Posts in category: Artikel

Kursus pajak dapat membantu Anda untuk memperdalam wawasan dalam dunia perpajakan. Bahkan kursus pajak seperti ini akan sangat cocok bagi para fresh graduate untuk meningkatkan skill untuk bersaing di antara pelamar kerja yang lain. Namun, mengetahui berita perpajakan juga dapat memberikan Anda wawasan pajak yang mungkin akan penting. Saat ini, mengonsumsi minuman manis dalam berbagai bentuknya semakin umum di kalangan berbagai kelompok masyarakat dan telah menjadi bagian dari gaya hidup. Dengan konsumsi rata-rata tahunan sebesar 20,23 liter per orang, Indonesia menempati peringkat ketiga tertinggi dalam konsumsi minuman manis di Asia Tenggara.

Anda harus membatasi jumlah gula yang dikonsumsi setiap hari untuk menjaga kesehatan. Sayangnya, banyak orang masih mengabaikan hal ini. Sebenarnya, 42,2% penduduk Indonesia yang berusia lima tahun ke atas mengonsumsi permen, sirup, dan gula setidaknya sekali sehari. Data ini didasarkan pada Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Menurut penelitian tambahan, 24,5% orang mengonsumsinya kurang dari tiga kali sebulan. Berbagai masalah kesehatan, termasuk obesitas, diabetes, kerusakan gigi, gangguan metabolik, dan masalah kardiovaskular, dapat timbul akibat konsumsi minuman manis berlebihan.

Pada tahun 2021, terdapat 19,5 juta penderita diabetes di Indonesia, menurut Federasi Diabetes Internasional (IDF). Dengan angka ini, Indonesia menempati peringkat ketujuh secara global dalam hal jumlah penderita diabetes. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 28,6 juta pada tahun 2045. Oleh karena itu, salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengurangi konsumsi gula adalah dengan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada minuman manis. Langkah ini juga bertujuan untuk menurunkan prevalensi diabetes dan kondisi lain yang disebabkan oleh konsumsi gula berlebihan.

Kemungkinan Peningkatan Pajak Minuman Manis

Langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD) mungkin dengan memperluas pajak atas minuman manis. Hal ini terutama berlaku untuk pendapatan pajak restoran, yang masih dapat dimanfaatkan secara signifikan. Kemandirian pajak daerah, yang saat ini rendah, akan diperkuat dengan meningkatkan PAD dan memperluas pajak atas minuman manis. Indeks Kemandirian Keuangan rata-rata untuk kabupaten dan kota pada tahun 2019 hanya 11%, menurut Laporan Audit Inspektorat Keuangan (2020). Hal ini menunjukkan bahwa hanya 11% dari pengeluaran lokal yang didanai oleh PAD untuk sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.

Baca Juga: Empat PMK Pajak 2025: Reformasi Besar untuk Aset Kripto, Emas, dan Transparansi PPN

Selain itu, kebijakan ini mendukung gagasan bahwa menurunkan tarif atas minuman manis kemasan untuk mencakup yang disajikan di restoran akan mengurangi konsumsi gula.  Langkah ini sejalan dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Sistem pajak merupakan cara lain di mana strategi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Penerapan pajak ini juga sejalan dengan tren global dalam mengenakan pajak konsumsi pada barang-barang yang berisiko bagi kesehatan.

Beberapa negara telah menerapkan tarif pada minuman manis, termasuk Thailand, Meksiko, dan Inggris. Negara-negara ini juga berhasil meningkatkan pendapatan pajak dan mengurangi konsumsi gula. Selain mempromosikan kesehatan masyarakat, program perluasan ini juga dimaksudkan untuk menjadi sarana mendatangkan lebih banyak pendapatan bagi wilayah tersebut.

Kenaikan Harga Minuman Manis

Menurut penelitian, 82% kenaikan harga yang disebabkan oleh pajak pada minuman manis akhirnya menjadi beban bagi konsumen. Jenis pajak yang dikenakan menentukan kenaikan harga. Dibandingkan dengan pajak ad valorem (tarif berdasarkan harga), pajak konsumsi dengan tarif spesifik berdasarkan volume, kandungan gula, atau kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan kenaikan harga yang lebih besar. Pajak ad valorem diterapkan pada harga sebelum markup, karena pajak pada minuman manis sering dikenakan pada tingkat distributor atau produsen. Akibatnya, harga akhir bagi konsumen hampir tidak terpengaruh.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Dalam dunia pajak, tentunya para wajib pajak akan menghadapi beberapa tantangan seperti halnya membayar pajak dengan tepat waktu serta bagaimana menghadapi proses administrasi dan pengumpulan pajak yang terkadang rumit, terutama dari pihak Jurusita Pajak Daerah. Jurusita pajak ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengumpulan  pajak dari wajib pajak yang menunggak, dan bagi banyak perusahaan dan individu, menghadapi Jurusita Pajak Daerah bisa menjadi momen yang penuh tekanan dan memerlukan strategi yang matang. Namun, sekarang Anda tidak perlu khawatir karena Training pajak hadir sebagai solusi yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku bisnis dan wajib pajak.

Training pajak akan membantu para wajib pajak untuk menjalankan kewajiban mereka. Training ini dirancang khusus untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana tata cara kerja Jurusita Pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, serta strategi-strategi efektif yang dapat diterapkan agar proses pengumpulan menjadi lebih terkelola dengan baik.

Mengapa Training Pajak Sangat Penting?

Pemahaman Proses Penagihan Pajak

Dengan mengikuti Training pajak ini, Anda akan mendapatkan pemahaman tentang prosedur pengumpulan pajak oleh Jurusita Pajak Daerah, mulai dari surat teguran, surat paksa, hingga penyertaan aset jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Pemahaman ini sangat penting karena proses ini sangat krusial agar wajib pajak tidak panik dan dapat mengambil langkah tepat saat mengumpulkan pajak.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Harus Dipahami

Para wajib pajak sering kali tidak memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka saat berhadapan dengan Jurusita Pajak. Dan Training pajak ini menekankan pentingnya mengetahui batasan-batasan hukum Jurusita, serta hak-hak wajib pajak saat proses pengumpulan berlangsung, sehingga tidak terjadi pemahaman kekuasaan.

Strategi Pengelolaan Administrasi Pajak

Masih banyak para pewajib pajak mengalami kesulitan dalam mengelola administrasi perpajakan, yang dapat memicu permasalahan dengan otoritas pajak dan Training pajak ini akan mengajarkan cara mengatur dokumen dan laporan pajak sehingga dapat mencegah potensi penyelesaian, dan jika terjadi pengumpulan, wajib pajak lebih siap menghadapi proses tersebut.

Baca Juga: Lonjakan PBB-P2 di Daerah: Dampak, Kritik, dan Solusi Keuangan Daerah yang Adil

Pendekatan Praktis dan Kasus Nyata

Training pajak ini juga menggunakan pendekatan praktis dengan studi kasus nyata yang sering terjadi di lapangan. Peserta akan mengajarkan cara merespons berbagai situasi yang dihadapi, sehingga lebih siap dan percaya diri.

Peningkatan Kepatuhan Pajak

Dengan memiliki pemahaman lebih baik dan strategi yang tepat, wajib pajak dapat meningkatkan pemenuhan mereka secara sadar dan terarah. Hal ini bukan hanya menghindari sanksi, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih baik dengan otoritas pajak dan Jurusita Pajak Daerah.

Untuk itu,Training pajak sangat relevan bagi pemilik bisnis, manajer keuangan, staf akuntansi dan pajak, konsultan pajak, hingga profesional lain yang berkecimpung dalam pengelolaan pajak dan administrasi perpajakan. Bahkan bagi individu yang ingin memahami bagaimana menghadapi proses pengumpulan pajak daerah dengan strategi yang tepat, training ini memberikan nilai tambah yang signifikan.

Karena menjadi seseorang yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru ini menandai pergeseran signifikan dalam peraturan perpajakan yang berkaitan dengan sektor emas, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan aset kripto. Peraturan ini akan diberlakukan secara resmi oleh pemerintah pada tanggal 1 Agustus 2025. Empat Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2025 telah diumumkan secara resmi. Untuk menyelaraskan aturan dengan pertumbuhan ekonomi digital, perdagangan komoditas, dan kebutuhan transparansi dalam administrasi pajak, peraturan ini menawarkan perubahan kebijakan.

Selain mendorong ekosistem perdagangan yang lebih kuat dan efektif, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi pajak ganda, menyederhanakan prosedur pemungutan pajak, dan memberikan kejelasan hukum. Pengetahuan pajak lainnya dapat Anda ketahui dengan mengikuti brevet pajak. Karena brevet pajak akan memberikan Anda materi perpajakan yang terbaru dan berlaku di Indonesia.

Empat PMK Baru Akan Diimplementasikan

PMK 50/2025: Pajak Transaksi atas Aset Kripto

Dengan mengklasifikasikan aset kripto sebagai aset keuangan digital yang setara dengan sekuritas, PMK 50/2025 memperbarui kode pajak untuk kepemilikan aset kripto. Sebagai alternatif, Pajak Penghasilan Final Pasal 22 diterapkan dengan tarif 1% untuk pembayaran sendiri atau transaksi melalui platform asing, dan 0,21% untuk transaksi menggunakan platform domestik (PPMSE domestik). Perubahan ini diharapkan dapat menyederhanakan administrasi pajak, memberikan kejelasan hukum bagi investor, dan memastikan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) hanya dikenakan pajak penghasilan tanpa PPN.

PMK 51/2025: Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Emas dan Impor

Pemerintah menegaskan dalam PMK 51/2025 bahwa transaksi impor, perdagangan batangan emas, dan industri tertentu masih dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22. Pihak yang ditunjuk, termasuk bank logam mulia, perusahaan milik negara (BUMN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan bank valuta asing, bertanggung jawab atas pemungutan. Tarif yang berlaku adalah 0,25% untuk pembelian batangan emas melalui bank logam mulia yang memiliki lisensi OJK. Dengan memperjelas fungsi pemungut pajak, kebijakan ini menyederhanakan prosedur administratif dan menjamin keadilan bagi semua organisasi korporasi.

Baca Juga: Kendala Potensial yang Dihadapi Wajib Pajak Dalam Penyusunan Laporan SPT Tahunan

PMK 52/2025: Pembebasan Pajak Penghasilan bagi Pengguna Akhir Emas Pasal 22

PMK 52/2025 memberikan pembebasan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 22 kepada UMKM dan pengguna akhir yang membeli emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun batangan emas. Pembebasan ini berlaku bagi individu atau rumah tangga, UMKM yang telah menggunakan rencana pajak penghasilan akhir, pemegang Sertifikat Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 (SKB), serta transaksi dengan Bank Indonesia atau pasar emas fisik digital. Tujuan strategi ini adalah memberikan kepastian bagi peserta pasar emas sambil menghilangkan pajak ganda.

Perubahan Dasar Penghitungan PPN (PMK 53/2025)

PMK 53/2025 mengubah persyaratan dalam PMK 11/2025 dengan mengganti harga jual aktual sebagai dasar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) daripada nilai indikatif “nilai lain-lain”. Perubahan ini menjamin perhitungan PPN yang lebih akurat dan transparan, serta melarang strategi manipulasi harga seperti menurunkan atau menaikkan nilai transaksi.

Dampak dan Persiapan Wajib Pajak

Investor aset kripto:

• Untuk mengubah skema pajak penghasilan akhir (0,21% atau 1%), perbarui sistem pencatatan platform.
• Pastikan bahwa pajak penghasilan, bukan PPN, berlaku untuk transaksi.

Pembeli dan penjual emas:

• Diketahui bahwa pengguna akhir dibebaskan dari pembayaran pajak saat membeli batangan emas.
• Pastikan LJK atau bank logam mulia mengumpulkan PPh 22 dengan benar.

Penambang dan produsen platform perdagangan kripto:

• Modifikasi tarif PPN untuk layanan platform dan verifikasi penambangan.
• Untuk pengumpulan yang akurat, integrasikan DJP dengan sistem administratif.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti brevet pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti brevet pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Beberapa daerah telah secara signifikan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tren ini didorong oleh penundaan penyesuaian selama bertahun-tahun, kenaikan Nilai Jaminan Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP) berdasarkan penilaian yang dianggap salah, serta kebijakan baru dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Protes publik dipicu oleh kenaikan mendadak di daerah seperti Pati, Jombang, dan Cirebon.

Latar belakang kebijakan, penyebab utama, dampak, dan alternatif solusi kebijakan yang lebih adil untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat dibahas dalam artikel ini. Selain itu, Anda juga dapat memperdalam ilmu perpajakan dengan mengikuti training pajak. Karena training pajak akan memberikan Anda begitu banyak materi peraturan perpajakan.

Mengapa Beberapa Daerah Mengalami Kenaikan Tajam PBB-P2?

Penyebab utama kenaikan yang signifikan dalam penyesuaian di lapangan adalah sebagai berikut:

• Penyesuaian yang tertunda: Sudah bertahun-tahun sejak dasar pajak dan tarif diubah. Kenaikan tampak berlebihan ketika semua perubahan diterapkan sekaligus.
• Penilaian NJOP dipertanyakan: Ada ketidakcocokan antara tagihan dan kemampuan membayar karena beberapa orang percaya perkiraan nilai pasar tim penilai tidak akurat.
• Peningkatan PAD jangka pendek: Dibandingkan dengan ide pendapatan lain yang membutuhkan waktu, kenaikan pajak dianggap sebagai cara tercepat untuk mengumpulkan dana.
• Di bawah Undang-Undang HKPD, ruang kebijakan: Meskipun tarif maksimum yang lebih tinggi menawarkan fleksibilitas, dampaknya signifikan jika perubahan tidak dirancang dengan baik.

Suara dan Posisi Pemangku Kepentingan

Pendapat legislator dan otoritas membantu menggambarkan pandangan dan jalur kebijakan korektif di masa depan, termasuk:

• Menurut Deddy Sitorus (Komisi II DPR, Fraksi PDI Perjuangan), beberapa pemerintah daerah mengambil jalan pintas dengan menaikkan pajak untuk meningkatkan PAD. Sesuai dengan efisiensi pengeluaran yang didorong secara sentral, ia mendorong kehati-hatian dan inovasi pendapatan.
• Menurut Muhammad Khozin (Komisi II DPR), penundaan penyesuaian dan kenaikan nilai penilaian properti (NJOP) selama bertahun-tahun, yang dianggap salah, merupakan faktor lain yang berkontribusi pada kenaikan tarif. Ia mengaitkan fenomena ini dengan perluasan rentang tarif menjadi 0,5% oleh Undang-Undang Pendapatan dan Belanja Daerah (UU HKPD).
• Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera memperingatkan pemerintah daerah agar tidak menerbitkan peraturan yang memberatkan warga. Ia mendorong langkah-langkah untuk meningkatkan perusahaan milik negara, mendorong investasi, membantu UMKM, dan memaksimalkan pariwisata sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat.
• Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan apakah strategi tersebut sesuai dengan kemampuan warga untuk membayar dan menegur Bupati Pati karena menaikkan pajak properti hingga 250%. Kemudian, peraturan tersebut dicabut.

Baca Juga: Ingin Tingkatkan Kompetensi SDM di Perusahaan? Brevet Pajak untuk Karyawan Solusinya

Daftar Wilayah dengan Kenaikan PBB-P2 yang Signifikan

Berbagai wilayah dengan tingkat kenaikan PBB-P2 yang tajam di berbagai wilayah Indonesia adalah sebagai berikut:

Wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah

• Perubahan/ Kebijakan: Pembatalan PBB-P2 setelah penilaian
• Perkiraan Kenaikan: Hingga 250%
• Catatan: Pembatalan setelah protes publik; peringatan dari Kementerian Dalam Negeri

Wilayah Kabupaten Jombang, Jawa Timur

• Perubahan/ Kebijakan: Perubahan PBB-P2 untuk properti tertentu
• Perkiraan Kenaikan: Hingga 1.202%
• Catatan: Beberapa properti dilaporkan mengalami kenaikan yang sangat tinggi.

Kota/Kabupaten Cirebon, Jawa Barat

• Perubahan Kebijakan: Kenaikan tagihan untuk properti tertentu diperkirakan hingga 1.000%
• Catatan: Dikatakan naik dari tahun sebelumnya; misalnya, IDR 6,2 juta → IDR 65 juta

Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan)

• Perubahan/Kebijakan: Melakukan pengubahan menurut Zona Nilai Tanah atau ZNT oleh Badan Pertanahan Nasional
• Perkiraan Kenaikan: hingga 300%
• Dampak pembaruan ZNT Badan Pertanahan Nasional

Wilayah terhadap Kota Semarang (Jawa Tengah)

• Kebijakan/Perubahan: Modifikasi PBB-P2
• Perkiraan Kenaikan: hingga 441%
• Jumlahnya bervariasi tergantung pada klasifikasi objek pajak.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Pada tiap tahunnya, para pewajib pajak baik yang individu maupun badan usaha, tentu saja mereka harus menyusun dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh). Karena SPT dan PPh merupakan hal yang penting untuk mendukung pembiayaan negara, akan tetapi masih banyak yang yang menghadapi kendala ketika membuat susunan SPT mereka. Berbagai jenis kendala yang dirasakan seperti mengisi formulir yang tepat, pengisian data dengan benar, serta ketakutan melakukan kesalahan yang dapat berujung denda maupun sanksi. Oleh karena itu, Kursus pajak hadir untuk membantu mereka yang kesulitan menghadapi penyusunan SPT.

Kursus pajak sendiri tentunya akan membahas penyusunan laporan SPT Tahunan secara khusus dirancang untuk memandu wajib pajak memahami tata cara pelaporan pajak dengan benar sesuai peraturan terbaru. Dengan memiliki materi yang lengkap mengenai jenis-jenis SPT seperti 1770, 770S, 1770SS untuk wajib pajak pribadi dengan berbagai kondisi penghasilan, serta 1771 untuk wajib pajak badan. Dengan Kursus pajak diharapkan kalian dapat memilih formulir yang tepat agar tidak ada kesalahan dalam administrasi. Akan tetapi Kursus pajak ini tidak hanya akan memberikan teori, tetapi juga akan memberikan panduan praktis langkah demi langkah pengisian SPT melalui sistem e-Filing DJP Online yang kini menjadi metode utama pelaporan pajak di Indonesia.

Kendala yang Sering Dihadapi untuk Pelaporan SPT

Salah satu kendala yang sering dihadapi wajib pajak adalah ketidaktahuan soal dokumen pendukung yang harus dipersiapkan sebelum pelaporan. Karena dalam Kursus pajak, peserta diajarkan bagaimana mengumpulkan data pendukung penting seperti bukti potong pajak (formulir 1721 A1/A2 untuk pegawai), data penghasilan tambahan, bukti pembayaran pajak kurang bayar, hingga penggunaan EFIN (Electronic Filing Identification Number). Dengan pemahaman ini, peserta siap menangani proses pelaporan SPT tanpa kesulitan.

Baca Juga: Sejarah Perpajakan Indonesia: Dari Official Assessment ke Era Digital Smart Tax

Selain itu, Kursus pajak juga akan memberikan peserta pemahaman mengenai batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang biasanya jatuh pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Tentunya, mereka juga akan membimbing para peserta untuk mengisi formulir  yang benar mulai dari login ke portal DJP Online, memilih layanan e-Filing, mengisi data penghasilan beserta potongan yang berlaku, hingga mendapatkan kode verifikasi untuk mengirimkan SPT secara resmi. Karena bimbingan ini sangat berharga bagi para wajib pajak untuk dapat bisa terhindar dari kesalahan yang berujung denda atau sanksi administrasi.

Dan di era yang serba digital ini, dengan adanya Kursus pajak sangat bisa membantu para wajib pajak untuk melakukan SPT. Karena dengan mengikuti kursus ini, mereka dapat mendeteksi secara dini apakah terjadi kesalahan dalam pelaporan pajak, sehingga mereka bisa segera melakukan perbaikan sebelum dikirim. Selain itu mereka juga dapat memahami esensi hukum yang muncul apabila terjadi pelaporan yang tidak benar. Inilah yang menjadi solusi utama mengatasi kendala dalam penyusunan laporan SPT Tahunan.

Karena menjadi seseorang yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak adalah pelatihan pajak dibuat sesuai dengan tingkatan, seperti A, B, dan C yang tentunya dibuat untuk meningkatkan pemahaman tentang perpajakan. Dan tentunya Brevet pajak ini sangat relevan dan menguntungkan bagi karyawan sebagai solusi cerdas untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di perusahaan.

Alasan Brevet Pajak Penting Bagi Karyawan

Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Kerja

Dengan memiliki pengetahuan perpajakan tentunya dapat membantu karyawan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas terkait pajak, mulai dari penghitungan, pemotongan, penyetoran hingga pelaporan pajak.

Meningkatkan Kompetensi Profesional

Ketika mengikuti brevet pajak, para karyawan akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang regulasi perpajakan dan pengamplikasiannya di dunia kerja. Tentunya hal ini akan menambah nilai profesional Karyawan, khususnya untuk di bidang keuangan, akutansi, dan administrasi perpajakan.

Memudahkan Pelaporan Pajak

Dengan memiliki karyawan yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang perpajakan, tentunya dapat membantu perusahaan dalam melakukan proses pelaporan perpajakan. Sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yang akan menyebabkan adanya sanksi atau pun denda administratif.

Manfaat Brevet Pajak pada Perusahaan

Meningkatkan Kualitas SDM

Tentu saja dengan mengikuti brevet pajak para karyawan akan mendapatkan sertifikat. Hal ini membuat perusahaan akan memiliki karyawan yang tersertifikasi brevet pajak yang akan meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja.

Membantu Perencanaan Pajak yang Lebih Baik

Dengan pemahaman yang kuat, karyawan dapat membantu perusahaan dalam perencanaan strategi perpajakan yang optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Pahami PPh 21, 23, dan 25 dengan Mudah Lewat Pelatihan Pajak Terarah

Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Dengan karyawan mengikuti Brevet pajak, tentunya mereka akan lebih berkompeten sehingga dapat membantu perusahaan menjalankan kewajiban pajak dengan lebih baik, sehingga dapat membantu terhindar dari pajak.

Brevet Pajak: Solusi Cerdas untuk Pengembangan SDM

Brevet Pajak memberikan sertifikasi resmi yang diakui untuk menunjukkan keahlian karyawan di bidang perpajakan. Sertifikat ini memperkuat profil profesional karyawan dan memberikan keuntungan kompetitif di dunia kerja. Selain itu, Brevet pajak juga mendukung peningkatan karir karena perusahaan cenderung memberikan penghargaan lebih kepada karyawan yang memiliki kompetensi khusus.

Pelatihan Brevet pajak yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga resmi, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dilengkapi dengan materi yang selalu diperbarui dan diajarkan oleh praktisi yang berpengalaman di bidang perpajakan.

Dengan begitu Brevet pajak merupakan investasi cerdas karyawan dan perusahaan. Bagi karyawan, brevet pajak meningkatkan kompetensi profesional dan peluang karir. Bagi perusahaan, brevet pajak membantu menjamin terpenuhinya hukum dan optimalisasi manajemen pajak. Dengan brevet pajak, SDM perusahaan menjadi lebih produktif, efektif, dan berdaya saing tinggi di era persaingan bisnis yang semakin ketat.

Karena menjadi seseorang yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak menjadi tempat yang paling tepat untuk menguasai pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan pajak. Sebagai seseorang yang ingin kerja di dunia perpajakan, maka sangat penting untuk mengetahui seperti apa sejarah awal perpajakan hingga menjadi perpajakan digital saat ini. Tahun 2025 menandai 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Selain perjuangan fisik, bangsa ini juga melalui perjalanan panjang dalam membangun kedaulatan, termasuk pengelolaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara. Pada masa kolonial Belanda, sistem pajak diterapkan secara represif dan berat, seperti pajak rumah, usaha, dan kepala yang membebani penduduk lokal dan pedagang.

Masa Awal Kemerdekaan

Di masa Gubernur Jenderal Daendels diperkenalkan pajak bazar dan bea gerbang. Pendudukan Inggris di bawah Raffles memperkenalkan sistem landrent stelsel atau pajak sewa tanah langsung kepada petani, cikal bakal Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. Dalam sistem kolonial, penentuan pajak sepenuhnya dilakukan oleh petugas tanpa partisipasi wajib pajak, sehingga menimbulkan stigma pajak sebagai alat penindasan dan menimbulkan resistensi. Setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945, ketentuan pajak dicantumkan dalam UUD 1945 Pasal 23, yang menegaskan peran pajak sebagai tulang punggung pembangunan nasional.

Namun, pada awalnya pemerintah masih menggunakan aturan pajak kolonial sambil membangun struktur administrasi pajak dengan mendirikan beberapa jawatan pajak di bawah Kementerian Keuangan. Sistem official assessment diterapkan, di mana petugas fiskus menetapkan pajak dan wajib pajak bersifat pasif.

Reformasi Pajak 1980-an: Masa Transisi Self Assessment

Memasuki masa Orde Baru, terutama pada 1966, terjadi desentralisasi pajak dengan penyerahan Pajak Hasil Bumi kepada daerah melalui Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Pemerintah mulai menerapkan sistem self-assessment parsial, di mana wajib pajak menghitung pajaknya sendiri, sementara fiskus menetapkan pajak bagi yang tidak mampu. Sistem ini terinspirasi dari praktik di Amerika Serikat dan Eropa. Pada 1980-an, sistem perpajakan kolonial yang hanya sedikit diperbaiki dianggap usang karena tantangan ekonomi seperti anjloknya harga minyak dunia.

Reformasi perpajakan besar di tahun 1983 bertujuan mengurangi ketergantungan pada minyak, menyederhanakan administrasi pajak, dan memperluas basis pajak. Lima undang-undang perpajakan penting disahkan tahun 1983-1985, menjadi fondasi sistem perpajakan modern Indonesia yang menggantikan ordonansi kolonial usang. Sistem self-assessment membawa dampak positif seperti berkurangnya kontak langsung antara wajib pajak dan petugas, mengurangi risiko suap, dan meningkatkan kesadaran kepatuhan.

Baca Juga: Stabilitas Harga Tembakau 2025: Mengupas Kebijakan PPN Tetap di Balik Tarif Umum yang Naik

Masa Modernisasi Pajak dengan Berbagai Tantangannya

Abad ke-21 menyaksikan Direktorat Jenderal Pajak mulai menerapkan modernisasi perpajakan memakai teknologi digital. Digitalisasi juga meningkatkan pengawasan dan menutup celah penghindaran pajak. Contohnya, Automatic Exchange of Information (AEoI) sejak 2018 mengawasi aset luar negeri wajib pajak Indonesia, dan Compliance Risk Management (CRM) berbasis big data mendeteksi risiko ketidakpatuhan.

Digitalisasi pajak menghadirkan kemudahan sekaligus tantangan terutama dalam memastikan literasi digital masyarakat terutama UMKM. Pemerintah mengatasi kesenjangan ini dengan sosialisasi dan edukasi digital, termasuk integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP. Mulai 2024, NIK menjadi identitas tunggal administrasi pajak, memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan.

Pemerintah juga merespon ekonomi digital dengan menerapkan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sejak Juli 2020, memungut PPN 10% atas produk dan jasa digital asing di Indonesia. Kebijakan ini menciptakan level playing field antara usaha konvensional dan digital serta menambah penerimaan negara. Pemerintah juga mengikuti konsensus global tentang pajak digital, termasuk rencana global minimum tax untuk perusahaan teknologi multinasional, dan mengatur pemajakan aset kripto. Tahun 2025 menandai era baru dengan implementasi Core Tax Administration System (Coretax), sistem perpajakan berbasis cloud computing dan kecerdasan buatan yang modern dan fleksibel.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Memahami pajak bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan di dunia saat ini. Bagi para eksekutif perusahaan, profesional, dan staf, PPh 21, PPh 23, dan PPh 25 adalah tiga jenis pajak berbeda yang seringkali membingungkan dan memiliki kesulitan tersendiri. Banyak orang merasa pusing ketika harus menghitung, memilah, dan melaporkan ketiga jenis pajak tersebut. Namun, tidak perlu khawatir lagi! Dengan Pelatihan Pajak terarah, Anda dapat dengan mudah, cepat, dan menyeluruh memahami PPh 21, 23, dan 25.

Pentingnya Memahami PPh 21, 23, 25

• PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada tiap individu, seperti karyawan, kera lepas, maupun tenaga ahli. Namun seringkali dengan adanya perubahan aturan maupun metode penghitungan menjadi kendala tersendiri bagi HR, staf keuangan, maupun pemilik usaha.
• PPh 23 merupakan pajak yang timbul karena adanya transaksi, seperti jasa, sewa, atau hadiah yang dilakukan perusahaan kepada pihak lain. Perlu kehati-hatian dalam menentukan objek, tarif, serta waktu pemotongan, agar tidak terjadi kekeliruan yang bisa dihentikan sanksi.
• PPh 25 merupakan angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak badan maupun pribadi yang berusaha. Penghitungannya yang spesifik, serta hubungannya dengan pelaporan SPT Tahunan, membuat banyak orang merasa ragu dan mencari pendampingan yang tepat.

Dan ketika Anda menguasai jenis ketiga pajak tersebut, tentunya tidak hanya akan memperlancar operasional usaha, namun juga mengurangi risiko sanksi akibat kesalahan atau keterlambatan. Dengan pemahaman yang baik, Anda pun semakin percaya diri saat harus menghadapi pemeriksaan pajak atau berkonsultasi dengan pihak berwenang.

Mengapa Harus Ikut Pelatihan Terarah?

Ada banyak pelatihan pajak di luar sana, namun Pelatihan Pajak terarah menawarkan keuntungan yang berbeda dan lebih unggul:

Memiliki Pengajar yang Profesional dan Pengalaman

Pengajaran dilakukan oleh konsultan pajak bersertifikat, mantan pegawai pajak, serta praktisi yang berpengalaman di bidang perpajakan. Pertanyaan-pertanyaan Anda akan dijawab tuntas dan detail.

Baca Juga: Investasi Terbaik untuk Tim Finance Anda: Training Pajak Terstruktur

Metode Belajar Interaktif

Sesi pelatihan tidak hanya ceramah satu arah, tapi disertai diskusi kelompok, latihan soal, simulasi penghitungan, hingga studi kasus terbaru. Dengan pendekatan ini, Anda bisa langsung menyebarkan pengetahuan yang didapat.

Materi Praktis dan Mudah Dipahami

Seluruh materi dirancang dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan sarat contoh kasus nyata di lapangan. Anda tidak hanya sekedar menghafal peraturan, tapi juga benar-benar memahami aplikasi di praktik bisnis sehari-hari.

Akses Materi dan Konsultasi Lanjutan

Setiap peserta akan mendapatkan akses materi selamanya dan kesempatan berkonsultasi dengan tim ahli kapan saja, bahkan setelah pelatihan selesai. Ini mendukung pembelajaran berkelanjutan dan solusi saat memikirkan masalah nyata di tempat kerja.

Karena menjadi seseorang yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan 11/2025 yang memberikan ketetapan tarif tetap sebesar 9,9% dari harga jual eceran (HJE), tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang tembakau di Indonesia yang mana saat ini kembali menjadi sorotan. Kenaikan tarif yang sebelumnya diperkirakan sebesar 10,7% digantikan oleh kebijakan ini, yang berlaku surut mulai 1 Januari 2025. Karena rumus perhitungan yang unik, tarif PPN efektif atas barang tembakau tetap sama meskipun tarif PPN secara keseluruhan naik menjadi 12%. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga, memberikan kepastian hukum, dan memastikan pendapatan negara optimal dari sektor cukai dan pajak.

Anda dapat menguasai pemahaman tentang kebijakan pajak yang lainnya dengan mengikuti kursus pajak. Sebab, kursus pajak akan membantu Anda memperdalam pengetahuan pajak dengan memberikan segudang materi seputar perundang-undangan pajak.

Tarif PPN Barang Tembakau

Tarif PPN atas barang tembakau ditetapkan sebesar 9,9% dari Harga Jual Eceran (HJE) sesuai dengan Pasal 9 PMK Nomor 11 Tahun 2025. Telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan 63/2022 Pasal 4 Ayat 1, angka yang didapatkan tentunya tidak sembarangan, melainkan hasil dari perhitungan dengan menggunakan rumus unik yang memperhitungkan tarif Pajak Pertambahan Nilai umum dan faktor lain.  Tarif PPN atas barang tembakau telah mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk:

• Peraturan Menteri Keuangan No. 174 Tahun 2015: 8,7%
• Peraturan Menteri Keuangan No. 207 Tahun 2016: 9,1%
• 9,9% (dengan rencana kenaikan menjadi 10,7% pada tahun 2025) sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 63 Tahun 2022.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025: tetap pada 9,9% (rencana kenaikan dibatalkan)

Untuk menjaga stabilitas harga pasar, memberikan kejelasan bagi produsen dan importir, serta mencegah kenaikan harga yang signifikan bagi konsumen, tarif 9,9% diputuskan untuk dipertahankan pada tahun 2025.

Metode Pengumpulan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Produk Tembakau

Produsen atau importir hanya mengumpulkan PPN atas produk tembakau sekali, yaitu saat memesan stempel pajak tembakau. Hal ini telah tertulis pada Peraturan Menteri Keuangan No. 63 Tahun 2022 Pasal 5 Ayat 1. Ini berarti PPN tidak dikumpulkan lagi saat distributor mentransfer barang ke distributor lain atau langsung ke konsumen akhir. Saat memesan stempel cukai, produsen atau importir harus menyertakan faktur pajak. Menurut Pasal 7(1) PMK 63/2022, pajak masukan yang terkait dengan hal ini dapat dikreditkan jika memenuhi syarat kredit pajak masukan yang berlaku.

Baca Juga: PMK 50/2025 dan Era Baru Pajak Kripto: Simplifikasi, Kepatuhan, dan Peran OJK

Distributor diberikan perlakuan khusus. Mereka dibebaskan dari kewajiban mendaftar sebagai Wajib Pajak Pengusaha (WPP) jika hanya menangani produk tembakau. Namun, kewajiban untuk mendaftar sebagai PKP tetap berlaku jika mereka juga menjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) lainnya yang nilainya melebihi batas usaha kecil. Pengiriman produk tembakau oleh distributor dicatat sebagai transaksi bebas PPN, artinya pajak masukan yang terkait tidak dapat dikembalikan.

Perubahan terbaru yang dilakukan oleh PMK 11/2025 menjamin bahwa tarif PPN produk tembakau tetap pada 9,9% dari HJE daripada naik menjadi 10,7%. Meskipun tarif PPN secara keseluruhan telah naik menjadi 12%, industri tembakau dijamin stabilitas tarif dan kepastian administratif berkat formula unik ini. Dengan menggunakan sistem ini, pemerintah berharap dapat memastikan pendapatan negara maksimal dari industri tembakau sambil mempertahankan proses administrasi pajak yang sederhana, efektif, dan tidak rumit.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti kursus pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti kursus pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Di tengah persaingan perusahaan yang semakin ketat, salah satu prioritas utamanya yaitu dengan meningkatkan potensi tim keuangan. Maka pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan merupakan hal yang mutlak yang di perlukan di tengah era hukum dinamika hukum perpajakan modern saat ini jika perusahaan ingin taat hukum, memaksimalkan efisiensi keuangan, dan siap menghadapi tantangan legislatif terkini. Dan dengan mengikuti Training Pajak terstruktur merupakan salah satu investasi penting untuk meningkatkan tim finance pada perusahaan Anda.

Pentingnya Pelatihan Pajak Bagi Tim Finance

Mulai dari akuntansi dan pelaporan hingga perencanaan pajak yang efektif, tim keuangan pada dasarnya sangat bertanggung jawab dalam mengelola keuangan perusahaan. Namun, perubahan peraturan perpajakan yang sering terjadi mempersulit alur kerja. Karena resiko kesalahan pelaporan juga meningkat tanpa pemahaman perpajakan yang kompeten. Maka dengan Training pajak yang terstruktur akan membantu  menjembatani kesenjangan pengetahuan dan membekali departemen keuangan dengan keterampilan yang diperlukan. Karena tim keuangan yang ahli akan pajak dapat membantu mengurangi kesalahan tetapi juga mencari kemungkinan hukum untuk efisiensi pembayaran.

Keunggulan Training Pajak Terstruktur

Training pajak terstruktur dirancang khusus untuk memberikan pembelajaran yang menyeluruh dan metodis. Materi pelatihan biasanya dibagi menjadi beberapa modul, mulai dari perpajakan dasar, pemahaman jenis pajak seperti PPh dan PPN, manajemen pajak perusahaan, studi kasus, hingga perubahan peraturan terkini. Materi pelatihan biasanya mencakup berbagai topik. Dengan menggunakan teknik pengajaran modern dan terstandarisasi, semua peserta dapat secara bertahap memahami gagasan, meninjau studi kasus yang relevan, dan langsung menawarkan solusi atas kesulitan perpajakan umum yang dihadapi di lapangan.

Selain itu, Training Pajak ini tentunya akan menggunakan tutor yang berpengalaman dan tentu saja memahami seluk-beluk hukum dan praktik perpajakan Indonesia. Sehingga para peserta dapat terlibat dalam percakapan langsung, bertanya, dan mendapatkan wawasan bermanfaat yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membuat tim finance dapat tumbuh dan meningkatkan ketrampilan individu.

Baca Juga: Kursus Pajak Terupdate 2025: Pelajari Regulasi dan Praktik Pajak Terkini

Dampak Positif Mengikuti Training Pajak

Dengan memilih berinvestasi Training pajak tentunya akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Dengan memiliki tim yang berkompeten dibidang perpajakan, maka dapat merancang strategi perpajakan, mengelola pelaporan pajak dengan tepat, dan mengantisipasi risiko pemeriksaan pajak. Sehingga manajemen perpajakan yang terorganisir dengan baik dapat membantu menghindari potensi denda, penalti, atau kerusakan reputasi akibat kesalahan administrasi dalam perpajakan. Selain itu, terdapat banyak peluang efisiensi yang dapat diperoleh, termasuk keuntungan dari intensifikasi pajak, peningkatan pengelolaan arus kas, dan penghematan biaya melalui teknik perencanaan pajak yang tepat.

Untuk itu, dengan melihat manfaat dan peluang yang ditawarkan, pelatihan pajak terstruktur merupakan pilihan investasi terbaik yang dapat diambil perusahaan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Dengan modal pengetahuan yang cukup, tim finance Anda akan selalu siap menghadapi perubahan, mampu beradaptasi, dan mengantarkan perusahaan menuju tata kelola keuangan yang lebih baik.

Karena menjadi tim finance yang ahli akan pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.