Posts in category: Artikel

Training Pajak – Menjadi freelancer di era digital memang menawarkan kebebasan dan fleksibilitas yang luar biasa. Namun, di balik kemudahan bekerja dari mana saja dan mengatur waktu sendiri, ada satu hal penting yang sering terlupakan: kewajiban pajak. Banyak freelancer masih merasa bingung atau bahkan takut saat berurusan dengan pajak, padahal memahami dan mengelola pajak dengan benar justru bisa menjadi kunci kelancaran karier freelance jangka Panjang, untuk itu sangat penting bagi freelancer mengikuti Training pajak.

Kenapa Freelancer Wajib Paham Pajak?

Sebagai freelancer, Anda tetap termasuk dalam kategori wajib pajak orang pribadi. Semua penghasilan yang Anda terima dari berbagai klien, baik dalam maupun luar negeri, wajib dilaporkan setiap tahun melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tidak seperti karyawan tetap yang pajaknya dipotong dan dilaporkan oleh perusahaan, freelancer harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Jika salah hitung atau telat lapor, risikonya bisa berupa denda hingga masalah hukum di kemudian hari.

Tantangan Pajak untuk Freelancer

Sistem perpajakan di Indonesia memang cenderung membingungkan, terutama bagi yang baru pertama kali menjadi freelancer. Mulai dari menentukan metode penghitungan pajak, memilih norma penghitungan penghasilan neto (NPPN), hingga mengisi formulir SPT 1770 secara online, semua butuh pemahaman yang tepat. Banyak freelancer juga belum tahu bahwa mereka bisa mengurangi pajak dengan mencatat biaya operasional seperti pembelian alat kerja, biaya internet, atau transportasi yang terkait langsung dengan pekerjaan mereka.

Training Pajak Khusus Freelancer: Solusi Cerdas

Untuk membantu para freelancer mengatasi kebingungan pajak, kini hadir Training pajak khusus Freelancer. Program pelatihan ini dirancang khusus agar mudah dipahami oleh siapa saja, bahkan bagi yang belum pernah berurusan dengan pajak sebelumnya. Materi disusun praktis dan relevan dengan kebutuhan freelancer masa kini, mulai dari pengenalan pajak, cara menghitung pajak penghasilan, hingga langkah-langkah pelaporan SPT secara online.

Baca Juga: Rahasia Sukses Menjadi Pakar Pajak: Kursus Pajak yang Wajib Kamu Ikuti

Apa Saja yang Akan Dipelajari?

• Mengenal jenis penghasilan freelancer dan kewajiban pajaknya
• Cara menghitung pajak menggunakan NPPN dan PTKP terbaru
• Strategi mengurangi pajak dengan mencatat biaya operasional
• Langkah-langkah mengisi dan melaporkan SPT Tahunan secara online
• Tips menghindari denda dan masalah perpajakan
• Simulasi kasus nyata pajak freelancer di Indonesia

Setiap peserta juga akan mendapatkan akses ke latihan soal, kuis, dan forum diskusi untuk bertanya langsung kepada instruktur. Dengan pendekatan interaktif, Anda akan lebih mudah memahami materi dan langsung bisa mempraktikkannya.

Keuntungan Ikut Training Pajak Freelancer

• Menghindari risiko denda dan masalah hukum
• Mengelola keuangan lebih terencana
• Meningkatkan profesionalisme di mata klien
• Mendapatkan sertifikat pelatihan untuk portofolio
• Networking dengan sesama freelancer dari berbagai bidang

Untuk itu, jadilah freelancer cerdas yang tidak hanya kreatif, tapi juga taat pajak. Dengan mengikuti Training Pajak dari Tax Academy, Anda akan lebih percaya diri menghadapi urusan perpajakan dan bisa fokus mengembangkan karier tanpa was-was. Ingat, pajak bukan beban, tapi bagian dari tanggung jawab profesional Anda sebagai warga negara dan pelaku ekonomi digital.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak menjadi solusi terbaik bagi Anda jika membutuhkan pemahaman mendalam mengenai kebijakan perpajakan. Sebab, brevet pajak akan memberikan Anda materi peraturan perundang-undangan pajak. Anda yang ingin Proses mengubah nilai nominal dalam laporan pajak dan pembayaran agar sesuai dengan standar teknis yang berlaku dikenal sebagai pembulatan administrasi pajak. Pembulatan ini dilakukan secara otomatis dalam sistem pajak modern seperti Coretax untuk meningkatkan akurasi pelaporan dan mempermudah prosedur administratif.

Meskipun tampak sederhana, pembulatan ini sangat penting untuk menjaga konsistensi data antara sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan wajib pajak. Penerapan pembulatan administrasi pajak dalam sistem Coretax, landasan hukumnya, dan keuntungannya bagi otoritas pajak serta wajib pajak akan dibahas secara rinci dalam artikel ini.

Kebijakan Pembulatan untuk SPT Masa Pajak dan Bukti Potong Pajak

Pembulatan angka merupakan prosedur wajib yang digunakan dalam dokumen pelaporan pajak bulanan seperti slip pemotongan pajak dan laporan pajak bulanan dalam sistem Coretax, bukan sekadar formalitas. Nilai Kena Pajak (DPP) yang tercantum dalam sertifikat pemotongan pajak PPh Pasal 21/26, sertifikat pemotongan pajak terpadu, dan laporan pajak bulanan untuk PPh Pasal 21/26 serta laporan pajak terpadu, harus disesuaikan dengan rupiah terdekat sesuai dengan Pasal 129(1) PER-11/PJ/2025.

Pedoman teknis pembulatan yang tercantum dalam Pasal 129(3) adalah sebagai berikut:

• Angka di belakang koma yang dibulatkan ke bawah apabila kurang dari 0,50.
• Angka di belakang koma dibulatkan ke atas jika sama dengan atau lebih dari 0,50.

Contoh penerapan

• Gaji bruto karyawan tetap sebesar Rp 8.750.000,43 akan dibulatkan menjadi Rp 8.750.000,00.
• Pendapatan bruto akan dibulatkan menjadi Rp 8.750.001,00 jika nilainya Rp 8.750.000,68.

Pembulatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Laporan Pajak Bulanan dan Faktur Pajak

Sesuai dengan Pasal 129(2) dan (3) PER-11/PJ/2025, aturan yang sama juga berlaku untuk faktur pajak, dokumen pengganti faktur, dan formulir laporan PPN. Untuk menjaga keseragaman antara catatan pajak dan sistem Coretax, nilai kena pajak untuk PPN dan PPnBM harus dibulatkan ke rupiah terdekat.

Baca Juga: Jangan Salah Pilih! Ini 10 Kode Transaksi Faktur Pajak Coretax yang Wajib Anda Tahu

Contoh pembulatan

• Jumlah PPN yang terutang dibulatkan menjadi Rp2.345.499,00 jika nilainya Rp2.345.499,39.
• Nilai PPN dibulatkan menjadi Rp2.345.500,00 jika nilainya Rp2.345.499,76.

Pembulatan Pendapatan Kena Pajak dalam SPT Tahunan

Pembulatan administrasi pajak diterapkan pada nilai Pendapatan Kena Pajak (PKP) saat wajib pajak individu atau badan mengajukan SPT Tahunan. Untuk memudahkan penerapan tarif pajak progresif, penghasilan kena pajak dalam rupiah harus dibulatkan ke ribuan rupiah terdekat sesuai dengan Pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Contoh pembulatan adalah IDR 145.378.000 jika PKP yang dihitung adalah IDR 145.378.675.

Pembulatan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan dari Dolar Amerika Serikat

Sesuai dengan Pasal 129 ayat (5) PER-11/PJ/2025, persyaratan pembulatan berlaku hingga dua desimal untuk wajib pajak badan yang menggunakan dolar AS dalam pelaporan SPT Tahunan:

• Nilai dibulatkan ke bawah jika kurang dari 0,005 setelah dua desimal.
• Nilai akan dilakukan pembulatan ke atas apabila sama dengan atau lebih dari 0,005.

Contoh pembulatan

• USD 7.891,22 adalah nilai yang dibulatkan dari USD 7.891,224.
• USD 7.891,24 adalah nilai yang dibulatkan dari USD 7.891,235.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus Pajak – Menguasai pajak bukan sekadar soal hafalan aturan, namun esensi tiap aturan dan penerapannya. Kompleksitas dunia pajak membuat permintaan ahli pajak terus meningkat. Jika ingin andal di bidang ini, ikuti Kursus pajak yang tepat. Tax Academy Indonesia adalah pilihan terbaik, tawarkan program lengkap dan bermutu.

Kenapa Pilih Karier Sebagai Ahli Pajak?

Profesi ini buka banyak pintu karier, dari firma pajak, perusahaan besar, hingga praktik mandiri. Keahlian pajak diperlukan untuk bantu individu dan perusahaan penuhi kewajiban pajak secara akurat, efisien, serta hindari masalah hukum. Ahli pajak bisa dapat penghasilan menarik dan berperan penting dalam bisnis serta pemerintahan.

Tax Academy: Tempat Ideal Belajar Pajak

Tax Academy Indonesia tawarkan beragam pelatihan pajak profesional yang perhatikan regulasi terbaru. Materi beragam, mulai dasar pajak hingga isu kompleks berskala internasional. Program unggulan seperti Brevet Pajak AB dan C beri pondasi kuat hadapi ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP) serta tantangan di lapangan.

Keunggulan Mengikuti Pelatihan di Tax Academy

Materi Mendalam dan Penerapan Praktis

Tax Academy sediakan materi lengkap dengan contoh nyata, peserta belajar teori dan praktik. Latihan soal USKP juga bantu peserta bersiap dengan baik.

Pengajar Berpengalaman yang Profesional

Pengajar di Tax Academy adalah ahli dengan pengalaman di atas lima tahun di bidang perpajakan. Mereka kuasai teori dan praktik di Indonesia, buat proses belajar relevan dan mudah dimengerti.

Fleksibilitas dalam Metode Pembelajaran

Tax Academy tawarkan cara belajar fleksibel, online maupun langsung. Peserta bisa pilih metode sesuai kebutuhan dan jadwal tanpa khawatir ketinggalan materi.

Jaringan Profesional dan Dukungan Pengembangan Karier

Program didukung kantor konsultan pajak serta jaringan bisnis luas, lokal dan internasional, buka peluang relasi bagi peserta. Tax Academy adakan webinar dan sesi bimbingan karier untuk dukung pengembangan profesional peserta.

Baca Juga: Brevet Pajak: Investasi Ilmu untuk Mahasiswa Akuntansi dan Ekonomi

Sertifikat Resmi yang Punya Kredibilitas

Usai program, peserta dapat sertifikat elektronik dari situs resmi Tax Academy. Sertifikat ini bukti pengakuan kompetensi di dunia kerja.

Bagaimana Langkah-Langkah untuk Bergabung?

Proses pendaftaran di Tax Academy sangatlah simpel! Anda hanya perlu mengunjungi situs web resmi mereka, lalu memilih pelatihan yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Informasi detail mengenai biaya dan jadwal kelas tersedia secara transparan di sana. Dana yang Anda investasikan untuk pelatihan ini akan sepadan dengan manfaat besar yang akan Anda dapatkan sebagai seorang profesional pajak di masa depan.

Dan menjadi seorang ahli di bidang pajak merupakan jalur karir yang menarik dan menjanjikan masa depan yang gemilang. Dengan belajar di Tax Academy Indonesia, Anda akan mendapatkan ilmu yang komprehensif, arahan dari para instruktur yang ahli, dan dukungan penuh untuk pengembangan karir Anda. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini untuk menjadi seorang ahli pajak yang kompeten dan siap bersaing di dunia industri.

Karena untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak akan membantu Anda menguasai materi tentang peraturan perundang-undangan pajak. Sebab, dalam training pajak Anda akan mempelajari berbagai kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia, seperti halnya yang akan dibahas dalam ulasan berikut ini. Sejumlah komponen teknis pada faktur pajak juga telah mengalami perubahan sejak implementasi Coretax DJP. Kode transaksi pada faktur pajak adalah salah satu contohnya; kini kode tersebut lebih terstruktur, spesifik, dan relevan dengan jenis barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang disediakan. Sepuluh kategori kode transaksi faktur pajak terbaru akan dibahas dalam artikel ini bersama dengan saran penggunaan yang disusun berdasarkan prioritas.

Daftar Lengkap Kode Transaksi Terbaru untuk Faktur Pajak

Wajib Pajak Pengusaha (PKP) perlu mengetahui informasi berikut mengenai sepuluh jenis kode transaksi yang terdapat dalam faktur pajak Coretax:

Kode Transaksi

• 01: Pengiriman BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya dikumpulkan oleh PKP yang menyediakan BKP/JKP.
• 02: BKP dan JKP diserahkan kepada pemungut PPN oleh lembaga pemerintah yang memungut PPN dan PPnBM.
• 03: Penyerahan BKP/JKP kepada: a. Pemungut PPN lain (selain lembaga pemerintah); b. Pembeli atau penerima BKP/JKP yang PPN/PPnBM-nya dipungut oleh pihak lain sesuai dengan Pasal 32A Undang-Undang KUP. (Baru)
• 04: BKP/JKP diserahkan dengan DPP menggunakan nilai lain sesuai dengan Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang PPN. PKP yang menyerahkan BKP/JKP memungut DPP.
• 05: PKP yang memasok BKP/JKP memungut PPN, yang dikenakan dengan tarif tertentu sesuai dengan Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang PPN.
• 06: Toko Ritel PKP yang berpartisipasi dalam program pengembalian PPnBM untuk turis asing, di mana PPnBM dikumpulkan oleh Toko Ritel PKP, menyerahkan BKP kepada turis asing (Pengembalian PPnBM) yang menunjukkan paspor asing mereka. (Revisi)
• 07: Penyerahan BKP/JKP yang PPnBM/PPnBM-nya ditanggung oleh pemerintah (DTP) atau dibebaskan.
• 08: Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diberikan fasilitas bebas PPnBM dan PPN.
• 09: PKP yang menyerahkan BKP mengumpulkan BKP dalam bentuk aset tetap yang tujuan awalnya bukan untuk dijual sesuai dengan Pasal 16D Undang-Undang PPN.
• 10: Pengiriman lain di mana PKP memungut PPN/PPnBM saat mengirimkan BKP/JKP dengan tarif yang berbeda dari yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPN. (Baru)

Baca Juga: Penurunan Ambang Batas Angsuran PPh 25: Apa Artinya bagi Keuangan Bisnis Anda?

Cara Menggunakan Kode Transaksi Faktur Pajak Terbaru

Kantor Pajak telah menetapkan prioritas hierarkis untuk penggunaan kode transaksi sesuai jenis transaksi guna mencegah kesalahan pelaporan. Berikut merupakan rancangan dan urutan prioritas dalam penggunaan kode transaksi faktur pajak yang paling baru:

Apakah pasokan Anda memenuhi syarat untuk subsidi pemerintah atau pembebasan pajak?

Jika ya, gunakan:

• Kode 07: Untuk penyediaan barang atau jasa yang memenuhi syarat untuk subsidi pemerintah atau pembebasan pajak.
• Kode 08: Untuk pengiriman Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diberikan fasilitas bebas PPN/PPnBM.

Apakah pembeli merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lembaga Pemerintah, atau pihak lain yang ditunjuk untuk mengumpulkan PPN?

Jika poin pertama tidak terpenuhi, gunakan:

• Kode 02: Jika pembeli merupakan pemungut PPN pemerintah.
• Kode 03: Jika pembeli merupakan pemungut PPN lain (selain badan pemerintah) atau entitas lain yang ditunjuk berdasarkan Pasal 32A Undang-Undang Administrasi Pajak untuk mengumpulkan PPN.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training pajak akan sangat tepat untuk diikuti jika Anda sedang ingin menambah wawasan mengenai kebijakan perpajakan. Sebab, dalam training pajak ini akan diberikan segudang materi peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku di Indonesia. Sebagai bentuk pembayaran di muka untuk pajak penghasilan yang terutang pada tahun pajak tertentu, wajib pajak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran bulanan PPh 25. Pembayaran ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak pada akhir tahun dan ditentukan berdasarkan laporan pajak tahunan dari tahun sebelumnya.

Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, telah menerapkan kebijakan baru yang menurunkan ambang batas angsuran PPh 25 dalam upaya menyederhanakan kepatuhan administratif dan meningkatkan efektivitas sistem pajak. Kebijakan ini secara langsung mempengaruhi pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Perubahan kebijakan, alasannya, dan dampaknya terhadap wajib pajak akan dibahas secara mendalam dalam artikel ini.

Dasar Hukum Ketentuan Angsuran PPh 25

Berdasarkan Pasal 120(1), DJP berwenang untuk menaikkan angsuran PPh 25. Jika perkiraan PPh tahun berjalan melebihi 125% dari dasar perhitungan asli (biasanya dari SPT Tahunan tahun sebelumnya), kenaikan tersebut diterapkan. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran berdasarkan Pasal 119(1). Syaratnya adalah perkiraan pajak penghasilan tahun berjalan kurang dari 75% dari dasar perhitungan asli. Dalam Pasal 119(2), dokumen perkiraan penghasilan kena pajak tahun berjalan harus dilampirkan dalam permohonan pengurangan. Angsuran PPh 25 untuk sisa periode pajak akan dihitung ulang. Permohonan dapat diajukan secara manual (berbentuk kertas) atau secara elektronik melalui sistem DJP (Coretax).

Alasan Pengurangan Batas Angsuran Pajak Penghasilan

Dengan menerbitkan Peraturan DJP Nomor PER-11/PJ/2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperbarui ketentuan mengenai mekanisme dinamis untuk angsuran PPh Pasal 25. Penurunan batas maksimum kenaikan angsuran, yang sebelumnya 150%, menjadi hanya 125% dari dasar perhitungan asli untuk angsuran PPh 25 yang dihasilkan dari SPT Tahunan sebelumnya, merupakan salah satu fitur utama penyesuaian ini. Kebijakan ini diterapkan sebagai modifikasi terhadap kriteria 75% untuk pengurangan angsuran yang sebelumnya berlaku. Melalui DJP, pemerintah berharap dapat menetapkan sistem yang lebih adil dan seimbang dengan menurunkan batas atas tertinggi menjadi 125%.

Baca Juga: Pahami Lebih Jauh Pajak Konsumsi, Siap-Siap Naik di Tahun 2025 ini!

Syarat-Syarat untuk Mengajukan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan

Wajib pajak yang ingin mengajukan pengurangan jumlah angsuran PPh Pasal 25 karena penghasilannya menurun selama tahun berjalan harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif berikut:

Berdasarkan informasi keuangan terkini dan kondisi perusahaan, wajib pajak diharuskan membuat perkiraan yang akurat tentang penghasilan kena pajak untuk sisa tahun berjalan. Jumlah angsuran PPh 25 yang harus dibayarkan hingga akhir tahun akan dihitung ulang berdasarkan perkiraan ini.

Hitung ulang angsuran PPh 25 untuk sisa periode

Wajib pajak harus menentukan jumlah angsuran PPh 25 yang lebih sesuai berdasarkan perkiraan pendapatan ini, yang harus memperhitungkan penurunan pendapatan atau kondisi perusahaan. Perhitungan ini harus disertakan dalam berkas permohonan.

Mengajukan permohonan secara resmi

Ada dua metode untuk mengajukan pengurangan angsuran:

Menggunakan sistem administrasi pajak terintegrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya Sistem Administrasi Coretax, yang saat ini menjadi platform utama untuk layanan pajak digital. Secara manual, dalam bentuk formulir cetak atau hardcopy, jika pengajuan melalui sistem elektronik tidak memungkinkan, terutama bagi wajib pajak yang belum sepenuhnya terbiasa dengan sistem digital atau dalam kondisi teknis tertentu.

Strategi ini juga membantu DJP untuk fokus pada pengawasan dan penagihan terhadap wajib pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Untuk memaksimalkan manfaat kebijakan ini dan menghindari kesalahan pelaporan yang dapat menyebabkan denda administratif, wajib pajak disarankan untuk membaca kebijakan ini dengan cermat.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Training Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Training Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet Pajak – Di tengah persaingan sengit dunia kerja saat ini, penting bagi mahasiswa akuntansi dan ekonomi untuk punya nilai lebih sejak awal. Salah satu cara terbaik mengasah kemampuan adalah dengan ikut Brevet pajak. Pelatihan ini bukan sekadar pelengkap, tapi investasi ilmu berharga bagi mahasiswa yang ingin sukses di bidang keuangan dan pajak.

Sebenarnya Apa itu Brevet Pajak?

Brevet pajak adalah pelatihan khusus untuk memberi peserta ilmu dan praktik perpajakan. Programnya bertingkat, mulai dari Brevet A (dasar), Brevet B (menengah), hingga Brevet C (lanjutan). Tiap tingkatan punya materi beda, mulai dari konsep dasar pajak, hitung pajak, hingga perencanaan pajak rumit dan pajak internasional. Setelah selesai pelatihan, peserta dapat sertifikat resmi yang diakui di Indonesia. Sertifikat ini bukti kemampuan penting, terutama bagi mahasiswa yang ingin jadi akuntan, konsultan pajak, atau ahli keuangan.

Kenapa Mahasiswa Perlu Ikut Brevet Pajak?

Bagi mahasiswa akuntansi dan ekonomi, paham pajak itu bekal penting untuk kerja. Materi kuliah biasanya masih teori. Dengan ikut Brevet pajak, mahasiswa bisa perdalam ilmu praktis soal kelola pajak, susun laporan pajak, dan terapkan aturan pajak terbaru di Indonesia. Selain itu, pelatihan ini juga latih kemampuan analisis dan pecahkan masalah yang penting di dunia kerja. Mahasiswa jadi terbiasa hadapi situasi pajak nyata, jadi siap kerja setelah lulus.

Manfaat Brevet Pajak bagi Mahasiswa

Ikut brevet pajak tawarkan banyak manfaat, di antaranya:

Tingkatkan Kemampuan dan Saingan

Sertifikat Brevet pajak bisa jadi nilai lebih yang bikin lulusan akuntansi dan ekonomi lebih unggul dari pelamar lain. Banyak perusahaan cari kandidat dengan sertifikat ini, karena dianggap lebih siap dan ahli.

Perluas Kesempatan Karir

Dengan Brevet pajak, mahasiswa tidak hanya terpaku pada profesi akuntan, tapi juga bisa berkarir sebagai konsultan pajak, auditor, staf pajak di perusahaan, atau bahkan buka jasa konsultasi pajak sendiri nantinya.

Baca Juga: Siap Hadapi Audit Pajak? Ikuti Pelatihan Pajak Lengkap dari Ahlinya

Persiapan untuk Masuk Dunia Kerja

Lewat pelatihan brevet, mahasiswa jadi lebih kenal dengan perangkat lunak pajak, pelajari perubahan aturan, dan mampu rencanakan pajak sendiri. Hal ini akan tingkatkan rasa percaya diri mereka saat mulai kerja.

Tingkatkan Daya Tarik di Pasar Kerja

Sertifikat Brevet pajak yang diakui secara nasional jadi bukti keahlian yang bisa dicantumkan di CV. Ini jadi nilai tambah saat lamar kerja, terutama di perusahaan yang fokus di bidang keuangan dan perpajakan.

Dukung Pengembangan Jaringan Profesional

Pelatihan Brevet pajak juga beri kesempatan untuk bangun jaringan dengan para profesional dan praktisi di bidang perpajakan. Jaringan ini penting untuk pengembangan karir di masa depan.

Dengan mengambil kursus Brevet pajak itu langkah yang tepat buat mahasiswa akuntansi atau ekonomi yang pengen siap kerja. Emang sih, butuh waktu dan duit buat dapetin sertifikasi Brevet pajak, tapi ini worth it banget. Kenapa? Soalnya bisa bikin skill kamu makin jago, relasi makin luas, dan pede pas kerja nanti. Jadi, jangan pikir panjang lagi deh. Brevet pajak itu bekal ilmu yang bisa nganterin kamu menuju sukses di masa depan.

Karena untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Pelatihan Pajak – Audit pajak seringkali menjadi momok menakutkan bagi banyak wajib pajak, baik individu maupun pelaku usaha. Ketakutan ini muncul karena proses audit yang dianggap rumit, penuh tekanan, dan berpotensi menimbulkan kewajiban pajak tambahan jika terjadi kesalahan. Namun, dengan persiapan yang tepat, audit pajak bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Salah satu cara terbaik untuk mempersiapkan diri adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak lengkap yang dibimbing oleh para ahli di bidangnya.

Mengapa Pelatihan Pajak Penting untuk Menghadapi Audit?

Audit pajak adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Dalam proses ini, otoritas akan meneliti dokumen dan laporan keuangan untuk mendeteksi adanya ketidaksesuaian atau potensi penghindaran pajak. Dengan semakin kompleksnya regulasi pajak dan kemajuan teknologi, seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI) oleh otoritas pajak untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, wajib pajak harus semakin cermat dan siap menghadapi audit.

Pelatihan pajak yang komprehensif akan membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang aturan perpajakan terbaru, teknik penyusunan laporan pajak yang benar, serta strategi menghadapi audit dengan tenang dan profesional. Selain itu, pelatihan ini juga mengajarkan cara membaca dan memahami surat pemberitahuan audit, hak dan kewajiban selama proses audit, serta langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi keberatan atau banding.

Manfaat Mengikuti Pelatihan Pajak Lengkap dari Ahlinya

Pemahaman Regulasi Pajak Terbaru

Regulasi pajak sering mengalami perubahan. Pelatihan dari para ahli memastikan Anda mendapatkan informasi terkini dan akurat, sehingga tidak ketinggalan update penting yang dapat memengaruhi kewajiban pajak Anda.

Kesiapan Menghadapi Audit

Dengan pengetahuan yang didapat, Anda akan lebih percaya diri saat menghadapi auditor. Anda tahu dokumen apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana menjawab pertanyaan auditor secara tepat.

Strategi Pengelolaan Pajak yang Efektif

Pelatihan pajak juga membahas teknik perencanaan pajak yang legal dan etis, sehingga Anda dapat mengoptimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar aturan.

Baca Juga: Solusi Pajak UMKM: Training Online yang Bikin Bisnismu Siap Tumbuh

Mengurangi Risiko Sanksi dan Denda

Kesalahan dalam pelaporan pajak bisa berakibat sanksi berat. Dengan pelatihan, Anda dapat meminimalkan risiko ini karena sudah memahami tata cara pelaporan yang benar.

Pendampingan oleh Profesional Berpengalaman

Para ahli pajak yang mengajar biasanya memiliki pengalaman langsung dalam menangani audit dan sengketa pajak, sehingga Anda mendapatkan insight praktis yang sangat berguna.

Sekarang ini, menghadapi audit pajak tidak perlu lagi menjadi momok yang menakutkan jika Anda sudah mempersiapkan diri dengan baik. Pelatihan pajak lengkap dari para ahli adalah investasi penting untuk memastikan Anda memahami hak dan kewajiban perpajakan dengan benar, serta mampu menghadapi proses audit secara profesional dan tenang. Dengan bekal pengetahuan dan strategi yang tepat, Anda bisa menghindari risiko kesalahan pelaporan, mengurangi potensi denda, dan menjaga kelangsungan usaha atau karier Anda.

Karena untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Kursus pajak adalah solusi terbaik bagi Anda yang ingin memperluas wawasan Anda tentang kebijakan pajak. Sebab, dalam kursus pajak akan memberikan berbagai materi tentang perundang-undangan perpajakan. Salah satu jenis pajak negara yang dikenakan saat seseorang membeli atau mengkonsumsi barang atau jasa adalah pajak konsumsi. Pajak ini, yang memiliki berbagai bentuk, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak konsumsi, dan bea masuk, secara langsung terkait dengan nilai transaksi konsumsi, berbeda dengan pajak penghasilan yang terkait dengan penghasilan.

Ekonomi Indonesia sangat diuntungkan oleh keberadaan pajak konsumsi karena pajak ini mengontrol pola konsumsi, menjaga stabilitas ekonomi, serta menyediakan dana bagi pemerintah. Definisi, kategori, penerapan, dan fungsi pajak konsumsi dalam sistem perpajakan Indonesia akan dibahas secara rinci dalam artikel ini.

Mengenai Pajak Konsumsi

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang merupakan pajak yang dikenakan pada nilai tambah barang atau jasa saat berpindah dari produsen ke konsumen akhir, pada dasarnya adalah pajak konsumsi. Transaksi yang melibatkan barang dan jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat termasuk dalam konsumsi yang dimaksud, namun demikian juga jenis konsumsi lain yang diatur oleh undang-undang pajak daerah atau kategori pajak khusus lainnya. Dengan kata lain, dapat ada kewajiban untuk membayar PPN setiap kali transaksi jual beli yang menciptakan nilai tambah terjadi.

Jenis-Jenis Pajak Konsumsi Di Indonesia

Pajak konsumsi umum dan pajak konsumsi khusus adalah dua jenis utama pajak konsumsi. Penjelasan dan contoh masing-masing kategori disajikan di bawah ini:

Pajak Konsumsi Umum

Berikut adalah beberapa contoh:

• PPN
• Pajak Penjualan: Sebelum sistem PPN diterapkan, jenis pajak konsumsi ini digunakan.
• Pajak Barang dan/atau Jasa Umum Tambahan: sejumlah pajak konsumsi tambahan yang dapat diatur sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan keuangan.

Pajak Konsumsi Khusus

Hanya kategori tertentu barang atau jasa yang diklasifikasikan demikian karena alasan nilai, kesehatan, atau regulasi yang dikenakan pajak ini. Contoh pajak konsumsi khusus meliputi:

• Pajak cukai adalah pungutan khusus yang dikenakan pada produk tertentu, seperti rokok, minuman beralkohol, dan barang lain yang memerlukan pengawasan pemerintah.
• Pungutan yang dikenakan pada barang impor yang masuk ke wilayah bea cukai Indonesia disebut bea masuk.
• Pajak atas Barang dan/atau Jasa Tertentu Lainnya: Misalnya, pungutan khusus untuk kategori produk tertentu atau pajak lokal tertentu.

Baca Juga: PER-11/PJ/2025 Resmi Berlaku! Ini 10 Perubahan Besar Faktur Pajak di Era Coretax DJP

Contoh Pajak Konsumsi di Indonesia

Berikut adalah beberapa contoh penggunaan pajak konsumsi dalam transaksi sehari-hari:

• PPN: Pembelian komputer dan peralatan elektronik lainnya.
• Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) berlaku untuk pembelian mobil mewah dan kendaraan bermotor lainnya.
• Pajak cukai tembakau berlaku saat membeli rokok dan produk tembakau lainnya.
• Pajak cukai etanol, yang kadang-kadang disebut pajak alkohol etanol, berlaku untuk pembelian bahan baku obat-obatan yang mengandung etanol.
• Pajak Konsumsi atas Minuman Berbahan Dasar Etil Alkohol (MMEA) berlaku untuk pembelian anggur, bir, dan minuman beralkohol lainnya.

Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2015, yang menjadi dasar hukum untuk pajak konsumsi, menyatakan bahwa jasa katering termasuk dalam jasa yang dibebaskan dari PPN. Layanan katering didefinisikan sebagai layanan yang menyediakan makanan dan minuman beserta alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk persiapan, penyimpanan, dan penyajian di lokasi yang ditentukan oleh pelanggan. Kecuali penjualan makanan di tempat-tempat tetap (toko, kios, dll.). Layanan katering dikonfirmasi termasuk dalam kategori layanan yang dibebaskan dari PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 4A, Ayat (3), Huruf q.

Pasal 1 Ayat 6 Huruf aj Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 menyatakan bahwa Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk layanan katering. Bagi penerima yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif pemotongan pajak berdasarkan Pasal 23 untuk layanan makanan dan katering adalah 2% dari nilai layanan. Bagi penerima yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dikenakan tarif 4% dari nilai layanan.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Kursus Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Kursus Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Training Pajak – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia punya peran krusial dalam memutar roda ekonomi bangsa. Sayangnya, banyak pemilik bisnis kecil ini masih kesulitan soal urusan pajak. Memahami aturan, menghitung pajak, sampai lapor dengan benar sering jadi masalah besar. Padahal, kalau pajak dikelola dengan baik, bisnis jadi aman dan bisa berkembang pesat.

Nah, Training pajak online hadir sebagai solusi praktis buat kebutuhan ini. Ikut pelatihan ini, pelaku UMKM gak cuma paham seluk-beluk perpajakan, tapi juga bisa langsung menerapkan ilmunya dalam bisnis sehari-hari.

Kenapa Training Pajak Online Penting Buat UMKM?

Aturan pajak sering berubah, jadi pelaku usaha harus selalu update. Training online kasih kemudahan akses tanpa batasan tempat dan waktu. Materi yang dirancang khusus buat UMKM bikin pelatihan ini relevan dan gampang dimengerti, bahkan buat yang baru belajar. Lewat pelatihan daring, peserta bisa belajar sendiri, atur waktu belajar sesuai kesibukan bisnis, dan akses materi kapan pun perlu.

Materi Pelatihan Lengkap dan Mudah Dipraktikkan

Training pajak online untuk UMKM biasanya punya banyak materi penting, misalnya:

• Dasar-dasar perpajakan buat UMKM
• Cara daftar dan kelola NPWP
• Hitung PPh Final UMKM sesuai aturan terbaru
• Panduan bayar pajak elektronik (e-billing)
• Cara lapor SPT Tahunan dan bulanan online
• Contoh kasus dan simulasi hitung pajak sehari-hari
• Tips hindari kesalahan umum yang sering dilakukan UMKM

Materi disajikan secara interaktif lewat video, modul digital, sampai diskusi bareng instruktur berpengalaman. Peserta juga bisa tanya langsung kalau ada masalah dalam bisnisnya.

Keuntungan Nyata Training Pajak Online Buat Bisnis UMKM

Ikut Training pajak online kasih banyak keuntungan nyata, antara lain:

• Lebih paham aturan dan kewajiban perpajakan
• Bantu pelaku UMKM kelola pembukuan dan catatan keuangan lebih rapi
• Kurangi risiko kena sanksi karena salah lapor pajak
• Bisa konsultasi langsung sama ahli pajak
• Proses bayar dan lapor pajak jadi lebih cepat, gak perlu antre di kantor pajak

Baca Juga: Mengapa Mengikuti Kursus Pajak Penting untuk Meningkatkan Karir?

Kalau pajak dikelola dengan baik, UMKM bisa lebih fokus kembangin bisnis, perluas pasar, dan tingkatkan daya saing. Dan banyak pelaku UMKM yang udah ikut Training pajak online bilang ada perubahan besar. Mereka jadi lebih percaya diri kelola pajak, gak takut salah hitung atau telat lapor lagi. Teknologi dalam pelatihan juga bikin mereka lebih mudah paham proses bayar dan lapor pajak digital.

Untuk itu, jangan biarkan urusan pajak menghambat pertumbuhan bisnis Anda. Dengan mengikuti Training pajak online, Anda akan mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola pajak secara mandiri dan profesional. Pilih platform pelatihan yang terpercaya, manfaatkan materi yang disediakan, dan jangan ragu untuk berkonsultasi jika menemui kendala.

Karena sekarang penting juga bagi pelaku UMKM memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Pelatihan Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Pelatihan Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.

Brevet pajak dapat digunakan sebagai upaya dalam memperdalam ilmu tentang kebijakan perpajakan. Sebab, dalam brevet pajak tersebut Anda akan mendapatkan materi tentang perundang-undangan pajak. Sebagai tanggapan atas pengenalan sistem administrasi perpajakan terbaru, Coretax DJP, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah secara resmi menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025. Tujuan Peraturan PER 11/PJ/2025, yang berlaku efektif pada 22 Mei 2025, adalah untuk mendukung modernisasi menyeluruh sistem administrasi perpajakan dalam kerangka implementasi Coretax, menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan kejelasan hukum.

Kontekstualisasi Perubahan Faktur Pajak PER-11/PJ/2025

Alasan diterbitkannya PER 11/PJ/2025 adalah karena sistem administrasi perpajakan Coretax DJP yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhannya oleh peraturan sebelumnya seperti PER-03/ PJ/2022, yang telah diubah oleh PER-11/PJ/2022 dan PER-17/PJ/2019. Untuk memastikan bahwa semua ketentuan terkait faktur pajak dapat beroperasi secara lancar dengan sistem yang diperbarui, peraturan terbaru ini diterapkan.

Perubahan Penting pada Faktur Pajak Coretax DJP

Berdasarkan PER-11/PJ/2025, faktur pajak dalam sistem Coretax telah mengalami perubahan signifikan sebagai berikut:

Aplikasi Baru untuk e-Faktur

Aplikasi e-Invoice dan aplikasi e-Invoice Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Turis dihapus oleh Coretax DJP. Perubahan ini mengakibatkan sentralisasi semua prosedur penerbitan faktur pajak ke dalam satu aplikasi terintegrasi.

Syarat-Syarat Faktur Pajak bagi Wajib Pajak (PKP)

Saat ini, hanya Kode Otorisasi, Sertifikat Elektronik (Sertel), dan kemampuan untuk menerbitkan faktur pajak yang diperlukan bagi Wajib Pajak (PKP). Hal ini menggantikan persyaratan sebelumnya bahwa wajib pajak harus memiliki Sertel, akun PKP yang aktif, dan NSFP dari DGT.

Alamat Lokasi Kegiatan Usaha (TKU)

Saat ini, penyebutan alamat lokasi kegiatan usaha (TKU) pada faktur pajak yang digunakan untuk penyediaan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), atau bagi pembeli yang menerima BKP atau JKP, dapat bersifat wajib atau opsional. Sebelumnya, alamat TKU harus dicantumkan, terutama untuk wilayah yang berhak mendapatkan insentif pajak.

Baca Juga: Coretax Resmi Ubah Cara Lapor Pajak! Simak Perubahan Proses SPT Pajak Penghasilan Terpadu 2025

Penambahan Kode Transaksi Baru

Khusus untuk pengiriman BKP/JKP yang dikenakan PPN atau PPnBM yang dipungut oleh PKP, kode transaksi “10” telah mulai diperkenalkan.

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelumnya secara manual mengalokasikan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) menggunakan e-NoFa, namun kini sistem melakukannya secara otomatis selama proses unggah e-Invoice.

Batas Waktu Unggah e-Invoice

Sebelumnya batas waktu pengajuan faktur elektronik adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal penerbitan faktur pajak, kini batas waktu tersebut dipindahkan menjadi tanggal 20 bulan berikutnya.

PKP untuk Toko Ritel

Aplikasi faktur pajak khusus lama, e-Invoice Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Turis, telah digantikan oleh modul e-Invoice di Coretax DJP, yang harus digunakan oleh bisnis ritel saat menerbitkan faktur pajak.

Pemberitahuan Ekspor BKPTB/JKP

Modul e-Invoice Coretax kini diwajibkan untuk mengirim pemberitahuan ekspor atas Barang dan Jasa Kena Pajak (BKPTB/JKP) yang sebelumnya dibuat secara manual oleh PKP di luar sistem DJP.

Informasi Pembeli yang Tidak Akurat

Faktur pajak harus dibatalkan dan faktur baru dengan informasi yang benar harus diterbitkan jika identitas pembeli disediakan secara salah. Faktur pajak tidak dapat diajukan kembali.

Penggantian Faktur Pajak Setelah Pembatalan atau Pengembalian

Nilai bersih yang sebelumnya tidak diketahui kini digunakan untuk membuat catatan pengembalian atau pembatalan transaksi, dan faktur pajak pengganti dihasilkan. Pengembalian BKP dan pembatalan JKP tidak dianggap telah terjadi.

Untuk menjadi seorang ahli pajak, Anda harus memiliki pengetahuan mendalam terkait pajak. Dan salah satunya adalah dengan mengikuti Brevet Pajak. Tax Academy adalah tempat yang tepat untuk Anda memulainya. Karena di tempat ini merupakan langkah tangga pertama kesuksesan Anda sebagai seorang Expert di bidang industri perpajakan.

Tax Academy menawarkan metode pembelajaran yang mudah dan memiliki jaringan profesional. Beberapa metode tersebut diantaranya adalah Video Learning, Interactive Learning, dan juga Hybrid Learning. Akademi perpajakan yang satu ini dikelola oleh profesional dari WiN Partners yang mengelola berbagai bidang pajak dengan kantornya di Surakarta, Medan dan juga Batam. Hubungi kami sekarang juga untuk Anda yang ingin mengikuti Brevet Pajak dan menjadi Expert di bidang pajak.