:

Wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah

• Perubahan/ Kebijakan: Pembatalan PBB-P2 setelah penilaian
• Perkiraan Kenaikan: Hingga 250%
• Catatan: Pembatalan setelah protes publik; peringatan dari Kementerian Dalam Negeri

Wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur

• Perubahan/ Kebijakan: Perubahan PBB-P2 untuk properti tertentu
• Perkiraan Kenaikan: Hingga 1.202%
• Catatan: Beberapa properti dilaporkan mengalami kenaikan yang sangat tinggi.

Kota/Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

• Perubahan Kebijakan: Kenaikan tagihan untuk properti tertentu diperkirakan hingga 1.000%
• Catatan: Dikatakan naik dari tahun sebelumnya; misalnya, IDR 6,2 juta → IDR 65 juta

Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan)

• Perubahan/Kebijakan: Melakukan pengubahan menurut Zona Nilai Tanah atau ZNT oleh Badan Pertanahan Nasional
• Perkiraan Kenaikan: hingga 300%
• Dampak pembaruan ZNT Badan Pertanahan Nasional

Wilayah terhadap Kota Semarang (Jawa Tengah)

• Kebijakan/Perubahan: Modifikasi PBB-P2
• Perkiraan Kenaikan: hingga 441%
• Jumlahnya bervariasi tergantung pada klasifikasi objek pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pada tiap tahunnya, para pewajib pajak baik yang individu maupun badan usaha, tentu saja mereka harus menyusun dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh). Karena SPT dan PPh merupakan hal yang penting untuk mendukung pembiayaan negara, akan tetapi masih banyak yang yang menghadapi kendala ketika membuat susunan SPT mereka. Berbagai jenis kendala yang dirasakan seperti mengisi formulir yang tepat, pengisian data dengan benar, serta ketakutan melakukan kesalahan yang dapat berujung denda maupun sanksi. Oleh karena itu, Kursus pajak hadir untuk membantu mereka yang kesulitan menghadapi penyusunan SPT.

Kursus pajak sendiri tentunya akan membahas penyusunan laporan SPT Tahunan secara khusus dirancang untuk memandu wajib pajak memahami tata cara pelaporan pajak dengan benar sesuai peraturan terbaru. Dengan memiliki materi yang lengkap mengenai jenis-jenis SPT seperti 1770, 770S, 1770SS untuk wajib pajak pribadi dengan berbagai kondisi penghasilan, serta 1771 untuk wajib pajak badan. Dengan Kursus pajak diharapkan kalian dapat memilih formulir yang tepat agar tidak ada kesalahan dalam administrasi. Akan tetapi Kursus pajak ini tidak hanya akan memberikan teori, tetapi juga akan memberikan panduan praktis langkah demi langkah pengisian SPT melalui sistem e-Filing DJP Online yang kini menjadi metode utama pelaporan pajak di Indonesia.

Kendala yang Sering Dihadapi untuk Pelaporan SPT

Salah satu kendala yang sering dihadapi wajib pajak adalah ketidaktahuan soal dokumen pendukung yang harus dipersiapkan sebelum pelaporan. Karena dalam Kursus pajak, peserta diajarkan bagaimana mengumpulkan data pendukung penting seperti bukti potong pajak (formulir 1721 A1/A2 untuk pegawai), data penghasilan tambahan, bukti pembayaran pajak kurang bayar, hingga penggunaan EFIN (Electronic Filing Identification Number). Dengan pemahaman ini, peserta siap menangani proses pelaporan SPT tanpa kesulitan.

Baca Juga: Sejarah Perpajakan Indonesia: Dari Official Assessment ke Era Digital Smart Tax

Selain itu, Kursus pajak juga akan memberikan peserta pemahaman mengenai batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang biasanya jatuh pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Tentunya, mereka juga akan membimbing para peserta untuk mengisi formulir  yang benar mulai dari login ke portal DJP Online, memilih layanan e-Filing, mengisi data penghasilan beserta potongan yang berlaku, hingga mendapatkan kode verifikasi untuk mengirimkan SPT secara resmi. Karena bimbingan ini sangat berharga bagi para wajib pajak untuk dapat bisa terhindar dari kesalahan yang berujung denda atau sanksi administrasi.

Dan di era yang serba digital ini, dengan adanya Kursus pajak sangat bisa membantu para wajib pajak untuk melakukan SPT. Karena dengan mengikuti kursus ini, mereka dapat mendeteksi secara dini apakah terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak, sehingga mereka bisa segera melakukan perbaikan sebelum dikirim. Selain itu mereka juga dapat memahami esensi hukum yang muncul apabila terjadi pelaporan yang tidak benar. Inilah yang menjadi solusi utama mengatasi kendala dalam penyusunan laporan SPT Tahunan.

Karena menjadi seseorang yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak adalah pelatihan pajak dibuat sesuai dengan tingkatan, seperti A, B, dan C yang tentunya dibuat untuk meningkatkan pemahaman tentang perpajakan. Dan tentunya Brevet pajak ini sangat relevan dan menguntungkan bagi karyawan sebagai solusi cerdas untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di perusahaan.

Alasan Brevet Pajak Penting Bagi Karyawan

Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Kerja

Dengan memiliki pengetahuan perpajakan tentunya dapat membantu karyawan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas terkait pajak, mulai dari penghitungan, pemotongan, penyetoran hingga pelaporan pajak.

Meningkatkan Kompetensi Profesional

Ketika mengikuti brevet pajak, para karyawan akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang regulasi perpajakan dan pengamplikasiannya di dunia kerja. Tentunya hal ini akan menambah nilai profesional Karyawan, khususnya untuk di bidang keuangan, akutansi, dan administrasi perpajakan.

Memudahkan Pelaporan Pajak

Dengan memiliki karyawan yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang perpajakan, tentunya dapat membantu perusahaan dalam melakukan proses pelaporan perpajakan. Sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yang akan menyebabkan adanya sanksi atau pun denda administratif.

Manfaat Brevet Pajak pada Perusahaan

Meningkatkan Kualitas SDM

Tentu saja dengan mengikuti brevet pajak para karyawan akan mendapatkan sertifikat. Hal ini membuat perusahaan akan memiliki karyawan yang tersertifikasi brevet pajak yang akan meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja.

Membantu Perencanaan Pajak yang Lebih Baik

Dengan pemahaman yang kuat, karyawan dapat membantu perusahaan dalam perencanaan strategi perpajakan yang optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Pahami PPh 21, 23, dan 25 dengan Mudah Lewat Pelatihan Pajak Terarah

Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Dengan karyawan mengikuti Brevet pajak, tentunya mereka akan lebih berkompeten sehingga dapat membantu perusahaan menjalankan kewajiban pajak dengan lebih baik, sehingga dapat membantu terhindar dari pajak.

Brevet Pajak: Solusi Cerdas untuk Pengembangan SDM

Brevet Pajak memberikan sertifikasi resmi yang diakui untuk menunjukkan keahlian karyawan di bidang perpajakan. Sertifikat ini memperkuat profil profesional karyawan dan memberikan keuntungan kompetitif di dunia kerja. Selain itu, Brevet pajak juga mendukung peningkatan karir karena perusahaan cenderung memberikan penghargaan lebih kepada karyawan yang memiliki kompetensi khusus.

Pelatihan Brevet pajak yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga resmi, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dilengkapi dengan materi yang selalu diperbarui dan diajarkan oleh praktisi yang berpengalaman di bidang perpajakan.

Dengan begitu Brevet pajak merupakan investasi cerdas karyawan dan perusahaan. Bagi karyawan, brevet pajak meningkatkan kompetensi profesional dan peluang karir. Bagi perusahaan, brevet pajak membantu menjamin terpenuhinya hukum dan optimalisasi manajemen pajak. Dengan brevet pajak, SDM perusahaan menjadi lebih produktif, efektif, dan berdaya saing tinggi di era persaingan bisnis yang semakin ketat.

Karena menjadi seseorang yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak menjadi tempat yang paling tepat untuk menguasai pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan pajak. Sebagai seseorang yang ingin kerja di dunia perpajakan, maka sangat penting untuk mengetahui seperti apa sejarah awal perpajakan hingga menjadi perpajakan digital saat ini. Tahun 2025 menandai 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Selain perjuangan fisik, bangsa ini juga melalui perjalanan panjang dalam membangun kedaulatan, termasuk pengelolaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara. Pada masa kolonial Belanda, sistem pajak diterapkan secara represif dan berat, seperti pajak rumah, usaha, dan kepala yang membebani penduduk lokal dan pedagang.

Masa Awal Kemerdekaan

Di masa Gubernur Jenderal Daendels diperkenalkan pajak bazar dan bea gerbang. Pendudukan Inggris di bawah Raffles memperkenalkan sistem landrent stelsel atau pajak sewa tanah langsung kepada petani, cikal bakal Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. Dalam sistem kolonial, penentuan pajak sepenuhnya dilakukan oleh petugas tanpa partisipasi wajib pajak, sehingga menimbulkan stigma pajak sebagai alat penindasan dan menimbulkan resistensi. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, ketentuan pajak dicantumkan dalam UUD 1945 Pasal 23, yang menegaskan peran pajak sebagai tulang punggung pembangunan nasional.

Namun, pada awalnya pemerintah masih menggunakan aturan pajak kolonial sambil membangun struktur administrasi pajak dengan mendirikan beberapa jawatan pajak di bawah Kementerian Keuangan. Sistem official assessment diterapkan, di mana petugas fiskus menetapkan pajak dan wajib pajak bersifat pasif.

Reformasi Pajak 1980-an: Masa Transisi Self Assessment

Memasuki masa Orde Baru, terutama pada 1966, terjadi desentralisasi pajak dengan penyerahan Pajak Hasil Bumi kepada daerah melalui Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Pemerintah mulai menerapkan sistem self-assessment parsial, di mana wajib pajak menghitung pajaknya sendiri, sementara fiskus menetapkan pajak bagi yang tidak mampu. Sistem ini terinspirasi dari praktik di Amerika Serikat dan Eropa. Pada 1980-an, sistem perpajakan kolonial yang hanya sedikit diperbaiki dianggap usang karena tantangan ekonomi seperti anjloknya harga minyak dunia.

Reformasi perpajakan besar di tahun 1983 bertujuan mengurangi ketergantungan pada minyak, menyederhanakan administrasi pajak, dan memperluas basis pajak. Lima undang-undang perpajakan penting disahkan tahun 1983-1985, menjadi fondasi sistem perpajakan modern Indonesia yang menggantikan ordonansi kolonial usang. Sistem self-assessment membawa dampak positif seperti berkurangnya kontak langsung antara wajib pajak dan petugas, mengurangi risiko suap, dan meningkatkan kesadaran kepatuhan.

Baca Juga: Stabilitas Harga Tembakau 2025: Mengupas Kebijakan PPN Tetap di Balik Tarif Umum yang Naik

Masa Modernisasi Pajak dengan Berbagai Tantangannya

Abad ke-21 menyaksikan Direktorat Jenderal Pajak mulai menerapkan modernisasi perpajakan memakai teknologi digital. Digitalisasi juga meningkatkan pengawasan dan menutup celah penghindaran pajak. Contohnya, Automatic Exchange of Information (AEoI) sejak 2018 mengawasi aset luar negeri wajib pajak Indonesia, dan Compliance Risk Management (CRM) berbasis big data mendeteksi risiko ketidakpatuhan.

Digitalisasi pajak menghadirkan kemudahan sekaligus tantangan terutama dalam memastikan literasi digital masyarakat terutama UMKM. Pemerintah mengatasi kesenjangan ini dengan sosialisasi dan edukasi digital, termasuk integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP. Mulai 2024, NIK menjadi identitas tunggal administrasi pajak, memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan.

Pemerintah juga merespon ekonomi digital dengan menerapkan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sejak Juli 2020, memungut PPN 10% atas produk dan jasa digital asing di Indonesia. Kebijakan ini menciptakan level playing field antara usaha konvensional dan digital serta menambah penerimaan negara. Pemerintah juga mengikuti konsensus global tentang pajak digital, termasuk rencana global minimum tax untuk perusahaan teknologi multinasional, dan mengatur pemajakan aset kripto. Tahun 2025 menandai era baru dengan implementasi Core Tax Administration System (Coretax), sistem perpajakan berbasis cloud computing dan kecerdasan buatan yang modern dan fleksibel.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.